lkjip pt palembang 2018 2018/lkjip 2018.pdf · sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik...
Post on 26-Jun-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LkJIP PT PALEMBANG
2018
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 3,5 TELP (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666 PALEMBANG
Email: ptpalembang@gmail.com Website: www.pt-palembang.go.id
2 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good
governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapora Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas
penggunaan anggaran tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018 ini telah membandingkan
antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Capaian
Kinerja.
Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang telah berhasil dicapai
dengan baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2018 tidak terlepas dari dukungan
seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang baik bidang teknis maupun non
teknis. Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih
ditingkatkan baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan
perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang.
Palembang, Februari 2019 KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum NIP. 19560405 198203 1 005
KATA PENGANTAR
3 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Ringkasan Eksekutif
Di dalam Reviu Perencanaan Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 mengacu
kepada Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi
Palembang telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Kedua
Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 7 (tujuh) indikator dan target
kinerja.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja tahun 2018, kedua Sasaran Strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik
(≥100%). Dari ketujuh indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
hanya “Indikator Kinerja Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi” yang memiliki capaian ≤100%.
Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebesar
102,875%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut
dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Proses Peradilan Yg Pasti, Transparan, Dan Akuntabel
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
1. Pidana
2. Perdata
3. Tipikor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:
1. Pidana
2. Perdata
3. Tipikor
86%
86%
86%
92,09%
89,54%
100%
107,08%
104,12%
116,28%
c. Persentase penurunan sisa perkara:
1. Pidana
2. Perdata
3. Tipikor
55%
55%
55%
51,43%
27,27%
100%
93,51%
49,58%
181,82%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum:
• Kasasi
• PK
50%
55%
61,65%
66,01%
123%
110%
e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang
puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi 96% 91% 94,79%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1 105,75%
4 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Sasaran Strategis 2
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu 100% 100% 100%
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
100% 100% 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2 100%
5 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 2
RINGKASAN EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 7
DAFTAR GRAFIK 8
DAFTAR BAGAN 9
DAFTAR GAMBAR 10
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 12
B. Tugas Pokok dan Fungsi 15
C. Struktur Organisasi 16
D. Isu Strategis 23
E. Sistematika Penyajian 27
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 - 2019 28
1. Visi 28
2. Misi 29
3. Tujuan 29
4. Sasaran Strategis 30
5. Program Utama dan Kegiatan 32
B. Rencana Kinerja Tahun 2018 37
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
A. Capaian Kinerja Organisasi 39
B. Realisasi Anggaran 56
6 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 65
B. Rekomendasi 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 67
2. Rencana Kinerja Tahun 2018 69
3. Rencana Kinerja Tahun 2019 70
4. Penghargaan yang Diterima di Tahun 2018 71
5. Struktur Organisasi 74
6. Reviu Indikator Kinerja Utama 75
7. Matriks RENSTRA 2015 – 2019 79
8. Pengukuran Kinerja 82
9. SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Tahun 2018 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 83
10. Foto Rapat Pembahasan LKjIP 2018 86
11. Absen Rapat Pembahasan LKjIP 2018 87
7 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 13
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 31
Tabel 2.2 Tabel Matriks Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang 34
Tabel 2.3 Reviu Rencana Kinerja Tahun 2018 37
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang 38
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja 2018 40
Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 41
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1 42
Tabel 3.4 Rincian Capaian Strategis 1 Indikator 1 42
Tabel 3.5 Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2016 – Tahun 2018 44
Tabel 3.6 Penyelesaian Perkara Tahun 2018 - 2016 45
Tabel 3.7 Capaian Sasaran 1 Indikator 3 46
Tabel 3.8 Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2016 46
Tabel 3.9 Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2016 – 2018 47
Tabel 3.10 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 48
Tabel 3.11 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK 49
Tabel 3.12 Index Responden Pengadilan Tk Pertama yg Puas terhadap Layanan PT 49
Tabel 3.13 Kategorisasi Mutu Pelayanan 51
Tabel 3.14 Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Palembang 52
Tabel 3.15 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 54
Tabel 3.16 Capaian Sasaran 2 Indikator 1 54
Tabel 3.17 Realisasi Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu tahun
2016-2018 54
Tabel 3.18 Capaian Sasaran 1 Indikator 2 55
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 BUA Tahun 2018 56
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Dirjen Badilum Tahun 2018 57
8 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Tabel 3.21 Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) 58
Tabel 3.22 Realisasi Belanja Barang DIPA (01) 59
Tabel 3.23 Realisasi Belanja Modal DIPA (01) 60
Tabel 3.24 Rincian DIPA (03) Dirjen Badan Peradilan Umum 61
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2018 62
Tabel 3.26 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja 63
9 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1 Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2016 - 2018 44
Grafik 3.2 Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2016 47
Grafik 3.3 Realisasi DIPA 01 57
Grafik 3.4 Realisasi Anggaran DIPA 03 58
10 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
DAFTAR BAGAN
Bagan 1.1 Struktur Organisai Pengadilan Tinggi Palembang 17
Bagan 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Palembang 30
11 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 14
Gambar 2.1 Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang 33
12 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan
akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2019, maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2018.
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas
penggunaan anggaran Tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018 ini telah membandingkan
antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta Capaian
Kinerja.
Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1964 tanggal 08 September 1964 dahulu meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera
Selatan dan Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tanggal 29
Juli 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Lampung yang meliputi wilayah hukum
Provinsi Lampung dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang
Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah Hukum Provinsi Jambi serta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Pengadilan Negeri baru dimana untuk wilayah Sumatera Selatan terdapat
tambahan 1 (satu) Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Daerah hukum
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka wilayah Kabupaten
Banyuasin dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu. Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22
13 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Oktober 2018. Terbentuknya pengadilan baru tidak hanya semata-mata ditujukan untuk
berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya
mengalami pemekaran, namun yang lebih penting pada setiap pembentukan pengadilan baru
adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan.
Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai maka Pengadilan Tinggi Palembang
selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri
yaitu :
Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
No Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
1. Pengadilan Negeri Palembang Kelas
IA Khusus Wilayah Kota Palembang
2. Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Kelas IB
Wilayah Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten
Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Pengadilan Negeri Kayuagung Wilayah Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan
Ilir
4. Pengadilan Negeri Sekayu Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
5. Pengadilan Negeri Muaraenim Wilayah Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
6. Pengadilan Negeri Baturaja
Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Pengadilan Negeri Lahat Wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat
Lawang
8. Pengadilan Negeri Prabumulih Wilayah Kota Prabumulih
9. Pengadilan Negeri Pagaralam Wilayah Kota Pagaralam
10. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Wilayah Kabupaten Banyuasin
14 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Gambar 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Pengadilan Tinggi Palembang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa
berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip
peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2018, maka Pengadilan Tinggi
Palembang perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.
15 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Tinggi Palembang selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan
peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan :
❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di
tingkat banding (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
❖ Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir
sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat
2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah diubah pertama
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009);
❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang
(Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah
diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 kedua dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009).
Pengadilan Tinggi Palembang memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Tinggi;
2. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis
yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian;
3. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku
hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya serta
terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi
umum;
4. Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
16 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
5. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan
administrasi peradilan.
C. Struktur Organisasi
Stuktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.
17 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Bagan 1.1: Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang
18 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, Pengadilan Tinggi Palembang dipimpin
oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai
garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua.
Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu
fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat empat bagian Panitera Muda yaitu
Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Tipikor, dan Panitera Muda Hukum.
