laporan kinerja - bsn · lakip 2017 | bagian organisasi dan kepegawaian, biro hoh 4 mencapai visi...
Post on 21-Jul-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 1
LAPORAN
KINERJA BAGIAN ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN, BIRO HOH
2017
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 2
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Maksud dan Tujuan
I.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
I.4. Sumber Daya Manusia
I.5. Peran Strategis
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1. Perencanaan Strategis
II.1.1. Visi dan Misi
II.1.2. Tujuan dan Sasaran
II.2. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. Capaian Kinerja
III.2. Relaisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 3
S
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun
Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan
laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja
(LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bagian Organisasi dan Kepegawaian
pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, sebagai salah satu unit kerja di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang
sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional.
Kinerja Bagian Organisasi dan Kepegawaian memberikan kontribusi
khususnya pada kinerja Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, dan secara
keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja
Bagian Organisasi dan kepegawaian merupakan bahan masukan dalam
penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum, Organisasi, dan Humas tahun 2017.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kepala Bagian Organisasi dan
Kepegawaian adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik
atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 4
mencapai visi dan misi Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dengan tujuan
sebagai berikut :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan
dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit
Kerja.
I.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4
Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor
965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bagian
Organisasi dan Kepegawaian adalah melaksanakan analisis, penataan
organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan evaluasi penerapan manajemen
mutu internal, serta melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan
pegawai.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Organisasi dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisa, evaluasi dan perumusan struktur organisasi dan tata
laksana;
b. pengawasan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan Manajemen Mutu
Internal;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 5
Struktur Bagian Organisasi dan Kepegawaian dapat dilihat pada
gambar berikut.
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
I
SUBBAGIAN
ORGANISASI DAN MANAJEMEN MUTU
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
- Analis Kepegawaian Pertama
- Analis Kepegawaian Muda
- Analis Kelembagaan
- Analis Kepegawaian Pertama
- Pranata Komputer Pertama
- Analis Manajemen Kepegawaian
- Analis Kepegawaian Pelaksana
- Sekretaris
Gambar I.1
Struktur Organisasi Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Organisasi dan
Kepegawaian mempunyai tata kerja yang didukung oleh :
(1) Subbagian Organisasi dan Manajemen Mutu mempunyai tugas melakukan
analisis, evaluasi, penyusunan organisasi dan tata laksana serta
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Mutu Internal.
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan
31 Desember 2017 Bagian Organisasi dan Kepegawaian memiliki personel
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 6
berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 14 (empat belas) orang,
dengan rincian sesuai tabel berikut:
Tabel I.1
Personel ASN Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Catatan: Untuk jabatan Sekretaris diisi oleh tenaga kontrak (Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri)
I.5 PERAN STRATEGIS
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.
Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peran strategis dalam
mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penyelenggaraan pembinaan dan
pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan,
organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga.
No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah
Orang <S1 S1 S2
1. Kepala Bagian OK 1 1
2. Kepala Subbagian Organisasi dan Manajemen
Mutu
1 1
3. Kepala Subbagian Kepegawaian 1 1
4. Analis Kepegawaian Muda 1 1
5. Analis Kepegawaian Pertama 4 4
6. Pranata Komputer 1 1
7. Analis Manajemen Kepegawaian 2 2
8. Analis Kelembagaan 1 1 2
9. Analis Kepegawaian Pelaksana 1 1
10 Sekretaris
JUMLAH 2 12 14
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 7
Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Organisasi dan
Kepegawaian telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi,
dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi
BSN.
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Bagian Organisasi dan Kepegawaian
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1. Mempunyai SDM
dengan pendidikan
sebagian besar S1
2. Tersedianya
anggaran untuk
melaksanakan
kegiatan
3. Adanya dukungan
dari pimpinan
4. Adanya database
kepegawaian
dalam system
informasi pegawai
(SIMPEG)
1. Kebutuhan pegawai
belum sesuai dengan
Analisa JabatanAnalisa
Beban Kerja
2. Pengembangan SDM
belum berbasis
kompetensi
3. Pejabat yang seharusnya
melaksanakan dikatpim
tidak semuanya dapat
ditugaskan Diklatpim
4. Rendahnya disiplin
pegawai
1. Menyusun formasi kebutuhan
pegawai
2. Melaksanakan Pengadaan CPNS
dan pengisian Jabatan yang
lowong
3. Mengadakan kegiatan
pengembangan kompetensi
(Diklatpim/Diklat Fungsional/Diklat
Teknis/workshop/ceramah/coach
ing, tugas belajar)
4. Melaksanakan penegakan Disiplin
(presensi, melaksanakan PP No.
