lkpd lebong 2009
Post on 25-May-2015
5.853 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2009
DI
TUBEI
Nomor : 7/LK/XVIII.BKL/06/2010 Tanggal : 12 Juni 2010
AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No. 16 Telp. (0736) 343233 Fax. (0736) 349348 Bengkulu 38225
Bengkulu, 14 Juli 2010
Nomor : 180/S/XVIII.BKL/07/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lebong
Tahun 2009
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong
di
Tubei
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2009 , yang
meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2009 dan 2008 bebas dari salah saji yang
material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008,
dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
Bupati Lebong bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP,
menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan
keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBD oleh Pemerintah Kabupaten Lebong. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu
mendapat perhatian yaitu diantaranya :
1. Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, sehingga nilai aset tetap Pemerintah
Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 sebesar Rp707.703.647.031,37 belum dapat
diyakini kewajarannya.
2. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan Belanja Daerah TA 2009 masih lemah sehingga
mengganggu kewajaran penyajian LRA TA 2009.
3. Pencatatan dan pelaporan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.337.845.386,37 tidak
akurat dan tidak mempunyai dasar pengakuan yang jelas, sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya.
4. Penerbitan dan pencairan SP2D UP pada beberapa SKPD melebihi pagu anggaran yang telah
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp117.158.380,00.
5. Realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial sebesar Rp7.468.988.000,00 tidak didukung
dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
6. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran DPPKAD sebesar Rp275.228.320,00
7. Pencairan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD melebihi ketentuan sebesar
Rp12.852.000,00 dan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD melebihi ketentuan sebesar Rp71.400.000,00.
8. Terjadi kelebihan pembayaran honorarium atas kegiatan operasional DPPKAD sebesar
Rp514.616.250,00.
9. Terdapat kekurangan pekerjaan pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kantor perpustakaan dan arsip daerah senilai Rp35.737.100,00.
10. Pengadaan baterai charge laptop dan suku cadang kendaraan dinas roda empat di Sekretariat
Daerah sebesar Rp66.815.000,00 diragukan keterjadiannya.
Kami persilahkan Ketua DPRD Lebong menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir
dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,
Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak.
NIP.19680706 199003 1 003
Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta;
5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No. 16 Telp. (0736) 343233 Fax. (0736) 349348 Bengkulu 38225
Bengkulu, 14 Juli 2010
Nomor : 181/S/XVIII.BKL/07/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lebong
Tahun 2009
Yth. Bupati Lebong
di
Tubei
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2009 , yang
meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2009 dan 2008 bebas dari salah saji yang
material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008,
dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
Bupati Lebong bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP,
menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan
keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBD oleh Pemerintah Kabupaten Lebong. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu
mendapat perhatian yaitu diantaranya :
1. Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, sehingga nilai aset tetap
Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 sebesar Rp707.703.647.031,37
belum dapat diyakini kewajarannya.
2. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan Belanja Daerah TA 2009 masih lemah sehingga
mengganggu kewajaran penyajian LRA TA 2009.
3. Pencatatan dan pelaporan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.337.845.386,37 tidak
akurat dan tidak mempunyai dasar pengakuan yang jelas, sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya.
4. Penerbitan dan pencairan SP2D UP pada beberapa SKPD melebihi pagu anggaran yang telah
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp117.158.380,00.
5. Realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial sebesar Rp7.468.988.000,00 tidak didukung
dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
6. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran DPPKAD sebesar Rp275.228.320,00
7. Pencairan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD melebihi ketentuan sebesar
Rp12.852.000,00 dan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD melebihi ketentuan sebesar Rp71.400.000,00.
8. Terjadi kelebihan pembayaran honorarium atas kegiatan operasional DPPKAD sebesar
Rp514.616.250,00.
9. Terdapat kekurangan pekerjaan pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kantor perpustakaan dan arsip daerah senilai Rp35.737.100,00.
10. Pengadaan baterai charge laptop dan suku cadang kendaraan dinas roda empat di Sekretariat
Daerah sebesar Rp66.815.000,00 diragukan keterjadiannya.
Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Bupati Lebong agar menindaklanjuti
rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikannya
kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan
diterima.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,
Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak.
NIP.19680706 199003 1 003
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2009
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran
2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:
1. Laporan I: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lebong Tahun Anggaran 2009
Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009; (b) Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan; dan (c) Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum
pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan,
metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan,objek pemeriksaan dan kendala
pemeriksaan.
2. Laporan II: Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2009
Laporan II berisi: (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b)
Gambaran Umum Pengendalian Intern; (c) Tindak lanjut temuan pemeriksaan atas
Pengendalian Intern Tahun-tahun sebelumnya; dan (d) Temuan pemeriksaan atas
Pengendalian Intern.
3. Laporan III: Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009
Laporan III berisi: (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan Kepatuhan
Tahun-tahun sebelumnya; dan (c) Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.
DAFTAR ISI
HALAMAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.......................... 1
LAPORAN KEUANGAN POKOK ...................................................................................... 3
1. NERACA KOMPARATIF ......................................................................................... 3
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .................................................................... 5
3. LAPORAN ARUS KAS ............................................................................................. 7
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUNGAN ............................................................. 9
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ............................................................................ 48
LAMPIRAN
1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa
Neraca Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebong.
Pemkab Lebong belum melaporkan kepemilikan atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Sabo Emas sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen dalam Neraca per 31 Desember 2009.
Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.19 Tahun 2007, tanggal 31
Oktober 2007 dan berasal dari bagian aset yang diserahterimakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong sebagai kabupaten induk kepada Pemerintah Kabupaten Lebong sebagai kabupaten
pemekaran sesuai Undang-undang No.39 Tahun 2003. Pemkab Lebong belum membentuk Tim
Peleburan Pengalihan sebagaimana diamanatkan Perda No.19 Tahun 2007, sehingga belum diketahui
secara pasti nilai aset tetap perusahaan tersebut.
Sebagaimana diuraikan dalam Catatan 5.1.1.2. atas Laporan Keuangan Tahun 2009, Pemkab Lebong
telah menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp707.703.647.031,37 yang berasal
dari saldo aset tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp540.452.025.433,00 ditambah dengan mutasi
dan koreksi pembukuan aset tetap selama Tahun 2009 masing-masing sebesar Rp165.956.374.531,05
dan Rp1.295.247.067,32. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah,
diantaranya 1) Pemerintah Kabupaten Lebong belum melakukan inventarisasi ulang dan belum secara
tertib mendokumentasikan aset tetap yang dimiliki; dan 2) masing-masing SKPD belum membuat dan
menyampaikan laporan aset tetap kepada DPPKAD, sehingga penyusunan Neraca per 31 Desember
2009 masih dilakukan secara terpusat dengan cara menambahkan saldo awal aset tetap dengan
realisasi belanja modal pada TA berjalan. Dengan kelemahan pengendalian intern tersebut
menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu 1) nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31
Desember 2009 tidak didukung dengan rincian aset tetap baik per jenis, objek, maupun per SKPD,
serta berbeda dengan nilai aset tetap menurut Kartu Inventaris Barang dengan selisih sebesar
Rp6.016.861.172,37; 2) mutasi aset tetap tahun berjalan belum mencakup seluruh penambahan aset
tetap yang bersumber dari belanja barang, belanja tak terduga, hibah, dan bantuan; 3) nilai mutasi aset
tetap Tahun 2009 dalam KIB berbeda dengan nilai SP2D belanja modal dan belanja barang dengan
selisih sebesar Rp1.648.885.236,00; 4) DPPKAD tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai
mengenai alasan dan rincian koreksi nilai aset tetap Tahun 2009 sebesar Rp1.295.247.067,32; dan 5)
Masing-masing SKPD belum mengkapitalisasi pengeluaran atau belanja yang berhubungan langsung
dengan perolehan aset tetap seperti perencanaan dan pengawasan serta belum mengkapitalisasi
pengeluaran untuk pemeliharaan atau rehabilitasi.
2
Sebagaimana diuraikan dalam Catatan 5.2.2 atas Laporan Keuangan Tahun 2009, Pemerintah
Kabupaten Lebong telah menyajikan realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2009
sebesar Rp320.913.553.070,00. Prosedur pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan belanja daerah
masih lemah, diantaranya yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja daerah (SPJ Fungsional) pada
seluruh SKPD hanya memuat jumlah realisasi sampai dengan program dan kegiatan tanpa disertai
jumlah realisasi sampai dengan jenis, objek, dan rincian objek belanja. Dengan demikian, nilai
realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2009 tidak dapat diungkapkan (disclosure)
dengan semestinya dan tidak dapat ditelusuri, termasuk rincian objek belanja modal yang
berpengaruh terhadap kewajaran rincian mutasi aset tetap.
Karena hal-hal yang diuraikan dalam paragraf di atas, BPK tidak dapat menerapkan prosedur
pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas akun investasi, aset tetap, dan belanja
daerah, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup memungkinkan BPK RI memberikan pendapat, dan
BPK RI tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun
2009 dan 2008.
Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan
sistem pengendalian intern kami sajikan pada laporan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan ini.
Bengkulu, 12 Juni 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak.
Akuntan, Register Negara Nomor D-17.331
3
Laporan Keuangan Pokok
1. Neraca
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
NERACA
Per 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah)
Kode Rekening
URAIAN 2009 2008
1 ASET
1 . 1 ASET LANCAR
1 . 1 . 1 Kas 26.986.869.150,65 37.927.593.867,59
1 . 1 . 2 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
1 . 1 . 3 Piutang 3.158.174.242,00 0,00
1 . 1 . 4 Piutang Lain-lain 8.185.782,00 0,00
1 . 1 . 5 Persediaan 1.626.827.090,00 2.097.859.723,00
JUMLAH ASET LANCAR 31.780.056.264,65 40.025.453.590,59
1 . 2 INVESTASI JANGKA PANJANG
1 . 2 . 1 Investasi Non Permanen 0,00 0,00
1 . 2 . 2 Investasi Permanen 8.150.000.000,00 8.150.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 8.150.000.000,00 8.150.000.000,00
1 . 3 ASET TETAP
1 . 3 . 1 Tanah 25.727.100.001,00 29.909.811.396,00
1 . 3 . 2 Peralatan dan Mesin 87.100.477.064,00 83.014.911.301,00
1 . 3 . 3 Gedung dan Bangunan 276.086.905.384,35 161.664.054.770,00
1 . 3 . 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 298.855.469.940,02 241.825.042.589,00
1 . 3 . 5 Aset Tetap Lainnya 17.680.408.249,00 9.953.444.915,00
1 . 3 . 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 2.253.286.393,00 14.084.760.462,00
1 . 3 . 7 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00
JUMLAH ASET TETAP 707.703.647.031,37 540.452.025.433,00
1 . 4 DANA CADANGAN
1 . 4 . 1 Dana Cadangan 0,00 0,00
JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00
1 . 5 ASET LAINNYA
1 . 5 . 1 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00
1 . 5 . 2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 308.489.329,36
1 . 5 . 3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
1 . 5 . 4 Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00
1 . 5 . 5 Aset Lain-lain 0,00 0,00
JUMLAH ASET LAINNYA 0,00 308.489.329,36
JUMLAH ASET 747.633.703.296,02 588.935.968.352,95
2 KEWAJIBAN
2 . 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2 . 1 . 1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
2 . 1 . 2 Utang Bunga 0,00 0,00
2 . 1 . 3 Utang Pajak 0,00 0,00
2 . 1 . 4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00
2 . 1 . 5 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
4
Kode Rekening
URAIAN 2009 2008
2 . 1 . 6 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2 . 1 . 7 Utang kepada Pihak Ketiga 10.337.845.386,37 1.767.557.602,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 10.337.845.386,37 1.767.557.602,00
2 . 2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2 . 2 . 1 Utang Dalam Negeri 0,00 0,00
2 . 2 . 2 Utang Luar Negeri 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 10.337.845.386,37 1.767.557.602,00
3 EKUITAS DANA
3 . 1 EKUITAS DANA LANCAR
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 26.986.869.150,65 37.927.593.867,59
3 . 1 . 2 Cadangan untuk Piutang 3.166.360.024,00 0,00
3 . 1 . 3 Cadangan untuk Persediaan 1.626.827.090,00 2.097.859.723,00
3 . 1 . 4
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
(10.337.845.386,37) (1.767.557.602,00)
3 . 1 . 5 Pendapatan yang Ditangguhkan 0,00 0,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 21.442.210.878,28 38.257.895.988,59
3 . 2 EKUITAS DANA INVESTASI
3 . 2 . 1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
8.150.000.000,00 8.150.000.000,00
3 . 2 . 2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 707.703.647.031,37 540.452.025.433,00
3 . 2 . 3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 0,00 308.489.329,36
3 . 2 . 4 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang
0,00 0,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 715.853.647.031,37 548.910.514.762,36
3 . 3 EKUITAS DANA CADANGAN
3 . 3 . 1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 0,00 0,00
JUMLAH EKUITAS DANA 737.295.857.909,65 587.168.410.750,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 747.633.703.296,02 588.935.968.352,95
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini
TUBEI, 12 JUNI 2010
BUPATI LEBONG
Drs H Dalhadi Umar, BSc
5
2. Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah)
Kode Rekening
Uraian Anggaran Setelah
Perubahan T A 2009 Realisasi TA 2009 % Realisasi TA 2008
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.596.329.631,00 7.688.588.328,60 46,33 12.513.000.963,63
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.128.000.000,00 1.151.228.772,00 102,06 842.371.069,69
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1.960.000.000,00 901.759.137,00 46,01 657.218.759,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2.200.000.000 2.099.115.218,42 95,41 884.235.167,27
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 11.308.329.631,00 3.536.485.201,18 31,27 10.129.175.967,67
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 298.099.670.348,00 303.706.783.412,46 101,88 276.434.718.312,36
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
283.613.670.348,00 293.880.576.506,00 103,62 265.526.343.704,00
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 37.365.211.348,00 47.133.608.471,00 126,14 22.097.701.652,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - 498.509.035,00 662.122.052,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 207.907.459.000,00 207.907.459.000,00 100 207.672.820.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 38.341.000.000,00 38.341.000.000,00 100 35.093.700.000,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
5.600.000.000,00 3.852.975.000,00 68,80 5.251.737.800,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan/Guru
5.600.000.000,00 3.852.975.000,00 68,80 5.251.737.800,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 8.886.000.000,00 5.973.231.906,46 67,22 5.656.636.808,36
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 8.886.000.000,00 5.728.367.934,46 64,47 5.656.636.808,36
Pendapatan Bagi Hasil lainnya - 244.863.972,00 - -
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
7.000.000.000,00 - 10.000.000.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah - - - -
Pendapatan Dana Darurat 7.000.000.000,00 - 10.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 321.695.999.979,00 311.395.371.741,06 96,80 298.947.719.275,99
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASI 198.591.875.162,00 174.130.798.403,00 184.069.465.869,20
2.1.1 Belanja Pegawai 134.918.565.131,00 118.525.051.905,00 87,85 102.733.893.918,00
2.1.2 Belanja Barang 55.875.810.031,00 48.136.758.498,00 86,15 75.150.406.951,20
2.1.3 Belanja Bunga - - - -
2.1.5 Belanja Hibah 6.067.500.000,00 5.792.313.000,00 95,46 3.583.615.000,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.730.000.000,00 1.676.675.000,00 96,92 1.901.550.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan - - - 700.000.000,00
2 . 2 BELANJA MODAL 179.561.961.923,81 146.575.011.467,00 155.348.396.565,00
2.2.1 Belanja Tanah 500.000.000,00 7.964.625.000,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 9.634.316.914,00 29.164.014.914,00
2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 75.157.113.423,00 54.472.404.893,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 60.553.691.130,00 59.852.754.558,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 514.791.000,00 1.263.195.500,00
Belanja Aset Lainnya 215.099.000,00 2.631.401.700,00
6
Kode Rekening
Uraian Anggaran Setelah
Perubahan T A 2009 Realisasi TA 2009 % Realisasi TA 2008
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 700.000.000,00 207.743.200,00 29,68 164.901.000,00
2.3.1 Belanja Tak Terduga 700.000.000,00 207.743.200,00 164.901.000,00
2 . 4 TRANSFER - - -
2.4.1 Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa
- - - -
JUMLAH BELANJA 378.853.837.085,81 320.913.553.070,00 84,71 339.582.763.434,20
SURPLUS / (DEFISIT) (57.157.837.106,81) (9.518.181.328,94) 0,83 (40.635.044.158,21)
3 PEMBIAYAAN
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 58.886.394.708,81 37.927.593.867,59 64,41 82.832.258.025,80
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
38.210.751.709,00 37.927.593.867,59 99,26 81.656.661.425,80
Penerimaan Pinjaman Daerah 9.137.069.039,81 -
Penerimaan Piutang Daerah 11.538.573.960,00 -
3.1.4 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
- 1.175.596.600,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 1.728.557.602,00 1.422.543.388,00 4.269.620.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - 3.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 1.728.557.602,00 1.422.543.388,00 82,30 1.269.620.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 57.157.837.106,81 36.505.050.479,59 78.562.638.025,80
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
- 26.986.869.150,65 37.927.593.867,59
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
TUBEI, 12 JUNI 2010
BUPATI LEBONG
Drs H Dalhadi Umar, BSc
7
3. Laporan Arus Kas
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah )
URAIAN 2009 2008
I. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk
Pendapatan Pajak Daerah 1.151.228.772,00 842.371.069,69
Hasil Retribusi Daerah 901.759.137,00 657.218.759,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.099.115.218,42 884.235.167,27
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.536.485.201,18 10.129.175.967,67
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 47.133.608.471,00 22.097.701.652,00
Bagi Hasil Bukan Pajak 498.509.035,00 662.122.052,00
Dana Alokasi Umum 207.907.459.000,00 207.672.820.000,00
Dana Alokasi Khusus 38.341.000.000,00 35.093.700.000,00
Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan/Guru 3.852.975.000,00 5.251.737.800,00
Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 5.973.231.906,46 5.656.636.808,36
Dana Darurat 0,00 10.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk 311.395.371.741,06 298.947.719.275,99
Arus Kas Keluar
Belanja Pegawai 118.525.051.905,00 102.733.893.918,00
Belanja Bunga 0,00 0,00
Belanja Hibah 5.792.313.000,00 3.583.615.000,00
Belanja Bantuan Sosial 1.676.675.000,00 1.901.550.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan 0,00 700.000.000,00
Belanja Tidak Terduga 207.743.200,00 164.901.000,00
Belanja Barang dan Jasa 48.136.758.498,00 75.150.406.951,20
Jumlah Arus Kas Keluar 174.338.541.603,00 184.234.366.869,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 137.056.830.138,06 114.713.352.406,79
II. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
Arus Kas Masuk
Jumlah Arus Kas Masuk 0,00 0
Arus Kas Keluar
Belanja Tanah 500.000.000,00 7.964.625.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin 9.634.316.914,00 29.164.014.914,00
Belanja Bangunan dan Gedung 75.157.113.423,00 54.472.404.893,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 60.553.691.130,00 59.852.754.558,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 514.791.000,00 1.263.195.500,00
Belanja Aset Lainnya 215.099.000,00 2.631.401.700,00
Jumlah Arus Kas Keluar 146.575.011.467,00 155.348.396.565,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (146.575.011.467,00) (155.348.396.565,00)
8
URAIAN 2009 2008
III. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Masuk
Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 1.175.596.600,00
Jumlah Arus Kas Masuk 0,00 1.175.596.600,00
Arus Kas Keluar
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 3.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang 1.422.543.388,00 1.269.620.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar 1.422.543.388,00 4.269.620.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (1.422.543.388,00) (3.094.023.400,00)
IV. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 25.874.429.708,00 0,00
Pendapatan yang Ditangguhkan - 0,00
Jumlah Arus Kas Masuk 25.874.429.708,00 0,00
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 25.874.429.708,00 0,00
Jumlah Arus Kas Keluar 25.874.429.708,00 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 0,00 0,00
V Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (10.940.724.716,94) (43.729.067.558,21)
Saldo Awal Kas 37.927.593.867,59 81.656.661.425,80
Saldo Akhir Kas 26.986.869.150,65 37.927.593.867,59
Terdiri Dari :
Kas di Kas Daerah 24.942.339.984,65 32.096.798.209,00
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 2.044.529.166,00 5.830.795.658,00
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
TUBEI, 12 JUNI 2010
BUPATI LEBONG
Drs H Dalhadi Umar, BSc
9
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2009
I. PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Secara umum Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :
a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
a. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355)
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437)
10
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
II. PEREKONOMIAN KABUPATEN LEBONG, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Perekonomian Kabupaten Lebong
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebong
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah
menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan
tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian
merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses
penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya
pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah
pemilik faktor produksi.
Perekonomian Kabupaten Lebong tahun 2008 mengalami pertubuhan positif sebesar 4,99%.
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sedikit
melambat sebesar 0,12%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong secara
berkesinambungan dapat dipertahankan jika pemerintah mampu menciptakan iklim investasi
dan lapangan usaha baru bagi masyarakat. Selain itu, jaminan keamanan bagi investor juga
akan meningkatkan minat dalam berinvestasi. (Sumber Data : PDRB Kabupaten Lebong Tahun
2007-2008, Bappeda dan BPS Kabupaten Lebong)
2.1.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Lebong
Dalam struktur perekonomian Kabupaten Lebong, peranan sektor pertanian sangat dominant.
Fenomena itu terlihat dari relative besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB
Kabupaten Lebong atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor lainnya. Nilai nominal sektor
pertanian pada tahun 2008 sebesar Rp 680.492.000.000,00 atau sekitar 77,64% PDRB
Kabupaten Lebong (Sumber data : Indikator Ekonomi Kabupaten Lebong, Bappeda dan BPS
11
Kabupaten Lebong). Setelah sektor pertanian struktur perekonomian Kabupaten Lebong
didominasi oleh sektor jasa-jasa sekitar 8,42% dari PDRB Kabupaten Lebong atau sebesar
Rp73.783.000.000,00. Kemudian diikuti sektor Perdagangan,Hotel, dan Restoran sebesar
Rp44.371.000.000,00 atau 17,03 % dari PDRB Kabupaten Lebong.
2.1.3 PDRB Perkapita
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu menunjukkan kemakmuran masyarakat yang
ada pada daerah tersebut. Penilaian kemakmuran masyarakat tergantung pada PDRB, jumlah
penduduk dan pemerataan pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah diikuti oleh
pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka secara matematis PDRB perkapita dan pendapatan
per kapitanya akan lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang pertumbuhan penduduknya
tidak terlalu tinggi.
Secara umum, tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Lebong tahun 2008 yang tercermin dari
nilai PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku mengalami peningkatan dibandingkan
dengan PDRB per kapita tahun 2007. Bila pada tahun 2007 PDRB per kapita Kabupaten
Lebong sebesar Rp 8.715.899,00, maka pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 10,33%
menjadi Rp 9.616.387,00.
2.2 Kebijakan Keuangan
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nno 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah maka kewajiban pemerintah daerah untuk membuat Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2008 yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong.
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Secara umum target APBD Kabupaten Lebong tercapai sesuai target yang ditetapkan. Ini bisa
dilihat dari target pendapatan dalam tahun 2009 sebesar Rp321.695.999.979,00 bisa dicapai
sebesar Rp311.395.371.741,06 atau sebesar 96,80%. Jika diperhatikan komposisi pendapatan
Pemerintah Kabupaten Lebong, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebong hanya
sebesar Rp7.688.589.328,60 dari total pendapatan sebesar Rp311.395.371.741,06 atau
sebesar 2,47%. Dengan demikian dari sisi pendapatan daerah sekitar 97,53% merupakan
kontribusi pemerintah pusat melalui transfer/dana perimbangan. Target Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp16.596.329.631,00 bisa dicapai sebesar Rp7.688.589.328,60 atau sebesar 46,33%.
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Secara singkat anggaran dan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lebong tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut :
Uraian Anggaran Setelah
Perubahan TA 2009 Realisasi TA 2009 %
PENDAPATAN 321.695.999.979,00 311.395.371.741,06 96,80
Pendapatan Asli Daerah 16.596.329.631,00 7.688.588.328,60 46,33
Pendapatan Transfer 298.099.670.348,00 303.706.783.412,46 101,88
Lain-lain Pendapatan yg sah 7.000.000.000,00 - -
BELANJA 378.853.837.085,81 320.913.553.070,00 84,71
12
Uraian Anggaran Setelah
Perubahan TA 2009 Realisasi TA 2009 %
Belanja Pegawai 134.918.565.131,00 119.080.051.905,00 88,26
Belanja Hibah 6.067.500.000,00 5.237.313.000,00 86,32
Belanja Bantuan Sosial 1.730.000.000,00 1.676.675.000,00 96,92
Belanja Tidak Terduga 700.000.000,00 207.743.200,00 29,68
Belanja Barang dan Jasa 55.875.810.031,00 48.136.758.498,00 86,15
Belanja Modal 179.561.961.923,81 146.575.011.467,00 81,63
Surplus (defisit) (57.157.837.106,81) (9.518.181.328,94)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Daerah 58.886.394.708,81 37.927.593.867,59 64,41
Pengeluaran daerah 1.728.557.602,00 1.422.543.388,00 82,30
Pembiayaan Netto 57.157.837.106,81 36.505.050.479,59 63,87
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)
- 26.986.869.150,65
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari target pendapatan sebesar Rp321.695.999.979,00 bisa
dicapai sebesar Rp311.395.371.741,06 atau sebesar 96,80%. Realisasi Belanja tahun 2009
sebesar Rp320.913.553.070,00 atau sebesar 84,71% dari rencana anggaran belanja sebesar
Rp378.853.837.085,81.
Dengan capaian angka-angka di atas, Pemerintah Kabupaten Lebong pada akhir tahun anggaran
2009 (tanggal 31 Desember 2009) memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar
Rp26.986.869.150,65.
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan
1. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lebong dalam pencapaian target
pendapatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Masih adanya sebagian wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang sadar untuk
memenuhi kewajiban tepat waktu;
b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga potensi pendapatan belum digali
secara efektif;
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lebong dalam pencapaian target belanja
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Proses pengesahan APBD (termasuk APBD Perubahan) yang mengalami
keterlambatan.
b. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lebong.
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas pelaporan dan entitas akuntansi Keuangan daerah.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pembentukan Kabupaten Lebong
adalah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003. Alamat Entitas Pelaporan adalah
Pemerintah Kabupaten Lebong Jl Raya Tubei.
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.
13
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong pada tahun anggaran 2009 adalah sebagai
berikut :
No Nama Satuan Kerja
1 Sekretariat Daerah
2 Sekretariat DPRD
3 Bagian Pemerintahan
4 Bagian Ekonomi
5 Bagian Pembangunan
6 Bagian Hukum
7 Bagian Umum
8 Bagian Perlengkapan
9 Bagian Humas dan Protokoler
10 Bagian Kesra
11 Inspektorat
12 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13 Badan Kepegawaian Daerah
14 BPMPP dan KB
15 BP4K
16 Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Pertamanan
17 Dinas Pekerjaan Umum
18 Dinas Pertambangan dan ESDM
19 Dinas Kesehatan
20 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga
21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
23 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24 Dinas Perikanan dan Peternakan
25 Dinas Kessosnakertrans dan Catatan Sipil
26 Dinas Koperasi UKM dan Perindag
27 Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Perhubungan
28 Rumah Sakit Umum Daerah
29 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
30 Kantor Kesbangpol
31 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
32 Kantor Penghubung
33 Kecamatan Amen
34 Kecamatan Lebong Atas
35 Kecamatan Lebong Utara
36 Kecamatan Lebong Tengah
37 Kecamatan Lebong Selatan
38 Kecamatan Lebong Sakti
39 Kecamatan Rimbo Pengadang
40 Kecamatan Pelabai
41 Kecamatan Pinang Belapis
42 Kecamatan Bingin Kuning
43 Kecamatan Uram Jaya
44 Kecamatan Padang Bano
45 Kecamatan Topos
14
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam
Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
Pemerintah Kabupaten Lebong menggunakan istilah sisa (lebih / kurang) pembiayaan anggaran
untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi
penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh
pada keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong, bukan pada saat kas atau setara kas diterima
atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos
dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong.
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Lebong,
legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam
proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.
4.4 Pos-Pos Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya
pos-pos berikut:
a. Kas dan setara kas;
b. Piutang pajak dan bukan pajak;
c. Persediaan;
d. Investasi jangka pendek;
e. Investasi jangka panjang;
f. Aset tetap;
g. Kewajiban jangka pendek;
h. Kewajiban jangka panjang;
i. Ekuitas dana.
4.4.1 Aset Lancar
Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas,
dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset
lancar jika:
15
a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
b. Berupa kas dan setara kas.
Aset lancar meliputi:
1. Kas dan setara Kas
Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebong. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas
Pemerintah Kabupaten Lebong yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang
ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai ketentuan yang berlaku.
Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus
dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir
tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang
belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran
berjalan.
Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara
Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.
3. Piutang
Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan
kas dalam satu periode akuntansi Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan
angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain. Piutang diakui pada
akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan
yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
4. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan
mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya
barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti
komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang
digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya
berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi
fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan
dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan
sebagai persediaan.
16
Persediaan disajikan sebesar:
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
4.4.2 Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi
Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat
menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
c. Berisiko rendah.
Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang
secara otomatis (revolving deposits);
b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat
Bank Indonesia (SBI).
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas
pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka
pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi
investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang
timbul dalam rangka perolehan tersebut.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi
dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset
lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka
pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari
investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai
(cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena
peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek
diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan
dalam laporan realisasi anggaran.
4.4.3 Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua
belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu
permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
17
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah
investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus
tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak
berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)
bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan
atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila
memenuhi salah satu kriteria:
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan
datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
4.4.4 Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak
termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi
pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).
Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui
pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
a. Klasifikasi Aset Tetap
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh untuk dipakai
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan
seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan dalam
kondisi siap dipakai.
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.
18
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
b. Kriteria Aset Tetap
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
5) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas
Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos
tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.
Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi
Pemerintah Kabupaten Lebong.
Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan
bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.
Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut.
Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
c. Pengukuran Aset tetap
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi
pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam
keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat
diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut
untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses
konstruksi. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah
dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan
lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan
bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan,
seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat
kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat
terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah
terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
19
d. Penilaian aset tetap
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea
impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset
tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing-masing aset yang bersangkutan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran
atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas
nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas
yang ditransfer/diserahkan.
e. Donasi
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada
saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu
aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang
dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun.
Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan
dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan
swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Lebong dengan persyaratan
kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Lebong telah dianggap selesai. Perolehan aset
tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila
perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut
diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai
belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.
f. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure)
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi dalam
nilai aset yang bersangkutan.
Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi kriteria tersebut,
maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisir ke dalam nilai aset tetap melainkan
diakui sebagai belanja yang mengurangi nilai aset bersih Pemerintah Kabupaten Lebong.
20
g. Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Lebong belum menerapkan ketentuan penyusutan aset tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7
tentang Akuntansi Aset Tetap, paragraf 53 sampai dengan paragraf 57.
h. Revaluasi Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Lebong tidak melakukan penilaian kembali atau revaluasi atas aset
tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.
i. Aset Bersejarah
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya,
lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah,
monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni
(works of art). Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang
tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai
belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada
pada periode berjalan.
j. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset
tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus
dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
k. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan akhir
tahun (per tanggal 31 Desember) belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada
umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa
kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah
pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan
perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
4.4.5 Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Lebong. Setiap
entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
21
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar.
Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada
pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan
berikutnya.
Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari
pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun
kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan jika :
a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar
jangka panjang; dan
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali
(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan
sebelum laporan keuangan disetujui.
Tunggakan Kewajiban
Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah
Kabupaten Lebong tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai
jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal
pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran
kepada kreditur. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Lebong harus
disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
Restrukturisasi Utang
Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat
dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh
mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut
melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.
Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai
bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan
dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan
saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat
menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam
persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat
bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari
saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
22
Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang
yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama
pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
4.4.6 Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Ekuitas Dana
Lancar, ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.
Ekuitas dana lancar adalah selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas
dana lancar antara lain berupa sisa lebih pembiayaan anggaran / saldo anggaran lebih, cadangan
piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka
panjang.
Ekuitas dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investai
jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.5 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lebong yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas
dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan
anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber
daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam
periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi
Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi
perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan
b. Belanja
c. Transfer
d. Surplus atau defisit
e. Penerimaan pembiayaan
23
f. Pengeluaran pembiayaan
g. Pembiayaan neto; dan
h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
4.5.1 Pendapatan
Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Pendapatan diklasifikasikan
menurut jenis pendapatan.
Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana
perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana
bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum maupun Badan
Layanan Umum Daerah. .
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada
periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
pendapatan.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang
pendapatan pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana
lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
4.5.2 Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan
umum daerah.
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam dua kelompok yakni
Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tak Langsung merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Tak Langsung terdiri atas:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial
24
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
h. Belanja Tak Terduga.
Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri
sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan
tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil
kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas
kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau
oleh masyarakat banyak.
Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan
kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial
kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan
partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta
memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa
atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah
daerah lainnya.
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Langsung terdiri atas:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
Belanja Pegawai kelompok Belanja Langsung digunakan untuk pengeluaran
honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
25
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa
belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan
bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa
alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan
atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan
dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain
pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset
tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan.
Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam
dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang
terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja
dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
4.5.3 Surplus/Defisit
Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam
pos Surplus/Defisit.
4.5.4 Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan
modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada
Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran)
Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang
diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana
Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran
pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
26
Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan
Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Lebong mengacu kepada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana dimaksud dengan PP 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
Lebong Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Lebong.
V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Neraca
Neraca Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 menggambarkan posisi aset,
kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2009 dengan jumlah aset sebesar
Rp747.633.503.296,02, kewajiban sebesar Rp10.337.845.386,37 dan ekuitas dana sebesar
Rp737.295.657.909,65.
Penjelasan atas pos-pos neraca tersebut sebagai berikut :
5.1.1 ASET Rp 747.633.503.296,02
5.1.1.1 ASET LANCAR Rp 31.779.856.264,65
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi
kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri atas:
5.1.1.1.1 Kas Rp 26.986.669.150,65
Saldo Kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp26.986.669.150,65 terdiri dari:
5.1.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah Rp 24.942.339.984,65
Saldo kas di kas Daerah per 31 Desember 2009 sebesar Rp24.942.339.984,65 merupakan
saldo kas Pemerintah Kabupaten Lebong pada PT. Bank Bengkulu Cabang Lebong dengan
nomor rekening 01.01.10005-1.
5.1.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 2.044.529.166,00
Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar
Rp2.044.529.166,00 merupakan sisa Uang Persediaan yang belum disetor oleh masing-
masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2009. (Rincian kas di Bendahara Pengeluaran
tiap-tiap SKPD diuraikan dalam Lampiran 1)
5.1.1.1.2 Piutang Rp 3.158.174.242,00
Saldo piutang per 31 Desember 2009 sebesar Rp 3.158.174.242,00 terdiri dari piutang
pajak , retribusi, dan pendapatan bagi hasil pajak provinsi dengan rincian:
27
No Jenis Piutang Jumlah (Rp)
a. Piutang kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu 3.092.283.392,00
b. Piutang kepada wajib pajak daerah 59.680.850,00
c. Piutang atas retribusi daerah 6.210.000,00
Jumlah 3.158.174.242,00
Lihat Lampiran 2
5.1.1.1.3 Piutang Lain-lain Rp 8.185.782,00
Saldo piutang lain-lain merupakan piutang/tagihan yang tidak dapat diklasifikasikan ke
dalam jenis piutang. Jumlah Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2009 sebesar
Rp8.185.782,00 merupakan piutang pegawai atas nama Sdr Davit Anthoni atas UUDP
Tahun 2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember
2009.
5.1.1.1.4 Persediaan Rp 1.626.827.090,00
Merupakan barang habis pakai yang secara rutin diperlukan Pemerintah Daerah untuk
menunjang aktivitas operasional dan mempunyai manfaat hanya pada 1 (satu) tahun
anggaran, yang terdiri atas :
No Jenis Persediaan Jumlah (Rp)
1 ATK/ Barang Habis Pakai 200.900.908,00
2 Obat- obatan 790.274.864,00
3 Alat Kontrasepsi 21.038.318,00
4 Pakan Ternak 27.950.000,00
5 Leges 301.240.500,00
6 Karcis Retribusi 282.500.000,00
7 Lain-lain 2.922.500,00
Jumlah 1.626.827.090,00
Rincian persedian per SKPD diuraikan dalam Lampiran 3.
5.1.1.1.5 Investasi Jangka Panjang Rp 8.150.000.000,00
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk
mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi. Jumlah per 31 Desember 2009 sebesar Rp8.150.000.000,00, berupa
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong pada PT Bank Bengkulu yang bertujuan
untuk mendapatkan keuntungan/deviden.
Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 sebesar
Rp8.150.000.000,00 (tidak ada penambahan investasi jangka panjang).
5.1.1.2 ASET TETAP Rp 707.703.647.031,37
Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau
seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dari
aset lainnya serta dari sitaan atau rampasan.
Aset tetap Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 sebesar
Rp707.703.647.031,37 dengan rincian sebagai berikut :
28
No Uraian Jumlah (Rp)
- Saldo awal tahun 2009 540.452.025.433,00
- Koreksi tambah saldo awal 1.295.247.067,32
Saldo Awal Setelah Koreksi 541.747.272.500,32
- Mutasi aset selama tahun 2009 :
- Mutasi Tambah 195.733.988.737,05
- Mutasi Kurang (29.777.614.206,00)
Nilai Mutasi Bersih Aset 2009 165.956.374.531,05
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 707.703.647.031,37
Koreksi tambah terhadap saldo awal aset sebesar Rp 1.295.247.067.320,00 dilakukan karena
terdapat kesalahan pencatatan nilai aset, dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp)
- Saldo awal Tanah, berkurang (4.682.711.395,00)
- Peralatan dan Mesin, berkurang (6.940.475.813,00)
- Gedung dan Bangunan, bertambah 32.563.979.071,00
- Jalan, Jaringan dan Instalasi, berkurang (22.975.116.033,00)
- Aset Tetap Lainnya, bertambah 5.503.315.334,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), berkurang (2.173.744.096,68)
Jumlah koreksi saldo awal 1.295.247.067,32
Saldo aset tetap selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp)
- Tanah 25.727.100.001,00
- Peralatan dan Mesin 87.100.477.064,00
- Gedung dan Bangunan 276.086.905.384,35
- Jalan, Jaringan dan Instalasi 298.855.469.940,02
- Aset Tetap Lainnya 17.680.408.249,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 2.253.286.393,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 707.703.647.031,37
Lihat Lampiran 4.
5.1.1.2.1 Tanah Rp 25.727.100.001,00
Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai
dengan tanah tersebut siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta
biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan
penimbunan.
Saldo nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp 25,227,100,001.00 merupakan nilai
tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, dengan uraian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah (Rp)
- Saldo Awal Tahun 2009 29.909.811.396,00
- Koreksi saldo Awal (4.682.711.395,00)
- Penambahan selama Tahun 2009 500,000,000.00
Saldo per 31 Desember 2009 25.727.100.001,00
29
Penambahan aset tetap tanah tahun 2009 sebesar Rp500,000,000.00 seluruhnya berasal
dari belanja modal tanah.
5.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp 87.100.477.064,00
Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
peralatan dan mesin sampai siap dipakai.
Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2009 sebesar Rp87,100,477,064.00 merupakan
nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, dengan
rincian sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp)
- Saldo Awal Tahun 2009 83.014.911.301,00
- Koreksi saldo awal (6.940.475.813,00)
- Penambahan selama Tahun 2009 11.026.041.576,00
Saldo per 31 Desember 2009 87.100.477.064,00
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2009 sebesar Rp11,026,041,576.00
berasal dari :
No Uraian Jumlah (Rp)
- Belanja modal 10.867.507.576,00
- Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi 158.534.000,00
Jumlah 11.026.041.576,00
5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan Rp 273.454.091.194,77
Gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
gedung dan bangunan sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain: harga
beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2009 sebesar Rp273.454.091.194,77
tersebut, merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
Lebong, dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah (Rp)
- Saldo Awal Tahun 2009 161.664.054.770,00
- Koreksi saldo awal 32.563.979.071,00
- Penambahan selama Tahun 2009: 79.226.057.353,77
Saldo per 31 Desember 2009 273.454.091.194,77
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2009 sebesar Rp79.226.057.353,77
berasal dari :
No Uraian Jumlah (Rp)
- Belanja modal 74.739.610.106,42
- Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi 1.084.248.000,00
- Reklasifikasi KDP 2.165.111.400,00
- Penyesuaian atas tranksaksi Retensi Jaminan Pemeliharaan 1.237.087.847,35
Jumlah 79.226.057.353,77
30
5.1.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 298.855.469.940,02
Jalan, Jaringan, dan Instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh Jalan, Jaringan, dan Instalasi sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi
antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jalan, jembatan, Irigasi dan
jaringan tersebut siap dipakai.
Saldo Jalan, Jaringan, dan Instalasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp298.855.469.940,02
merupakan nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
Lebong, dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah (Rp)
- Saldo Awal Tahun 2009 241.825.042.589,00
- Koreksi saldo awal (22.975.116.033,00)
- Penambahan selama Tahun 2009 80.005.543.384,02
Saldo per 31 Desember 2009 298.855.469.940,02
Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan instalasi tahun 2009 sebesar
Rp80.005.543.384,02 berasal dari :
No Uraian Jumlah (Rp)
- Belanja modal 41.219.189.813,00
- Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi 2.418.107.440,00
- Reklasifikasi KDP 27.612.502.806,00
- Penyesuaian atas Retensi Jaminan Pemeliharaan 8.755.743.325,00
Jumlah 80.005.543.384,02
5.1.1.2.5 Aset Tetap Lainnnya Rp 17.680.408.249,00
Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset
tetap lainnya sampai siap dipakai. Pos ini meliputi semua aset tetap lainnya yang tidak
dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.
Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp17.680.408.249,00 tersebut
merupakan nilai aset tetap lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lebong,
dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah (Rp)
- Saldo Awal Tahun 2009 9.953.444.915,00
- Koreksi saldo awal 5.503.315.334,00
- Penambahan selama Tahun 2009 2.223.648.000,00
Saldo per 31 Desember 2009 17.680.408.249,00
Penambahan aset tetap lainnya tahun 2009 sebesar Rp 2,223,648,000.00 berasal dari:
No Uraian Jumlah (Rp)
- Belanja modal 658.890.000,00
- Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi 1.537.758.000,00
Jumlah 2.223.648.000,00
5.1.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 4.886.100.582,58
Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang mencakup tanah, peralatan dan mesin,
31
gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan
belum selesai/sedang dalam proses pembangunan.
Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.886.100.582,58,00
merupakan nilai kontruksi dalam pengerjaan berupa konstruksi gedung dan bangunan dan
konstruksi jalan, jaringan dan irigasi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lebong,
dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah (Rp)
- Saldo Awal Tahun 2009 14.084.760.462,00
- Koreksi saldo awal (2.173.744.096,00)
- Penambahan selama Tahun 2009 22.752.698.423,26
- Pengurangan selama Tahun 2009 (29.777.614.206,00)
Saldo per 31 Desember 2009 4.886.100.582,58
Penambahan dan pengurangan nilai kontruksi dalam pengerjaan berupa; konstruksi gedung
dan bangunan dan konstruksi jalan, jaringan dan irigasi tahun 2009 masing-masing sebesar
Rp22.752.698.423,26 dan Rp29.777.614.206 berasal dari:
No Uraian Jumlah (Rp)
1 Penambahan :
- Belanja modal 17.309.254.768,83
- Penambahan Uang Muka Kerja 5.443.443.654,43
Jumlah Penambahan 22.752.698.423,26
2 Pengurangan, reklas ke aset :
- ke Gedung dan Bangunan (2.165.111.400,00)
- ke Jalan, Jaringan & Irigasi (27.612.502.806,00)
Jumlah Pengurangan 29.777.614.206,00
Jumlah bersih + / (-) 7.024.915.782,74)
5.1.2 KEWAJIBAN Rp 10.337.845.386,37
Kewajiban adalah jumlah uang yang wajib dibayar sebagai akibat penyerahan uang, barang dan
atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar Rp10.337.845.386,37 terdiri dari:
5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp 10.337.845.386,37
Kewajiban Jangka Pendek adalah Utang Belanja per 31 Desember 2009 yang akan
dibayarkan pada tahun anggaran 2010. Utang tersebut merupakan sisa pembayaran termin
kepada para penyedia barang/jasa yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 belum
dibayarkan sehubungan dengan masa pemeliharan pekerjaan dan hutang kepada pihak ketiga
tahun sebelumnya yang belum dibayarkan pada tahun 2009.
Rincian lebih lanjut disajikan dalam Lampiran 5.
5.1.3 EKUITAS DANA Rp 737.295.657.909,65
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lebong yang merupakan selisih
antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana per 31 Desember 2009 terdiri atas
Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi, dengan rincian sebagai berikut:
32
5.1.3.1 Ekuitas Dana Lancar Rp 21.442.010.878,28
Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah
kewajiban lancar per 31 Desember 2009 yang terdiri atas:
No Uraian Jumlah (Rp)
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 26.986.669.150,65
- Cadangan Piutang 3.166.360.024,00
- Cadangan untuk Persediaan 1.626.827.090,00
- Dana yg harus disediakan utk pembayaran hutang jk pdk (10.337.845.386,37)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 21.442.010.878,28
5.1.3.2 Ekuitas Dana Investasi Rp 715.853.647.031,37
Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi
jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan). Jumlah Ekuitas
Dana Investasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp715.853.647.031,37 yang terdiri atas:
No Uraian Jumlah (Rp)
- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 8.150.000.000,00
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap 707.703.647.031,37
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 0,00
Jumlah 715.853.647.031,37
5.2 Laporan Realisasi Anggaran
5.2.1 PENDAPATAN Rp 311.395.371.741,06
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp311.395.371.741,06 atau 96,80% dari
anggaran tahun 2009 sebesar Rp321.695.999.979,00. Realisasi pendapatan tersebut
meningkat sebesar Rp12.447.652.465,07 atau 4,16% dibandingkan dengan realisasi
pendapatan tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp298.947.719.275,99.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
- Pendapatan Asli Daerah 16.596.329.631,00 26.986.669.150,65 46,33
- Pendapatan Transfer 298.099.670.348,00 303.706.783.412,45 101,88
- Lain-lain Pendapatan yang Sah 7.000.000,00 0 -
Jumlah 321.695.999.979,00 311.395.371.741,06 96,80
5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 7.688.588.328,60
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar
Rp7.688.588.328,60 atau 46,33% dari anggaran tahun 2009 yaitu sebesar
Rp16.596.329.631,00.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 2009 mengalami penurunan sebesar
Rp4.824.412.635,03 atau 38,56% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp12.513.000.964,00.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut
33
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
- Pajak Daerah 1.128.000.000,00 1.151.228.772,00 102,06
- Retribusi Daerah 1.960.000.000,00 901.759.137,00 46,01
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yg dipisahkan 2.200.000.000,00 2.099.115.218,42 95,41
- Lain-lain PAD yang sah 11.308.329.631,00 3.536.485.201,18 31,27
Jumlah 16.596.329.631,00 7.688.588.328,60 46,33
Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :
5.2.1.1.1 Pajak Daerah Rp 1.151.228.772,00
Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp1.128.000.000,00 dengan realisasi
Rp1.151.228.772,00 atau 102,06% dari anggaran tahun 2009.
Realisasi Pajak Daerah tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp308.857.702,31 atau
36,67% dibandingkan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar
Rp842.371.069,69. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pajak Hotel 15.000.000,00 0,00 0
2 Pajak Restoran 20.000.000,00 0,00 0
3 Pajak Makan Minum 210.500.000,00 192.134.375,00 91,28
4 Pajak Hiburan 2.500.000,00 1.800.000,00 72,00
5 Pajak Reklame 30.000.000,00 16.087.020,00 53,62
6 Pajak Penerangan Jalan 400.000.000,00 624.942.377,00 156,24
7 Pajak Pengambilan Galian Gol C 450.000.000,00 316.265.000,00 70,28
Jumlah 1.128.000.000,00 1.151.228.772,00 102,06
5.2.1.1.2 Retribusi Daerah Rp 901.759.137,00
Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar
Rp1.960.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp901.759.137,00 atau 46,01%.
Tidak tercapainya target pendapatan retribusi daerah, antara lain terjadi karena terdapat
pendapatan retribusi pada SKPD yang tidak terealisasikan (realisasi 0%) atau tidak
mencapai targetnya, dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaran retribusi Dinas PPKAD sebesar Rp941.500.000,00, namun realisasinya
hanya sebesar Rp303.016.500,00 atau 32,18%. Rendahnya tingkat pencapaian target
terjadi karena terdapat retribusi yang tidak terealisasikan yaitu Retribusi MCK yang
dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00. Sedangkan Retribusi Pedagang Kaki Lima dan
Retribusi HGB Los Pasar Terminal yang masing-masing dianggarkan sebesar Rp
17.000.000,00, dan Rp853.500.000,00 realisasinya hanya sebesar Rp 5.300.000,00
atau 31,18% dan sebesar Rp242.500.000,00 atau 28,41%.
b. Anggaran retribusi Dinas Parsenibudhub sebesar Rp104.500.000,00, realisasinya hanya
sebesar Rp24.730.000,00 atau 18,68%. Rendahnya tingkat pencapaian taget terjadi
karena terdapat retribusi yang tidak terealisasikan (realisasi 0%) yaitu Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp3.000.000,00, Retribusi
Izin Operasional Kereta Tempelan dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan
34
Retribusi KIR Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp1.000.000,00.
c. Anggaran retribusi Dinas Perikanan & Peternakan, sebesar Rp2.000.000,00,
realisasinya hanya sebesar Rp600.000,00 atau 33,00%. Rendahnya tingkat pencapaian
taget terjadi karena terdapat retribusi yang tidak terealisasikan yaitu Retribusi Izin
Usaha Perikanan dengan anggaran sebesar Rp 1.000.000,00.
d. Angaran retribusi Dinas Pertambangan, Energi & ESDM, sebesar Rp51.000.000,00,
realisasinya hanya Rp700.000,00 atau 1,37%. Rendahnya tingkat pencapaian taget
terjadi karena terdapat retribusi yang tidak terealisasikan (realisasi 0%) yaitu Retribusi
Pengusahaan Minyak & Gas Bumi dan Retribusi Kuasa Pertambangan yang masing-
masing dianggarkan sebesar Rp 1.000.000,00 dan Rp50.000.000,00.
e. Anggaran retribusi Dinas BLHKP sebesar Rp90.000.000,00, realisasinya hanya
sebesar Rp6.900.000,00 atau 7,67 %. Rendahnya tingkat pencapaian taget terjadi
karena terdapat retribusi yang tidak terealisasikan (realisasi 0%) yaitu Retribusi
Kebersihan Pasar Muara Aman dan Retribusi Kebersihan Jalan raya yang masing-
masing dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00.
f. Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda
sebesar Rp15.000.000,00 tidak terealisasi.
g. Anggaran retribusi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp101.000.000,00,
realisasinya hanya sebesar Rp26.900.000,00 atau 26,63%. Rendahnya tingkat
pencapaian taget terjadi karena terdapat retribusi yang tidak terealisasikan (realisasi
0%) yaitu Retribusi Penggemukan Sapi dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,00.
h. Anggaran Retribusi Izin Media Infokom pada Bagian Humas & Protokoler Setda
sebesar Rp15.000.000,00, namun tidak terealisasi.
i. Pada Dinas Koperasi, UKM & Perindag jumlah anggaran retribusi sebesar
Rp167.000.000,00, realiasinya hanya sebesar Rp17.023.553,00 atau 10,19%.
Rendahnya tingkat pencapaian target terjadi karena terdapat retribusi yang tidak
terealisasikan (realiasi 0%) yaitu Retribusi Dana Bergulir dengan anggaran sebesar
Rp30.000.000,00, Retribusi Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi
Izin Usaha Industri masing-masing dengan anggaran sebesar Rp1.000.000,00, dan
Retribusi Tanda Daftar Gudang serta Retribusi Tanda Daftar Industri dengan anggaran
masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00.
Realisasi Retribusi Daerah tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp244.540.378,00
atau sebesar 37,21% dibandingkan realisasi Retribusi Daerah tahun anggaran 2008 yaitu
sebesar Rp657.218.759,00
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut:
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
RETRIBUSI PELAYANAN UMUM
DPPKAD ;
- Retribusi Pelayanan Pasar M. Aman 18.000.000,00 24.594.000,00 136,63
- Retribuasi Pelayanan Pasar Terminal - 4.937.500,00 -
- Retribusi Pedagang Kaki Lima 17.000.000,00 5.300.000,00 31,18
- Retribusi Pekan Kalangan 2.000.000,00 1.010.000,00 50,50
- Retribusi MCK 1.000.000,00 - -
35
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
- Retribusi LEGES 50.000.000,00 24.675.000,00 49,35
- Retribusi HGB Los Pasar Terminal 853.500.000,00 242.500.000,00 28,41
Jumlah 941.500.000,00 303.016.500,00 32,18
DINAS PARSENIBUDHUB :
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum 25.000.000,00 8.650.000,00 34,60
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 - -
- Retribusi Terminal 20.000.000 8.990.000,00 44,95
- Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga 10.000.000,00 3.000.000,00 30,00
- Retribusi Ijin Trayek 2.000.000,00 1.380.000,00 69,00
- Retribusi Izin Usaha Angkutan 2.500.000,00 1.730.000,00 69,20
- Retribusi Izin Operasional Kereta Tempelan 10.000.000,00 - -
- Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan 20.000.000,00 550.000,00 2,75
- Retribusi KIR Kendaraan Bermotor 1.000.000,00 - -
- Retribusi Bongkar Muat Barang 1.000.000,00 235.000,00 23,50
- Retribusi Ijin Insidentil 10.000.000,00 195.000,00 1,95
Jumlah 104.500.000,00 24.730.000,00 18,68
DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN :
- Retribusi Pemotongan Hewan 1.000.000,00 600.000,00 60,00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan 1.000.00,00 -
-
Jumlah 2.000.000,00 600.000,00 30,00
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI :
- Retribusi Pengusahaan Minyak & Gas Bumi 1.000.000,00 - -
- Retribusi Kuasa Pertambangan 50.000.000,00 - -
- Retribusi Explorasi & Exploitasi - 350.000,00 -
- Retribusi SIPD Galian Gol. C - 350.000,00 -
Jumlah 51.000.000,00 700.000,00 1,37
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan 20.000.000,00 30.549.300,00 152,75
- Retribusi Izin Toko Obat 3.000.000,00 506.100,00 16,87
- Retribusi Izin Praktek Bidan 10.000.000,00 - -
Jumlah 33.000.000,00 31.055.400,00 94,11
RSUD :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan dari RSUD 50.000.000,00 141.671.189,00 283,34
- Retribusi KIR Dokter dari RSUD 10.000.000,00 8.690.000,00 86,90
Jumlah 60.000.000,00 150.361.189,00 250,60
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DINAS BLHKP :
- Retribusi Kebersihan PLN (RT) 60.000.000,00 6.900.000,00 11,50
- Retribusi Kebersihan Pasar Muara Aman 15.000.000,00 - -
- Retribusi Kebersihan Jalan Raya 15.000.000,00 - -
Jumlah 90.000.000,00 6.900.000,00 7,67
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KTP, AK-1 dan KK
DINAS KESSOSNAKERTRANS & DUKCAPIL :
- Retribusi Kartu Tanda Penduduk 30.000.000,00 83.478.000,00 278,26
- Retribusi Akta Kelahiran 25.000.000,00 24.346.500,00 97,39
- Retribusi Akte Pernikahan 45.000.000,00 400.000,00 0,89
- Retribusi Kartu Keluarga 25.000.000,00 17.055.000,00 68,22
36
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
- Retribusi Pendaftaran Pencari Kerja 30.000.000,00 8.850.000,00 29,50
- Retribusi Izin Usaha Lembaga Latihan Kerja 1.000.000,00 - -
- Retribusi PPK Peraturan Perusahaan & KKB 1.000.000,00 - -
Jumlah 157.000.000,00 134.129.500,00 85,43
RETRIBUSI JASA USAHA :
BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA ;
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa) 15.000.000,00 - -
Jumlah 15.000.000,00 - -
RETRIBUSI PERIJINAN :
BAGIAN EKONOMI SETDA ;
- Retribusi Izin Tempat Usaha 5.000.000,00 2.800.000,00 56,00
- Retribusi Izin Gangguan 70.000.000,00 44.125.125,00 63,04
Jumlah 75.000.000,00 46.925.125,00 62,57
DINAS PEKERJAAN UMUM :
- Sewa Alat Berat 80.000.000,00 22.926.270,00 28,66
- Sewa Gedung Pertemuan 1.000.000,00 1.350.000,00 135,00
- Retribusi Izin mendirikan Bangunan 10.000.000,00 29.397.500,00 293,98
- Retribusi Jasa Kontruksi 10.000.000,00 1.824.000,00 18,24
Jumlah 101.000.000,00 55.497.770,00 54,95
PENERIMAAN DARI DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN :
- Balai Benih Pertanian 68.000.000,00 20.000.000,00 29,41
- Retribusi Handtracktor 25.000.000,00 900.000,00 3,60
- Retribusi Power Threser 6.000.000,00 6.000.000,00 100
- Retribusi Pengemukan Sapi 2.000.000,00 - -
Jumlah 101.000.000,00 26.900.000,00 26,63
PENERIMAAN BAG. HUMAS & PROTOKOLER :
Retribusi Izin Media Infokom 2.000.000,00 - -
Jumlah 2.000.000,00 - -
RETRIBUSI BADAN HUKUM ;
PENERIMAAN DINKOP UKM & PERINDAG :
- Retribusi Izin Mendirikan Koperasi 10.000.000,00 500.000,00 5,00
- Retribusi Dana Bergulir 30.000.000,00 - -
- Bunga Dana Bergulir 5.000.000,00 7.343.553,00 146,87
- Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol 1.000.000,00 - -
- Retribusi Izin Usaha Industri 1.000.000,00 - -
- Retribusi Izin Usaha Perdagangan 50.000.000,00 4.850.000,00 9,70
- Retribusi Tanda Daftar Perusahaan 50.000.000,00 4.330.000,00 8,66
- Retribusi Tanda Daftar Gudang 10.000.000,00 - -
- Retribusi Tanda Daftar Industri 10.000.000,00 - -
Jumlah 167.000.000,00 17.023.553,00 10,19
Penerimaan Dari Dinas Kehutanan & Perkebunan
Retribusi Kayu dan Hasil Hutan 60.000.000,00 103.920.100,00 173,20
Retribusi Limbah Kayu - - -
Retribusi Sertifikasi Bibit - - -
Jumlah 60.000.000,00 103.920.100,00 173,20
JUMLAH PENDAPATAN RETRIBUSI 1.960.000.000,00 901.759.137,00 46,01
37
5.2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan Rp 2.099.115.218,42
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2009 sebesar
Rp2.099.115.218,42 atau sebesar 95,41 % dari anggaran sebesar Rp2.200.000.000,00.
Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp1.214.880.051,15 atau 137,39 % dibandingkan
dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun anggaran
2008 sebesar Rp884.235.167,27. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan berasal dari pembagian deviden PT Bank Bengkulu.
5.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 3.536.485.201,18
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun 2009 sebesar
Rp3.536.485.201,18 atau 31,27 % dari anggaran sebesar Rp11.308.329.631,00.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun Anggaran 2009 tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp6.592.690.766,49 atau 65,09 % dibandingkan dengan
realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2008 yang mencapai sebesar
Rp10.129.175.967,67.
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Jasa Giro rekening Kas Daerah 3.000.000.000,00 1.663.253.331,00 55,44
2 Sumbangan pihak ketiga 880.000.000,00 1.014.242.638,00 115,25
3 Setoran lain-lain 7.428.329.631,00 858.989.232,00 11,56
Jumlah 11.308.329.631,00 3.536.485.201,00 31,27
5.2.1.2 Pendapatan Transfer Rp 303.706.783.412,46
Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp298.099.670.348,00 dengan realisasi sebesar
Rp303.706.783.412,46 atau 101,88%.
Realisasi pendapatan transfer tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp27.272.065.100,10
atau meningkat sebesar 9,87% dibandingkan dengan pendapatan transfer tahun anggaran
2008 yaitu sebesar Rp276.434.718.312,38.
Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Trsf. Pem. Pusat-Dana Perimbangan 283.613.670.348,00 293.880.576.506,00 103,62
2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 5.600.000.000,00 3.852.975.000,00 68,80
3 Transfer Pemerintah Provinsi 8.886.000.000,00 5.973.231.906,46 67,22
Jumlah 298.099.670.348,00 303.706.783.412,46 101,88
Pendapatan transfer lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:
5.2.1.2.1 Transfer Pem. Pusat – Dana Perimbangan Rp 293.880.576.506,00
Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp283.613.670.348,00
dengan realisasi sebesar Rp293.880.576.506,00 atau 103,62%.
Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan tahun Anggaran 2009
meningkat sebesar Rp28.354.232.802,00 atau 10,68% dibandingkan pendapatan transfer
tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp265.526.343.704,00.
38
Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan
sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Dana Bagi Hasil Pajak 36.099.211.348,00 47.133.608.471,00 130,57
2 Dana BH Bukan Pajak (SDA) 1.266.000.000,00 498.509.035,00 39,38
3 Dana Alokasi Umum 207.907.459.000,00 207.907.459.000,00 100,00
4 Dana Alokasi Khusus 38.341.000.000,00 38.341.000.000,00 100,00
Jumlah 283.613.670.348,00 293.880.576.506,00 103,62
Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan lebih lanjut diuraikan sebagai
berikut:
5.2.1.2.2 Dana Bagi Hasil Pajak Rp 47.133.608.471,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp36.099.211.348,00 dengan
realisasi sebesar Rp47.133.608.471,00 atau 130,57% dari anggaran.
Realisasi dana bagi hasil pajak tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar
Rp25.035.906.819,00 atau 113,30% dibandingkan dana bagi hasil pajak tahun anggaran
2008 yaitu sebesar Rp22.097.701.652,00
Rincian Anggaran dan Realisasi dana bagi hasil pajak sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan. Terdiri dari ;
31.793.438.989,00 42.827.836.112,00 134,71
PBB MIGAS 31.561.954.788,00 42.596.351.911,00
PBB Pedesaan dan Perkotaan ( SKB ) 226.553.707,00 226.553.707,00
Penerimaan Bagi Hasil PBB 4.930.494,00 4.930.494,00
2 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2.480.713.732,00 2.480.713.732,00 100
3 Bagi hasil dari pajak pengha - silan (PPh) pasal 21 pengha silan orang pribadi. terdiri dari :
1.825.058.627,00 1.825.058.627,00 100
PPH Pasal 21 670.827.467,00 670.827.467,00
PPH Pasal 25 601.813.040,00 601.813.040,00
Jasa/ Upah Pungut PBB 552.418.120,00 552.418.120,00
Jumlah 36.099.211.348,00 47.133.608.471,00 130,57
5.2.1.2.3 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Rp 498.509.035,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp1.266.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp498.509.035,00 atau 39,38% dari anggaran.
Rincian Anggaran dan Realisasi dana bagi hasil bukan pajak sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan
107.000.000,00 - -
2 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
156.000.000,00 - -
39
3 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 80.000.000,00 - -
4 Bagi Hasil Iuran Tetap (LAND-RENT )
- - -
5 Bagi Hasil Iuran Ekplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti )
800.000.000,00 - -
6 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
- - -
7 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
123.000.000,00 96.517.277,00 78,47
8 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
- - -
9 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
- - -
10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
- - -
11 Bagi Hasil dari Pertambangan Pertambangan Umum
- 401.991.758,00 -
Jumlah 1.266.000.000,00 498.509.035,00 39,38
5.2.1.2.4 Dana Alokasi Umum Rp 207.907.459.000,00
Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp207.907.459.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp207.907.459.000,00 atau 100% dari anggaran.
Realisasi Dana Alokasi Umum tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp234.639.000,00
atau 0,11% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2008 yaitu sebesar
Rp207.672.820.000,00.
5.2.1.2.5 Dana Alokasi Khusus Rp 38.341.000.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp38.341.000.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp38.341.000.000,00 atau 100% dari anggarannya.
Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar
Rp3.247.300.000,00 atau 9,25% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2008 yaitu
sebesar Rp35.093.700.000,00.
5.2.1.2.6 Dana Tunjangan Pendidikan Rp 0,00
Dalam Tahun Anggaran 2009, Tidak terdapat anggaran maupun realisasi pendapatan
transfer untuk Dana Tunjangan Pendidikan.
5.2.1.2.7 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Rp 3.852.975.000,00
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun anggaran 2009
sebesar Rp3.852.975.000,00 atau sebesar 68,80% dari anggaran sebesar Rp
5.600.000.000,00.
5.2.1.2.8 Transfer Pemerintah Propinsi Rp 5.973.231.906,46
Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan
Bagi Hasil Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp8.886.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp5.973.231.906,46 atau 67,22% dari anggarannya yang merupakan pendapatan dari bagi
hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB),
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaaatan
Air Bawah Tanah (PPP ABT) dan Permukaan (PPP AP), Pelunasan Piutang PBBKB TA
sebelumnya, dan Bagi Hasil Lainnya dengan rincian sebagai berikut :
40
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1.890.000.000,00 984.887.618,58 12,71
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB )
2.570.000.000,00 1.054.048.422,21 9,04
3 Pajak Bahan Kendaraan Bermotor ( PBBKB )
3.270.000.000,00 1.766.687.932,03 12,63
4 Pajak dari Pengambilan dan Pemanfaatan Air Ba wah Tanah & Permukaan
1.156.000.000,00 30.934.807,43 2,68
5 Pelunasan Piutang PBBKB TA 2007
- 1.891.809.154,21 -
6 Bagi Hasil Lainnya - 244.863.972,00
Jumlah 8.886.000.000,00 5.973.231.906,46 67,22
5.2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 0,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar
Rp7.000.000.000,00, namun sampai akhir tahun anggaran tidak terealisasikan. Sedangkan
realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp10.000.000.000,00
5.2.2 BELANJA Rp 320.913.553.070,00
Belanja Pemerintah Kabupaten Lebong tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp378.853.837.086,00
dengan realisasi sebesar Rp320.913.553.070,00 atau 84,70% dari anggaran.