Sedangkan bagian struktural adalah Sekretaris terdapat dua Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian
Perencanaan & Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum & Keuangan. Untuk Kepala Bagian
Perencanaan & Kepegawaian mempunyai dua Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana
Program & Anggaran dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Teknologi Informasi. Sedangkan
Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai dua Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata
Usaha & Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Keuangan & Pelaporan. Masing-masing Kepala Sub
Bagian mempunyai staf. Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera dan
fungsional Pranata Komputer dan Arsiparis mempunyai garis koordinasi dengan Sekretaris.
Uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang sesuai struktur organisasi
Pengadilan Tinggi Palembang yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah
sebagai berikut :
1. Ketua Pengadilan Tinggi
a. Sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara
pada Pengadilan;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di peradilan tingkat
banding dan peradilan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
c. Menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-
hal yang berhubungan dengan pengadilan;
d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada ketua
Pengadilan.
2. Wakil Ketua
• Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang
didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Hakim Tinggi
a. Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya;
b. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
19 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
c. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas,
umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, Tipikor,
Pengadilan Hubungan Industrial dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan
Pengadilan;
d. Melakukan pengawasan kepada pengadilan negeri sebagaimana ditugaskan oleh Pimpinan
Pengadilan Tinggi.
4. Panitera
Dalam melaksanakan tugas pokok, Panitera Pengadilan Tinggi Palembang menyelenggarakan
fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian
dukungan di bidang teknis;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. Pelaksanaan pengelolaan perkara tipikor;
e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi
perkara;
f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan
administrasi kepaniteraan;
g. Pembinaan teknis kepaniteraan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.
5. Sekretaris
Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan
kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
20 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
6. Panitera Muda Perdata
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding;
b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara gugatan dan
permohonan;
c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
Tinggi;
f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
Tinggi;
g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
h. Pelaksanaan penerimaan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara Bundel A
kepada Pengadilan Pengaju;
i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke
Panitera Muda Hukum;
k. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan;
l. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
7. Panitera Muda Pidana
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding;
b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara pidana;
c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan penetapan penujukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
Tinggi;
f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis
Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan
penahanan dan penangguhan penahanan;
h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus dan diminutasi;
21 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A
kepada Pengadilan Pengaju;
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke
panitera muda hukum;
l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
8. Panitera Muda Tipikor
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Panitera Muda Tipikor mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara tipikor;
b. Pelaksanaan registrasi perkara tipikor;
c. Pelaksanaan distribusi perkara tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan
Tinggi;
d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan
penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara tipikor;
e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
f. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara Bundel A
kepada Pengadilan pengaju;
g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke
panitera muda hukum;
i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh panitera.
9. Panitera Muda Hukum
Dalam melaksanakan tugas pokonya Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara;
e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan
transparansi perkara;
g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
22 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai,
pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan
pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan fungsional dan
pengurusan askes/BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelahaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata
laksana;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta
perlengkapan dan perpustakaan;
c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengeleloaan
barang milik negara serta pelaporan keuangan;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.
12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran,
pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan
laporan.
13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata
laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta
penyusunan laporan.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan,
perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
23 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan,
perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negera dan pelaporan
keuangan serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
16. Panitera Pengganti
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, panitera pengganti menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
c. Pelaksanaan penyusunan berita acara sidang;
d. Pelaksanaan penyatuan berkas secara kronologis/berurutan;
e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara di putus dan diminutasi;
f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah di minutasi kepada panitera muda
sesuai dengan jenis perkara, untuk di teruskan kepada panitera Muda Hukum.
17. Fungsional Pranata Komputer
a. Analisis sistem informasi;
b. Perancangan sistem informasi;
c. Perancangan sistem komputer;
d. Perancangan dan pengembangan database.
18. Fungsional Arsiparis
a. Melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli
arsip terjaga;
b. Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip vital;
c. Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif.
D. Isu Strategis
Isu-isu strategis sepanjang tahun 2018 terkait dengan kemajuan atau perubahan di
lembaga peradilan umum antara lain:
24 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
1. Peluncuran Aplikasi E-Court
Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) pada
tanggal 13 Juli 2018. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di
Pengadilan secara elektronik tertanggal 29 Maret 2018. Aplikasi ini terdiri dari 3 (tiga) fitur
utama yaitu pendaftaran perkara (e-filling), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan
penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).
Adanya e-court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan
bagi pencari keadilan. Sistem ini dibuat agar tercipta asas cepat dan biaya ringan. Pembayaran
biaya perkara pun semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang
pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran
elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-
bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan
Bank Mandiri Syariah.
Setelah pendaftaran perkara diverifikasi, para pemohon atau pengugat dapat
mengetahui nomor registrasi perkara dan waktu sidang pertama. Tak hanya itu terdapat
pemanggilan elektronik (e-summons) yang sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol
rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke
alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para
pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.
Khusus untuk e-summons, sesuai Perma No. 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa
ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk
mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.
25 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Dengan sistem ini intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat peradilan otomatis
berkurang. Hal ini tentu meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan begitu,
diharapkan integritas pengadilan akan tetap terjaga.
Untuk saat ini pengguna terdaftarnya hanya ditujukan kepada Advokat, dan akan diatur
kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. Untuk mendaftar perkara secara
elektronik Advokat harus membuat account/user pada aplikasi e-Court dengan domisili
elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi di mana advokat tersebut disumpah.
Setelah account/user diaktivasi, maka Advokat harus melengkapi data Advokat seperti KTP,
Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita Acara sumpah yang harus diunggah ke dalam aplikasi
e-court. Pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara elektronik pada Pengadilan
yang telah mengimplementasikan e-court dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah
terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi e-court Mahkamah Agung. Pendaftaran perkara secara
elektronik akan mendapatkan barcode dan nomor register online (bukan nomor perkara). Saat
ini seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang telah
mengaktivasi layanan E-Court.
2. Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi dalam
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Versi 3.0 Mahkamah Agung
Sejak tahun 2010, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi
kepegawaian yang disingkat SIKEP versi 1. Pada saat itu, aplikasi ini hanya dipergunakan untuk
merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Jika yang pertama disebut sebagai versi 1.0,
maka yang kedua ini disebut sebagai versi 2.0. Pembedaan ini dilakukan pada tahun 2015
seiring pengembangan aplikasi tersebut.
26 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan
untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya
dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana
penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan
terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian
penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai. Karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang
disebut versi 3.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan sistem
informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang
berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan.
Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya.
Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur
baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu
sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis,
layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah
diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal
administrasi kepegawaian.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan melalui satu pintu. Pengadilan Tinggi Palembang menerapkan PTSP berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. PTSP bertujuan:
a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan;
b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme
Tugas dan Tanggungjawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi :
1. Petugas Kepaniteraan bertugas:
a. Menerima pelimpahan berkas banding perkara pidana, perdata, dan menerima
permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai advokat;
b. Menerima pengaduan, permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;
27 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
c. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan
kepaniteraan Pengadilan Tinggi.