53 Tahun 2010, kode etik)
5. Melaksanakan administrasi
kepegawaian(Kenaikan Pangkat,
KGB, Pensiun, dll)
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 8
R
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
umusan visi dan misi Bagian Organisasi dan Kepegawaian sesuai
Renstra Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut.
VISI
Menjadi unit yang dapat mewujudkan kepastian hukum, pelayanan
kepegawaian dan pemberian informasi publik dalam mendukung koordinasi
dan pelayanan di BSN .
MISI
1. Menyediakan peraturan perundang – undangan dan pengkajian hukum
dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Memberikan pelayanan prima kepegawaian BSN.
3. Melakukan penataan organisasi dan tatalaksana BSN.
4. Melakukan pelayanan informasi kelembagaan kepada masyarakat, pers
media serta antar lembaga.
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-
isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,
program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang
dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro
Hukum, Organisasi, dan Humas telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan
berdasarkan visi dan misi organisasi.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 9
Rumusan tujuan Biro Hukum, Organisasi, dan Humas adalah sebagai
berikut.
TUJUAN Mewujudkan tata kelola peraturan perundangan dibidang standardisasi
dan penilaian kesesuaian, SDM yang berkualitas serta informasi kelembagaan
yang akurat dan akuntabel.
Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Biro Hukum, Organisasi, dan
Humas selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro Hukum, Organisasi, dan
Humas dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di
lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja
pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro Hukum, Organisasi,
dan Humas harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran
strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja
output dan kinerja outcome. Pada tahun 2017, sasaran Biro Hukum, Organisasi,
dan Humas telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan
berkelanjutan.
Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
SASARAN
Sasaran sesuai Renstra Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Tahun 2015-2019:
1. Terwujudnya good governance dan clean governance.
2. Meningkatnya kualitas layanan Biro HOH.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum.
4. Terlaksananya manajemen ASN untuk mewujudkan SDM yang professional.
5. Terselenggaranya program penataan organisasi dan tata laksana sesuai
road map Reformasi Birokrasi.
6. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang SPK.
7. Terselenggaranya layanan pengembangan hukum, penyuluhan hukum,
dan bantuan hukum.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 10
8. Terinformasikannya kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil BSN
kepada masyarakat.
9. Meningkatnya kompetensi SDM Biro HOH.
10. Terkelolanya anggaran Biro HOH yang akurat dan akuntabel.
11. Terwujudnya tata kelola Biro HOH yang handal.
Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro Hukum,
Organisasi, dan Humas berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
Mewujudkan tata kelola peraturan perundangan dibidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian, SDM yang berkualitas serta informasi kelembagaan yang
akurat dan akuntabel.
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja
dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan
organisasi pada akhir tahun.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran
kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja
Sasaran kedua, ketiga, dan keempat Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
Tahun 2017 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro
Hukum, Organisasi, dan Humas tahun 2017 berdasarkan sasaran, indikator
kinerja dan target.
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Tahun 2017
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 11
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
CUSTOMER PERSPECTIVES
1. Terwujudnya good
governance dan clean
goverment
1. Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
80 nilai
2. Indeks kepuasan pegawai terhadap
layanan HOH (skala 1-5)
3,7 Nilai
2. Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas produk
hukum
3. Jumlah peraturan perundang-undangan
di bidang SPK
3 dokumen
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVES
3. Terlaksananya
Manajemen ASN BSN
untuk mewujudkan SDM
yang Profesional
4. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN
BSN
80 %
5. Jumlah Dokumen Pengukuran
Kompetensi ASN BSN
2 dokumen
6. Persentase pelaksanaan program
peningkatan kompetensi personel BSN
untuk mendukung pencapaian kinerja
BSN
100 %
7. Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian 8
Pedoman/
SOP
8. Presentase ASN yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan
90%
9. Persentase ASN yang mengikuti Diklat
Teknis
90%
10.Prosentase ASN dengan Nilai Prestasi
kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur
perilaku kerja yg bernilai cukup
95%
11.Jumlah Dokumen Pembentukan JFT
Analis Standardisasi
1 Dokumen
12.Persentase Penetapan Kenaikan
Pangkat
100%
13.Persentase pegawai yg mendapatkan
Kenaikan Gaji Berkala
100%
14.Persentase penyelesaian Usulan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional Tertentu (JFTl)
100%
4. Terselenggaranya
program penataan
Organisasi dan Tata
Laksana sesuai
