laporan kinerja - djpbn.kemenkeu.go.iddjpbn.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/images/data/... ·...
Post on 05-Jan-2020
40 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN KINERJATAHUN 2018
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTAGedung Keuangan Negara Yogyakarta Blok D, Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta 55166
Telepon 0274-542011, 554633 Faksimile 0274-554634www.djpbn. kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta
“Visi : Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yangprofesional, modern, transparan dan akuntabel”
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN KINERJATAHUN 2018
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTAGedung Keuangan Negara Yogyakarta Blok D, Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta 55166
Telepon 0274-542011, 554633 Faksimile 0274-554634www.djpbn. kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta
“Visi : Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yangprofesional, modern, transparan dan akuntabel”
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN KINERJATAHUN 2018
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTAGedung Keuangan Negara Yogyakarta Blok D, Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta 55166
Telepon 0274-542011, 554633 Faksimile 0274-554634www.djpbn. kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta
“Visi : Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yangprofesional, modern, transparan dan akuntabel”
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada tahun 2018, KPPN Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan baikinternal ataupun yang melibatkan pihan eksternal. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telahmendorong pencapaian kinerja serta prestasi yang membanggakan. Pencapaian kinerja danprestasi yang di raih selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
A. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana seluruh IKU telah mencapaitarget sebagai berikut:
1. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L, tercapai realisasi sebesar92.99% dari target 80%.
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas, tercapai realisasi sebesar 99.70dari target 93.
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN, tercapai realisasi 4.58 daritarget 4,52.
4. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal, tercapairealisasi 99.58% dari target 98%.
5. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah, tercapairealisasi 5 dari target 4,25.
6. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D, tercapai realisasi 99.99 %dari target 99%.
7. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker, tercapai realisasi 99.95%dari target 87%
8. Persentase akurasi penyaluran dana SP2D, tercapai realisasi 99.96% dari target98,5 %.
9. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, tercapai realisasi 86.24 dari target85.
10. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI, tercapai realisasi 90%daritarget 90%.
11. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dantepat waktu, tercapai realisasi 99.41% dari target 97%
12. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, tercapai realisasi 90.65 daritarget 70.
13. Nilai rata –rata hard competency pegawai, tercapai realisasi 90.42 dari target 7714. Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling, tercapai realisasi
83.04% dari target 60%.15. Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan, tercapai realisasi 87.5 dari
target 70.16. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern, tercapai
realisasi 110 dari target 96.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 iii
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization,tercapai realisasi 95.82 dari target 81.
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar, tercapai realisasi 101.32 % daritarget 91%.
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN, tercapai realisasi 99.98%dari target 95%
B. Prestasi-prestasi yang diraih selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:1. Memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2018, pada audit surveillance
yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 oleh PT. TUV RheinlandIndonesia.
2. Peringkat Pertama dalam penilaian laporan keuangan tingkat KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta tahun2018.
3. Peringkat pertama dalam penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk kategori KantorPelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Provinsi Tahun 2018.
Keberhasilan pencapaian kinerja serta berbagai prestasi yang diraih hendaknya tidakmembuat KPPN Yogyakarta berpuas diri, namun selalu berupaya untuk mempertahankandan meningkatkan pencapaian pada masa yang akan datang. Untuk target-target kinerjayang belum tercapai agar menjadi evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja sesuaidengan yang telah ditargetkan.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................................................. i
Ikhtisar Eksekutif .............................................................................................................. ii
Daftar Isi .............................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.................................... 2
C. Peran Strategis (Strategic Issued) ........................................... 6
D. Sistematika Laporan................................................................. 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 9
A. Rencana Strategis.................................................................... 9
B. Penetapan Kinerja.................................................................... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 21
A. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................... 21
B. Realisasi Anggaran .................................................................. 77
C. Kinerja Lainnya......................................................................... 80
BAB V PENUTUP ........................................................................................... 95
LAMPIRAN i. Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Tahun 2018
ii. Rencana Kerja Tahun 2018
iii. Formulir Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta merupakan
instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan KPPN Yogyakarta
sangat strategis peranannya dalam menyalurkan dana APBN, memberikan sebuah stigma
bahwa KPPN Yogyakarta adalah penjaga gawang dalam bidang penyaluran APBN.
Sebagai sebuah organisasi, KPPN Yogyakarta mempunyai berbagai elemen yang
mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Saat ini KPPN
Yogyakarta memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana dan prasarana yang
relatif memadai untuk menggerakkan roda organisasinya. Dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya KPPN Yogyakarta berpedoman pada berbagai peraturan dan Standar Operating
Procedures (SOP) yang telah ditentukan.
Laporan Kinerja
(LAKIN) KPPN
Yogyakarta Tahun
2018 disusun sebagai
salah satu bentuk
pertanggungjawaban
KPPN Yogyakarta
dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi
selama tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN
Yogyakarta.LAKIN KPPN Yogyakarta Tahun 2018 disusun untuk memenuhi prinsip
akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
KPPN Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan diklasifikasikan sebagai KPPN Tipe
A1 yang terdiri dari:
1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pencairan Dana;
3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;
4. Seksi Bank;
5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan
bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPN Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:
1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
2. Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban
bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP);
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan hubungan pengguna layanan (customer relationship managemenet);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan
(treasury management representative);
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 3
15. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. Pelaksanaan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik (KIP);
20. Pelaksanaan administrasi KPPN.
Struktur Organisasi KPPN Yogyakarta
Jumlah pegawai pada KPPN Yogyakarta per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 53
orang, dengan statistik sebagai berikut:
Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-laki 24 orang- Perempuan 29 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan
- Pengatur Tingkat I II/d 3 orang- Penata Muda III/a 5 orang- Penata Muda Tingkat I III/b 17 orang- Penata III/c 12 orang
KEPALA KANTOR
KEPALASUBBAGIAN
UMUM
KEPALA SEKSIPENCAIRAN
DANA
KEPALA SEKSIMANAJEMEN
SATKER DAN KIKEPALA SEKSI
BANK
KEPALA SEKSIVERIFIKASI &AKUNTANSI
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 3
15. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. Pelaksanaan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik (KIP);
20. Pelaksanaan administrasi KPPN.
Struktur Organisasi KPPN Yogyakarta
Jumlah pegawai pada KPPN Yogyakarta per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 53
orang, dengan statistik sebagai berikut:
Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-laki 24 orang- Perempuan 29 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan
- Pengatur Tingkat I II/d 3 orang- Penata Muda III/a 5 orang- Penata Muda Tingkat I III/b 17 orang- Penata III/c 12 orang
KEPALA KANTOR
KEPALASUBBAGIAN
UMUM
KEPALA SEKSIPENCAIRAN
DANA
KEPALA SEKSIMANAJEMEN
SATKER DAN KIKEPALA SEKSI
BANK
KEPALA SEKSIVERIFIKASI &AKUNTANSI
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 3
15. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. Pelaksanaan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik (KIP);
20. Pelaksanaan administrasi KPPN.
Struktur Organisasi KPPN Yogyakarta
Jumlah pegawai pada KPPN Yogyakarta per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 53
orang, dengan statistik sebagai berikut:
Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-laki 24 orang- Perempuan 29 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan
- Pengatur Tingkat I II/d 3 orang- Penata Muda III/a 5 orang- Penata Muda Tingkat I III/b 17 orang- Penata III/c 12 orang
KEPALA KANTOR
KEPALASUBBAGIAN
UMUM
KEPALA SEKSIPENCAIRAN
DANA
KEPALA SEKSIMANAJEMEN
SATKER DAN KIKEPALA SEKSI
BANK
KEPALA SEKSIVERIFIKASI &AKUNTANSI
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 4
- Penata Tingkat I III/d 11 orang- Pembina IV/a 4 orang- Pembina Tingkat I IV/b 1 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
- PNS 53 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Usia
- Usia 20 s.d. 29 (tahun) :1 1 orang- Usia 30 s.d. 39 (tahun) :5 :6 11 orang- Usia 40 s.d. 49 (tahun) :5 :11 16 orang- Usia 50 s.d. 59 (tahun) :14 :11 25 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Eselon
- Eselon III.A :1 ^ 1 orang- Eselon IV.A :5 ^ 5 orang
- Pelaksana :18 ^ :29 ^ 47 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Sekolah Menengah Atas :8 :7 15 orang- Diploma III (Keu.) :2 :4 6 orang- Strata I / Sarjana :9 :16 25 orang- Strata II / Magister :5 :2 7 orang
Kompetensi dan kapasitas para pegawai telah memenuhi standar profesionalitas
dan melalui proses rekruitmen pegawai yang sangat ketat. Beberapa kegiatan internal
yang telah dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas para pegawai antara lain:
1. Gugus Kendali Mutu, yang dilaksanakan setiap minggu sekali untuk menyamakan
persepsi dan pemahaman seluruh pegawai terhadap ketentuan atau aturan baru yang
terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Semangat Pagi, dilaksanakan setiap pagi sebelum jam layanan dibuka dan bertujuan
untuk memelihara keharmonisan dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan;
3. Sharing knowledge, berupa transfer knowlegde dari pegawai yang telah
melaksanakan diklat atau bimbingan teknis kepada para pegawai;
4. Pelatihan Service Excellent, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai khususnya
petugas front office dan customer service serta petugas keamanan (satpam) yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam memberikan pelayanan
kepada mitra kerja;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 4
- Penata Tingkat I III/d 11 orang- Pembina IV/a 4 orang- Pembina Tingkat I IV/b 1 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
- PNS 53 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Usia
- Usia 20 s.d. 29 (tahun) :1 1 orang- Usia 30 s.d. 39 (tahun) :5 :6 11 orang- Usia 40 s.d. 49 (tahun) :5 :11 16 orang- Usia 50 s.d. 59 (tahun) :14 :11 25 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Eselon
- Eselon III.A :1 ^ 1 orang- Eselon IV.A :5 ^ 5 orang
- Pelaksana :18 ^ :29 ^ 47 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Sekolah Menengah Atas :8 :7 15 orang- Diploma III (Keu.) :2 :4 6 orang- Strata I / Sarjana :9 :16 25 orang- Strata II / Magister :5 :2 7 orang
Kompetensi dan kapasitas para pegawai telah memenuhi standar profesionalitas
dan melalui proses rekruitmen pegawai yang sangat ketat. Beberapa kegiatan internal
yang telah dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas para pegawai antara lain:
1. Gugus Kendali Mutu, yang dilaksanakan setiap minggu sekali untuk menyamakan
persepsi dan pemahaman seluruh pegawai terhadap ketentuan atau aturan baru yang
terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Semangat Pagi, dilaksanakan setiap pagi sebelum jam layanan dibuka dan bertujuan
untuk memelihara keharmonisan dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan;
3. Sharing knowledge, berupa transfer knowlegde dari pegawai yang telah
melaksanakan diklat atau bimbingan teknis kepada para pegawai;
4. Pelatihan Service Excellent, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai khususnya
petugas front office dan customer service serta petugas keamanan (satpam) yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam memberikan pelayanan
kepada mitra kerja;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 4
- Penata Tingkat I III/d 11 orang- Pembina IV/a 4 orang- Pembina Tingkat I IV/b 1 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
- PNS 53 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Usia
- Usia 20 s.d. 29 (tahun) :1 1 orang- Usia 30 s.d. 39 (tahun) :5 :6 11 orang- Usia 40 s.d. 49 (tahun) :5 :11 16 orang- Usia 50 s.d. 59 (tahun) :14 :11 25 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Eselon
- Eselon III.A :1 ^ 1 orang- Eselon IV.A :5 ^ 5 orang
- Pelaksana :18 ^ :29 ^ 47 orang
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Sekolah Menengah Atas :8 :7 15 orang- Diploma III (Keu.) :2 :4 6 orang- Strata I / Sarjana :9 :16 25 orang- Strata II / Magister :5 :2 7 orang
Kompetensi dan kapasitas para pegawai telah memenuhi standar profesionalitas
dan melalui proses rekruitmen pegawai yang sangat ketat. Beberapa kegiatan internal
yang telah dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas para pegawai antara lain:
1. Gugus Kendali Mutu, yang dilaksanakan setiap minggu sekali untuk menyamakan
persepsi dan pemahaman seluruh pegawai terhadap ketentuan atau aturan baru yang
terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Semangat Pagi, dilaksanakan setiap pagi sebelum jam layanan dibuka dan bertujuan
untuk memelihara keharmonisan dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan;
3. Sharing knowledge, berupa transfer knowlegde dari pegawai yang telah
melaksanakan diklat atau bimbingan teknis kepada para pegawai;
4. Pelatihan Service Excellent, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai khususnya
petugas front office dan customer service serta petugas keamanan (satpam) yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam memberikan pelayanan
kepada mitra kerja;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 5
5. Pemilihan Pegawai Teladan, kegiatan ini dilakukan setiap triwulan sebagai sarana
untuk memotivasi para pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja;
6. Kegiatan Olahraga, untuk menjaga kesehatan, kebugaran tubuh dan keakraban
pegawai diselenggarakan berbagai kegiatan olahraga setiap jum’at pagi, seperti
senam pagi, jalan santai dan voli;
7. Pembinaan Mental, kegiatan keagamaan dan sosial menjadi bagian kegiatan rutin
untuk membina mental dan spiritual pegawai.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 6
C. Peran Strategis
KPPN Yogyakarta sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta. KPPN Yogyakarta mempunyai peran penting pelaksanaan dalam pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana KPPN memperoleh Kuasa Bendahara
Umum Negara untuk menjalankan fungsi BUN di Daerah.
Peran strategis KPPN yang berkaitan dengan pelayanan publik antara lain:
1. Sebagai pengelola kas negara, KPPN memiliki peran untuk mewujudkan pengelolaan
kas yang efisien dan optimal.
2. KPPN juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan
anggaran untuk menjamin pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara tertib, efisien,
efektif dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah dengan KPPN juga memiliki
peran yang signifikan dengan mewujudkan pelaporan keuangan dan kekayaan, utang
dan aset pemerintah yang akuntabel, akurat, transparan dan tepat waktu yang
tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4. Menciptakan tata kelola organisasi yang bertujuan untuk peningkatan kualitas
pelayanan prima terhadap stakeholder dengan melakukan inovasi terhadap
manajemen pelayanan.
Pada tahun 2018 terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi KPPN Yogyakarta yang
berkaitan dengan pengelolaan APBN antara lain sebagai berikut:
1. Penyaluran DAK Fisik dan Dana DesaMulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui Ditjen Perbendaharaan yaitu pada 171 Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, salah satunya melalui KPPN
Yogyakarta. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN merupakan amanat
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Dan terakhir diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember
2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada tahun 2018 KPPN Yogyakarta
melakukan penyaluran DAK Fisik terhadap wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 7
Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. Sedangkan penyaluran Dana Desa
dilakukan terhadap wilayah di Kabupaten Sleman dan Bantul.
2. Piloting Pembiayaan Ultra MikroBerdasarkan peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang
Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi
Vertikal Ditjen Perbendaharaan, dijelaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan
evaluasi menjadi tugas KPPN yang dilaksanakan oleh Seksi Bank yang mulai
dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2018 ini KPPN telah
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerima KUR dan UMI namun
masih dalam tahap bantuan tugas terhadap Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
3. Piloting uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaanUang PersediaanSesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-
494/PB/2018 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam
Rangka Penggunaan Uang Persediaan sebagaimana diubah terakhir dengan KEP-
542/PB/2018, dinyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan
kartu kredit dilaksanakan dalam 6 (enam) tahapan yang dilaksanakan sampai dengan
bulan Desember 2018. Sebagai satker peserta uji coba, pada tahun 2018 ini KPPN
diminta untuk menginformasikan peraturan tersebut kepada Satker mitra kerja.
4. Piloting SAKTI pada satuan kerja di lingkup Kementerian KeuanganPiloting SAKTI telah dimulai pada tahun 2017 yaitu penerapan Aplikasi SAKTI pada
satuan kerja di lingkup Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Yogyakarta, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dan GKN
Yogyakarta untuk pengajuan Gaji Induk bulan Januari 2018 pada bulan Desember
2017. Pada tahun 2018 ini pelaksanaan piloting SAKTI dilanjutkan dengan
pelaksanaan migrasi saldo awal, training modul penganggaran, end user training serta
monitoring kesiapan TIK untuk satker piloting tahap III C.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 8
D. Sistematika LaporanSistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Yogyakarta Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang
dihadapi organisasi.
A. Latar belakang
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
C. Peran Strategis
D. Sistematika Laproan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
A. Rencana Strategis
B. Penetapan / Perjanjian Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
C. Kinerja Lain-Lain
4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran
1. Perjanjian Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018 dan
2. Rencana Kinerja Tahunan 2018.
3. Formulir Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 9
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. Rencana StrategisRencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Dalam rencana stratejik termuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
dan program yang diuraikan secara konseptual.
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut arah dan tujuan instansi
agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi
menggambarkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan.
Dengan mengacu pada visi Kementerian Keuangan, maka KPPN Yogyakarta telah
menetapkan visi untuk mencapai tujuan organisasi yaitu “Menjadi pengelolaperbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel”.
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi. Untuk mencapai visi tersebut, KPPN
Yogyakarta mempunyai visi sebagai berikut:
1. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal (to achieve efficient and optimum
cash and fund invesment management)
Sebagai pengelola kas dan Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, KPPN Yogyakarta
memperkuat kinerja pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan kas
yang optimal melalui pengelolaan kas yang efisien dan optimal.
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan akuntabel (to
support timely, effective, and accountable budget execution)
Misi ini akan diwujudkan dengan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan
anggaran secara tepat waktu dan jumlah untuk mewujudkan pola penyerapan anggaran
yang proporsional dan sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran melalui pelaksanaan
anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan Keuangan Negara yang akuntabel, transparandan tepat waktu (to achieve accountable, transparent and timely state finance accounting
and reporting)
Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan hingga
pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan
keuangan serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 10
keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan
keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan
standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam
menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta internasional.
Tujuan KPPN Yogyakarta difokuskan untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang
memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan best practices, transparan dan akuntabel dalam
rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah.
Tujuan dari KPPN Yogyakarta adalah:
1. Terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif;
2. Terwujudnya pengelolaan kas yang efektif, efisien, akurat, tepat sasaran dan akuntabel;
3. Terwujudnya akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan
akurat;
4. Terwujudnya pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal,
efektif dan efisien;
5. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.
Sasaran merupakan suatu keadaan atau kondisi yang diharapkan dalam jangka pendek
serta lebih bersifat spesifik dan terukur yang merupakan hasil yang diinginkan dari penetapan
tujuan. Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang diharapkan ingin dicapai oleh
KPPN Yogyakarta adalah :
1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel;
2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi.
3. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi
4. Pemenuhan layanan unggulan yang prima
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat
6. Manajemen Satker yang berkesinambungan
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
8. SDM yang kompetitif
9. Organisasi sehat yang kondusif
10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal
11. Pengelolaan anggaran yang optimal
Kebijakan pada prinsipnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh
yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan
program dan kegiatan agar visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.
Sebagaimana arah kebijakan dan strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 11
Yogyakarta tahun 2015-2019 yang difokuskan pada perwujudan transformasi kelembagaan,
KPPN Yogyakarta perlu melakukan penguatan strategi terkait tugas dan fungsi
perbendaharaan sebagai berikut:
1. Fungsi Organisasi dan Sumber Daya ManusiaTerkait fungsi organisasi dan sumber daya manusia (SDM), kebijakan dan strategi KPPN
Yogyakarta diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang modern,
transparan,analitikal dan responsif terhadap perubahan dengan SDM yang berkinerja
tinggi. Sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di daerah,
peran dan fungsi KPPN Yogyakarta di masa yang akan datang sangat strategis sehingga
fungsi organisasi yang ada harus diperkuat dengan strategi sebagai berikut:
a. Penguatan fungsi kepatuhan internal untuk menjamin pelaksanaan tugas dan
pelayanan secara baik, benar dan profesional;
b. Penguatan fungsi analisa dan penelitian dalam menjalankan fungsi organisasi, yaitu
pembinaan, monitoring, dan evaluasi;
c. Peningkatan fungsi kehumasan dalam menjalankan peran sebagai komunikator dan
fasilitator kebijakan di bidang perbendaharaan;
d. Pemenuhan sarana dan prasana sesuai standardisasi kantor layanan yang ditetapkan
oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
Di bidang pengelolaan sumber daya manusia, KPPN Yogyakarta merumuskan strategi
sebagai berikut:
a. Peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai
kebutuhan organisasi;
b. Pengembangan kompetensi dan kemampuan pegawai;
c. Peningkatan kinerja pegawai.
2. Fungsi Pembinaan Pelaksanaan AnggaranTerkait fungsi pelaksanaan anggaran, kebijakan dan strategi KPPN Yogyakarta diarahkan
untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja
pemerintah pusat (APBN). Beberapa strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas bimbingan teknis dan sosialisasi.
KPPN Yogyakarta melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi secara periodik
untuk seluruh satker sehingga dapat dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan anggaran secara periodik pula. Hal tersebut bertujuan untuk
menyamakan pemahaman atas kerangka konseptual sistem perencanaan dan
penganggaran, meningkatkan pengetahuan satker terhadap kebijakan terkini, dan
hambatan-hambatan yang ditemukan dapat diselesaikan. Bimbingan teknis dan
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 12
sosialisasi telah menjadi tugas dari KPPN Yogyakarta yang sifatnya rutin, sehingga
diperlukan peningkatan kualitas bimbingan teknis dan sosialisasi agar dapat
memberikan kontribusi nyata pada pelaksanaan anggaran Satker. Untuk
mewujudkan hal tersebut, KPPN Yogyakarta akan mempersiapkan sumber daya
manusia yang handal dan alat dukung yang dibutuhkan.
b. Peningkatan kualitas bahan penyusunan kajian untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) yang disusun oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan merupakan salah satu laporan terkait pelaksanaan anggaran.
KPPN Yogyakarta ikut berperan serta dalam penyusunan laporan tersebut dengan
memberikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran masing-masing Satker
serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satker dalam pelaksanaan
anggaran. Hal-hal tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dalam penyusunan RPA yang berkualitas dan handal.
3. Fungsi Pengelolaan Kas NegaraTerkait fungsi pengelolaan kas negara, kebijakan dan strategi KPPN Yogyakarta diarahkan
untuk mencapai pengelolaan kas negara yang optimal dan manajemen kas yang modern
dengan tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Strategi yang dirumuskan adalah :
Optimalisasi peran KPPN dalam peningkatan akurasi perencanaan kas satker.Perencanaan kas bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana guna memenuhi
kewajiban negara dan mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka
mengoptimalkan kelebihan kas atau menutup kekurangan kas. Data tersebut bersumber
dari perencanaan kas yang disampaikan oleh Satker sebelum mengajukan SPM ke KPPN.
Oleh sebab itu akurasi perencanaan satker sangatlah penting untuk mencapai pengelolaan
kas negara yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPPN Yogyakarta melakukan
monitoring, evaluasi dan sosialisasi secara periodik mengenai perencanaan kas. Satker
dengan tingkat akurasi rendah akan dievaluasi dan diadakan pendampingan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan untuk memperbaiki perencanaan kas.
4. Fungsi Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan KeuanganTerkait fungsi pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan dan strategi
KPPN Yogyakarta diarahkan pada peningkatan kualitas pertanggungjawaban dan
pelaporan pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik
dan akurat. Mulai tahun 2015, sistem akuntansi berbasis akrual sudah mulai diterapkan,
sehingga perlu dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas bimbingan teknis aplikasi SAIBA;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 13
b. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan
memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada Satker dalam penyusunan laporan
keuangan.
B. Penetapan Kinerja
Arah kebijakan dan strategi Ditjen Perbendaharaan untuk tahun 2015-2019 difokuskan pada
perwujudan transformasi kelembagaan untuk mewujudkan visi menjadi pengelola
perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Sebagai upaya perwujudan transformasi
kelembagaan serta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, KPPN Yogyakarta
telah menyusun 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam
Rencana Strategis (Renstra) KPPN Yogyakarta Periode 2015-2019 sebagai berikut:
Target Kinerja 2015 – 2019
No Sasaran Strategis IKUTarget
2015 2016 2017 2018 2019 UIC
1 Pengelolaanperbendaharaan negarayang profesional, transparandan akuntabel
Persentase Kinerja pelaksanaananggaran K/L
70% 70% 70% 70% 70% Seksi PDSeksi MSKI
Nilai LK Kuasa BUN KPPN yangberkualitas
92 92 92 92 92 Seksi Vera
2 Kepuasan penggunalayanan yang tinggi
Indeks kepuasan satker terhadaplayanan KPPN
4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 SemuaSeksi
3 Kepatuhan penggunalayanan yang tinggi
Indeks kepatuhan pengguna layanan 3 3 3 3 3 Seksi Vera
4 Pelayanan Prima Persentase SPM Satker yangdiproses menjadi SP2D
98% 98% 98% 98% 98% Seksi PD
5 Penatausahaan penerimaandan pengeluaran negarayang andal dan akurat
Persentase Tingkat akurasidan ketepatan waktu Laporan KasPosisi
98% 98% 98% 98% 98% Seksi Bank
Persentase retur SP2D 2% 2% 2% 2% 2% Seksi PD
6 Manajemen Satker yangberkesinambungan
Tingkat efektivitas edukasi dankomunikasi
75 75 75 75 75 Seksi MSKI
7 Optimalisasi monitoring danevaluasi
Persentase penyampaian LPJBendahara mitra kerja KPPN melaluiaplikasi pembukuan bendaharasecara andal dan tepat waktu
95% 95% 95% 95% 95% Seksi Vera
Deviasi antara rencana danpenarikan dana satker yang akurat
15% 15% 15% 15% 15% Seksi PD
8 SDM yang profesional danBerintegritas
Persentase pegawai KPPN yangmendapatkan nilai hard competencybaik
90% 90% 90% 90% 90% SemuaSeksi
Persentase kepatuhan pegawaiterhadap kode etik dan disiplinpegawai
95% 95% 95% 95% 95% Seksi MSKISubbagUmum
9 Organisasi yang sehat danberkinerja tinggi
Nilai hasil evaluasi penerapanpemantauan pengendalian intern
90 90 90 90 90 Seksi MSKI
Nilai kualitas pengelolaan kinerja 75 75 75 75 75 SubbagUmum
10 Pengelolaan Sarana danPrasarana
Persentase Barang Milik Negaradengan kondisi baik
95% 95% 95% 95% 95% SubbagUmum
11 Pengelolaan anggaran yangoptimal
Persentase penyerapan anggarandan pencapaian output belanjaKPPN
95% 95% 95% 95% 95% SubbagUmum
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 14
Penetapan Kinerja Tahun 2018 pada KPPN Yogyakarta ditandai dengan pelaksanaan
penandatangan Kontrak Kinerja Tahun 2018 antara Kepala KPPN Yogyakarta dengan
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Kontrak Kinerja Kepala
KPPN Yogyakarta Tahun 2018 meliputi 11 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja
Utama yang terangkum dalam peta strategi sebagai berikut:
Stak
ehol
der
Persp
ectiv
eCu
stom
erPe
rspec
tive
Inte
rnal
Proc
ess
Persp
ectiv
e 4Pemenuhan
layananunggulan
yang prima
5Penatausahaan
penerimaan danpengeluaran negara
yang andal danakurat
Pelayanan
Lear
ning
&G
rowt
hPe
rspec
tive
8SDM yangkompetitif
9Organisasi yang
kondusif
10Pengelolaan
sarana dan TIKyang optimal
11Pengelolaan
anggaranyang optimal
•K/L (satker)2
Kepuasan penggunalayanan yang tinggi
Visi: Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern,transparan dan akuntabel
1Pengelola
Perbendaharaan Negarayang profesional,transparan, dan
akuntabel
6Manajemen satker
yangberkesinambungan
3Kepatuhan atas
pengelolaanperbendaharaan negara
yang tinggi
Pengelolaan Perbendaharaan dan Manajemen Satker
7Akuntansi dan
pelaporankeuangan negarayang akuntabel,transparan, dan
tepat waktu
•Menteri Keuangan•Dirjen PBN•Kanwil DJPBN•K/L
Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif,
yang mencakup Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
1. Stakeholders PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk
memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder
(pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara
langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu
organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.
