laporan kunjungan kerja komisi vi dpr ri ke … filea. dasar kunjungan kerja pasal 98 ayat (4) huruf...
Post on 15-Jun-2019
241 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 - 2018
27 Februari - 3 Maret 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2018
1
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018 27 Februari s.d. 3 Maret 2018
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Kunjungan Kerja
Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan
pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.
Surat Tugas Nomor: ST/9/Kom.VI/DPR RI/II/2018 tentang Penugasan
Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada
Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 - 2018 ke Provinsi
Sumatera Utara.
Sesuai keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal 15 Januari
2018, bahwa Komisi VI DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja
Reses Masa Persidangan III yang direncanakan dilaksanakan pada akhir
masa reses ke 3 (tiga) daerah provinsi, salah satunya adalah ke provinsi
Kalimantan Barat.
B. Objek Kunjungan Kerja
Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI akan mengunjungi beberapa sektor
BUMN, yaitu sektor: Perbankan, Agro, Transportasi, Emergi Minyak dan
Listrik yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun objek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:
1. Bank-bank BUMN;
2. PT PN XIII;
3. PT Hutama Karya;
4. PT Nindya Karya;
5. PT Waskita Karya;
2
6. PT Adhi Karya
7. PT Angkasa Pura II;
8. PT KAI;
9. PT Garuda Indonesia;
10. PT Pertamina;
11. PT PLN (Regional Kalimantan).
C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja
Salah satu tujuan dari kunkungan kerja Komisi VI ke daerah adalah melihat
secara langsung perkembangan pembangunan di daerah-daerah dan
permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat,
serta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, baik terhadap
kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Di
samping itu, Komisi VI juga berwenang melakukan pengawasan terhadap
operasional usaha perusahaan-perusahaan negara (BUMN) yang
beroperasi di daerah sesuai ruang lingkup tugas dari Komisi VI.
D. Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI
(Terlampir)
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA
A. Hasil Dialog/Diskusi Dengan Pemda Kalimantan Barat
1. Kondisi Umum Perekonomian Kalimantan Barat
Saat ini (per Juni 2017), jumlah penduduk Kalimantan Barat berjumlah
5,3 juta orang dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 14 daerah
dengan jumlah kota sebanyak 2 daerah Kota Pontianak dan Kota
Singkawang. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Pontianak
(617.459 orang) dan kedua terbesar Kabupaten Kubu Raya (554.811
orang). Jumlah penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Kayong
Utara sebanyak 100 ribu-an.
Perekonomian Kalimantan Barat sejak 2010-2017 tumbuh rata-rata di
atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2010, sektor pertanian
(perikanan dan perkebunan) merupakan sektor penyumbang PDB
terbesar yakni 24,96%. Dikuti oleh sektor industri pengolahan (17,13%),
dan sektor perdagangan barang (ritel dan eceran) sebesar 14,94%.
Pada tahun 2017 lalu, ketiga sektor tersebut masih cukup besar
berkontribusi terhadap PDB Kalimantan Barat, yakni sektor pertanian
3
(20,30%); sektor industri pengolahan (16,21%); dan sektor perdagangan
besar, ritel dan eceran (14,13%). Sisanya adala sektor-sektor lain.
Tabel 1. Profile Singkat Kalaimantan Barat
Luas Wilayah1 147.307 Km
2
Penduduk2 5.364.964Jiwa
Kab / Kota 12 Kab./ 2 Kota
Kecamatan 174 Kecamatan
Desa / Kelurahan 1.977 Desa /99 Kelurahan
Jumlah Pulau3 217 Pulau
PDRB 2017 (harga berlaku) / (harga konstan 2010)
Rp 177,47 Triliun/ Rp 124,29 Triliun
PDRB Kalbar per Kapita 2017 / PDB Nasional Perkapita 2017 (Rp/USD)
Rp 35,98 jt (2.689,29 USD)/ Rp 51,89 jt (3.876,8 USD)
Pertumb. Ekon 2017 Kalbar / Nasional 5,17 % / 5,07%
Angka Kemiskinan Kalbar / Nasional* 7,88% / 10,64%
Penduduk Miskin* 388.810 org
Angka Pengangguran Kalbar / Nasional**
4,36 % / 5,50%
Pengangguran** 105.061 org
HDI (IPM) Kalbar / Nasional (Th. 2016) 65,88 / 70,18
Catatan:
1) Permendagri Nomor 56 Tahun 2015.
2) Dinas Dukcapil Kalbar.
3) Biro Pemerintahan Setda Kalbar 2018.