Roadmap Reformasi
Birokrasi
15.Persentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
100%
16.Persentase kegiatan penataan
organisasi (restrukturisasi organisasi)
90%
5. Tersedianya peraturan
perundangan-undangan
dibidang SPK
17.Persentase peraturan perundang-
undangan di bidang SPK yang
ditetapkan
83%
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 12
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
18.Jumlah produk hukum yang telah
ditetapkan oleh Kepala BSN
500
Keputusan
19.Jumlah kajian peraturan perundang –
undangan yang diselesaikan
3 Kajian
6. Terselenggaranya
layanan Pengembangan
Hukum, Penyuluhan
Hukum dan Bantuan
Hukum
20.Persentase pemberian bantuan hukum 65%
21.Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK 7 Kali
22.Persentase Peraturan Perundangan
yang diunggah
78%
7. Terinformasikannya
Kebijakan, Program,
Kegiatan dan Hasil –
Hasil BSN Kepada
Masyarakat
23.Jumlah pemberitaan SNI dan BSN 1.200 berita
24.Jumlah Pameran standardisasi yang
diikuti BSN
7 Kali
25.Jumlah Koordinasi Kelembagaan baik
internal maupun dengan K/ L,
Pemerintah daerah, serta stakeholder
lainnya
25 Kali
26.Jumlah Publikasi Kelembagaan 3 Laporan
27.Persentase pertanyaan Publik tentang
BSN yang direspon ULIP
100%
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES
8. Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan
organisasi HOH yang
profesional
28.Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)
HOH) yang meningkat kompetensinya
100%
29.Realisasi anggaran HOH ≥ 95%
30.Persentase pencapaian kinerja HOH 90 %
31.Persentase tindak lanjut atas hasil
pengawasan eksternal
100%
32.Persentase tindak lanjut atas hasil
pengawasan internal
100%
33.Persentase implementasi RB BSN sesuai
dengan tugas dan fungsi Biro HOH
75%
34.Penerapan Sistem Manajemen Mutu 100%
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Hukum, Organisasi,
dan Humas pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran
dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur
keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Biro Hukum,
Organisasi, dan Humas telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 13
tingkat Bagian Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2017 sebagaimana terlihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
1. Terwujudnya good
governance dan clean
goverment
1. Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
80 skor
2. Indeks kepuasan pegawai BSN
terhadap layanan Bagian OK
(skala linkert 1-4)
3,7 Nilai
3. Terlaksananya
Manajemen ASN BSN
untuk mewujudkan
SDM
yang Profesional
3. Jumlah dokumen formasi
kebutuhan pegawai
1 Dokumen
4. Jumlah pengadaan CPNS BSN 20 CPNS
5. Persentase jabatan kosong yang
terisi
100%
6. Jumlah pegawai yang diases
kompetensinya
398 pegawai
7. Jumlah ASN yang melaksanakan
Diklatpim
22 pegawai
8. Jumlah ASN yang diikutsertakan
Diklat (non diklatpim)
376 pegawai
9. Jumlah Pedoman/SOP terkait
pengelolaan kepegawaian
8 Pedoman/
SOP
10. Persentase ASN dg Nilai Prestasi
kerja lebih dari cukup tanpa ada
unsur perilaku kerja yg bernilai
cukup
95%
11. Jumlah draft peraturan Menpan RB
ttg JFT AS dan Angka Kreditnya
1 Dokumen
12. Persentase Penetapan Kenaikan
Pangkat
100%
13. Persentase pegawai yg
mendptkan
Kenaikan Gaji Berkala
100%
14. Persentase penyelesaian Usulan
Penilaian Angka Kredit (PAK)
Jabatan Fungsional Tertentu (JFTl)
100 %
4. Terselenggaranya
program penataan
Organisasi dan Tata
Laksana sesuai
Roadmap Reformasi
Birokrasi
15. Persentase penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi hasil evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
100%
16. Persentase kegiatan penataan
organisasi (restrukturisasi organisasi)
90%
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 14
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
8. Meningkatnya
kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber
daya
manusia, tata kelola
dan
organisasi HOH yang
profesional
17. Persentase Aparatur Sipil Negara
(ASN) Bagian Organisasi dan
Kepegawaian yang meningkat
kompetensinya
100%
18. Realisasi anggaran Bagian
Organisasi dan Kepegawaian
≥ 95%
19. Persentase pencapaian kinerja
Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
90%
20. Persentase tindaklanjut atas hasil
pengawasan eksternal
100%
21. Persentase tindaklanjut atas hasil
pengawasan internal
100%
22. Persentase implementasi RB BSN
sesuai dengan tugas dan fungsi
Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
100%
23. Penerapan sistem manajemen
mutu Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
100%
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bagian
Organisasi dan Kepegawaian melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu)
program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output
yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
(Program 01) melalui :
1. Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi, dan Humas BSN
(3549), yang akan menghasilkan output:
a. Output: Layanan Manajemen SDM (3549.954) Dalam rangka
menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai
berikut.
1. Melaksanakan perencanaan SDM.
2. Melaksanakan rekruitmen dan pengangkatan pegawai.
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
4. Melaksanakan pembinaan kepegawaian.
5. Melaksanakan pemantauan dan penilaian kinerja SDM.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 15
b. Output: Layanan Reformasi Birokrasi (3549.961). Dalam rangka
menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai
berikut.