Realisasi belanja tahun Anggaran 2009 mengalami penurunan sebesar Rp18.669.210.364,20
atau 5,49% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2008 sebesar
Rp339.582.763.434,00.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Belanja Operasi 198.591.875.162,00 174.087.938.203,00 87,67
2 Belanja Modal 179.561.961.924,00 146.575.011.467,00 81,63
3 Belanja Tak Terduga 700.000.000,0 207.743.200 29,68
4 Transfer - -
Jumlah 378.853.837.086,00 320.913.553.070,00 84,70
Belanja lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :
5.2.2.1 Belanja Operasi Rp 174.130.798.403,00
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah
yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp198.591.875.162,00 dengan realisasi sebesar
Rp174.130.798.403,00 atau 87,67% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Belanja Pegawai 134.918.565.131,00 118.525.051.905,00 87,82
2 Belanja Barang 55.875.810.031,00 48.136.758.498,00 86,15
3 Belanja Bunga 0 0 0
4 Belanja Hibah 6.067.500.000,00 5.792.313.000,00 95,46
41
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
5 Belanja Bantuan Sosial 1.730.000.000,00 1.676.675.000,00 96,92
6 Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0
Jumlah 198.591.875.162,00 174.130.798.403,00 87,67
incian lebih lanjut mengenai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Hibah,
Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan diuraikan sebagai berikut :
5.2.2.1.1 Belanja Pegawai Rp 119.080.051.905,00
Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2009 sebesar Rp119.080.051.905,00 atau
86,62% dari anggaran tahun 2009 yaitu sebesar Rp134.918.565.131,00, dengan rincian
sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Gaji dan Tunjangan 100.573.354.631,00 89.165.591.591,00 88,66
2 Tambahan Penghasilan PNS 3.800.000.000,00 3.273.884.500,00 86,15
3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
450.000.000,00 445.650.000,00 99,03
4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 700.000.000,00 298.603.759,00 42,66
5 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
150.000.000,00 26.640.000,00 17,76
Sub Jumlah A 105.673.354.631 93.210.369.850 88,21
B BELANJA LANGSUNG
1 Honor Pegawai 20.548.689.200,00 16.396.496.965,00 79,79
2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - 0,00
3 Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS
1.868.745.000,00 1.616.798.390,00 86,52
4 Belanja Perawatan dan Pengobatan
626.630.000,00 140.000.000,00 22,34
5 Belanja Operasional 6.815.950.500,00 6.256.313.700,00 91,79
6 Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek Non PNS
1.937.820.200,00 905.073.000,00 46,71
7 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - 0,00
Sub Jumlah B 31.797.834.900,00 25.314.682.055,00 79,61
Jumlah 137.471.189.531,00 118.525.051.905,00 86,22
Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2009 tersebut meningkat sebesar Rp
15.791.157.987,00 atau 15,91 % jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun
anggaran 2008 sebesar Rp 102.733.893.918,00.
5.2.2.1.2 Belanja Barang Rp 48.136.758.498,00
Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2009 sebesar Rp 48.136.758.498,00 atau 86,15 %
dari anggaran sebesar Rp 55.875.810.031,00, dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.590.933.150,00 2.074.085.622,00 80,05
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.522.205.500,00 985.700.321,00 64,75
3 Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kend. Dinas /Opersl
4.665.152.000,00 4.174.123.644,00 89,47
4 Penyediaan Jasa Administrasi 314.700.000,00 186.425.000,00 59,24
42
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Keuangan
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
16.625.000,00 16.625.000,00 100,00
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.675.046.246,00 1.625.716.081,00 97,05
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.105.514.250,00 2.034.765.335,00 96,64
8 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr
524.303.600,00 348.739.630,00 66,51
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.749.034.000,00 1.609.915.358,00 92,05
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.319.827.000,00 1.757.729.900,00 75,77
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
3.398.137.154,00 2.907.902.405,00 85,57
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7.031.730.850,00 6.764.188.037,00 96,20
13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
38.785.000,00 37.805.000,00 97,47
14 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
106.535.000,00 106.349.500,00 99,83
15 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
936.360.000,00 908.912.000,00 97,07
16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.776.614.000,00 1.628.800.500,00 90,66
17 Penyusunan Laporan 1.122.308.500,00 1.041.789.200,00 92,58
18 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai
22.500.000,00 30.855.000,00 137,13
19 Belanja Pemeliharaan bangunan dan gedung kantor
582.872.000,00 475.879.500,00 81,64
20 Belanja Pemeliharaan Alat alat kantor dan rumah tangga
509.200.000,00 428.700.324,00 84,19
21 Belanja Pemeliharaan Irigasi 78.334.000,00 68.172.000,00 87,03
22 Belanja Kursus,Pelatiahan, Sosiali sasi dan Bintek Non PNS
791.367.500,00 600.874.000,00 75,93
23 Biaya Operasional 21.997.725.281,00 18.322.705.141,00 83,29
Jumlah 55.875.810.031,00 48.136.758.498,00 86,15
Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2009 tersebut mengalami penurunan sebesar
Rp27.013.648.453,20 atau 35,95% dibandingkan realisasi Belanja Barang tahun anggaran
2008 sebesar Rp75.150.406.951,00.
Dari Belanja Barang sebesar Rp48.136.758.498,00, sebesar Rp5.198.647.440,00
dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, yaitu :
No Uraian Jumlah
1 Aset Tetap Peralatan dan Mesin 158.534.000,00
2 Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1.084.248.000,00
3 Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan 2.418.107.440,00
4 Aset Tetap Lainnya 1.537.758.000,00
Jumlah 5.198.647.440,00
5.2.2.1.3 Belanja Bunga Rp 0,00
Pada tahun 2009 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja bunga.
43
5.2.2.1.4 Belanja Hibah Rp 5.792.313.000,00
Belanja hibah merupakan belanja yang dianggarkan dalam tahun 2009 untuk mencatat
pengeluaran atas hibah sebesar Rp6.067.500.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp5.792.313.000,00 atau 95,46% dari anggarannya. Dari realisasi belanja hibah tersebut,
tidak terdapat penggunaan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
5.2.2.1.5 Bantuan Sosial Rp 1.676.675.000,00
Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 sebesar
Rp1.676.675.000,00 atau 96,92 % dari anggaran tahun 2009 yaitu sebesar
Rp1.730.000.000,00. Realisasi belanja tersebut untuk belanja bantuan sosial organisasi
kemasyarakatan dalam tahun 2009.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 tersebut berkurang sebesar
Rp224.875.000,00 atau 13,41% dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun
anggaran 2008 sebesar Rp1.901.550.000,00.
5.2.2.1.6 Bantuan Keuangan Rp 0,00
Pada tahun 2009 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja Keuangan. Sedangkan
realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp700.000.000,00
5.2.2.2 Belanja Modal Rp 146.575.011.467,00
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi, antara lain
Belanja Modal untuk perolehan tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,
Irigasi dan Jaringan, Inventaris, dan Aset Tak Berwujud.
Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp179.561.961.923,81 dengan realisasi sebesar
Rp146.575.011.467,00 atau 81,63% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Belanja Tanah 500.000.000,00 500.000.000,00 100
2 Belanja Peralatan dan Mesin 11.547.110.000,00 9.634.316.914,00 83,43
3 Belanja Bangunan dan Gedung 81.955.532.068,00 75.157.113.423,00 91,70
4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 84.369.319.856,00 60.553.691.130,00 71,77
5 Belanja Aset Tetap Lainnya 973.000.000,00 514.791.000,00 52,91
6 Belanja Aset Lainnya 217.000.000,00 215.099.000,00 99,12
Jumlah 179.561.961.924,00 146.575.011.467,00 81,63
Kapitalisasi belanja modal menjadi aset tetap selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan pos-
pos neraca poin aset tetap.
(2.1) Belanja Modal Tanah Rp 500.000.000,00
Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran uang untuk pengadaan tanah yang
dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp500.000.000,00
atau 100% dari anggaran.
(2.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 9.634.316.914,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran uang untuk pembelian
atau pengadaan peralatan dan mesin yang dianggarkan sebesar Rp11.547.110.000,00
dengan realisasi sebesar Rp9.634.316.914,00 atau 83,43% dari anggaran.
44
(2.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 5.157.113.423,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran uang untuk pengadaan
gedung dan bangunan yang dianggarkan sebesar Rp81.955.532.068,00 dengan
realisasi sebesar Rp75.157.113.423,00 atau 91,70% dari anggaran.
(2.4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 60.553.691.130,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran uang untuk
pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang dianggarkan sebesar Rp84.369.319.856,00
dengan realisasi sebesar Rp60.553.691.130,00 atau 71,77% dari anggaran.
(2.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 514.791.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran uang untuk pengadaan aset
tetap lainnya yang dianggarkan sebesar Rp973.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp514.791.000,00 atau 52,91% dari anggaran.
(2.6) Belanja Modal Aset Lainnya Rp 215.099.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran uang untuk pengadaan aset
lainnya yang dianggarkan sebesar Rp217.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp215.099.000,00 atau 99,12% dari anggaran.
5.2.2.3 Belanja Tidak Terduga Rp 207.743.200,00
Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp207.743.200,00 atau 29,68% dari anggaran.
Dari jumlah realisasi tersebut, tidak terdapat realisasi yang menghasilkan aset
tetap/menambah nilai aset tetap di neraca.
5.2.2.4 Transfer Rp 0,00
Pada tahun 2009 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja transfer.
5.2.2.5 Surplus/(Defisit) (Rp 9.476.666.379,00)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lebong tahun
2009 ditetapkan dengan defisit anggaran sebesar Rp 57.157.837.106,81. Namun dalam
realisasinya terjadi defisit sebesar Rp 9.476.666.379,00.
5.2.3 PEMBIAYAAN
Realisasi penerimaan pembiayaan selama tahun 2009 sebesar Rp37.927.593.867,59 atau
64,41% dari anggaran sebesar Rp20.675.642.999,81. Realisasi penerimaan pembiayaan
tersebut berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu.
Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2009 sebesar Rp1.422.543.388,00 atau 82,30% dari
anggaran sebesar Rp1.728.557.602,00. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.422.543.388,00
merupakan pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2009 sebesar
Rp26.986.869.150,65 terdiri atas:
Penggunaan SILPA tahun lalu Rp 37.927.593.867,59
Penambahan SILPA:
- Surplus/(Defisit) Tahun 2009 Rp (9.518.181.328,94)
- Penerimaan Pinjaman Daerah 0
Pengurangan SILPA:
45
- Pembayaran Pokok Utang Rp 1.422.543.388,00
- Penyertaan Modal Pemerintah 0,00
SILPA akhir Rp 26.986.869.150,65
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan saldo kas daerah dari saldo awal sebesar
Rp37.927.593.867,59 menjadi saldo akhir sebesar Rp26.986.869.150,65 yang berasal dari
transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2009 untuk aktivitas operasi, aktivitas
investasi, dan aktivitas pembiayaan.
Secara singkat pergerakan kas selama tahun 2009 sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp)
1 Aktivitas Operasi :
Total Arus Masuk 311.395.371.741,06
Total Arus Keluar 174.338.541.603,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 173.056.830.138,06
2 Aktivitas Investasi :
Total Arus Masuk 0,00
Total Arus Keluar 146.575.011.467,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (146.575.011.467,00)
3 Aktivitas Pembiayaan :
Total Arus Masuk 0,00
Total Arus Keluar 1.422.543.388,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (1.422.543.388,00)
4 Aktivitas Non Anggaran :
Total Arus Masuk 25.874.429.708,00
Total Arus Keluar 25.874.429.708,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 0,00
5 Kenaikan (Penurunan Kas) (1+2+3+4) : (10.940.724.716,94)
Saldo Awal Kas 37.927.593.867,59
Saldo Akhir Kas 26.986.869.150,65
Tabel di atas menunjukkan Arus Kas Masuk tahun 2009 lebih kecil daripada Arus Kas Keluar
tahun 2009, sehingga terjadi penurunan kas dalam tahun 2009 sebesar Rp10.940.724.716,94.
Saldo akhir kas daerah sebesar Rp 26.986.869.150,65 terdiri dari saldo kas di kas daerah
sebesar Rp24.942.339.984,65 dan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp2.044.529.166,00.
Uraian secara terperinci lihat pada Laporan Arus Kas Tahun 2009.
VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN
1. Dasar hukum Pembentukan Kabupaten Lebong
Kabupaten Lebong merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang
ditetapkan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
Secara geografis wilayah Kabupaten Lebong memiliki luas wilayah kurang lebih 192.924Ha
dan terletak antara 105 0 – 108
0 BT dan 02
0,65 ’- 03
0 60’ LS di sepanjang Bukit Barisan
serta terklasifikasi sebagai daerah Bukit Range pada ketinggian 500 – 1.000 dpl.
46
Wilayah administrasi Kabupaten Lebong berbatasan dengan batas alam dan wilayah
administratif, sebagai berikut :
Sebelah utara : Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi
Sebelah Barat : Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan
Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara
Sebelah Timur : Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
Sebelah Selatan : Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan
Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara
Awalnya Kabupaten Lebong terdiri dari 6 (enam) kecamatan. Dalam perkembangannya terjadi
pemekaran kecamatan di kabupaten Lebong menjadi 13 (tiga belas) kecamatan, yang terdiri
dari:
Kecamatan Rimbo Pengadang
Kecamatan Lebong Sakti
Kecamatan Lebong Atas
Kecamatan Lebong Selatan
Kecamatan Lebong Tengah
Kecamatan Lebong Utara
Kecamatan Topos
Kecamatan Padang Bano
Kecamatan Uram Jaya
Kecamatan Bingin Kuning
Kecamatan Pelabai
Kecamatan Amen
Kecamatan Pinang Belapis
2. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun anggaran 2009.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan dengan peraturan daerah :
a. Peraturan Daerah No.01 Tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2009.
b. Peraturan Daerah No. 02 tahun 2009, tanggal 31 Oktober 2009 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2009.
3. Komitmen / kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca
Terbitnya Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan revisi Permendagri No.59 Tahun 2007 yang
menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus
memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD untuk menyusun laporan keuangan berupa
neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.
Dalam menyusun laporan keuangan ini, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong masih
dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan
47
tahun sebelumnya, dan belum didistribusikan kepada setiap SKPD. Kecuali aset yang diperoleh
dalam tahun anggaran 2009 akan menjadi data aset SKPD untuk keperluan penyusunan laporan
keuangan tahun anggaran 2009 ini.
Pemerintah Kabupaten Lebong pada tahun anggaran 2007, telah melakukan inventarisasi
sekaligus menilai aset yang ada pada setiap SKPD. Data itu belum dijadikan referensi untuk
penyusunan laporan keuangan tahun 2008.
4. Kejadian yang mempunyai dampak sosial
Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak
dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
VII. PENUTUP
Penyusunan LPJ Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong dilakukan sesuai UU No. 17/2003,
UU No. 1 / 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, Permendagri 13 Tahun 2006,
serta Permendagri 59 Tahun 2007 merupakan tekad segenap jajaran Pemerintah Kabupaten
Lebong dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu
dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara
umum. Untuk tahun anggaran 2009 ini Pemerintah Kabupaten Lebong menyusun laporan
keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, meskipun harus kami akui belum seluruhnya
diterapkan.
Namun kami yakin di masa yang akan datang seiring dengan proses pembelajaran terhadap
SDM yang mengelola keuangan bertahap SAP bisa diterapkan. Ada beberapa hal yang akan
menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan di masa yang akan datang, diantaranya:
1. Program peningkatan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
serta bimbingan teknis yang memadai,
2. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam mengelola keuangan
3. Melengkapi sarana dan prasarana sebagai media/ tools dalam mengelola keuangan
Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk
menyelesaikan laporan keuangan ini.
TUBEI, 12 JUNI 2010
BUPATI LEBONG
Drs H Dalhadi Umar, BSc
48
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
d. Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2009 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
d. Efektivitas sistem pengendalian intern.
3. Sasaran Pemeriksaan
Pemeriksaan LKPD TA 2009 meliputi pengujian atas:
a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk
pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2009 sesuai dengan SAP;
d. Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2009;
e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen
(asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi:
1) Keberadaan dan keterjadian
Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2009 dan
seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA
TA 2009 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan
bukti – bukti yang memadai.
2) Kelengkapan
Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca
dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi
selama TA 2009 telah dicatat dalam LRA.
49
3) Hak dan Kewajiban
Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari
pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada
tanggal pelaporan.
4) Penilaian dan Alokasi
Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah
disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan
standar/ketentuan yang telah ditetapkan, dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2009.
5) Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan
telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Standar Pemeriksaan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009
berpedoman pada Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN).
5. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2009 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:
a. Perencanaan Pemeriksaan
1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern
Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil
pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan
yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan
atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait.
Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum
pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah,
lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat vertikal ke
bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap
pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan
signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu
pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-
faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem
pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif.
2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak
lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-
temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau
perkiraan pada Neraca yang diperiksa.
50
3) Penentuan Tingkat Materialitas
Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan Tingkat Materialitas
Perencanaan (Planning Materiality/PM) dan (2) Penetapan Kesalahan tertolerir (Tolerable
Error/TE). PM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan,
sementara TE merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun.
Untuk pemeriksaan LKPD Tahun 2009, PM ditetapkan sebesar 2% dari total realisasi
belanja. Sedangkan TE ditetapkan sebesar 50% dari PM.
4) Penentuan Metode Uji Petik
Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan
memperhatikan beberapa aspek antara lain:
a) Tingkat risiko
Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka
sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun
tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent risk) yang lebih tinggi dari akun-akun
lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih
besar.
b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel
yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya.
c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan
transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk
dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.
d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar
dari biaya pengujian tersebut.
b. Pelaksanaan Pemeriksaan
1) Pengujian Analitis
Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan (1) Analisa
Data, (2) Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji
petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk
menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan
pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang
diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem
pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.
2) Pengujian Pengendalian
Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap
efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian
intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara
memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara,
pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan
pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya.
Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan
laporan keuangan. Pengujian pengendalian secara umum telah dilaksanakan pada saat
51
pemeriksaan interim, sementara langkah-langkah pengujian pengendalian per akun atau
transaksi akan dilaksanakan dalam pemeriksaan LKPD ini.
3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo
Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta
pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan
setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi
manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan
kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan.
4) Penyelesaian Penugasan
Penyelesaian penugasan pemeriksaan keuangan merupakan kegiatan yang meliputi reviu
kewajiban kontinjensi, reviu kontrak/komitmen jangka panjang, identifikasi kejadian setelah
tanggal Neraca (subsequent event), penyusunan ikhtisar koreksi, penyusunan dan
pembahasan konsep temuan pemeriksaan, penyampaian temuan pemeriksaan atas LKPD
dan perolehan surat representasi.
c. Pelaporan
Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan
dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009
dilakukan dua tahap, yaitu tahap pendahuluan selama 25 hari dari tanggal 16 Februari s.d. 12
Maret 2010 dan tahap terinci selama 35 hari dari tanggal 9 Mei s.d. 12 Juni 2010.
7. Obyek Pemeriksaan
Obyek Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran
2009 meliputi pengujian atas:
a. Neraca per tanggal 31 Desember 2009;
b. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009;
c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2009;
d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
8. Kendala Pemeriksaan
Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas Laporan
Keuangan, BPK-RI masih menghadapi kendala yaitu Pemerintah Kabupaten Lebong belum
memahami sepenuhnya mekanisme penyusunan laporan keuangan dan belum berfungsinya secara
optimal unit kerja yang menangani akuntansi aset tetap. Selain itu, beberapa dokumen/data yang
diberikan kepada tim BPK-RI diragukan kebenarannya sehingga menyulitkan pengujian substantif
atas transaksi dan saldo.
Lampiran 1
BELANJA BELANJA
NO SKPD LANGSUNG TIDAK LANGSUNG JUMLAH
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Bappeda 30.691.880,00 30.691.880,00
2 BKD 93.528.650,00 93.528.650,00
3 Dinas Diknaspora 43.340.539,00 43.340.539,00
4 Dinas Kehutanan 13.182.700,00 13.182.700,00
5 Dinas Pariwisata 29.752.220,00 29.752.220,00
6 Dinas Perikanan 60.511.250,00 60.511.250,00
7 Dinas PPKAD 814.568.537,00 408.132.875,00 1.222.701.412,00
8 Dinas PU 16.556.400,00 16.556.400,00
9 Inspektorat 8.282.695,00 8.282.695,00
10 Ktr Arda 795.430,00 795.430,00
11 Ktr Camat Lebong Atas 3.916.725,00 3.916.725,00
12 Ktr Camat Rimbo Pengadang 820,00 820,00
13 Ktr Camat Lebong Sakti 715.995,00 715.995,00
14 Ktr Camat Uram Jaya 11.206.900,00 11.206.900,00
15 Ktr Satpol PP 7.844.390,00 7.844.390,00
16 RSUD 9,00 9,00
17 Sekretariat DPR 11.613.606,00 11.613.606,00
18 Setda 218.976.819,00 145.296.026,00 364.272.845,00
19 Setda Bag Hukum 1.222.500,00 1.222.500,00
20 Setda Bag Pemerintahan 124.392.200,00 124.392.200,00
JUMLAH 1.491.100.265,00 553.428.901,00 2.044.529.166,00
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SALDO KAS PADA BENDAHARAWAN PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2009
Lampiran 2
NO NAMA SKPD Jumlah (Rp)
1 BLHKP -
2 DISPARBUDHUB -
3 KECAMATAN URAM JAYA -
4 KECAMATAN BINGIN KUNING -
5 BAPPEDA 1.230.000,00
6 DINAS PERTANIAN -
7 DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDAG -
8 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 2.922.500,00
9 KECAMATAN RIMBO PENGADANG -
10 KECAMATAN LEBONG TENGAH -
11 BPM - PP dan KB 21.038.318,00
12 BAGIAN KESRA -
13 KECAMATAN TOPOS 1.844.500,00
14 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 27.950.000,00
15 INSPEKTORAT 397.000,00
16 BAGIAN UMUM -
17 KECAMATAN PELABI -
18 DINKESSOSNAKERTRANSDUK dan CAPIL 1.777.500,00
19 DINAS KESEHATAN 724.188.270,00
20 KECAMATAN LEBONG ATAS 1.844.500,00
21 BAGIAN PEMERINTAHAN -
22 BAGIAN PEMBANGUNAN -
23 KECAMATAN PADANG BANO -
24 BP4K 357.000,00
25 PENGHUBUNG -
26 DPRD -
27 KECAMATAN LEBONG SELATAN -
28 BAGIAN HUKUM -
29 DINAS PERTAMBANGAN -
30 BKD -
31 KECAMATAN LEBONG UTARA -
32 BAGIAN EKONOMI 117.500,00
33 DPP- KAD -
34 SATPOL PP -
35 KESBANGPOL 224.000,00
36 KECAMATAN AMEN 313.500,00
37 SEKRETARIAT DAERAH -
38 DINAS PEKERJAAN UMUM -
39 BAGIAN PERLENGKAPAN -
40 KECAMATAN LEBONG SAKTI -
41 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH -
42 RSUD 67.389.594,00
43 DIKNASPORA -
44 KECAMATAN PINANG BELAPIS -
45 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN -
JUMLAH 851.594.182,00
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONGNILAI PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2009
Lampiran 3
JUMLAH
(Rp)
PIUTANG
1 Piutang kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu 3.092.283.392,00
terdiri dari :
A Pajak Kendaraan Bermotor Rp 367.530.536,00
B Pajak Bea Balik Nama 1.069.835.689,00
C Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.562.112.746,00
D Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan 92.804.421,00
Rp 3.092.283.392,00
2 Piutang kepada wajib pajak daerah 8.935.500,00
A Pajak Reklame :
a Astra Motor Honda - Ahmad Rp 2.100.000,00
b Parewa Motor - Yamaha 378.000,00
c Telkomsel -Advertising Sun Bliz 2.100.000,00
d U-Mild 3.062.500,00
e PT Gudang Garam 1.295.000,00
Rp 8.935.500,00
B Pajak Galian Golongan C
a PT Cahaya Gunung Mas - Pembangunan Jalan Lebong Atas 50.745.350,00
3 Piutang atas retribusi daerah 6.210.000,00
Retribusi Kebersihan Pasar Muara Aman a.n Devi Gunawan
JUMLAH PIUTANG Rp 3.158.174.242,00
PIUTANG LAIN-LAIN
1 Davit Anthoni Rp 8.185.782,00
UUDP Tahun 2008 yang belum dipertanggungjawabkan s.d 31 Desember 2009
JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN Rp 8.185.782,00
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DAFTAR PIUTANG DAN PIUTANG LAIN-LAIN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2009
NO URAIAN
Jenis Aset Saldo Awal Koreksi Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhirper 1 Januari 2009 Saldo Awal Terkoreksi per 31/12/2009
Tanah 29.909.811.396,00 (4.682.711.395,00) 25.227.100.001,00 500.000.000,00 25.727.100.001,00
Peralatan dan Mesin 83.014.911.301,00 (6.940.475.813,00) 76.074.435.488,00 11.026.041.576,00 87.100.477.064,00
Gedung dan Bangunan 161.664.054.770,00 32.563.979.071,00 194.228.033.841,00 79.226.057.353,77 273.454.091.194,77
Jln,Jar,Instalasi 241.825.042.589,00 (22.975.116.033,00) 218.849.926.556,00 80.005.543.384,02 298.855.469.940,02
Aset Tetap Lainnya 9.953.444.915,00 5.503.315.334,00 15.456.760.249,00 2.223.648.000,00 17.680.408.249,00
KDP 14.084.760.462,00 (2.173.744.096,68) 11.911.016.365,32 22.752.698.423,26 29.777.614.206,00 4.886.100.582,58
540.452.025.433,00 1.295.247.067,32 541.747.272.500,32 195.733.988.737,05 29.777.614.206,00 707.703.647.031,37
La
mp
iran
4
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
NILAI ASET PER 31 DESEMBER 2009
Lampiran 5
NO NAMA KEGIATAN NILAI KONTRAK
(Rp) PELAKSANA
REALISASI
FISIK (%)NILAI HUTANG
I BIDANG CIPTA KARYA 1 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN - Lanjutan Sar.Pras Pos Jaga Polres 136.600.000 CV. HARYANTO 100 6.830.000
- Pemb. Pagar Samping dan Jalan Polres 301.904.000 CV. HARYANTO 100 15.095.200
- Lanjutan Sar.Pras Rumah Wakil Bupati 24.927.000 CV. MUSTRACOM 100 1.246.350
- Lanjutan Pras. Sar. Jalan Ling Rumadin Bupati 1.091.115.000 CV. RIVAN PRATAMA 100 54.555.750
- Pemb. Tower dan Instalasi Air 94.802.000 CV. IVAN PUTRA 92.48 4.383.644
- Lanjutan Lancape Rumdin Bupati 205.700.000 CV. WIJAYA PERDANA 100 10.285.000
- Pemb. Mes Kejari + Mosholla 734.858.000 CV. SURYA NUSA BHAKTINDO 100 36.742.900
- Pemasangan Titik Jaringan Rumah Dinas Bupati 86.370.000 CV. OMEGA ELECTERINDO 100 4.318.500
Jumlah 2 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR - Pemb. Masjid Agung 2.913.838.000 PT. AWOH ING KARYA 83
- Lanjutan Penyelesaian Mess Pemda 1.204.801.000 PT. PILAR UTAMA MAKMUR 35 419.463.516
- Pemb. Gedung Dinas PU, Rumah Jaga dan Musholla 3.422.174.000 PT. PERSADA BHAKTI MANDIRI 100 171.108.700
- Pemasangan Titik Jaringan Listrik Pasar Terminal 59.420.000 CV. MULTI POWER 78758 2.971.000
Jumlah
3PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR
BERSIH PEDESAAN - Pemb. Sanimas Kec. Padang Bano 690.191.000,0 CV. BAMAN AREA CIPTA 100 34.509.550
- Rehab Jaringan Pelayanan Air Bersi Lebong Selatan 298.862.000 CV. YUMINDO KONSTRUKSI 100 14.943.100
- Perluasan Jaringan Pelayanan Air Bersih Talang Leak 248.842.000 CV. ESA KARYA 100 12.442.100
- Pengembangan Jaringan Pelayanan Lebong Atas 470.047.000 CV. MONTE CARLO 100 23.502.350
- Pengadaan Sambungan Rumah 1500 Uniit 747.536.000 CV. MONTE CARLO 100
- Lanjutan Prasarana Air Bersih Ujung Tanjung 83.569.932 CV. REBUSA KARYA 99.03 3.979.521
- Lanjutan Prasarana Air Bersih Kampung Gandung 24.943.000 CV. YUMINDO KONSTRUKSI 100 1.247.150
Jumlah
4PERENCANAAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR - Review Perencanaan Mess Pemda 20.851.000 CV. ARCU BUANA 419.463.516
- Perencanaan Mess Kejari 20.847.000 CV. ARCU BUANA
-Perencaanan Dukungan Sarana dan Prasaran Air Bersih
Pedesaan CV. GAMA KARYA -
- Perencanaan Sanitasi Masyarakat 21.862.000 CV. DP KONSUTAN
-Review Lanjutan Perencanaan Pagar dan Pos jaga
Polres+ Prasana 13.879.000 CV. GEO PERSADA
Rumah Dinas Wakil Bupati - Review Perencanaan Lancape Rumah Dinas Bupati 44.890.000 CV. GEO PERSADA 100
Jumlah
PENGAWASAN 1 Pengawasan rumah Jabatan -
- Pengawasan Gedung Kantor 95.350.000 CV. PRIBIA ENG KONSULTAN 100
- Pengawasan Sanitasi Masyarakat -
-Pengawasan Peningkatan Sarana Pras. Air Bersih
Pedesaan -
- Pengawasan Pemb. Masjid Agung 95.800.000 CV. PROFIL KONSULTAN 100
Jumlah 1.237.087.847
II BIDANG BINA MARGA 1 PEMBANGUNAN JALAN
-Peningkatan Jalan Hotmix Tanjung Agung- Ds. Danau,
Samp. Kejari -14.017.012.000,00 PT. DAYA TURANGGA JO 100 700.850.600
SMP 1. Simp Kejari 2 - SMA 1, Jalan Pasar Muara Aman,
Jalan PT. JATI LUHUR
700.850.600
Lapangan Hatta (Lanjutan)
-Peningkatan Jalan Hotmix SP.Dusun Ma. Aman - Talang
Bunut 21.422.508.000 PT. RATU BIRU SEJATI JO 100 1.135.392.924
Lokasari - Lb. Tambang, Tl Bunut-Embong Uram , Tl.
Bunut - Sp. PT. BUANA KARYA TIRTA
Limaupit. Sp Embong Panjang - Semelako (Lanjutan )
-Pembayaran Pek. Tahun 2008 (Peningkatan Jalan Tl.