Tabel 2. Perkembangan NIlai PDB Kalimantan Barat Tahun 2010-2017
(Berdasarkan Harga Berlaku)
Kategori Lapangan Usaha (Seri 2010)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Harga Berlaku
Harga Berlaku
Harga Berlaku
Harga Berlaku
Harga Berlaku
Harga Berlaku
Harga Berlaku
Harga Berlaku
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
21485405.99 23344124.98 24861273.65 27012967.6 28529340.05 30127034.84 32615106.38 36018384.12
Pertambangan dan Penggalian
3977959.46 5334935.74 6351206.79 5966680.44 6333793.51 7181002.8 9046110.08 9582723.22
Industri Pengolahan 14746489.12 16840599.41 17839230.47 19379981.26 21814549.72 23146190.08 26008264.65 28767014.24
Pengadaan Listrik, Gas
64069.38 62536.54 65811.87 65547.38 85340.08 111941.5 153194.75 180846.86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
141121.56 145665.79 149726.68 152397.87 166327.53 180085.8 184152.3 205104.95
Konstruksi 8005381.09 9491668.39 11387998.79 13588364.98 16164650.04 19212255.85 20067957.12 22712980.68
4
Kategori Lapangan Usaha (Seri 2010)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Harga
Berlaku
Harga
Berlaku
Harga
Berlaku
Harga
Berlaku
Harga
Berlaku
Harga
Berlaku
Harga
Berlaku
Harga
Berlaku
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
12859271.26 14625265.09 15475627.96 17230627.14 19205671.55 21718700.04 23359067.58 25084694.55
Transportasi dan Pergudangan
3507288.31 3875605.56 4345643.66 5000738.35 5690484.39 6457649.57 7302284.45 8105868.69
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
1948756.67 2192042.2 2426858.78 2711440.67 3055800.52 3494556.54 3822153.79 4103381.07
Informasi dan Komunikasi
2837751.75 3198622.85 3608535.99 3920160.79 4363126.37 4925396.14 5538796.46 6615265.48
Jasa Keuangan 2737463.55 2960045.53 3582832.93 4278479.54 4798648.16 5217408.97 5869387.16 6546737.22
Real Estate 2522576.47 2838102.35 3191705.16 3654364.42 4026081.95 4418022.25 4775286.65 5107789.62
Jasa Perusahaan 391211.01 443809.97 483537.97 537078.38 596546.14 690046.48 744573.42 782984.79
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4765774.98 4661899.36 5864155.77 6882267.99 8322437.86 9775630.34 11191891.67 12314097.07
Jasa Pendidikan 3695738.26 4161932.59 4587682.07 5267143.69 5855328.87 6302092.44 6775969.71 7122919.23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1339393.78 1467429.63 1612107.12 1771390.81 1974991.75 2209379.73 2337046.63 2480086.52
Jasa Lainnya 1040202.23 1082841.57 1124868.17 1221326.63 1362168.41 1486153.84 1591176.65 1737715.76
Total NILAI PDRB 86065854.86 96727127.55 106958803.8 118640958 132345286.9 146653547.2 161382419.5 177468594.1
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.
Dari sisi perkebunan, perekonomian Kalimantan Barat banyak didukung
oleh perkebunan sawit dan karet baik oleh BUMN PT PN XIII dan
perkebunan swasta. Sampai saat ini, luas lahan sawit di Kalbar
mencapai 1.312.517 Ha (64 persen dari total lahan yang ada) dari total
area perkebunan di Kalbar seluas 2.050.152 Ha). Total produksi CPO
tahun 2014 mencapai 1.174.499 ton (GAPKI Kalimantan Barat).
Wilayah perbatasan Kalimantan Barat terutama di wilayah Entikong dan
Jagoibabang dengan Serawak Malaysia sampai saat ini masih menjadi
penggerak utama perekonomian di beberapa kabupaten perbatasan di
Kalimantan Barat seperti Sambas, Bengkayang dan Sanggau, terutama
perdagangan barang kedua negara (lihat Peta).
Sumber: Pemda Provinsi Kalimantan Barat, Maret 2018.
Tanjung
5
Garis perbatasan saat ini di Kalbar: sekitar 966 Km², terdapat 5
Kabupaten perbatasan dengan 14 kecamatan (lini I) dan 29
Kecamatan(lini 2). Di Kalbar juga terdapat sekitar +50 jalan setapak
yang menghubungkan 55 Desa di Kalbar dengan 32 Kampung di
Serawak, Malaysia.