Stakeholders Perspective terdiri atas 1 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja utama
sebagai berikut:
a. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel.
Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk
mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Profesional, transparan dan akuntabel berarti KPPN harus memiliki kemampuan
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 15
dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan
secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan
akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator
sebagai berikut:
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L
Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas
2. Customer PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk
memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi
terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan
pelayanan suatu organisasi. Customer Perspective terdiri atas 2 sasaran strategis dan 3
indikator kinerja utama sebagai berikut:
a. Pelayanan publik yang prima.
Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah
dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah
satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang
diberikan oleh KPPN. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan
sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi
atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan
meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator
sebagai berikut:
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
b. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi.
Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi
terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan
yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur dari tingkat
kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat
UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah. Pencapaian sasaran strategis ini
diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator sebagai berikut:
Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 16
3. Internal Process PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian
proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi
stakeholder dan customer (value chain). Internal Process Perspective terdiri atas 4
sasaran strategis dan 7 indikator kinerja utama sebagai berikut:
a. Pemenuhan layanan unggulan yang prima.
Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah
ditetapkan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya
atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Ditjen
Perbendaharaan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian
terhadap indikator sebagai berikut:
Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D
b. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat.
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal dan akurat
adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara lengkap dan valid,
penyimpanan dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi dan tertib, serta
penyelesaian laporan penatausahaan transaksi keuangan secara tepat waktu.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator
sebagai berikut:
Persentase akurasi rencana penarikan dana satker
Persentase akurasi penyaluran dana SP2D
c. Manajemen Satker yang berkesinambungan.
Dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja pada tahap
Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), diperlukan suatu strategi manajemen
satker secara berkesinambungan. Manajemen satker adalah suatu strategi
pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja,
membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja
melalui fungsi Customer service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi
terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan. Manajemen
satker dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki
informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas
pengelolaan perbendaharaan di masing-masing unit. Pencapaian sasaran strategis
ini diukur melalui penilaian terhadap indikator sebagai berikut:
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 17
Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI
d. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat
waktu.
Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat
waktu adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan penyusunan pelaporan
pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan KPPN dengan melakukan rekonsiliasi
baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan laporan pemerintah pusat tingkat
KPPN secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu sesuai ketentuan.Pencapaian
sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator sebagai
berikut:
Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan
tepat waktu
Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
4. Learning and Growth PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya
internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi
untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi
yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder. Learning and Growth
Perspective terdiri atas 4 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja utama sebagai
berikut:
a. SDM yang kompetitif.
SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat,
mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan
kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Pencapaian sasaran
strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator sebagai berikut:
Nilai rata –rata hard competency pegawai
Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling
Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan
b. Organisasi yang fit for purpose.
Organisasi yang fit for purpose tercermin dengan adanya perilaku anggota
organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang
harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang
tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan
dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi
antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM
dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 18
dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan
tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan
kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif,
pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik. Pencapaian sasaran
strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator sebagai berikut:
Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
c. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal.
Pengelolaan sarana dan prasarana adalah proses manajemen yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak
dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit. Tujuan pengelolaan sarana dan
prasarana adalah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai
tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Pencapaian
sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator sebagai berikut:
Persentase pemenuhan BMN sesuai standar
d. Pengelolaan anggaran yang optimal.
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola
sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah
dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator
sebagai berikut:
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
Penetapan target kinerja tahun 2018 KPPN Yogyakarta adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis Nama IKU Target
1 Pengelolaan perbendaharaannegara yang profesional,transparan dan akuntabel
1a-CP Persentase kinerja pelaksanaananggaran K/L 80%
1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yangberkualitas 93
2 Pelayanan publik yang prima 2a-N Indeks kepuasan satker terhadaplayanan KPPN
4,52(skala 5)
3 Kepatuhan atas pengelolaanperbendaharaan yang tinggi
3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkatUAKPA secara tepat waktu danandal
98%
3b-N Indeks kepatuhan satker terhadappengelolaan rekening pemerintah
4,25
4 Pemenuhan layanan unggulanyang prima
4a-N Persentase SPM Satker yangdiproses menjadi SP2D
99%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 19
Sasaran Strategis Nama IKU Target
5 Penatausahaan penerimaan danpengeluaran negara yang andaldan akurat
5a-CP Persentase akurasi rencanapenarikan dana satker
87%
5b-N Persentase akurasi penyaluran danaSP2D
98.5%
6 Manajemen satker yangberkesinambungan
6a-N Indeks efektivitas edukasi dankomunikasi
85
6b-CP Persentase tingkat implementasiAplikasi SAKTI
90%
7 Akuntansi dan pelaporankeuangan negara yangakuntabel, transparan, dan tepatwaktu
7a-N Persentase penyampaian LPJBendahara mitra kerja KPPN secaraandal dan tepat waktu
97%
7b-N Nilai kinerja penyaluran DAK Fisikdan Dana Desa
70
8 SDM yang kompetitif 8a-N Nilai rata –rata hard competencypegawai
77
8b-N Persentase kualitas pelaksanaanCoaching and Counseling
60%
8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasiperbendaharaan
70
9 Organisasi yang fit for purpose 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapanpemantauan pengendalian intern
96
9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerjaberbasis Strategy FocusedOrganization
81
10 Pengelolaan sarana dan TIKyang optimal
10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuaistandar
91%
11 Pengelolaan anggaran yangoptimal
11a-CP Persentase kualitas pelaksanaananggaran KPPN
95%
Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis yang dijabarkan melalui indikator
kinerja di atas, pada tahun 2018 KPPN Yogyakarta menyusun inisiatif strategis sebagai
berikut:
No Indikator Kinerja Utama Inisiatif Strategis1 Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis
Strategy Focused OrganizationProgram intensive care Peningkatankapasitas pengelolaan kinerja
2 Persentase tingkat implementasi AplikasiSAKTI
Program pendampingan implementasiSAKTI
3 Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik danDana Desa
Program pengelolaan penyaluran DAKFisik dan Dana Desa pada PemerintahDaerah Provinsi/Kabupaten/ Kota
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 20
Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, KPPN
Yogyakarta didukung dengan pendanaan yang terbagi pada kegiatan sebagai berikut:
No Kode Output Anggaran
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Kegiatan Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara
1 1705.002 Dokumen Pencairan/Penarikan Dana 284.892.000
2 1705.003 Laporan Pertanggungjawaban Tingkat Kuasa
BUN
54.600.000
3 1705.951 Layanan Internal (Overhead) 663.688.000
3 1705.994 Layanan Perkantoran 1.671.517.000
Jumlah 2.674.697.000
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 21
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilakukan KPPN Yogyakarta menghasilkan
berbagai data olahan yang memberikan diskripsi akan tingkat pencapaian kinerja yang telah
dihasilkan selama tahun 2018. Dari pencapaian yang diperoleh tersebut dapat dilakukan
suatu evaluasi dan analisis yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang berkompeten
tentang tingkat keberhasilan KPPN Yogyakarta dalam melaksanakan program/kegiatan.
Adapun Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama KPPN Yogyakarta yang
telah dicapai pada tahun 2018 antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:
No KodeIKU IKU Target Realisasi
IndeksCapaian
%
I Stakeholder Perspektif (25%) 28.10%
1 Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel 112.41%
1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80% 92,99% 116.24%
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93 99,70 107.20%
II Customer Perspektif (15%) 15.82%
2 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 101.33%
3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,52 4,58 101.33%
3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang Tinggi 109.63%
4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepatwaktu dan andal
98% 99,58%101.61%
5 3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaanrekening pemerintah
4,25 5,00117.65%
III Internal Process (30%) 31.66%
4 Pemenuhan layanan unggulan yang prima 101.00%
6 4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 99,99% 101.00%
5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat 109.20%
7 5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 87% 99,95% 114.89%
8 5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,50% 99,96% 101.48%
6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan 100.73%
9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85 86,24 101.46%10 6b-CP Presentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI 90% 90,00% 100.00%
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu 111.24%
11 7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerjaKPPN secara andal dan tepat waktu
97% 99,41% 102.48%
12 7b-N Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70 90,65 120.00%IV Learning and Growth Perspektif (30%) 33.91%
8 SDM yang Kompetitif 119.14%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 22
No KodeIKU IKU Target Realisasi
IndeksCapaian
%
13 8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai 77 90,42 117.43%
14 8b-N Persentase kualitas pelaksanaan coaching dancounseling
60% 83,04% 120.00%
15 8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan 70 87,5 120.00%
9 Organisasi yang Kondusif 116.44%
16 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauanpengendalian intern
96 110,00114.58%
17 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategyfocused organization
81 95,82118.30%
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal 111.34%
18 10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 91,00% 101,32% 111.34%
11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal 105.24%
19 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 95,00% 99,98% 105.24%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 109.66 %
Penjelasan capaian IKU tahun 2018 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja
pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/LDalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan
anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat
berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam
pelaksanaan anggaran. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili
oleh aspek kualitas kinerja antara lain sebagai berikut :
a. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Revisi DIPA (REV), Deviasi
Halaman III DIPA (HAL3), Pagu Minus (MIN)
b. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D
(RTR),Penyerapan Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG)
c. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Pengembalian/Kesalahan SPM
(SPM), Renkas (RPD)
d. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Data Kontrak (KTR), Pengelolaan
UP (PUP), Rekon LPJ Bendahara (LPJ), Dispensasi Penyampaian SPM (DSPM).
Penjelasan Capaian:
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018 dihitung dengan formula
sebagai berikut:
IKPA = [ 5% (REV) + 5% (HAL3) + 5% (RTR) + 20% (REAL) + 20% (TAG) + 5% (SPM)
5% (RPD) + 10% (KTR) + 10% (PUP) + 5% (LPJ) + 5% (DSPM) + 5% (MIN) ] x 100
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 23
Penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
a. Revisi DIPA adalah indeks kinerja terkait revisi DIPA yang dihitung dengan
menggunakan formula = (100/Rasio Revisi DIPA), dengan ketentuan:
i. Rasio Revisi DIPA merupakan Total Revisi DIPA/Jumlah DIPA;
ii. Total Revisi DIPA merupakan jumlah frekuensi revisi DIPA secara kumulatif s/d
periode triwulan bersangkutan dan
iii. Jumlah DIPA merupakan jumlah DIPA Petikan satker dikali dengan batasan
maksimal frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan s/d periode triwulan
bersangkutan yaitu 1x untuk Triwulan I, 2x untuk Triwulan 2, 3x untuk Triwulan
III, serta 4x untuk Triwulan IV. Revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran
capaian IKU adalah seluruh revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
(kode jenis revisi 2XX) yang dilaksanakan oleh Kanwil, Direktorat Pelaksanaan
Anggaran, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Dengan ketentuan, apabila hasil
perhitungan menunjukkan nilai lebih dari 100, maka nilainya dikonversi menjadi
100.
b. Halaman III DIPA : indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana
sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = 1- rata2
per bulan [(jreal-Jrenc)/Jrenc], dengan ketentuan:
i. Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran,
ii. Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang
dalam halaman III DIPA,
iii. hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] maksimal bernilai 1, serta
iv. dalam kondisi hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] menunjukkan #DIV/0, maka nilainya
dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada
nilai realisasi.
v. hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau
minus).
c. Retur SP2D : indeks kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula =
1-(∑retur SP2D/∑SP2D terbit)
d. Realisasi Anggaran :indeks penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan
formula = %Real/%Target, dengan ketentuan:
i. %Real merupakan Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L
(kumulatif) adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran DIPA
K/L dengan total pagu, dan
ii. %Target merupakan nilai target % penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan
besaran Q1=15%, Q2=40%, Q3=60%, Q4=90%. Apabila hasil %Real/%Target
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 24
lebih besar dari 1 karena %Real > %Target, maka nilai capaian dikonversi
menjadi 1.
e. Penyelesaian Tagihan : indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian
tagihan, yang dihitung dengan formula = ∑Tagihan LS non BP Kontraktual yang
disampaikan tepat waktu/∑Total Tagihan LS non BP Kontraktual. Dengan
ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya
paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).
f. Kesalahan SPM : indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker,
yang dihitung dengan formula = JSPM Benar/JSPM, dengan ketentuan:
i. JSPM Benar merupakan Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D s/d
Triwulan tertentu (kumulatif), dan
ii. JSPM merupakan Jumlah total SPM yang diajukan Satker ke KPPN dan telah
diterima oleh Middle Office s/d Triwulan tertentu (kumulatif).
g. Renkas Harian :indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L,
yang dihitung dengan formula = ∑Renkas Akurat/∑Renkas, dengan ketentuan:
i. ∑Renkas Akurat merupakan jumlah total data RPD harian yang disampaikan
tepat waktu, dan
ii. ∑Renkas merupakan total data RPD yang disampaikan kepada KPPN.
h. Data Kontrak : indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak,
yang dihitung dengan formula = ∑Kontrak yang disampaikan tepat waktu/∑Total
Kontrak. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu
apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani.
i. Pengelolaan UP : indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu
pertanggungjawaban UP, yang dihitung dengan formula = ∑SPM GUP yang
disampaikan tepat waktu/∑Total SPM GUP. Dengan ketentuan,
Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu
apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP atau tanggal
SPM GUP terakhir.
j. LPJ Bendahara : indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ
Bendahara, yang dihitung dengan formula = ∑LPJ yang disampaikan tepat
waktu/∑Total LPJ yang harus disampaikan. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ
Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10
setelah bulan pelaporan.
k. Dispensasi : indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM, yang dihitung
dengan formula =1- ∑Dispensasi SPM/∑SPM yang disampaikan ke KPPN.
l. Pagu Minus : indeks kinerja terkait pagu minus, yang dihitung dengan formula = 1-
∑Pagu minus/∑Pagu.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 25
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Realisasi 90,36% 91,74% 91,05% 93,05% 91,72% 96,82% 92,99%
IndeksCapaian
112,95% 114,68% 113,81% 116,31% 114,65% 120% 116,24%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
1a Persentase kinerja pelaksanaan
anggaran K/L
92.99 97.86 % 98.23%
Hasil perhitungan capaian tahun
2018 mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya, namun tidak bisa
diperbandingkan karena ada
perubahan formula perhitungan
capaian Kinerja Pelaksanaan
Anggaran, dimana pada tahun 2017
dan 2016 perhitungan KPA diukur
dengan menggunakan 2 (dua) aspek
yaitu Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dan Aspek Efisiensi Pelaksanaan
Kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 diukur menggunakan 4 (empat) aspek yaitu
Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran,
Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, dan Aspek Kepatuhan terhadap regulasi.
Isu utama yang dihadapi antara lain sebagai berikut:
Adanya kebijakan dari kantor pusat sesuai ND nomor 8635/PB/2018 hal langkah-
langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun 2018 berupa larangan pemberian
persetujuan besaran UP/TUP kecuali uang makan dan uang lembur;
Masih adanya satuan kerja yang masih rendah kesadaran dalam penyampaian
pendaftaran data kontrak ke KPPN (lebih dari 5 hari kerja sejak ditandatangani
kontrak);
Masih adanya satuan kerja terlambat menyampaikan GUP/TUP (lebih dari 30 hari
setelah diterbitkan SP2D);
2016 2017 2018
98,23% 97,86%
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 25
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Realisasi 90,36% 91,74% 91,05% 93,05% 91,72% 96,82% 92,99%
IndeksCapaian
112,95% 114,68% 113,81% 116,31% 114,65% 120% 116,24%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
1a Persentase kinerja pelaksanaan
anggaran K/L
92.99 97.86 % 98.23%
Hasil perhitungan capaian tahun
2018 mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya, namun tidak bisa
diperbandingkan karena ada
perubahan formula perhitungan
capaian Kinerja Pelaksanaan
Anggaran, dimana pada tahun 2017
dan 2016 perhitungan KPA diukur
dengan menggunakan 2 (dua) aspek
yaitu Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dan Aspek Efisiensi Pelaksanaan
Kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 diukur menggunakan 4 (empat) aspek yaitu
Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran,
Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, dan Aspek Kepatuhan terhadap regulasi.
Isu utama yang dihadapi antara lain sebagai berikut:
Adanya kebijakan dari kantor pusat sesuai ND nomor 8635/PB/2018 hal langkah-
langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun 2018 berupa larangan pemberian
persetujuan besaran UP/TUP kecuali uang makan dan uang lembur;
Masih adanya satuan kerja yang masih rendah kesadaran dalam penyampaian
pendaftaran data kontrak ke KPPN (lebih dari 5 hari kerja sejak ditandatangani
kontrak);
Masih adanya satuan kerja terlambat menyampaikan GUP/TUP (lebih dari 30 hari
setelah diterbitkan SP2D);
2018
92,99%
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 25
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Realisasi 90,36% 91,74% 91,05% 93,05% 91,72% 96,82% 92,99%
IndeksCapaian
112,95% 114,68% 113,81% 116,31% 114,65% 120% 116,24%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
1a Persentase kinerja pelaksanaan
anggaran K/L
92.99 97.86 % 98.23%
Hasil perhitungan capaian tahun
2018 mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya, namun tidak bisa
diperbandingkan karena ada
perubahan formula perhitungan
capaian Kinerja Pelaksanaan
Anggaran, dimana pada tahun 2017
dan 2016 perhitungan KPA diukur
dengan menggunakan 2 (dua) aspek
yaitu Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dan Aspek Efisiensi Pelaksanaan
Kegiatan, sedangkan pada tahun 2018 diukur menggunakan 4 (empat) aspek yaitu
Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran,
Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, dan Aspek Kepatuhan terhadap regulasi.
Isu utama yang dihadapi antara lain sebagai berikut:
Adanya kebijakan dari kantor pusat sesuai ND nomor 8635/PB/2018 hal langkah-
langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun 2018 berupa larangan pemberian
persetujuan besaran UP/TUP kecuali uang makan dan uang lembur;
Masih adanya satuan kerja yang masih rendah kesadaran dalam penyampaian
pendaftaran data kontrak ke KPPN (lebih dari 5 hari kerja sejak ditandatangani
kontrak);
Masih adanya satuan kerja terlambat menyampaikan GUP/TUP (lebih dari 30 hari
setelah diterbitkan SP2D);
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 26
Masih adanya satuan kerja menyampaikan SPM yang jumlah nettonya berbeda
dengan pengajuan RPD;
Terbitnya DIPA baru pada pertengahan atau akhir TA yang berpengaruh terhadap
penyerapan, ketertiban penyampaian LPJ dan rekonsiliasi
Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa tindakan yang telah dilaksanakan pada KPPN
Yogyakarta adalah sebagai berikut:
Memberikan pemahaman terkait pelaksanaan penilaian melalui IKPA kepada
satuan kerja dengan melalui tatap muka/sosialisasi, penyampaian surat;
Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja melalui
kegiatan Mobile Service Area (MSA);
Menyampaikan peringatan/pemberitahuan kepada satker yang belum melakukan
mengajukan SPM revolving UP sebelum batas akhir;
Melakukan monitoring karwas kontrak;
Menyusun profil satuan kerja sebagai bahan penentuan langkah-langkah
pembinaan/pendampingan kepada satuan kerja yang mempunyai kinerja kurang
baik;
Menyampaikan ketentuan terkait pelaksanaan anggaran kepada satker melalui
surat dan melakukan update informasi pada website, serta WAG KPPN
Yogyakarta.
Melakukan monitoring secara berkala terkait penyelesaian data retur,
keterlambatan penyampaian GUP/TUP, data kontrak, teguran penyampaian LPj,
rekonsiliasi dan ketidaksesuaian RPD;
Melakukan Sosialisasi LLAT;
Pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang memperoleh nilai IKPA terbaik;
Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan
Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Melakukan update profil satker
2. Berdasarkan analisa dari profil satker yang disusun, akan dilaksanakan kegiatan
Forum Group Discussion (FGD) melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA)
3. Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan Bimtek dan Sosialisasi serta
pendampingan terhadap satker
4. Menyampaikan surat penegasan kepada Satker mengenai batas waktu
pendaftaran kontrak, penyampaian RPD, dan batas akhir pengajuan SPM ke
KPPN
5. Menyampaikan surat penegasan kepada satker mengenai informasi Supplier yang
sesuai dengan SPM dan kontrak yang diajukan ke KPPN
6. Melaksanakan Sosialisasi PP No 50 tahun 2018 dan PMK 178/PMK.05/2018
7. Melaksanakan Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir TA 2019
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 27
8. Pembuatan video tutorial aplikasi
9. Melaksanakan Bimtek Aplikasi SAS 2019 dan SAKTI
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitasBerdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-
262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan
Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN
tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan
kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN
D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian
terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud. Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN
tingkat KPPN adalah sebagai berikut :
Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)
Level 3 = 80-94 (Baik)
Level 2 = 65-79 (Cukup)
Level 1 = 0-64 (Kurang)
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan
yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2018, merupakan hasil
penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2017.
Data capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target - - - - - 93 93
Realisasi - - - - - 99,70 99,70
IndeksCapaian - - - - - 107,20 107,20
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
1b Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang
berkualitas
99.70 99.00 95.83
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 28
Penjelasan Capaian:
Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang
berkualitas diperoleh dari penilaian
yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov. D.I.Yogyakarta
melalui surat nomor S-
1731/WPB.15/BD.0301/2018 hal Hasil
Analisis Laporan Keuangan Kuasa
BUN-Daerah Tahun 2017 Audited
dengan nilai untuk KPPN Yogyakarta adalah 99.70 dengan rincian sebagai berikut
Isu utama yang dikhawatirkan terjadi adalah rendahnya akurasi data Laporan Keuangan
K/L yang menyebabkan turunnya nilai Laporan Keuangan BUN. Beberapa hal yang
menjadi penyebab antara lain masih adanya DIPA yang baru terbit pada pertengahan
atau akhir TA yang berpengaruh terhadap penyerapan, ketertiban penyampaian LPJ
dan rekonsiliasi, disamping itu masih kurangnya pemahaman satker serta pegawai
KPPN dalam penyusunan Laporan Keuangan, khususnya untuk satker-satker baru.
Untuk mencegah hal tersebut, KPPN telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai
berikut:
1. Melakukan rekonsiliasi internal setiap hari antara Seksi Vera , Seksi Bank dan Seksi
Pencairan Dana untuk mencocokan data transaksi keuangan;
2. Membuat surat teguran bagi satuan kerja yang terlambat melakukan penyampaian
LPj dan rekonsiliasi;
3. Pemberitahuan kepada satuan kerja untuk melakukan revisi DIPA apabila terdapat
pagu minus, TDK, dan data suspen;
4. Menganalisa data transaksi keuangan setiap bulan melalui Aplikasi E-Rekon & LK;
5. Koordinasi secara formal dan informal (surat/WAG/telepon) dengan satuan kerja
apabila terdapat permasalahan, terbitnya peraturan baru, terbitnya DIPA baru dan
pelaksanaan konsultasi;
6. Pendampingan atau bimbingan melalui program MSA (mobile service area);
7. Penyediaan sarana konsultasi melalui CSO atau call center
95,83
99 99,7
2016 2017 2018
Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 29
Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas
Laporan Keuangan adalah dengan melaksanakan kegiatan pendampingan dan Bimtek
selama tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:
1. Melaksanakan Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan KL TA 2018
2. Meningkatkan pelayanan rekonsiliasi dan konsultasi melalui grup WhatsApp
3. Menambah jumlah petugas front office pada tanggal-tanggal penerimaan hardcopy
Laporan Keuangan dan pelayanan konsultasi terkait penyusunan LK
4. Melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja dalam hal rekonsiliasi, penyusunan
Laporan Keuangan dan Penyusunan LPJ Bendahara berdasarkan profil satker yang
terus di update setiap triwulannya
5. Melaksanakan pendampingan penyusunan LK melalui kegiatan Forum Group
Discussion (FGD) pada kegiatan Mobile Service Area (MSA)
6. Menyampaikan surat penegasan kepada satker terkait penyelesaian pagu minus
dan Akun tidak normal
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPNIndeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker
terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan
dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi,
konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan
sarana prasarana. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing
KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang
dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.
Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :
5 = Sangat Puas
4 = Puas
3 = Cukup Puas
2 = Kurang Puas
1 = Tidak Puas
Data capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target - 4.52 4.52 - 4.52 - 4.52
Realisasi - 4.58 4.58 - 4.58 - 4.58
IndeksCapaian
- 101.33% 101.33% - 101.33% - 101.33%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 30
4,27 4,22
4,58
2016 2017 2018
Indeks kepuasan satker terhadaplayanan KPPN
Penjelasan Capaian:
Sebagaimana disampaikan melalui surat Kepala KPPN Yogyakarta S-
1525/WPB.15/KP.01/2018 tanggal 8 Mei 2018 hal Laporan Hasil Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat Periode Semester I Tahun Anggaran 2018, hasil survey adalah
sebagai berikut:
Jenis Layanan Nilai
Kinerja Layanan Pencairan Dana 4.53Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi 4.57Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran 4.55Kinerja Layanan Rekonsiliasi 4.61Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana 4.65
Rata-rata 4.58
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4.58 4.22 4.27
Indeks kepuasan satker terhadap layanan
adalah rata-rata tingkat kepuasan satker
terhadap seluruh produk layanan
perbendaharaan dari KPPN yang mereka
gunakan dan manfaatkan, meliputi proses
Pencairan Dana, layanan bimbingan dan
konsultasi, konfirmasi surat setoran,
penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran,
dan penyediaan sarana prasarana.