Ulu)-
- Peningkatan Jalan Ketenong II- Sebelat Ulu (Lanjutan) 1.230.173.000 PT.DUTA UTAMA KARYA 100 61.508.250
-Peningkatan Jalan Kota Baru- Pelabi-Suko Kayo
(Lanjutan) 133.663.000 CV. REJANG PERKASA 100 6.683.150
-Peningkatan Jalan Suka Sari- Sawah Mangkurajo
(Lanjutan) 1.581.044.000 PT. ASDAM JAYA 89.71 70.917.729
- Pemb. Jalan Menuju Objek Danau Tes (Lanjutan ) 363.735.000 CV PRIBUMI 100 18.186.750
- Peningkatan Jalan Perkantoran (DAK) 8.041.678.000 PT. CAHAYA GUNUNG MAS 40 5.053.783.172
- Peningkatan Jalan Desa Tl. Donok (Hotmix) 2.369.151.000 PT PEBANA 100 118.457.550
-Pemb. Pelapis Tebing dan Normalisasi Jalan Kabupaten
Lebong 384.888.000 CV. MONTE CARLO 100 19.244.400
DAFTAR HUTANG PER 31 DESEMBER 2009
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
NO NAMA KEGIATAN NILAI KONTRAK
(Rp) PELAKSANA
REALISASI
FISIK (%)NILAI HUTANG
- Pemb. Pelapis Tebing Kec. Padang Bano 99.824.000 CV. REJANG PERKASA 100 4.991.200
- Peningkatan Jalan Dusun Mangkurajo 427.770.000 CV MUSTIKA RINI 100 21.388.500
- Peningkatan Jalan Kota Baru Santan- Suka Datang 185.970.000 CV. MUSTRACOM 100 9.298.500
- Pemb. Jalan Kamp. Terendam - Ds. Ma. Aman - - -
Jumlah 2 PERENCANAAN PEMB. JEMBATAN - Review Desig Jembatan Bungin - Talang Sakti 49.500.000,00 CV. NUSA PERSADA KONSULTAN 100
- Perencanaan RBA Talang Leak (Lanjutan) 138.435.000,00 CV. PRIBIA KONSULTAN 100
-Perencanaan Jembatan Gantung Rimbo Pengadang,
Pungguk Pedaro ,113.685.000,00 CV. IDEAL KONSULTAN 100
Talang Donok, Suka Negeri, Tanjung Bunga dan
Ketenong I Lanjutan ) Jumlah
3 PEMBANGUNAN JEMBATAN
-Pembnagunan Jembatan Bungin - Talang Sakti
(Lanjutan) 1.409.941.000,00 PT. KARYA UTAMA RAFLESIA 22 319.492.631
- Pembangunan Jembatan Air Pauh - Sawah Mangkurajo 663.177.000 CV. ALEXANDER KONSTRUKSI 100 33.158.850
Jumlah 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
-Perencaanaan Peningkatan Jalan Turan Lalang -
Embong Uram 234.150.000 CV. NUSA PERSADA 100 -
-Review Desig Perencanaan Peningakatann Jalan Suka
Sari - 54.400.000 CV. IDEAL KONSULTAN 100
mangkurajo
-Review Desig Perencanaan Penignakatann Jalan
Ketenong II-54.400.000 CV. TATA POLA CONSULTAN 100
Sebelat Ulu
-Review Desig Perencanaan Penignakatann Jalan Kota
Baru Santan - 84.315.000 CV. ARSINDO CONSULTAN 100
Pelabi- Suka Kayo ( Drainase & Pelapis Tebing) jalan
Objek Wisata Danau Tes
Jumlah 5 REHABILITASI PEMELIHARAAN JALAN - Rehab. Jalan Tuggang - Ld. Pelembang (Lanjutan) 702.800.000 CV. KEDONDONG RAYE 90 31.545.178
-Rehab. Jalan Lebong Tambang - Danau Picung
(Lanjutan) 2.778.135.000 PT. DUTA UTAMA KARYA 100
- Rehab. Jalan Desa Pelabi - Atas Tebing (Lanjutan) 1.455.100.000 PT. BERKAT JAYA 95 68.986.291,00
- Rehab. Jalan Kota Baru Santan ( Lanjutan) 1.021.100.000 PT. PILAR PERSADA 97 49.727.570,00
- Rehab, Jalan Desa Danau (Lanjutan) 884.300.000 CV. NAGA SAKTI JAYA 96
- Rehab. Jalan Tran 2 - Desa Tanjung Agung ( Lanjutan) 566.200.000 CV. KEDONDONG RAYE 100
-Rehab. Jalan Desa Ma. Aman- Tl bunut ( Drainase
Lanjutan) 176.207.000 CV. COEL 95.66 8.427.980,81
- Pemb. Drainase Jalan Desa Talang Ulu (Lanjutan) 85.555.000 CV. AZA KARYA 100 4.277.750,00
Jumlah 6 REHABILITASI PEMELIHARAAN JEMBATAN - Rehab. Jembatan Air Sepan (Lanjutan) 168.512.000 CV. MUSTIKA 91 7.674.036,48
-Rehab. Jembatan Air Buah Desa Suka Negeri
(Lanjutan) 433.225.000 CV. ADHI PRADANA KARYA 99 21.366.657,00
- Rehab,. Jembatan Seblat Ulu (Lanjutan) 501.368.000 CV. MUSTIKA 74
- Rehab. Jembatan Air Picung (Lanjutan) CV. INTAN DARMA -
- Rehab. Jembatan Air Aman Desa Danau (Lanjutan) 574.578.000 CV. RIDOEX 97 27.915.872,13
-Rehab. Jembatan Air Merah Sawah Melintang
(Lanjutan) 437.000.000 CV. NAGA SAKTI JAYA 93 20.316.130,00
Jumlah
7PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PEDESAAN
-Penigkatan Jalan Rimbo Pengadang - Suka Negeri
Lanjutan (Hotmix) 13.841.371.000 PT. STATIKA MITRA SARANA 100
Jumlah 8 PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
-Pengawasan Teknis Jalan Hotmix Tanjung Agung- Ds.
Danau, Samp. Kejari -339.135.000 CV. WIYATA KARYA 100
SMP 1. Simp Kejari 2 - SMA 1, Jalan Pasar Muara Aman,
Jalan Lapangan Hatta (Lanjutan)
-Pengawasan Teknis Jalan Hotmix SP.Dusun Ma. Aman -
Talang Bunut 565.675.000 PT. PLANTIKA ENGINEER KONS
Lokasari - Lb. Tambang, Tl Bunut-Embong Uram , Tl.
Bunut - Sp. -
Limaupit. Sp Embong Panjang - Semelako (Lanjutan )
NO NAMA KEGIATAN NILAI KONTRAK
(Rp) PELAKSANA
REALISASI
FISIK (%)NILAI HUTANG
-Pengawasan Teknis jalan Simp. Rimbo Pengadang-
Suka neg (Lanjutan)398.000.000 CV. GIRITAMA PERSADA MP 100
-Pengawasan Peningkatan Jalan Hotmix Dua Jalur
Perkantoran 208.617.900 CV. BERDATU ABADI TEKNIK 100
-Pengawasan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Talang
Donok 69.300.000 CV. BUMI PISYCONA EPSILON 100
Jumlah 8.514.442.271
III BIDANG TATA RUANG
SURVEY DAN PEMETAAN - Peta Jaringan Irigasi Kab. Lebong 300.698.000 PT. INTI MULYA KENCANA 100
- Peta Jaringan Jalan dan Jembatan 325.600.000 PT. DALLA BILLA SEJATI 100
- Peta Sungai dan Sumber Mata Air Kab. Lebong 213.488.000 PT. RATISSA RISKI MANDIRI 100
Jumlah -
IV BIDANG PENGAIRAN 1 PERENCANAAN TURAP /TALUD/BRONJONG
-Perencanaan Pengendalian Banjir Air Aman, Air Kotok
dan Air Ketahun 47.070.000 PT. REKA ENAM GUNITA 100
Jumlah 2 PEMBANGUNAN TURAP /TALUD/BRONJONG - Pemb. Bronjong Sungai Air Tik Telu 396.000.000 CV. BHAKTI NUSA 94.50 18.711.000,00
-Pemb. Tembok Tebing/ Bronjing Sungai Air Geligai dan
Air Sulup 487.597.000 CV. ALDI KARYA 100 24.379.850,00
-Pemb. Tembok Penahan Tebing Sungai Air Kotok
(Lanjutan) 380.000.000 CV. DUKU ILIR 100 19.000.000,00
-Pengendalian banjir Sungai Air Aman, Desa Kamp. Ma.
Aman -
- Pemb. Tembok/Bronjong Sungai Air Mubai 189.000.000 CV. DUKU ILIR 9.450.000,00
Jumlah
3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN
IRIGASI - Review Design Perencanaan Air Pauh 84.543.000 PT. INTI MULYA MK 100
-Perancanaan Kegiatan Pemb. Jaringan Irigasi Tahu
2009 54.000.000 PT. MASSUKA PRATAMA 100
- SID DI Air Urai Desa Urai 83.000.000 PT. REKA ENAM GUNITA 100
Jumlah -
4PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JARINGAN
IRIGASI
-Rehab. Jaringan Irigasi Air Panjang Desa Tanjung
Bunga 314.521.000 CV. ANGGI SAPUTRA 100 15.726.050,00
- Rehab. Jaringan Irigasi Air Menganyau Kanan 89.725.000 CV. KARYA MULTI MANDIRI 100 4.486.250,00
-Rehab. Jaringan Irigasi Air Cendam Atas Desa Karang
Anyar 218.553.000 CV. JAYA KARYA 100 10.927.650,00
-Pemb. Jaringan Irigasi Air Mangub Kanan Desa
Ketenonng 317.262.000 CV. WAHANA CIPTA SARANA 100 15.863.100,00
- Rehab. Jaringan Irigasi Air Baes Desa Ketenong II 134.100.000 CV. NABILA 100 6.705.000,00
- Rehab. Jaringan Irigasi Air Kemaceak Kec. Uram Jaya 180.000.000 CV. SULUNG SAKTI 100 9.000.000,00
- Rehab. Jaringan Irigasi Air Geligai Kec. Topos 361.953.000 CV. CAHAYA PELANGI 98.52 17.829.804,00
-Pemb. Jaringana Irigasi Air Pauh Hulu Kec. Lebong
Selatan 427.724.000 CV. RISKE 100 21.386.200,00
- Rehab Jaringan Irigasi Air Senapak Kec. Bingin Kuning 97.200.000 CV. TEBO PABES 100 4.860.000,00
- Pemb. Jaringan Irigasi Air Dingin Atas Kec. Pelabai 217.125.000 CV. GANTARA PUTRA M 100 10.856.250,00
- Rehab. Jaringan Irigasi Air Kebutau Kec. Uram Jaya 85.200.000 CV. LEMBAH MERANGIN KERINCI 100 4.260.000,00
- Pemb. Jaringan Irigasi Air Ketahun Kec. Bingin Kuning 305.757.000 CV. RODA MAS 100 15.287.850,00
-Rehab, Jaringan Irigasi Air Tik Selikat Kec. Lebong
Utara 88.004.000 CV. PAT PATULAI SAKTI 100 4.400.200,00
- Pemb. Jaringan Irigasi Air Dingin Desa Air Dingin 93.527.000 CV. PELANGI NUSANTARA 100 4.676.350,00
- Pemb Jaringan Irigasi Air Tik Sapat 49.900.000 CV ADRIAN PUTRA PERDANA 100 2.495.000,00
- Pemb. Jaringan Irigasi Air Piantan Desa Talang Leak 372.510.000 CV. TRANS UTARA PUTRA 99.55 18.625.500,00
- Pemb. Jaringan Irigasi Air Mubai Kiri 47.500.000 CV. KARYA MULTI MANDIRI 100 2.375.000,00
Jumlah 241.301.054
JUMLAH 9.992.831.172
149.547.904
Gedung dan Bangunan 1.237.087.847
Jalan,Jembatan,Jaringan Irigasi 17.270.185.596
18.507.273.443
LAPORAN II
HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2009
DAFTAR ISI
HALAMAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN ........................ 1
GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG ........................................................................................................... 3
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN ................................ ....... 13
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun-tahun sebelumnya .. 13
B. Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern .................................................................... 13
1. Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, sehingga nilai aset tetap
Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 sebesar
Rp707.703.647.031,37 belum dapat diyakini kewajarannya ..................................
13
2. 1. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan Belanja Daerah TA 2009 masih
lemah sehingga mengganggu kewajaran penyajian LRA TA 2009……………
16
3. 2. Pencatatan dan pelaporan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar
Rp10.337.845.386,37 tidak akurat dan tidak mempunyai dasar pengakuan yang
jelas, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya ……………………………
20
4. 3. Penerbitan dan pencairan SP2D UP pada beberapa SKPD melebihi pagu anggaran
yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp117.158.380,00 ..............................
22
5. 4. Realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial sebesar Rp7.468.988.000,00 tidak
didukung dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ...................
23
LAMPIRAN
1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah
memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Lebong.
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI melaksanakan
pengujian atas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lebong. Pengendalian intern
merupakan tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lebong. Tanggung jawab BPK
RI terletak pada pengungkapan kelemahan pengendalian intern berdasarkan pemeriksaan BPK
RI. Namun, laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk
menyatakan pendapat atas keseluruhan efektivitas pengendalian intern.
BPK RI menemukan kelemahan berkaitan dengan desain dan pelaksanaan pengendalian intern
yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan. Kondisi yang dilaporkan merupakan
kelemahan-kelemahan yang berdampak terhadap kemampuan entitas dalam mencatat,
mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen
dalam laporan keuangan.
Pokok-pokok temuan kelemahan pengendalian intern adalah sebagai berikut:
1. Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, sehingga nilai aset tetap
Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 sebesar Rp707.703.647.031,37
belum dapat diyakini kewajarannya;
2. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan Belanja Daerah TA 2009 masih lemah sehingga
mengganggu kewajaran penyajian LRA TA 2009;
3. Pencatatan dan pelaporan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.337.845.386,37 tidak
akurat dan tidak mempunyai dasar pengakuan yang jelas, sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya;
4. Penerbitan dan pencairan SP2D UP pada beberapa SKPD melebihi pagu anggaran yang
telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp117.158.380,00;
5. Realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial sebesar Rp7.468.988.000,00 tidak didukung
dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI menyarankan kepada Bupati Lebong agar:
1. Segera melakukan inventarisasi atas seluruh aset tetap yang dimiliki dengan batasan atau
2
cakupan yang jelas serta hasilnya ditetapkan dengan suatu keputusan kepala daerah,
mewajibkan seluruh Kepala SKPD untuk mencatat dan melaporkan aset tetap kepada
DPPKAD dan menyusun KIB dan KIR. Terhadap Kepala SKPD yang tidak mematuhinya
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Secara bertahap menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dengan sistem
aplikasi komputer yang terhubung antar masing-masing SKPD dengan DPPKAD untuk
mengurangi kesalahan dan ketidakakuratan, menerapkan sanksi yang tegas terhadap setiap
SKPD yang tidak mencatat dan melaporkan setiap transaksi keuangan ke dalam laporan
keuangan masing-masing SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
memerintahkan DPPKAD melakukan rekonsiliasi pelaporan keuangan dengan masing-
masing SKPD sampai dengan rincian objek belanja.
3. Menetapkan petugas atau unit kerja yang menangani pengelolaan utang baik utang jangka
panjang maupun utang jangka pendek, mengakui dan melaporkan Utang kepada Pihak
Ketiga jika pada tanggal neraca telah terjadi hak pihak ketiga untuk memperoleh
pembayaran dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebong untuk melakukan pembayaran,
dan menginventarisir kembali seluruh Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kontrak
pekerjaan yang telah diselesaikan tetapi belum dilakukan pembayaran.
4. Memerintahkan Kepala DPPKAD dan Sekretaris Dinas agar secara berkala melakukan
monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial untuk mengetahui
apakah sudah digunakan sebagaimana mestinya dan pertimbangan untuk tidak diberi lagi
dengan cara penerima hibah dan bantuan sosial menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, BPK RI telah menerbitkan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2009 yang memuat opini
Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan tersebut disajikan pada bagian lain
yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
Bengkulu, 12 Juni 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Ade Iwan Ruswana, SE, MM.Ak
Akuntan, Register Negara Nomor D-17.331
3
BAB I
GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG
A. Oganisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No.1 Tahun 2008 Tanggal 2 Januari
2008, organisasi Pemerintah Kabupaten Lebong meliputi 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 11 dinas, 5 badan, 4
kantor, RSUD, Inspektorat, 13 Kecamatan, 8 bagian di Sekretariat Daerah. Organisasi
Pemerintah Kabupaten Lebong sudah mengacu kepada PP No.41 Tahun 2007 dan efektif
berlaku sejak 2 Januari 2008.
Struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lebong
adalah sebagai berikut:
Bupati selaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala
daerah tersebut mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
dan pengelolaan barang daerah, serta menetapkan para pejabat pengelola keuangan daerah,
seperti kuasa pengguna anggaran/pengguna /barang, bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran, pejabat pemungut penerimaan daerah, pejabat pengelola utang dan piutang
daerah, dan lain-lain.
Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas
koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan
pengelolaan barang daerah, termasuk penyusunan rancangan APBD dan perubahannya;
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah bertanggung
jawab kepada kepala daerah.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai
pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) bertugas menyusun dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk menyusun rancangan APBD dan
perubahannya, melaksanakan fungsi BUD, dan menyusun laporan keuangan daerah dalam
BUPATI
KEPALA DINAS PPKAD
PPKD/ BUD/ SKPKD
KEPALA SKPD
SKPD
SEKRETARIS DAERAH
KOORDINATOR
PPTK SKPD PPK SKPD BENDAHARA
PENERIMAAN &
PENGELUARAN
BENDAHARA
PENERIMAAN & PENGELUARAN
4
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. DPPKAD bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pengguna
barang mempunyai tugas:
a. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; dan
Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;
f. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
g. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD
yang dipimpinnya;
h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
i. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
j. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
k. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris
daerah.
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit
kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang bertugas
mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan dokumen
anggaran.
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat
penatausahaan keuangan (PPK-SKPD), yang mempunyai tugas:
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS diajukan oleh PPTK;
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara
pengeluaran;
c. Melakukan verifikasi SPP, Menyiapkan SPM;
d. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
e. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD belum melaksanakan tugas akuntansi dan tidak menyusun laporan keuangan
karena Pemerintah Kabupaten Lebong belum mengambil kebijakan yang mengharuskan
SKPD membuat laporan keuangan. SKPD mempertanggungjawabkan keuangan bukan
dalam bentuk laporan keuangan, tetapi hanya berupa SPJ yang disampaikan setiap bulan
5
kepada bidang anggaran dan verifikasi DPPKAD. Bupati Lebong atas usul BUD
menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
Dalam rangka penegakan etika dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut,
Pemerintah Kabupaten Lebong belum menetapkan peraturan/keputusan tersendiri mengenai
kode etik, namun terdapat Surat Keputusan Bupati Lebong yang antara lain berisi aturan
tentang jam kerja, yang jika dilanggar sanksinya mengacu pada Peraturan Pemerintah No.30
tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Dalam implementasinya, selama tahun 2009,
kepala daerah atau pejabat yang berwenang lainnya telah melakukan sanksi berupa teguran
tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan pangkat untuk paling
lama 1 tahun, penurunan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan pangkat pada pangkat
yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun, pembebasan dari jabatan, dan
penundaan PNS selama 6 bulan kepada 15 pegawai karena pelanggaran kode etik atau
disiplin.
B. Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Lebong telah menetapkan Peraturan Bupati No.38 Tahun 2008 yang
mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong, terutama berkaitan
dengan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Selain itu, Pemda Lebong
sudah menetapkan Keputusan Bupati No.810 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi: prosedur akuntansi penerimaan
kas; prosedur akuntansi pengeluaran kas tetapi belum terdapat prosedur akuntansi aset
tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Pemerintah Kabupaten Lebong
telah mengeluarkan Perda No.229 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No.13 tahun 2006 jo. Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda dan peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan
dalam akuntansi keuangan daerah.
C. Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Lebong, Bupati dibantu oleh pimpinan
dan staf pada SKPD dan satker lainnya. Pimpinan SKPD ditetapkan oleh Bupati atas
persetujuan DPRD. Dari jumlah SDM sebanyak 1.950 orang yang ada di lingkungan
pemerintah kabupaten Lebong, sebanyak 432 orang merupakan tenaga pengelola keuangan,
yang meliputi:
1. Sebanyak 34 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan Setda dan
DPPKAD
2. Sebanyak 260 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan SKPD, badan-
badan, kantor, dan satker lainnya, yaitu 50 orang sebagai Pengguna Anggaran/Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, sebanyak 165 orang sebagai PPTK, dan
sebanyak 45 orang sebagai PPK-SKPD;
3. Sebanyak 16 orang sebagai bendahara penerimaan, sebanyak 48 orang sebagai
bendahara pengeluaran, sebanyak 35 orang sebagai bendahara gaji, dan sebanyak 39
orang sebagai pengelola barang.
6
Jumlah SDM pengelolaan keuangan daerah tersebut belum mencukupi kebutuhan, sehingga
terdapat perangkapan jabatan pengelola keuangan antara lain PPTK dirangkap oleh
Sekretaris dinas, PPK dirangkap oleh kasubag keuangan sekaligus sebagai unit akuntansi
SKPD.
Sebagai komitmen terhadap peningkatan kompetensi SDM, khususnya sebagai tenaga
pengelola keuangan dan akuntansi, Pemerintah Kabupaten Lebong telah menetapkan
kebijakan intern yang mengharuskan tenaga pengelola keuangan dan akuntansi untuk
mengikuti kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop terkait. Dalam Tahun Anggaran
2009, dari 400 orang pegawai/pejabat pengelola keuangan dan petugas akuntansi, sebanyak
86 orang telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaporan
keuangan.
Selain itu, dari jumlah SDM pengelola keuangan tersebut, sebanyak 46 orang yang berlatar
belakang pendidikan akuntansi. Sehingga, dilihat dari kuantitas belum mencukupi sehingga
ada perangkapan jabatan, sehingga dalam rangka penyusunan laporan keuangan SDM
pengelola keuangan secara kualitas maupun secara kuantitas masih belum memadai.
D. Perencanaan
Sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana
strategis masing-masing SKPD, pemerintah daerah telah menetapkan visi dan misinya yang
harus dicapai sebagai landasan utama dalam penyusunan RPJMD dan renstra. Visi
Pemerintah Kabupaten Lebong adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Lebong yang
beriman dan bertaqwa, mandiri, adil, makmur dan sejahtera.
Secara umum, perencanaan keuangan daerah dimulai dengan penetapan rencana
pembangunan jangka menengah dengan bagan sebagai berikut:
Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan supremasi hukum dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa,
2. Mewujudkan masyarakat yang tangguh dan berkualitas,
RPJMD RENSTRA SKPD
RKPD RENJA SKPD
KUA PPAS
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
RKA-SKPD
NOTA KEUANGAN & RANCANGAN APBD
APBD & PENJABARAN APBD
7
3. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya alam,
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pembangunan ekonomi rakyat yang
didukung oleh sektor pertanian serta koperasi yang sehat dan mandiri,
Dari renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk setiap tahunnya. Kebijakan Umum Anggaran
Pemerintah Kabupaten Lebong diarahkan pada:
a. Pengembangan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, penataan pemekaran
lembaga/institusi, peningkatan SDM aparatur, pengendalian kebijakan, pembinaan
berkelanjutan terhadap aparatur dan masyarakat segmen khusus, penggalian potensi
PAD, dan perumusan kebijakan yang partisipatif,
b. Perwujudan Lebong sebagai kabupaten lumbung padi dengan pola tanam padi sawah
dua kali setahun, peningkatan produktivitas dan pemasaran pertanian, perikanan, dan
peternakan,
c. Pembangunan berkelanjutan yang mendukung pelestarian hutan konservasi dan SDH,
d. Peningkatan usaha ekonomi kerakyatan di bidang usaha kecil, menengah, dan
perindustrian perdagangan,
e. Peningkatan peran serta masyarakat dan perempuan dalam pembangunan serta
mengurangi penyandang masalah sosial,
f. Pembangunan dan peningkatan prasarana perumahan/pemukiman, peningkatan
prasarana dan sarana kebersihan, peningkatan ketertiban lalu lintas, penyediaan sarana
penerangan jalan umum (PJU), peningkatan PAD dari tambang galian C, serta
mempersiapkan aparatur bidang pertambangan energi jangka menengah dan panjang,
g. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
h. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, pengembangan pariwisata dalam rangka
peningkatan PAD, dan
i. Peningkatan pelayanan di bidang catatan sipil dan keluarga berencana, serta
pemberdayaan transmigran.
Dalam menyiapkan rancangan APBD Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Lebong bersama
DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Kabupaten Lebong dengan DPRD Kabupaten Lebong No.16.a/KPTS/DPRD/2008 Tanggal
15 Oktober 2008 diketahui prioritas pembangunan tahun 2009 adalah:
1. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan,
2. Peningkatan investasi dan kesempatan kerja,
3. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan pedesaan,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi,
5. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan,
6. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan percepatan pelaksanaan
reformasi birokrasi.
8
APBD Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2009 telah disahkan berdasarkan Peraturan
Daerah No. 01 Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009, dan Perubahan APBD TA 2009
disahkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009.
E. Prosedur penatausahaan dan akuntansi
1. Prosedur penatausahaan
a. Prosedur penerimaan melalui Bendahara Penerimaan
1) DPPKAD membuat SKP Daerah/SKR berupa karcis, leges, kuitansi, atau
semacamnya sesuai dengan peraturan pajak dan retribusi daerah (SKP hanya
diterbitkan untuk pajak reklame). Sedangkan untuk retribusi perizinan, masing-
masing SKPD yang menangani pemungutan membuat formulir pendaftaran
perizinan dan jumlah yang harus dibayar oleh masing-masing wajib retribusi.
Izin dikeluarkan setelah pemohon menyetor retribusi ke Bendahara Penerimaan.
Pada beberapa jenis penerimaan, pihak ketiga atau wajib setor melakukan
penyetoran langsung ke Kas Daerah dan menyerahkan bukti setor ke Bendahara
Penerimaan.
2) Wajib Pajak/Retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam
SKP/SKR Daerah berupa karcis, leges, kuitansi, atau semacamnya kepada
petugas pemungut. Petugas pemungut selanjutnya menyetor ke Bendahara
Penerimaan. Untuk retribusi perizinan, wajib retribusi menyetor langsung ke
Bendahara Penerimaan, setelah mengisi formulir setoran yang disediakan
bagian/petugas perizinan.
3) Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan dari petugas pemungut dalam
Buku Penerimaan dan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS) untuk setiap
jenis penerimaan dan setiap wajib pajak/retribusi.
4) Bendahara Penerimaan menyetorkan uang yang diterimanya dari para petugas
pemungut atau langsung wajib pajak/retribusi ke Kas Daerah di Bank
Bengkulu.
5) Bank melakukan validasi terhadap STS yang menandakan bahwa uang setoran
telah masuk ke Kas Daerah. STS yang telah divalidasi disimpan Bendahara
Penerimaan dan tidak ditembuskan ke BUD/Kuasa BUD. DPPKAD membuat
rekapitulasi penerimaan dan pencatatan berdasarkan rekening koran Kas Daerah
dan tidak melakukan prosedur rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan.
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD
1) Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
a) Kepala DPPKAD menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
kepada Kuasa BUD sebagai dasar pembuatan SPD masing-masing SKPD.
b) SPD masing-masing SKPD disiapkan oleh Kuasa BUD dan disetujui
Kepala DPPKAD.
c) Kuasa BUD menyerahkan SPD kepada masing-masing Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa PA.
9
2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
a) Untuk setiap permintaan pembayaran kepada Kuasa BUD, PA/KPA
menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran.
b) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP (UP/GU/TU/LS) kepada PA/KPA
dilampiri SPD dan SPJ (untuk pengajuan Ganti Uang Persediaan). Khusus
untuk SPP-LS, dilampiri dengan ringkasan kontrak, Berita Acara
Penerimaan Barang, Tagihan Pihak Ketiga, Surat Pernyataan PA/KPA, SSP
PPN dan PPh, bukti setor SIOPDA, dan lampiran lain yang dipersyaratkan.
Bendahara Pengeluaran mencatat SPP dalam register SPP SKPD.
3) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Setelah SPP dinyatakan lengkap dengan lampiran yang dipersyaratkan dan
disetujui, PA/KPA membuat SPM kepada Kuasa BUD. PA/KPA dapat menolak
penerbitan SPM, jika tidak tersedia anggaran.Surat penolakan penerbitan SPM
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dan dicatat dalam register penolakan
SPM.
4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
a) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan PA/KPA.
b) Apabila SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
Kelengkapan SP2D meliputi surat pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran,
rincian objek disertai bukti pengeluaran yang sah dan kelengkapannya,
bukti penyetoran PPN/PPh (untuk GU), surat pernyataan tanggung jawab
PA/KPA (untuk TU dan LS).
c) Kuasa BUD mencatat SP2D yang diterbitkan dalam register SP2D,
kemudian menyerahkannya kepada PA/KPA dan selanjutnya PA/KPA
menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran. Apabila terjadi
kesalahan dalam penerbitan SP2D, Kuasa BUD mencatat SP2D yang
dibatalkan dalam Buku Regsiter Pembatalan SP2D.
d) SP2D dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu (untuk SP2D LS dapat oleh pihak ketiga) ke Kas Daerah di bank
Bengkulu. Setelah dicairkan dan telah ditandai sah (validasi) oleh bank
Bengkulu, SP2D dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran dan Kuasa BUD.
e) Bendahara Pengeluaran mencatat penerimaan SP2D UP/GU/TU/LS dalam
register SP2D dan Buku Kas Umum Pengeluaran dan Buku Pembantu jika
ada Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta mencatat pengeluaran untuk
SP2D LS. Selain itu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu juga mencatat pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh dalam
buku pembantu.
2. Prosedur pencatatan/akuntansi
Prosedur pencatatan/akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dilakukan
secara manual sejak Pemerintah Kabupaten Lebong berdiri tahun 2004, yang secara
umum diuraikan sebagai berikut:
10
a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD (DPPKAD)
1) Fungsi akuntansi penerimaan di SKPKD dilakukan secara manual oleh Petugas
DPPKAD yang ditempatkan di Bank Bengkulu sebagai petugas pemegang Kas
Daerah (Petugas BIX). Petugas BIX tersebut mengindentifikasi setiap penerimaan
kas berdasarkan rekening koran dan mencatatnya dalam Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah atau Laporan Posisi Kas Harian (LPKH). Petugas BIX
menyampaikan LPKH kepada BUD secara bulanan/harian.
2) Berdasarkan transaksi harian yang dilaporkan dalam LPKH yang dibuat oleh
Petugas BIX, Bidang Perbendaharaan DPPKAD membuat Laporan Realisasi
Pendapatan Daerah per jenis pendapatan.
3) Sub Bidang Pembukuan DPPKAD tidak menyelenggarakan jurnal pendapatan dan
buku besarnya.
4) Sub Bidang Verifikasi DPPKAD sebagai penyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Lebong menyajikan realisasi pendapatan berdasarkan laporan yang
dibuat oleh Bidang Perbendaharaan DPPKAD tanpa melalui prosedur
rekonsiliasi dengan catatan Bendahara Penerimaan SKPD.
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD
1) Fungsi akuntansi pengeluaran pada SKPKD dilakukan secara manual oleh Sub
Bidang Pembukuan DPPKAD. Setiap SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUD
disampaikan ke Sub Bidang Pembukuan untuk dilakukan pencatatan. Sub bidang
pembukuan belum menyelenggarakan penjurnalan dan posting ke dalam buku
besar. Sub bidang pembukuan hanya mencatat nilai SP2D yang diterbitkan untuk
masing-masing kegiatan.
2) Nilai SP2D masing-masing kegiatan direkonsiliasi dengan masing-masing
bendahara pengeluaran SKPD. Namun demikian rekonsiliasi tersebut belum
dilakukan secara optimal dan hanya bersifat formalitas.
3) Sub Bidang Verifikasi sebagai unit kerja yang melakukan monitoring penyampaian
dan pengesahan SPJ membuat laporan pengesahan SPJ setiap bulan.
4) Pada akhir periode akuntansi, Sub Bidang Verifikasi melakukan rekonsiliasi atas
SPJ fungsional yang disampaikan oleh masing-masing SKPD sebagai dasar
penyajian belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
c. Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD
1) DPPKAD mencatat mutasi aset tahun berjalan berdasarkan kartu inventaris
barang (KIB) SKPD yang dibuat oleh Bidang Aset. Pencatatan mutasi aset
dilakukan dengan menggunakan sumber SP2D.
2) Pada akhir tahun anggaran, Bidang Aset DPPKAD meminta agar masing-
masing SKPD untuk menyampaikan KIB per 31 Desember 2009. Namun
demikian, prosedur ini tidak berjalan dengan baik, karena banyak SKPD yang
tidak mennyerahkan KIB, dan dari KIB yang telah diterima tidak seluruhnya
mencantumkan nilai dan rincian aset.
11
3) Atas keterbatasan data tersebut, Bidang Aset menyusun rekapitulasi asset
berdasarkan KIB yang dibuat oleh bidang asset. Akan tetapi bidang asset tidak
melakukan rekonsiliasi atas nilai asset yang ada pada KIB kepada masing-
masing SKPD.
Saldo aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2009 sebesar
Rp707.703.647.031,37 berasal dari saldo aset tetap per 31 Desember 2008 sebesar
Rp540.452.025.433,00 ditambah koreksi sehingga diperoleh saldo per 1 Januari
2009 sebesar Rp541.747.272.500,32. Mutasi penambahan aset tetap selama tahun
2009 adalah sebesar Rp165.956.374.531,05 sehingga saldo aset tetap per 31
Desember 2009 adalah sebesar Rp707.703.647.031,37.
Secara kronologis penetapan aset tetap dimulai sejak serah terima aset tetap dari
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada Pemerintah Kabupaten Lebong
sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), sesuai Berita Pemutakhiran Data Personil,
Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumentasi (P3D) tanggal 31 Mei 2004. Pada tanggal
31 Desember 2004, Aset Tetap tersebut, kemudian diperiksa oleh Kantor Akuntan
Publik dan dijadikan sebagai Neraca Awal Aset Tetap Pemerintah Kabupaten
Lebong.
Pada TA 2005, Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan penilaian kembali aset
tetap tersebut yang dilaksanakan oleh Konsultan Penilai sesuai Laporan Hasil
Penilaian No.409-01/PN-SGT-PLG/12/05 tanggal 10 Desember 2005. Berdasarkan
penilaian tersebut, ditetapkan nilai aset tetap per 22 Oktober 2005 sebesar
Rp176.750.167.002,00. Pada TA 2007, Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan
penilaian kembali Saldo Aset Tetap tersebut yang dilaksanakan oleh Konsultan
Penilai. Laporan hasil penilaian tersebut menyatakan bahwa nilai Aset Tetap
Pemkab Lebong per 12 September 2007 adalah sebesar Rp241.378.950.001,00.
Hasil penilaian tersebut tidak jelas batasan dan/atau cakupannya, dan Pemerintah
Kabupaten Lebong tidak menyajikan nilai aset tetap dalam neraca berdasarkan hasil
penilaian tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebong tidak dapat menjelaskan cakupan
atau batasan aset tetap hasil penilaian tersebut, apakah secara keseluruhan, atau
hanya mutasi aset tetap pada periode tertentu.
Pemerintah Kabupaten Lebong belum melakukan invetarisasi asset sesuai
rekomendasi BPK RI. Inventarisasi asset tetap baru dianggarkan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran DPPKAD tahun anggaran 2010.
d. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD
Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan.
Berdasarkan dokumen STS, Penerimaan dan lampirannya, Bendahara Penerimaan
mencatat transaksi pendapatan dalam buku penerimaan. Pendapatan yang diterima
kemudian disetor ke Kas Daerah.
e. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD
1) Bendahara Pengeluaran menerima SP2D UP dari Kuasa BUD dan mencatatnya
sebagai penerimaan di Buku Kas Umum (BKU).