Tabel 3. Perkembangan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan
Kalbat (2016-2017)
Sumber: Pemda Kalimantan Barat, 2018
2. Program Kerja Sektor industri dan Perdagangan (2019) Kalbar
Target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,34% - 5,49%. Kemiskinan
diprekdiksi angka 7,51%-6,72% dari total pendududk Kalbar 2019.
Tingkat pengangguran terbuka 4,19-3,41%; Indeks Pembangunan
Manusia 65,95-67,10; meningkatya indeks tendensi konsumen;
peningkatan kinerja ekspor daerah; berkembangnya ekonomi digital (e-
commerce) termasuk di UKM Kalbar. Negara tujuan ekspor utama
Kalbar selama ini adalah Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat
Arab, India, Argentina, Oman, Taiwan dan Thailand. Sedangkan negara
asal impor utama ke Kalbar adalah Singapura, Tiongkok, Malaysia,
India, AS, Jepang, Thailand, Belarus, Korea Selatan dan Viet Nam.
Adapun laju pertumbuhan IKM 2019 sebesar 3% dengan fokus pada 4
komoditas; 3 kawasan industri; 1 pusat industri berbasis IT; tersedianya
6
unit usaha industri alat angkuta 1 lokasi; dan jumlah unit usaha IKM
diprediksi sebanyak 200 unit usaha. Proyeksi nilai ekspor non-migas
2018 sebesar USD700 juta. Jumlah eksportir IKM baru (2017) di Kalbar
sebanyak 15 unit usaha.
3. Beberapa Permasalahan Perekonomian Kalbar
Inflasi di Kalbar tahun 2017 lalu masih di atas angka inflasi nasional.
Komditas yang diperdagangkan di Kalbar yang sering berdampak pada
inflasi adalah beras; minyak goreang; gula; bawang merah; bawang
putih; cabai; dan daging sapi.
Peranan sektor industri dan perdagangan Kalbar terhadap
perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok sangat penting. Tren
de-industrialisasi dengan trend penurunan ekspor barang beberapa
tahun terakhir. Permasalahn sistem logistik daerah untuk keluar masuk
produk/barang terutama di daerah perbatasan dengan Serawak
Malaysia.
Penataan daerah perbatasan belum disertai dengan regulasi
perdagangan perbatasan dan mekanisme perdagangan goods in transit
(Indonesia-Malaysia). Di samping itu permasalahan lain adalah perlunya
percepatan pembangunan sentra-sentra IKM di daerah perbatasan
dengan Malaysia, mengingat kontribusi perdagangan di perbatasan
cukup meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap kabupaten-
kabupaten perbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data BPS Kalbar
dan Pusdatin Kemendag bahwa impoertasi melalui Entikong Kalbar
adalah sebagai barikut USD4184,7 ribu (2012); USD1862,6 ribu (2013);
USD3328,9 ribu (2014); USD375 ribu(2015); USD311,14 ribu (2016);
dan USD263,75 (Jan-September 2017).
Pada tahun 2012 dan 2013, nilai ekspor Kalbar ke pasar internasional
cukup besar yakni USD1,309 milyar dan USD1,356 milyar. Tetapi sejak
2014-2017 ekspor mengalami penurunan yakni USD661 juta (2014);
USD566 juta (2015); USD623 juta (2016) dan meningkat pada tauhn
2017 yakni menjadi USD867 juta.
Sampai saat ini Disperindag Kalbar fokus memantau perkembangan
perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dipasar yakni; pasar
Flamboyan; pasar Mawar; pasar Dahlia; pasar Kemuning; pasar
Beringin; dan pasar Alianyang.
Supply bahan-bahan kebutuhan pokok ke Kalbar sebagian didatangkan
dari Jawa dan Sumatera seperti beras (Jawa, Jakarta, dan Lampung),
7
serta bawang dari Brebes JawaTengah. Daging ayam dan telur ayam
sebagian besar berasal dari Singkawang dan Kalimantan Tengah.
4. Perkembangan Kinerja Sektor Investasi Kalbar
Secara umum investasi di Kalbar meningkat positif sejak 2015-2017.
Tahun 2015 realisasi-nya mencapai Rp22,84 triliun (meningkat
100,44%) dari tahun 2014. Tahun 2016 realisasi investasi Kalbar
mencapai Rp17,78 triliun yang sebagian besar merupakan PMDN. Pada
tahun 2017 lalu, realisasi total investasi mencapai Rp19,96 triliun atau
meningkat sebesar 107,27% dari target Rp17,1 triliun. Jumlah proyek
PMDN (2017) adalah 252 project yang terbanyak investasi di sektor
perumahan, kawasan industri, dan perkantoran) dengan nilai Rp26,88
triliun dan jumlah TKI yang terserap 43,381 orang. Realisasi investasi
asing (2017) mencapai Rp2,8 triliun dengan jumlah project 45 sektor.