Dengan meningkatnya tuntutan dan ekspektasi atas kualitas pelayanan yang selalu
meningkat dari mitra kerja KPPN, berbagai upaya peningkatan kualitas layanan telah
dilakukan baik dari sisi SDM, sarana dan prasarana maupun inovasi-inovasi layanan.
Hal ini dilaksanakan selain untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh
mitra kerja KPPN, juga dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan SMM
ISO 9001:2015, serta dalam rangka pencanangan pembentukan Zona Integritas
menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM).
Semakin meningkatnya tuntutan dan ekspektasi dari mitra kerja terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan oleh KPPN akan sangat berpengaruh terhadap penilaian
kinerja dan kepuasan mitra kerja KPPN. Ketidakmampuan KPPN untuk memenuhi
tuntutan dan ekspektasi dari mitra kerja akan berdampak pada kredibilitas dan indeks
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 31
kepuasan mitra kerja KPPN. Hal ini dapat berdampak juga pada keberhasilan KPPN
dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan SMM ISO 9001:2015, serta dalam rangka
pencanangan pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain terdapat pada
beberapa layanan sebagai berikut:
Layanan Konsultasi dan Pencairan Dana: Antrian yang relatif lama terutama pada
puncak pembayaran THR dan akhir tahun anggaran
Layanan Konfirmasi: Perubahan proses konfirmasi dengan Aplikasi dasboard MPN
G2 menjadi aplikasi OM SPAN , konfirmasi tidak dapat segera dilakukan pada H+0
karena data memerlukan waktu H+1 atau lebih masuk ke data SPAN/OMSPAN
Layanan Sarpras: Keterbatasan KPPN untuk sarana mushola dan tempat parkir
yang masih sering dikeluhkan oleh satker. Hal tersebut terjadi mengingat letak
KPPN berada di Gedung Keuangan Negara sehingga tidak bisa optimal dalam
melaksanakan pengadaan sarana karena hanya sebagai pengguna gedung.
Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepuasan satker
selama tahun 2018 adalah diantaranya sebagai berikut:
Melaksanakan pelatihan service excellent secara mandiri kepada seluruh pegawai
pada KPPN Yogyakarta, khususnya pegawai yang bertugas pada FO dan CSO;
Melaksanakan GKM terkait peraturan dan aplikasi yang diikuti oleh pegawai secara
berkala;
Menyediakan/membuka loket layanan khusus untuk: wanita hamil, difabel;
rekonsiliasi gaji awal bulan; pengajuan SPM PPNPN pada setiap awal bulan
Mengoptimalkan pelayanan konfirmasi melalui email;
Menawarkan pendampingan melalui one on one metting kepada satuan kerja
dalam melakukan penyusunan laporan keuangan;
Menugaskan pegawai/TMR memenuhi permintaan pendampingan oleh satuan
kerja dalam penyusunan laporan keuangan;
Mengikutsertakan pegawai untuk peningkatan kompetensi dalam kegiatan
diklat/bimtek;
Pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang berkinerja baik;
Melaksanakan evaluasi kinerja layanan dengan melibatkan mitra kerja KPPN;
Meningkatkan sinergi dengan mitra kerja melalui kegiatan olah raga bersama
dengan mitra kerja;
Menyediakan konsultasi secara on line melaui WAG, mengoptimalkan call center,
SMS pengaduan, dan penyediaan aplikasi ANGLO;
Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendopo dan Anglo;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 32
Melaksanakan pendampingan kepada satker melalui Forum Group Discussion
(FGD) pada kegiatan Mobile Service Area (MSA);
Menyusun petugas piket untuk FO dan CSO pada jam-jam istirahat;
Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara berkala;
Pelaksanaan dialog kinerja organisasi;
Menyediakan inovasi sarana dan prasarana, antara lain sebagai berikut: Kopi pojok
dan infuse water bagi mitra kerja; Penyediaan P3K dan obat ringan di ruang
layanan; Payung teduh; Penyediaan kotak lost and found; Ruang Laktasi;
Perpustakaan; Klinik dokter.
Untuk meningkatkan kepuasan satuan kerja, rencana tindakan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:
1. Menambah loket pelayanan penerimaan SPM
2. Mengembangkan inovasi untuk antrian online
3. Melaksanakan pendampingan kepada satker melalui Forum Group Discussion
(FGD) pada kegiatan Mobile Service Area (MSA)
4. Membuka Loket layanan rekonsiliasi data potongan PPNPN bekerja sama dengan
BPJS
5. Melaksanakan mutasi internal pegawai untuk penyegaran
6. Melaksanakan sosialisasi apabila terdapat perubahan peraturan maupun update
aplikasi
7. Melaksanakan Bimtek terkait Penyusunan Laporan Keuangan
8. Melaksanakan Bimtek Aplikasi SAS dan SAKTI
9. Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi Layanan KPPN
10. Membuka Klinik Integritas guna menampung konsultasi mengenai pengaduan,
keterbukaan informasi publik dan Zona Integritas
11. Memberikan asistensi/pemahaman mengenai WBK kepada satuan kerja yang akan
melaksanakan WBK
4. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andalSesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja
selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya
setiap bulan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon. Realisasi IKU dihitung
berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan
keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi
laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 33
melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%). Ketepatan waktu rekonsiliasi
yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-
Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang
dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas
suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir
diterbitkan.
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan
yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:
Triwulan 1 2018 = Desember 2017 - Februari 2018
Triwulan 2 2018 = Maret - Mei 2018
Triwulan 3 2108 = Juni - Agustus 2018
Triwulan 4 2108 = September - November 2018
Penjelasan Capaian:
Data capaian dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
Keterangan :
a. Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
b. Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang
batas suspen
c. Jumlah satker aktif pada periode berkenaan
Monitoring pelaksanaan rekonsiliasi satker selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
LaporanKeuangan
Bulan PelaksanaanRekonsiliasi
Jumlah SatkerRekon Tepat
Waktu
JumlahSatker Wajib
Rekon
Jumlah satker yang memilikinilai suspen (selisih) belanjatidak melebihi ambang batas
suspen
%
Desember 2017 Januari 2018 307 307 307 100Januari 2018 Juni 2018 301 302 293 98.34Februari 2018Maret 2018April 2018Mei 2018 *)Juni 2018 Juli 2018 304 304 304 100Juli 2018 Agustus 2018 304 304 305 100Agustus 2018 September 2018 305 305 305 100September 2018 Oktober 2018 307 307 307 100Oktober 2018 November 2018 307 307 307 100November 2018 Desember 2018 307 307 307 100
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-17
Target 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %
Realisasi 100 % 98.34% 99.17% 100% 99.45% 100% 99.58%
IndeksCapaian
102.04% 100.35% 101.19% 102.14% 101.48% 102.04% 101.61%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 33
melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%). Ketepatan waktu rekonsiliasi
yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-
Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang
dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas
suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir
diterbitkan.
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan
yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:
Triwulan 1 2018 = Desember 2017 - Februari 2018
Triwulan 2 2018 = Maret - Mei 2018
Triwulan 3 2108 = Juni - Agustus 2018
Triwulan 4 2108 = September - November 2018
Penjelasan Capaian:
Data capaian dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
Keterangan :
a. Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
b. Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang
batas suspen
c. Jumlah satker aktif pada periode berkenaan
Monitoring pelaksanaan rekonsiliasi satker selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
LaporanKeuangan
Bulan PelaksanaanRekonsiliasi
Jumlah SatkerRekon Tepat
Waktu
JumlahSatker Wajib
Rekon
Jumlah satker yang memilikinilai suspen (selisih) belanjatidak melebihi ambang batas
suspen
%
Desember 2017 Januari 2018 307 307 307 100Januari 2018 Juni 2018 301 302 293 98.34Februari 2018Maret 2018April 2018Mei 2018 *)Juni 2018 Juli 2018 304 304 304 100Juli 2018 Agustus 2018 304 304 305 100Agustus 2018 September 2018 305 305 305 100September 2018 Oktober 2018 307 307 307 100Oktober 2018 November 2018 307 307 307 100November 2018 Desember 2018 307 307 307 100
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-17
Target 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %
Realisasi 100 % 98.34% 99.17% 100% 99.45% 100% 99.58%
IndeksCapaian
102.04% 100.35% 101.19% 102.14% 101.48% 102.04% 101.61%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 33
melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%). Ketepatan waktu rekonsiliasi
yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-
Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang
dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas
suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir
diterbitkan.
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan
yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:
Triwulan 1 2018 = Desember 2017 - Februari 2018
Triwulan 2 2018 = Maret - Mei 2018
Triwulan 3 2108 = Juni - Agustus 2018
Triwulan 4 2108 = September - November 2018
Penjelasan Capaian:
Data capaian dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
Keterangan :
a. Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
b. Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang
batas suspen
c. Jumlah satker aktif pada periode berkenaan
Monitoring pelaksanaan rekonsiliasi satker selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
LaporanKeuangan
Bulan PelaksanaanRekonsiliasi
Jumlah SatkerRekon Tepat
Waktu
JumlahSatker Wajib
Rekon
Jumlah satker yang memilikinilai suspen (selisih) belanjatidak melebihi ambang batas
suspen
%
Desember 2017 Januari 2018 307 307 307 100Januari 2018 Juni 2018 301 302 293 98.34Februari 2018Maret 2018April 2018Mei 2018 *)Juni 2018 Juli 2018 304 304 304 100Juli 2018 Agustus 2018 304 304 305 100Agustus 2018 September 2018 305 305 305 100September 2018 Oktober 2018 307 307 307 100Oktober 2018 November 2018 307 307 307 100November 2018 Desember 2018 307 307 307 100
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-17
Target 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %
Realisasi 100 % 98.34% 99.17% 100% 99.45% 100% 99.58%
IndeksCapaian
102.04% 100.35% 101.19% 102.14% 101.48% 102.04% 101.61%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 34
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan
tingkat UAKPA secara tepat waktu
99.58 99.71% 100%
Penurunan realisasi dari tahun sebelumnya adalah disebabkan adanya beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonsiliasi antara lain:
1. Kesadaran dan kepatuhan satuan kerja yang masih kurang;
2. Adanya perubahan/update terhadap aplikasi;
3. Gangguan jaringan;
4. Terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pertengahan atau akhir
tahun;
5. Masih banyaknya revisi DIPA satker
6. Adanya perubahan kode akun dan nomenklatur satker
7. Ketidaksiapan SDM/petugas/operator pengelola keuangan pada satuan kerja
penerima DIPA baru termasuk dalam pelaksanaan rekonsiliasi.
Berbagai macam permasalahan dan
kendala dalam pelaksanaan rekonsiliasi
tersebut diatas, memungkinkan adanya
keterlambatan satker dalam
melaksanakan rekonsiliasi, sehingga
agar tercapai seluruh satker
melaksanakan rekonsiliasi secara tepat
waktu memerlukan extra effort. Keakuratan data rekonsiliasi dan ketercapaian target
pelaksanaan rekonsiliasi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
yang disusun oleh KPPN dan akan mempengaruhi penilaian terhadap kredibilitas dan
kinerja KPPN
Beberapa tindakan yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas
adalah sebagi berikut:
Secara aktif menghubungi satker yang mempunyai TDK pendapatan untuk segera
menyelesaikan TDK.
Berdasarkan profil satuan kerja yang disusun oleh seksi pencairan dana, tingkat
kepatuhan dan keakuratan laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja
dievaluasi dan akan dilakukan pendampingan/bimbingan kepada satuan kerja
melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);
2016 2017
100%99,71%
Persentase rekonsiliasi LaporanKeuangan tingkat UAKPA secara tepat
waktu
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 34
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan
tingkat UAKPA secara tepat waktu
99.58 99.71% 100%
Penurunan realisasi dari tahun sebelumnya adalah disebabkan adanya beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonsiliasi antara lain:
1. Kesadaran dan kepatuhan satuan kerja yang masih kurang;
2. Adanya perubahan/update terhadap aplikasi;
3. Gangguan jaringan;
4. Terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pertengahan atau akhir
tahun;
5. Masih banyaknya revisi DIPA satker
6. Adanya perubahan kode akun dan nomenklatur satker
7. Ketidaksiapan SDM/petugas/operator pengelola keuangan pada satuan kerja
penerima DIPA baru termasuk dalam pelaksanaan rekonsiliasi.
Berbagai macam permasalahan dan
kendala dalam pelaksanaan rekonsiliasi
tersebut diatas, memungkinkan adanya
keterlambatan satker dalam
melaksanakan rekonsiliasi, sehingga
agar tercapai seluruh satker
melaksanakan rekonsiliasi secara tepat
waktu memerlukan extra effort. Keakuratan data rekonsiliasi dan ketercapaian target
pelaksanaan rekonsiliasi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
yang disusun oleh KPPN dan akan mempengaruhi penilaian terhadap kredibilitas dan
kinerja KPPN
Beberapa tindakan yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas
adalah sebagi berikut:
Secara aktif menghubungi satker yang mempunyai TDK pendapatan untuk segera
menyelesaikan TDK.
Berdasarkan profil satuan kerja yang disusun oleh seksi pencairan dana, tingkat
kepatuhan dan keakuratan laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja
dievaluasi dan akan dilakukan pendampingan/bimbingan kepada satuan kerja
melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);
2018
99,71%
99,58%
Persentase rekonsiliasi LaporanKeuangan tingkat UAKPA secara tepat
waktu
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 34
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan
tingkat UAKPA secara tepat waktu
99.58 99.71% 100%
Penurunan realisasi dari tahun sebelumnya adalah disebabkan adanya beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonsiliasi antara lain:
1. Kesadaran dan kepatuhan satuan kerja yang masih kurang;
2. Adanya perubahan/update terhadap aplikasi;
3. Gangguan jaringan;
4. Terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pertengahan atau akhir
tahun;
5. Masih banyaknya revisi DIPA satker
6. Adanya perubahan kode akun dan nomenklatur satker
7. Ketidaksiapan SDM/petugas/operator pengelola keuangan pada satuan kerja
penerima DIPA baru termasuk dalam pelaksanaan rekonsiliasi.
Berbagai macam permasalahan dan
kendala dalam pelaksanaan rekonsiliasi
tersebut diatas, memungkinkan adanya
keterlambatan satker dalam
melaksanakan rekonsiliasi, sehingga
agar tercapai seluruh satker
melaksanakan rekonsiliasi secara tepat
waktu memerlukan extra effort. Keakuratan data rekonsiliasi dan ketercapaian target
pelaksanaan rekonsiliasi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
yang disusun oleh KPPN dan akan mempengaruhi penilaian terhadap kredibilitas dan
kinerja KPPN
Beberapa tindakan yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas
adalah sebagi berikut:
Secara aktif menghubungi satker yang mempunyai TDK pendapatan untuk segera
menyelesaikan TDK.
Berdasarkan profil satuan kerja yang disusun oleh seksi pencairan dana, tingkat
kepatuhan dan keakuratan laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja
dievaluasi dan akan dilakukan pendampingan/bimbingan kepada satuan kerja
melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 35
Melaksanakan Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017
pada Januari 2018;
Menawarkan pendampingan melalui one on one metting kepada satuan kerja dalam
melakukan penyusunan laporan keuangan;
Menugaskan pegawai/TMR memenuhi permintaan pendampingan oleh satuan kerja
dalam penyusunan laporan keuangan;
Membuat teguran/sanksi terhadap satuan kerja yang tidak patuh dalam
melaksanakan rekonsiliasi;
Membuat surat pemberitahuan untuk melakukan koreksi apabila ada transaksi
pengeluaran atau penerimaan yang tidak sesuai;
Mengikutsertakan pegawai untuk peningkatan kompetensi dalam penyusunan
laporan keuangan dalam kegiatan diklat/bimtek;
Pelaksanaan GKM dan semangat pagi secara berkala;
Membuat surat pemberitahuan apabila terdapat pagu minus pada satuan kerja;
Melakukan monitoring dan penyelesaian terkait exception report;
Pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang mempunyai kualitas terbaik
dalam penyusunan laporan keuangan;
Menyediakan konsultasi secara on line melaui WAG seksi verifikasi dan akuntansi
dan aplikasi ANGLO;
Pelaksanaan dialog kinerja organisasi.
Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjaga agar satuan kerja dapat terus
melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan secara tepat waktu untuk tahun 2018
adalah dengan melaksanakan kegiatan diantaranya sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan rekonsiliasi dan konsultasi melalui grup WhatsApp dan
aplikasi Anglo;
2. Melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja dalam hal rekonsiliasi,
penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan LPJ Bendahara berdasarkan
profil satker yang terus di update setiap triwulannya melalui kegiatan Mobile
Service Area (MSA);
3. Melaksanakan kegiatan one on one metting dalam rangka penelaahan dan
penyusunan laporan keuangan;
4. Melaksanakan Bimtek Aplikasi SAS, LPJ dan e-rekon serta Pendampingan
Penyusunan Laporan Keuangan K/L Tahun 2018
5. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintahRekening pemerintah adalah rekening milik K/L/satuan kerja yang dibuka pada bank
umum/kantor pos dalam rangka pengelolaan keuangan K/L/satuan kerja.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 36
Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014
tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, pengelolaan rekening milik
K/L/Satuan kerja terdiri dari:
1. Pembukaan rekening pada bank umum/Kantor pos
2. Pengoperasian rekening
3. Penutupan rekening
4. Pengendalian rekening
Sehubungan kewenangan pengelolaan rekening tersebut, K/L/satuan kerja
berkewajiban kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah (KPPN) sebagai berikut:
1. Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan, rekening
pengeluaran dan/atau rekening lainnya
2. Menyampaikan laporan pembukaan rekening
3. Melaporkan seluruh saldo rekening setiap bulan
4. Menyampaikan laporan penutupan rekening
Sebagai Kuasa BUN Daerah, KPPN berwenang melakukan pengendalian atas
pengelolaan seluruh rekening milik K/L/Satuan Kerja di lingkungan wilayah kerjanya.
Penjelasan Capaian:
Indeks kepatuhan satker atas kewajiban pengelolaan rekening pemerintah adalah
sebagai berikut:
Indeks 5: Jika lebih dari 95% satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya
Indeks 4: Jika 91 s.d. 95 % satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya
Indeks 3: Jika 71 s.d. 90 % satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya
Indeks 2: Jika 61 s.d. 70 % satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya
Indeks 1: Jika kurang dari 60% satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan
rekeningnya
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Realisasi 5 5 5 5 5 5 5
IndeksCapaian
117.65% 117.65% 117.65% 117.65% 117.65% 117.65% 117.65%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan
rekening pemerintah 5 5 5
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 37
Diterapkannya PMK No. 182/PMK.05/2017 tanggal 29 November 2017 tentang
Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja dan sistem aplikasi Sprint
pengelolaan rekening pemerintah sesuai surat Dirjen Perbendaharaan No S-
11689/PB/2017 tgl 28 Desember 2017. Walaupun Indeks Kepatuhan Satker Terhadap
Pengelolaan Rekening Pemerintah sudah baik, akan tetapi kekurang pahaman dan
ketidaktertiban satuan kerja dalam pengelolaan dan penggunaan rekening masih
menjadi permasalahan dengan terbitnya peraturan baru dan aplikasi baru dalam rangka
pengelolaan rekening ini.
Dengan munculnya aplikasi Sprint yang belum memadai kapasitasnya menghambat
pelaporan rekening oleh satker dan adanya perubahan peraturan, disamping
kedisiplinan dan ketaatan satker yang belum optimal KPPN dalam mewujudkan
kepatuhan atas pengelolaan rekening memerlukan extra effort, hal ini juga berpengaruh
terhadap kredibilitas dan kinerja KPPN dalam rangka penilaian kepatuhan pengelolaan
rekening pemerintah.
Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan rekening
pemerintah antara lain sebagai berikut:
1. Kesadaran dan kepatuhan satuan kerja untuk menyampaikan BAR Saldo setiap
bulannya;
2. Rekonsiliasi Data Rekening antara KPPN dengan Bank belum dapat dilaksanakan
karena belum ada juknis yang mengatur pelaksanaannya;
3. Kekurangtaatan satker dalam melakukan pelaporan sehingga sampai dengan
Desember 2018, ada 13 satker belum melakukan penutupan rekening pasif.
Tindakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kewajiban pengelolaan rekening
satker pada tahun 2018 sebagai berikut :
1. Pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan pengelolaan rekening pemerintah kepada
satuan kerja tgl 19 Juli 2018 dan 18 September 2018;
2. Menyampaikan surat penegasan kepada satker dengan nomor S-
2935/WPB.15/KP.0104/2018;
3. Menyampaikan permasalahan pengelolaan rekening dan aplikasi SPRINT melalui
HAI DJPb;
4. Memberikan layanan pendampingan penggunaan Aplikasi SPRINT kepada satuan
kerja yang membutuhkan;
5. Melakukan koordinasi dengan seksi verifikasi dan akuntansi dalam
pemenuhan/penyampaian rekening koran dari satuan kerja;
6. Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara berkala;
7. Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 38
Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kewajiban pengelolaan
rekening satker pada tahun 2019 dengan melaksanakan kegiatan diantaranya sebagai
berikut:
1. Melakukan monitoring untuk satuan kerja yang berkewajiban menyampaikan
laporan saldo rekening bulanan dan menyurati satker yang belum menyampaikan
2. Pembuatan leaflat terkait tata cara pengelolaan rekening pemerintah
3. Membuat surat kepada para KPA satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN
Yogyakarta secara triwulanan untuk mengingatkan tentang prosedur pembukaan
dan pelaporan pengelolaan rekening
4. Melaksanakan rekonsiliasi data rekening dengan bank
5. Menyampaikan surat penegasan untuk penutupan rekening pasif
6. Untuk memudahkan satker melakukan rekonsiliasi BAR rekening maka KPPN
Yogyakarta mengupload BAR rekening pada alamat
http://bit.ly/BAR_RK_.030_2018
6. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2DSPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN
yang bersifat substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh
Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. SPM satker yang diproses menjadi SP2D
diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diterima oleh Middle Office
Seksi Pencairan Dana (total SP2D yang diterbitkan ditambah SPM yang ditolak secara
substantif) sampai dengan penerbitan SP2D oleh Seksi Bank.
Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut :SP2D yang diterbitkan KPPN
x 100%∑ SPM - ∑ Penolakan SPM secara Formal
Data penerbitan SP2D dan penolakan SPM secara substantif pada tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
No. Bulan SPM Penolakan formalSP2D yang
diterbitkan KPPN1 Januari 1.313 61 1.2522 Februari 3.963 174 3.7883 Maret 5.573 182 5.3914 April 6.355 210 6.1445 Mei 7.004 169 6.8346 Juni 5.445 186 5.2587 Juli 6.728 140 6.5888 Agustus 6.174 172 6.0029 September 5.877 169 5.70810 Oktober 6.899 135 6.76411 November 7.706 127 7.57912 Desember 12.675 257 12.418
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 39
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Realisasi 99.99 % 99.98% 99.98% 100% 99.99% 100% 99.99%
IndeksCapaian
101 % 100.99% 100.99% 101.01% 101% 101.01% 101%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase SPM Satker yang diproses
menjadi SP2D
99.99% 99.99% 99.97%
Beberapa permasalahan yang dihadapi
selama tahun 2018 diantaranya adalah:
Dengan adanya surat penegasan
norma waktu penyelesaian SP2D
melalui surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor S-
7283/PB/2018 dapat memberikan
kepastian penyelesaian SP2D
sebagaimana janji layanan atas
penerbitan SP2D memerlukan
ketelitian dan koordinasi yang baik
antara seksi pencairan dana dan seksi bank , dengan adanya penegasan norma
waktu penyelesaian SP2D tersebut, upaya pemenuhan target penyelesaian SP2D
memerlukan extra effort dari seluruh pegawai pada Seksi Pencairan Dana dan
Seksi Bank;
Masih banyaknya penolakan secara formal terhadap pengajuan SPM oleh satuan
kerja;
Menurunnya kredibilitas dan nilai kinerja KPPN dalam IKPA;
Terhambatnya penyerapan anggaran;
Pengajuan SPM yang tidak sesuai dengan RPD baik jumlah maupun waktu
penyampaian SPM;
Pendaftaran kontrak yang tidak sesuai dengan batas pengajuan, sehingga
memerlukan dispensasi;
Menurunnya tingkat kepuasan satuan kerja terhadap pelayanan KPPN.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 39
2016 2017
99,97%
99,99%
Persentase SPM Satker yangdiproses menjadi SP2D
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Realisasi 99.99 % 99.98% 99.98% 100% 99.99% 100% 99.99%
IndeksCapaian
101 % 100.99% 100.99% 101.01% 101% 101.01% 101%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase SPM Satker yang diproses
menjadi SP2D
99.99% 99.99% 99.97%
Beberapa permasalahan yang dihadapi
selama tahun 2018 diantaranya adalah:
Dengan adanya surat penegasan
norma waktu penyelesaian SP2D
melalui surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor S-
7283/PB/2018 dapat memberikan
kepastian penyelesaian SP2D
sebagaimana janji layanan atas
penerbitan SP2D memerlukan
ketelitian dan koordinasi yang baik
antara seksi pencairan dana dan seksi bank , dengan adanya penegasan norma
waktu penyelesaian SP2D tersebut, upaya pemenuhan target penyelesaian SP2D
memerlukan extra effort dari seluruh pegawai pada Seksi Pencairan Dana dan
Seksi Bank;
Masih banyaknya penolakan secara formal terhadap pengajuan SPM oleh satuan
kerja;
Menurunnya kredibilitas dan nilai kinerja KPPN dalam IKPA;
Terhambatnya penyerapan anggaran;
Pengajuan SPM yang tidak sesuai dengan RPD baik jumlah maupun waktu
penyampaian SPM;
Pendaftaran kontrak yang tidak sesuai dengan batas pengajuan, sehingga
memerlukan dispensasi;
Menurunnya tingkat kepuasan satuan kerja terhadap pelayanan KPPN.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 39
2018
99,99% 99,99%
Persentase SPM Satker yangdiproses menjadi SP2D
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Realisasi 99.99 % 99.98% 99.98% 100% 99.99% 100% 99.99%
IndeksCapaian
101 % 100.99% 100.99% 101.01% 101% 101.01% 101%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase SPM Satker yang diproses
menjadi SP2D
99.99% 99.99% 99.97%
Beberapa permasalahan yang dihadapi
selama tahun 2018 diantaranya adalah:
Dengan adanya surat penegasan
norma waktu penyelesaian SP2D
melalui surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor S-
7283/PB/2018 dapat memberikan
kepastian penyelesaian SP2D
sebagaimana janji layanan atas
penerbitan SP2D memerlukan
ketelitian dan koordinasi yang baik
antara seksi pencairan dana dan seksi bank , dengan adanya penegasan norma
waktu penyelesaian SP2D tersebut, upaya pemenuhan target penyelesaian SP2D
memerlukan extra effort dari seluruh pegawai pada Seksi Pencairan Dana dan
Seksi Bank;
Masih banyaknya penolakan secara formal terhadap pengajuan SPM oleh satuan
kerja;
Menurunnya kredibilitas dan nilai kinerja KPPN dalam IKPA;
Terhambatnya penyerapan anggaran;
Pengajuan SPM yang tidak sesuai dengan RPD baik jumlah maupun waktu
penyampaian SPM;
Pendaftaran kontrak yang tidak sesuai dengan batas pengajuan, sehingga
memerlukan dispensasi;
Menurunnya tingkat kepuasan satuan kerja terhadap pelayanan KPPN.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 40
Perubahan peraturan, aplikasi, pemahaman terhadap peraturan yang kurang dan
ketelitian petugas/pengelola keuangan pada satuan kerja dalam
pembuatan/penerbitan SPM menjadi permasalahan dalam kelancaran penerbitan
SP2D oleh KPPN;
Berdasarkan hasil analisa atas penolakan SPM selama tahun 2018, penolakan
formal yang terjadi disebabkan karena ketidaksesuaian data supplier yang diajukan
oleh satker, dimana data supplier yang diajukan berbeda dengan data supplier
yang terdaftar pada SPAN;
Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut di atas adalah
sebagai berikut:
Segera memproses daftar tagihan dan meminimalisir SP2D Void/pembatalan SP2D
Menyelesaikan seluruh transaksi sebelum pergantian user;
Memastikan kesesuaian/kebenaran kelompok bayar sesuai bank penerima pada
permintaan proses pembayaran;
Memastikan proses permintaan pembayaran tepat waktu;
Memastikan daftar jatuh tempo per bank per tanggal telah diproses semua
menjelang batas akhir waktu diperbolehkan pembuatan PPR;
Melaksanakan reviu dan persetujuan resume tagihan pada PPR berdasarkan data
dan informasi pada laporan Daftar Tagihan di Setujui per tanggal jatuh tempo dan
laporan daftar tagihan disetujui per tanggal jatuh tempo per bank untuk disetujui
pembayarannya
Rencana tindakan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang untuk
meminimalisir jumlah Penolakan SPM, adalah sebagai berikut:
1. Menyusun profil satker dengan salah satu data adalah Penolakan SPM;
2. Berdasarkan analisa dari profil satker yang disusun, akan dilaksanakan kegiatan
Forum Group Discussion (FGD) melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);
3. Memastikan kembali bahwa data supplier pada SPM yang diajukan oleh Satker
sudah sesuai dengan SPAN. Hal tersebut dilakukan dengan cara petugas konversi
melakukan pengecekan bahwa data supplier yang diunduh pada Aplikasi OM SPAN
telah terlampir pada SPM yang diajukan oleh Satker;
4. Memastikan seluruh transaksi sudah diselesaikan sebelum melakukan penggantian
user SPAN untuk menghindari SP2D Void;
5. Segera memproses daftar tagihan dan menimalisir SP2D Void/ pembatalan SP2D
6. Memastikan kesesuaian/kebenaran kelompok bayar sesuai bank penerima pada
permintaan proses pembayaran;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 41
7. Memastikan proses permintaan pembayaran tepat waktu;
8. Memastikan daftar jatuh tempo per bank per tanggal telah diproses semua
menjelang batas akhir waktu diperbolehkan pembuatan PPR;
9. Melaksanakan reviu dan persetujuan resume tagihan pada PPR berdasarkan data
dan informasi pada laporan Daftar Tagihan di Setujui per tanggal jatuh tempo dan
laporan daftar tagihan disetujui per tanggal jatuh tempo per bank untuk disetujui
pembayarannya;
10. Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan pembinaan/pendampingan, bimtek dan
sosialisasi, serta mengoptimalkan peran CSO ataupun pada Joglo Kawruh untuk
memberikan pemahaman petugas pengelola keuangan pada satker;
11. Menyusun buku panduan pengelolaan keuangan;
12. Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara berkala;
13. Surat Penegasan kepada satker mengenai informasi Supplier yang sesuai dengan
SPM dan kontrak yang diajukan ke KPPN.
14. Surat Penegasan kepada Satker mengenai batas waktu pendaftaran kontrak,
penyampaian RPD, dan batas akhir pengajuan SPM ke KPPN
7. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker
KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan
bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta
pemutakhirannya kepada Kepala KPPN. Penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD)
pada KPPN Tipe A1 adalah untuk pengajuan SPM yang nilai bersihnya lebih dari 1
Milyar. Sedangkan untuk ketentuan pengajuannya sebagai berikut:
- RPD untuk SPM dengan nilai bersih antara 1 s.d. 500 Milyar diajukan 5 hari
sebelum pengajuan SPM
- RPD untuk SPM dengan nilai bersih lebih dari 500 Milyar s.d. 1 Trilyun diajukan 10
hari sebelum pengajuan SPM
- RPD untuk SPM dengan nilai bersih lebih dari 1 Trilyun diajukan 15 hari sebelum
pengajuan SPM
Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana
penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%.
Penjelasan Capaian:
Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara
akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode
tertentu.Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan
dalam formulasi akurasi RPD satker.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 42
Data rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No. Bulan Rata-Rata Deviasi RPD Satker per periode1 Januari 0 %2 Februari 0 %3 Maret 0.14 %4 April 0,07 %5 Mei 0,05 %6 Juni 0,05 %7 Juli 0,05 %8 Agustus 0,02 %9 September 0,02 %10 Oktober 0.01 %11 November 0.12 %12 Desember 0.05 %
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-17
Target 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%
Realisasi 99.95% 99.94% 99.95% 99.97% 99.95% 99.94% 99.95%
IndeksCapaian
114.89% 114.87% 114.88% 114.91% 114.89% 114.87% 114,88%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
5a Persentase akurasi rencana penarikan
dana satker
99.95% 99.58% 96.64%
Masalah yang masih dihadapi pada tahun 2018 adalah masih terdapat satker dengan
tingkat deviasi 15% karena satuan kerja dalam menyampaikan RPD masih ada yang
berupa jumlah perkiraan SPM dan bukan berdasarkan dokumen tagihan yang telah
benar dan lengkap. Hal tersebut terjadi karena kekurangcermatan dan ketelitian satuan
kerja dalam menyusun perencanaan penarikan
dana dan pelaksanaan kegiatannya sehingga
mengakibatkan terjadinya deviasi. Hal tersebut
mengakibatkan terhambatnya penyerapan
anggaran, mengganggu ketersediaan dana yang
dilakukan oleh Dit. PKN, serta adanya deviasi
perencanaan kas ini menyebabkan penurunan
kredibilitas dan nilai kinerja KPPN, yang akhirnya
akan berpengaruh pada turunnya nilai IKPA
KPPN
96,64%
99,58%99,95%
2016 2017 2018
Persentase akurasi rencana penarikandana satker
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 43
Langkah pencegahan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Untuk SPM yang tidak disertai dengan RPD, KPPN menolak SPM tersebut dan
satker harus tetap menyampaikan RPD terlebih dahulu;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendopo dan Anglo;
3. Melaksanakan pendampingan kepada satker melalui Forum Group Discussion (FGD)
pada kegiatan Mobile Service Area (MSA);
4. Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara berkala;
5. Pelaksanaan dialog kinerja organisasi;
6. Menyediakan konsultasi secara on line melaui WAG, mengoptimalkan call center,
SMS pengaduan, dan penyediaan aplikasi ANGLO;
7. Berdasarkan analisa dari profil satker yang disusun, akan dilaksanakan kegiatan
Forum Group Discussion (FGD) melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);
8. Penyampaian ADK RPD secara langsung maupun melalui email;
9. Membuat surat teguran kepada satuan kerja yang tidak menyampaikan RPD atau
terdapat perbedaan antara RPD dan relisasinya.
Untuk meminimalisir deviasi antara rencana dan penarikan dana satker, rencana
tindakan yang akan diambil pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Menyampaikan surat penegasan terkait penyampaian RPD ke KPPN
2. Secara rutin melakukan monitoring RPD satker pada Aplikasi, dan menghubungi
satker via telepon 1 hari sebelum waktu pengajuan SPM;
3. Menyampaikan hasil evaluasi penyampaian RPD kepada Satker yang masih terdapat
deviasi di atas 15%;
4. Berdasarkan analisa dari profil satker yang disusun, akan dilaksanakan bimbingan
terkait penyusunan RPD melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);
5. Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan pembinaan/pendampingan, bimtek dan
sosialisasi, serta mengoptimalkan peran CSO ataupun pada Joglo Kawruh untuk
memberikan pemahaman petugas pengelola keuangan pada satker;
6. Menyusun buku panduan pengelolaan keuangan;
7. Membuat leaflat terkait tata cara penyampaian RPD;
8. Membuat surat teguran kepada satuan kerja yang tidak menyampaikan RPD atau
terdapat perbedaan antara RPD dan relisasinya.
8. Persentase akurasi penyaluran dana SP2DPenyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para
penerima yang tidak di-retur oleh Bank/Pos Operasional.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 44
Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan
dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama,
alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data
rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif.
Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima
pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah
penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D
Perbaikan retur)
Penjelasan Capaian:
Persentase akurasi penyaluran dana SP2D diperoleh dengan formula sebagai berikut:∑ penerima pada SP2D yang diterbitkan - ∑ penerima pada SP2D yang diretur oleh Bank/Pos Operasional x 100%
∑ penerima pada SP2D yang diterbitkan
Data SP2D yang diretur selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No Bulan ∑ penerima pada SP2Dyang diterbitkan
∑ penerima pada SP2Dyang diretur
1 Januari 99.393 222 Februari 101.114 493 Maret 151.233 1044 April 106.461 495 Mei 104.779 326 Juni 147.582 467 Juli 157.662 328 Agustus 96.317 549 September 99.636 3010 Oktober 99.393 2211 November 101.114 4912 Desember 151.233 104
Data penyelesaian retur Tahun 2018 adalah sebagai berikut
No Bulan ∑ Data Retur ∑ Data Retur Selesai1 Januari 7 72 Februari 63 633 Maret 28 284 April 49 495 Mei 32 326 Juni 46 467 Juli 32 328 Agustus 54 549 September 30 3010 Oktober 22 2211 November 49 4912 Desember 104 51
Jumlah Total 516 463
X 100%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 45
Sampai dengan akhir tahun 2018, terdapat 53 retur bulan Desember yang belum
diproses menunggu permintaan retur dari satker dimana batas akhirnya pada bulan
Januari 2019
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5%
Realisasi 99.96% 99.96% 99.96% 99.97% 99.96% 99.95% 99.96%
IndeksCapaian
101.48% 101.48% 101.48% 101.49% 101.48% 101.47% 101.48%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 99.96% 99.93% 99.85%
Masih adanya potensi retur
SP2D yang menghambat
proses penyaluran dana
kepada penerima atau tidak
sampainya dana kepada pihak
yang dituju secara tepat waktu
menyebabkan penurunan
kredibilitas dan nilai KPPN yang akhirnya berpengaruh pada turunnya nilai IKPA
Beberapa penyebab yang menjadi akar masalah masih terdapatnya retur antara lain:
1. Kekurangpahaman petugas satker tentang mekanisme pendaftaran supplier;
2. Kurangnya kecermatan PPK terhadap data supplier yang disampaikan pihak ketiga
pada saat mengajukan tagihan;
3. ketidaktelitian satuan kerja dalam mencantumkan nomor rekening, nama penerima
atau karena penggunaan rekening pasif oleh pihak penerima
Tindakan-tindakan yang telah diambil untuk meminimalisir retur selama tahun 2018
adalah sebagai berikut:
Melakukan monitoring dan menyampaikan surat pemberitahuan retur kepada
satker, serta melakukan koordinasi via telepon terhadap retur yang belum
ditindaklanjuti oleh satker
Menyampaikan sosialisasi terkait perubahan ketentuan penyelesaian retur;
99,85%
99,93% 99,96%
2016 2017 2018
Persentase akurasi penyaluran dana SP2D
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 46
Berdasarkan analisa dari profil satker yang disusun, akan dilaksanakan bimbingan
terkait penyusunan RPD melalui kegiatan Mobile Service Area;
Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan pembinaan/pendampingan, bimtek
dan sosialisasi, serta mengoptimalkan peran CSO ataupun pada Joglo Kawruh
untuk memberikan pemahaman petugas pengelola keuangan pada satker;
Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara berkala;
Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan
Untuk meminimalisir retur SP2D, rencana tindakan yang akan diambil pada Tahun 2019
adalah sebagai berikut:
1. Menyusun update profil satker dengan salah satu indikatornya adalah data retur
SP2D.
2. Berdasarkan analisa dari profil satker yang disusun, akan dilaksanakan kegiatan
Forum Group Discussion (FGD) melalui kegiatan Mobile Service Area (MSA);
3. Melakukan monitoring dan menyampaikan surat pemberitahuan retur kepada
satker,
4. Melakukan koordinasi via telepon terhadap retur yang belum ditindaklanjuti oleh
satker;
5. Menyampaikan sosialisasi terkait perubahan ketentuan penyelesaian retur;
6. Mengingatkan kembali terkait keakuratan data suplier untuk mengurangi retur
pada setiap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPPN atau melalui surat.
7. Mengoptimalkan peran TMR dalam kegiatan pembinaan/pendampingan, bimtek
dan sosialisasi, serta mengoptimalkan peran CSO ataupun pada Joglo Kawruh
untuk memberikan pemahaman petugas pengelola keuangan pada satker;
8. Pembentukan tim task force yang melibatkan semua seksi/subbag umum untuk
mengantisipasi lonjakan pada akhir tahun anggaran;
9. Menyusun buku panduan pengelolaan keuangan;
10. Membuat leaflat terkait tata cara penyampaian RPD;
11. Pelaksanaan GKM dan semangat pagi untuk pejabat dan pegawai secara
berkala;
12. Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan
9. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasiTingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta
(stakehoklders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek
atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada
peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 47
satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang
diselenggarakan oleh KPPN.
Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan
kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek
dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada
triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner
40%.
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target - 85 85 - 85 85 85
Realisasi - 86.40 86.40 - 86.40 86,07 86,24
Indeks Capaian - 101.65% 101.65% - 101.65% 101,26% 101,46%
Penjelasan Capaian:
Bimtek dan Sosialisasi yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik, Gratifikasi Antikorupsi, Perencanaan
Kas, Jaminan Uang Muka, dan Perpajakan serta Penandatanganan Pakta
Integrutas Pihak Ketiga Mitra kerja KPPN dengan hasil kuesioner sebesar = 85,11
2. Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L TA 2017 dengan hasil
post test sebesar = 87.27
3. Laporan Sosialisasi Antigratifikasi dan Antikorupsi, Penyampaian Penghargaan
Satker Terbaik IKPA s.d. bulan Agustus, Retur SP2D, Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggatan 2018 serta evaluasi
layanan KPPN dengan hasil kuesioner sebesar = 86, 07
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 86.24 86.07 84.69
Masalah yang masih dihadapi pada tahun 2018
ini antara lain :
Ketidaktepatan sasaran edukasi yang
dilaksanakan yang disebabkan karena
penugasan peserta perwakilan satuan kerja
bukan orang yang berkompetensi di
84,69
86,07 86,24
2016 2017 2018
Tingkat efektivitas edukasi dankomunikasi
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 48
bidangnya sehingga materi yang disampaikan baik pada kegiatan sosialisasi
maupun Bimtek tidak tersampaikan secara optimal.
Metode penyampaian dan pelaksanaan sosialisasi/bimtek yang dilaksanakan;
Perubahan petugas atau pengelola keuangan/pejabat perbandaharaan pada
satuan kerja.
Tindakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Memberikan penegasan kepada satuan kerja pada setiap undangan
sosialisasi/bimtek, dengan ditentukannya kriteria peserta sosialisasi/bimtek;
2. Mengotimalkan fungsi TMR sebagai nara sumber untuk kegiatan sosialisasi/bimtek;
3. Mengoptimalkan fungsi CSO KPPN untuk memberikan edukasi dan pemahaman
kepada satuan kerja;
4. Menyusun leaflat terkait peraturan dan prosedur dalam pengelolaan keuangan;
5. Mengoptimalkan peran petuga call center untuk membantu memberikan edukasi
dan pemahaman kepada satuan kerja;
6. Melaksanakan GKM/sharing session pegawai dan pejabat untuk menyamakan
persepsi dan meningkatkan kompetensi;
7. Mengoptimalkan fungsi edukasi dan komunikasi melalui WAG yang ada;
8. Mengoptimalkan fungsi Joglo Kawruh dan aplikasi ANGLO;
9. Melaksanakan one on one metting dengan satuan kerja;
10. Mengoptimalkan pelaksanaan dan peran Mobile Service Area dalam memberikan
edukasi dan pemahaman kepada satuan kerja.
Langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
sosialisasi dan bimtek dengan cara sebagai berikut:
1. Dalam penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek, akan mengundang narasumber
yang kompeten sesuai bidangnya.
2. Memberikan penegasan kepada satuan kerja pada setiap undangan
sosialisasi/bimtek, dengan ditentukannya kriteria peserta sosialisasi/bimtek;
3. Mengotimalkan fungsi TMR sebagai nara sumber untuk kegiatan sosialisasi/bimtek;
4. Mengoptimalkan fungsi CSO KPPN untuk memberikan edukasi dan pemahaman
kepada satuan kerja;
5. Menyusun leaflat terkait peraturan dan prosedur dalam pengelolaan keuangan;
6. Mengoptimalkan peran petuga call center untuk membantu memberikan edukasi
dan pemahaman kepada satuan kerja;
7. Melaksanakan GKM/sharing session pegawai dan pejabat untuk menyamakan
persepsi dan meningkatkan kompetensi;
8. Mengoptimalkan fungsi edukasi dan komunikasi melalui WAG yang ada;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 49
9. Mengoptimalkan fungsi Joglo Kawruh dan aplikasi ANGLO;
10. Melaksanakan one on one metting dengan satuan kerja;
11. Mengoptimalkan pelaksanaan dan peran Mobile Service Area dalam memberikan
edukasi dan pemahaman kepada satuan kerja.
12. Mengingat banyaknya jumlah satker pada wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta,
dalam penyelenggaraaan sosialisasi dan bimtek akan dibagi ke dalam beberapa
kelas agar lebih efektif dalam penyampaiannya.
10. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI
Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI adalah tingkat pemenuhan implementasi SAKTI
tahun 2018 pada seluruh satuan kerja Lingkup Kementerian Keuangan dengan
menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI
untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh pada
satker yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.
962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi Tahap III, sesuai dengan tahapan implementasi yang telah dilaksanakan pada
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan
Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, satker Piloting SAKTI di
wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta adalah sebagai berikut:
• Satker Piloting Tahap III B :1. GKN Yogyakarta;
2. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta; dan
3. KPKNL Yogyakarta.
• Satker Piloting Tahap III C :Pairing Kanwil DJPb Prov. DIY
1. Kanwil DJP DIY;
2. KPP Sleman;
Pairing KPPN Yogyakarta1. KPP Yogyakarta;
2. KPP Bantul; dan
3. KPPBC Yogyakarta
Formula perhitungan adalah sebagai berikut:Ʃ satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III x 100% x Proporsi Tahapan
Total Ʃ satker yang harus mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 50
Tahapan dan Jumlah satker yang telah mengimplementasikan SAKTI pada KPPN
Yogyakarta sebagai berikut:
Tahapan Keterangan TahapanWaktu
Pelaksanaan Porsi
Jumlah Satker yangharus mengikuti
tahapan implementasiSAKTI
Jumlah Satkeryang telah
mengikuti tahapanimplementasi
SAKTI
Tahap 1 Pendampingan PilotingSAKTI Tahap III B (UP,TUP, Gaji Februari 2018)
Januari-Februari
10% 2 satker 2 satker
Tahap 2 Pendampingan migrasisaldo awal 2018 (TahapIII B) (Unaudited danAudited)
Maret danJuni
10% 2 satker -
Tahap 3 Pendampingan PilotingSAKTI Tahap III C
Juli –Desember
10% 3 satker 3 satker
Tahap 4 Training modulpenganggaran
Maret 20% 3 satker 3 satker
Tahap 5 End User Traning DJPdan DJBC
Juli – Oktober 20% 3 satker 3 satker
Tahap 6 FGD sosialisasi SatkerDJP dan DJBC
Agustus -Oktober
10% 3 satker 3 satker
Tahap 7 Publikasi dan komunikasiSAKTI
April, Juni,Oktober
20% 3 satker 3 satker
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 25% 40% 40% 70% 70% 90% 90%
Realisasi 40% 50% 50% 80% 80% 90% 90%
IndeksCapaian
120% 120% 120% 114.29% 114.29% 100% 100%
Implementasi SAKTI menjadi indikator kinerja utama baru di tahun 2018 ini sehingga
belum dapat dibandingkan progres capaian dengan tahun-tahun sebelumnya.
Adanya perubahan platform aplikasi dari yang sebelumnya berbasis standalone/offline
menjadi berbasis website/online, tentu akan menjadi tantangan sendiri, baik dari sisi
infrastruktur jaringan dan perangkat komputer, proses bisnis maupun dari sisi
pengguna/sumber daya manusia yang akan terlibat dalam aplikasi ini. Perubahan
tersebut perlu dikomunikasikan secara intensif dan terstruktur, mulai dari level pimpinan
atas di kantor pusat, wilayah sampai dengan level operator aplikasi, baik dari Ditjen
Perbendaharaan maupun Unit Eselon I/satuan kerja tersebut. Sehingga dengan adanya
komunikasi yang baik dari berbagai pihak tentu akan sangat membantu dalam
mengurangi dan menghilangkan resistensi dari satuan kerja, yang sudah terlanjur
‘nyaman’ dan menguasai aplikasi sebelumnya.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 51
Pelaksanaan piloting SAKTI jilid IIIc telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa
kendala misalnya terkait dengan SDM, sarana dan prasarana pada satker yang menjadi
penyebab terhambatnya implementasi SAKTI pada satker piloting, begitu pula dengan
SDM pada KPPN yang terbatas
Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendorong pencapaian kinerja
selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Pendampingan proses pembuatan SPM UP pada satker GKN Yogyakarta dan
KPKNL Yogyakarta 10 Januari 2018 sesuai surat tugas nomor ST-
043/WPB.15/KP.01/2018
Pendampingan penyusunan LPJ Bendahara pada satker KPKNL Yogyakarta pada
tanggal 1 Februari 2018
Pelaksanaan Survei Kesiapan Perubahan pada Satker Piloting Tahap III C Tahun
2018 sesuai S-1458/WPB.15/KP.01/2018
Penyampaian Modul SAKTI dan Flyer SAKTI Volume 1 Tahun 2018 sesuai SP-
319/WPB.15/KP.0101/2018
Pelaksanaan EUT SAKTI Piloting Tahap IIIc tanggal 12-14 September 2018 dengan
mengundang seluruh satker Piloting Tahap III
Pendampingan kesiapan infrastruktur dan familiarisasi SAKTI pada satker Piloting
Tahap IIIc dengan surat tugas nomor ST-107/WPB.15/KP.01/2018
Pemetaan Kesiapan Infrastruktur Tahap II dan Familiarisasi SAKTI kepada Satker
Piloting Tahap III pada tanggal 17-19 Oktober 2019 sesuai dengan surat tugas
nomor ST-122/WPB.15/KP.01/2018
Melaksanakan FGD SAKTI pada tanggal 16 Oktober 2018 sesuai dengan surat
undangan nomor UND-031/WPB.15/KP.01/2018
Rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk meningkatkan
pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan monitoring handling aplikasi satker
2. Membuat video tutorial SAKTI
3. Melaksanakan ToT lanjutan untuk modul SAKTI bagi satker piloting tahap III.C;
4. Pendampingan lanjutan kesiapan infrastruktur dan familiarisasi SAKTI pada satker
piloting;
5. Mengikutsertakan/menugaskan pagawai untuk mengikuti bimtek SAKTI;
6. Mengoptimalkan peran petuga call center untuk membantu memberikan edukasi dan
pemahaman kepada satuan kerja piloting;
7. Melaksanakan GKM/sharing session pegawai dan pejabat untuk meningkatkan
kompetensi;
8. Mengoptimalkan fungsi edukasi dan komunikasi melalui WAG yang ada;
9. Mengoptimalkan fungsi Joglo Kawruh dan aplikasi ANGLO;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 52
10. Melaksanakan one on one metting dengan satuan kerja piloting.
11. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasipembukuan bendahara secara andal dan tepat waktuLPJ Bendahara melalui aplikasi pembukuan bendahara adalah Laporan yang disusun
oleh Bendahara melalui Modul SILABI atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan uang negara.Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan
Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan, pembukuan dan Pertanggung-
jawaban Bendahara K/L/Kantor/Satker. LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN
selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan
benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ
Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I
tahun 2018 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2017,
bulan Januari dan Februari tahun 2018. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2018
merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun
2018. dst.