2) Setiap PPTK yang merealisasikan kegiatan SKPD mengajukan uang
muka/panjar kepada Bendahara Pengeluaran. Bukti-bukti realisasi kegiatan
12
belanja yang dibayar dengan UP secara berkala disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada Sub Bidang Verifikasi DPPKAD untuk memperoleh ganti
UP. Bendahara Pengeluaran mencatat SPJ pengeluaran pada BKU dan
kemudian mencatat penerimaan SP2D GU sebagai penerimaan dalam BKU.
3) Pada akhir periode akuntansi, BKU ditutup dan saldonya disetor ke Kas Daerah
sebagai pengembalian sisa UP.
f. Akuntansi Aset pada SKPD
Beberapa SKPD telah menyelenggarakan kartu inventaris barang (KIB) akan tetapi
data yang disajikan dalam KIB belum dirinci jenis dan jumlahnya. Mutasi
penambahan Aset yang disajikan dalam KIB tahun 2009 hanya berupa tambahan
asset yang diperoleh berdasarkan belanja modal tahun berjalan.
F. Pelaporan
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
yang wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah
Pemda Kabupaten Lebong secara keseluruhan. Sedangkan entitas akuntansi adalah DPRD,
Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, dan Lembaga/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Entitas akuntansi tersebut belum menyusun laporan keuangan.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2009 terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK), belum dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD/PD). Selain laporan keuangan tersebut, setiap akhir
tahun anggaran, kepala satuan kerja sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran kepada Bupati Lebong yang meliputi laporan pencapaian kinerja,
laporan pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan laporan perbandingan antara
anggaran dan realisasi serta penyebab terjadinya selisih.
G. Pengawasan
Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Lebong dilakukan
oleh Inspektorat. Laporan Hasil Pengawasan dan rekomendasi disampaikan kepada Bupati
akan tetapi secara berkala belum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI). Selain itu, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lebong sudah secara
berkala setiap tahun mereviu LKPD. Pengguna Anggaran atau kepala SKPD sebagai atasan
langsung bendahara telah melakukan cash opname 2 kali dalam setahun. Inspektorat
melakukan cash opname sekali dalam setahun, namun tidak pernah membuat berita acara
cash opname tersendiri, hanya berupa Laporan Penutupan Kas Akhir Tahun Bendahara
Pengeluaran SKPD.
13
BAB II
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun-tahun Sebelumnya
Hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI tahun-tahun sebelumnya menunjukkan
dari 21 temuan pemeriksaan SPI dan 46 saran, telah ditindaklanjuti 37 saran, masih dalam
proses 4 saran, dan belum ditindaklanjuti 5 saran, dan diantaranya 3 saran yang tidak
ditindaklanjuti masih mempengaruhi opini Laporan Keuangan TA 2009. Rincian temuan
pemeriksaan sistem pengendalian intern yang belum ditindaklanjuti dimuat dalam Lampiran
II.1.
B. Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009
1. Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, sehingga nilai aset tetap
Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 sebesar Rp707.703.647.031,37
belum dapat diyakini kewajarannya
Saldo aset tetap yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember
2009 adalah sebesar Rp707.703.647.031,37. Saldo tersebut berasal dari saldo aset tetap per 1
Januari 2009 sebesar Rp541.747.272.500,32 ditambah dengan mutasi aset tetap tahun 2009
sebesar Rp165.956.374.531,05.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pengendalian atas proses pencatatan
dan pelaporan aset tetap masih lemah, yaitu sebagai berikut:
a. Pemerintah Kabupaten Lebong belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset
tetap seperti yang telah direkomendasikan BPK RI Perwakilan Kabupaten Lebong sesuai
laporan No 06/LK/XVIII.BKL/06/2009 tanggal 8 Juni 2009.
b. Saldo aset tetap per 1 Januari 2009 sebesar Rp541.747.272.500,32 berasal dari saldo aset
tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp540.452.025.433,00
yang disesuaikan dengan koreksi tambah sebesar Rp1.295.247.067,32 . Sampai dengan
pemeriksaan berakhir DPPKAD tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai
mengenai alasan dan rincian detil koreksi tersebut.
c. Nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2009 berbeda dengan nilai
aset tetap menurut KIB dengan selisih sebesar Rp6.016.861.172,37 dengan rincian:
Jenis Aset Tetap KIB (Rp)
Neraca (Rp)
Selisih (Rp)
Tanah 25.727.100.001,00 25.727.100.001,00 -
Peralatan dan Mesin 87.100.477.064,00 87.100.477.064,00 -
Gedung dan Bangunan 278.178.117.537,00 276.086.905.384,35 2.091.212.152,65
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 290.099.726.615,00 298.855.469.940,02 (8.755.743.325,02)
Aset Tetap Lainnya 17.680.408.249,00 17.680.408.249,00 -
Konstruksi dlm Pengerjaan 2.900.956.393,00 2.253.286.393,00 647.670.000,00
Total Aset Tetap 701.686.785.859,00 707.703.647.031,37 (6.016.861.172,37)
Pemerintah Kabupaten Lebong tidak bisa menjelaskan terjadinya selisih nilai aset tetap
tersebut.
14
d. Pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap dalam tahun berjalan masih dilakukan secara
manual dan terpusat oleh DPPKAD dengan menggunakan dokumen sumber berupa Kartu
Inventaris Barang (KIB) yang dibuat oleh DPPKAD. Penyusunan KIB tersebut
berdasarkan realisasi SP2D belanja modal dan belanja barang tanpa rekonsiliasi dengan
masing-masing SKPD. Hasil pemeriksaan atas keakuratan nilai aset tetap dalam KIB
ditemukan beberapa perbedaan sebagai berikut:
1) Nilai mutasi aset tetap tahun 2009 dalam KIB berbeda dengan nilai SP2D belanja
modal dan belanja barang dengan selisih sebesar Rp1.648.885.236,00, dengan rincian:
Jenis Aset Tetap Mutasi Penambahan TA 2009 Selisih
(Rp) Menurut KIB (Rp) Menurut SP2D (Rp)
Tanah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
Peralatan dan Mesin 11.026.041.576,00 10.131.221.049,00 894.820.527,00
Gedung dan Bangunan 76.585.265.916,00 74.694.835.606,00 1.890.430.310,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 61.389.716.377,00 62.687.975.978,00 (1.298.259.601,00)
Aset Tetap Lainnya 2.223.648.000,00 2.061.754.000,00 161.894.000,00
Konstruksi dlm Pengerjaan (KDP) - - -
Total Aset Tetap 151.724.671.869,00 150.075.786.633,00 1.648.885.236,00
2) DPPKAD salah mencatat beberapa persediaan pada beberapa SKPD sebagai aset tetap
lainnya dalam KIB sebesar Rp4.179.170.000,00. Persediaan tersebut tidak dapat
ditelusuri keberadaannya karena telah diserahkan kepada masyarakat, dengan rincian:
SKPD Jenis Aset Tetap
Lainnya Tahun 2008
(Rp) Tahun 2009
(Rp) Total (Rp)
BLHKP Bibit Tanaman 299.000.000,00 299.000.000,00
Dishutbun Bibit Tanaman 3.216.445.000,00 611.845.000,00 3.828.290.000,00
Dinas Perikanan Bibit Ikan 51.880.000,00 51.880.000,00
Jumlah 3.216.445.000,00 942.725.000,00 4.179.170.000,00
e. Masing-masing SKPD belum menyusun laporan aset tetap yang meliputi seluruh aset tetap
yang dimiliki baik saldo awal aset dan mutasi tahun berjalan yang meliputi perolehan aset
yang berasal dari belanja barang, belanja tidak terduga, belanja bantuan, dan hibah. Selain
itu, masing-masing SKPD belum mengkapitalisasi pengeluaran atau belanja yang
berhubungan langsung dengan perolehan aset tetap seperti perencanaan dan pengawasan
serta belum mengkapitalisasi pengeluaran untuk pemeliharaan/rehabilitasi, termasuk
penetapan batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk menentukan
apakah suatu pemeliharaan/rehabilitasi harus dikapitalisasi menjadi aset tetap.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang menyatakan:
1) Pasal 3 ayat (1): Barang milik Daerah meliputi (a.) barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD; dan (b.) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2) Pasal 3 ayat (2): Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi (a.)
barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (b.) barang yang
diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; (c.) barang yang diperoleh
15
berdasarkan ketentuan undang-undang; atau (d.) barang yang diperoleh berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3) Pasal 25 ayat (1): Pengguna/ kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan
barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
4) Pasal 25 ayat (2): Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E, dan F.
5) Pasal 28 ayat (1): Pengguna/ kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan
tahunan.
6) Pasal 28 ayat (2): Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui pengelola.
7) Pasal 28 ayat (3): Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud di
atas menjadi Laporan Barang Milik Daerah.
8) Pasal 29 ayat (1): Laporan Barang Milik Daerah digunakan untuk menyusun Neraca.
9) Pasal 29 ayat (2): Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara
berjenjang.
b. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Pernyataan No.07 paragraf 50-52 yang menyatakan (50) Pengeluaran setelah perolehan
awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu
produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan, dan (51) Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 50 harus ditetapkan
dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 50 dan/atau
suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan
dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
Kelemahan dalam pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap tersebut
mengakibatkan nilai aset tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp707.703.647.031,37 tidak bisa
ditelusuri keakuratannya, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.
Hal ini terjadi karena:
a. Pemerintah Kabupaten Lebong dalam hal ini Kepala Dinas PPKAD dan seluruh pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum melakukan inventarisasi atas seluruh aset
tetap yang dimiliki dan belum secara tertib mengadministrasikan atau mengelolah aset tetap
dengan membuat KIB, KIR atas aset yang dimiliki.
b. Sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap masih dilakukan secara manual dan terpusat di
DPPKAD serta belum ditunjang dengan komitmen dan perhatian masing-masing Kepala
SKPD untuk secara tertib dan disiplin mencatat dan melaporkan aset tetap yang berada di
bawah penguasaan dan penggunaan masing-masing SKPD.
c. Pemerintah Kabupaten Lebong belum memiliki sistem dan prosedur kapitalisasi dan
ketentuan mengharuskan dilakukannya pemeriksaan fisik aset tetap secara periodik,
16
Atas kondisi tersebut, Bidang Aset Daerah DPPKAD menyatakan bahwa
a. Selisih senilai Rp1.648.885.236 disebabkan DPPKAD menyusun KIB berdasarkan realisasi
SP2D atas belanja modal dan belanja barang masing-masing SKPD, sementara SKPD
sendiri belum memilah perolehan aset yang berasal dari dana APBN, APBD, bantuan
maupun hibah.
b. Pemerintah Kabupaten Lebong belum menerapkan kebijakan dan prosedur akuntansi/
pencatatan untuk mengkapitalisasi pengeluaran atau belanja yang berhubungan dengan
perolehan aset tetap seperti perencanaan dan pengawasan. Sedangkan untuk kebijakan
mengenai pemeliharaan/ rehabilitasi, termasuk jumlah biaya (capitalization threshold)
menjadi aset tetap belum ada sama sekali. Sedangkan SKPD yang ada di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebong juga belum melakukan penyusunan laporan aset tetap yang
dimiliki, baik berupa saldo awal maupun mutasi tahun berjalan yang berasal dari belanja
barang, belanja tak terduga, belanja bantuan, dan hibah. Sedangkan untuk penghapusan,
belum dilakukan dengan baik oleh SKPD yang bersangkutan maupun oleh Pemerintah
Kabupaten Lebong secara keseluruhan.
c. Pemutakhiran KIB dilakukan dengan cara rekonsiliasi antara data KIB SKPD dengan data
rekapitulasi pada Bidang Aset Daerah dan berdasarkan realisasi SP2D belanja modal dan
belanja barang masing-masing SKPD. Namun demikian, tidak semua SKPD menyerahkan
data KIB sampai batas waktu yang ditentukan.
d. Selisih sebesar Rp6.016.861.172,37 disebabkan karena data yang diperoleh dari SKPD
adalah data yang tidak akurat. Hal tersebut dikarenakan seringnya pergantian bendahara
barang, tahun perolehan aset tetap tidak jelas, sumber perolehan aset tetap tidak jelas, dan
tidak adanya koordinasi intern antara bendahara barang dengan bendahara pengeluaran
tentang laporan KIB mengenai nilai barang.
BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar:
a. Segera melakukan inventarisasi atas seluruh aset tetap yang dimiliki dengan batasan atau
cakupan yang jelas serta hasilnya ditetapkan dengan suatu keputusan kepala daerah,
b. Mengadministrasikan seluruh aset tetap hasil inventarisasi dalam suatu Kartu Inventaris
Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR) serta daftar rincian aset tetap untuk
masing-masing SKPD;
c. Mewajibkan seluruh Kepala SKPD untuk mencatat dan melaporkan aset tetap kepada
DPPKAD dan menyusun KIB dan KIR. Terhadap Kepala SKPD yang tidak mematuhinya
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
d. Secara berkala menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap dengan
menggunakan aplikasi komputer, dan membuat kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi
aset tetap.
2. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan Belanja Daerah TA 2009 masih lemah
sehingga mengganggu kewajaran penyajian LRA TA 2009
Dalam APBD TA 2009, Pemerintah Kabupaten Lebong telah mengalokasikan anggaran Belanja
Daerah sebesar Rp378.853.837.085,81 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009
sebesar Rp320.913.553.070,00 atau 84,71% dari anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas
17
prosedur pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan belanja daerah ditemukan kelemahan-
kelemahan sebagai berikut:
a. Pada akhir TA 2009, masing-masing SKPD membuat SPJ Fungsional (rekapitulasi SPJ
Belanja) dan menyampaikannya ke Bidang Anggaran dan Pembukuan DPPKAD sebagai
bahan rekonsiliasi. Berdasarkan SPJ Fungsional tersebut, Bidang Anggaran dan Pembukuan
DPPKAD membuat LRA masing-masing SKPD untuk kemudian dikompilasi menjadi LRA
Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan
beberapa permasalahan yaitu :
1) Belum semua SKPD menyampaikan SPJ Fungsional, yaitu Dinas Pekerjaan Umum,
sehingga Bidang Anggaran dan Pembukuan DPPKAD hanya menggunakan nilai
realisasi SP2D sebagai dokumen sumber pembuatan LRA TA 2009. Hasil pemeriksaan
menunjukkan anggaran belanja TA 2009 yang dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan
Umum sebesar Rp105.819.411.021,81 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember
2009 sebesar Rp77.199.244.526,00. Total realisasi anggaran belanja pada Dinas
Pekerjaan Umum tersebut mencapai 24,06% dari total realisasi belanja daerah
Pemerintah Kabupaten Lebong.
2) SPJ Fungsional hanya memuat jumlah anggaran dan realisasi sampai dengan program
dan kegiatan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal, tanpa
disertai jumlah anggaran dan realisasi sampai dengan jenis, objek, dan rincian objek
belanja. Dengan demikian, Bidang Anggaran dan Pembukuan DPPKAD mengalami
kesulitan dalam menyusun LRA dan tidak dapat menyajikan penjelasan lebih lanjut
(disclosure) atas akun belanja yang disajikan dalam LRA TA 2009 sampai dengan
rincian objek belanja. Kondisi tersebut terjadi juga pada masing-masing SKPD yang
tidak dapat merinci lebih lanjut atas realisasi belanja pegawai, belanja barang jasa, dan
belanja modal sampai dengan rincian objek belanja.
BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk menelusuri kewajaran atau
keakuratan pencatatan dan pelaporan akun belanja dalam LRA Pemerintah Kabupaten
Lebong Tahun 2009.
b. Register SP2D masih dibuat secara manual oleh Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi
DPPKAD dan masih ditemukan perbedaan jumlah pengeluaran antara register SP2D dengan
mutasi debet Kas Daerah sebesar Rp3.067.771,00, yaitu sebagai berikut :
Register SP2D Belanja Langsung Rp 222.454.318.624,00
Register SP2D Belanja Tak Langsung Rp 102.888.599.735,00
SP2D Pinjaman UP Rp 3.365.467.250,00 (+)
Pengeluaran menurut catatan Bagian Perbendaharaan Rp328.708.385.609,00
Mutasi Debet Kas Daerah Rp329.229.345.384,00
Koreksi Kesalahan Bank Rp 524.027.546,00 (-)
Pengeluaran menurut mutasi Kas Daerah Rp328.705.317.838,00
Selisih Pencatatan SP2D yang dikeluarkan Rp 3.067.771,00
Sampai dengan pemeriksaan berakhir, bidang perbendaharaan dan verifikasi DPPKAD
Kuasa BUD tidak dapat menjelaskan selisih sebesar Rp3.067.771,00 tersebut.
Secara berkala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi DPPKAD melakukan rekonsiliasi
atas kebenaran pertanggunggungjawaban belanja daerah (SPJ Belanja) dengan masing-
18
masing SKPD. Namun demikian, dalam kenyataannya masih ditemukan adanya beberapa
perbedaan nilai antara SP2D dengan SPJ belanja pada beberapa Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Badan Kepegawaian Daerah sebagai
berikut:
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
No Uraian Bendahara SKPD
(Rp)
Bidang Anggaran dan Pembukuan
(Rp)
Bidang Perbendaharaan
dan Verifikasi (Rp)
1 Badan Kepegawaian Daerah
SP2D 2.921.542.210 ,00 2.921.542.210,00 2.921.542.210,00
SPJ 2.827.605.860,00 2.827.366.710,00 2.827.605.860,00
Sisa Kas 93.936.350,00 94.175.500,00 93.936.350,00
2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
SP2D 3.777.164.928,00 3.777.164.928,00 3.777.164.928,00
SPJ 3.711.747.488,00 3.710.852.488,00 3.710.987.488,00
Sisa Kas 65.417.440,00 66.312.440,00 66.177.440,00
3 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
SP2D(*) 492.507.409,00 492.507.409,00 492.507.409,00
SPJ 490.961.979,00 490.961.979,00 490.961.979,00
Sisa Kas 1.545.430,00 1.545.430,00 1.545.430,00
(*) Catatan: Nilai SP2D sebesar Rp492.507.409,00 meliputi SP2D Belanja Langsung
sebesar Rp305.575.000,00 dan SP2D Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp186.932.409,00. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa nilai SP2D yang
dicairkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp310.321.445,00, namun karena
melampaui pagu anggaran maka disajikan sesuai dengan pagu maksimal
anggaran sebesar Rp305.575.000,00.
Rekonsiliasi SPJ Belanja tersebut hanya dilakukan untuk pencocokan jumlah anggaran dan
realisasi untuk program dan kegiatan tanpa disertai rekonsiliasi atas jumlah anggaran dan
realiasasi sampai dengan rincian objek belanja.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:
a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai
pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) bertugas menyusun dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk menyusun rancangan APBD dan
perubahannya, melaksanakan fungsi BUD, dan menyusun laporan keuangan daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pengguna
barang mempunyai tugas diantaranya :
1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; dan
Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
2) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, dan mengawasi
pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) mempunyai tugas diantaranya:
19
1) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3) Melakukan verifikasi SPP dan menyiapkan SPM; serta melaksanakan akuntansi SKPD
dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.
Kelemahan-kelemahan tersebut diatas mengakibatkan nilai realisasi Belanja Daerah yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 sebesar Rp320.913.553.070,00 tidak
sepenuhnya dapat ditelusuri dan diyakini kewajarannya serta tidak dapat diungkapkan dengan
semestinya (full disclosure).
Kondisi tersebut disebabkan karena:
a. Masing-masing Kepala SKPD beserta para pejabat struktural yang ada di bawahnya kurang
mempunyai komitmen dan disiplin yang sungguh-sungguh untuk menyajikan laporan
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD di lingkungannya
masing-masing.
b. Pencatatan dan pelaporan keuangan daerah di DPPKAD dan SKPD-SKPD masih dilakukan
secara manual dengan lingkungan pengendalian yang lemah sehingga pertanggungjawaban
keuangan belum sepenuhnya dapat ditelusuri keakuratannya.
c. Bupati yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan tidak secara tegas memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada para Kepala SKPD dan para pejabat struktural
yang berada dibawahnya yang tidak melaksanakan mekanisme pencatatan dan pelaporan
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lingkungan masing-
masing.
Atas hal tersebut Kepala DPPKAD menyatakan bahwa antara bidang perbendaharaan dan
verifikasi, sub bidang pembukuan dan Bendahara SKPD telah dilakukan rekonsiliasi secara
triwulan akan tetapi untuk mendapatkan data realisasi belanja langsung maupun tidak langsung
per SKPD masih belum optimal, hal ini dikarenakan data yang disampaikan oleh SKPD itu
sendiri tidak valid dan tidak adanya kesadaran SKPD. Rincian akun-akun belanja per kegiatan
selama ini disajikan secara global dalam bentuk surat pertanggungjawaban belanja dan tidak
menampilkan rincian akun belanja secara terperinci dan secara detail disebabkan kurangnya
informasi tentang format SPJ belanja berdasarkan akun belanja. Pada akhir tahun 2009, telah
dilakukan pemanggilan kepada SKPD untuk melakukan rekonsiliasi tutup buku. Akan tetapi,
terdapat SKPD yang tidak memenuhi panggilan tersebut, serta tidak menyerahkan SPJ
fungsional. Hal ini menyebabkan sulitnya menyusun LRA SKPD berdasarkan realisasi SPJ
fungsional.
BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar:
a. Secara bertahap menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dengan sistem
aplikasi komputer yang terhubung antar masing-masing SKPD dengan DPPKAD untuk
mengurangi kesalahan dan ketidakakuratan.
20
b. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap setiap SKPD yang tidak mencatat dan melaporkan
setiap transaksi keuangan ke dalam laporan keuangan masing-masing SKPD sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
c. Secara berkala dan substansial, DPPKAD melakukan rekonsiliasi pelaporan keuangan
dengan masing-masing SKPD sampai dengan rincian objek belanja.
3. Pencatatan dan pelaporan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp10.337.845.386,37 tidak
akurat dan tidak mempunyai dasar pengakuan yang jelas, sehingga tidak dapat diyakini
kewajarannya
Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dalam Neraca per 31 Desember 2009,
Pemerintah Kabupaten Lebong menyajikan akun Utang kepada Pihak Ketiga sebesar
Rp10.337.845.386,37. Utang tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga atas pelaksanaan
pekerjaan TA 2009 yang belum selesai dan belum dibayar sampai dengan akhir TA 2009. Hasil
pemeriksaan tehadap kewajaran penyajian akun utang tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Terjadi kesalahan pencatatan utang sebesar Rp306.014.214,00 (overstated). Pemerintah
Kabupaten Lebong masih mencatat sisa utang sebesar Rp306.014.214,00 yang berasal dari
sisa pekerjaan Tahun Anggaran 2008 yang telah dibayar pada Tahun Anggaran 2009. Jumlah
utang yang dibayarkan tersebut seluruhnya merupakan utang kepada pihak ketiga atas
pekerjaan fisik TA 2008 yang belum selesai dan belum dibayar sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2008 sebesar Rp1.728.557.602,00. Realisasi pembayaran utang tersebut dilakukan
pada tahun 2009 hanya sebesar Rp1.422.543.388,00 atau 82,30% dari anggaran karena
berdasarkan hasil pengecekan fisik terdapat beberapa realisasi fisik hasil pekerjaan tidak
mencapai 100%, sehingga dibayarkan sesuai prestasi pekerjaan dengan selisih sebesar
Rp306.014.214,00 dan tidak semestinya dicatat sebagai utang pada tahun 2009.
b. Hasil pengujian atas kebenaran jumlah rincian penghitungan utang ditemukan adanya
beberapa kesalahan aritmatik seperti penjumlahan ganda sebesar Rp1.753.436.136,74. Selain
itu, Pemerintah Kabupaten Lebong masih mengakui adanya utang kepada pihak ketiga atas
kontrak-kontrak pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan belum dilakukan
pembayaran atau dapat disimpulkan bahwa dasar pengakuan utang adalah nilai sisa
pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pengakuan utang tersebut tidak tepat
karena pada dasarnya pada saat tanggal pelaporan (31 Desember 2009) belum adanya hak
dari pihak ketiga untuk memperoleh pembayaran dan belum adanya kewajiban dari
Pemerintah Kabupaten Lebong untuk melakukan pembayaran. Pengakuan utang terjadi jika
pada tanggal pelaporan seluruh kontrak pekerjaan dapat diselesaikan dan hasilnya telah
diserahterimakan tetapi belum dilakukan pembayaran, karena pada tanggal tersebut telah
terjadi hak pihak ketiga untuk memperoleh pembayaran dan kewajiban Pemerintah
Kabupaten Lebong untuk melakukan pembayaran.
c. DPPKAD tidak mempunyai buku besar atau daftar rincian utang dan tidak menunjuk
pegawai atau bidang/bagian yang bertugas untuk menangani pengelolaan utang. Pelaporan
utang pada Neraca per 31 Desember 2009 hanya berdasarkan daftar realisasi fisik dan
keuangan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum.
21
Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan
a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 Bab VIII Kewajiban Poin A2 Utang
kepada Pihak Ketiga yang menyatakan bahwa Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari
kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca awal.
Akun ini pada umumnya muncul di satuan kerja pengguna anggaran karena pengguna
anggaranlah yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Oleh karena itu, inventarisasi
utang kepada pihak ketiga dilakukan di setiap satuan kerja.
Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan
spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, kemungkinan terdapat
realisasi pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum dibayar penuh oleh pemerintah
sampai tanggal neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebagai Utang kepada Pihak
Ketiga adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
1) pasal 5 ayat (2) poin (f) yang pada intinya menyatakan bahwa Kepala Daerah sebagai
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
2) pasal 8 ayat (2) poin (k) yang menyatakan bahwa Kuasa BUD sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan utang dan piutang
daerah.
Kondisi tersebut di atas mengakibatkan penyajian Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca per
31 Desember 2009 sebesar Rp10.337.845.386,37 belum mencerminkan hak dan kewajiban dari
para pihak terkait sehingga secara keseluruhan tidak dapat diyakini kewajarannya.
Hal tersebut di atas terjadi karena para pejabat terkait di DPPKAD dan SKPD belum
mempunyai pemahaman yang memadai atas konsep dasar pengakuan utang.
Atas kondisi tersebut, Kepala DPPKAD menyatakan bahwa DPPKAD telah merekap dan
mencatat data utang dari instansi teknis maupun non teknis. Rekapitulasi berasal dari realisasi
fisik dan keuangan yang dibuat oleh SKPD kepada BUD yang dicatat oleh bendahara
pengeluaran DPPKAD. Akan tetapi, data tersebut masih belum valid dan ditemukan kesalahan
aritmatik seperti penjumlahan ganda dan kesalahan perhitungan saldo. Hal ini disebabkan
karena Kuasa BUD tidak melakukan verifikasi atas data utang tersebut.
BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar:
a. Menetapkan petugas atau unit kerja yang menangani pengelolaan utang baik utang jangka
panjang maupun utang jangka pendek.
b. Mengakui dan melaporkan Utang kepada Pihak Ketiga jika pada tanggal neraca telah terjadi
hak pihak ketiga untuk memperoleh pembayaran dan kewajiban Pemerintah Kabupaten
Lebong untuk melakukan pembayaran. Dasar pengakuan tersebut timbul jika pada tanggal
pelaporan seluruh kontrak pekerjaan dapat diselesaikan dan hasilnya telah diserahterimakan
tetapi belum dilakukan pembayaran.
c. Menginventarisir kembali seluruh Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kontrak
pekerjaan yang telah diselesaikan tetapi belum dilakukan pembayaran.
22
4. Penerbitan dan pencairan SP2D UP pada beberapa SKPD melebihi pagu anggaran yang
telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp117.158.380,00
Prosedur pelaksanaan anggaran dimulai dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk
masing-masing kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sedangkan mekanisme pembayaran atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua cara, yaitu pembayaran langsung dari Kas Daerah
(Sistem LS) dan pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran (Sistem UP/GU/TU). Dalam TA
2009, jumlah anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp378.853.837.085,81 dengan realisasi
sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp320.913.553.070,00 atau 84,71% dari
anggaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mekanisme pembayaran ditemukan penerbitan dan
pencairan SP2D yang melebihi pagu anggaran. Kelebihan pencairan tersebut terjadi di 4 SKPD
dengan rincian sebagai berikut :
No. SKPD Pagu Anggaran
(Rp)
SP2D
(Rp)
Kelebihan
Pencairan
(Rp)
1 BAPPEDA 3.124.870.000,00 3.194.154.800,00 69.284.800,00
2 BP4K 2.316.286.000,00 2.358.351.385,00 42.065.385,00
3 Dinas Perikanan dan Peternakan 3.508.255.000,00 3.509.316.750,00 1.061.750,00
4 Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 305.575.000,00 310.321.445,00 4.746.445,00
Jumlah 9.254.986.000,00 9.372.144.380,00 117.158.380,00
Kelebihan dana sebesar Rp117.158.380,00 tersebut sudah disetorkan oleh masing-masing
Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan pada saat akan mencairkan SP2D GU yang
terakhir. Hasil penelusuran ke dokumen kelengkapan SP2D diketahui bahwa SPD yang dibuat
seringkali salah, baik dalam penulisan pagu awal maupun sisa dana yang tersedia, sehingga
terjadinya risiko pelampauan anggaran tidak dapat dideteksi secara dini.
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 126 ayat (1) yakni PPKD selaku BUD menyusun anggaran
kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-
SKPD yang telah disahkan.
Kondisi tersebut di atas mengakibatkan terjadinya risiko adanya realisasi belanja yang melebihi
pagu anggaran atau penyalahgunaan keuangan yang bukan untuk tujuan peruntukannya.
Hal tersebut disebabkan oleh Kuasa BUD lalai membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) dan
SP2D yang melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan serta Kepala DPPKAD lalai dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan SPD dan SP2D.
Atas kondisi tersebut Kepala DPPKAD menyatakan bahwa pada SKPD BAPPEDA, BP4K,
Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat
kelebihan UP dan GUP terakhir yang disebabkan oleh adanya kegiatan yang sebelum
perubahan, tetapi sudah dilakukan pencairan dana. Sedangkan, saat proses penyusunan
perubahan anggaran, BAPPEDA, BP4K, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah menganggap kegiatan yang sudah dicairkan dananya tersebut
tidak dilaksanakan dan anggarannya dialihkan ke kegiatan lain, padahal kegiatan tersebut sudah
23
dipertanggungjawabkan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya koordinasi antara penyusun
anggaran dengan pengelola keuangan di SKPD bersangkutan.
BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar menegur Kepala DPPKAD dan Kuasa BUD
atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penerbitan SPD dan SP2D
yang melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan.
5. Realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial sebesar Rp7.468.988.000,00 tidak didukung
dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
Dalam APBD TA 2009 Pemerintah Kabupaten Lebong mengalokasikan anggaran Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar masing-masing Rp6.067.500.000,00 dan
Rp1.730.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar
Rp5.792.313.000,00 atau 95,46% dari anggaran dan Rp1.676.675.000,00 atau 96,92% dari
anggaran.
Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa selama ini penerima hibah
tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterimanya. Kondisi
tersebut diperkuat dengan hasil konfirmasi dari penerima bantuan yang menerangkan bahwa
tidak ada pemberitahuan atau perintah dari Pemerintah Kabupaten Lebong kepada penerima
bantuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati.
Selain itu Kepala DPPKAD tidak menegur penerima hibah untuk menyampaikan SPJ.
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerima subsidi,
hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang
dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada kepala daerah.
Tidak adanya laporan pelaksanaan dan penggunaan dana tersebut dapat mengakibatkan :
a. Pelaksanaan kegiatan penerima bantuan tidak terpantau sehingga terdapat kemungkinan
penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pengajuan dana atau proposal.
b. Penyalahgunaan dana baik dari pihak pemberi maupun penerima bantuan.
Kondisi tersebut disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong d.h.i. Kepala DPPKAD
melalui Sekretaris Dinas tidak pernah mengevaluasi dan memonitor penerima hibah dan
bantuan sosial yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan dana kepada Kepala Daerah.
Atas kondisi tersebut, Kepala Dinas PPKAD menyatakan bahwa sebelum dilakukan pemberian
dana bantuan hibah terlebih dahulu dibuat surat perjanjian yang didalamnya menyatakan bahwa
pihak Penerima Hibah wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana bantuan hibah/ bantuan sosial pada Pemberi Bantuan d.h.i Pemerintah Kabupaten Lebong.
Pihak Pemberi Bantuan juga selalu menyampaikan secara lisan kepada Pihak Penerima agar
menyampaikan laporan penggunaan dana yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lebong.
BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar memerintahkan Kepala DPPKAD dan
Sekretaris Dinas agar secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan
hibah dan bantuan sosial untuk mengetahui apakah sudah digunakan sebagaimana mestinya dan
pertimbangan untuk tidak diberi lagi dengan cara penerima hibah dan bantuan sosial
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
pira
n II.1
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2006 S.D 2008
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5
I LHP Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Lebong Nomor
164.a.1/S/XIV/.2/07/2007
tanggal 23 Juli 2007
1. Terdapat beberapa belanja
pada Satuan Kerja Kepala
Daerah, Sekretaris Daerah
dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
tidak didukung bukti yang
lengkap sebesar
Rp1.062.613.200.
Bupati Lebong agar menegur secara
tertulis para Pengguna Anggaran dan
Pemegang Kas masing-masing satuan
kerja tersebut untuk
mempertanggungjawabkan
pengeluaran sesuai ketentuan yang
berlaku dan apabila tidak dapat
mempertanggungjawabkan supaya
menyetorkan ke Kas Daerah.
Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati kepada
masing-masing Pengguna Anggaran, Kabag
Keuangan dan Pemegang Kas tanggal 17
Mei 2008, namun belum ada
pertanggungjawaban dari masing-masing
pengguna anggaran dan atau setoran ke Kas
Daerah.