Dengan jumlah TKA 282 orang dan TKI 15.147 orang.
Data dari Dinas PM dan PTSP Kalbar (2018) menunjukkan bahwa
lamanya pengurusan ijin-ijin investasi di Kalimantan Barat paling lama 5
hari kerja dan paling singkat 2 hari kerja. Ijin-ijin yang masih
dikeluarkan/diwajibkan di Kalbar adalah Ijin Pendaftaran penanaman
modal; Ijin perubahan penanaman modal; Ijin usaha penanaman modal;
Ijin usaha Penggabungan (perusahaan); Ijin usaha perluasan (investasi);
Perubahan ijin usaha; dan Ijin usaha industri (IUI).
Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam kegiatan investasi di
Kalbar: (i) proses permohonan ijin masih tatap muka (langsung);
(ii) SDM, saran dan prasarana belum memadai sesuai kewenangan
perijianan dan non-perijianan yang dilimpahkan, (iii) penandatangan
perijinan masih belum on-line/digital untuk penerbitan Pendaftaran
Investasi (PI) dan Ijin Usaha (IU).
Perda yang dihapus/dicabut terkait hambatan investasi di Kalbar:
(i)Perda Nomor 9 Tahun 2008; (ii)Perda Nomor 2 Tahun 2010; dan
(iii)Perda Nomor 1 Tauhn 2013. Srategi promosi yang dilakukan Pemda
Kalbar menarik investasi asing adalah: (i)promosi berbasis website dan
sistem informasi potensi investasi daerah berbasis website; (ii)bekerja
sama dengan BKPM RI; (iii)agenda promosi tahunan Kalbar yang sudah
disepakati/disetujui Gubernur Kalbar.
5. Perkembangan Kinerja Sektor Koperasi dan UKM Kalbar
Sampai tahun 2017, jumlah koperasi di Kalbar 3761 kopeerasi, dengan
sebanyak 2578 koperasi yang aktif (69%). Total aset koperasi Rp13,7
8
triliun. Omzet koperasi 2017 sebesar Rp8,16 triliun. Jenis usaha
koperasi di Kalbar, yakni koperasi simpan-pinjam (15,6%); usaha
akomodasi dan restoran (34,8%); usaha pertaniaan, kehutanan dan
perikanan (9,2%), sektor-sektor lainnya 40,4%.
Jumlah pelaku usaha UKM: (i)usaha mikro 82.656 usaha; (ii)usaha kecil
34.640 usaha, dan usaha menengah sebanyak 2100 usaha. Koperasi
(Credit Union di Kalbar) merupakan salah satu usaha yang berkembang
di Kalbar. Jumlah usaha credit union di Kalbar sebanyak 3 CU dan yang
terbesar adalah CU Lantang Tipo dengan aset Rp2,8 triliun dan jumlah
anggota 186.857 anggota; diikuti CU Pancur Kasih dengan aset Rp2,1
triliun dan jumlah anggota 147.558 anggota dan CU Keling Kumang
dengan aset Rp1,3 triliun dan jumlah anggota 172.301 anggota. Ekspor
dari pelaku usaha UKM belum signifikan, tetapi UKM Kalbar sudah
memamasarkan produk tenun ikat Sintang dan Sambas ke negara
Asutralia dan Belanda sejak beberapa tahun terakhir. Di samping itu,
Tikar Bidai dari Bengkayang juga sudah menembus pasar ekspor.
Kerajinan ukir-ukiran (handycraft) dari Kabupaten Landak merupakan
salah satu produk unggulan di Kalbar.1 Kendala UKM dalam melakukan
ekspor adalah skala usaha/produksi yang relatif kecil dan persoalan
syarat-syarat ekspor barang dan kepabeanan.
Program pembinaan daya saing UMKM dan Koperasi di Kalbar tahun
2017 lalu dianggarkan Rp2,5 milyar dan tahun 2018 3,1 milyar. Pusat
layanan usaha terpadu Koperasi dan UMKM Kalbar bertujuan
memberikan pendamapingan dan pembinaan dan solusi permasalahan
pada UMKM, seperti konsultasi binsis, bimbingan teknis, pendampingan
untuk akses KUR perbankan, fasilitasi UMKM ke jaringan ritel
modern/on-line, penyusunan proposal usaha dan pemetaan potensi
bisnis, serta e-commerce.