Penjelasan Capaian:
Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan
bendahara secara andal dan tepat waktu dihitung dengan Formula perhitungan sebagai
berikut:
∑ Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara secara andal dan tepat waktu x 100%∑ Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ
Monitoring penyampaian LPJ selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No BulanJumlah Bendahara yang
menyampaikan LPJ TepatWaktu
Jumlah Bendahara yangwajib menyampaikan LPJ
1 Desember 2017 364 364
2 Januari 2018 352 358
3 Februari 2018 355 358
4 Maret 2018 352 359
5 April 2018 358 359
6 Mei 2018 359 359
7 Juni 2018 357 359
8 Juli 2018 350 356
9 Agustus 2018 354 357
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 53
10 September 2018 360 361
11 Oktober 2018 361 362
12 November 2018 362 362
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Realisasi 99.16% 99.26% 99.21% N/A 99.21% 99.81% 99.41%Indeks
Capaian 102.23% 102.33% 102.28% N/A 102.28% 102.90% 102.48%
Sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Triwulan III Tahun 2018
sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7470/PB/2018, IKU
Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat
waktu periode triwulan III 2018 diisi dengan N/A (Not Available) karena performa dari
Aplikasi SPRINT kurang memadai
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase penyampaian LPJ Bendaharamitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuanbendahara secara andal dan tepat waktu
99.41% 99.52% 96.98%
Permasalahan utama yang masih dihadapi
dalam penyampaian LPJ bendahara
satker adalah Satker yang terlambat
menyampaikan LPj Bendahara akan
dikenakan sanksi administratif berupa
penundaan penerbitan SP2D
UP/GUP/TUP maupun SPM-LS
Bendahara, kesadaran dan kepatuhan
satuan kerja dalam menyampaikan LPj
dan belum memadainya kapasitas Aplikasi SPRINT menghambat pelaksanaan
penyampaian LPJ sehingga diperlukan extra effort untuk mencapai target yang
ditentukan. Keterlambatan dan ketertiban satuan kerja dalam penyampaian LPj akan
berdampak pada kredibilitas dan nilai kinerja KPPN yang akan menurunkan nilai IKPA
KPPN
2016 2017
96,98%
99,52%
Persentase penyampaian LPJ
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 53
10 September 2018 360 361
11 Oktober 2018 361 362
12 November 2018 362 362
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Realisasi 99.16% 99.26% 99.21% N/A 99.21% 99.81% 99.41%Indeks
Capaian 102.23% 102.33% 102.28% N/A 102.28% 102.90% 102.48%
Sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Triwulan III Tahun 2018
sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7470/PB/2018, IKU
Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat
waktu periode triwulan III 2018 diisi dengan N/A (Not Available) karena performa dari
Aplikasi SPRINT kurang memadai
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase penyampaian LPJ Bendaharamitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuanbendahara secara andal dan tepat waktu
99.41% 99.52% 96.98%
Permasalahan utama yang masih dihadapi
dalam penyampaian LPJ bendahara
satker adalah Satker yang terlambat
menyampaikan LPj Bendahara akan
dikenakan sanksi administratif berupa
penundaan penerbitan SP2D
UP/GUP/TUP maupun SPM-LS
Bendahara, kesadaran dan kepatuhan
satuan kerja dalam menyampaikan LPj
dan belum memadainya kapasitas Aplikasi SPRINT menghambat pelaksanaan
penyampaian LPJ sehingga diperlukan extra effort untuk mencapai target yang
ditentukan. Keterlambatan dan ketertiban satuan kerja dalam penyampaian LPj akan
berdampak pada kredibilitas dan nilai kinerja KPPN yang akan menurunkan nilai IKPA
KPPN
2018
99,41%
Persentase penyampaian LPJ
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 53
10 September 2018 360 361
11 Oktober 2018 361 362
12 November 2018 362 362
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Realisasi 99.16% 99.26% 99.21% N/A 99.21% 99.81% 99.41%Indeks
Capaian 102.23% 102.33% 102.28% N/A 102.28% 102.90% 102.48%
Sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Triwulan III Tahun 2018
sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7470/PB/2018, IKU
Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat
waktu periode triwulan III 2018 diisi dengan N/A (Not Available) karena performa dari
Aplikasi SPRINT kurang memadai
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase penyampaian LPJ Bendaharamitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuanbendahara secara andal dan tepat waktu
99.41% 99.52% 96.98%
Permasalahan utama yang masih dihadapi
dalam penyampaian LPJ bendahara
satker adalah Satker yang terlambat
menyampaikan LPj Bendahara akan
dikenakan sanksi administratif berupa
penundaan penerbitan SP2D
UP/GUP/TUP maupun SPM-LS
Bendahara, kesadaran dan kepatuhan
satuan kerja dalam menyampaikan LPj
dan belum memadainya kapasitas Aplikasi SPRINT menghambat pelaksanaan
penyampaian LPJ sehingga diperlukan extra effort untuk mencapai target yang
ditentukan. Keterlambatan dan ketertiban satuan kerja dalam penyampaian LPj akan
berdampak pada kredibilitas dan nilai kinerja KPPN yang akan menurunkan nilai IKPA
KPPN
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 54
Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja selama tahun 2018 antara
lain sebagai berikut:
1. Mengingatkan satker agar menyampaikan LPJ tepat waktu melalui WAG KPPN;
2. Membuat surat teguran kepada satuan kerja yang terlambat/tidak menyampaikan
LPJ;
3. Meningkatkan layanan konsultasi melalui WAG;
4. Mengoptimalkan fungsi edukasi dan komunikasi melalui WAG yang ada;
5. Mengoptimalkan fungsi Joglo Kawruh dan aplikasi ANGLO;
6. Menawarkan/melaksanakan one on one metting dengan satuan kerja;
7. Mengoptimalkan pelaksanaan dan peran Mobile Service Area (MSA) dalam
memberikan edukasi dan pemahaman kepada satuan kerja;
8. Mengoptimalkan peran petugas call center untuk membantu memberikan edukasi
dan pemahaman kepada satuan kerja;
9. Mengotimalkan fungsi TMR, fungsi CSO KPPN untuk memberikan edukasi dan
pemahaman kepada satuan kerja.
Rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mempertahankan
kepatuhan satuan kerja dalam menyampaikan LPJ Bendahara secara andal dan tepat
waktu diantaranya sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja dalam hal rekonsiliasi, penyusunan
Laporan Keuangan dan Penyusunan LPJ Bendahara berdasarkan profil satker yang
terus di update setiap triwulannya melalu kegiatan Mobile Service Area (MSA);
2. Melakukan monitoring pengiriman LPJ Bendahara sebelum tanggal 10 setiap
bulannya;
3. Melakukan pembinaan untuk satker yang mengalami kendala dalam penyusunan
LPJ;
4. Membuat surat teguran kepada satuan kerja yang terlambat/tidak menyampaikan
LPJ;
5. Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satuan kerja baik melalui telepon
atau penggunaan WAG KPPN;
6. Mengoptimalkan pelayanan konsultasi satker secara langsung dan melalui fasilitas
WhatsApps Grup Rekon LPJ KPPN 030
12. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa
berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja
seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 55
Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel
sebagai berikut :
1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik
dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
3. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
4. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa.
(LK-UAKPA)
Formula perhitungan sebagai berikut :NKP DFDD = [ 0,10 (SYARAT) + 0,30 (SSPSPM) + 0,30 (MONEV) + 0,30 (LK-UAKPA) ] x 100
Data capaian IKU tahun 2018:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 70 70 70 70 70 70 70
Realisasi 76 93.4 84.7 95 88.13 98,18 90.65
IndeksCapaian
108,57% 120% 120% 120% 120% 120% 120%
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terhitung mulai tahun 2017 Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan melalui KPPN. Seluruh
proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan
Aplikasi SAKTI. Meskipun telah dilaksanakan mulai tahun 2017 Nilai Kinerja penyaluran
DAK fisik dan Dana Desa baru ditetapkan menjadi indikator kinerja utama pada tahun
2018 ini. Penyaluran DAK Fisik pada KPPN Yogyakarta meliputi pembayaran DAK Fisik
pada wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kota Yogyakarta.
Sedangkan Dana Desa meliputi pembayaran pada wilayah Kab. Sleman dan Kab.
Bantul.
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Uraian DIPA Realisasi %Pengelolaan Transfer DAK Fisik 340,693,536,000 313,061,278,016 91,89Transfer DAK Reguler Bidang Pendidikan 31,001,423,000 28,815,133,680 92,95Transfer DAK Reguler Bidang Kesehatan 97,142,661,000 93,621,025,261 96,37Transfer DAK Reguler Bidang Air Minum 2,929,805,000 2,714,484,000 92,65Transfer DAK Reguler Bidang Sanitasi 2,155,769,000 2,155,769,000 100Transfer DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman 12,282,683,000 11,884,482,000 96,76Transfer DAK Reguler Bidang Pasar 5,236,517,000 4,424,188,800 84,49Transfer DAK Reguler Bidang Pertanian 6,204,953,000 5,761,697,847 92,86Transfer DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan 2,941,671,000 2,842,867,623 96,64Transfer DAK Reguler Bidang Pariwisata 3,710,791,000 3,462,782,688 93,32Transfer DAK Reguler Bidang Jalan 33,974,917,000 30,430,023,000 89,57
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 56
Uraian DIPA Realisasi %Transfer DAK Penugasan Bidang Pendidikan 12,425,824,000 11,734,721,550 94,44Transfer DAK Penugasan Bidang Kesehatan 46,142,963,000 35,057,518,412 75,98Transfer DAK Penugasan Bidang Air Minum 13,524,073,000 13,025,328,000 96,31Transfer DAK Penugasan Bidang Sanitasi 7,039,079,000 6,871,800,000 97,62Transfer DAK Penugasan Bidang Jalan 33,550,151,000 33,381,732,700 99,5Transfer DAK Penugasan Bidang Irigasi 16,966,973,000 14,652,472,000 86,36Transfer DAK Penugasan Bidang Pasar 5,735,449,000 5,587,005,800 97,41Transfer DAK Penugasan Bidang Energi Skala Kecil 3,218,601,000 2,848,135,275 88,49Transfer DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4,509,233,000 3,790,110,380 84,05Pengelolaan Dana Desa 160,263,803,000 160,263,803,000 100Persentase Penyaluran Dana Desa Sesuai Ketentuan Yang Berlaku 160,263,803,000 160,263,803,000 100
Total 500,957,339,000 473,325,081,016 94.48
Tercapaianya target kinerja pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2018 tidak
terlepas dari sinergi antara KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pemda.
Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian kinerja :
1. Menugaskan Pejabat/Pegawai untuk mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan
Penyaluran DFDD Tahun 2017 dan Persiapan Pelaksanan Penyaluran DFDD
Tahun 2018 dengan surat tugas nomor ST-006/WPB.15/KP.01/2018 pada tanggal
25 Januari 2018
2. Menugaskan Pejabat/Pegawai untuk melakukan koordinasi penyaluran DAK Fisik
TA 2018 ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda DIY
pada tanggal 7 Maret 2018 dengan surat tugas nomor ST-024/WPB.15/KP.01/2018
3. Bersurat kepada Pemda terkait Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD melalui
surat nomor S-1912/WPB.15/KP.0140/2018 tanggal 8 Juni 2018
4. Menyampaikan langkah-langkah percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap I dan
DAK Fisik Sekaligus TA 2018 melalui surat nomor S-2566/WPB.15/KP0104/2018
5. Menyampaikan penjelasan tentang penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2018
melalui surat nomor S-2813/WPB.15/KP.0140/2018
6. Melaksanakan koordinasi penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018
dengan Pemda Sleman dan Bantul dengan surat tugas nomor ST-
090/WPB.15/KP.01/2018
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran
2018 ke Desa Terong (Bantul) dan Desa Selomartani (Sleman) dengan surat tugas
nomor ST-094/WPB.15/KP.01/2018
8. Menyampaikan kembali ketentuan pesyaratan yang harus disampaikan dalam
penyaluran DAK Fisik Tahap II dan III melalui surat nomor S-
3393/WPB.15/KP0140/2018
9. Menugaskan Pejabat/Pegawai untuk mengkikuti rapat koordinasi penyaluran DAK
Fisik TA 2018 ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda
DIY pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan surat tugas nomor ST-
116/WPB.15/KP.01/2018
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 57
10. Melaksanakan Kegiatan FGD Penyaluran DAK Fisik Tahap III pada tanggal 6
November 2018 sesuai dengan surat Undangan nomor UND-
043/WPB.15/KP.01/2018
11. Menugaskan pegawai untuk mengikuti kegiatan FGD Evaluasi dan Monitoring
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 pada tanggal 13 November
2018 sesuai dengan ST-141/WPB.15/KP.01/2018
12. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik Tahap III pada
tanggal 13-14 Desember 2018 sesuai dengan ST-176/WPB.15/KP.01/2018
Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sehingga memerlukan
ekstra effort, antara lain:
1. Terlambatnya penyaluran dari rekening kas daerah kepada desa-desa penerima
karena belum terpenuhinya persyataran;
2. Kegagalan proses lelang dan penyelesaian pekerjaan;
3. Terkendalanya pemenuhan persayaratan administrasi dari pemda;
4. Jaringan dan maintenance Aplikasi OM SPAN.
5. Tanda tangan Kepala Daerah pada dokumen sebagai syarat penyaluran DAK Fisik
membutuhkan waktu yang relatif lama;
6. Ketentuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang kadang berubah sehingga
dapat menimbulkan multi tafsir;
7. Aplikasi OM SPAN belum sepenuhnya mengakomodir dalam pengiputan Rencana
Kegiatan dan Daftar Kontrak, sehingga Pemda kadang kesulitan dalam
penginputan Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak
Guna mendorong peningkatan kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada
tahun 2019, telah disusun rencana tindakan sebagai berikut:
1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Pemda untuk menyusun rencana realisasi
pengajuan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 pada awal tahun anggatan
2. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi , Evaluasi dan Monitoring penyaluran DAK
Fisi k dan Dana Desa dengan Pemda
3. Mengoptimalkan Group WA yang terdiri dari PEMDA wilayah kerja KPPN
Yogyakarta untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan
4. Mengoptimalkan Group WA Ditjen Perbendaharaan untuk memudahkan koordinasi
dan konsultasi terkait penyaluran DAKF dan DD
5. Menanyakan permasalahan terkait penyaluran dana DAK dan Dana Desa melalui
Hai.DJPb utuk mendapatkan solusi cepat dan akurat
6. Membuat laporan penyaluran dana DAK dan Dana Desa segera setelah proses
pencairan dana tersebut dilakukan
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 58
13. Nilai rata-rata hard competency pegawai KPPN
IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap
tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai
pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes
secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Untuk Kemenkeu-
Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai
oleh seluruh pegawai KPPN. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung
agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-
masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun
berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan
dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan
adalah N/A (Not Available).Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian
IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak
dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.
Data capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-17
Target - - - - - 77 77
Realisasi - - - - - 90.42 90.42
IndeksCapaian
- - - - - 117,43% 117,43%
Penjelasan Capaian:Penilaian hard competency dilaksanakan melalui ujian pada aplikasi training
perbendaharaan pada tanggal 12 – 14 November 2018 dengan hasil capaian sebagai
berikut:
No Seksi/Subbag Jumlah Pegawai Jumlah Nilai Rata-Rata
1 Subbag Umum 9 783,32 87,04
2 Seksi Pencairan Dana 15 1334,31 88,95
3 Seksi Bank 5 432,33 86,47
4 Seksi MSKI 10 943,99 94,40
5 Seksi Verifikasi dan Akuntansi 8 755,66 94,46
Capaian Total 47 4249,61 90,42
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 59
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Nilai rata –rata hard competency pegawai 90.42 93.15 93.5
Tidak meratanya ketrampilan, kompetensi dari para
pegawai tentunya akan berdampak kepada kinerja
KPPN, baik dalam pelaksanaan tusinya dan juga
tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh
KPPN kepada mitra kerja. Belum meratanya
pemahaman pegawai terhadap peraturan yang
berlaku selain mengakibatkan nilai HC tidak
tercapai maksimal nantinya akan berdampak pada kepuasan mitra kerja, menurunnya
kredibilitas dan nilai kinerja KPPN. Berdasarkan hasil test Hard Competency tahun 2018
terdapat 1 (satu) pegawai yang tidak memenuhi target
Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan hard competency pegawai adalah masih
rendahnya tingkat kesadaran pegawai terhadap update peraturan terbaru dan belum
meratanya pemahaman pegawai terhadap peraturan yang berlaku.
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hal tersebut adalah:
Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari
melalui forum GKM secara rutin;
Sharing session pada kegiatan semangat pagi;
Meningkatkan pelaksanaan konsolidasi internal seksi maupun antar seksi;
Melakukan internalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi Kementerian Keuangan,
Ditjen perbendaharaan, serta kode etik pegawai melalui kegiatan yang
dilaksanakan oleh Duta Kode Etik;
Melakukan update literasi peraturan-peraturan terbaru yang dikumpulkan dalam
satu data base;
Melaksanakan coaching oleh atasan langsung;
Mendukung program/rencana pegawai untuk melanjutkan pendidikan secara
mandiri;
Menugaskan atau mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan bimtek/diklat
Untuk meningkatkan nilai hard competency pegawai pada tahun 2019 akan
dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Dialog Kinerja Individu antara
pelaksana dengan atasan langsung, sebagai sarana untuk mengetahui dan
mendapatkan solusi atas kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan pencapaian kinerja pegawai yang
berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.
93,5 93,15
90,42
2016 2017 2018
Nilai rata –rata hard competencypegawai
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 60
14. Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling
IKU ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai
berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan
kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching
dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar
individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu.
Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang
serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada
masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai,
dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan
solusi untuk peningkatan kinerja pegawai.
Pembobotan Pengukuran pelaksanaan Coaching & Counseling sebagai berikut:
Persentase Ketepatan Waktu Pencapaian Target Jam Coaching & Counseling (Bobot
60%)
Kepala KPPN Tipe A1 mempunyai target minimal 40 jam coaching yang dibagi menjadi
10 jam tiap triwulannya.
100% = Target diselesaikan ≥ 6 hari kerja, sebelum triwulan berakhir
80% = Target diselesaikan 5 hari kerja ≥ x ≥ 1 hari kerja, sebelum triwulan berakhir
60% = Target diselesaikan = di hari kerja terakhir triwulan
40% = Target diselesaikan ≥ 1 bulan setelah akhir triwulan
20% = Target diselesaikan ≥ 2 bulan setelah akhir triwulan
Persentase Hasil Evaluasi/feedback Coachee & Counselee (Bobot 40 %)
Penilaian pelaksanaan Coaching & Counseling dilakukan dengan cara evaluasi dari
Coachee/Counsellee kepada Coach/Counselor atas pelaksanaan Coaching &
Counseling. Penilaian dilakukan melalui online pada aplikasi training dalam bentuk isian
kuesioner dengan skala 1-10 (1= Sangat kurang kompeten s/d 10 = Sangat Kompeten).
Penilaian evaluasi dilaksanakan setiap sesi coaching & counseling berakhir.
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-17
Target 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Realisasi 80,96% 88% 84.48% 91,6% 85,85% 71.6% 83.04%
IndeksCapaian
120% 120% 120% 120% 120% 119.% 120%
• Capaian Triwulan I
Berdasarkan data terverifikasi pada Aplikasi Training diperoleh Realisasi Capaian
sebagai berikut:
Capaian Jam Coaching = 80%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 61
Capaian Feedback = 82,4%
Capaian Total = 60 % Nilai Ketepatan Waktu Pelaksanaan CnC + 40 % Nilai Evaluasi/
Feedback dari Coachee
Capaian Total = (60 % x 80%) + (40% x 82,4%)
Capaian Total = 80,96%
• Capaian Triwulan II
Berdasarkan data terverifikasi pada Aplikasi Training diperoleh Realisasi Capaian
sebagai berikut:
Capaian Jam Coaching = 80%
Capaian Feedback = 100%
Capaian Total = 60 % Nilai Ketepatan Waktu Pelaksanaan CnC + 40 % Nilai Evaluasi/
Feedback dari Coachee
Capaian Total = (60 % x 80%) + (40% x 100%)
Capaian Total = 88%
• Capaian Triwulan III
Berdasarkan data terverifikasi pada Aplikasi Training diperoleh Realisasi Capaian
sebagai berikut:
Capaian Jam Coaching = 96%
Capaian Feedback = 85%
Capaian Total = 60 % Nilai Ketepatan Waktu Pelaksanaan CnC + 40 % Nilai Evaluasi/
Feedback dari Coachee
Capaian Total = (60 % x 96%) + (40% x 85%)
Capaian Total = 91,6%
• Capaian Triwulan IV
Berdasarkan data terverifikasi pada Aplikasi Training diperoleh Realisasi Capaian
sebagai berikut:
Capaian Jam Coaching = 60%
Capaian Feedback = 89%
Capaian Total = 60 % Nilai Ketepatan Waktu Pelaksanaan CnC + 40 % Nilai Evaluasi/
Feedback dari Coachee
Capaian Total = (60 % x 60%) + (40% x 89%)
Capaian Total = 71,6%
Dengan pelaksanaan coaching and counselling diharapkan akan mengurangi
gap/kesenjangan kompetensi dari pegawai sehingga akan terbentuk pegawai yang
berkompetensi tinggi, mempunyai kinerja tinggi yang dapat berdampak pula kepada
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 62
peningkatan kinerja KPPN. Adanya kesenjangan/gap kompetensi pegawai maka
diperlukan metode untuk mengurangi permasalahan tersebut melalui program coaching
and counselling, adapun kendala dalam pelaksanaan program ini agar optimal adalah
keterbatasan waktu pegawai karena pekerjaan rutin yang menyita waktu, keterbatasan
penguasaan teknis coach untuk melaksanakan coaching and counselling.
Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018 untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan coaching and counselling antara lain:
1. Melakukan internalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi Kementerian Keuangan,
Ditjen perbendaharaan, serta kode etik pegawai melalui kegiatan: Semangat pagi;
GKM/sharing session; Kegiatan yang dilaksanakan oleh Duta Kode Etik dan Duta
Anti Gratifikasi.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan coaching and counselling;
3. Melaksanakan kegiatan coaching and counselling;
4. Pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara bulanan;
5. Megikuti kegiatan Change Agent Submit yang diselenggarakan oleh kantor pusat;
6. Belajar secara mandiri terkait teknik pelaksanaan coaching and counselling
Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan coaching and counselling pada tahun 2019
telah disusun rencana kegiatan sebagai berikut:
1. Menyusun jadwal pelaksanaan coaching and counceling Tahun 2019 melalui
Aplikasi Training;
2. Melaksanakan kegiatan coaching and counceling kepada pegawai;
3. Melakukan update pengetahuan dan teknik coaching and counceling secara
mandiri;
4. Melaksanakan GKM mengenai coaching and counseling
15. Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan
IKU ini diwujudkan untuk mendukung implementasi Program Perbendaharaan Menulis.
Program Perbendaharaan Menulis merupakan program untuk meningkatkan kapasitas
literasi para pejabat/pegawai DJPb serta upaya meningkatkan branding image DJPb.
Implementasi Program Perbendaharaan Menulis mempedomani Surat Edaran Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan
Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta surat Sekretaris
DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Penyusunan Artikel dan Buku Kanwil pada Program Perbendaharaan Menulis.
Implementasi IKU ini berfokus terhadap penyusunan karya tulis/artikel oleh pejabat
eselon III dan IV, minimal 1 (satu) output karya tulis/artikel dalam periode triwulanan.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 63
Pengukuran capaian IKU ini dirumuskan berdasarkan hasil penilaian terhadap karya
tulis/artikel oleh Tim Redaksi yang dibentuk di tingkat Kantor Wilayah DJPb maupun
tingkat Kantor Pusat DJPb, dengan kriteria penilaian sebagaimana surat Sekretaris
DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018. Penilaian dilakukan oleh Tim Redaksi secara
berjenjang sebagai berikut:
• Karya tulis pejabat eselon III Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kantor
Pusat DJPb.
• Karya tulis pejabat eselon IV Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kanwil
DJPb.
Sebagaimana surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018, kewajiban penyusunan
karya tulis/artikel oleh pejabat eselon III dan IV Kantor Vertikal DJPb dilaksanakan
mulai Triwulan III tahun 2018, sehingga capaian IKU Triwulan I dan II tahun 2018
berstatus N/A. Sedangkan capaian Triwulan IV di ukur berdasarkan penilaian Literasi
Triwulan III, dan seterusnya
Capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 70 70 70 70 70 70 70
Realisasi N/A N/A N/A 91 91 84 87.5
IndeksCapaian
N/A N/A N/A 120 120 120 120
Kendala yang dihadapi dalam penyusunan literasi adalah kurangnya pengetahuan,
ketrampilan dalam teknik menyusun tulisan dan masih minimnya minat
pejabat/pegawai dalam menulis.
Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas literasi yang
disusun antara lain dengan :
1. Menugaskan/mengikutsertakan pejabat eselon III/IV untuk mengikuti kegiatan
writing skill di Kanwil DJPb Prov. DIY;
2. Menyampaikan karya literasi periode triwulan II dan III untuk pejabat eselon III dan
IV pada bulan Juni dan September 2018;
3. Mengumpulkan bahan untuk persiapan penyusunan karya tulis periode
selanjutnya;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil literasi pejabat eselon IV pada KPPN;
5. Melakukan monitoring pengiriman hasil literasi pejabat eselon IV
Guna meningkatkan kemampuan penyusunan literasi bagi para pejabat serta pegawai
pada KPPN Yogayakarta, pada tahun 2019 akan dilaksanakan pelatihan menulis bagi
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 64
pejabat/pegawai dengan mengundang narasumber dari Balai Diklat Keuangan atau
pihak lain yang berkompeten dalam penyusunan literasi
16. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit
Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang
waktu. Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan
Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada UKI Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI-W).
Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern
oleh KPPN, UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian
intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut:
1. ketepatan waktu (20%),
2. ketepatan format laporan (10%),
3. kualitas isi laporan (40%),
4. tingkat kepatuhan (30%),
5. tindak lanjut hasil pemantauan (20%)
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 96 96 96 96 96 96 96
Realisasi 110 110 110 110 110 110 110
Indeks Capaian 114,58% 114,58% 114,58% 114,58 % 114,58% 114,58% 114,58%
Hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern untuk Triwulan IV Tahun
2017 dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melalui S-
025/WPB.15/2018 tanggal 4 Januari 2018 adalah 110 dengan rincian sebagai berikut:
• Ketepatan waktu penyampaian laporan = 20
• Ketepatan format laporan = 10
• Kualitas isi laporan = 40
• Tingkat kepatuhan = 30
• Tindak lanjut hasil pemantauan = 10
Hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern untuk Triwulan I Tahun 2018
dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melalui S-
956/WPB.15/2018 tanggal 9 April 2018 adalah 110 dengan rincian sebagai berikut:
• Ketepatan waktu penyampaian laporan = 20
• Ketepatan format laporan = 10
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 65
• Kualitas isi laporan = 40
• Tingkat kepatuhan = 30
• Tindak lanjut hasil pemantauan = 10
Hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern untuk Triwulan II Tahun
2018 dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melalui S-
2005/WPB.15/2018 tanggal 6 Juli 2018 adalah 110 dengan rincian sebagai berikut:
• Ketepatan waktu penyampaian laporan = 20
• Ketepatan format laporan = 10
• Kualitas isi laporan = 40
• Tingkat kepatuhan = 30
• Tindak lanjut hasil pemantauan = 10
Hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern untuk Triwulan III Tahun
2018 dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melalui S-
3039/WPB.15/2018 tanggal 10 Oktober 2018 adalah 110 dengan rincian sebagai
berikut:
• Ketepatan waktu penyampaian laporan = 20
• Ketepatan format laporan = 10
• Kualitas isi laporan = 40
• Tingkat kepatuhan = 30
• Tindak lanjut hasil pemantauan = 10
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan
pemantauan pengendalian intern
110 109.98 100
Manfaat dari penerapan pengendalian intern tersebut, antara lain: meningkatnya
efektivitas dan efisiensi operasi, meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem
pelaporan, terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
meningkatnya pengamanan terhadap aset negara, serta meningkatnya reputasi
organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Tuntutan dan ekspetasi dari
mitra kerja yang selalu meningkat, perubahan terhadap peraturan, SOP, dan aplikasi,
masih kurangnya komitmen dari pejabat/pegawai tentang pentingnya dilaksanakannya
pengendalian intern dan diterapkannya manajemen risiko
Tindakan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian kinerja :
• Menyusun jadwal pelaksanaan pemantauan;
• Melaksanakan kegiatan pemantauan sesuai jadwal;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 66
• Menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pembinaan Kanwil;
• Mengoptimalkan peran Duta Kode Etik dan Duta Antigratifikasi dalam bentuk
kegiatan, misalnya: pekan budaya kode etik; pekan anti gratifikasi dan anti
korupsi; lomba membuat stiker dan meme terkait kode etik dan anti gratifikasi;
pelaksanaan kuiz vaganza anti gratifikasi dan anti korupsi di lobby pelayanan
KPPN; penyebaran stiker dan leaflat anti gratifikasi dan anti korupsi kepada
masyarakat; pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja baik; pemilihan
pegawai berkinerja baik;
• Beberapa unsur pengendalian intern yang digunakan sebagai tools adalah
manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan tindak lanjut
hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pemantauan penerapan kode
etik dan disiplin pegawai, serta pengelolaan pengaduan;
• Melaksanakan kegiatan evaluasi layanan KPPN;
• Melaksanakan GKM/sharing session dan semangat pagi secara rutin;
• Melaksanakan reviu SOP dan membuat usulan perbaikannya;
• Menyusun SOP untuk pelaksanaan tugas yang belum diatur;
• Melaksanakan kegiatan capacity building dan servise exelent:
Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan nilai hasil evaluasi
penerapan pemantauan pengendalian intern pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Menyelesaikan penyusunan laporan secara akurat dan mengirimkan sebelum
batas akhir penyampaian laporan
2. Membuat rekomendasi terkait temuan dan memantau tindak lanjut temuan
3. Melaksanakan kegiatan evaluasi layanan KPPN;
4. Melaksanakan GKM/sharing session dan semangat pagi secara rutin;
5. Melaksanakan kegiatan pemantauan sesuai jadwal;
6. Melaksanakan kegiatan evaluasi layanan KPPN;
7. Melaksanakan GKM/sharing session dan semangat pagi secara rutin;
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization
Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap
pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan,
telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.
Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan
panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan
yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 67
Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan
kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-
masing.
Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:
a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
periode sampai dengan Triwulan III 2018 (60%).
b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2017 (40%).
Data capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut:
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target - - - - - 81 81
Realisasi - - - - - 95.82 95.82
IndeksCapaian
- - - - - 118.30% 118.30%
Penjelasan Capaian:
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-668/PB/2018
tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018,
diperoleh capaian sebagai berikut:
Pemenuhan Langkah-Langkah PeningkatanKualitas Pengelolaan Kinerja (Bobot 60%)
NKO(Bobot 40%) Total
Awal Konversi
98,60 109,88 91,66 95,82
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis
Strategy Focused Organization95.82 92.89 91.48
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 68
Dinamisnya proses bisnis dalam pelaksanaan
kinerja mengakibatkan seringkali terjadi
perubahan peraturan yang mendasari
pelaksanaan tugas pokok sehari-hari di
KPPN. Hal tersebut mengakibatkan perlu
dilakukan penyesuaian terhadap komponen-
komponen perhitungan capaian kinerja yang
tertuang pada manual IKU, serta penyesuaian
terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan. Meskipun
demikian, KPPN Yogyakarta selalu berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas
pengelolaan kinerja dengan melaksanakan beberapa tindakan yang antara lain:
Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi secara rutin setiap bulan.
Melaksanakan internalisasi IKU oleh masing-masing pegawai pada kegiatan
semangat pagi yang terjadwal setiap hari Rabu.
Menugaskan Pengelola Kinerja untuk mengikuti kegiatan Rakornas Pengelolaan
Kinerja Tahun 2018 pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2018 sesuai dengan surat tugas
nomor ST-069/WPB.15/BG.0101/2018
Pelaksanaan Capacity Building I yang telah dilaporkan melalui surat nomor S-
1197/WPB.15/KP.0101/2018 tgl 6 April 2018
Pelaksanaan Capacity Building II yang telah dilaporkan melalui surat nomor S-
1533/WPB.15/KP.0101/2018 tgl 8 Mei 2018
Pelaksanaan FGD dan Internalisasi Pengelolaan Kinerja yang dilaksanakan pada
tanggal 6 September 2018 yang melibatkan seluruh pegawai dengan mengundang
narasumber dari Kantor Pusat.
Menugaskan pegawai untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan
Kinerja pada tanggal 11 Oktober 2018 sesuai dengan ST-119/WPB.15/KP.01/2018
Untuk mencapai hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja secara
maksimal, akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan reviu atas perhitungan kinerja
2. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola kinerja pada Kanwil ataupun Kantor
Pusat
3. Menyampaikan informasi terbaru mengenai kebijakan dan perkembangan
organisasi melalui berbagai kegiatan antara lain GKM dan semangat pagi
4. Melaksanakan Kegiatan capacity building bagi pengelola kinerja dan pegawai
KPPN Yogyakarta
91,4892,89
95,82
2016 2017 2018
Nilai kualitas pengelolaan kinerjaberbasis Strategy Focused
Organization
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 69
5. Melaksanakan penatausahaan dokumen kinerja organisasi dan pegawai dengan
baik
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu
7. Melakukan pemetaan dan monitoring pencapaian kinerja organisasi untuk
memastikan seluruh indikator dapat terealisasi sesuai dengan target yang
ditentukan
8. Melaksanakan mutasi internal pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar
Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-
32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen
Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri
dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis
yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Jenis BMN peralatan dan mesin pada
KPPN sebagai acuan standardisasi adalah sebanyak 12 (dua belas), yaitu (1) PC, (2)
Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer
Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian
Satker. Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN
mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016. Dalam
rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen
Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan
mesin pada masing-masing unit secara periodik. Atas penyampaian data BMN
peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Umum
melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula
sebagai berikut :
Penjelasan Capaian:
Berdasarkan penilaian dari kantor pusat sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan Nomor ND-10120/PB.1/2018 tanggal 31 Desember 2018 hal
Penyampaian Capaian IKU Pemenuhan BMN Sesuai Standar pada Kantor Vertikal
DJPb, hasil penilaian atas pemenuhan BMN sesuai standar pada KPPN Yogyakarta
adalah 101,32 %.
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 69
5. Melaksanakan penatausahaan dokumen kinerja organisasi dan pegawai dengan
baik
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu
7. Melakukan pemetaan dan monitoring pencapaian kinerja organisasi untuk
memastikan seluruh indikator dapat terealisasi sesuai dengan target yang
ditentukan
8. Melaksanakan mutasi internal pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar
Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-
32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen
Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri
dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis
yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Jenis BMN peralatan dan mesin pada
KPPN sebagai acuan standardisasi adalah sebanyak 12 (dua belas), yaitu (1) PC, (2)
Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer
Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian
Satker. Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN
mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016. Dalam
rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen
Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan
mesin pada masing-masing unit secara periodik. Atas penyampaian data BMN
peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Umum
melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula
sebagai berikut :
Penjelasan Capaian:
Berdasarkan penilaian dari kantor pusat sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan Nomor ND-10120/PB.1/2018 tanggal 31 Desember 2018 hal
Penyampaian Capaian IKU Pemenuhan BMN Sesuai Standar pada Kantor Vertikal
DJPb, hasil penilaian atas pemenuhan BMN sesuai standar pada KPPN Yogyakarta
adalah 101,32 %.
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 69
5. Melaksanakan penatausahaan dokumen kinerja organisasi dan pegawai dengan
baik
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu
7. Melakukan pemetaan dan monitoring pencapaian kinerja organisasi untuk
memastikan seluruh indikator dapat terealisasi sesuai dengan target yang
ditentukan
8. Melaksanakan mutasi internal pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar
Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-
32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen
Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri
dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis
yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Jenis BMN peralatan dan mesin pada
KPPN sebagai acuan standardisasi adalah sebanyak 12 (dua belas), yaitu (1) PC, (2)
Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer
Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian
Satker. Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN
mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016. Dalam
rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen
Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan
mesin pada masing-masing unit secara periodik. Atas penyampaian data BMN
peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Umum
melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula
sebagai berikut :
Penjelasan Capaian:
Berdasarkan penilaian dari kantor pusat sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan Nomor ND-10120/PB.1/2018 tanggal 31 Desember 2018 hal
Penyampaian Capaian IKU Pemenuhan BMN Sesuai Standar pada Kantor Vertikal
DJPb, hasil penilaian atas pemenuhan BMN sesuai standar pada KPPN Yogyakarta
adalah 101,32 %.
Rincian capaian selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 70
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-17
Target - 70% 70% - 70% 91% 91%
Realisasi - 98,72% 98,72% - 98,72% 101,32% 101,32%
IndeksCapaian - 120% 120% - 120% 111,34% 111,34%
IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar ini baru ditetapkan pada tahun 2017
ini sehingga dapat dibandingkan capaiannya sebgai berikut:
Nama IKU Realisasi2018 2017
Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 101.32% 98.10%
Ada beberapa permasalahan dalam pemenuhan stadarisasi sarana dan TIK, antara
lain:
1. Sarana dan TIK yang ada sudah tidak memenuhi syarat;
2. Adanya ancaman serangan virus/hacker/malware;
3. Keterbatasan jumlah sarana dan TIK;
4. Adanya sarana dan TIK yang sudah tidak dapat difungsikan/dipergunakan;
5. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana dan TIK dan pemeliharaannya.
Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai pemenuhan BMN sesuai
standar pada tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:
1. Melakukan upgrade sarana TIK yang ada dengan mengoptimalkan anggaran yang
ada;
2. Membuat usulan kebutuhan sarana BMN/TIK ke kantor pusat;
3. Melakukan inventarisasi terhadap BMN yang ada;
4. Melakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan ketersediaan dana;
5. Melakukan usulan perubahan status BMN;
6. Mengusulkan penghapusan dan melakukan penghapusan BMN dengan dilelang;
7. Melakukan sewa untuk memenuhi kebutuhan TIK
Untuk meningkatkan pemenuhan BMN agar sesuai dengan standarakan, rencana yang
akan dilaksanakan untuk tahun 2019 antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan pemeliharaan terhadap BMN sesuai dengan ketersediaan dana;
2. Melakukan upgrade sarana TIK yang ada dengan mengoptimalkan anggaran yang
ada;
3. Membuat usulan kebutuhan sarana BMN/TIK ke kantor pusat;
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 71
4. Melakukan inventarisasi terhadap BMN yang ada;
5. Melakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan ketersediaan dana;
6. Melakukan usulan perubahan status BMN;
7. Mengusulkan penghapusan dan melakukan penghapusan BMN dengan dilelang;
8. Melakukan sewa untuk memenuhi kebutuhan TIK
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
Berdasarkan SE Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2017, unsur yang diukur terdiri
dari penyerapan anggaran, efisiensi, pencapaian keluaran rill, dan konsistensi dengan
penjelasan sebagai berikut:
– Penyerapan anggaran atas pagu netto adalah realisasi anggaran atas belanja
barang dan belanja modal, tidak termasuk belanja pegawai, yang mengacu pada
Sistem Akuntansi Umum.
– Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan
dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya
telah dicapai (pencapaian Output-nya lebih besar atau sama dengan 100%).
Apabila pencapaian Output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak
diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan
realisasi kontrak.
– Pencapaian keluaran riil adalah pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta
tujuan program dan kebijakan.
– Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan dengan
rencana penarikan dana bulanan
Perhitungan pada KPPN Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Perhitungan penyerapan anggaran atas pagu netto
Pagu Realisasi sd Qn % Realisasiterhadap Pagu
1 2 3 4=3/2*100%
Pagu Bruto 2.674.697.000 2.662.079.539 99,53%Faktor Pengurang
a. Belanja Pegawai 788.018.000 778.151.000 98,75%
b. Self Bloking* -
c. Hasil Efisiensi (Pagu Objek Efisiensi - Realisasi
Objek Efisiensi) 2.750.461
d. Dana Khusus** -
Penyerapan Anggaran Neto 1.883.928.539 1.883.928.539 100,00%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 72
2. Menghitung pencapaian keluaran riil
No Keluaran Riil Volume Pagu BobotTertimbang
% NilaiCapaian
Keluaran Riilsd Qn
% CapaianKeluaran Riil
Tertimbang sdQn
1 2 3 4 5 6 7=5*6
1Layanan Pelaksanaan Kuasa BUN diDaerah 339 Satker 284.892.000 28,40% 100,00% 28,40%
2 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 12 Laporan 54.600.000 5,44% 100,00% 5,44%
3 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 663.688.000 66,16% 100,00% 66,16%
4 Layanan Perkantoran*) 1 Layanan - 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah 1.003.180.000 100,00% 100,00%
3. Menghitung hasil efisiensi dan persentase efisiensi
Keluaran Layanan
Pelaksanaan Kuasa BUN di
Daerah
Keluaran Laporan
Keuangan Tingkat Kuasa
BUN
Keluaran Layanan Internal
(Overhead)
Keluaran Layanan
Perkantoran
Pagu RealisasiHasil
Efisiensi Pagu RealisasiHasil
Efisiensi Pagu RealisasiHasil
Efisiensi Pagu RealisasiHasil
Efisiensi1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8 9 10=8-9 11 12 13=11-12
Objek Efisiensi: ribuan Ribuan Ribuan Ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan ribuan
a. Perjalanan Dinas 38.190 38.144 46 3.000 3.000 - 150 150 - 34.950 34.712 237
b. Rapat DalamKantor - - - - - - - - - - - -
c. Konsinyering/Paket Meeting - - - - - - - - - - - -
d. Kudapan danMakan Siang Rapat - - - - - - - - - - - -
e. Langganan Dayadan Jasa - - - - - - - - - 15.888 15.887 1
f. Honorarium Tim,Narasumber, danKegiatan lainnya - - - - - - 1.800 1.800 - 162.310 162.310. -
g. PengadaanBarang/Jasa 239.502 239.336 166 51.600 51.577. 23 600.214. 598.864 1.349 - - -
h. BelanjaOperasional - - - - - - 61.524 61.446 77 554.960. 554.295 664.
i. Belanja NonOperasional - - - - - - - - - - - -
j. Belanja Jasa 7.200 7.150 50 - - - - - - - - -
k. BelanjaPemeliharaan - - - - - - - - - 115.391 115.254 136
Total per Keluaran 284.892 284.630 262 54.600 54.577 23 663.688. 662.261 1.426 883.499 882.460. 1.038
Total Pagu Objek Efisiensi 1.886.679.000Total Realisasi Objek Efisiensi 1.883.928.539
Total Hasl Efisiensi 2.750.461% Hasil Efisiensi 0,15%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 73
4. Menghitung konsistensi
Bulan RPD Realisasi I RPD-Realisasi I KonsistensiBulanan
KonsistensiTriwulanan
Januari 45.708.000 45.707.945 55 100,00%
99,95%
Februari 47.962.000 47.962.028 28 100,00%Maret 65.705.000 65.704.539 461 100,00%April 110.880.000 110.880.283 283 100,00%Mei 116.745.000 116.744.531 469 100,00%Juni 76.308.000 76.307.880 120 100,00%Juli 111.976.000 111.976.032 32 100,00%Agustus 157.658.000 157.657.533 467 100,00%September 451.778.000 451.777.462 538 100,00%Oktober 104.703.000 104.702.925 75 100,00%November 106.054.000 106.053.625 375 100,00%Desember 491.205.000 488.453.756 2.751.244 99,44%
5. Menghitung capaian IKU
% Penyerapan anggaran atas pagu neto 100,00%
% Capaian keluaran riil 100,00%
% Efisiensi 100,13%
% Konsistensi 99,95%
REALISASI IKU KPA = 100,05% x 90% = 90,04%
CAPAIAN IKPA = 99,37% x 10% = 9,94%
CAPAIAN IKU KPA (KOMBINASI) = 90,04% + 9,94% = 99,98%
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 12% 29% 29% 60% 60% 95% 95%
Realisasi 31.54% 53.03% 53.03% 89.32% 89.32% 99.98% 99.98%
IndeksCapaian
120% 120% 120% 120% 120% 105,24% 105,24%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
KPPN
99,98% 96.39% 97.05%
Perhitungan capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN pada tahun
ini mengalami peningkatan disebabkan adanya penambahan formulasi dengan
memperhitungkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPPN (IKPA). Namun
demikian masih terdapat beberapa kendala antara lain:
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 73
4. Menghitung konsistensi
Bulan RPD Realisasi I RPD-Realisasi I KonsistensiBulanan
KonsistensiTriwulanan
Januari 45.708.000 45.707.945 55 100,00%
99,95%
Februari 47.962.000 47.962.028 28 100,00%Maret 65.705.000 65.704.539 461 100,00%April 110.880.000 110.880.283 283 100,00%Mei 116.745.000 116.744.531 469 100,00%Juni 76.308.000 76.307.880 120 100,00%Juli 111.976.000 111.976.032 32 100,00%Agustus 157.658.000 157.657.533 467 100,00%September 451.778.000 451.777.462 538 100,00%Oktober 104.703.000 104.702.925 75 100,00%November 106.054.000 106.053.625 375 100,00%Desember 491.205.000 488.453.756 2.751.244 99,44%
5. Menghitung capaian IKU
% Penyerapan anggaran atas pagu neto 100,00%
% Capaian keluaran riil 100,00%
% Efisiensi 100,13%
% Konsistensi 99,95%
REALISASI IKU KPA = 100,05% x 90% = 90,04%
CAPAIAN IKPA = 99,37% x 10% = 9,94%
CAPAIAN IKU KPA (KOMBINASI) = 90,04% + 9,94% = 99,98%
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 12% 29% 29% 60% 60% 95% 95%
Realisasi 31.54% 53.03% 53.03% 89.32% 89.32% 99.98% 99.98%
IndeksCapaian
120% 120% 120% 120% 120% 105,24% 105,24%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
KPPN
99,98% 96.39% 97.05%
Perhitungan capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN pada tahun
ini mengalami peningkatan disebabkan adanya penambahan formulasi dengan
memperhitungkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPPN (IKPA). Namun
demikian masih terdapat beberapa kendala antara lain:
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 73
4. Menghitung konsistensi
Bulan RPD Realisasi I RPD-Realisasi I KonsistensiBulanan
KonsistensiTriwulanan
Januari 45.708.000 45.707.945 55 100,00%
99,95%
Februari 47.962.000 47.962.028 28 100,00%Maret 65.705.000 65.704.539 461 100,00%April 110.880.000 110.880.283 283 100,00%Mei 116.745.000 116.744.531 469 100,00%Juni 76.308.000 76.307.880 120 100,00%Juli 111.976.000 111.976.032 32 100,00%Agustus 157.658.000 157.657.533 467 100,00%September 451.778.000 451.777.462 538 100,00%Oktober 104.703.000 104.702.925 75 100,00%November 106.054.000 106.053.625 375 100,00%Desember 491.205.000 488.453.756 2.751.244 99,44%
5. Menghitung capaian IKU
% Penyerapan anggaran atas pagu neto 100,00%
% Capaian keluaran riil 100,00%
% Efisiensi 100,13%
% Konsistensi 99,95%
REALISASI IKU KPA = 100,05% x 90% = 90,04%
CAPAIAN IKPA = 99,37% x 10% = 9,94%
CAPAIAN IKU KPA (KOMBINASI) = 90,04% + 9,94% = 99,98%
T/R Q1 Q2 Sm.I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18
Target 12% 29% 29% 60% 60% 95% 95%
Realisasi 31.54% 53.03% 53.03% 89.32% 89.32% 99.98% 99.98%
IndeksCapaian
120% 120% 120% 120% 120% 105,24% 105,24%
Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:
Nama IKU Realisasi2018 2017 2016
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
KPPN
99,98% 96.39% 97.05%
Perhitungan capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN pada tahun
ini mengalami peningkatan disebabkan adanya penambahan formulasi dengan
memperhitungkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPPN (IKPA). Namun
demikian masih terdapat beberapa kendala antara lain:
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 74
Dalam pelaksanaan pengadaan
barang, terutama belanja modal
dimana pengadaan
dilaksanakan melalui e-
purchasing / e-katalog,
terkendala oleh ketersediaan
barang yang sesuai dengan
spesifikasi. Yang terjadi pada
KPPN Yogyakarta adalah
ketersediaan barang berupa mobil pada e-katalog yang baru muncul pada
semester II, sehingga pengadaan mundur dari jadwal semula yaitu bulan April
2018 menjadi bulan September 2018. Hal tersebut berakibat pada turunnya
deviasi RPD yang mengakibatkan rendahnya nilai konsistensi.
Kebijakan optimalilasi penyerapan anggaran yang akan berdampak pada nilai
efisiensi
Adanya perbedaan penerapan cara perhitungan antara aplikasi pada OM Span
dan manual IKU
Penggantian pejabat perbendaharaan karena adanya mutasi pejabat/pegawai
Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai kualitas pelaksanaan
anggaran KPPN selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
2. Secara aktif mengingatkan ke seksi-seksi untuk segera merealisasikan
kegiatan sesuai rencana;
3. Melakukan pengajuan tagihan secara tepat waktu;
4. Mengajukan pertanggungjawaban UP secara tepat waktu;
5. Melaksanakan pengadaan barang dan belanja modal;
6. Melakukan pengusulan revisi DIPA;
7. Melakukan reviu, monitoring dan penyesuaian rencana kerja dan angarannya
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran KPPN pada tahun-tahun mendatang
akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan jadwal yang telah
direncanakan;
2. Melaksanakan koordinasi antar seksi untuk pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan jadwal;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
97,05% 96,39%
99,98%
2016 2017 2018
Persentase kualitas pelaksanaananggaran KPPN
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 75
4. Secara aktif mengingatkan ke seksi-seksi untuk segera merealisasikan
kegiatan sesuai rencana;
5. Melakukan pengajuan tagihan secara tepat waktu;
6. Mengajukan pertanggungjawaban UP secara tepat waktu;
7. Melaksanakan pengadaan barang dan belanja modal;
8. Melakukan pengusulan revisi DIPA;
9. Melakukan reviu, monitoring dan penyesuaian rencana kerja dan angarannya;
10. Melaksanakan program perbendaharaan go green secara optimal terutama
untuk efisiensi barang persediaan (penggunaan kertas).
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Dari hasil pencapaian kinerja tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi pada KPPN
Yogyakarta selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
No. Uraian NKO
2018 2017 2016
1 Nilai Kinerja Organisasi 109.66% 109.99% 108.59%
Apabila kita mencermati
penilaian kinerja kegiatan seperti
yang nampak pada data tersebut di
atas maka dapat diketahui bahwa
nilai kinerja organisasi KPPN
Yogyakarta mengalami penurunan
sebesar 0,33% dari tahun
sebelumnya. Namun apabila dilihat
capaian kinerja per komponen, maka
akan diketahui bahwa nilai tersebut
tidak dapat dibandingkan mengingat
adanya penambahan beberapa
komponen IKU dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.
108,59%
109,99%109,66%
2016 2017 2018
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 76
Perbandingan Nilai dan Komponen Kinerja Tahun 2016-2018
No. Uraian NKO
2018 2017 2016
1 Nilai Stakeholder Perspektif 28.10% 28.56% 28.20%
Jumlah SS 1 1 1
Jumlah IKU 2 2 2
2 Nilai Customer Perspektif 15.82% 16.04% 15.56%
Jumlah SS 2 2 2
Jumlah IKU 3 3 2
3 Nilai Internal Process 31.66% 31.85% 31.09%
Jumlah SS 4 4 4
Jumlah IKU 7 6 6
4 Nilai Learning and Growth
Perspektif
33.91% 33.54% 33.73%
Jumlah SS 4 4 4
Jumlah IKU 7 5 7
Total Jumlah SS 11 11 11
Total Jumlah IKU 19 16 17
Nilai Kinerja Organisasi 109.66% 109.99% 108.59%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 77
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara adalah dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN KPPN Yogyakarta disampaikan berupa
Laporan Keuangan yang terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Realisasi Pendapatan;
4. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Operasional.
Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan dan telah dilaksanakan untuk
mewujudkan pelaksanaan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018
adalah sebagai berikut:
No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Belanja Pegawai 788.018.000,- 778.110.000,- 98.74
2 Belanja Barang 1.286.465.000,- 1.185.064.039,- 99.89
3 Belanja Modal 600.214.000,- 598.864.500,- 99.78
Jumlah 2.674.697.000,- 2.662.038.539,- 99.53%
Perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja selama 3 tahun terakhir adalah sebagai
berikut:
No JenisBelanja
2017 2016 2015
Pagu (Rp) Realisasi(Rp) % Pagu (Rp) Realisasi
(Rp) % Pagu (Rp) Realisasi(Rp) %
1Belanja
Pegawai788.018.000 778.110.000 98.74 3.327.297.000 3.277.469.800 98.50 3.738.737.000 3.610.751.893 96.57
2Belanja
Barang1.286.465.000 1.185.064.039 99.89 1.277.023.000 1.224.614.861 95.89 1.069.327.000 914.839.076 85.55
3Belanja
Modal600.214.000 598.864.500 99.78 396.430.000 395.096.300 99,66 - - -
Jumlah 2.674.697.000 2.662.038.539 99.53 5.000.750.000 4.897.180.961 97.92 4.808.064.000 4.525.590.969 94.12
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 78
Perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2016 - 2018
Matriks capaian Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja untuk KPPN
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
No KodeOutput
Penyerapan Anggaran Pencapaian Keluaran
Pagu Realisasi%
PenyerapanAnggaran
TargetOutput
RealisasiOutput
%Pencapaian
Output1 1705.002 284.892.000 284.630.000 99.90 339 339 100
2 1705.003 54.600.000 54.577.050 97.74 12 12 100
3 1705.951 663.688.000 662.261.200 99.78 1 1 100
4 1705.994 1.671.517.000 1.660.611.289 97.86
Jumlah 2.674.697.000 2.662.079.539 99.52 100
Capaian keluaran riil layanan perkantoran tidak dihitung, karena pada dasarnya layanan
perkantoran tidak mempunyai keluaran riil. Layanan perkantoran mendukung tercapainya
keluaran riil lainnya.