BS
II LHP Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Lebong Nomor
06/LK/XVIII.BKL/06/200
9 tanggal 8 Juni 2009
1. Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten Lebong TA
2008 tidak dilakukan
secara berjenjang dan
tidak melalui prosedur
rekonsiliasi dengan
masing-masing SKPD
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar:
a. Membentuk unit-unit akuntansi
pada masing-masing SKPD yang
bertugas melakukan
pencatatan/akuntansi dan
melaporkan setiap transaksi atau
kejadian ekonomi lainnya di
lingkungannya dalam suatu
laporan keuangan;
Surat Bupati No 700/389/INS/X/2009 tgl 26
Okt 2009 yg ditujukan kpd Kepala SKPD
berisi instruksi untuk membentuk unit-unit
Akuntansi yang bertugas melakukan
pencatatan/akuntansi dan melaporkan setiap
transaksi atau kejadian ekonomi lainnya di
lingkungannya dalam suatu laporan
keuangan, dan membuat laporan keuangan
BS
b. Membuat kebijakan yang
mengatur sistem perekrutan dan
penempatan pegawai yang
berlatar belakang pendidikan
akuntansi untuk mengisi posisi di
unit-unit akuntansi SKPD;
Belum ada tindak lanjut BT
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
pira
n II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
2. Sistem pencatatan dan
pelaporan aset tetap masih
lemah, sehingga nilai aset
tetap Pemerintah
Kabupaten Lebong per 31
Desember 2008 sebesar
Rp540.452.025.433,00
tidak dapat diyakini
kewajarannya.
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar:
a. Melakukan inventarisasi ulang
aset-aset tetap milik Pemkab
Lebong dan jika diperlukan
melakukan penilaian kembali
(revaluasi) aset tetap sebagai dasar
penyajian dalam laporan
keuangan.
Surat Bupati no 700/391/INS/X/2009 tgl 26
Okt 2009 ditujukan kpd Kepala DPPKAD
berisi instruksi untuk melakukan
inventarisasi ulang asset tetap milik Pemkab
Lebong, membuat daftar asset tetap yang
lengkap sesuai klasifikasi Pemrmendagri 17
Tahun 2007 untuk mendukung penyajian
neraca serta jika diperlukan melakukan
penilaian kembali asset tetap sebagai dasar
penyajian dalam laporan keuangan.
BS
b. Membuat kebijakan dan prosedur
akuntansi/pencatatan untuk
mengkapitalisasi pengeluaran atau
belanja yang berhubungan
langsung dengan perolehan aset
tetap seperti biaya perencanaan
dan pengawasan,
pemeliharaan/rehabilitasi,
termasuk batasan jumlah biaya
(capitalization thresholds) tertentu
untuk menentukan apakah suatu
pemeliharaan/rehabilitasi harus
dikapitalisasi menjadi aset tetap.
Belum ada tindak lanjut BT
c. Membuat ketentuan yang
mengharuskan melakukan cek
fisik periodik aktiva tetap serta
rekonsiliasi aset tetap dengan
SKPD.
Belum ada tindak lanjut BT
4. Pembukaan 102 rekening
operasional di Bendahara
Pengeluaran tidak
berdasarkan penetapan
Bupati dan diantaranya
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar:
a. Membuat kebijakan intern yang
mengatur tata cara atau mekanisme
pembukaan, pengoperasian,
Belum ada tindak lanjut
BT
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
pira
n II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status sebanyak 63 rekening
senilai Rp244.360.660,00
sudah tidak digunakan
lagi.
penutupan, dan pelaporan rekening
operasional Bendahara
Pengeluaran, termasuk kewajiban
untuk melaporkan dan
mendapatkan ijin tertulis dari
Bupati sebelum pembukaan
rekening operasional.
5. Sisa Uang Persediaan
(UP) Tahun Anggaran
2008 terlambat disetor
oleh bendahara
pengeluaran masing-
masing SKPD sebesar
Rp149.739.525,00 dan
belanja yang belum
dipertanggungjawab-kan
sebesar
Rp10.540.599.757,00.
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar:
b. Memerintahkan masing-masing
Kepala SKPD terkait untuk
mempertanggungjawabkan
pengeluaran sebesar
Rp10.540.599.757,00. Dalam hal
tidak dapat
mempertanggungjawabkan, harus
disetor kembali ke Kas Daerah.
Surat Bupati No 700/394 s.d. 424
/INS/X/2009 tgl 26 Okt 2009 yg ditujukan
kepada Kepala SKPD ybs agar mmberikan
teguran tertulis kpd Bendahara Pengeluaran
atas keterlambatan penyetoran sisa UP. dan
mempertanggungjawabkan pengeluaran
yang belum dipertanggungjawabkan, dalam
hal tidak dapat dipertanggungjawabkan
harus disetor ke Kas Daerah.
Belum ada pertanggungjawaban dari
bendahara pengeluaran atas pengeluaran
tersebut
BS
6. Pemkab Lebong belum
melaporkan kepemilikan
atas PDAM sebagai
Investasi Jangka Panjang
Permanen dalam Neraca
per 31 Desember 2008.
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar secepatnya membentuk Tim
Peleburan Pengalihan aset dan untuk
selanjutnya melakukan inventarisasi
dan penilaian kembali (revaluasi) atas
aset-aset yang akan dilebur dan
dialihkan ke PDAM serta mencatat dan
melaporkan penyertaan tersebut dalam
laporan keuangan.
Belum ada Tindak Lanjut BT
Keterangan:
BS : Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi
BT : Belum Ditindaklanjuti
LAPORAN III
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2009
DAFTAR ISI
HALAMAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................... 1
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................... 4
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Tahun-tahun Sebelumnya ........... 4
B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan............................................................................................... 4
1. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebesar
Rp275.228.320,00 ………………………………………………………….
4
2. Bendahara penerimaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil terlambat menyetorkan penerimaan
retribusi ke kas daerah ……………………………………………………..
6
3. Penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan retribusi
RSUD Lebong sebesar Rp237.995.661,00 dikelola di luar mekanisme
APBD ………………………………………………………….
7
4. Pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD melebihi
ketentuan sebesar Rp12.852.000,00 dan pembayaran Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD melebihi ketentuan
sebesar Rp71.400.000,00 …………………………………………………..
9
5. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah Bupati dalam kegiatan
rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah melebihi ketentuan sebesar
Rp16.240.000,00 …………………………………………………………...
11
6. Terjadi kelebihan pembayaran honorarium atas kegiatan operasional
DPPKAD sebesar Rp514.616.250,00 ……………………………………...
11
7. Realisasi Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan pada RSUD digunakan
untuk tujuan lain yang bukan peruntukannya sebesar Rp9.304.000,00 ……
12
8. Pembayaran Honorarium Tim Komite Intelijen Daerah Kantor Kesbangpol
dan pembayaran untuk rehabilitasi jembatan tidak dipotong pajak sebesar
Rp32.637.894,55 …………………………………………...
13
9. Terdapat kekurangan pekerjaan pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan kantor perpustakaan dan arsip daerah senilai
Rp35.737.100,00 …………………………………………………...
15
10. Pengadaan baterai charge laptop dan suku cadang kendaraan dinas roda
empat di Sekretariat Daerah sebesar Rp66.815.000,00 diragukan
keterjadiannya ……………………………………………………………...
16
11. Penggunaan alat angkutan darat bermotor yang pengadaannya bersumber
dari Dana Alokasi Khusus tidak sesuai dengan peruntukannya …………...
19
LAMPIRAN
1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah
memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lebong per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Lebong.
Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji
material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI
mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten
Lebong terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebong. Namun, tujuan
pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas
keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK
RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.
Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk
melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan
keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berindikasi unsur tindak pidana.
Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:
1. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebesar Rp275.228.320,00
2. Bendahara penerimaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil terlambat menyetorkan penerimaan retribusi ke kas daerah
3. Penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan retribusi RSUD
Lebong sebesar Rp237.995.661,00 dikelola di luar mekanisme APBD
4. Pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD melebihi ketentuan sebesar
Rp12.852.000,00 dan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD melebihi ketentuan sebesar Rp71.400.000,00
5. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah Bupati dalam kegiatan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah melebihi ketentuan sebesar Rp16.240.000,00
2
6. Terjadi kelebihan pembayaran honorarium atas kegiatan operasional DPPKAD sebesar
Rp514.616.250,00
7. Realisasi Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan pada RSUD digunakan untuk tujuan
lain yang bukan peruntukannya sebesar Rp9.304.000,00
8. Pembayaran Honorarium Tim Komite Intelijen Daerah Kantor Kesbangpol dan
pembayaran untuk rehabilitasi jembatan tidak dipotong pajak sebesar Rp32.637.894,55
9. Terdapat kekurangan pekerjaan pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kantor perpustakaan dan arsip daerah senilai Rp35.737.100,00
10. Pengadaan baterai charge laptop dan suku cadang kendaraan dinas roda empat di
Sekretariat Daerah sebesar Rp66.815.000,00 diragukan keterjadiannya
11. Penggunaan alat angkutan darat bermotor yang pengadaannya bersumber dari Dana
Alokasi Khusus tidak sesuai dengan peruntukannya
Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar:
1. Menegur secara tertulis dan memerintahkan bendahara pengeluaran lama DPPKAD untuk
segera menyetorkan sisa UP sebesar Rp275.228.320,00 ke Kas Daerah dan pada setiap
adanya pergantian bendahara agar dilaksanakan lebih dulu serah terima pekerjaan dengan
jelas.
2. Menegur secara tertulis dan memerintahkan Bendahara Penerimaan Dinas Sosial, Tenaga
Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil agar menyetorkan retribusi ke Kas
Daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari.
3. Menegur secara tertulis Direktur RSUD dan Bendahara Penerimaan untuk menyetorkan
seluruh PAD ke Kas Daerah dan selanjutnya membuat ketetapan Bupati tentang
pemberian jasa medis secara jelas dan dianggarkan dalam APBD.
4. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik kelebihan pembayaran BPO dan TKI dari
para anggota Dewan masing-masing sebesar Rp12.852.000,00 dan Rp71.400.000,00
selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
5. Mengembalikan kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah sebesar
Rp16.240.000,00.
6. Menegur PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu DPPKAD yang telah lalai dalam
melakukan penghitungan dan pembayaran honorarium yang melebihi lamanya
pelaksanaan kegiatan dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
menarik kembali kelebihan pembayaran honor dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar
Rp514.616.250,00 dan menegur PPK SKPD yang lalai dalam memverifikasi kebenaran
materiil bukti-bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium.
7. Menegur Bendahara Pengeluaran RSUD atas kelalaiannya dalam memerintahkan,
menyetujui, dan melakukan pembayaran yang tidak sesai tujuan peruntukannya dan
memerintahkan Bendahara Pengeluaran RSUD untuk menarik kembali kelebihan
pembayaran sebesar Rp9.304.000,0000 kemudian menyetorkan ke Kas Daerah.
8. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat dan DPPKAD untuk menarik pajak yang belum dipotong
masing-masing sebesar Rp9.975.000,00 dan Rp22.662.894,55 kemudian menyetorkan ke
Kas Negara.
3
9. Menegur secara tertulis Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, PPTK, untuk lebih
cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan melakukan pemeriksaan fisik
sebelum penandatanganan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Selain itu meminta
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk mempertanggungjawabkan
kekurangan pekerjaan yang belum dilaksanakan senilai Rp35.737.100,00.
10. Melakukan upaya hukum atas dugaan manipulasi bukti-bukti pengeluaran yang transaksi
senyatanya tidak terjadi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan mengupayakan
pengembalian kerugian daerah sebesar Rp66.815.000,00 ke Kas Daerah dan menegur
secara tertulis PPK Sekretariat Daerah dan Sekretaris Daerah untuk lebih cermat dalam
memverifikasi kebenaran materiil bukti-bukti pengeluaran dan teliti dalam mengawasi
pelaksanaan belanja dan pertanggungjawabannya.
11. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Perhubungan untuk
menarik kembali kendaraan yang digunakan oleh Satpol PP kemudian diserahkan ke
kecamatan yang berhak mendapatkan alokasi tersebut.
Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.
Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten
Lebong Tahun 2009 yang memuat opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) dan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern. Laporan tersebut disajikan pada
bagian lain yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
Bengkulu, 12 Juni 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak.
Akuntan, Register Negara Nomor D-17.331
4
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Tahun-tahun Sebelumnya
Hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan dari 46 temuan pemeriksaan kepatuhan dan
109 saran, telah ditindaklanjuti 69 saran, masih dalam proses 34 saran, dan belum
ditindaklanjuti 6 saran. Rincian temuan pemeriksaan kepatuhan yang belum ditindaklanjuti
dimuat dalam Lampiran III.1.
B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebesar Rp275.228.320,00
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas kebendaharaan
di DPPKAD, Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran di DPPKAD sesuai
SK Bupati No. 145 tanggal 8 April 2009. Bendahara tersebut telah efektif bertugas dari mulai
Januari sampai dengan akhir Juli 2009. Pada tanggal 27 Agustus 2009, berdasarkan SK Bupati
No. 385, Bupati melakukan penggantian Bendahara Pengeluaran tersebut dan menetapkan Sn
sebagai Bendahara DPPKAD yang baru bersamaan dengan penggantian Kepala DPPKAD.
Pergantian Bendahara Pengeluaran tersebut tidak disertai dengan serah terima dokumen terkait
dari Bendahara Pengeluaran yang lama kepada Bendahara Pengeluaran yang baru.
Berdasarkan pemeriksaan Buku Kas Umum (BKU) yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran
yang lama (Ca) diketahui bahwa saldo kas menurut BKU per tanggal 31 Juli 2009 adalah
sebesar Rp296.491.619,00. Saldo kas tersebut dihitung dari jumlah penerimaan Uang
Persediaan (UP) periode Januari sampai dengan akhir Juli 2009 sebesar Rp6.432.127.076,00
dibandingkan dengan jumlah SPJ belanja periode yang sama sebesar Rp6.135.635.457,00.
Rincian penerimaan SP2D dan SPJ belanja periode Januari sampai dengan 31 Juli 2009 adalah
sebagai berikut :
No. Bulan Penerimaan Uang Persediaan Pertanggungjawaban
Pengeluaran (Rp) SP2D Nilai (Rp)
1 Januari 1 639.855.963,00 211.651.163,00
2 Februari 11 96.848.959,00 194.860.909,00
3 Maret 1 1.375.205.961,00 1.552.567.961,00
4 April 6 1.251.097.979,00 1.208.992.388,00
5 Mei 11 1.845.737.136,00 1.723.061.826,00
6 Juni 11 1.223.381.078,00 .244.501.210,00
7 Juli 8 639.855.963,00 211.651.163,00
Jumlah 6.432.127.076,00 6.135.635.457,00
Selisih 296.491.619,00
SPJ belanja tersebut sampai dengan pemeriksaan berakhir belum diverifikasi kebenaran
materiilnya oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) DPPKAD.
5
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa setelah berakhirnya masa tugas, Bendahara
Pengeluaran yang lama (Ca) hanya menyerahkan sisa Kas atau uang persediaan yang
dikelolanya sebesar Rp21.263.299,00 dalam bentuk saldo giro rekening no 202.01.02.00005-8
per 10 Agustus 2009 pada Bank Bengkulu KCP Muara Aman, sedangkan sisanya sebesar
Rp275.228.320,00 (Rp296.491.619,00 - Rp21.263.299,00) tidak diketahui keberadaannya.
Berdasarkan penjelasan Bendahara Pengeluaran DPPKAD yang lama, sisa Kas atau uang
persediaan sebesar Rp275.228.320,00 tersebut sudah tidak berada dalam penguasaannya
karena dipinjam oleh dua Pengguna Anggaran sebelumnya yang saat ini menjabat sebagai
Asisten I Sekretariat Daerah dan Kepala Dinas Koperasi UKM. Pemanggilan terhadap
Pengguna Anggaran lama telah dilakukan namun sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak
ada konfirmasi dan tidak memberikan keterangan. Bendahara lama tidak memiliki bukti-bukti
atas pemberian pinjaman tersebut atau dengan kata lain keberadaan atau penggunaan uang
tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau terjadi ketekoran kas pada DPPKAD sebesar
Rp275.228.320,00. Sampai dengan pemeriksaan berakhir dana tersebut belum dikembalikan
ke Kas Daerah.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pasal 220 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif
wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
b. Pasal 220 Ayat (9) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran pada SKPD wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Kondisi tersebut di atas mengakibatkan adanya indikasi kerugian daerah minimal sebesar
Rp275.228.320,00
Hal tersebut disebabkan oleh Kepala DPPKAD yang lama dan Bendahara Pengeluaran
DPPKAD yang lama diduga dengan sengaja menyalahgunakan keuangan daerah untuk
kepentingan atau keuntungan pribadi.
Atas kondisi tersebut, Kepala DPPKAD menyatakan bahwa akan dilakukan koordinasi dengan
Bendahara Pengeluaran DPPKAD yang lama dan Pengguna Anggaran DPPKAD yang lama.
BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar :
a. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran DPPKAD yang lama untuk segera menyetorkan
kembali sisa Uang Persediaan sebesar Rp275.228.320,00 ke Kas Daerah;
b. Mengenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku kepada Kepala DPPKAD lama dan Bendahara Pengeluaran lama dan/atau
melakukan upaya hukum terhadap dugaan penyalahgunakan keuangan daerah untuk
kepentingan atau keuntungan pribadi .
6
2. Bendahara penerimaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil terlambat menyetorkan penerimaan retribusi ke kas daerah
Dalam Tahun Anggaran 2009, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil telah menganggarkan pendapatan retribusi sebesar Rp157.000.000,00 dan telah
terealisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp134.129.500,00 atau 85,43% dari
anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 30.000.000 83.478.000 278,26
2 Retribusi Akte Kelahiran 25.000.000 24.346.500 97,39
3 Retribusi Akte Pernikahan 45.000.000 400.000 0,89
4 Retribusi Kartu Keluarga 25.000.000 17.055.000 68,22
5 Retribusi Pendaftaran Pencari Kerja 30.000.000 8.850.000 29,50
6 Retribusi Izin Usaha Lembaga Latihan Kerja 1.000.000 - -
7 Retribusi PPK Peraturan Perusahaan & KKB 1.000.000 - -
Jumlah 157.000.000 134.129.500 85,43
Pemeriksaan atas buku besar penerimaan dan Surat Tanda Setor (STS) retribusi diketahui
bahwa terjadi keterlambatan penyetoran pendapatan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh
Bendahara Penerimaan. Pendapatan Retribusi tersebut diterima secara tunai, tidak disimpan
dalam brankas, dan disetorkan pada bulan berikutnya. Sehingga terjadi keterlambatan
penyetoran selama 8 sd. 50 hari kalender, dengan rincian sebagai berikut:
No Periode Penerimaan Retribusi Lama Hari Keterlambatan Penyetoran
1 Januari 20 – 48 hari
2 Februari 12 – 37 hari
3 Maret 16 – 45 hari
4 April 8 – 36 hari
5 Mei 17 - 34 hari
6 Juni 15 - 45 hari
7 Juli 20 – 50 hari
8 Agustus 15 – 43 hari
9 September 9 – 39 hari
10 Oktober 17 – 48 hari
11 November 15 – 43 hari
12 Desember 10 – 41 hari
Kondisi ini tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu)
hari kerja.
b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 1) Pasal 190 Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal pendapatan
daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi
tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau
kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan,
7
dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu, dan 2) Pasal 192 Ayat (1) yang
menyatakan bahwa bendahara pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya
ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas
tersebut diterima.
Keadaan tersebut mengakibatkan pendapatan retribusi terlambat dimanfaatkan untuk
pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Lebong dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan
keuangan daerah.
Hal ini disebabkan:
a. Bendahara Penerimaan lalai dalam melakukan penyetoran retribusi ke Kas Daerah.
b. Lemahnya pengendalian dan pengawasan dari Atasan Langsung Bendahara Penerimaan
terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Atas kondisi ini, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan
Catatan Sipil menyatakan bahwa keterlambatan tersebut terjadi bukan karena adanya unsur
kesengajaan, namun karena masih kurangnya pemahaman Bendahara Penerimaan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Lebong agar menegur Bendahara Penerimaan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil agar menyetorkan
retribusi ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari.
3. Penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan retribusi RSUD
Lebong sebesar Rp237.995.661,00 dikelola di luar mekanisme APBD
Dalam Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Lebong mengalokasikan anggaran
pendapatan retribusi daerah pada RSUD Lebong sebesar Rp60.000.000,00 dengan realisasi
sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp151.761.589,00 atau 250,60% dari anggaran.
Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan RSUD Lebong
Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp391.523.900,00. Dari jumlah tersebut sebesar
Rp151.761.589,00 telah disetorkan ke kas daerah dan telah diakui sebagai pendapatan retribusi
daerah, sebesar Rp1.766.650,00 masih berada di kas bendahara penerimaan RSUD Lebong,
sedangkan sisanya sebesar Rp237.995.661,00 digunakan langsung untuk keperluan operasional
RSUD yaitu pada umumnya digunakan untuk tambahan penghasilan bagi tenaga paramedis,
yakni para dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga administrasi, dan lain-lain dengan rincian
sebagai berikut:
No. Pengeluaran Jumlah (Rp)
1 Poli Bedah –Jasa 70.000,00
2 Poli Penyakit Dalam (EKG) –Jasa 208.000,00
3 KIR RSUD Lebong-Jasa 9.775.000,00
4 Laboratorium RSUD Lebong- BHP dan Jasa 55.310.400,00
5 Rawat Inap
- Jasa Paramedis/Medis 21.894.000,00
- BHP/Obat 1.674.875,00
- Rujukan 2.758.000,00
- Loket 355.000,00
- Oksigen 6.330.000,00
8
No. Pengeluaran Jumlah (Rp)
6 UGD
- Loket 688.500,00
- Jasa Paramedis/Medis 15.487.000,00
- BHP/Obat 2.890.000,00
7 Apotek RSUD Lebong
- Pembelian Obat 69.208.934,00
- Jasa 3.140.052,00
8 Rawat Jalan/ Loket RSUD Lebong- Jasa Paramedis/Medis 7.714.800,00
9 Poli Kebidanan- Jasa Paramedis/Medis 5.300.000,00
10 Kebidanan- Jasa Paramedis/Medis 6.108.800,00
11 Radiologi
- Jasa Paramedis/Medis 25.916.800,00
- BHP 3.165.500,00
Jumlah 237.995.661,00
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 17 yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran
daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD. Selain itu,
Pasal 59 menyatakan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Semua penerimaan daerah tersebut apabila
berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan apabila berbentuk barang
menjadi milik/aset daerah dan dicatat sebagai inventaris daerah.
Keadaan tersebut mengakibatkan:
a. Pendapatan dan penggunaan langsung dana-dana penerimaan sebesar Rp237.995.661,00
tidak disajikan dalam LRA TA 2009.
b. Pengelolaan dana diluar mekanisme APBD tidak akuntabel dan berisiko terhadap
penyimpangan dan/atau penyalahgunaan.
Hal ini terjadi karena Direktur RSUD dan Bendahara Penerimaan dengan sengaja tidak
menyetorkan seluruh PAD pada RSUD dan menggunakannya untuk tambahan penghasilan
dengan menerbitkan SK Direktur RSUD tentang tarif dan penerimaannya dan bukan melalui
SK Bupati.
Atas kondisi tersebut, Direktur RSUD Lebong menyatakan bahwa pendapatan sebesar
Rp1.766.650,00 masih berada di kas Bendahara penerimaan karena adanya keterlambatan
penyetoran retribusi dan jasa medis/ paramedis. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk
pembayaran retribusi dan jasa medis/ paramedis. Dari jumlah tersebut, retribusi sebesar
Rp461.000,00 telah disetorkan pada tanggal 20 Januari 2010, sedangkan sisanya sebesar
Rp1.305.650,00 dibayarkan untuk jasa medis/paramedis oleh unit UGD untuk bulan Desember
2009.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Lebong agar menegur secara tertulis Direktur
RSUD dan Bendahara Penerimaan untuk menyetorkan seluruh PAD ke Kas Daerah dan
selanjutnya membuat ketetapan Bupati tentang pemberian jasa medis secara jelas dan
dianggarkan dalam APBD.
9
4. Pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD melebihi ketentuan sebesar
Rp12.852.000,00 dan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD melebihi ketentuan sebesar Rp71.400.000,00.
Anggaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2009 adalah sebesar Rp241.920.000,00 dan telah direalisasikan s.d 31 Desember
2009 sebesar Rp107.520.000,00 atau 44,44% dari anggaran. Sedangkan anggaran Tunjangan
Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran
2009 adalah sebesar Rp1.338.120.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp630.000.000,00
atau 47,08% dari anggaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan dan pembayaran BPO dan TKI Pimpinan dan
Anggota DPRD diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Pembayaran BPO Pimpinan DPRD bulan Januari dan Februari 2009 sebesar
Rp33.600.000,00, yang meliputi BPO Ketua DPRD sebesar Rp16.800.000,00 dan BPO
Wakil Ketua I dan II DPRD masing-masing sebesar Rp8.400.000,00. Dasar perhitungan
penetapan besarnya BPO tersebut adalah 4 kali uang representasi Ketua DPRD ditambah
2,5 kali jumlah representasi seluruh Wakil Ketua DPRD (sesuai SK Bupati Lebong no. 372
tahun 2007 tentang BPO Pimpinan DPRD Kab. Lebong TA 2008)
b. Pembayaran BPO Pimpinan DPRD bulan Maret s.d Desember 2009 sebesar
Rp73.920.000,00 yang meliputi BPO Ketua DPRD sebesar Rp33.600.000,00 dan BPO
Wakil Ketua I dan II DPRD masing-masing sebesar Rp40.320.000,00. Dasar perhitungan
penetapan besarnya BPO tersebut adalah 2 kali uang representasi Ketua DPRD ditambah
1,5 kali jumlah representasi seluruh Wakil Ketua DPRD (sesuai SK Bupati Lebong No. 139
tanggal 30 Maret 2009)
c. Pembayaran TKI Pimpinan dan Anggota DPRD bulan Januari dan Februari 2009 sebesar
Rp168.000.000,00. Dasar perhitungan penetapan besarnya TKI tersebut adalah 2 kali uang
representasi Ketua DPRD (sesuai SK Bupati Lebong no. 373 tahun 2007)
d. Pembayaran TKI Pimpinan dan Anggota DPRD bulan Maret s.d. Desember 2009 sebesar
Rp462.000.000,00. Dasar perhitungan penetapan besarnya TKI tersebut adalah 1 kali uang
representasi Ketua DPRD (sesuai SK Bupati Lebong no. 140 tanggal 30 Maret 2009)
Sesuai dengan Permendagri No.21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional, yakni:
a. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah
rendah, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi
Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil
Ketua DPRD, sedangkan pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa bagi daerah dengan
kemampuan keuangan daerah rendah, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
b. Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa penentuan kelompok keuangan daerah dihitung dengan
menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum
daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), ayat (2) yang menyatakan
10
bahwa pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi
Hasil dan Dana Alokasi Umum, dan ayat (3) yang menyatakan bahwa belanja PNSD terdiri
atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan
pajak penghasilan (PPh pasal 21).
c. Pasal 5 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa pengelompokan keuangan daerah untuk
kabupaten/kota, di bawah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada
kemampuan keuangan daerah rendah.
Berdasarkan kriteria tersebut, kemampuan keuangan Kabupaten Lebong tahun 2009 adalah
kurang dari Rp200.000.000.000,00 atau termasuk klasifikasi rendah sebagai berikut:
Kemampuan Daerah
PAD Rp 16.596.329.321,00
DBH Rp 37.365.211.348,00
DAU Rp 207.907.459.000,00
Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp 261.868.999.669,00
Belanja PNSD Rp 100.573.354.631,00
Kemampuan Keuangan Daerah Rp 161.295.645.038,00
Dengan kemampuan keuangan daerah yang masuk kategori rendah maka besarnya BPO yang
dapat dibayarkan seharusnya 2 kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1,5 kali jumlah
uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. Sedangkan untuk TKI yang dapat dibayarkan
adalah satu kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp2.100.000,00 per bulan.
Dengan demikian mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran BPO dan TKI selama bulan
Januari dan Februari 2009 sebesar Rp84.252.000,00 (setelah dikurangi pajak) yang meliputi
BPO sebesar Rp12.852.000,00 dan TKI sebesar Rp71.400.000,00 , dengan rincian sebagai
berikut:
Belanja Penerima Jumlah
dibayarkan (Rp)
Jumlah seharusnya dibayarkan
(Rp)
Kelebihan Pembayaran
(Bruto) (Rp)
Pajak (Rp)
Kelebihan Pembayaran
(Netto) (Rp)
BPO Ketua 16.800.000 8.400.000 8.400.000 1.260.000 7.140.000
Wakil Ketua I 8.400.000 5.040.000 3.360.000 504.000 2.856.000
Wakil Ketua II 8.400.000 5.040.000 3.360.000 504.000 2.856.000
Jumlah BPO 33.600.000 18.480.000 15.120.000 2.268.000 12.852.000
TKI Seluruh Anggota DPRD 168.000.000 84.000.000 84.000.000 12.600.000 71.400.000
Total 201.600.000 102.480.000 99.120.000 14.868.000 84.252.000
(Rincian nama penerima BPO dan TKI lihat Lampiran III.2)
Hal tersebut disebabkan karena:
a. Bupati terlambat dalam membuat dan menetapkan Keputusan Bupati No. 139 Tahun 2009
tanggal 30 Maret 2009 tentang BPO dan Keputusan Bupati No. 140 Tahun 2009 tanggal
30 Maret 2009 tentang TKI DPRD Kabupaten Lebong.
b. Sekretaris DPRD dan Bendahara Pengeluaran lalai tidak memperhitungkan kelebihan
pembayaran BPO dan TKI pada bulan-bulan berikutnya (Maret s.d. Desember 2009).
Atas kondisi tersebut, Sekretaris DPRD menyatakan bahwa kelebihan pembayaran tersebut
terjadi karena Keputusan Bupati No. 139 Tahun 2009 tentang BPO dan Keputusan Bupati No.
140 Tahun 2009 tentang TKI DPRD Kabupaten Lebong baru terbit tanggal 30 Maret 2009,
11
sehingga untuk pembayaran bulan Januari dan Februari masih mengacu dari SK yang lama,
yakni Keputusan Bupati Lebong no. 372 tahun 2007 tentang BPO Pimpinan DPRD Kab.
Lebong 2008 dan Keputusan Bupati Lebong no. 373 tahun 2007 tentang TKI DPRD Kab.
Lebong 2008.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Lebong agar memerintahkan Sekretaris DPRD
untuk menarik kelebihan pembayaran BPO dan TKI dari para anggota Dewan masing-masing
sebesar Rp12.852.000,00 dan Rp71.400.000,00 selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
5. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah Bupati dalam kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi luar daerah melebihi ketentuan sebesar Rp16.240.000,00.
Pada TA 2009 Pemerintah Kabupaten Lebong menganggarkan belanja perjalanan dinas luar
daerah untuk Bupati pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sebesar
Rp300.000.000,00 dan telah direalisasikan s.d 31 Desember 2009 sebesar Rp260.200.000,00
atau 86,73% dari anggaran.
Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah, menunjukkan bahwa terdapat pembayaran uang akomodasi dan uang
harian yang tidak mengacu Peraturan Bupati no. 01 tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, PNSD, dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2009
tersebut atau dibayarkan lebih tinggi, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar
Rp16.240.000,00. (Rincian lihat Lampiran III.3)
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar
daerah Bupati sebesar Rp16.240.000,00.
Kondisi tersebut disebabkan karena Sekretaris Daerah lalai dalam melaksanakan pengawasan
dan pengendalian terhadap Bendahara pengeluaran pembantu yaitu tidak memperhatikan tarif
standar sesuai Peraturan Bupati Lebong no. 01 tahun 2009 dalam merealisasikan pembayaran
biaya perjalanan dinas.
Atas hal tersebut, Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah menyatakan bahwa kelebiham
pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah Bupati dikarenakan akomodasi dan uang
harian dalam rincian perjalanan dinas Bupati tersebut dibayar secara lumpsum oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Lebong agar mengembalikan kelebihan
pembayaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 16.240.000,00.
6. Terjadi kelebihan pembayaran honorarium atas kegiatan operasional DPPKAD sebesar
Rp514.616.250,00
Anggaran Belanja Operasional pada belanja pegawai langsung DPPKAD Tahun Anggaran
2009 adalah sebesar Rp980.450.000,00 dan telah direalisasikan s.d 31 Desember 2009 sebesar
Rp924.700.000,00 atau 94,13% dari anggaran. Pemeriksaan atas bukti-bukti
pertanggungjawaban diketahui bahwa realisasi tersebut merupakan pelaksanaan 13 kegiatan
berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKAD selama dua s.d. lima belas hari
kerja. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut telah direalisasikan pembayaran honorarium kepada
pelaksana yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya pelaksanaan kegiatan.
12
Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa 8 dari 13
kegiatan tersebut senyatanya dilaksanakan hanya 1 hari. Dengan demikian terdapat kelebihan
pembayaran honor atas kegiatan-kegiatan tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar
Rp514.616.250,00. (rincian lihat lampiran III.4)
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 pasal 65 ayat (3) huruf b yang menyebutkan
bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya setelah menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran.
b. Peraturan Bupati Lebong No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong pasal 38 ayat (4), yakni pemberian
honorarium kepada penceramah/ narasumber dan moderator untuk kegiatan seminar,
lokakarya, sosialisasi atau sejenisnya disesuaikan antara materi dengan waktu yang tersedia.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium kegiatan operasional di
DPPKAD sebesar Rp514.616.250,00.