B. HASIL DIALOG/DISKUSI DENGAN MANAJEMEN/DIREKSI BUMN
1. Komisi VI DPR menyoroti persoalan kecelakaan kerja dalam proses
pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN konstruksi
seperti kecelakaan kerja dalam rangka pembangunan rel KA Bandara
(dekat Stasiun Batuceper Tangerang) yang menimbulkan korban jiwa
dari masyarakat pengguna. BUMN PT Waskita Karya merupakan
kontraktor pembangunan Rel KA Bandara Soekarno-Hatta.
1Empat jenis produk unggulan Kalbar saat ini adalah minuman aloevera; keramik hias ;lempok durian; dan amplang.
9
2. Komisi VI DPR juga menyoroti kecelakaan kerja yang terjadi terkait
pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta seperti kecelakaan jatuhnya
Crane proyek KA LRT double track di Jatinegara Jakarta Timur.
3. Komisi VI DPR juga mempertanyakan kinerja penerbangan PT Garuda
Indonesia yang masih merugi dari sisi keuangan perusahaan sampai
akhir Desember 2017. Di samping itu, juga dipertanyakan kepada pihak
manajemen PT Garuda Indonesia mengenai tingkat ketepatan
waktu/jadwal penerbangan (On-Time Performance) yang masih dibawah
90% dibandingkan dengan maskapai swasta lain seperti Batik Air (Lion
Group) yang sudah di atas 90%.
4. Terkait dengan produksi sawit oleh PT PN XIII Kalbar, Komisi VI DPR
mengingatkan jajaran direksi dan manajemen untuk meningkatkan
produksi minyak sawit mentah (CPO), PKO, dan produktivitas sawit per
hektar (ha). Saat ini rata-rata produksi sawit rakyat mencapai 2 ton per
hektar. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah perkebunan PT PN XIII
mencakup Kalbar 1 dan Kalbar 2, Kaltim, Kalteng, dan Kalsel. Jumlah
anak perusahaan sampai Des 2017 berjumlah 3 perusahaan dan 3
perusahaan afiliasi (asosiasi).
5. Produksi minyak sawit (Crude Palm Oil) PT PN XIII rata-rata 360.000-
365.000 ton per tahun. PT PN XIII menjual/memasarkan minyak sawit
perusahaan melalui Kantor Pemasaran bersama Nusantara (KPBN)
melalui sistem lelang di pasar fisik. Sedangkan produksi total minyak inti
sawit (Palm Kernel Oil) mencapai rata-rata 75.000-76.000 ton per tahun.
Adapun rugi perusahaan tahun 2017 berjumlah Rp223,427 milyar.
Jumlah aset perusahasan (Des 2017) mencapai Rp6,6 triliun. Sampai
2017, luas kebun sawit PT PN XIII mencapai 67,4 Ha dan kebun plasma
(kebun rakyat binaan PT PN XIII seluas 71,2 Ha. Terdapat 10 pabrik
pengolahan CPO milik perusahaan yang tersebar di Kalbar; Kaltim;
Kalsel dan Kalteng. Sedangkan pabrik pengolahan karet (rubber) berada
di 3 lokasi di Kalbar; Kalsel; dan Kalteng. Ekspor karet PT PN XIII 1,3
juta Kg (SIR-20) ke mancanegara (tahun 2017). Jumlah tenaga kerja
(TKI) 8.455 orang. Adapun target produksi tauhn 2018: CPO=366.00o
ton; minyak inti sawit=69 ton dan karet kering (karet setengah
jadi)=29.000 ton. Sedangkan program kerja 2018 adalah (1)rehabilitasi
pabrik; (2)replanting pohon sawit (baru); (3)konversi tanaman karet
menjadi kelapa sawit; (4)pembangunan PLTBiogas; (5)pembangunan
PLTBiomassa; dan (6)peletizer tandan kosong kelapa sawit substitusi
pengganti batubara.
10
6. Kunjungan/pertemuan di Kalbar juga dihadiri pimpinan bank-bank
BUMN. Berdasarkan keterangan manajemen BNI terdapat 40 kantor
bank BNI (termasuk Kantor Kas) di Kalbar dan 245 ATM BNI di Kalbar.
Sampai akhir tahun 2017, total kredit yang disalurkan BNI Rp2,5 triliun.
Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp3,9 triliun. Jumlah KUR yang
disalurkan sampai 2017 mencapai Rp208 milyar atau 0,072% dari total
kredit. KUR Mikro berjumlah Rp14,79 Milyar, dan KUR Retail berjumlah
193,46 sampai 2017. KUR Reatil mencapai 92,9% dari total KUR yang
disalurkan .BNI. Kredit yang dislurkan BNI di Kalbar sebagian besar
terserap pada Perdagagangn, hotel, restoran (43%). BNI
Wil.Banjarmasin total kredit terserap adalah pada sektor perdagangan,
hotel dan rsstoran (41,42%). Sedangkan sektor KUR di Kalbar terserap
oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (52,68%). Sedangkan di
banjarmasin terserap 68,06% KUR. Dari total dana masyarakat di
Kalbar, BNI mampu menyerap 7,48% dan share kredit BNI mencapai
3,65% dari total kredit perbankan di Kalbar termasuk kredit yang
disalurkan BPD Kalbar.
7. PT BNI Tbk., juga memberikan kredit/pinjaman untuk membangun
konstruksi jalan toll di Indonesia sebesar 30% dari total kredit yang
disalurkan per Des 2017. Terdapat 8 ruas Jalan Tol Trans Jawa yang
didanai oleh BNI; terdapat 4 ruas jalan Tol Non-Tras Jawa yang juga
didanai oleh BNI. PT BNI juga memberikan/menyalurkan kredit kepada 9
perusahaan perkebuhan di Indonesia termasuk PT PN terutama sejak
tahun 2016.
8. PT Bank Mandiri,Tbk., saat ini memiliki 40 kantor; 155 ATM; 3.559 alat
EDC. Aset Bank Mandiri di Kalbar sampai 2017 berjumlah Rp9 trilun;
DPK Rp6,8 triliun; kredit yang disalurkan Rp8,8 triliun; NPL sebesar
1,18%; Low Cost Depsoit Ratio 74,80%; LDR sebesar 129,66%. KUR
Bank Mandiri di Kalbar total berjumlah Rp544 milyar dengan jumlah
debitur 10169 debitur (peminjam). KUR Reatil merupakan yang terbesar
di Kalbar. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri kecil serta
pertanian/perkebunan merupakan sektor KUR yang dominan/terbesar di
Bank Mandiri Kalbar. NPL KUR Bank Mandiri dijaga saat ini 2,1%.
9. Persaingan bisnis perbank di Kalbar masih dalam batas-batas
kewajaran. Bank Mandiri saat ini bekerja sama dengan BPD Kalbar
seperti melalui Co-Branding Kartu Kredit (CBKK).
11
10. PT BTN saat ini melayani dan membina KPR di 14 Kab/Kota di Kalbar.
Sedangkan jumah kantor sebanyak 9 unit dan 86 unit KLKK dan 6 unit
KPRK. BTN saat ini tidak melayani KUR di Kalbar sejak awal tahun 2015
tetapi tetap fokus pada KPR. Jenis kredit yang dislaurkan didominasi
kredit konsumsi (KPR) dan diikuti kredit modal kerja. Sedangkan debitur
terbesar (KPR) adalah perusahaan swasta/wirausaha dan diikuti oleh
debitur pemerintahan (PNS) yang juga pada sektor KPR. NPL kredit
konsumsi (KPR) mencapai 1,6% pada tahun 2017 lalu.
Manajemen/Direksi PT BTN pusat secara nasional merencanakan
membangun sebanyak 666.000 rumah dalam Program Satu juta Rumah
(PSR) yang sudah dalam progres konstruksi per Des 2017. Dalam tahun
2018 diproyesikan mencapai 750.000 unit rumah. Untuk Provinsi Kalbar,
program sejuta rumah per Des 2017 mencapai realisasi 6.313 unit
rumah di 14 kab/kota dengan total nilai KPR Rp760 milyar. Unit rumah
yang terbanyak dibangun di Kab.Kubu raya berjumlah 4.235 rumah.
11. PT Pelindo II saat ini (2017) memiliki 17 anak perusahaan. Bisnis inti
dilakukan oleh 6 perusahaan; bisnis logistik dan jasa pelabuhan oleh 6
perusahaan; dan usaha pendukung dilakukan oleh 5 anak perusahaan.
PT Pelindo II memiliki 12 cabang pelabuhan (termasuk Pelabuhan
Pontianak) di seluruh Indonesia, dan Pelabuhan Tanjungpriok Jakarta
merupakan pelabuhan utama dari PT Pelindo II. Pelabuhan Belawan
(Sumut) dan Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumut) tidak termasuk milik dan
tidak dikelola oleh PT Pelindo II.