2. Petugas Kesekretariatan bertugas: Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang
ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
E. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran. Hal terpenting
yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2018. Capaian Kinerja Tahun 2018 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja sendiri
merupakan penjabaran Renstra Tahun 2015-2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana
Kinerja Tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja sebagai
masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :
BAB I: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi,
Struktur Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penyajian
BAB II: Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2015-
2019, Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
BAB III: Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi berserta analisanya dan
menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV: Penutup, menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerja
28 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015– 2019
menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk
periode lima tahun. Menindaklanjuti PERMEN PPN/Kepala Bappenas tersebut, Mahkamah Agung
telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang merupakan Perencanaan Jangka
Menengah Mahkamah Agung yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan
Kegiatan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung periode lima
tahun. Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung telah berdasarkan pelaksanaan program
yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Penugasan RPJMN 2015-2019 terhadap
Mahkamah Agung tercakup pada Program Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan dan
Mahkamah Agung melakukan langkah konkrit, berkaitan dengan kebijakan Presiden (Nawacita)
antara lain reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya.
A. Rencana Strategis 2015-2019
Pengadilan Tinggi Palembang telah menyusun Reviu ke-4 Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana
Strategis adalah Dokumen Perencanaan Pengadilan Tinggi Palembang untuk periode 5 (lima) tahun
yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasar an Strategis, Program Utama dan Kegiatan yang disusun
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan bersifat indikatif.
Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang akan
mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga
dengan Indiaktor Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan Visi Pengadilan
Tinggi Palembang yaitu:
“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”
29 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Pernyataan visi ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai lembaga peradilan di
lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan
membawahi Pengadilan Negeri di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Makna Agung
menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran. Visi ini
ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan
memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam
memutus perkara.
2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar
tujuan Pengadilan Tinggi Palembang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Rumusan misi
Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:
a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
3. TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun
tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang seperti termuat dalam Rencana
Strategis adalah sebagai berikut:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Tujuan ini diukur dengan
menggunakan indikator: Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap
layanan pengadilan tinggi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukur dengan
menggunakan indikator: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.
30 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Bagan 2.1. Visi Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Palembang
4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Palembang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi
Palembang pada tahun 2015 sampai dengan 2019, sasaran strategis tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
c. Persentase penurunan sisa perkara;
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
• Kasasi;
• PK
VISI:
“Mewujudkan Pengadilan Tinggi
Palembang Yang Agung”
MISI:
1. Menjaga kemandirian badan
peradilan.
2. Memberikan pelayanan
hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas
kepemimpinan badan
peradilan;
4. Meningkatkan kredibiltas dan
transparansi badan keadilan.
TUJUAN:
▪ Pencari keadilan
merasa kebutuhan
dan kepuasannya
terpenuhi.
▪ Setiap pencari
keadilan dapat
menjangkau badan
peradilan.
31 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan
Tinggi.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.
Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja dan
Indikator Kinerja tersebut telah direview untuk mempertajam Sasaran Strategis.
Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja utama digambarkan pada tabel
berikut:
Tabel 2.1: Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Penjelasan Indikator Kinerja
Utama
1 Pencari keadilan
merasa kebutuhan
dan kepuasannya
terpenuhi
1. Terwujudnya
proses peradilan
peradilan yang
pasti, transparan,
dan akuntabel
a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
Perbandingan antara jumlah sisa
perkara yang diselesaikan dengan
jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
Perbandingan antara jumlah
perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan
(sisa awal tahun + perkara yang
masuk)
c. Persentase
penurunan sisa
perkara
Perbandingan antara sisa perkara
tahun berjalan dengan sisa
perkara tahun sebelumnya
d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum:
• Kasasi
• PK
Perbandingan antara jumlah
perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum dengan jumlah
putusan perkara
e. Index responden
pengadilan
tingkat pertama
yang puas
terhadap layanan
Pengadilan
Tinggi
Index Kepuasan Pencari Keadilan
32 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
2 Setiap pencari
keadilan dapat
menjangkau badan
peradilan
2. Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase
salinan putusan
yang dikirim ke
Pengadilan
Pengaju tepat
waktu
Perbandingan antara jumlah
salinan putusan yang dikirim ke
pengadilan pengaju dengan
jumlah putusan
b. Persentase
putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus
Perbandingan jumlah isi putusan
perkara tipikor yang diupload
dalam website dengan jumlah
perkara menarik perhatian
masyarakat yang diputus
5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Palembang menggunakan
program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu
sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Indikator Kegiatan: perkara peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan
banding yang tepat waktu.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja: perssentase salinan
putusan yang dikirm ke pengadilan pengaju tepat waktu;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Mahkamah
Agung
Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker
daerah.
Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.
Program dan kegiatan ini untuk memenuhi layanan dukungan manajemen pengadilan
sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
33 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Gambar 2.1: Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang
VISI:
TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG
MISI:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
TUJUAN 1:
Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
TUJUAN 2:
Setiap pencari keadilan dapat
menjangkau badan peradilan
SASARAN STRATEGIS 1:
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
SASARAN STRATEGIS 2:
Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
SASARAN 1
INDIKATOR 1:
Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
SASARAN 1 INDIKATOR 2:
Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
SASARAN 1 INDIKATOR 3:
Persentase
penurunan
sisa perkara
SASARAN 1 INDIKATOR 4:
Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya
hukum
Kasasi dan
Peninjauan
Kembali (PK)
SASARAN 1 INDIKATOR 5:
Index
responden
pengadilan
tingkat
pertama
yang puas
terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi
SASARAN 2 INDIKATOR 1:
Persentase
putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses
secara online
dalam waktu
1 (satu) hari
setelah
diputus
SASARAN 2 INDIKATOR 2:
Persentase
salinan putusan
yang dikirim ke
pengadilan
pengaju tepat
waktu
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran
dan non operasional satker daerah
Program Peningkatan Sarana
& Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
Kegiatan: Pengadaan Sarana &
Prasarana di Lingkungan MA
Indikator Kegiatan:
Pengadaan Sarana &
Prasarana pendukung SIPP
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Kegiatan:
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
Kegiatan: Perkara
peradilan umum
yang diselesaikan di
tingkat pertama dan
banding yang tepat
waktu
34 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Tabel 2.2: Tabel Matriks Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang
Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung
Misi :
a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
No
Tujuan Targ
et Jk.
Mene
ngah
Sasaran Target Strategis
Uraian Indikator Uraian Indikator
Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Targ
et Anggaran
1 Pencari
keadilan
merasa
kebutuhan
dan
kepuasanny
a terpenuhi
Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu:
1. Pidana;
2. Perdata;
3. tipikor
86% Terwujudn
ya proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan
akuntabel
a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan:
-Pidana
-Perdata
-Tipikor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Mahkamah
Agung
Pembinaa
n
administr
asi dan
pengelola
an
keuangan
Badan
Urusan
Administr
asi
Penyeleng
garaan
operasiona
l
perkantora
n dan non
operasiona
l satker
daerah
95% 26.400.381.000
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu:
-Pidana
-Perdata
-Tipikor
95,2%
93,4%
83,8%
86%
86%
86%
86%
86%
86%
c. Persentase
penurunan
sisa perkara:
-Pidana
-
-
47,5%
55%
60%
35 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
-Perdata
-Tipikor
55%
55%
60%
60%
d. Persentase
perkara yg
tdk
mengajukan:
-Kasasi
-PK
38,9%
78,9%
54,4%
77,3%
20%
54,8%
50%
60%
55%
65%
e. Index
responden
Pengadilan Tk.