Kondisi tersebut disebabkan karena:
a. PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lalai dalam melakukan penghitungan dan
pembayaran honorarium yang melebihi lamanya pelaksanaan kegiatan.
b. PPK SKPD lalai dalam memverifikasi kebenaran materiil bukti-bukti pertanggungjawaban
pembayaran honorarium.
Atas kondisi tersebut Kepala DPPKAD menyatakan bahwa memang ada kelemahan dalam
penyusunan pertanggungjawaban khususnya dalam penanggalan karena mengacu pada tanggal
SP2D TU yang diajukan. Kelemahan tersebut akan dijadikan referensi dalam penyempurnaan
penyusunan pertanggungjawaban untuk kegiatan selanjutnya.
BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar :
a. Menegur PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah lalai dalam melakukan
penghitungan dan pembayaran honorarium yang melebihi lamanya pelaksanaan kegiatan
dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menarik kembali kelebihan
pembayaran honor dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp514.616.250,00.
b. Menegur PPK SKPD yang lalai dalam memverifikasi kebenaran materiil bukti-bukti
pertanggungjawaban pembayaran honorarium.
7. Realisasi Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan pada RSUD digunakan untuk tujuan
lain yang bukan peruntukannya sebesar Rp9.304.000,00
Anggaran Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan pada RSUD DPPKAD Tahun Anggaran
2009 adalah sebesar Rp100.000.000,00 dan telah direalisasikan s.d 31 Desember 2009 sebesar
Rp31.375.390,00 atau 31,38% dari anggaran.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan tersebut mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan
formal. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa terdapat
pengeluaran untuk biaya pendidikan magister administrasi rumah sakit atas nama Achmad
Octorudy sebagai Direktur RSUD Lebong sebesar Rp9.304.000,00 yang dibayarkan oleh
13
Bendahara Pengeluaran kepada dr. Achmad Octorudy pada tanggal 30 November 2009.
Pengeluaran ini telah dipertanggungjawabkan sebagai realisasi belanja kursus
singkat/pelatihan. Pengeluaran tersebut telah mendapat persetujuan untuk dibayarkan oleh
Direktur RSUD selaku pengguna anggaran.
Direktur RSUD Lebong telah memperoleh izin belajar dari Bupati Lebong sesuai Surat Izin
Belajar Nomor 890/1248/BKD/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dalam surat izin belajar tersebut
dinyatakan bahwa semua biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
Kondisi tersebut menyalahi Pasal 122 ayat (9) Permendagri 13 tahun 2006 menyebutkan
bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan
lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp9.304.000,00.
Hal tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran RSUD lalai dalam melakukan pembayaran
yang tidak sesuai tujuan peruntukannya dan Direktur RSUD sebagai Pengguna Anggaran
diduga telah menyalahgunakan kewenangannya yang menggunakan dana APBD untuk tujuan
yang bukan peruntukannya atau tujuan pribadi sebesar Rp9.304.000,00.
Atas kondisi ini, Direktur RSUD Lebong menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran
mengakui kurang teliti dalam memeriksa Surat Izin Bupati, sehingga bantuan biaya pendidikan
tersebut tetap dibayarkan.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Lebong agar :
a. Menegur Direktur RSUD dan Bendahara Pengeluaran atas kelalaiannya dalam
memerintahkan, menyetujui, dan melakukan pembayaran yang tidak sesai tujuan
peruntukannya.
b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran RSUD untuk menarik kembali kerugian daerah
sebesar Rp9.304.000,0000 dari Direktur RSUD kemudian menyetorkan ke Kas Daerah.
Fotocopy bukti setor disampaikan ke BPK RI.
8. Pembayaran Honorarium Tim Komite Intelijen Daerah Kantor Kesbangpol dan
pembayaran untuk rehabilitasi jembatan tidak dipotong pajak sebesar Rp32.637.894,55
Pada TA 2009, Pemerintah Kabupaten Lebong menganggarkan belanja honorarium panitia
pelaksana kegiatan komite intelijen daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat sebesar Rp247.800.000,00 dan telah direalisasikan s.d 31 Desember
2009 sebesar Rp247.800.000,00 atau 100% dari anggaran. Selain itu Pemerintah Kabupaten
Lebong juga menganggarkan belanja tidak terduga sebesar Rp700.000.000,00 dan telah
direalisasikan s.d 31 Desember 2009 sebesar Rp207.743.200,00 atau 29,68% dari anggaran.
Pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa terdapat realisasi belanja yang
tidak dipotong pajak sebagai berikut:
a. Honorarium Tim Komite Intelijen Daerah
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Tim Komite Intelijen Daerah yang dibayarkan
selama tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp219.000.000,00 Berdasarkan bukti
pembayaran diketahui bahwa pembayaran honorarium Komite Intelijen Daerah kepada
14
Bupati, Ketua DPRD, wakil ketua DPRD tidak dikenakan pajak sebesar Rp9.975.000,00
sebagai berikut:
Jabatan Jumlah Honor/
Bulan (Rp) PPh ps.21
(15%) Jumlah Bulan
Total (Rp)
Bupati (Ketua Pembina) 2.750.000,00 412.500,00 12 4.950.000,00
Ketua DPRD (Anggota Pembina) 1.750.000,00 262.500,00 12 3.150.000,00
Wakil Ketua I DPRD(Anggota Kominda) 1.250.000,00 187.500,00 5 937.500,00
Wakil Ketua II DPRD(Anggota Kominda) 1.250.000,00 187.500,00 5 937.500,00
TOTAL 9.975.000,00
b. Belanja Tidak Terduga
Realisasi belanja tidak terduga tahun anggaran 2009 merupakan pekerjaan rehabilitasi
jembatan Air Aman yang rusak karena banjir, yang dilaksanakan oleh CV. Elvira
berdasarkan kontrak nomor 824/58/620/JBT/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009. Pekerjaan telah
dinyatakan selesai 100% dan dibayar lunas berdasarkan SP2D no. SP2D LS/587/2009 tgl
16 September 2009.
Pemeriksaan menunjukkan bahwa pembayaran sebesar Rp207.743.200,00 tersebut belum
dikenakan pajak sebesar Rp22.662.894,55 yang terdiri dari PPN 10% atau sebesar
Rp18.885.745,45 dan PPh pasal 21, 15% atau sebesar Rp3.777.149,09
Kondisi di atas tidak sesuai dengan :
a. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) huruf a,
yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk
penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
b. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf b,
pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau
orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan.
c. PP No.51 Tahun 2008 jo. PP No.40 Tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan dari usaha
jasa konstruksi, tarif PPh jasa konstruksi adalah sebesar 2% (dua persen) untuk
pelaksanaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Dimana kriteria untuk
kualifikasi usaha kecil adalah nilai pengadaan kurang dari 1 milyar.
d. Undang-Undang 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPn BM pasal 7 bahwa tarif PPN untuk
jasa konstruksi (jasa kena pajak) adalah sebesar 10%.
Hal tersebut mengakibatkan terjadi kekurangan penerimaan pajak ke Kas Negara sebesar
Rp32.637.894,55 (Rp9.975.000,00 + Rp22.662.894,55)
15
Kondisi tersebut disebabkan oleh:
a. Bendahara Pengeluaran Kesbangpol dan DPPKAD lalai dalam melakukan potongan pajak
dan PPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pembayaran.
c. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi DPPKAD dan Kuasa BUD lalai dalam
menerbitkan SP2D LS kepada pihak ketiga.
Atas kondisi tersebut:
a. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyatakan bahwa
pihaknya mengakui bahwa terdapat honorarium Tim Komite Intelijen Daerah yang tidak
dipotong pajak. Hal ini dikarenakan PPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi
dokumen SPJ, sehingga terjadi kelalaian dalam melakukan potongan pajak atas honorarium
tersebut.
b. Kepala DPPKAD menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui bahwa pengeluaran
Belanja Tidak Terduga harus dipotong pajak (PPN maupun PPh), sehingga dalam
pelaksanaannya, Belanja Tidak Terduga tidak dipungut pajak. DPPKAD selanjutnya akan
berkonsultasi dengan Pihak Teknis Kegiatan, d.h.i Dinas Pekerjaan Umum untuk meminta
kepada rekanan agar segera membayar kewajiban pajaknya.
BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan DPPKAD untuk menarik
pajak yang belum dipotong masing-masing sebesar Rp9.975.000,00 dan Rp22.662.894,55
kemudian menyetorkan ke Kas Negara.
9. Terdapat kekurangan pekerjaan pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kantor perpustakaan dan arsip daerah senilai Rp35.737.100,00.
Pada Tahun Anggaran 2009, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah memperoleh alokasi
anggaran untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar
Rp104.025.00,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar
Rp103.775.000,00 atau 99,76% dari anggaran. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan tersebut dilaksanakan oleh CV. Agro Tani sesuai kontrak No.
073.C/SPK/PAD/VIII/2009 Tanggal 12 Agustus 2009, senilai Rp99.750.000,00. Jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus – 10 September 2009.
Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No
02/BA/PAD/2009 tanggal 10 September 2009.
Hasil pemeriksaan fisik tanggal 26 Mei 2010 diketahui bahwa jumlah buku yang diterima
adalah 154 jenis buku sebanyak 673 eksemplar. Sesuai dengan kontrak No.
073.C/SPK/PAD/VIII/2009 Tanggal 12 Agustus 2009, jumlah buku yang diadakan adalah 179
jenis buku sebanyak 938 eksemplar. Dengan demikian jumlah buku yang diterima kurang dari
jumlah buku sesuai kontrak dengan selisih 25 jenis buku sebanyak 265 eksemplar atau senilai
Rp35.737.100,00 (rincian dimuat dalam Lampiran III.5).
Hal tersebut disebabkan pengguna anggaran (Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah)
sebagai pejabat pembuat komitmen lalai tidak melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan
jumlah fisik buku dengan kontrak yang telah ditetapkan sebelum menandatangani berita acara
serah terima barang.
16
Atas kondisi tersebut Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyatakan bahwa
pihaknya masih berupaya untuk melengkapi kekurangan fisik pekerjaan sesuai dokumen
kontrak. Kekurangan volume buku tersebut dikarenakan Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah baru saja berpindah tempat, sehingga penempatan koleksi bahan pustaka masih tidak
beraturan serta tidak dipenuhinya volume pekerjaan oleh rekanan yakni, CV. Agro Tani. Atas
hal tersebut, pihak Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah akan berkonsultasi dan meminta
kekurangan buku tersebut pada CV. Agro Tani.
BPK RI merekomendasikan Bupati Lebong agar menegur secara tertulis Kepala Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah, PPTK, untuk lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan
pekerjaan dan melakukan pemeriksaan fisik sebelum penandatanganan berita acara serah
terima hasil pekerjaan. Selain itu meminta Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
untuk mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan yang belum dilaksanakan senilai
Rp35.737.100,00.
10. Pengadaan baterai charge laptop dan suku cadang kendaraan dinas roda empat di
Sekretariat Daerah sebesar Rp66.815.000,00 diragukan keterjadiannya
Pada TA 2009, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong memperoleh alokasi
anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp7.838.750.000,00 dengan realisasi sampai dengan
31 Desember 2009 sebesar Rp5.498.883.453,00 atau 70,15% dari anggaran. Dari jumlah
realisasi tersebut, diantaranya digunakan untuk pembelian baterai charge laptop sebesar
Rp18.525.000,00 dan untuk pembelian suku cadang kendaraan dinas roda empat sebesar
Rp70.470.000,00.
Hasil pemeriksaan menunjukkan pembelian baterai charge laptop sebesar Rp18.525.000,00
dan pembelian suku cadang kendaraan dinas roda empat sebesar Rp48.290.000,00 diduga fiktif
dan/atau diragukan keterjadiannya dengan kondisi sebagai berikut:
a. Pengadaan baterai laptop
Realisasi belanja sebesar Rp18.525.000,00 ini digunakan untuk pembelian 22 buah baterai
charge laptop untuk 8 bagian pada Sekretariat Daerah pada bulan Juli 2009, dengan rincian
sebagai berikut :
No. Nama Bagian Setda Jumlah Nilai (Rp)
1 Bagian Hukum 3 2.925.000,00
2 Bagian Ekonomi 2 1.950.000,00
3 Bagian Pemerintahan 2 1.950.000,00
4 Bagian Pembangunan 2 1.950.000,00
5 Bagian Kesra 2 1.950.000,00
6 Bagian Umum 4 3.900.000,00
7 Bagian Humas & Protokol 3 2.925.000,00
8 Bagian Umum/ Bendahara Pengeluaran 4 3.900.000,00
Jumlah 22 18.525.000,00
Pengadaan tersebut dilakukan secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat
Daerah kepada rekanan (Toko Tiga Bersaudara di Muara Aman) tanpa disertai dengan
dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja. Bukti-bukti pertanggungjawaban pembelian
barang tersebut hanya berupa nota/faktur pembelian dan kuitansi pembayaran tanpa
17
didukung bukti surat setoran pajak. Menurut penjelasan Bendahara Pengeluaran, seluruh
jumlah baterai charge laptop yang diadakan telah didistribusikan ke masing-masing bagian
di lingkungan Sekretariat Daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan keberadaan baterai charge laptop pada
masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. Jumlah laptop yang dimiliki oleh
seluruh bagian adalah sebanyak 15 buah dan tidak ditemukan baterai charge laptop
cadangan, tetapi hanya baterai charge asli/bawaan pada saat pembelian. Hasil konfirmasi
terhadap rekanan, yakni toko Tiga Bersaudara diketahui bahwa rekanan yang bersangkutan
tidak melakukan penjualan baterai charge laptop kepada bendahara pengeluaran Sekretariat
Daerah
b. Pengadaan suku cadang kendaraan roda empat yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp70.470.000,00 pada bulan November 2009 dengan
rincian sebagai berikut :
No. Kendaraan Uraian Satuan Vol Harga (Rp) Jumlah
Harga (Rp)
1 BD1009HY (Ketua PKK) Sarung Jok Set 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Lampu Stop Set 1 1.750.000,00 1.750.000,00
Kap Mesin Pc 1 1.750.000,00 1.750.000,00
Spion Set 1 1.400.000,00 1.400.000,00
Sarung Jok Tengah Set 1 400.000,00 400.000,00
Angin-angin AC Set 1 500.000,00 500.000,00
Timing Pc 1 450.000,00 450.000,00
Kaher Roda Set 1 500.000,00 500.000,00
Sepatu Set 1 650.000,00 650.000,00
Manipul Pc 1 750.000,00 750.000,00
Jumlah 9.650.000,00 9.650.000,00
2 BD29H (Asisten III) Spion Set 2 2.750.000,00 5.500.000,00
BD10H (Asisten II) Sarung Jok Set 2 1.500.000,00 3.000.000,00
Kondesor AC Set 2 1.500.000,00 3.000.000,00
Fender Set 2 500.000,00 1.000.000,00
Kipas Radiator Set 2 450.000,00 900.000,00
Dinamo Wiper Set 2 750.000,00 1.500.000,00
Stabilizer Ayun Set 2 300.000,00 600.000,00
Karpet Set 2 500.000,00 1.000.000,00
Jumlah 8.250.000,00 16.500.000,00
3 BD1058HY (Ketua Dharma Wanita) Roof 63111-Blozo Set 8 1.500.000,00 12.000.000,00
BD34H (Kabag Humas & Protokol) Lampu Stop Set 8 1.500.000,00 12.000.000,00
BD42H (Kabag Pembangunan) Sentral Log Set 8 450.000,00 3.600.000,00
BD39H (Kabag Hukum) Remot Raiton Set 8 300.000,00 2.400.000,00
BD38H (Kabag Pemerintahan) Saklar Lampu Set 8 750.000,00 6.000.000,00
BD44H (Kabag Perlengkapan) Lis Wafer Belakang Set 8 250.000,00 2.000.000,00
BD31H (Kabag Umum) Tangga Set 8 750.000,00 6.000.000,00
BD30H (Kabag Kesra) Kanebo Set 8 40.000,00 320.000,00
Jumlah 5.540.000,00 44.320.000,00
JumlahTotal 70.470.000,00
Hasil pemeriksaan fisik barang menunjukkan bahwa beberapa jenis suku cadang kendaraan
dinas roda empat tidak ditemukan keberadaan fisiknya minimal sebesar Rp48.290.000,00
dengan rincian sebagai berikut :
18
No. Kendaraan Uraian Satuan Vol Harga (Rp) Jumlah Harga
(Rp)
1 BD29H (Asisten III) Spion Set 1 2.750.000,00 2.750.000,00
SarungJok Set 1 1.500.000,00 1.500.000,00
StabilizerAyun Set 1 300.000,00 300.000,00
2 BD34H (Kabag Humas &Protokol) Roof 63111-Blozo Set 5 1.500.000,00 7.500.000,00
BD42H (Kabag Pembangunan) Lampu Stop Set 5 1.500.000,00 7.500.000,00
BD38H (Kabag Pemerintahan) Sentral Log Set 5 450.000,00 2.250.000,00
BD31H (Kabag Umum) Remot Raiton Set 5 300.000,00 1.500.000,00
BD30H (Kabag Kesra) Saklar Lampu Set 5 750.000,00 3.750.000,00
Lis Wafer Belakang Set 5 250.000,00 1.250.000,00
Tangga Set 5 750.000,00 3.750.000,00
Kanebo Set 5 40.000,00 200.000,00
3 BD1058HY (Ketua Dharma Wanita) Roof 63111-Blozo Set 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Lampu Stop Set 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Sentral Log Set 1 450.000,00 450.000,00
Remot Raiton Set 1 300.000,00 300.000,00
Saklar Lampu Set 1 750.000,00 750.000,00
Lis Wafer Belakang Set 1 250.000,00 250.000,00
Tangga Set 1 750.000,00 750.000,00
4 BD44H (Kabag Perlengkapan) Roof 63111-Blozo Set 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Lampu Stop Set 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Sentral Log Set 1 450.000,00 450.000,00
Remot Raiton Set 1 300.000,00 300.000,00
Saklar Lampu Set 1 750.000,00 750.000,00
Tangga Set 1 750.000,00 750.000,00
5 BD 39 H (Kabag Hukum)
Roof 63111-Blozo Set 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Lampu Stop Set 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Sentral Log Set 1 450.000,00 450.000,00
Remot Raiton Set 1 300.000,00 300.000,00
Saklar Lampu Set 1 750.000,00 750.000,00
Tangga Set 1 750.000,00 750.000,00
Kanebo Set 1 40.000,00 40.000,00
Jumlah Total 48.290.000,00
Hal tersebut menyalahi :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pasal 132 dan Pasal 221, yang pada intinya menyatakan:
1) Bukti pengeluaran harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud;
2) Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK
SKPD berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian daerah minimal sebesar
Rp66.815.000,00.
19
Kondisi tersebut disebabkan karena:
a. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah diduga dengan sengaja telah memanipulasi
bukti-bukti pengeluaran yang transaksi senyatanya tidak terjadi untuk kepentingan atau
keuntungan pribadi.
b. PPK Sekretariat Daerah lalai dalam memverifikasi kebenaran material bukti-bukti
pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.
c. Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran lalai dalam melaksanakan pengawasan atas
pelaksanaan anggaran.
Atas kondisi tersebut Sekretaris Daerah menyatakan bahwa pengadaan baterai charge laptop
dan suku cadang kendaraan dinas roda 4 telah benar-benar dilaksanakan. Hanya saja, untuk
baterai charge laptop masih belum digunakan karena merupakan baterai cadangan apabila
diperlukan. Sedangkan untuk suku cadang kendaraan dinas roda 4, kekurangan administrasi
akan segera dilengkapi.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Lebong agar:
a. Melakukan upaya hukum atas dugaan manipulasi bukti-bukti pengeluaran yang transaksi
senyatanya tidak terjadi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan mengupayakan
pengembalian kerugian daerah sebesar Rp66.815.000,00 ke Kas Daerah.
b. Menegur secara tertulis PPK Sekretariat Daerah dan Sekretaris Daerah untuk lebih cermat
dalam memverifikasi kebenaran materiil bukti-bukti pengeluaran dan teliti dalam
mengawasi pelaksanaan belanja dan pertanggungjawabannya.
11. Penggunaan alat angkutan darat bermotor yang pengadaannya bersumber dari Dana
Alokasi Khusus tidak sesuai dengan peruntukannya
Pada TA 2009, Pemerintah Kabupaten Lebong mengalokasikan anggaran belanja modal pada
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Perhubungan sebesar Rp2.235.250.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp1.913.138.000,00 (85,59%). Dari jumlah realisasi belanja tersebut diantaranya
sebesar Rp1.574.000.000,00 bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan
Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal (DAK SPP-DT) dan digunakan untuk pengadaan
kendaraan alat-alat angkutan bermotor.
Pengadaan kendaraan alat-alat angkutan bermotor tersebut dilaksanakan oleh PT. Lautan
Berlian Utama Motor sesuai Surat Perjanjian Kerja nomor 810/635/SPK-
DAK/Parbudhub/2009 tanggal 24 November 2009 senilai Rp1.574.000.000,00, dengan rincian
sebagai berikut:
No Uraian Spesifikasi Jml Jumlah Harga (Rp)
1 Kendaraan Truck 6 Ban FE Truck 136 PS + Perlengkapan 2 458.000.000,00
2 Pick-Up 4 WD Double Gardan Strada Triton GLX Single Cabin 4 925.960.000,00
PPn 10 % 143.096.000,00
Jumlah 1.574.000.000,00
Pemeriksaan fisik barang menunjukkan bahwa terdapat satu unit Strada Triton GLX Single
Cabin bernomor polisi BD-9020-HY ternyata digunakan sebagai kendaraan operasional
Satpol-PP yang tidak sesuai peruntukannya. Kendaraan tersebut telah diberi identitas Satpol-
20
PP. Selain itu, Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Perhubungan belum menunjuk Kantor
Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk
oleh pemerintah untuk mengoperasionalisasikan dan melakukan pemeliharaan kendaraan
tersebut.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 4/PER/M-
PDT/II/2009 pada intinya menyatakan bahwa alat-alat angkutan bermotor yang bersumber
dari DAK tersebut diperuntukkan bagi moda transportasi darat, rawa/sungai, dan kepulauan
untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan-kawasan produksi di
daerah tertinggal yang kemudian dalam hal operasionalisasi dan pemeliharaannya diserahkan
kepada Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat
yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
Hal tersebut mengakibatkan penggunaan alat-alat angkutan bermotor yang bersumber dari
DAK tidak tepat sasaran dan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan tujuan dari program
DAK yang telah ditetapkan.
Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Perhubungan lalai dalam
mengalokasikan penggunaan kendaraan yang dibiayai DAK TA 2009.
Atas kondisi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Perhubungan menyatakan
bahwa mobil Strada Triton GLX Single Cabin bernomor polisi BD 9020 HY digunakan
sebagai operasional Satpol PP dan belum diserahkan ke pihak kecamatan karena penggunaan
mobil oleh Satpol PP hanya bersifat pinjaman sementara sambil menunggu proses penyerahan
kepada pihak kecamatan.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Lebong agar menegur secara tertulis Kepala Dinas
Pariwisata, Seni Budaya, dan Perhubungan untuk menarik kembali kendaraan yang digunakan
oleh Satpol PP kemudian diserahkan ke kecamatan yang berhak mendapatkan alokasi tersebut.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2006 S.D 2008
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5
I LHP Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Lebong Nomor
164.a.1/S/XIV/.2/07/2007
tanggal 23 Juli 2007
1. Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak wajar
sebesar
Rp383.950.000,00.
Bupati Lebong agar memerintahkan
Sekretaris DPRD untuk menarik
pembayaran Tunjangan Perumahan
yang tidak wajar sebesar
Rp383.950.000,00 yang telah diterima
oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan
menyetorkannya ke Kas Daerah.
Ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas Daerah
sebesar Rp136.611.000,00 sehingga masih terdapat
sisa sebesar Rp247.339.000,00 yang belum disetor
ke Kas Daerah.
BS
2. Realisasi Asuransi
Kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRD
belum dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21
sebesar
Rp22.200.000,00
Bupati Lebong agar:
a. Menegur Sekretaris DPRD
Kabupaten Lebong atas
kelalaiannya, tidak melakukan
pengawasan secara optimal atas
pengelolaan APBD.
b. Memerintahkan Sekretaris DPRD
untuk menegur Pemegang Kas
atas kelalaiannya dan
memerintahkan Pemegang Kas
untuk memotong dan
menyetorkan pajak yang masih
terhutang sebesar
Rp22.200.000,00 ke Kas Negara.
a. Belum ada tindak lanjut
b. Belum ada tindak lanjut
BD
BD
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
3. Biaya perjalanan dinas
DPRD, Kepala Daerah,
dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
menyalahi ketentuan
sebesar
Rp878.780.000,00.
Bupati Lebong agar:
a. Menegur secara tertulis Sekretaris
DPRD, Sekretaris Daerah dan
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah serta para
pemegang kas supaya
mempedomani ketentuan yang
berlaku.
b. Memerintahkan Sekretaris DPRD
dan Sekretaris Daerah untuk
menarik kelebihan pembayaran
perjalanan dinas ganda dan tidak
sesuai ketentuan sebesar
Rp878.780.000,00 dan
menyetorkannya ke Kas Daerah.
a. Belum ada tindak lanjut
b. Ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas Daerah
sebesar Rp190.103.500,00 sehingga masih
terdapat sisa sebesar Rp688.676.500,00 yang
belum disetor ke Kas Daerah.
BD
BS
4. Biaya operasional
untuk para pejabat di
lingkungan Sekretariat
Daerah tidak sesuai
ketentuan sebesar
Rp127.200.000,00.
Bupati Lebong agar:
a. Menegur secara tertulis Sekretaris
Daerah, Kepala Bagian Keuangan,
Kepala Sub Bagian Verifikasi dan
pemegang kas Sekretariat Daerah
atas kelalaiannya menyetujui
pembayaran yang tidak mentaati
ketentuan.
b. Memerintahkan Sekretaris Daerah
untuk menarik pembayaran Biaya
Operasional yang diterima tunai
sebesar Rp127.200.000,00 dan
menyetorkannya ke Kas Daerah.
a. Belum ada tindak lanjut
b. Ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas
Daerah sebesar Rp88.950.000,00, sehingga
masih terdapat sisa sebesar Rp38.250.000,00
yang belum disetor ke Kas Daerah.
BD
BS
5. Realisasi belanja pada
Dinas Pendidikan
Nasional dan Olah
Raga serta Kantor
Perindustrian dan
Bupati Lebong agar:
c. Memerintahkan kepada Kepala
Bagian Keuangan berdasarkan
hasil pemeriksaan Bawasda
mengesahkan pertanggungjawaban
c. Ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas
Daerah sebesar Rp1.000.000,00 sehingga
masih terdapat sisa sebesar Rp573.453.766,00.
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status Perdagangan Tahun
2006 tidak disahkan
sebesar
Rp574.453.766,00.
yang telah memenuhi persyaratan
dan/atau menyetorkan kembali ke
Kas Daerah pengeluaran yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan
sebesar Rp574.453.766,00.
6. Kemahalan harga atas
pengadaan komputer
sebesar
Rp250.450.500,00 dan
tidak sesuai kontrak
Rp570.250.000,00.
Bupati Lebong agar:
c. Mengganti barang yang tidak
sesuai spesifikasi dengan barang
minimal sesuai dengan spesifikasi
dalam kontrak sebesar
Rp570.250.000,00.
d. Mempertanggungjawabkan
kemahalan harga sebesar
Rp250.450.000,00 dan
menyetorkannya ke Kas Daerah.
c. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/392/BWD/2007 dan
No.900/324/B.6/2007 tanggal 26 Oktober
2007, namun belum ada bukti penggantian
d. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/392/BWD/2007 dan
No.900/324/B.6/2007 tanggal 26 Oktober
2007, namun belum terdapat pengembalian
dan penyetoran ke Kas Daerah.
BS
BS
7. Realisasi belanja
kegiatan promosi
daerah tidak sesuai
ketentuan sebesar
Rp44.500.000,00.
Bupati Lebong agar:
c. Memerintahkan pembantu
pemegang kas Bagian Ekonomi
dan Pembangunan untuk
mempertanggungjawabkan
pengeluaran sebesar
Rp44.500.000,00
c. Ditindaklanjuti dengan dengan Surat Bupati
Lebong No.700/392 & 321/BWD/2007
tanggal 26 Oktober 2007 dan masalah ini
sudah diproses oleh Kejari Tubei, namun
belum ada pertanggungjawaban.
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
8. Pemotongan Pajak
Penghasilan atas
pendapatan jasa giro
menyalahi ketentuan
sebesar
Rp309.913.316,00.
Bupati Lebong agar memerintahkan
secara tertulis kepada PT Bank
Pembangunan Daerah Bengkulu
supaya jasa giro yang dipotong sebesar
Rp309.913.316,00 disetorkan kembali
ke Kas Daerah.
Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/381/BWD/2007 tanggal 26 Oktober, serta
balasan dari Bank BPD No.467/AK.01.01.CP.7
tanggal 1 Nopember 2007, namun belum terdapat
pengembalian dan penyetoran ke Kas Daerah.
BS
9. Realisasi insentif
Pendapatan Asli
Daerah serta insentif
PBB Anggaran 2006
melebihi ketentuan
yang berlaku masing-
masing sebesar
Rp35.403.799,00 dan
sebesar
Rp39.813.447,00.
Bupati Lebong agar:
a. Merevisi Surat Keputusan Bupati
mengenai biaya insentif
Pendapatan Asli Daerah dengan
mengacu pada ketentuan yang
berlaku.
a. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
Surat Bupati Lebong No.700/374/BWD/2007
tanggal 26 Oktober 2007, serta balasan dari
Kepala Dispenda No.970/343/DPD.1/2007,
namun belum ada revisi atas Surat Keputusan
Bupati tersebut.
BS
10. Biaya langsung non
personil diragukan
keabsahannya sebesar
Rp386.923.000,00.
Bupati Lebong agar menegur secara
tertulis:
c. Pemegang kas Sekretariat Daerah,
pemegang kas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, pemegang
kas Dinas Pertambangan dan
Energi, dan pemegang kas
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lebong
supaya meminta bukti pendukung
yang sah sebesar
Rp386.923.000,00 atas kegiatan
yang dilakukan oleh konsultan dan
jika tidak bisa melengkapi agar
disetor ke Kas Daerah.
c. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/392, 371, dan 369/BWD/2007, serta
surat balasan dari Bappeda No.050/459 &
469/BAPPEDA/2007 tanggal 29 Oktober 2007,
namun belum melengkapi bukti pendukung atau
menyetorkannya ke Kas Daerah.
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
11. Terdapat belanja modal
jaringan listrik tidak
sesuai ketentuan
sebesar
Rp25.000.000,00.
Bupati Lebong agar:
c. Memerintahkan rekanan untuk
mengembalikan biaya lain-lain
sebesar Rp25.000.000,00 dan
menyetorkannya ke Kas Daerah.
c. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/392/BWD/2007 tanggal 26 Oktober
2007, namun rekanan belum menyetorkan ke
Kas Daerah.
BS
12. Pelaksanaan beberapa
pekerjaan pada Dinas
Pekerjaan Umum tidak
sesuai kontrak sebesar
Rp178.285.895,27.
Bupati Lebong agar:
c. Memerintahkan kontraktor PT
Tirta Karya Sakti PT Putra Batu
Bandung mengganti pekerjaan
kaca setebal 5mm masing-masing
senilai Rp9.472.122,00 dan
Rp11.896.560,00 dan 9
kontraktor mengembalikan
kelebihan pembayaran atas
kekurangan fisik sebesar
Rp156.917.213,27 ke Kas
Daerah.
c. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/370/BWD/2007 tanggal 26 Oktober
2007, dan telah disetor ke Kas Daerah sebesar
Rp4.002.175,03, sehingga terdapat sisa yang
belum disetor sebesar Rp174.283.720,24.
BS
13. Keterlambatan
penyelesaian kegiatan
pembangunan jalan dan
gedung belum
dikenakan denda
sebesar
Rp594.914.632,00.
Bupati Lebong agar menegur secara
tertulis:
a. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, dan Kepala
Dinas Kesehatan selaku pengguna
anggaran atas pelaksanaan
kegiatan di satuan kerja yang
dipimpinnya agar untuk tidak
mentolerir keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan dan untuk
menagih denda keterlambatan
sebesar Rp594.914.632,00.
a. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/392/BWD/2007,
No.700/370/BWD/2007, dan
No.700/375/BWD/2007 tanggal 26 Oktober
2007, dan telah disetor ke Kas Daerah sebesar
Rp12.059.195,00 sehingga masih terdapat sisa
yang belum disetor sebesar Rp582.855.437,00.
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
II LHP Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Lebong Nomor
250.a.2/S/XVIII.PLG/07/
2008 tanggal 17 Juli 2008
2. Kelebihan pembayaran
Tunjangan Komunikasi
Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabu-
paten Lebong sebesar
Rp414.120.000,00.
Bupati Lebong agar:
c. Memerintahkan Sekretaris DPRD
menagih kembali kelebihan
pemberian Tunjangan
Komunikasi Intensif pada
Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Lebong sebesar
Rp414.120.000,00 dan
menyetorkannya ke Kas Daerah.
c. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/639/INS/XII/2009 tanggal 10
Desember 2009, dan telah disetor ke Kas
Daerah sebesar Rp177.974.500,00 Sehingga
masih terdapat sisa sebesar
Rp236.145.500,00 yang harus disetor ke Kas
Daerah.