12. PT Pelindo II kini sedang membangun Pelabuhan Internasional Kijing di
Kabupaten Mempawah Kalbar sebagai alternatif dari Pelabuhan
Pontianak saat ini. Jarak dari Kota Pontianak ke Pelabuhan
Internasisonal Kijing Kalbar sekitar 1-1,5 jam lewat jalur darat. PT
Pelindo II merencanakan akan selesai membangun Pelabuhan
Internasional Kijing pada akhir tahun 2018 dan akan mulai beroperasi
awal tahun 2019. Pelabuhuan Int.Kijing dibangun dengan kedalaman
sekitar 14-16 meter. Pada tahun 2030, Pelabuhan Int.Kijing diprediksi
mampu menampung 53,3 juta ton kargo barang. Pelabuhan Int.Kijing
akan mengekspor berbagai hasil produk-produk UMKM,
pertanian/perkebunan, dan hasil tambang yang ada di Kalbar saat ini.
13. PT Angkasa Pusar II mengelola Bandara Supadio Pontianak. Sampai
2017, jumlah penumpang pesawat 3,78 juta/tahun. Diproyesikan pada
2018 bertambah menjadi 4,0 juta di Bandara Supadio dan 116 juta
penumpang di 15 Bandara (termasuk proyeksi di bandara baru Kertajati
12
di Jawa Barat) yang dikelola PT Angkasa Pusar II saat ini. Proyeksi
pendapata tahun 2018 berjumlah Rp137,5 milyar. Pada tahun 2020,
Presiden mengharapkan jumlah penumpang meningkat menjadi 7 juta
penumpang. Bandara Supadio satu-satunya bandara di Kalimantan
yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.
14. Adapun panjang landasan (Runway) Bandara Supadio Pontianak saat
ini adalah 2.250meter (1995) dan diproyeksikan akan bertambah
menjadi 2.700-3.000meter yang akan cukup dilandasi oleh pesawat jet
berbadan besar seperti Boeing dan Airbus. Saat ini (2017) jumlah TKI
yang bekerja di seluruh Bandara Supadio=1.500 orang. Jumlah
wisatwan asing (turis mancanegara) ke Kalbar (2017) berjumlah 15.442
orang. Tahun 2018 diperkirakan berjumlah 18.000 orang. Fasilitas
(infrastruktur) utama yang telah ada di Bandara Supadio adalah Apron;
Terminal Ultimate; Terminal Tahap I; Kargo; Perkantoran PT AP II; Area
Parkir dan Rumah Genset.
15. Terkait terjadinya banjir (rob) yang melanda Bandara Supadio adalah
level muka air lebih rendah daripada level muka air laut yakni 10 feet
(3,3meter). Sehingga jika terjadi hujan atau rob, maka air berbalik arus
ke arah bandara. Hal ini juga disebabkan luas penampang basah
salauran menuju Sungai Kapuas sudah berkurang dan juga
berkurangnya tangkapan air di sekitar Bandara.
16. PT PLN pusat memiliki 3 kantor manajemen di Kalbar yakni: (1)Unit
Induk Pembangunan Kalimantan Barat; (ii)Kantor Wlayah Kalbar; (iii)Unit
Induk Pembangkitan dan Penyalura. Area palayanan terdiri dari 14
rayon pelayanan kab/kota. PLN Kalbar memiliki sistem distribusi listrik
yaitu: 1 Sistem uatam Sistem Khatulistiwa; 6 sistem sedang; dan 66
PLTDiesel (lisdes). Jumlah pelanggan listrik di Kalbar 1.041.000
pelanggan dengan total kapasitas terpasang 694 MW. Produksi energi
(listrik) di Kalbar (2017) berjumlah 2,6 juta MWh (mega watt hour).
Sedangkan energi (listrik) yang terjual (dikonsumsi pelangan) sebanyak
2,25 juta MWh. Pertumbuhan energi (listrik) terjual mencapai 4,23%
tahun 2017. Adapun potensi Energi Baru dan Terbarukan oleh IPP
swasta (EBT di Kalbar sampai 2017) adalah sebagai berikut:
(a)PLTSurya (matahari)= 150MW; PLTMH= 10MW; PLTBiomassa=
121MW; PLTBiogas= 7,3 MW; dan PLTSampah= 10MW. Sebagian
besar EBT dihasilkan oleh IPP/Swasta di Kalbar. Sedangkan proyek-
proyek pembangkit listrik di Kalbar per Desember 2017 adalah: a)PLTU
Sanggau 2; b)PLTU Ketapang 2; c)PLTU MPP; d)PLTU 1,2,3 Kalbar;
13
e)PLTU Sintang; f)PLTU Ketapang (ex-Timika); g)PLTU Ketapang 3;
dan h)PLTU Ketapang 1. Beban puncak listrik Sistem Utama
Khatulistiwa adalah 327,7 MW pada tahun 2017 lalu terdiri dari beban
normal=105MW; dan siaga=260MW. Sampai 2017, pembangkit listrik di
Kalbar masih menggunakan BBM yakni pada tahun 2015 mencapai
415.343 KL; 204.051 KL tahun 2017 (Biosolar; HSD; MFO). PT PLN
Kalbar telah menghitung biaya pokok produksi listrik (BPL) tahun 2017
berjumlah Rp2.388/kwh. Bandingkan tahun 2014 berjumlah
Rp3.943/kwh.