Pertama yg
puas terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi
- - 72,8% 96% 97% Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Pengadaa
n sarana
dan
prasarana
di
lingkunga
n
Mahkama
h Agung
Pengadaan
sarana dan
prasarana
pendukun
g SIPP
98% 1.485.650.00
2 Setiap
pencari
keadilan
dapat
menjangkau
badan
peradilan
Persentase
putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 (satu)
hari setelah
diputus
100% Peningkata
n
efektifitas
pengelolaa
n
penyelesai
an perkara
a. Persentase
putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1
(satu) hari
setelah
diputus
100% 95% 100% 100% 100%
36 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
b. Persentase
salinan
putusan yang
dikirim ke
pengadilan
pengaju tepat
waktu
- - 100% 100% 100% Program
peningkatan
manajemen
peradilan
umum
Peningkat
an
manajeme
n
peradilan
umum
Perkara
peradilan
umum
yang
diselesaika
n di
tingkat
pertama
dan
banding
secara
tepat
waktu
85% 209.760.000
37 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
B. Rencana Kinerja Tahun 2018
Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang memuat angka target kinerja tahun
2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target
kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Dokumen
rencana kinerja juga menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang diwujudkan oleh
organisasi atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.
Tabel 2.3: Reviu Rencana Kinerja Tahun 2018
Sasaran
strategis Indikator kinerja Target Program Kegiatan
Indikator
kegiatan Target Anggaran/rp
Terwujudnya
proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan akuntabel
a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
b. Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu
c. Persentase
penurunan sisa
perkara
d. Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum:
• Kasasi
• PK
100%
86%
55%
50%
60%
Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaa
n Tugas
Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung
Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan Urusan
Administrasi
Penyelenggar
aan
operasional
perkantoran
dan non
operasional
satker daerah
95% 26.400.381.000
e. Index Responden
Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
96% Program
peningkata
n sarana &
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Pengadaan
sarana &
prasarana di
lingkungan
Mahkamah
Agung
Pengadaan
sarana &
prasarana
pendukung
SIPP
1.485.650.00
Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase putusan
perkara yang
menarik perhatian
masyarakat yang
dapat diakses secara
online dalam waktu
1 hari setelah
diputus;
100%
b. Persentase salinan
putusan yang
dikirim ke
Pengadilan Pengaju
tepat waktu
100% Program
peningkata
n
manajemen
peradilan
umum
Peningkatan
manajemen
peradilan
umum
Perkara
peradilan
umum yang
diselesaikan
di tingkat
pertama dan
banding
secara tepat
waktu
537.780.000
38 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Tabel 2.4: Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 Terwujudnya proses
peradilan yang pasti,
transparan dan
akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum:
• Kasasi
• PK
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama
yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
100%
86%
55%
50%
60%
96%
2 Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah
diputus
100%
100%
Kegiatan Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp 26.400.381.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung Rp 1.485.650.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp 537.780.000,-
39 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan
menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran
yang telah dialokasikan.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 merupakan pencapaian atas
target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 – 2019.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak.
CAPAIAN = REALISASI x 100% TARGET
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan
kegiatan sesuai tujuan dan sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja
Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018 adalah rata-rata sebesar 102,875%. Secara keseluruhan
target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2018 telah tercapai. Berikut tabel Hasil
Pengukuran Kinerja Tahun 2018.
40 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Tabel 3.1:Hasil Pengukuran Kinerja 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian
1 Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: • Pidana • Perdata • Tipikor
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
CAPAIAN INDIKATOR 1 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: • Pidana • Perdata • Tipikor
86% 86% 86%
92,09% 89,54% 100%
107,08% 104,12% 116,28%
CAPAIAN INDIKATOR 2 109,16%
c. Persentase penurunan sisa perkara: • Pidana • Perdata • Tipikor
55% 55% 55%
51,43% 27,27% 100%
93,51% 49,58%
181,82%
CAPAIAN INDIKATOR 3 108,3%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK
50% 55%
61,65% 66,01%
123% 110%
CAPAIAN INDIKATOR 4 116,5%
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
96% 91% 94,79%
CAPAIAN INDIKATOR 5 94,79%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 105,75%
2 Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
100% 100% 100%
CAPAIAN INDIKATOR 1 100%
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus
100% 100% 100%
CAPAIAN INDIKATOR 2 100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 DAN 2 102,875%
*) capaian = Realisasi dibagi target dikali seratus persen
41 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA
Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan
perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi
Palembang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”merupakan
sasaran yang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang mengefektifkan
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini diukur melalui 5 (lima) Indikator
Kinerja Utama yaitu:
1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan;
2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
3. Persentase Penurunan Sisa Perkara;
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
- Kasasi;
- PK;
5. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi.
Rata-rata Capaian Strategis untuk kelima indikator tersebut pada tahun 2018 sebesar 105,75 %
Secara umum capaian kelima indikator pada sasaran ini mencapai target. Hanya “Indikator Kinerja
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi” yang
tidak mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian tahun 2018 setiap indikator pada sasaran ini
dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 3.2: Capaian Strategis 1
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
a. Pidana;
b. Perdata;
c. Tipikor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu:
a. Pidana;
b. Perdata;
c. Tipikor
86%
86%
86%
92,09%
89,54%
100%
99,8%
99,3%
93,02%
3 Persentase penurunan sisa perkara yang
diselesaikan tepat waktu:
a. Pidana;
b. Perdata;
c. Tipikor
55%
55%
55%
51,43%
27,27%
100%
93,51%
49,58%
181,82%
42 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi; • PK
50%
60%
61,65%
66,01%
123%
110%
5 Index Responden Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
96% 91% 94,79%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS 1 105,75%
A. SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 1 : PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN
Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa
perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara
tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara disebabkan karena
perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban
pada tahun berikutnya.
Pada tahun 2018 realisasi indikator sisa perkara yang diselesaikan baik perkara pidana,
perdata maupun tipikor dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara pada tahun 2017
sebanyak 32 perkara dengan rincian: pidana 17 perkara, perdata 15 perkara, tipikor 0 perkara.
Seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2018.
Tabel berikut menunjukan realisasi penyelesaian sisa perkara sejak tahun 2016-2018.
Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Palembang mampu mencapai target
100% untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan. Hal ini menunjukan kinerja
Pengadilan Tinggi Palembang yang selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya
agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.
Tabel 3.3: Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1
No. Perkara Realisasi Target Capaian
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1. Pidana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Tipikor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGI 2 100% 100% 100%
Rincian capaian penyelesaian sisa perkara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel berikut.
43 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Tabel 3.4: Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1
Tahun Perkara Sisa Perkara yang
Harus Diselesaikan
Sisa Perkara yang
Diselesaikan
Realisasi
Penyelesaian Sisa
Perkara
Tahun 2018
1. Pidana
2. Perdata
3. Tipikor
35
22
3
35
22
3
100%
100%
100%
JUMLAH 60 60 100%
Tahun 2017
1. Pidana
2. Perdata
3. Tipikor
17
15
0
17
15
0
100%
100%
100%
JUMLAH 32 32 100%
Tahun 2016
1. Pidana
2. Perdata
3. Tipikor
21
33
3
21
33
3
100%
100%
100%
JUMLAH 57 57 100%
B. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2: PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN
TEPAT WAKTU
Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan
jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian
perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tahun berjalan. Jumlah perkara yang
diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah
perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun
sebelumnya.
Pada tahun 2018 indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu memiliki
rata-rata capaian sebesar 109,16% dengan rincian sebagai berikut: 107,08% perkara pidana,
104,12% perkara Perdata dan 116,28% perkara tipikor. Secara umum capaian indikator indikator ini
baik karena untuk semua perkara (pidana, perdata dan tipikor) telah melebihi target dan mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat Grafik 1.1).
Rincian dan capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut. Secara umum, rata-rata
capaian pesentase penyelesaian perkara (pidana, perdata, tipikor) dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2018 berturut-turut adalah 97,29%, 97,4%, dan 109,16%.