1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi.
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 16
A
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
Biro Hukum, Organisasi, dan Humas berkewajiban untuk melaporkan
akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut
menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu)
tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk
mendukung pencapaian kinerjanya, Bagian Organisasi dan Kepegawaian telah
melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok
dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan
dalam Laporan Kinerja Bagian Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2017.
III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk
mewujudkan visi dan misi Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, maka telah
ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai
melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana
telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target
yang terkait Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang direncanakan dalam
Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 17
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Bagian Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017 Realisasi Capaian
1. Terwujudnya good
governance dan clean
goverment
1. Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
80 skor 82,54
71,79
103,17%
89,74%
2. Indeks kepuasan pegawai BSN
terhadap layanan Bagian OK
(skala linkert 1-4)
3,7 Nilai 3,37
Nilai
91,08%
2. Terlaksananya
Manajemen ASN BSN
untuk mewujudkan
SDM yang profesional
3. Jumlah dokumen formasi
kebutuhan pegawai
1 Dok 1 Dok 100%
4. Jumlah pengadaan CPNS BSN 20 CPNS - 0
5. Persentase jabatan kosong yang
terisi
100% 100% 100%
6. Jumlah pegawai yang diases
kompetensinya
398
pegawai
- 0
7. Jumlah ASN yang melaksanakan
Diklatpim
22
pegawai
7
pegawai
31.82%
8. Jumlah ASN yang diikutsertakan
Diklat (non diklatpim)
376
pegawai
392
pegawai
104,26%
9. Jumlah Pedoman/SOP terkait
pengelolaan kepegawaian
8 Pedoman
/SOP
7 Pedoman
/SOP
87,50%
10. Persentase ASN dg Nilai Prestasi
kerja lebih dari cukup tanpa ada
unsur perilaku kerja yg bernilai
cukup
95% 97% 102,10%
11. Jumlah draft peraturan Menpan
RB ttg JFT AS dan Angka
Kreditnya
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
12. Persentase Penetapan Kenaikan
Pangkat
100% 100% 100%
13. Persentase pegawai yg
mendptkan Kenaikan Gaji
Berkala
100% 100% 100%
14. Persentase penyelesaian Usulan
Penilaian Angka Kredit (PAK)
Jabatan Fungsional Tertentu (JFTl)
100 % 100 % 100%
3. Terselenggaranya
program penataan
Organisasi dan Tata
Laksana sesuai
Roadmap Reformasi
Birokrasi
15. Persentase penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi hasil evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
100% 100% 100%
16. Persentase kegiatan penataan
organisasi (restrukturisasi
organisasi)
90% 75% 83,33%
4. Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran, sumber
17. Persentase Aparatur Sipil Negara
(ASN) Bagian Organisasi dan
Kepegawaian yang meningkat
kompetensinya
100% 100% 100%
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 18
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017 Realisasi Capaian
daya manusia, tata
kelola dan organisasi
HOH yang profesional
18. Realisasi anggaran Bagian
Organisasi dan Kepegawaian
≥ 95% 97,96% 103,12%
19. Persentase pencapaian kinerja
Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
90% 90% 100%
20. Persentase tindaklanjut atas hasil
pengawasan eksternal
100% 100% 100%
21. Persentase tindaklanjut atas hasil
pengawasan internal
100% 100% 100%
22. Persentase implementasi RB BSN
sesuai dengan tugas dan fungsi
Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
100% 100% 100%
23. Penerapan sistem manajemen
mutu Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
100% 100% 100%
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bagian
Organisasi dan Kepegawaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja.
Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.
SASARAN
1 Terwujudnya good governance dan clean goverment
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran I
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
Penurunan (dari
realisasi tahun
sebelumnya) Target Realiasi
Capaian
%
1. Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
80 skor 82,54
71,79
103%
89,74
68,29
Peningkatan
2. Indeks kepuasan pegawai BSN
terhadap layanan Bagian OK
(skala linkert 1-4)
3,7 Nilai 3,37 91,08% 3,03 Peningkatan
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran kesatu yaitu
terwujudnya good governance dan clean goverment terdiri dari 2 (dua) indikator
kinerja yaitu tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan indeks kepuasan pegawai
BSN terhadap layanan Bagian OK (skala linkert 1-4). Capaian kinerja untuk indikator
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 19
kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 90%. Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 1.
1.Indikator Kinerja: Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 ditargetkan mendapat
nilai 80 dari Kemenpan RB. Tapi sampai dengan laporan ini dibuat nilai
pelaksanaan RB tahun 2017 dari Kemenpan RB belum dikeluarkan.