KPPN Yogyakarta dalam tahun anggaran 2018 memperoleh pagu DIPA sebesar Rp
2.674.697.000,- yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang. Total
realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.662.079.539,- atau sebesar
99.52%. Effisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dari total pagu yang
tersedia dengan faktor pengurang belanja pegawai sebesar Rp 788.018.000,- sehingga
diperoleh objek effisiensi sebesar Rp 1.886.679.000,- dengan realisasi sebesar Rp
2016
96,57% 98,50%
85,55%
0,00%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 78
Perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2016 - 2018
Matriks capaian Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja untuk KPPN
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
No KodeOutput
Penyerapan Anggaran Pencapaian Keluaran
Pagu Realisasi%
PenyerapanAnggaran
TargetOutput
RealisasiOutput
%Pencapaian
Output1 1705.002 284.892.000 284.630.000 99.90 339 339 100
2 1705.003 54.600.000 54.577.050 97.74 12 12 100
3 1705.951 663.688.000 662.261.200 99.78 1 1 100
4 1705.994 1.671.517.000 1.660.611.289 97.86
Jumlah 2.674.697.000 2.662.079.539 99.52 100
Capaian keluaran riil layanan perkantoran tidak dihitung, karena pada dasarnya layanan
perkantoran tidak mempunyai keluaran riil. Layanan perkantoran mendukung tercapainya
keluaran riil lainnya.
KPPN Yogyakarta dalam tahun anggaran 2018 memperoleh pagu DIPA sebesar Rp
2.674.697.000,- yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang. Total
realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.662.079.539,- atau sebesar
99.52%. Effisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dari total pagu yang
tersedia dengan faktor pengurang belanja pegawai sebesar Rp 788.018.000,- sehingga
diperoleh objek effisiensi sebesar Rp 1.886.679.000,- dengan realisasi sebesar Rp
20172018
98,50%98,74%95,89%
99,89%
0,00%
99,66%99,78%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 78
Perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2016 - 2018
Matriks capaian Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja untuk KPPN
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
No KodeOutput
Penyerapan Anggaran Pencapaian Keluaran
Pagu Realisasi%
PenyerapanAnggaran
TargetOutput
RealisasiOutput
%Pencapaian
Output1 1705.002 284.892.000 284.630.000 99.90 339 339 100
2 1705.003 54.600.000 54.577.050 97.74 12 12 100
3 1705.951 663.688.000 662.261.200 99.78 1 1 100
4 1705.994 1.671.517.000 1.660.611.289 97.86
Jumlah 2.674.697.000 2.662.079.539 99.52 100
Capaian keluaran riil layanan perkantoran tidak dihitung, karena pada dasarnya layanan
perkantoran tidak mempunyai keluaran riil. Layanan perkantoran mendukung tercapainya
keluaran riil lainnya.
KPPN Yogyakarta dalam tahun anggaran 2018 memperoleh pagu DIPA sebesar Rp
2.674.697.000,- yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang. Total
realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.662.079.539,- atau sebesar
99.52%. Effisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dari total pagu yang
tersedia dengan faktor pengurang belanja pegawai sebesar Rp 788.018.000,- sehingga
diperoleh objek effisiensi sebesar Rp 1.886.679.000,- dengan realisasi sebesar Rp
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 79
1.883.928.539,- sehingga dalam tahun anggaran 2018 terdapat effisiensi sebesar Rp
2.750.461,- atau sebesar 0.15%. Dengan faktor pengurang belanja pegawai dan data
efisiensi tersebut diperoleh penyerapan atas pagu neto adalah sebesar 100%.
Dengan hasil capaian tersebut di atas sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor 35 Tahun 2017, dapat dilakukan perhitungan kualitas pelaksanaan
anggaran KPPN Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Komponen Perhitungan % Bobotperhitungan Capaian
1 2 3 4 (2x3)%Penyerapan anggaran atas pagu neto 100 10% 10%%Pencapaian keluaran riil 100 32% 32%%Efisiensi 100.13% 42% 42.05%%Konsistensi 99.95% 17% 16.99%
Kualitas pelaksanaan anggaran 100.05%
IKPA 99.37%
Target kualitas pelaksanaan anggaran 95%
Capaian kualitas pelaksanaan anggaran(Kualitas pelaksanaan anggaran x 90%) + (IKPA x 10%) 99.98%
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 80
C. Kinerja Lainnya Inovasi Manajemen
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Terhitung mulai tahun 2018, KPPN Yogyakarta telah menerapkan pelaksanaan
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 pada KPPN Yogyakarta mencakup seluruh proses layanan kepada
pelanggan dan stakeholder yang dilaksanakan oleh KPPN Yogyakarta.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan SMM ISO 9001:2015 selama
tahun 2018 pada KPPN Yogyakarta adalah sebagai berikut:
Penunjukan Tim Penerapan SMM ISO 9001:2015
Pelaksanaan Implementasi ISO 9001:2015
Pelaksanaan Audit Surveillence oleh auditor eksternal
1. Penunjukan Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
a. Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Tim Penerapan
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada KPPN Yogyakarta Tahun
2017 ditetapkan dengan surat keputusan Kepala KPPN Yogyakarta nomor
KEP-039/WPB.15/KP.01/2018 tanggal 2 April 2018.
b. Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Sistem Manajemen
Mutu USO 9001:2015 oleh seluruh pegawai KPPN Yogyakarta pada
tanggal 25 April 2018.
2. Pelaksanaan Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN Yogyakarta
selama tahun 2018.
Pelaksanaan Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada tahun 2018 meliputi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Pedoman Mutu, Konteks Organisasi dan Kebijakan Mutu
i. Pedoman Mutu, Konteks Organisasi dan Kebijakan Mutu ditetapkan
oleh Kepala Kantor pada tanggal 9 April 2018 yang terdiri atas:
1) Kebijakan Mutu:
a) KPPN Yogyakarta berkomitmen memberikan pelayanan yang
terbaik untuk mitra kerja dengan menetapkan motto
“Kepuasan Mitra Komitmen Kami”.
b) KPPN Yogyakarta menetapkan janji layanan yaitu “Memberi
layanan sepenuh hati, Akurat, Transparan, Akuntabel dan
Tanpa Biaya”.
c) KPPN Yogyakarta menyatakan sanggup menyelenggarakan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 81
ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
d) KPPN Yogyakarta menyatakan sanggup melaksanakan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang
disyaratkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap efektifitas
Sistem Manajemen Mutu pada KPPN Yogyakarta.
e) KPPN Yogyakarta menyatakan sanggup melaksanakan
reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan
melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM).
2) Konteks Organisasi, yang terdiri atas:
a) Ringkasan Organisasi
b) Visi dan Misi
c) Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
d) Pengaruh Eksternal dan Internal
e) Pemangku Kepentingan
f) Analisa SWOT
g) Sasaran Strategis
h) Sasaran Mutu/IKU Tahun 2018
3) Pedoman Mutu
a) Ruang Lingkup
b) Rujukan Normatif
c) Istilah dan Definisi
d) Konteks Organisasi
e) Kepemimpinan
f) Perencanaan
g) Supporting / Pendukung
h) Operasional
i) Evaluasi Kinerja
j) Perbaikan
ii. Internalisasi kepada seluruh pegawai dilaksanakan pada tanggal 11
April 2018
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 82
b. Pengendalian Dokumen, meliputi:
i. Perubahan Dokumen dan Distribusinya
Perubahan dokumen yang diajukan oleh Subbag/Seksi terkait
selama tahun 2018 adalah sebanyak 2 dokumen. Perubahan
dokumen telah digandakan dan di stempel “Copy Terkendali” dan
didistribusikan ke subbag/seksi terkait sesuai yang tercantum dalam
daftar distribusi dokumen.
ii. Pengendalian Dokumen Eksternal
Kepala Seksi/Subbagian terkait telah mereviu dokumen eksternal
secara berkala untuk memastikan dokumen eksternal tersebut
masih berlaku. Dokumen eksternal berupa peraturan-peraturan yang
dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan telah termuat dalam Daftar
Induk Dokumen Eksternal yang disusun oleh masing-masing
Seksi/Subbag.
c. Pengendalian Catatan Mutu (arsip)
Masing-masing Subbag/Seksi telah melakukan penataan dokumen catatan
mutu sesuai dengan kondisi tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam
Daftar Induk Catatan Mutu.
d. Pelaksanaan Pengujian Kepatuhan
Pengujian Kepatuhan adalah seluruh proses pengujian terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang
antara lain dapat berupa kegiatan reviu, evaluasi dan pemantauan atau
kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai (asurans) bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai
dengan prosedur dan peraturan perundang0undangan dan/atau petunjuk
teknis yang berlaku. Pengujian kepatuhan pada KPPN Yogyakarta
dilaksanakan berdasarkan surat tugas Kepala KPPN Yogyakarta nomor ST-
01/WPB.15/KP.01/TPKI/2018 pada tanggal 21 s.d. 25 Mei 2018
e. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen
Tinjauan Manajemen merupakan mekanisme untuk meninjau ulang sistem
manajemen mutu organisasi. Tinjauan manajemen dilaksanakan pada
tanggal 4 Juni 2018 dengan agenda pembahasan sebagai berikut:
- Status tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya
- Perubahan pengaruh eksternal dan internal yang relevan yang tertera
di Konteks Organisasi
- Informasi tentang kinerja dan efektivitas system manajemen mutu
- Kebutuhan sumber daya (SDM, Sarana, dan Prasarana)
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 83
- Efektfitas tindakan yang diambil untuk mengendalikan risiko dan
peluang (laporan pemantauan penanganan risiko)
- Usulan rekomendasi untuk perbaikan
3. Pelaksanaan Audit Surveillance oleh auditor eksternal
Audit eksternal dilaksanakan oleh TUV Rheinland melalui 2 stage.
a. Audit Stage 1
Dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018 dengan auditor Bapak Ch. Heru
Subroto dengan objek audit adalah Top Manajemen dan Pengendalian
Dokumen dengan hasil audit sebagai berikut:
1) Temuan Positif :
Komitmen yang tinggi dari pimpinan beserta seluruh pegawai
KPPN Yogyakarta dalam penerapan SMM ISO 9001:2015.
Terdapat prestasi dari KPPN Yogyakarta dengan
penganugerahan penghargaan WBK (Wilayan Bebas dari
Korupsi) dari Menpan-RB.
2) Ada saran untuk pengendali dokumen dimana Auditor Eksternal
(Bapak Ch Heru Subroto) memberikan saran terkait penambahan
kolom upaya yang akan dilakukan oleh KPPN Yogyakarta untuk
pemenuhan harapan Stakeholder pada dokumen Konteks Organisasi
(Pemangku Kepentingan).
3) Setelah dilaksanakan audit eksternal stage 1 pada KPPN Yogyakarta
tidak ada temuan baik minor maupun mayor.
Berdasarkan hasil audit eksternal dan temuan yang ada maka Auditor
Eksternal (Bapak Ch Heru Subroto) memberikan rekomendasi kepada
KPPN Yogyakarta untuk bisa melaksanakan Audit Eksternal Stage 2.
b. Audit Stage 2
Dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan auditor Bapak Ch.
Heru Subroto dan Bapak Novi Arif Budiman dengan objek audit adalah
seluruh Seksi/Subbag pada KPPN Yogyakarta dengan hasil audit sebagai
berikut:
1) Berdasarkan hasil audit eksternal stage 2 terkait SMM ISO 9001:2015
pada KPPN Yogyakarta, Bapak Ch. Heru Subroto menyampaikan
bahwasanya tidak ada temuan yang bersifat mayor maupun minor.
Bapak Ch. Heru Subroto menyampaikan berdasarkan PDCA (Plan, Do,
Chenk, dan Act) persyaratan yang diminta oleh ISO 9001:2015 telah
terpenuhi semua oleh KPPN Yogyakarta.
2) 3 Temuan Positif :
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 84
a) Organisasi memiliki beberapa personel muda yang cukup tanggung
dan kompeten dalam melayani pelanggan yang memiliki harapan
tinggi pada produk/service pelanggan.
b) KPPN Yogyakarta meraih pencapaian IKM melebihi target yaitu
4,58 (target 4,52).
c) Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan service of excellence
ditunjukkan oleh seluruh staff.
3) Rekomendasi dari Tim Auditor Eksternal :
a) Direkomendasikan dengan sangat untuk melakukan pemeliharaan
terhadap informasi terdokumentasi terhadap treatment baik itu yang
dilakukan oleh instansi atau atasan langsung dan individu
berdasarkan hasil assesment yang dilakukan.
b) Pastikan jika SP2D telah terbit maka lembar ke-2 SPM berikut satu
rankap dokumen pendukungnya telah dikirim ke Satker jika 3 hari
tidak diambil oleh Satker.
4) Kesimpulan :
a) Tim Auditor Ekstenal merekomendasikan KPPN Yogyakarta untuk
dapat diterbitkan sertifikat tanpa syarat (tidak perlu memperbaiki
apa-apa karena tidak ada temuan).
b) KPPN Yogyakarta tidak perlu melakukan follow up karena tidak ada
yang harus ditindaklanjuti.
c) KPPN Yogyakarta agar selalu mempersiapakan untuk aduit ke
depan supaya tetap punya komitmen yang tinggi.
Hasil Yang Dicapai dengan
penerapan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015 pada KPPN
Yogyakarta memberikan dampak
yang positif terhadap peningkatan
kualitas pekerjaan dan pelayanan
terhadap mitra kerja KPPN. Selama
tahun 2018 hasil yang dicapai adalah
sebagai berikut:
1. Realisasi seluruh sasaran mutu pada tahun 2018 telah mencapai target yang di
tentukan.
2. Dalam Audit Surveilence yang dilakukan oleh auditor eksternal tidak ditemukan
ketidaksesuaian dan memberikan hanya saran sehingga KPPN Yogyakarta
berhak mendapatkan Sertifikat SMM ISO 9001:2015 tahun 2018.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 85
Inovasi Pelayanan
1. Mobil Service Area
Untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi, jajaran pimpinan KPPN
Yogyakarta menginisiasi inovasi layanan yang diberi nama Mobile Service Area
(MSA). MSA adalah jenis layanan SSO berupa penyediaan layanan perbendaharaan
yang bersifat mobile kepada mitra kerja dan dilakukan di luar meja layanan. MSA
diharapkan mampu menjadi media untuk interaksi dengan satuan kerja yang lebih
efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. Kegiatan MSA
bertujuan untuk mendekatkan layanan SSO ke lokasi satuan kerja sesuai dengan
permasalahan yang terjadi pada satuan kerja. Kegiatan MSA
dilaksanakanberdasarkan hasil evaluasi dan pemetan profil satuan kerja dan
evaluasi dokumentasi permintaan konsultasi satuan kerja yang dilakukan di loket
CSO KPPN.
Variasi bentuk layanan MSA berupa
Focus Group Discussion (FGD),
Bimbingan Teknis, Pendampingan,
Monev, dan pembukaan loket CSO di
lokasi satuan kerja tertentu. Bentuk
layanan MSA ditentukan berdasarkan
pertimbangan jenis permasalahan yang
muncul, identifikasi satuan kerja yang mengalami permasalahan, dan lokasi satuan
kerja yang mengalami permasalahan. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 20014
hingga sekarang, bahwa kegiatan ini sudah mendapat pengakuan oleh Menteri
Pendayagunaan dan Aparatur Negara pada tahun 2017.
2. Konsultasi memalui Telepon (Call Center)
Call Center adalah layanan konsultasi costumer service officer melalui telepon di
0274-542010. Satuan kerja dapat melakukan konsultasi mengenai peraturan terkait
pelaksanaan anggaran maupun aplikasi yang
digunakan oleh pengelola perbendaharaan
tingkat satuan kerja. Keunggulan layanan Call
Center bagi satker adalah satker tidak perlu
konsultasi langsung ke costumer service officer
di KPPN, sehingga lebih hemat waktu dan biaya
transportasi.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 85
Inovasi Pelayanan
1. Mobil Service Area
Untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi, jajaran pimpinan KPPN
Yogyakarta menginisiasi inovasi layanan yang diberi nama Mobile Service Area
(MSA). MSA adalah jenis layanan SSO berupa penyediaan layanan perbendaharaan
yang bersifat mobile kepada mitra kerja dan dilakukan di luar meja layanan. MSA
diharapkan mampu menjadi media untuk interaksi dengan satuan kerja yang lebih
efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. Kegiatan MSA
bertujuan untuk mendekatkan layanan SSO ke lokasi satuan kerja sesuai dengan
permasalahan yang terjadi pada satuan kerja. Kegiatan MSA
dilaksanakanberdasarkan hasil evaluasi dan pemetan profil satuan kerja dan
evaluasi dokumentasi permintaan konsultasi satuan kerja yang dilakukan di loket
CSO KPPN.
Variasi bentuk layanan MSA berupa
Focus Group Discussion (FGD),
Bimbingan Teknis, Pendampingan,
Monev, dan pembukaan loket CSO di
lokasi satuan kerja tertentu. Bentuk
layanan MSA ditentukan berdasarkan
pertimbangan jenis permasalahan yang
muncul, identifikasi satuan kerja yang mengalami permasalahan, dan lokasi satuan
kerja yang mengalami permasalahan. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 20014
hingga sekarang, bahwa kegiatan ini sudah mendapat pengakuan oleh Menteri
Pendayagunaan dan Aparatur Negara pada tahun 2017.
2. Konsultasi memalui Telepon (Call Center)
Call Center adalah layanan konsultasi costumer service officer melalui telepon di
0274-542010. Satuan kerja dapat melakukan konsultasi mengenai peraturan terkait
pelaksanaan anggaran maupun aplikasi yang
digunakan oleh pengelola perbendaharaan
tingkat satuan kerja. Keunggulan layanan Call
Center bagi satker adalah satker tidak perlu
konsultasi langsung ke costumer service officer
di KPPN, sehingga lebih hemat waktu dan biaya
transportasi.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 85
Inovasi Pelayanan
1. Mobil Service Area
Untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi, jajaran pimpinan KPPN
Yogyakarta menginisiasi inovasi layanan yang diberi nama Mobile Service Area
(MSA). MSA adalah jenis layanan SSO berupa penyediaan layanan perbendaharaan
yang bersifat mobile kepada mitra kerja dan dilakukan di luar meja layanan. MSA
diharapkan mampu menjadi media untuk interaksi dengan satuan kerja yang lebih
efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja. Kegiatan MSA
bertujuan untuk mendekatkan layanan SSO ke lokasi satuan kerja sesuai dengan
permasalahan yang terjadi pada satuan kerja. Kegiatan MSA
dilaksanakanberdasarkan hasil evaluasi dan pemetan profil satuan kerja dan
evaluasi dokumentasi permintaan konsultasi satuan kerja yang dilakukan di loket
CSO KPPN.
Variasi bentuk layanan MSA berupa
Focus Group Discussion (FGD),
Bimbingan Teknis, Pendampingan,
Monev, dan pembukaan loket CSO di
lokasi satuan kerja tertentu. Bentuk
layanan MSA ditentukan berdasarkan
pertimbangan jenis permasalahan yang
muncul, identifikasi satuan kerja yang mengalami permasalahan, dan lokasi satuan
kerja yang mengalami permasalahan. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 20014
hingga sekarang, bahwa kegiatan ini sudah mendapat pengakuan oleh Menteri
Pendayagunaan dan Aparatur Negara pada tahun 2017.
2. Konsultasi memalui Telepon (Call Center)
Call Center adalah layanan konsultasi costumer service officer melalui telepon di
0274-542010. Satuan kerja dapat melakukan konsultasi mengenai peraturan terkait
pelaksanaan anggaran maupun aplikasi yang
digunakan oleh pengelola perbendaharaan
tingkat satuan kerja. Keunggulan layanan Call
Center bagi satker adalah satker tidak perlu
konsultasi langsung ke costumer service officer
di KPPN, sehingga lebih hemat waktu dan biaya
transportasi.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 86
Pada tingkat operasional, call center disampaikan dalam bentuk jawaban atas
pertanyaan konsultasi lewat telepon yang disampaikan oleh pejabat dan petugas
satker mengenai peraturan-peraturan dan aplikasi perbendaharaan yang
dilaksanakan oleh Seksi MSKI yang berkoordinasi dengan Seksi-Seksi terkait.
a. Strategi ini dilakukan untuk memudahkan pejabat dan petugas perbendaharaan
satker untuk berkonsultasi ke KPPN
b. Inovasi call center memungkinkan petugas satker berkonsultasi tanpa perlu
datang ke KPPN, sehingga lebih hemat dari segi waktu, tenaga, dan biaya.
3. Aplikasi PENDOPO JOGJA
Aplikasi PENDOPO JOGJA (Pengaduan dan Monitoring Persuratan Online KPPN
Yogyakarta) adalah aplikasi yang disediakan untuk Satker untuk mempermudah dan
mempercepat Satker berkaitan dengan permohonan surat-surat yang memerlukan
jawaban secepatnya dari KPPN. Aplikasi ini berbasis web sehingga bisa diakses di
tempat yang ada jaringan internet. Surat-surat tersebut antara lain Permintaan
Tambahan Uang Persediaan (TUP), Permintaan Pengesahan Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran (SKPP), Permohonan Dispensasi Keterlambatan
Pendaftaran Kontrak, Permohonan Dispensasi Pembayaran Uang Makan dan
Belanja Pegawai Lainnya melalui LS Bendahara Pengeluaran, Permohonan
Pembukaan Rekening, Permintaan Perubahan/ Penonaktifan/ Pengaktifan kembali
Suppier, Permintaan Koreksi atas Realiasai Anggaran Belanja Negara (Penyesuaian
Sisa Pagu DIPA), dan Pengaduan.
Sebelum asli surat disampaikan ke
KPPN, Satker bisa melakukan upload
ADK surat melalui aplikasi untuk
memastikan apakah surat tersebut
sudah benar dan memenuhi
persyaratan. Setelah menerima
notifikasi benar, maka petugas Satker
bisa menyampaikan ke KPPN dan Satker dapat monitoring apakah surat jawaban/
balasan sudah diterbitkan oleh KPPN.
4. Kartu Prioritas Utama
KPPN Yogyakarta sebagai unjuk tombak Ditjen Perbendaharaan dalam
mengelola APBN telah melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 87
terhadap 302 satuan kerja (satker)
dalam wilayah pembayaran KPPN
Yogyakarta. Dalam rangka melakukan
evaluasi tersebut KPPN Yogyakarta
memberikan apresiasi terhadap satker
yang memiliki kinerja terbaik tahun 2017
Adapun indikator yang digunakan dalam
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
anggaran satker adalah sebagai berikut :
1. Penyerapan Anggaran
2. Pengelolaan Uang Persediaan
3. Penyelesaian tagihan terhadap Negara
4. Kesesuaian realisasi dengan rencana pada halaman III DIPA
5. Revisi DIPA
6. Kepatuhan atas penyampaian data kontrak
7. Kepatuhan atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara
8. Pengembalian SPM
9. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
10. Dispensasi SPM
11. Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian
12. Pagu minus
Atas 12 indikator tersebut diperoleh 2 kategori kinerja pelaksanaan anggaran
terbaik:
a. Satker besar yang mengelola pagu DIPA lebih dari 7,5 Milyar rupiah
b. Satker kecil yang mengelola pagu DIPA sampai dengan 7,5 Milyar rupiah.
Satker yang memperoleh piagam penghargaan dan Kartu Prioritas Utama,
dimana pemegang kartu mendapatkan fasilitas bebas antrian. Kartu Prioritas
Utama peringkat 1 berlaku selama 6 bulan, Kartu Prioritas Utama peringkat 2
berlaku selama 5 bulan, sedangkan peringkat 3 berlaku selama 4 bulan.
5. Kotak Lost and Found
Lost and Found merupakan salah satu inovasi KPPN
Yogyakarta sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kepuasan layanan kepada para
stakeholder. Inovasi ini berjalan dengan menempatkan
serta mengumpulkan barang-barang para pengguna
layanan KPPN Yogyakarta yang tertinggal dalam
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 87
terhadap 302 satuan kerja (satker)
dalam wilayah pembayaran KPPN
Yogyakarta. Dalam rangka melakukan
evaluasi tersebut KPPN Yogyakarta
memberikan apresiasi terhadap satker
yang memiliki kinerja terbaik tahun 2017
Adapun indikator yang digunakan dalam
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
anggaran satker adalah sebagai berikut :
1. Penyerapan Anggaran
2. Pengelolaan Uang Persediaan
3. Penyelesaian tagihan terhadap Negara
4. Kesesuaian realisasi dengan rencana pada halaman III DIPA
5. Revisi DIPA
6. Kepatuhan atas penyampaian data kontrak
7. Kepatuhan atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara
8. Pengembalian SPM
9. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
10. Dispensasi SPM
11. Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian
12. Pagu minus
Atas 12 indikator tersebut diperoleh 2 kategori kinerja pelaksanaan anggaran
terbaik:
a. Satker besar yang mengelola pagu DIPA lebih dari 7,5 Milyar rupiah
b. Satker kecil yang mengelola pagu DIPA sampai dengan 7,5 Milyar rupiah.
Satker yang memperoleh piagam penghargaan dan Kartu Prioritas Utama,
dimana pemegang kartu mendapatkan fasilitas bebas antrian. Kartu Prioritas
Utama peringkat 1 berlaku selama 6 bulan, Kartu Prioritas Utama peringkat 2
berlaku selama 5 bulan, sedangkan peringkat 3 berlaku selama 4 bulan.