44 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Tabel 3.5: Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2016 - Tahun 2018
TAHUN PERKARA TARGET REALISASI CAPAIAN
2018
1. Pidana
2. Perdata
3. Tipikor
86%
86%
86%
92,09%
89,54%
100%
107,08%
104,12%
116,28%
Rata- Rata Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2018 109,16%
2017
1. Pidana
2. Perdata
3. Tipikor
86%
86%
86%
85,9%
85,4%
80%
99,8%
99,3%
93,02%
Rata- Rata Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2017 97,4%
2016
1. Pidana
2. Perdata
3. Tipikor
96%
96%
96%
91,9%
88,3%
100%
95,73%
91,98%
104,17%
Rata- Rata Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2016 97,29%
Grafik 3.1: Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2016 – 2018
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
98.00%
100.00%
102.00%
104.00%
106.00%
108.00%
110.00%
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
97.29%97.40%
109.16%
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
45 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Grafik 3.1 diatas menunjukkan realisasi penyelesaian perkara pada tahun 2018 secara umum
meningkat dibandingkan tahun 2017. Rincian penyelsaian perkara pidana, perdata dan tipikor dapat
dilihat pada Tabel 3.6 berikut:
Tabel 3.6: Penyelesaian Perkara Tahun 2018 - 2016
Tahun
2018
Sisa tahun
2017 Masuk
Jumlah
perkara
yang ada
Putus Sisa tahun
2018
Realisasi
penyelesaian
perkara
1. Pidana 35 180 215 198 17 92,09%
2. Perdata 22 131 153 137 16 89,54%
3. Tipikor 3 1 4 4 0 100%
Jumlah 93,88%
Tahun
2017
Sisa tahun
2016 Masuk
Jumlah
perkara
yang ada
Putus Sisa tahun
2017
Realisasi
penyelesaian
perkara
1. Pidana 17 232 249 214 35 85,9%
2. Perdata 15 136 151 129 22 85,4%
3. Tipikor 0 15 15 12 3 80%
Jumlah 83,77%
Tahun
2016
Sisa tahun
2015 Masuk
Jumlah
perkara
yang ada
Putus Sisa tahun
2016
Realisasi
penyelesaian
perkara
1. Pidana 21 188 210 193 17 91,9%
2. Perdata 33 104 137 121 16 88,3%
3. Tipikor 3 3 6 6 0 100%
Jumlah 93,4%
*Jumlah perkara yang sisa ditambah perkara masuk. **perbandingan perkara putus dengan jumlah perkara yang ada
Untuk meningkatkan indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018
Pengadilan Tinggi Palembang menerapkan berbagai kebijakan antara lain:
1. Batas waktu penyelesaian perkara sesuai Surat Edaran MARI Nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama & tingkat banding pada 4 lingkungan
peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lama dalam
waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi;
2. Untuk monitoring terhadap kepatuhan penangan perkara sesuai jangka waktu dengan
memasukan data perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat
waktu yaitu one day publish;
3. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor;
4. Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan.
46 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
C. SASARAN 1 INDIKATOR 3: PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA
Indikator kinerja “Persentase Penurunan Sisa Perkara” adalah perbandingan selisih jumlah sisa
perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
Pada tahun 2018, jumlah sisa perkara (pidana, perdata dan tipikor) mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan sisa perkara ini mengakibatkan hasil realisasi
penurunan sisa perkara tahun 2018 sebesar 59,57% dengan capaian sebesar 108,30%. Jika
diperbandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 penurunan sisa perkara ini membawa tren yang
positif (meningkat) setiap tahunnya.
Tabel 3.7: Capaian Sasaran 1 Indikator 3
Indikator Perkara Target Realisasi Capaian
Persentase penurunan sisa perkara
tahun 2018
1. Pidana 55% 51,43% 93,51%
2. Perdata 55% 27,27% 49,58%
3. Perdata 55% 100% 181,82%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Indikator 3 = 108,3%
Tabel 3.8: Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2016
Tahun 2018 Sisa tahun
2017 Masuk Putus
Sisa tahun
2018
Realisasi Penurunan
Sisa Perkara*
1. Pidana 35 180 198 17 51,43%
2. Perdata 22 131 137 16 27,27%
3. Tipikor 3 1 4 0 100%
Rata-rata Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 59,57%
Tahun 2017 Sisa tahun
2016 Masuk Putus
Sisa tahun
2017
Realisasi Penurunan
Sisa Perkara
1. Pidana 17 232 214 35 -105%
2. Perdata 15 136 129 22 -46,67%
3. Tipikor 0 15 12 3 0%
Rata-rata Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2017 50,56%
Tahun 2016 Sisa tahun
2015 Masuk Putus
Sisa tahun
2016
Realisasi Penurunan
Sisa Perkara
1. Pidana 21 188 193 17 19,05%
2. Perdata 33 104 121 16 51,52%
3. Tipikor 3 3 6 0 100%
Rata-rata Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2016 56,86%
*sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya.
47 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Grafik 3.2: Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 - 2016
D. SASARAN 1 INDIKATOR 4 : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA
HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan
Kembali adalah Perbandingan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Banding (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang sudah
putus. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan
pengadilan. Pada tahun 2018 capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan
Peninjauan Kembali secara berturut-turut adalah sesuai tabel dibawah ini.
Tabel 3.9: Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2016 - 2018
TAHUN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
2018
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
1. Kasasi
2. Peninjauan Kembali
50%
60%
61,65%
66,01%
123%
110%
Rata-rata Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2018 116,5%
2017
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
1. Kasasi
2. Peninjauan Kembali
40%
55%
20%
54,8%
50%
99,6%
Rata-rata Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2017 74,8%
2016 Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
45.00%
50.00%
55.00%
60.00%
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
56.86%
50.56%
59.57%
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
48 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
1. Kasasi
2. Peninjauan Kembali
95%
95%
54,4%
77,3%
57,2%
81,3%
Rata-rata Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2016 69,2%
Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK) dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Palembang
dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai pada tabel 3.9 diatas, secara umum Capaian Sasaran
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK pada tahun 2018
mencapai 116,5 %. Hal ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 74,8% dan di
tahun 2016 sebesar 69,2%.
Tabel 3.10: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun Pekara Banding
yang Putus
Perkara yang
Mengajukan
Kasasi
Perkara yang
Tidak
Mengajukan
Kasasi
*Realisasi Target Capaian
2016 320 146 174 54,4% 95% 57,2%
2017 355 284 71 20% 40% 50%
2018 339 130 209 61,65% 50% 123%
*Perbandingan perkara yang tidak mengajukan kasasi dengan perkara banding yang putus
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi adalah Perbandingan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata Dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Banding (Pidana, Perdata Dan Tipikor) yang Sudah
Putus. Sesuai pada tabel 3.10 diatas, pada tahun 2018 Realisasi Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mencapai 61,65%.
Hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Palembang yang
dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebesar 61,65% dan sisanya 38,35% pihak
berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum Kasasi. Artinya putusan banding
oleh Hakim Tingkat Banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.
Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 20% dan di tahun 2016 sebesar 54,4%.
49 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Tabel 3.11: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Tahun Pekara Kasasi
yang Putus
Perkara yang
Mengajukan PK
Perkara yang
Tidak
Mengajukan PK
*Realisasi Target Capaian
2016 66 15 51 77,3% 95% 81,3%
2017 115 52 63 54,8% 55% 99,6%
2018 153 52 101 66,01% 60% 110%
*Perbandingan perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali dengan perkara Kasasi yang sudah diputus
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
PK adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata dan tipikor) yang tidak mengajukan upaya
hukum PK dengan jumlah perkara kasasi (pidana, perdata dan tipikor) yang sudah putus.