Apabila tingkat pelaksanaan RB dinilai dengan penilaian mandiri oleh Auditor yang
dikoordinatori Inspektorat BSN maka tingkat pelaksanaan RB 2017 sudah
melampaui target (103%), tetapi apabila tingkat pelaksanaan RB tersebut
dibandingkan dengan nilai pelaksanaan RB oleh Kemenpan RB pada tahun yang
lalu maka nilainya tidak mencapai target (89,74%).
Dibandingkan dengan capaian tahun 2016, maka tingkat pelaksanaan RB pada
tahun 2017 baik menggunakan PMRB ataupun menggunakan nilai pelaksanaan RB
tahun yang lalu, maka terdapat peningkatan.
Tabel III.3
Tingkat Pelaksanaan RB BSN Tahun 2017
No Komponen Penilaian Nilai
Maksimal
2014 2015 2016
A Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 5 70.78% 73.18% 73.00%
2 Penataan Peraturan Perundangan 5 54.25% 54.25% 54.20%
3
Penataan dan Penguatan
Organisasi 6 64.06% 66.83% 64.00%
4 Penataan Tatalaksana 5 69.35% 75.20% 82.60%
5 Penataan Sistem Manaj SDM 15 49.44% 70.49% 88.33%
6 Penguatan Akuntabilitas 6 44.20% 64.91% 56.67%
7 Penguatan Pengawasan 12 42.55% 60.23% 44.92%
8 Peningkatan Pelayanan Publik 6 57.38% 58.76% 79.67%
Sub Total Komponen Pengungkit 60 53.63% 65.60% 68.55%
B Hasil
1 Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja
Organisasi
20 63.44% 67.11% 65.20%
2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas
KKN
10 30.00% 87.03% 90.00%
3 Kualitas Pelayanan Publik 10 63.50% 67.98% 77.30%
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 20
No Komponen Penilaian Nilai
Maksimal
2014 2015 2016
Sub Total Komponen Hasil 40 55.10% 72.31% 76.65%
Indeks Reformasi Birokrasi 100 54.22% 68.29% 71.79%
CC B BB
Tabel III.4
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2014, 2015, dan 2016
2. Indikator Kinerja: Indeks kepuasan pegawai BSN terhadap layanan Bagian OK
(skala linkert 1-4)
Indeks kepuasan pegawai BSN terhadap layanan Bagian OK sebesar 3,37, tidak
mencapai target di nilai 3,7. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya
(2016) terdapat peningkatan nilai sebesar 0,34.
Dari hasil kuisioner dapat dianalisa penyebab tidak tercapainya target pada tahun
2017 adalah karena partisipan yang mengisi survey belum tentu pegawai yang
mendapat layanan, sehingga jawabannya adalah “tidak tahu”.
Partisipan survey berdasarkan jabatan dan masa kerja sebagaima table berikut.
54.22%
68.29%71.79%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
2014 2015 2016
Indeks Reformasi Birokrasi
2014
2015
2016
B BB
CC
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 21
Tabel III.5
Partisipan Survey BSN Tahun 2017 berdasarkan Jabatan BSN Tahun 2017
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 22
SASARAN
2
Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM
yang profesional
Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran II
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
3. Jumlah dokumen formasi
kebutuhan pegawai
1
Dokumen
1
Dokumen
100% Tidak ada
4. Jumlah pengadaan CPNS BSN 20 CPNS - 0 Tidak ada
5. Persentase jabatan kosong
yang terisi
100% 100% 100% Tidak ada
6. Jumlah pegawai yang diases
kompetensinya
398
pegawai
- 0 Tidak ada
7. Jumlah ASN yang
melaksanakan Diklatpim
22
pegawai
7
pegawai
31.82% Berbeda
cara
mengukur
8. Jumlah ASN yang
diikutsertakan Diklat (non
diklatpim)
376
pegawai
392
pegawai
104,26% Berbeda
cara
mengukur
9. Jumlah Pedoman/SOP terkait
pengelolaan kepegawaian
8 Pedoman/
SOP
7 Pedoman/
SOP
87,50% 2
10.Persentase ASN dg Nilai
Prestasi kerja lebih dari cukup
tanpa ada unsur perilaku kerja
yg bernilai cukup
95% 97% 102,10% 97%
11.Jumlah draft peraturan
Menpan RB ttg JFT AS dan
Angka Kreditnya
1 Dokumen
1 Dokumen
50%
1
12.Persentase Penetapan
Kenaikan Pangkat
100% 100% 100% 100%
13.Persentase pegawai yg
mendptkan Kenaikan Gaji
Berkala
100% 100% 100% 100%
14.Persentase penyelesaian
Usulan Penilaian Angka Kredit
(PAK) Jabatan Fungsional
Tertentu (JFT)
100 % 70 % 70% 100%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran kedua yaitu
terlaksananya manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang profesional terdiri
dari 12 (dua belas) indikator kinerja.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 23
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%
untuk jumlah dokumen formasi kebutuhan pegawai, persentase jabatan kosong
yang terisi, jumlah draft peraturan Menpan RB tentang JFT Analis Standardisasi dan
Angka Kreditnya, persentase penetapan kenaikan pangkat, persentase pegawai
yang mendapatkan kenaikan gaji berkala, dan persentase penyelesaian usulan
penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional tertentu (JFT).