17. Menurut PT Garuda Indonesia, Jumlah penumpang outbond dari
Bandara Supadio Pontianak adalah 1,7 juta per tahun. Jumlah
penumpang Pontianak-Jkt yang terbesar yakni 1 juta lebih tahun 2017.
Kedua terbanyak adalah Pontianak-Srby 197.402 orang. Sisanya ke
kota-kota lainnya. Saat ini Garuda Indonesia melayani penerbangan
route Pontianak-Kuching dan Pontianak-Kualalumpur. Adapun
perkembangan penyaluran PKBL Garuda Indonesia (2017) untuk 14
kab/kota di Kalbar adalah 1)bantuan program kemitraan Rp9,8 milyar
dan 2)bantuan program bina lingkungan Rp1,8 triliun. Total bantuan
PKBL berjumlah Rp11,695 milyar.
18. Kinerja PT Pertamina (Kalbar) dijelaskan sebagai berikut. Lembaga
penyalur BBM terdiri dari: a)jumlah SPBU=371 unit; b)APMS=182 unit;
c)SPBN/SPDN=41 unit; d)AMT=64 unit; dan e)SPBB=24 unit. Penjualan
BBM Pertamina: bensin (63.180 KL/bulan); biosolar (41.130 KL/bulan);
MFO (12.570 KL/bulan); avtur (4.500 KL/bulan); LPG (9.750 ton/bulan).
Lembaga penyalur BBM 1 harga sudah beroperasi sejak 2017 lalu di
seluruh wilayah di Kalimantan. Presiden telah meresmikan kebijakan
BBM satu harga pada tgl.29 Desember 2017. Untuk wilayah Krayan dan
Danau Sembeluh, biaya distribusi sampai ke konsumen mencapai
Rp38.000/liter. Sebelum dilaksanakan BBM satu harga, harga BBM di
pedalaman Kalbar mencapai Rp40.000-Rp50.000 per liter.
19. Distribusi LPG di Kalbar dilakukan oleh Pertamina SPPBE PSO (9 unit);
1 SPPBE (non-pso); 73 Agen LPG 3 Kg PSO; 10 Agen LPG NPSO;
1519 Pangkalan LPG 3 Kg. Pertamina juga memiliki 3 kapal tongkang
(2985MT); dan 1 kapal tanker (1300MT). Depot LPG Pontianak
melakukan pengambilan LPG 3 Kg dari daerah Tanjung Uban dan
Pertasamtan. Dalam antisipasi kebutuhan LPG masyarakat, operasi
pasar atau penyaluran langsung tepat sasaran bersama stakeholder di
kab/kecamatan setempat.
14
20. PT Pertamina sudah dan sedang melakukan sosialisasi penggunaan
LPG Bright Gas (5 Kg) khususnya kepada PNS di seluruh Kalbar untuk
menggantikan penggunaan LPG 3 Kg oleh beberapa PNS di
Kalbar.Saat ini sebanyak 7/kab/kota sudah mendukung pemakaian LPG
5 Kg bagi PNS di 7 kab/kota tersebut dan penerbitan surat edaran
distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran untukkel miskin dan sangat miskin di
Kalbar. Sebagian pedagang di Kalbar terutama di Pontianak mengakui
pemakaian LPG 5 Kg lebih irit dibandingkan LPG 3 Kg. Khusus untuk
distribusi Solar untuk nelayan di Kalbar, sudah terdapat 19 SPBUN dan
8 SPBB di seluruh Kalbar. PT Pertamina juga sudah memiliki 8 SPBB di
Kalbar.
III. PENUTUP
Demikianlah Laporan Singkat hasil Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada
Masa Persidangan III/Tahun 2017-2018. Terima kasih.
Ketua Tim, Ttd. H. Inas Nasrullah Zubir, S.E. A.556 Fraksi Partai Hanura
top related