5. Kotak Lost and Found
Lost and Found merupakan salah satu inovasi KPPN
Yogyakarta sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kepuasan layanan kepada para
stakeholder. Inovasi ini berjalan dengan menempatkan
serta mengumpulkan barang-barang para pengguna
layanan KPPN Yogyakarta yang tertinggal dalam
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 87
terhadap 302 satuan kerja (satker)
dalam wilayah pembayaran KPPN
Yogyakarta. Dalam rangka melakukan
evaluasi tersebut KPPN Yogyakarta
memberikan apresiasi terhadap satker
yang memiliki kinerja terbaik tahun 2017
Adapun indikator yang digunakan dalam
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
anggaran satker adalah sebagai berikut :
1. Penyerapan Anggaran
2. Pengelolaan Uang Persediaan
3. Penyelesaian tagihan terhadap Negara
4. Kesesuaian realisasi dengan rencana pada halaman III DIPA
5. Revisi DIPA
6. Kepatuhan atas penyampaian data kontrak
7. Kepatuhan atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara
8. Pengembalian SPM
9. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
10. Dispensasi SPM
11. Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian
12. Pagu minus
Atas 12 indikator tersebut diperoleh 2 kategori kinerja pelaksanaan anggaran
terbaik:
a. Satker besar yang mengelola pagu DIPA lebih dari 7,5 Milyar rupiah
b. Satker kecil yang mengelola pagu DIPA sampai dengan 7,5 Milyar rupiah.
Satker yang memperoleh piagam penghargaan dan Kartu Prioritas Utama,
dimana pemegang kartu mendapatkan fasilitas bebas antrian. Kartu Prioritas
Utama peringkat 1 berlaku selama 6 bulan, Kartu Prioritas Utama peringkat 2
berlaku selama 5 bulan, sedangkan peringkat 3 berlaku selama 4 bulan.
5. Kotak Lost and Found
Lost and Found merupakan salah satu inovasi KPPN
Yogyakarta sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kepuasan layanan kepada para
stakeholder. Inovasi ini berjalan dengan menempatkan
serta mengumpulkan barang-barang para pengguna
layanan KPPN Yogyakarta yang tertinggal dalam
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 88
lingkungan KPPN Yogyakarta. Barang-barang milik pengguna layanan yang
tertinggal ataupun terlupakan di lingkungan KPPN Yogyakarta, yang ditemukan
baik oleh pegawai KPPN Yogyakarta maupun oleh pengguna layanan lain akan
dicatat dan disimpan pada Lost and Found
6. Buku Panduan Pengelola Keuangan
Sebagai institusi pelayanan publik, KPPN Yogyakarta berkomitmen untuk
membangun negeri dan mewujudkan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka kita perlu berpedoman pada peraturang perundang-
undangan yang berlaku agar seluruh kegiatan terlaksana dengan baik, efektif
dan efisien. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, KPPN
Yogyakarta sebagai Kuasa BUN di daerah berusaha untuk meningkatkan
kompetensi mitra kerja. Salah satunya adalah dengan menyediakan informasi
mengenai perbendaharaan atau pengelolaan keuangan dalam sebuah buku.
Buku Panduan Pengelola Keuangan kami susun dengan harapan dapat
membantu mitra kerja dalam memahami peraturan-peraturan perbendaharaan
dan pengelolaan keuangan serta mudah dan praktis untuk dibawa.
7. Pemilihan pegwai teladan
Pemilihan pegawai teladan adalah program pemilihan enam pegawai dari seluruh
pegawai yang ada di KPPN Yogyakarta yang dinilai pantas menyandang predikat
terbaik dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada stakeholder. Periode
pemilihan pegawai teladan ini pada awalnya dilakukan setiap sebulan sekali,
tetapi mulai tahun 2016 dilakukan setiap satu triwulan sekali. Selain pemilihan
pegawai teladan bulanan dan triwulanan, dibuat pula pemilihan pegawai teladan
tahunan yang dikenal dengan nama Best Employee of The Year.
Manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini
adalah
Memberikan motivasi bagi semua
pegawai KPPN Yogyakarta untuk lebih
meningkatkan kinerja dan memberikan
pelayanan yang lebih baik lagi kepada
mitra kerja KPPN Yogyakarta.
Sebagai bentuk apresiasi penghargaan bagi pegawai yang dinilai baik oleh
sesama pegawai di lingkungan KPPN Yogyakarta.
Memberikan kesempatan kepada Satuan Kerja di lingkungan KPPN
Yogyakarta untuk memberikan penilaian kepada pegawai KPPN yang telah
memberikan pelayanan terbaiknya.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 88
lingkungan KPPN Yogyakarta. Barang-barang milik pengguna layanan yang
tertinggal ataupun terlupakan di lingkungan KPPN Yogyakarta, yang ditemukan
baik oleh pegawai KPPN Yogyakarta maupun oleh pengguna layanan lain akan
dicatat dan disimpan pada Lost and Found
6. Buku Panduan Pengelola Keuangan
Sebagai institusi pelayanan publik, KPPN Yogyakarta berkomitmen untuk
membangun negeri dan mewujudkan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka kita perlu berpedoman pada peraturang perundang-
undangan yang berlaku agar seluruh kegiatan terlaksana dengan baik, efektif
dan efisien. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, KPPN
Yogyakarta sebagai Kuasa BUN di daerah berusaha untuk meningkatkan
kompetensi mitra kerja. Salah satunya adalah dengan menyediakan informasi
mengenai perbendaharaan atau pengelolaan keuangan dalam sebuah buku.
Buku Panduan Pengelola Keuangan kami susun dengan harapan dapat
membantu mitra kerja dalam memahami peraturan-peraturan perbendaharaan
dan pengelolaan keuangan serta mudah dan praktis untuk dibawa.
7. Pemilihan pegwai teladan
Pemilihan pegawai teladan adalah program pemilihan enam pegawai dari seluruh
pegawai yang ada di KPPN Yogyakarta yang dinilai pantas menyandang predikat
terbaik dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada stakeholder. Periode
pemilihan pegawai teladan ini pada awalnya dilakukan setiap sebulan sekali,
tetapi mulai tahun 2016 dilakukan setiap satu triwulan sekali. Selain pemilihan
pegawai teladan bulanan dan triwulanan, dibuat pula pemilihan pegawai teladan
tahunan yang dikenal dengan nama Best Employee of The Year.
Manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini
adalah
Memberikan motivasi bagi semua
pegawai KPPN Yogyakarta untuk lebih
meningkatkan kinerja dan memberikan
pelayanan yang lebih baik lagi kepada
mitra kerja KPPN Yogyakarta.
Sebagai bentuk apresiasi penghargaan bagi pegawai yang dinilai baik oleh
sesama pegawai di lingkungan KPPN Yogyakarta.
Memberikan kesempatan kepada Satuan Kerja di lingkungan KPPN
Yogyakarta untuk memberikan penilaian kepada pegawai KPPN yang telah
memberikan pelayanan terbaiknya.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 88
lingkungan KPPN Yogyakarta. Barang-barang milik pengguna layanan yang
tertinggal ataupun terlupakan di lingkungan KPPN Yogyakarta, yang ditemukan
baik oleh pegawai KPPN Yogyakarta maupun oleh pengguna layanan lain akan
dicatat dan disimpan pada Lost and Found
6. Buku Panduan Pengelola Keuangan
Sebagai institusi pelayanan publik, KPPN Yogyakarta berkomitmen untuk
membangun negeri dan mewujudkan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka kita perlu berpedoman pada peraturang perundang-
undangan yang berlaku agar seluruh kegiatan terlaksana dengan baik, efektif
dan efisien. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, KPPN
Yogyakarta sebagai Kuasa BUN di daerah berusaha untuk meningkatkan
kompetensi mitra kerja. Salah satunya adalah dengan menyediakan informasi
mengenai perbendaharaan atau pengelolaan keuangan dalam sebuah buku.
Buku Panduan Pengelola Keuangan kami susun dengan harapan dapat
membantu mitra kerja dalam memahami peraturan-peraturan perbendaharaan
dan pengelolaan keuangan serta mudah dan praktis untuk dibawa.
7. Pemilihan pegwai teladan
Pemilihan pegawai teladan adalah program pemilihan enam pegawai dari seluruh
pegawai yang ada di KPPN Yogyakarta yang dinilai pantas menyandang predikat
terbaik dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada stakeholder. Periode
pemilihan pegawai teladan ini pada awalnya dilakukan setiap sebulan sekali,
tetapi mulai tahun 2016 dilakukan setiap satu triwulan sekali. Selain pemilihan
pegawai teladan bulanan dan triwulanan, dibuat pula pemilihan pegawai teladan
tahunan yang dikenal dengan nama Best Employee of The Year.
Manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini
adalah
Memberikan motivasi bagi semua
pegawai KPPN Yogyakarta untuk lebih
meningkatkan kinerja dan memberikan
pelayanan yang lebih baik lagi kepada
mitra kerja KPPN Yogyakarta.
Sebagai bentuk apresiasi penghargaan bagi pegawai yang dinilai baik oleh
sesama pegawai di lingkungan KPPN Yogyakarta.
Memberikan kesempatan kepada Satuan Kerja di lingkungan KPPN
Yogyakarta untuk memberikan penilaian kepada pegawai KPPN yang telah
memberikan pelayanan terbaiknya.
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 89
8. Joglo Kawruh
JOGLO KAWRUH merupakan Treasury Learning Center-Mini (mini TLC) KPPN
Yogyakarta. JOGLO KAWRUH ditujukan untuk melayani konsultasi yang lebih
mendalam dan intensif mengenai pengeluaran dan penerimaan negara,
rekonsiliasi dan pelaporan keuangan serta aplikasi Satker yang membutuhkan
waktu lama atau layanan konsultasi secara kolektif. Di JOGLO KAWRUH juga
disediakan satu unit komputer yang terinstall aplikasi satker dan terkoneksi
dengan jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh petugas satker dalam
memperbaiki ADK dan membantu satker yang kesulitan dalam perekaman billing
MPN G2.
9. Aplikasi Monitoring Layanan Online (Anglo)
Merupakan istilah yang diberikan atas inovasi KPPN
Yogyakarta dalam memberikan layanan kepada
satuan kerja berupa Aplikasi terintegrasi yang
menyajikan berbagai fitur aplikasi yang biasa
digunakan oleh satuan kerja. Fitur Aplikasi tersebut
ialah Aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN),
Aplikasi Pendopo Jogja, Aplikasi HAI DJPb, Website
KPPN Yogyakarta, Info Layanan, Aplikasi e-Rekon,
Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi
(SPRINT), Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan
(SiPandu), Aplikasi Sistem Penerimaan Online (Simponi), Aplikasi eBilling Pajak,
Format Surat, dan Informasi Ketentuan SPM.
Inisiatif Pemberantasan korupsi
KPPN Yogyakarta sebagai salah satu instansi
pemerintah yang bertugas memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat khususnya
satuan kerja Kementerian/Lembaga tentunya
mempunyai resiko yang tinggi terjebak dalam
praktik gratifikasi. Adanya kesempatan, rendahnya integritas serta pola
pikir/mindset bahwa gratifikasi adalah suatu budaya serta hal yang wajar dilakukan
merupakan faktor resiko yang sangat dominan.
Sejalan dengan hal tersebut, KPPN Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah
preventif dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai mengenai batasan
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 89
8. Joglo Kawruh
JOGLO KAWRUH merupakan Treasury Learning Center-Mini (mini TLC) KPPN
Yogyakarta. JOGLO KAWRUH ditujukan untuk melayani konsultasi yang lebih
mendalam dan intensif mengenai pengeluaran dan penerimaan negara,
rekonsiliasi dan pelaporan keuangan serta aplikasi Satker yang membutuhkan
waktu lama atau layanan konsultasi secara kolektif. Di JOGLO KAWRUH juga
disediakan satu unit komputer yang terinstall aplikasi satker dan terkoneksi
dengan jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh petugas satker dalam
memperbaiki ADK dan membantu satker yang kesulitan dalam perekaman billing
MPN G2.
9. Aplikasi Monitoring Layanan Online (Anglo)
Merupakan istilah yang diberikan atas inovasi KPPN
Yogyakarta dalam memberikan layanan kepada
satuan kerja berupa Aplikasi terintegrasi yang
menyajikan berbagai fitur aplikasi yang biasa
digunakan oleh satuan kerja. Fitur Aplikasi tersebut
ialah Aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN),
Aplikasi Pendopo Jogja, Aplikasi HAI DJPb, Website
KPPN Yogyakarta, Info Layanan, Aplikasi e-Rekon,
Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi
(SPRINT), Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan
(SiPandu), Aplikasi Sistem Penerimaan Online (Simponi), Aplikasi eBilling Pajak,
Format Surat, dan Informasi Ketentuan SPM.
Inisiatif Pemberantasan korupsi
KPPN Yogyakarta sebagai salah satu instansi
pemerintah yang bertugas memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat khususnya
satuan kerja Kementerian/Lembaga tentunya
mempunyai resiko yang tinggi terjebak dalam
praktik gratifikasi. Adanya kesempatan, rendahnya integritas serta pola
pikir/mindset bahwa gratifikasi adalah suatu budaya serta hal yang wajar dilakukan
merupakan faktor resiko yang sangat dominan.
Sejalan dengan hal tersebut, KPPN Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah
preventif dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai mengenai batasan
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 89
8. Joglo Kawruh
JOGLO KAWRUH merupakan Treasury Learning Center-Mini (mini TLC) KPPN
Yogyakarta. JOGLO KAWRUH ditujukan untuk melayani konsultasi yang lebih
mendalam dan intensif mengenai pengeluaran dan penerimaan negara,
rekonsiliasi dan pelaporan keuangan serta aplikasi Satker yang membutuhkan
waktu lama atau layanan konsultasi secara kolektif. Di JOGLO KAWRUH juga
disediakan satu unit komputer yang terinstall aplikasi satker dan terkoneksi
dengan jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh petugas satker dalam
memperbaiki ADK dan membantu satker yang kesulitan dalam perekaman billing
MPN G2.
9. Aplikasi Monitoring Layanan Online (Anglo)
Merupakan istilah yang diberikan atas inovasi KPPN
Yogyakarta dalam memberikan layanan kepada
satuan kerja berupa Aplikasi terintegrasi yang
menyajikan berbagai fitur aplikasi yang biasa
digunakan oleh satuan kerja. Fitur Aplikasi tersebut
ialah Aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN),
Aplikasi Pendopo Jogja, Aplikasi HAI DJPb, Website
KPPN Yogyakarta, Info Layanan, Aplikasi e-Rekon,
Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi
(SPRINT), Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan
(SiPandu), Aplikasi Sistem Penerimaan Online (Simponi), Aplikasi eBilling Pajak,
Format Surat, dan Informasi Ketentuan SPM.
Inisiatif Pemberantasan korupsi
KPPN Yogyakarta sebagai salah satu instansi
pemerintah yang bertugas memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat khususnya
satuan kerja Kementerian/Lembaga tentunya
mempunyai resiko yang tinggi terjebak dalam
praktik gratifikasi. Adanya kesempatan, rendahnya integritas serta pola
pikir/mindset bahwa gratifikasi adalah suatu budaya serta hal yang wajar dilakukan
merupakan faktor resiko yang sangat dominan.
Sejalan dengan hal tersebut, KPPN Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah
preventif dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai mengenai batasan
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 90
gratifikasi dan kesadaran untuk melaporkan penerimaan gratifikasi secara
transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sarana
internalisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan bebas gratifikasi
serta sarana pencegahan percobaan pemberian praktek suap oleh stakeholders.
Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Membentuk Duta anti gratifikasi;
b. Membentuk Duta Kode etik;
c. Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN Yogyakarta dengan
para para pegawai dan para KPA lingkup pembayaran KPPN Yogyakarta
d. Menyelenggarakan pekan anti gratifikasi dan antikorupsi;
e. Menyelenggarakan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang
diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2018 dengan nara sumber dari
Pukat UGM yang sekaligus dilakukan penandatangan Pakta Integritas.
Penghargaana. Sertifikat SMM ISO 9001:2015
Dalam rangka memberikan jaminan mutu layanan berstandar internasional
kepada stakeholders, KPPN Yogyakarta telah menerapkan SMM ISO sejak
tahun 2015. KPPN Yogyakarta telah memperoleh sertifikat ISO sejak tahun 2015
dan setiap tahuunya dilakukan surveillance audit yang dilakukan oleh Badan
Sertifikasi yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat. Adapun predikat yang
diperoleh KPPN Yogyakarta adalah dengan diterimanya sertifikat SMM ISO
9001:2018 pada bulan Desember 2018 dari PT. TUV Rheinland Indonesia
(TRID).
b. Laporan Keuangan Tingkat Kanwil
Dalam kinerja laporan keuangan, KPPN Yogyakarta sebagai Kuasa BUN di
Daerah memperoleh peringkat Pertama dalam penilaian Laporan Keuangan
Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I
Yogyakarta tahun 2018.
c. Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Kinerja
Sebagai wujud pelaksanaan tugas pengelolaan kinerja Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Yogyakarta dari tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan dan prestasinya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil
penilaian implementasi penilaian kinerja yang difokuskan terhadap hasil capaian
kinerja yang telah direalisasikan serta pemenuhan unsur-unsur peningkatan
kualitas pengelolaan kinerja yang berlandaskan pada Strategy Focused
Organization (SFO). Perolehan peringkat dalam Penilaian pelaksanaan
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 91
pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk
kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Provinsi selama tiga
tahun terakhir :
a. Peringkat ke-7 untuk tahun 2016;
b. Peringkat ke-5 untuk tahun 2017 dan
c. Peringkat ke-1 untuk tahun 2018
Capaian tahun 2018 lainnya
Pelaksanaan Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018
Dalam rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018, KPPN
Yogyakarta melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:
a. Perbendaharaan peduli lingkungan
Pada hari Jum’at tanggal 19
Januari 2018 Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
melaksanakan kegiatan kerja
bakti yang diikuti oleh seluruh
karyawan/karyawati. Kegiatan ini
dilaksanakan dilingkungan
Gedung Keuangan dengan
membersihkan sampah dan merapikan tanaman yang ada disekitar gedung
keuangan negara tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kebersihan,
keindahan serta kenyamanan di lingkungan gedung keuangan negara. Kegiatan
ini dilaksanakan oleh para pegawai dengan penuh semangat. Kegiatan
semacam ini dilakukan para pegawai secara rutin setiap bulan sekali pada hari
jum’at minggu ketiga.
Kegiatan yang dimotori oleh Kepala Kantor ini
mendapat sambutan yang positif oleh Kepala
Rumah Tangga Sekretariat Gedung Keuangan
Negara Yogyakarta selaku pengelola gedung,
kerja bakti ini berjalan dengan suasana
gembira, semua senang lingkungan nyaman
b. Perbendaharaan Berbagi
i. Sebagai bentuk rasa kebersamaan dalam menjalankan tugas, segenap
pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Yogyakarta dengan penuh
keihklasan menyisihkan sebagian rejeki yang dimiliki untuk kemudian
dibagikan kepada seluruh PPNPN. Ujud rasa kebersamaan ini diberikan
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 92
dalam bentuk uang. Walaupun nilainya
tidak seberapa, namun bentuk
kebersamaan ini perlu ditingkatkan
dalam momen-momen tertentu. Jadi
bukan hanya pada kegiatan hari bakti
saja. Adapun kegiatan ini diadakan
bersamaan dengan kegiatan morning
briefing pada hari Kamis 18 Januari 2018 di ruang front office Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
ii. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang sangat membutuhkan
pertolongan kesehatan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Yogyakarta kembali bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI)
Cabang Yogyakarta mengadakan kegiatan bakti sosial dengan
menyelenggarakan donor darah yang diikuti oleh 81 peserta yang terdiri
atas para pegawai di lingkungan
Gedung Keuangan Negara
Yogyakarta serta beberapa
pegawai dari satuan kerja mitra
kerja KPPN Yogyakarta seperti
Akademi Angkatan Udara
Yogyakarta, Pangkalan Udara
Adisucipto Yogyakarta, Korem 072 Pamungkas, Kodim pada tanggal 25
Januari 2018. Dari ke-81 pegawai yang mengikuti kegiatan ini terdapat 60
pegawai yang dinyatakan dapat diambil darahnya oleh pihak Palang
Merah Indonesia (PMI) Cabang Yogyakarta. Semoga dengan donor darah
ini dapat menolong kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan
c. Refleksi dan Tasyakuran
Puncak acara kegiatan hari bakti
Perbendaharaan berupa
tasyakuran dilaksanakan secara
serentak oleh insan
perbendaharaan pada hari Rabu
tanggal 24 Januari 2018 di AULA
KPPN Yogyakarta yang diikuti
oleh seluruh pegawai KPPN
Yogyakarta beserta dan beberapa perwakilan satuan kerja. Acara ini diawali
dengan sambutan kepala kantor. Dalam sambutannya, kepala kantor yang
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 93
dalam hal ini disampaikan oleh Plh. Kepala Kantor menyampaikan Visi misi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Yogyakarta, sejarah dan
perkembangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari masa ke masa. Mulai
dibentuknya CKC (Kantoor Voor de Comtabiliteit) & thresauri Negara hingga
lahirnya UU No.17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara serta Inovasi
dan modernisasi pengelolaan keuangan negara. Acara dilanjutnya dengan
dengan pemutaran video sambutan/pesan dari Menteri Keuangan, video
sambutan/pesan dari Dirjen Perbendaharaan dan video capaian prestasi DJPB.
Tanya jawab, saran,kritik serta masukan-masukan untuk perbaikan juga
disampaikan oleh para hadirin. Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng hari
bakti perbendaharaan oleh pegawai yang akan memasuki purna tugas yang
kemudian diberikan kepada perwakilan hadirin.
d. Perbendaharaan Sehat
i. Senam bersama, bersama satuan
kerja di lingkungan Gedung
Keuangan Negara Yogyakarta
merupakan bagian dari rangkaian
peringatan hari bakti
perbendaharaan yang ke-14 tahun
2018. Kegiatan ini selain untuk
menjaga kebugaran tubuh juga sebagai upaya untuk menjalin rasa
kebersamaan yang berkesinambungan dalam upaya menjalankan tugas
negara. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jum’at pagi tanggal 26
Januari 2018 di halaman Gedung Keuangan Negara Yogyakarta ini diikuti
oleh seluruh karyawan/ karyawati dari kantor/satuan kerja yang berada di
lingkungan Gedung Keuangan Negara Yogyakarta
ii. Aktivitas kantor yang begitu padat, kadang para pegawai terlupakan akan
kondisi kesehatannya sendiri. Berangkat pagi pulang malam, sepertinya
tidak ada lagi waktu untuk merawat dirinya. Perlu kiranya kita senantiasa
menjaga kondisi tubuh agar tetap segar bugar dan terhindar dari segala
penyakit yang mungkin ada. Sehingga dalam menjalankan tugas yang
diembannya dapat berjalan lancar
tidak ada lagi keluhan-keluhan akan
kondisi tubuh yang kurang mendukung
untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.
Untuk itu KPPN Yogyakarta bekerja
sama dengan PT. Kimia Farma
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 94
Yogyakarta mengadakan kegiatan Check Up kesehatan kepada seluruh
pegawai secara gratis dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini dan
untuk mengetahui terhadap kondisi kesehatannya. Kegiatan yang
diadakan pada hari Kamis, 8 Februari 2018 ini bertempat di ruang lobby
tengah dari pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB
e. Perbendaharaan Menyapa
Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, KPPN Yogyakarta melaksanakan
kegiatan Perbendaharaan menyapa. Kegiatan edukasi kepada masyarakat kali
ini KPPN Yogyakarta melakukan
kunjungan ke Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) 3 Sleman Yogyakarta. Kegiatan
ini ditujukan untuk mengenalkan profil
Kementerian Keuangan, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan KPPN
Yogyakarta khususnya, serta sebagai
sarana edukasi kepada masyakrakat terutama generasi muda untuk lebih
mengenal lebih dekat dengan keuangan negara, khususnya edukasi terkait
dengan peran serta dan kontribusinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan
KPPN Yogyakarta dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 125 siswa-siswi kelas XII MAN 3 Sleman
sebagai audiensi. Selain mengikuti paparan dari para nara sumber dari KPPN
Yogyakarta para siswa-siswi juga diberikan kesempatan untuk bertanya jawab
seputar keuangan negara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22
Januari 2018 di Aula MAN 3 Sleman diikuti oleh sekitar 125 siswa-siswi kelas
XII beserta beberapa staf pengajar
Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta Tahun 2018 95
BAB IVPENUTUP
Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Yogyakarta Tahun 2018 merupakan bentuk
pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Yogyakarta dalam tahun anggaran 2018
dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun
anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun
2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi KPPN Yogyakarta telah mencapai target yang ditentukan. Nilai Kinerja Organisasi
yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard adalah sebesar
109.66 dimana seluruh indikator telah tercapai melebihi target yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga didukung dengan penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2015, yang pada tahun 2018 ini telah
ditingkatkan menjadi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Seluruh pencapaian tersebut adalah hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh
pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan yang diamanahkan oleh
organisasi. Dengan adanya sertifikasi terhadap seluruh proses layanan dan pengakuan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut,
diharapkan kepuasan masyarakat, dalam hal ini satuan kerja dan stakeholder, terhadap
layanan pada KPPN Yogyakarta dapat tercapai dan terus meningkat.
Meskipun telah meraih berbagai prestasi yang membanggakan, tidak membuat
jajaran KPPN Yogyakarta berpuas diri. KPPN Yogyakarta senantiasa melakukan upaya
berkelanjutan untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul pada setiap
pencapaian kinerja dan terus berupaya meningkatkan kinerja secara optimal.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi
secara akurat dan transparan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
KPPN Yogyakarta dan diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja
pada masa yang akan datang.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT ORGANISASI ESELON III : KPPN YOGYAKARTATAHUN ANGGARAN : 2018
Sasaran Strategis Kode / Nama IKU Target
1 Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional,transparan dan akuntabel
1a-CP Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80%
1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93
2 Pelayanan publik yang prima 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,52(skala 5)
3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu
dan andal 98%
3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekeningpemerintah 4,25
4 Pemenuhan layanan unggulan yang prima 4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99%
5 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yangandal dan akurat
5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 87%
5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98.5%
6 Manajemen satker yang berkesinambungan
6a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 85
6b-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI 90%
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel,transparan, dan tepat waktu 7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN
secara andal dan tepat waktu 97%
Sasaran Strategis Kode / Nama IKU Target
7b-N Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70
8 SDM yang kompetitif
8a-N Nilai rata –rata hard competency pegawai 77
8b-N Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling 60%
8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan 70
9 Organisasi yang fit for purpose
9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern 96
9b-NNilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy FocusedOrganization 81
10 Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal 10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 91%
11 Pengelolaan anggaran yang optimal 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 95%
Jumlah Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 2.674.697.000,-
Kepala KPPN Yogyakarta,
Istu WahudiNIP 19730214 199903 1 001
top related