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar diatas
100% untuk jumlah ASN yang diikutsertakan diklat (non diklatpim) dan persentase
ASN dengan nilai prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja
yang bernilai cukup.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar dibawah
100% untuk jumlah ASN yang melaksanakan Diklatpim dan jumlah pedoman/SOP
terkait pengelolan kepegawaian.
Untuk indikator kinerja pengadaan CPNS tidak dicapai karena tidak dilakukan
pengusulan CPNS pada tahun 2017. Karena adanya pemotongan angaran, maka
pada tahun 2017 tidak dilaksanakan asesmen kompetensi teknis pegawai. Namun
pada tahun 2017 telah dilaksanakan penyusunan pedoman untuk melakukan
asesmen dan worshop asesmen kompetensi.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.
3. Indikator Kinerja: Jumlah dokumen formasi kebutuhan pegawai
Dokumen formasi kebutuhan pegawai telah dibuat berdasarkan data analisa
jabatan dan analisa beban kerja yang telah dilakukan. Hasil analisa jabatan dan
analisa beban kerja tersebut menjadi dasar penghitungan formasi kebutuhan
pegawai BSN yang akan diusulkan pada Januari 2018.
4. Indikator Kinerja: Jumlah pengadaan CPNS BSN
Pada tahun 2017 tidak dilakukan pengadaan CPNS BSN, sehingga tidak tercapai
pengadaan 20 CPNS BSN. Pengadaan CPNS akan dilakukan pada tahun 2018.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 24
5. Indikator Kinerja: Persentase Jabatan Kosong yang terisi
Dalam rangka pengisian jabatan, pada tahun 2017 telah dilakukan:
a. Rotasi JPT Pratama Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar (Dr. Zakiyah)
dirotasi ke Pusat Perumusan Standar dan Kepala Inspektorat (Ir. Nasrudin)
dirotasi menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standar. Rotasi
dilakukan oleh Panitia Seleksi yang diketuai oleh Deputi bidang Penerapan
Standard an Akreditasi. Pejabat yang dirotasi dilantik pada tanggal 10 Februari
2017.
b. Seleksi Terbuka JPT Pratama untuk Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar,
Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Kepala Pusat Informasi dan
Dokumentasi, dan Kepala Inspektorat.
Seleksi terbuka dilakukan oleh Panitia Seleksi yang diketuai Sekretaris Utama
BSN.
c. Seleksi Terbuka JPT Madya Deputi bidang Informasi dan Pemasyarakatan
Standardisasi.
Seleksi terbuka dilakukan oleh Panitia Seleksi yang diketuai Sekretaris Utama
BSN.
d. Penilaian Kinerja untuk melakukan rotasi Administrator dan Pengawas.
6. Indikator Kinerja: Jumlah pegawai yang diases kompetensinya
Kegiatan asesmen kompetensi teknis tidak dilakukan karena adanya pemotongan
anggaran. Namun, pada tahun 2017 telah dilakukan penyusunan pedoman
asesmen kompetensi dan workshop cara melakukan asesmen kompetensi.
7. Indikator Kinerja: Jumlah ASN yang melaksanakan Diklatpim
Data pejabata yang harus melaksanakan diklatpim sebanyak 22 orang. Dalam
pelaksanaannya hanya dapat melaksanakan Diklatpim untuk 7 orang. Hal ini
disebabkan karena:
- Beberapa pejabat mendapatkan penugasan yang tidak dapat dialihkan;
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 25
- Adanya kesulitan mencari tempat Diklatpim dengan sistem pembayaran PNBP
dan bersedia dilakukan pembayaran setelah atau dalam proses pelaksanaan
diklat. Beberapa penyelenggara meminta pembayaran dilakukan di muka. Atau
sebelum pelaksanaan diklat.
-
8. Indikator Kinerja: Jumlah ASN yang diikutsertakan Diklat (Non diklatpim)
Bagian Organisasi dan Kepegawaian telah membentuk Tim Pengembangan SDM
yang akan membantu untuk memberikan data pengembangan kompetensi yang
telah dilakukan disetiap unit kerja. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui
bahwa setiap unit kerja telah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi.
Sehingga target dapat tercapai 100% pegawai mendapatkan diklat (non
diklatpim).