BS
3. Pencairan Belanja
Penunjang Operasional
(BPO) Pimpinan DPRD
menyalahi ketentuan
serta terdapat kelebihan
pembayaran sebesar
Rp50.715.000,00.
Bupati Lebong agar:
a. Merevisi SK Bupati Lebong
tentang pemberian dana BPO bagi
Pimpinan DPRD agar disesuaikan
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Memerintahkan Sekretaris DPRD
untuk menarik kelebihan
pembayaran BPO Pimpinan
DPRD sebesar Rp50.715.000,00
dan menyetorkan ke Kas Daerah.
a. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/640/INS/XII/2008 tanggal 10
Desember 2008, namun SK Bupati belum
direvisi.
c. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/642/INS/XII/2008 tanggal 10
Desember 2008, namun kelebihan pembayaran
BPO belum ditarik dan disetor ke Kas Daerah.
BS
BS
4. Kelebihan pembayaran
atas biaya penginapan
pada perjalanan dinas
di lingkungan
Sekretariat DPRD
sebesar
Rp151.350.000,00.
Bupati Lebong agar:
b. Memerintahkan Sekretaris DPRD
untuk menarik kembali kelebihan
pembayaran atas biaya
penginapan pada perjalanan dinas
dari Anggota DPRD dan
pegawai/pejabat di lingkungan
Sekretariat DPRD sebesar
Rp151.350.000,00 dan
menyetorkan kembali ke Kas
Daerah.
b. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/645/INS/XII/2008 tanggal 10
Desember 2008, dan telah disetor ke Kas
Daerah sebesar Rp22.200.000,00 sehingga
masih terdapat sisa sebesar Rp129.150.000,00
yang harus disetor ke Kas Daerah.
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
5. Biaya perjalanan dinas
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
melebihi ketentuan
sebesar
Rp157.750.000,00.
Bupati Lebong agar:
c. Memerintahkan Sekretaris Daerah
untuk menarik kelebihan
pembayaran atas biaya perjalanan
dinas dari Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebesar
Rp157.750.000,00 dan
menyetorkan kembali ke Kas
Daerah.
c. Ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas
Daerah sebesar Rp49.800.000,00 sehingga
masih terdapat sisa sebesar Rp107.950.000,00
BS
9. Ketinggian harga atas
kegiatan pengadaan
pakaian dinas dan
perlengkapannya
sebesar
Rp96.800.000,00.
Bupati Lebong agar:
b. Memerintahkan PPTK untuk
menyetorkan kelebihan
pembayaran pengadaan baju
LINMAS sebesar
Rp96.800.000,00.
b. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/656/INS/XII/2008 tanggal 10
Desember 2008, dan telah disetor ke Kas
Daerah sebesar Rp6.000.000,00 sehingga
masih terdapat sisa sebesar Rp90.800.000,00
yang harus disetor ke Kas Daerah
BS
10. Denda keterlambatan
belum dikenakan dan
terdapat pembayaran
ganda atas kegiatan
inventarisasi dan
sertifikasi lahan milik
Pemerintah Kabupaten
Lebong sebesar
Rp77.653.255,00.
Bupati Lebong agar:
b. Memerintahkan Kepala Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebong menagih
kembali pembayaran ganda
sebesar Rp68.532.700,00 denda
keterlambatan sebesar
Rp9.120.555,00 serta
menyetorkan ke Kas Daerah.
b. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Lebong
No.700/660/INS/XII/2008 tanggal 10
Desember 2008, namun pembayaran ganda
dan denda keterlambatan belum ditagih dan
disetor ke Kas Daerah.
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
11. Ketinggian harga atas
pekerjaan kuda-kuda
baja ringan dan rangka
atap sebesar
Rp18.069.400,00.
Bupati Lebong agar:
c. Memerintahkan PPTK untuk
menyetorkan ketinggian atas
kontrak pekerjaan sebesar
Rp18.069.400,00 ke Kas Daerah.
c. Ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas
Daerah sebesar Rp8.359.000,00 sehingga
masih ada kekurangan sebesar
Rp9.710.400,00.
BS
12. Pelaksanaan pekerjaan
tidak sesuai kontrak
sebesar
Rp137.679.883,81.
Bupati Lebong agar:
c. Memerintahkan PPTK menarik
kembali kelebihan pembayaran
atas kegiatan peningkatan jalan
dan pembangunan gedung kantor
bupati dan DPRD sebesar
Rp137.679.883,81 dan
menyetorkan ke Kas Daerah.
c. Ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas
Daerah sebesar Rp2.500.000,00 sehingga
masih ada kekurangan sebesar
Rp135.179.883,81.
BS
III LHP Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Lebong Nomor
06/LK/XVIII.BKL/06/20
09 tanggal 8 Juni 2009
1. Pencairan Belanja
Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD
melebihi ketentuan
sebesar
Rp77.112.000,00
Bupati Lebong agar:
c. Memerintahkan Sekretaris DPRD
untuk menarik kembali kelebihan
pembayaran BPO Pimpinan DPRD
sebesar Rp77.112.000,00 dan
selanjutnya disetorkan ke Kas
Daerah.
Surat Bupati no 700/429/INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 memerintahkan Sekretaris DPRD
untuk menarik kembali kelebihan pembayaran
BPO Pimpinan DPRD sebesar Rp77.112.000,00
dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah. Telah
disetor ke Kas Daerah sebesar Rp4.492.500,00
Sehingga masih terdapat sisa sebesar
Rp72.619.500,00
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
2. Pembayaran Tunjangan
Komunikasi Intensif
Pimpinan dan Anggota
DPRD Melebihi
Ketentuan Sebesar
Rp415.905.000,00
Bupati Lebong agar:
a. Mencabut Keputusan Bupati
No.373 Tahun 2008 tentang TKI
DPRD Kabupaten Lebong,
Surat Bupati no 700/430/INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 memerintahkan Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah untuk meninjau ulang
keputusan Bupati Lebong no 737 Tahun 2008
tentang TKI DPRD Kabupaten Lebong.
Belum ada hasil peninjauan ulang dan pencabutan
atas Keputusan Bupati No.373 Tahun 2008.
BS
c. Memerintahkan Sekretaris DPRD
untuk menarik kembali kelebihan
pembayaran TKI sebesar
Rp415.905.000,00.
Surat Bupati no 700/434/INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 memerintahkan Sekretaris DPRD
menarik kelebihan pembayaran TKI DPRD sebesar
Rp415.905.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah
sebesar Rp2.000.000,00 Sehingga masih terdapat
sisa sebesar Rp413.905.000,00 yang harus disetor
ke Kas Daerah.
BS
3. Pengadaan tanah senilai
Rp6.409.300.000,00
tidak sesuai ketentuan,
sehing-ga
menimbulkan kema-
halan harga,
kekurangan
pemungutan pajak
sebesar
Rp18.250.000,00, dan
melebihi anggaran
sebe-sar pengeluaran
tidak da-pat
dipertanggung-
jawabkan sebesar
Rp127.300.000,00,
Bupati Lebong agar:
b. Meminta pertanggungjawaban
Kepala Bagian Pemerintahan atas
dugaan markup yang telah
menimbulkan kerugian daerah dan
menginstruksikan Inspektur
Pemkab Lebong untuk meneliti
ulang kewajaran harga tanah dan
hasilnya disampaikan ke BPK RI.
Surat Bupati no 700/437/INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 berisi perintah kepada Kabag
Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk
mempertanggungjawabkan atas dugaan markup
yang telah menimbulkan kerugian daerah, menarik
kembali kekurangan pembayaran pajak sebesar
Rp18.250.000,00, honor tim penilai tanah sebesar
honor Tim Penilai Tanah sebesar Rp11.400.000,00
dan meminta pertanggungjawaban kelebihan
penggunaan anggaran sebesar Rp73.880.000,00.
Bupati Lebong belum menginstruksikan Inspektur
Pemkab Lebong untuk meneliti ulang kewajaran
harga tanah dan hasilnya disampaikan ke BPK RI.
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status c. Menarik kembali kekurangan
pembayaran pajak sebesar
Rp18.250.000,00 dan untuk
selanjutnya disetorkan ke Kas
Negara, menarik kembali
pembayaran honor Tim Penilai
Tanah sebesar Rp11.400.000,00
dan meminta pertanggungjawaban
kelebihan penggunaan anggaran
sebesar Rp73.880.000,00.
Surat Bupati no 700/437/INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 berisi perintah kepada Kabag
Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk
mempertanggungjawabkan atas dugaan markup
yang telah menimbulkan kerugian daerah, menarik
kembali kekurangan pembayaran pajak sebesar
Rp18.250.000,00, honor tim penilai tanah sebesar
honor Tim Penilai Tanah sebesar Rp11.400.000,00
dan meminta pertanggungjawaban kelebihan
penggunaan anggaran sebesar Rp73.880.000,00.
Belum ada pengembalian ke Kas Daerah
BS
4. Terjadi kelebihan
pembayaran sebesar
Rp373.641.181,00 pada
kontrak pekerjaan jalan
di Dinas Pekerjaan
Umum
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar:
a. Mengenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku kepada
Pengguna Anggaran dan PPTK
atas kelalaiannya sehingga
menimbulkan kerugian daerah
sebesar Rp286.227.406,00
(Rp373.641.181,00 -
Rp87.413.775,00).
Belum ada tindak lanjut
BD
c. Meminta pertanggungjawaban
Pengguna Anggaran agar
mengembalikan kelebihan
pembayaran sebesar
Rp286.227.406,00 ke Kas Daerah
Belum ada tindak lanjut BD
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
5. Volume beberapa hasil
pekerjaan di
lingkungan Pemkab
Lebong kurang dari
kontrak sebesar
Rp900.803.553,92
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar:
a. Meminta pertanggungjawaban
Kepala Dinas Parbudhub dan
Kepala Dinas PU atas
kelalaiannya, sehingga
menimbulkan kerugian keuangan
daerah sebesar Rp900.803.553,92
untuk selanjutnya mengembalikan
kerugian tersebut ke Kas Daerah.
Surat Bupati no 700/439, 440/INS/X/2009 tanggal
26 Oktober 2009 berisi perintah kepada Kepala
Dinas PU dan Kepala Dinas Parbudhub untuk
mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat
pekerjaan kurang dari kontrak. Belum ada
pengembalian ke Kas Daerah.
BS
6. Jaminan pelaksanaan
sebesar
Rp859.070.140,00 atas
pemutusan beberapa
kontrak pekerjaan di
lingkungan Pemkab
Lebong tidak dicairkan
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar memberi teguran tertulis kepada
Kepala Dinas terkait dan
menginstruksikan untuk mencairkan
jaminan pelaksanaan sebesar
Rp859.070.140,00 pada PT Bank
Bengkulu. Dalam hal PT Bank
Bengkulu menolak pencairan jaminan
pelaksanaan supaya diambil langkah-
langkah hukum dan dipertimbangkan
kembali keikutsertaan penyedia barang
dan jasa yang menggunakan jaminan
pelaksanaan PT Bank Bengkulu
Surat Bupati no 700/443 s.d. 448/INS/X/2009
tanggal 26 Oktober 2009 berupa teguran tertulis
kepada Kepala Dinas ybs karena tidak mencairkan
jaminan pelaksanaan atas pemutusan beberapa
kontrak dan diinstruksikan untuk mencairkan
jaminan pelaksanaan pada PT Bank Bengkulu.
Dalam hal PT Bank Bengkulu menolak pencairan
jaminan pelaksanaan supaya diambil langkah-
langkah hukum dan dipertimbangkan kembali
keikutsertaan penyedia barang dan jasa yang
menggunakan jaminan pelaksanaan PT Bank
Bengkulu.
Belum ada hasil pencairan jaminan pelaksanaan
pada PT Bank Bengkulu.
BS
7. Pemerintah Kabupaten
Lebong kurang
memotong Pajak
Penghasilan Jasa
Konstruksi sebesar
Rp87.695.097,00
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar:
b. Menarik kembali kekurangan
pembayaran pajak Jasa Konstruksi
dari penyedia barang dan jasa
sebesar Rp87.695.097,00 dan
menyetorkannya ke Kas Negara
Surat Bupati no 700/450 /INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 berupa perintah kpd Kabid
Perbendaharaan dan Verifikasi untuk menarik
kembali kekurangan pembayaran PPh Jasa
Konstruksi dari penyedia barang dan jasa sebesar
Rp87.695.097,00 dan menyetorkannya ke Kas
Negara. Belum ada penyetoran ke Kas Negara.
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
8. Pengadaan 500.000
batang bibit karet
mengalami
keterlambatan dan tidak
dikenakan denda
sebesar
Rp60.830.000,00
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar menegur Pengguna Anggaran dan
PPTK pada Dinas Hutbun, atas
keterlambatan penerimaan barang,
selanjutnya memerintahkan untuk
menarik denda keterlambatan sebesar
Rp60.830.000,00.
Surat Bupati no 700/451 /INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 berupa teguran tertulis kepada
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas
keterlambatan penerimaan barang.
Surat Bupati no 700/452/INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan untuk memberikan teguran kepada
PPTK dan menarik denda keterlambatan sebesar
Rp60.830.000,00 dan menyetorkannya ke Kas
Daerah. Belum ada penyetoran ke Kas Daerah
BS
9. Pengadaan 10 ekor sapi
perah sebesar
Rp98.450.000,00
belum diterima
barangnya atau fiktif
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar:
b. Memberi sanksi yang tegas kepada
Pengguna Anggaran dan PPTK Sapi
Perah pada Dinas Koperasi, UKM,
dan Perindag sesuai ketentuan yang
berlaku, serta menarik kembali
pembayaran pengadaan sebesar
Rp98.450.000,00.
Surat Bupati no 700/453/INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 berupa perintah kepada Kepala
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag untuk
a. Memberikan teguran kpd panitia pengadaan 10
ekor sapi untuk berhati-hati dalam memilih
rekanan pengadaan barang dan jasa
b. Memblacklist CV Indo Karya Agung
c. Menarik kembali pengadaan sebesar
Rp98.450.000,00 serta menyetorkannya ke Kas
Daerah. Belum ada penyetoran ke Kas Daerah.
BS
10. Pengadaan note book
sebesar
Rp26.000.000,00 fiktif
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar memberikan sanksi yang tegas
kepada Pengguna Anggaran, PPTK,
dan Panitia Penerima Barang kegiatan
pengadaan note book dan printer pada
BPMPPKB sesuai ketentuan yang
berlaku dan meminta
pertanggungjawaban Pengguna
Anggaran untuk mengembalikan uang
daerah sebesar Rp26.000.000,00 ke
Kas Daerah.
Surat Bupati no 700/454/INS/X/2009 tanggal 26
Oktober 2009 berupa perintah kepada Kepala
BPMPPKB untuk menarik kembali uang kegiatan
pengadaan notebook dan printer sebesar
Rp26.000.000,00 dan menyetorkannya ke Kas
Daerah.
Belum ada sanksi yang tegas kepada Pengguna
Anggaran, PPTK dan Panitia Penerima Barang dan
belum ada penyetoran ke Kas Daerah
BS
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
Lam
piran
III.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
11. Sumbangan Pihak
Ketiga dalam rangka
penerbitan SIOPDA
sebesar
Rp555.389.710,00
belum dipungut
BPK RI menyarankan Bupati Lebong
agar memerintahkan Sekretaris Daerah
menegur Kabag Pembangunan yang
tidak tegas dalam memungut SIOPDA
dan selanjutnya memungut pembayaran
SIOPDA sebesar Rp555.389.710,00
dari masing-masing rekanan yang
belum membayar tersebut.
Surat Bupati no 700/455/INS/X/2009 tgl 26
oktober 2009 berupa perintah kepada Sekretaris
Daerah untuk menegur Kabag Pembangunan yang
tidak tegas dalam memungut SIOPDA dan
memerintahkan Kabag Pembangunan memungut
pembayaran SIOPDA sebesar Rp555.389.710,00
dari masing-masing rekanan yang belum
membayar tersebut. Belum ada pembayaran
SIOPDA tersebut ke Kas Daerah
BS
Keterangan:
BS : Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi
BD : Belum Ditindaklanjuti
Lampiran III.2
No. Nama JabatanLebih Bayar
(Rp)
PPh 21
(15%) (Rp)
Jumlah
Bersih (Rp)
1 H.Armansyah. M, SE Ketua 8.400.000 1.260.000 7.140.000
2 Rosjonsyah Wakil Ketua 3.360.000 504,000 2.856.000
3 Ir. Amrozi Ishak Wakil Ketua 3.360.000 504,000 2.856.000
15.120.000 2.268.000 12.852.000
No. Nama JabatanLebih Bayar
(Rp)
PPh 21
(15%) (Rp)
Jumlah
Bersih (Rp)
1 H.Armansyah. M, SE Ketua 4.200.000 630,000 3.570.000
2 Rosjonsyah Wakil Ketua 4.200.000 630,000 3.570.000
3 Ir. Amrozi Ishak Wakil Ketua 4.200.000 630,000 3.570.000
4 Affan Jauhari, SE Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
5 A.Bursani Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
6 Noharli, S.Sos Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
7 Samsui Yusuf, SH Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
8 Amirul Mukminin, B.Sc. Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
9 Ahmad Gusti Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
10 M. Gustiadi Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
11 Sri Murtini Mirza Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
12 Azizah Tulbayani Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
13 Hasniwati Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
14 Ir. Mayda Yanti Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
15 Agustian, SH Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
16 Drs. Basing Ado Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
17 Ir. Darman Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
18 Gustami, SE Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
19 Muslim, S.Pd Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
20 Erlian Anggota 4.200.000 630,000 3.570.000
84.000.000 12.600.000 71.400.000Jumlah
Daftar Penerima Belanja Operasional Pimpinan
Daftar Penerima Tunjangan Komunikasi Intensif
Jumlah
Jml
mlmTarif Dibayarkan
Jmh
Kelebihan
Jml
HariTarif Dibayarkan
Jmh
KelebihanJumlah
1 03 Januari 2009 Koordinasi Anggaran Jakarta 2 1.400.000 2.400.000 1.000.000 - - - - 1.000.0002 10 Januari 2009 Meninjau lokasi tanah Bandung 3 1.800.000 2.550.000 750.000 4 1.400.000 1.800.000 400.000 1.150.0003 26 Januari 2009 Koordinasi Dapil Jakarta 3 2.100.000 2.295.000 195.000 - - - - 195.0004 06 Februari 2009 Koordinasi Bantuan Jakarta 2 1.400.000 2.400.000 1.000.000 - - - - 1.000.0005 24 Februari 2009 Dialog Publik Palembang 2 1.000.000 2.400.000 1.400.000 - - - - 1.400.0006 04 Maret 2009 Koordinasi Pemekaran Jakarta 2 1.400.000 2.400.000 1.000.000 - - - - 1.000.0007 19 Maret 2009 Koordinasi Bencana Jakarta 3 2.100.000 2.400.000 300.000 - - - - 300.0008 25 Maret 2009 Koordinasi Percepatan DT Jakarta 3 2.100.000 2.400.000 300.000 - - - - 300.0009 28 Maret 2009 Koordinasi Bappenas Jakarta 1 700.000 1.200.000 500.000 - - - - 500.000
10 22 April 2009 Koordinasi Depdagri Jakarta 2 1.400.000 2.400.000 1.000.000 - - - - 1.000.00011 08 Mei 2009 Koordinasi pemerintahan Jakarta 1 700.000 735.000 35.000 - - - - 35.00012 11 Mei 2009 Musrenbangnas Jakarta 3 2.100.000 2.550.000 450.000 - - - - 450.00013 15 Mei 2009 Kerja sama Transmigrasi Bandung 2 1.200.000 2.400.000 1.200.000 - - - - 1.200.00014 05 Mei 2009 Jambore SL-PTT Solo 4 2.400.000 2.840.000 440.000 - - - - 440.00015 11 Juni 2009 Pengelolaan devisa Bandung 2 1.200.000 2.400.000 1.200.000 - - - - 1.200.00016 17 Juni 2009 PNPM Kepri 3 1.350.000 1.875.000 525.000 - - - - 525.00017 29 Agustus 2009 Koordinasi Depnakertrans Jakarta 2 1.400.000 1.725.000 325.000 - - - - 325.00018 01 September 2009 Depdagri Jakarta 2 1.400.000 1.700.000 300.000 - - - - 300.00019 15 September 2009 Koordinasi Pembangunan Jakarta 1 700.000 850.000 150.000 - - - - 150.00020 26 September 2009 Koordinasi Pembangunan Jakarta 1 700.000 850.000 150.000 - - - - 150.00021 10 Oktober 2009 Halal Bihalal Jakarta 3 2.100.000 2.250.000 150.000 - - - - 150.00022 23 Oktober 2009 Koordinasi BKN Jakarta 3 2.100.000 2.550.000 450.000 - - - - 450.00023 28 Oktober 2009 Bantuan gempa Padang 3 1.800.000 2.550.000 750.000 - - - - 750.00024 02 Nopember 2009 Koordinasi UI Jakarta 2 1.400.000 1.700.000 300.000 - - - - 300.00025 11 Nopember 2009 Workshop Ekon Daerah Jakarta 2 1.400.000 1.700.000 300.000 - - - - 300.00026 12 Nopember 2009 Tapal Batas Jakarta 1 700.000 850.000 150.000 - - - - 150.00027 23 Nopember 2009 Tapal Batas Jambi 2 1.000.000 1.920.000 920.000 - - - - 920.00028 4 Desember 2009 Koordinasi Kementrian DT Jakarta 2 1.400.000 1.700.000 300.000 - - - - 300.000
29 15 Desember 2009 Konsultasi Sekneg Jakarta 2 1.400.000 1.700.000 300.000 - - - - 300.000
TOTAL 16.240.000
La
mp
iran
III.3
Rekap Kelebihan Pembayaran SPPD Bupati
No. Tanggal Nama Kegiatan TujuanBiaya Penginapan Uang Harian
(dalam rupiah)
Per.KDH ttg
Sist.Pembukuan
Akunt. Pemda
Penyusunan
Ranc. Perda ttg
APBD
Penyusunan LPJ
Pelaksanaan
APBD
Peraturan KDH
ttg Penyusunan
APBD
Ranc. Perda ttg
Pertg.jwbn
Plksnaan APBD
Ranc. Perda ttg
Perub. APBD
Ranc. Per.KDH
ttg Penjabaran
Perub. APBD
Ranc.Per.KDH
ttg Penjabaran
APBD
1 Syahruddin 1.912.500 - - 3.825.000 1.912.500 - - 1.721.250 9.371.250
2 Sudaryono 1.912.500 - - - - - - - 1.912.500
3 Nedi Sunardi 1.912.500 - - - - - - - 1.912.500
4 M. Indra Gunawan 1.912.500 1.912.500 - 4.500.000 1.912.500 1.062.500 - 2.025.000 13.325.000
5 Iman Ilham 34.225.000 - 16.187.500 - 15.262.500 - - 9.712.500 75.387.500
6 Wawan Triadi 34.225.000 - 16.187.500 - - 11.100.000 - 9.712.500 71.225.000
7 Mukhlis 34.225.000 11.100.000 16.187.500 - - 11.100.000 - 9.712.500 82.325.000
8 Febri Hanifan 34.225.000 11.100.000 - - 15.262.500 - - 9.712.500 70.300.000
9 Dalhadi Umar - 1.912.500 - - - 1.062.500 1.487.500 - 4.462.500
10 Z.Amin Yasik - 1.912.500 - 3.825.000 - 1.062.500 1.487.500 1.721.250 10.008.750
11 Azhary AR - 1.912.500 - - - 1.062.500 1.487.500 1.721.250 6.183.750
12 Mustarani Abidin - 1.912.500 - - - 1.062.500 1.487.500 1.721.250 6.183.750
13 Mirwan Effendi - 1.912.500 - - - 1.062.500 1.487.500 1.721.250 6.183.750
14 Rita Eliza - 1.912.500 - - - 1.062.500 1.487.500 - 4.462.500
15 Fauzi Taher - 1.912.500 - 3.825.000 - 1.062.500 1.487.500 1.721.250 10.008.750
16 Arbain Hakim - 1.912.500 - - 1.912.500 - - - 3.825.000
17 Tuti Maryani - 1.912.500 - 3.825.000 - 1.062.500 1.487.500 1.721.250 10.008.750
18 Rosdiana Basrie - 11.100.000 16.187.500 - - 11.100.000 16.187.500 - 54.575.000
19 Fachirurozi - 11.100.000 16.187.500 - 15.262.500 - 16.187.500 9.712.500 68.450.000
20 Samsul Komar - - - - - 1.062.500 - 1.721.250 2.783.750
21 Erlangga Idrus - - - - - - - 1.721.250 1.721.250
JUMLAH 144.550.000 63.525.000 80.937.500 19.800.000 51.525.000 43.925.000 44.275.000 66.078.750 514.616.250
No Nama
Kegiatan
Honorarium Belanja Operasional (Belanja Pegawai Langsung) DPPKAD
TOTAL
Lam
pira
n III.4
(dalam rupiah)
Lampiran III.5
No Nama BukuVolume
Kontrak
Volume
Tersedia
Selisih
Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 Aku Bisa Menghemat Energi 5 0 5 117.000 585.000
2 Buah Rindu 5 2 3 87.000 261.000
3 Deru Campur Debu 5 0 5 78.000 390.000
4 Setanggi Timur 5 1 4 72.000 288.000
5 Perempuan di Persimpangan Zaman 5 4 1 72.000 72.000
6 Tak Putus Dirundung Malang 5 2 3 126.000 378.000
7 Anak Perawan di Sarang Penyamun 5 3 2 78.000 156.000
8 Dian Yang Tak Kunjung Padam 5 2 3 108.000 324.000
9 Amir Hamzah Penyair Besar Dua Zaman 5 3 2 45.000 90.000
10 Sutan Takdir Alihsyahbana 1908-1994 5 4 1 99.000 99.000
11 Muka Marketplace 5 3 2 75.000 150.000
12 Supermiring Famili 5 2 3 81.000 243.000
13 Babi Ngesot 5 4 1 96.000 96.000
14 Mother Keder 4 3 1 81.000 81.000
15 Uwikroskop 4 3 1 93.000 93.000
16 Cinta Itu .. 4 3 1 79.500 79.500
17 Doroymon A Wonderfull 4 2 2 90.000 180.000
18 CBSA Catatan Bodor Siswa Aktif 4 2 2 93.000 186.000
19 The Popokmen 5 4 1 99.000 99.000
20 Info Lengkap Wara Laba 6 5 1 300.000 300.000
21 Siasat Investasi Cerdik 6 5 1 54.000 54.000
22 101 + Peluang Penghasilan Tambahan 6 5 1 114.000 114.000
23 Ilmu Bisnis Tionghoa 5 4 1 67.500 67.500
24 Peluang Bisnis Tahan Krisis 5 4 1 99.000 99.000
25 101 Ide Cemerlang Tentang Uang 6 5 1 36.000 36.000
26 50 Peluang Usaha Dengan Modal Rp 10 Juta 5 4 1 66.000 66.000
27 Tak Ada Yang Tak Mungkin 5 3 2 54.000 108.000
28 Encyclopedy Fauna 5 0 5 976.000 4.880.000
29 Ensiklopedi Mini 5 1 4 228.000 912.000
30 Ensiklopedi Mini Dunia Kita 5 2 3 197.100 591.300
31 Paket Ensiklopedia 5 0 5 897.000 4.485.000
32 Ensiklopedia Mini Hewan 5 1 4 228.000 912.000
33 Ensiklopedi Mini Sain 5 3 2 177.000 354.000
34 Ensiklopedia Mini Tubuh Manusia 5 2 3 177.000 531.000
35 Ensiklopedia Keajaiban Tubuh Manusia 5 1 4 126.000 504.000
36 Berhala Holocoust 6 5 1 75.000 75.000
37 Dana Siluman DKP Dalam Kampanye Capres 6 5 1 63.000 63.000
38 Fidel Castro Melawan 6 5 1 87.000 87.000
39 Habibie, Prabowo, dan Wiranto Beraksi 6 0 6 132.000 792.000
40 Tragedi IPDN 7 4 3 93.000 279.000
41 Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66 6 2 4 178.500 714.000
42 Bung Tomo Suamiku 6 5 1 111.000 111.000
43 Politik (La Politica) 6 5 1 135.000 135.000
44 41 Diktator Zaman Modern 6 4 2 102.000 204.000
46 7 Tokoh Kunci Nazi 6 5 1 70.500 70.500
47 Tionghoa Dalam Cengkraman SKBRI 6 5 1 84.000 84.000
48 Fiqih Today T2 Politik 6 0 6 76.800 460.800
49 Perbandingan Politiki 6 0 6 348.000 2.088.000
50 248 Trik dan Tips Baru Window Xp 4 3 1 73.500 73.500
51 Panduan Membangun Jaringan Komputer 4 3 1 78.000 78.000
52 Voip (Nelpon Murah pake Internet) 4 3 1 57.000 57.000
53 Pengen cepat Shortcut Aja 4 0 4 57.000 228.000
54 Panduan Praktis Tune-Up Mesin Mobil 4 3 1 54.000 54.000
55 Mengilaukan Mobil Standar Salon Dalam Sehari 4 0 4 84.000 336.000
56 Merakit Sendiri Alat Penjernih Air 4 3 1 40.500 40.500
57 Geogle, Penggunaan, Kacking, dan Bahayanya 4 3 1 54.000 54.000
58 Tune-Up Ringan Sepeda Motor 4 Tak 4 0 4 88.500 354.000
59 Hemat BBM dengan Air Plus 4 0 4 90.000 360.000
60 Kaya Ari Bisnis Sistem Cendol dan Botol 4 3 1 82.500 82.500
61 Cara Cerdas Menjadi Pengusaha Hebat 4 3 1 90.000 90.000
62 Rahasia Sukses Orang-Orang Sukses 4 2 2 90.000 180.000
63 100 Peluang Usaha 4 0 4 78.000 312.000
Lampiran III.5
No Nama BukuVolume
Kontrak
Volume
Tersedia
Selisih
Volume
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah (Rp)
64 Cara Mudah Meraup Uang di Handphone 4 0 4 67.500 270.000
65 Awas, Jangan Sampai Modar di Pasar Modal 4 0 4 78.000 312.000
66 Berani Mulai, Berani Sukses 4 3 1 126.000 126.000
67 21 Bisnis Sampingan Untuk Mahasiswa 4 3 1 76.500 76.500
68 Balance Brand 4 3 1 132.000 132.000
69 The Art and Practise Of Leadership Coasing 4 0 4 195.000 780.000
70 The Heart of Change 4 3 1 150.000 150.000
71 Panduan Lengkap Memulai dan Mengelola Usaha di Rumah 4 0 4 97.500 390.000
72 230 + Sumber Pinjaman Untuk usaha Anda 4 3 1 132.000 132.000
73 Cara Membuat Aneka Aksesori dari Roti tawar 4 0 4 72.000 288.000
74 505 Resep Kue Enak 4 3 1 147.000 147.000
75 Internet Sederhana Untuk UKM 5 2 3 78.000 234.000
76 Jadi Kaya Selagi Mahasiswa 5 2 3 66.000 198.000
77 UU 21 tahun 2007 ttg Pemberantasan Tindak PidananPerdagangan Orang 7 0 7 57.000 399.000
78 Undang-Undang HAM 7 5 2 60.000 120.000
79 UU RI No. 14 tahun 1992 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 7 5 2 75.000 150.000
80 UU No 23 ttg Perlindungan Anak 7 6 1 45.000 45.000
81 KUHP, Kitab UU Hukum Pidana, dan KUHAP 7 4 3 109.500 328.500
82 UU RI No. 4 Thn 1992 ttg Perumahan dan Pemukiman 7 5 2 73.500 147.000
83 Praktisi Hukum berbagi 7 0 7 52.500 367.500
84 UU No. 20 thn 2003 ttg Sisdiknas 7 0 7 67.500 472.500
85 UU No. 32 thn 2004 ttg Pemerintah Daerah 7 0 7 66.000 462.000
86 UU RI No. 13 Thn 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban beserta penjelasannya 7 3 4 33.000 132.000
87 UU No. 23 Thn 1992 ttg Kesehatan 7 6 1 73.500 73.500
88 UU RI No. 8 ttg Perlindungan Konsumen dan Penjelasannya 7 0 7 45.000 315.000
89 Hak-hak Pekerja Bila di PHK 7 6 1 52.500 52.500
90 UUD 1945 7 0 7 46.500 325.500
91 Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya 7 6 1 112.500 112.500
93 Azas-Azas Hukum Pidana 7 3 4 153.000 612.000
94 Tindak Pidana Tertentu di Indonesia 7 4 3 141.000 423.000
95 Hukum Acara Perdata di Indonesia 7 6 1 163.500 163.500
96 Pengantar Hukum Indonesia 6 5 1 126.000 126.000
97 Ilmu Negara 6 0 6 130.500 783.000
98 Mengenai Hukum Suatu Pengantar 6 5 1 88.500 88.500
99 KUHP, Kitab UU Hukum Pidana 6 5 1 163.500 163.500
100 Ilmu Negara Dalam Perspektif 6 5 1 126.000 126.000
101 Pedoman Barang dan Jasa 5 4 1 171.000 171.000
102 Azas Hukum Adat Indonesia 5 0 5 148.500 742.500
Jumlah 35.464.100
top related