Berdasarkan pada tabel 3.11 diatas, Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum PK pada tahun 2018 sebesar 66,01%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan
sebesar 60%, sedangkan Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
PK pada tahun 2018 sebesar 110%. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum peninjauan kembali pada tahun 2018 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2017
sebesar 54,8%.
E. SASARAN 1 INDIKATOR 5: INDEX RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS
TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI
Indikator index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan
tinggi diukur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarkat terhadap Penyelenggara Layanan Publik.
Tabel 3.12: Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi
Tahun
Index Responden Pengadilan Tingkat
Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi
*Realisasi Target Capaian
2017 72,80 72,80% 95% 76,63%
2018 91,00% 91,00% 96% 94,79%
*PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
50 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Berdasarkan pada tabel 3.10 diatas, Realisasi Index Responden Pengadilan Tingkat
Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi sebesar 91,00%. Realisasi tersebut
belum mencapai target yang ditetapkan, sedangkan Capaian dari Indikator diatas sebesar
94,79%. Hal ini berarti masih perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh jajaran
manajemen dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dalam meningkatkan pelayanan
publik.
Survey Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang. Survey Index
Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama dilaksanakan pada bulan Februari 2019. Metode survey ini
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka – angka dan dianalisis
dengan teknik analisis statistik kuantitatif sebagai pelengkap. Populasi penelitian ini adalah
Responden pada Pengadilan Tingkat Pertama. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik
simple random sampling.
Variabel pada pengukuran ini berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 yang kemudian
dikembangkan menjadi 9 unsur yang “relevan”,”valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang
harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Persyaratan Pelayanan
Persyaratan Pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
Sistem Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan,termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaiaan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara Penyelenggara dan Masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap
spesifikasi jenis pelayanan.
51 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan
Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan
dan tindaklanjut.
9. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan.Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses.Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana
untuk benda yang tidak bergerak.
Teknik analisis data pada pengukuran Indes Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan
Tinggi Palembang ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Kesembilan ruang lingkup tersebut
di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat pilihan jawaban.
Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis
selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Tinggi
Palembang ditentukan sebagai berikut:
Tabel 3.13 Kategorisasi Mutu Pelayanan
No. Mutu Pelayanan Norma Skor
Skala 100 Skala 1 - 4
1. A (Sangat Baik) 88,31 – 100 3,5324 – 4,00
2. B (Baik) 76,61 – 88,30 3,0644 – 3,532
3. C (Kurang Baik) 65,00 – 76,60 2,60 – 3,064
4. D (Tidak Baik) 25,00 – 64,99 1,00 – 2,599
Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 110 bendel angket.
Berdasarkan survei kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tinggi Palembang tersebut
dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Tinggi Palembang sebesar 91,00% berada pada kategori
“SANGAT BAIK” (pada interval 3,5324 s/d 4,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran
mutu Pengadilan Tinggi Palembang yang telah ditetapkan sebesar 94,79%. Hasil tersebut berada di
bawah sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang. Hasil IKM tersebut di atas,
52 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
terdiri dari Sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis
terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut. Realisasi indikator Index kepuasan pengadilan tingkat
pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat
dilihat di table di bawah ini.
Tabel 3.14 Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Palembang
Tahun 2018
No. Ruang Lingkup Rata-rata
Skor Kategori Target
Realisasi Capaian
1. Persyaratan Pelayanan 3,57 Sangat Baik 96% 91%
94,79%
2. Sistem Mekanisme dan prosedur
3,61 Sangat Baik 96% 91%
94,79%
3. Waktu Penyelesaian 3,46 Baik 96% 91%
94,79%
4. Biaya/Tarif 3,70 Sangat Baik 96% 91%
94,79%
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
3,65 Sangat Baik 96% 91%
94,79%
6. Kompetensi Pelaksana 3,63 Sangat Baik 96% 91%
94,79%
7. Perilaku Pelaksana 3,63 Sangat Baik 96% 91%
94,79%
8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan
3,53 Sangat Baik 96% 91%
94,79%
9. Sarana dan Prasarana 3,96 Sangat Baik 96% 91%
94,79%
Realisasi Target dan Capaian Tahun 2018 96% 91% 94,79%
Tahun 2017
No. Ruang Lingkup Rata-rata
Skor Kategori Target
Realisasi Capaian
1. Persyaratan Pelayanan 2,89 Baik 95% 72,80%
76,63%
2. Sistem Mekanisme dan prosedur
3,01 Baik 95% 72,80% 76,63%
3. Waktu Penyelesaian 2,70 Baik 95% 72,80% 76,63%
4. Biaya/Tarif 2,81 Baik 95% 72,80% 76,63%
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
2,90 Baik 95% 72,80% 76,63%
53 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
6. Kompetensi Pelaksana 3,09 Baik 95% 72,80% 76,63%
7. Perilaku Pelaksana 3,07 Baik 95% 72,80% 76,63%
8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan
2,89 Baik 95% 72,80% 76,63%
9. Sarana dan Prasarana 2,87 Baik 95% 72,80% 76,63%
Realisasi Target dan Capaian Tahun 2017 95% 72,80% 76,63%
Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Palembang sebesar
91,00 berada pada kategori SANGAT BAIK. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup
sebagai berikut:
1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang berada pada kategori SANGAT BAIK;
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur di Pengadilan Tinggi Palembang berada pada kategori SANGAT
BAIK;
3. Waktu Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori BAIK;
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK;
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK;
8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT
BAIK;
9. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Palembang pada kategori SANGAT BAIK.
SASARAN SRATEGIS 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sasaran Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” merupakan sasaran yang
bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Sasaran ini diukur dengan
menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
2. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 (satu) Hari Setelah Diputus.
Rata-rata capaian sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini
mencapai target 100%. Rincian capaian tahun 2018 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada
tabel berikut.
54 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Tabel 3.15: Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
b. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 (satu) hari setelah diputus
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 100%
A. SASARAN 2, INDIKATOR KINERJA 1 : PERSENTASE PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN
PENGAJU TEPAT WAKTU
Indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah
perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan
jumlah putusan.
Tahun 2018 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2
Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusas. Salinan putusan dikirim untuk para
pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
Tabel 3.16: Capaian Sasaran 2 Indikator 1
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase salinan putusan yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 100% 100% 100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 100%
Tabel 3.17: Realisasi Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Tahun 2016-2018
Tahun
Salinan Putusan
yang Dikirim ke
Pengadilan
Pengaju
Jumlah
Putusan
*Realisasi Salinan Putusan yang
Dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
2017 355 355 100%
2018 339 339 100%
*Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan Jumlah Putusan
55 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Jumlah putusan perkara pidana, perdata dan tipikor pada tahun 2018 sebanyak 339 perkara
dan seluruh salinan putusan tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya
Pengadilan Tinggi Palembang langsung mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu.
Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Palembang dalam pengiriman putusan
perkara.
B. SASARAN 2, INDIKATOR KINERJA 2 : PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK
PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 (SATU)
HARI SETELAH DIPUTUS.
Indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah isi
putusan perkara yang diupload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian
masyarakat yang diputus.