9. Indikator Kinerja: Jumlah pedoman/SOP terkait pengelolaan kepegawaian
Pada tahun 2017 ada 8 (delapan) Pedoman/SOP yang ditargetkan untuk dibuat
dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan kepegawaian. Namun, yang
dapat dicapai hanya 7 (tujuh) pedoman/SOP sebagai berikut.
a. Perka BSN tentang Pendelegasian Wewenang
b. SE Pindah Instansi
c. SE PPNPN
d. Pedoman Tugas Belajar (draft)
e. SOP Ujian Dinas (Draft)
f. Pedoman Asesmen Kompetensi (Draft)
g. Pedoman Pola Karir (Draft)
10.Indikator Kinerja: Persentase ASN dengan Nilai Prestasi Kerja lebih dari cukup
tanpa ada unsur perilaku kerja yang bernilai cukup
Dari total pegawai BSN (392 PNS) yang nilai prestasi kerjanyanya ada unsur perilaku
yang dinilai cukup, terdapat …. PNS. Jadi total capaian adalah …%.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 26
11.Indikator Kinerja: Jumlah draft Peraturan Menpan RB tentang JFT Analis
Standardisasi dan Angka Kreditnya
Penyusunan draft Peraturan Menpan RB tentang JFT Analis Standardisasi dan Angka
Kreditnya sudah pada tahapan penyusunan butir kegiatan dan akan dilakukan uji
beban.
12. Indikator Kinerja: Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat
Kenaikan pangkat dilakuakn 2 periode dalam satu tahun yaitu pada bulan April
dan bulan Oktober.
Penetapan kenaikan pangkat pada bulan April sebanyak 33 PNS dan Oktober
sebanyak 44 PNS. Semuanya dapat diselesaikan 100%.
13. Indikator Kinerja: Persentase Pegawai yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala
Pengajuan kenaikan gaji berkala pada tahun 2017 sebanyak 213 PNS dan
semuanya dapat terselesaikan. Jadi, dapat tercapai 100%.
14. Indikator Kinerja: Persentase penyesuaian Usulan Penilaian Angka Kredit (PAK)
Jabatan fungsional Tertentu (JFT)
Untuk pengusulan angka kredit dapat dilihat pada table berikut.
Tabel III.7
Pengusulan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu di BSN
No Instansi Pembina Jabatan Fungsional Jumlah Usulan DUPAK
1 Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia
Peneliti 10 DUPAK yang diajukan,
2 DUPAK TMS
2 Badan Pusat Statistik Pranata Komputer Pengangkatan Pranata
Komputer: Reguler melalui
DUPAK 7 pegawai, melalui
inpassing 6 pegawai
3 Kemenkoinfo Pranata Humas Pengangkatan melalui
inpassing sebanyak 2
pegawai (selesai)
4 Bappenas Perencana 1 DUPAK untuk
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 27
peningkatan pangkat
5 Badan Kepegawaian Negara Analis Kepegawaian 1 DUPAK maintenance
(selesai)
6 Badan Pemeriksaan
Keuangan dan
Pembangunan
Auditor 3 DUPAK untuk
maintanance AK dan 1
DUPAK pengangkatan
auditor pertama dan 2
DUPAK auditor terampil
(selesai)
7 Perpustakaan Nasional Pustakawan -
Jadi, total pengajuan PAK sebanyak 32 PAK dan yang selesai sebanyak 24 PAK.
Jadi capaian penetapan angka kredit sebesar 24/32x 100% = 75%
SASARAN
3
Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana
sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi
Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran III
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
15. Persentase penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
100% 100% 100% 100%
16. Persentase kegiatan penataan
organisasi (restrukturisasi
organisasi)
90% 75% 83,33% 100%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-3 terdiri dari 2 (dua)
indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil
evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan persentase kegiatan penataan
organisasi (restrukturisasi organisasi). Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut
rata-rata capaian sebesar 100%.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 28
15. Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB diselesaikan 100%. Pada
tahun 2016 juga berhasil diselesaikan 100%.
16. Indikator Kinerja: Persentase kegiatan penataan organisasi (restrukturisasi
organisasi)
Kegiatan penataan organisasi (restrukturisasi) target tahun 2017 adalah penetapan
Perpres. Target tersebut tidak tercapai pada tahun 2017 tetapi proses untuk
penetapan tersebut sudah selesai, sehingga kami menilai 75%.