Tabel 3.18: Capaian Sasaran 2 Indikator 2
Tahun
Jumlah isi putusan
perkara Tipikor yang
di upload dalam
website
Jumlah Perkara Menarik
Perhatian Masyarakat
yang Dapat Diakses
*Realisasi
% Target Capaian
2017 12 12 100% 100% 100%
2018 4 4 100% 100% 100%
*perbandingan Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website
Ukuran realisasi persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah Perbandingan Jumlah Isi
Putusan Perkara Tipikor Yang Diupload Dalam Website dengan Jumlah Perkara Menarik Perhatian
Masyarakat Yang Diputus. Dari tabel 3.14 diatas menunjukkan pada tahun 2018 realisasi
persentase perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100%. Jumlah perkara yang
putus pada tahun 2018 dan sudah dapat diakses secara online dalam maksimal 1 hari kerja sejak
diputus sebanyak 4 perkara tipikor. Seluruh perkara tipikor yang putus tersebut sudah dapat diakses
secara online pada hari itu juga setelah perkara diputus dan langsung dipublikasikan di website
Pengadilan Tinggi Palembang melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan juga
mempublikasikan putusan perkara melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Pada tahun 2017 realisasi persentase perkara yang dapat dipublikasikan juga mencapai
100%. Capaian target 100% menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang terus berupaya
meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari
keadilan.
56 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
B. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palembang mendapatkan total alokasi anggaran sebesar
Rp 28.423.811.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus
Sebelas Ribu Rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:
1. DIPA (01) Badan Urusan Adminstrasi
Anggaran DIPA 01 sepanjang tahun 2018 telah direvisi sebanyak 11 (sebelas) kali. Adapun besaran
anggaran DIPA (01) adalah Rp. 27.886.031.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan
Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang meliputi :
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya
antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan
belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah belanja pegawai tahun 2018
sebesar Rp. 24.769.204.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta
Dua Ratus Empat Ribu Rupiah);
b. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun
waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah belanja
barang tahun 2018 sebesar Rp. 1.631.177.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta
Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
c. Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang
sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2018 sebesar Rp.
1.485.650.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
Tabel 3.19: Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2018
Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp)
Belanja Pegawai 24.769.204.000 24.768.829.386 374.614
Belanja Barang 1.631.177.000 1.511.909.991 119.267.009
Belanja Modal 1.485.650.000 1.477.605.540 8.044.460
57 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Grafik 3.3: Realisasi DIPA (01)
2. Dipa (03) Dirjen Badan Peradilan Umum
Anggaran DIPA (03) sepanjang tahun 2018 telah direvisi sebanyak 4 (empat) kali. Adapun besaran
anggaran DIPA (03) adalah Rp. 537.780.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus
Delapan Puluh Ribu Rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan
untuk menunjang kegiatan operasional persidangan pengadilan.
Tabel 3.20: Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2018
Jenis Belanja Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Sisa
(Rp) Capaian
Belanja Barang 537.780.000 452.573.750 85.206.250 86.03
PAGU
SISA
Rp0
Rp5,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp15,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp25,000,000,000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
PAGU
REALISASI
SISA
58 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Grafik 3.4: Realisasi Anggaran DIPA (03)
Anggaran tersebut diatas digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing Indikator,
Sasaran Strategis dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:
1. Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
Kegiatan: Penyelenggaran operasional perkantoran dan non operasional satker daerah. Program
dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis sebagai berikut:
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
c. Peresentase penurunan sisa perkara;
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK
Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
sebesar Rp 26.400.381.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.21: Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01)
No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp) Realisasi/Pelaksanaan
Rp %
1 Belanja Gaji Pokok PNS 5.487.714.000 5.487.713.700 100
2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 71.000 70.365 96.57
3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 451.739.000 451.738.310 100
Rp537,780,000Rp452,573,750
Rp85,206,250
Belanja Barang
PAGU
REALISASI
SISA
59 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
4 Belanja Tunj. Anak PNS 99.861.000 99.783.280 99.92
5 Belanja Tunj. Struktural PNS 144.080.000 144.010.000 99.95
6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 13.815.600.000 13.815.580.000 100
7 Belanja Tunj. PPh PNS 2.632.944.000 2.632.895.231 100
8 Belanja Tunj. Beras PNS 219.100.000 219.070.500 99.99
9 Belanja Uang Makan PNS 803.260.000 803.243.000 99.99
10 Belanja Tunj. Umum PNS 64.735.000 64.725.000 99.98
11 Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc 1.050.100.000 1.050.000.000 99.99
TOTAL 24.769.204.000 24.768.829.386 99.99
Tabel 3.22: Realisasi Belanja Barang DIPA (01)
No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp)
Realisasi/Pelaksanaan
Rp %
Belanja Barang Operasional
1 Belanja Keperluan Perkantoran 449.117.000 462.155.406 94.10
2 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 26.400.000 20.460.500 77.50
3 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 71.880.000 71.880.000 100
4 Belanja Barang Operasional Lainnya 35.100.000 32.825.000 93.52
5 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 100.576.000 100.564.300 99.99
6 Belanja Langganan Listrik 237.241.000 237.240.914 100
7 Belanja Langganan Telepon 3.071.000 3.070.815 100
8 Belanja Langganan Air 3.011.000 3.010.207 100
9 Belanja Sewa 25.100.000 13.787.208 54.93
60 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
10 Belanja Pemeliharaan Gedung &
Bangunan 124.500.000 113.766.277 91.38
11 Belanja Pemeliharaan Gedung &
Bangunan Lainnya 30.000.000 28.054.000 93.51
12 Belanja Pemeliharaan Peralatan &
Mesin 207.690.000 206.937.363 99.64
13 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.880.000 59.770.000 99.82
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000 0 0
Belanja Barang Non Operasional
15 Belanja Bahan 28.511.000 21.092.300 73.98
16 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 164.838.000 112.730.701 68.39
17 Belanja Perjalanan Dinas Paket
Meeting Luar Kota 20.462.000 20.462.000 100
TOTAL 1.832.119.000 1.699.170.544 92.69
2. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahakamh Agung RI.
Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis 1 yaitu
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi
dan Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.
Program dan kegiatan ini menggunakan Alokasi Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
sebesar Rp 1.485.650.000,-
Tabel 3.23: Realisasi Belanja Modal DIPA (01)
No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp)
Realisasi/Pelaksanaan
Rp %
1 Belanja Modal Peralatan & Mesin 1.485.650.000 1.477.605.540 99.46
TOTAL 1.485.650.000 1.477.605.540 99.46
61 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
3. Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu
Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Penagadilan Pengaju Tepat Waktu.
Program dan kegiatan ini menggunakan Alokasi Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan
Umum sebesar Rp 537.780.000,-.
Tabel 3.24: Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum
No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp)
Realisasi/Pelaksanaan
Rp %
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
1 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 67.000.000 28.780.100 42.96
2 Belanja Bahan 54.120.000 37.111.000 68.57
3 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 52.500.000 52.182.150 99.39
Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara
4 Belanja Bahan 29.595.000 29.471.000 99.58
5 Belanja Perjalanan Biasa 62.560.000 61.595.000 98.46
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000 4.050.000 81.82
7 Belanja Perjalanan Dinas Paket
Meeting Dalam Kota 222.485.000 204.910.000 92.10
8 Belanja Perjalanan Dinas Paket
Meeting Luar Kota 44.570.000 44.570.000 100
TOTAL 537.780.000 462.669.250 86.03
62 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program
kerja yaitu :
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Tabel 3.25: Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2018
No Program PAGU (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Capaian
(%)
1
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
26.400.381.000 26.280.739.377 119.641.623 99.55
2
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
1.485.650.000 1.477.605.540 8.044.460 99.46
3 Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum 537.780.000 452.573.750 85.206.250 86.03
Tabel berikut menunjukkan Matriks Rincian Realisasi AnggaranPengadilan Tinggi Palembang sesuai
program dan kegiatan serta rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran
strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2018.
63 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
Tabel 3.26 : Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2018 yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM
SUMBER
ANGGARAN
PAGU
ANGGARAN
JENIS
BELANJA PAGU (Rp)
REALISASI
Rp %
1 Terwujudnya proses
peradilan yang
pasti, transparan
dan akuntabel
a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
Program:
Dukungan
Manajemen &
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya MA.
Kegiatan:
Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
BUA
DIPA 01
Badan
Urusan
Administrasi
a. Belanja non
operasional
b. Belanja gaji
dan
tunjangan
c. Belanja
operasional
26.400.381.000 26.280.739.377 99.55
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
c. Persentase
penurunan sisa
perkara
d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan:
• Kasasi
• PK
e. Indes responden
pengadilan tk.
Pertama yang
puas terhadap
layanan PT
Program:
Peningkatan
Sarana &
Prasarana
Aparatur MA
Kegiatan:
Pengadaan
Sarana &
DIPA 01
Badan
Urusan
Administrasi
1. Belanja
modal
pengadaan
peralatan
fasilitas
kantor
2. Belanja
modal
1.485.650.000 1.477.605.540 99.46
2 Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
a. Persentase
putusan perkara
yang menarik
64 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
penyelesaian
perkara
perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus
Prasarana di
Lingkungan
MA
pengadaan
perangkat
pengolah
data dan
komunikasi
b. Persentase
salinan putusan
yang dikirim ke
pengadilan
pengaju tepat
waktu
Program:
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum
Kegiatan:
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum
DIPA 03
Direktorat
Jenderal
Badan
Peradilan
Umum
1. Belanja
barang
operasional
2. Belanja
barang non
operasional
3. Belanja
baran
persediaan
4. Belanja
perjalanan
dinas
537.780.000 452.573.750 86.03
65 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2018
mencantumkan 2 (dua) sasaran strategis dengan menggambarkan alat ukur 7 (tujuh) indikator
kinerja. Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai Pengadilan Tinggi
Palembang. Capaian sasaran pada tahun 2018 menunjukkan secara umum pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan
capaian tersebut didukung oleh berbagai faktor. Antar lain adanya penunjukkan fungsi
pengawasaan, peningkatan Sumber Daya Manusia, adanya kebijakan, tersedianya sarana dan
prasarana sebagai faktor penunjang kerja.
B. REKOMENDASI
Pengadilan Tinggi Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:
1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama;
2. Penguatan pengawasan internal dan eksternal;
3. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa
keadilan masyarakat;
4. Peningkatan jumlah dan kuantitas sarana prasarana dan kualitas lingkungan kerja.
66 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN
67 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 1: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
68 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
69 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 2: REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2018
70 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 3: REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2019
71 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 4: PENGHARGAAN YANG DITERIMA DI TAHUN 2018 (1)
1. Penghargaan dari Kanwil Perbendaharaan Sumsel sebagai Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2017
72 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 4: PENGHARGAAN YANG DITERIMA DI TAHUN 2018 (2)
2. Penghargaan dari Kanwil Perbendaharaan Sumsel sebagai Terbaik Kedua Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Semester I Tahun 2018
73 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 4: PENGHARGAAN YANG DITERIMA DI TAHUN 2018 (3)
3. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas prestasi seluruh Pengadilan
Negeri di bawahnya melaksanakan E-Court secara penuh.
74 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 5: STRUKTUR ORGANISASI
75 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 6: REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
76 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
77 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
78 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
79 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 7: MATRIKS RENSTRA 2015 - 2019
Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung
Misi :
a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
No
Tujuan Targ
et Jk.
Mene
ngah
Sasaran Target Strategis
Uraian Indikator Uraian Indikator
Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan
Indikator
Kegiatan
Targ
et Anggaran
1 Pencari
keadilan
merasa
kebutuhan
dan
kepuasanny
a terpenuhi
Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu:
1. Pidana;
2. Perdata;
3. tipikor
86% Terwujudn
ya proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan
akuntabel
a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan:
-Pidana
-Perdata
-Tipikor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Mahkamah
Agung
Pembinaa
n
administr
asi dan
pengelola
an
keuangan
Badan
Urusan
Administr
asi
Penyeleng
garaan
operasiona
l
perkantora
n dan non
operasiona
l satker
daerah
95% 26.400.381.000
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu:
-Pidana
-Perdata
-Tipikor
95,2%
93,4%
83,8%
86%
86%
86%
86%
86%
86%
c. Persentase
penurunan
sisa perkara:
80 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
-Pidana
-Perdata
-Tipikor
- - 47,5%
55%
55%
55%
60%
60%
60%
d. Persentase
perkara yg
tdk
mengajukan:
-Kasasi
-PK
38,9%
78,9%
54,4%
77,3%
20%
54,8%
50%
60%
55%
65%
e. Index
responden
Pengadilan
Tk. Pertama
yg puas
terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi
- - 72,8% 96% 97% Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Mahkamah
Agung
Pengadaa
n sarana
dan
prasarana
di
lingkunga
n
Mahkama
h Agung
Pengadaan
sarana dan
prasarana
pendukun
g SIPP
98% 1.485.650.00
2 Setiap
pencari
keadilan
dapat
menjangkau
badan
peradilan
Persentase
putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 (satu)
hari setelah
100% Peningkata
n
efektifitas
pengelolaa
n
penyelesai
an perkara
a. Persentase
putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses
secara online
dalam waktu
1 (satu) hari
setelah
100% 95% 100% 100% 100%
81 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
diputus diputus
b. Persentase
salinan
putusan yang
dikirim ke
pengadilan
pengaju tepat
waktu
- - 100% 100% 100% Program
peningkatan
manajemen
peradilan
umum
Peningkat
an
manajeme
n
peradilan
umum
Perkara
peradilan
umum
yang
diselesaika
n di
tingkat
pertama
dan
banding
secara
tepat
waktu
85% 209.760.000
82 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 8: PENGUKURAN KINERJA
HASIL PENGUKURAN KINERJA 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian
1 Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: • Pidana • Perdata • Tipikor
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
CAPAIAN INDIKATOR 1 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: • Pidana • Perdata • Tipikor
86% 86% 86%
92,09% 89,54% 100%
107,08% 104,12% 116,28%
CAPAIAN INDIKATOR 2 109,16%
c. Persentase penurunan sisa perkara: • Pidana • Perdata • Tipikor
55% 55% 55%
51,43% 27,27% 100%
93,51% 49,58%
181,82%
CAPAIAN INDIKATOR 3 108,3%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK
50% 55%
61,65% 66,01%
123% 110%
CAPAIAN INDIKATOR 4 116,5%
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
96% 91% 94,79%
CAPAIAN INDIKATOR 5 94,79%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 105,75%
2 Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
100% 100% 100%
CAPAIAN INDIKATOR 1 100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus
100% 100% 100%
CAPAIAN INDIKATOR 2 100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 DAN 2 102,875%
*) capaian = Realisasi dibagi target dikali seratus persen
83 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 9: SK PEMBENTUKAN TIM LKjIP TAHUN 2018 DAN DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
84 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
85 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
86 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 10: FOTO RAPAT PENYUSUNAN LKJiP TAHUN 2018
87 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
LAMPIRAN 11: ABSEN RAPAT PENYUSUNAN LKJiP TAHUN 2018
88 LKjIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018
top related