SASARAN
4
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional
Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran IV
Indikator Kinerja
Capaian 2017 Realisasi
2016
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
17. Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) Bagian
Organisasi dan Kepegawaian
yang meningkat
kompetensinya
100% 100% 100% 100%
18. Realisasi anggaran Bagian
Organisasi dan Kepegawaian
≥ 95% 97,96% 103,12% 104,28%
19. Persentase pencapaian
kinerja Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
90% 90% 100% -
20. Persentase tindaklanjut atas
hasil pengawasan eksternal
100% 100% 100% -
21. Persentase tindaklanjut atas
hasil pengawasan internal
100% 100% 100% -
22. Persentase implementasi RB
BSN sesuai dengan tugas dan
fungsi Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
100% 100% 100% 100%
23. Penerapan sistem manajemen
mutu Bagian Organisasi dan
Kepegawaian
100% 100% 100% 100%
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 29
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-4 terdiri dari 7
(tujuh) indikator kinerja.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%
dan untuk capaian realisasi anggaran Bagian Organisasi dan Kepegawaian
mencapai 104,28%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.
17. Indikator Kinerja: Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Organisasi dan
epegawaian yang meningkat kompetensinya.
Pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi untuk ASN di
Bagian Organisasi dan Kepegawaian berupa:
a. Appreciative Coaching
b. Workshop Pra Purnabhakti
c. Building Motivation Training
d. Workshop Change Management for Human Capital Development
e. Training Internal Audit
f. Training Pemahaman SNI ISO 9001:2015
g. Training SNI ISO 37001
h. Training SNI ISO 27000
i. Training SNI ISO 31000
18. Indikator Kinerja: Realisasi anggaran Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Realisasi anggaran Bagian Organisasi dan Kepegawaian dapat melampaui target
yaitu 97,96%. Namun perlu diperbaiki kualitas dari pencapaian realisasi tersebut.
19. Indikator Kinerja: Persentase pencapaian kinerja Bagian Organisasi dan
Kepegawaian.
Persentase capaian kinerja bagian Organisasi dan Kepegawaian sudah mencapai
target yang ditetapkan yaitu 90%. Namun demikian capaian kinerja ini masih harus
terus diperbaiki.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 30
20. Indikator Kinerja: Persentase tindaklanjut atas hasil pengawasan eksternal
Untuk hasil pengawasan eksternal di Bagian Organisasi dan Kepegawaian tidak
ada hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa 100% target tercapai.
21. Indikator Kinerja: Persentase tindaklanjut atas hasil pengawasan internal.
Untuk hasil pengawasan internal, 100% target tercapai.
22. Indikator Kinerja: Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi
Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagai sekretariat pelaksanaan RB di BSN
selain sebagai penggerak pelaksanaan RB di BSN juga mempunyai tugas dan
fungsi yang sangat berkaitan dengan program RB Nasional, yaitu penataan dan
penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM,
dan manajemen perubahan.
Semua implementasi RB yang menjadi tugas dan fungsi Bagian Organisasi dan
Kepegawaian telah dilaksanakan dan target tercapai 100%.
23. Indikator Kinerja: Penerapan sistem manajemen mutu Bagian Organisasi dan
Kepegawaian.
Bagian Organisasi dan Kepegawaian juga sebagai sekretariat penerapan sistem
manajemen mutu SNI ISO 9001. Untuk penerapan system manajemen mutu di
Bagian Organisasi dan Kepegawaian dapat dilaksanakan sesuai target yaitu 100%.
III.2 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember
2016, pagu anggaran Biro Hukum, Organisasi, dan Humas adalah sebesar Rp
15.229.800.000,- dan realisasi anggaran Biro Biro Hukum, Organisasi, dan Humas TA
2017 adalah sebesar Rp 11.477.577.351,- sebesar 94,95%.
Pagu anggaran pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian adalah sebesar Rp
6.860.077.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6,720,291,054,- atau 97,96%.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 31
Pagu dan realisasi anggaran Bagian Organisasi dan Kepegawaian TA 2017
per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III.10
Pagu dan Realisasi Anggaran
Bagian Organisasi dan Kepegawaian TA 2017
Dalam rupiah
Kode Output/Komponen 2016
% Pagu Realisasi
3549.954 Layanan Manajemen SDM 4,206,596,000 4,105,633,480 97,60
3549.961 Layanan Reformasi Birokrasi 2,653,481,000 2,614,657,574 98,54
Jumlah 6,860,077,000 6,720,291,054 97.96
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 32
L
BAB IV PENUTUP
aporan Kinerja Bagian Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2017
menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Kepala
Bagian Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2017 dalam mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Hukum, Organisasi dan
Humas.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Organisasi dan
Kepegawaian Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai
perjanjian kinerja dan indikator kinerja Kepala Bagian Organisasi dan
Kepegawaian.
Untuk tahun 2018, perlu kiranya dilakukan reviu terhadap sasaran dan indikator
kinerja pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum, Organisasi, dan
Humas.
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 33
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ………… (nama jabatan Ess III/II/I sesuai LKj)
LAKIP 2017 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH 34
top related