kualitas lingkungan pencemaran cadangan sda menipis ... · teknologi prokasih langit biru program...
Post on 06-Jun-2019
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Pencemaran (udara, tanah, air, laut)
Cadangan SDA menipisBencana alam (kekeringan, banjir,
dll)Ketidakseimbangan iklim
Penurunan Kualitas Lingkungan
Perlu Sinergisme antara Pembangunan
dan Lingkungan Hidup
Pembangunan Berkelanjutan
(WSSD)
Dampak Negatif Pembangunan
Pembangunan Berkelanjutan“Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”
KonferensiStockholm
1972
KonferensiRio de Janeiro
1992
Rio +10/KonferensiJohannessburg
2002
Menanggapi masalah kerusakan lingkungan
Perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan sosial serta Pembangunan berkelanjutan (Agenda 21)
Visi pembangunan berkelanjutan, kesepakatan global dan kemitraan antara seluruh masyarakat di dunia
Lingkungan Hidup
Ekonomi
Sosial
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Setiap rencana usahadan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pencemaran Air, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Acuan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Izin Lingkungan (tugas downlod oleh mhs)
Juklak dan Juknis (Kepmen LH dan Kepdal)
pre-emptive preventive proactive
Pengambilan keputusan & perencanaan
Pelaksanaan Tingkat produksi
Tata Ruang
AMDAL, UKL/UPL
ISO 14000Audit Lingkungan
Studi Kelayakan
Pengawasan Baku Mutu
Insentif & Disinsentif (Instrumen ekonomi)
Program PROPER
Perizinan PLB3
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA TATA RUANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Penyusunan Baku Mutu
Perkiraan Dampak
(AMDAL , UKL/UPL
PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG
Baku Mutu, RKL/RPL
Pemantauan
Penegakan Hukum
AMDAL
Audit
ISO 14000
Ekolabel
CleanerProd
PeraturanPerundang-an
KebijakanLingkungan
Good Enviromental Governance
Market based Instrument
KepedulianKonsumen
Teknologi Prokasih LangitBiru
Program DAS Kritis
Pantai &LautLestari
KeanekaragamanHayati
Adipura
Project level
Ecosystem Level
National/Kabupaten
level
UKL &UPL
Global level
PROPER
Sumber : Adiwibowo, 2000
Pengendalian Pencemaran Air
Pengendalian Pencemaran Udara
Pengelolaan Limbah B3
PP 82/2001KepmenLH 51/1995KemMenKes 416/1990
PP 41/1999 Pengendalian Pencemaran UdaraKepmen 13/1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Kepmen 141/2003 Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Tipe Baru dan Kendaraan Current Production
PP 18 jo. 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pengendalian Kebisingan KepMen LH 48/1996 Baku tingkat kebisingan
Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 2012
Kebijakan Amdal
AMDAL (PP 27 Tahun 2012)
RKL
RPL
AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL
Dinamis
Tinggi
PRIO-
RITAS
Rendah
Sumber: UNEP, 2002
AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan
AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek
Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan
3
4
5
2
Lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah (RTRW)1
AMDAL
Fungsi AMDAL
Manfaat AMDAL
Memberi masukan dalam pengambilan keputusanMemberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/LHMemberikan informasi & data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah
Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek
Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan
Menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam
Kemudahan dalam memperoleh kredit bank
PROSES KAJIAN AMDAL
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Penentuan Tujuan
Penetapan Sasaran
Pengembangan Alternatif
Penapisan Alternatif
Alternatif Tanpa Kegiatan
Pelaksanaan Kajian
Penilaian dan Pemilihan Alternatif Yang Paling Disukai
Dokumen Final Kajian
Dokumentasi Pengambilan Keputusan
Sumber: Dimodifikasi dari Marriott, 1997
STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS
AMDAL MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAANBERURUTAN
STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
MODIFIKASI PROYEK DGN UPAYA PENGELOLAANSEIRING
TERINTEGRASI
STUDI KELAYAKAN EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
PROYEK YANG RAMAH LINGKUNGAN
Sumber: Reliantoro, 2005
REKOMENDASI AMDAL DAPAT MENGUBAH RENCANA LOKASI,
DESAIN TEKNIS, DAN PERSYARATAN
LAINNYA
DESAIN TEKNIS :
Tailing Tambang Emas Di Halmahera Utara Maluku
Utara
RENCANA LOKASI :
1. Penambangan Bauksit di Pulau Mamut Kepulauan Riau
2. Penambangan pasir besi , awal Jetty di Ujung Genteng selanjutnya pindah dekat lokasi penambangan dan pabrik iron pig
PERSYARATAN LAIN :
1. KOPIK Kebasen Tegal, Jawa Tengah
2. Penambangan Pasir Besi Sukabumi Selatan Ja Bar
1. Penambangan tidak disetujui krn terlalu dekat dg DPL - CoreMap (daerah perlindungan Laut) hanya 1 km
2. Tdk disetujui Gubernur krn Bandara “Kijang” yg ada belum optimal
1. pipa dg casing, inlet/outlet hrs diperhitungkan spy tidak jebol
2. kapasitas harus diperhitungkan spy tdk flow up
1. Krn mengelola Limbah B3 mesti jauh dr pemukiman penduduk
2. 100m dari batas pasang tertinggi
ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS(Upaya Perlindungan Lingkungan)
PERENCANAAN TATA RUANG
PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM
AMDAL
Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources Management in a Time of Transition
PERIJINAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM
PELAPORAN THD PENAATAN STANDAR NATIONAL MINIMUM
TENTUKAN TUJUAN PROYEK
TENTUKAN TUJUAN PEMBANGUNAN SEKTORAL / REGIONAL
RENCANA PROYEK
IDENTIFIKASI STRATEGI PEMBANGUNAN
IDENTIFIKASI ALTERNATIF TEKNOLOGI
TENTUKAN “SUMBER DAYA” YG DIPERLUKAN
SARING ALTERNATIF TEKNOLOGI
IDENTIFIKASI ALTERNATIF LOKASI
SARING ALTERNATIF LOKASI
EVALUASI ALTERNATIF YG TERPILIH
ALTERNATIF OPERASIONAL & PENGELOLAAN
ALTERNATIF IMPLEMENTASI
ALTERNATIF KONFIGURASI DESIGN
BANDINGKAN ALTERNATIF
LANJUTKAN DENGAN ALTERNATIF YANG DITENTUKAN
Sumber : World Bank-EIA Source Book
Ada dalam KEP-MENLH No.5 TH 2012
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yg wajib dilengkapi dg AMDAL
RENCANA KEGIATAN
MENYUSUN AMDAL
Ya
UKL-UPL (sesuai Kep-MENLH No. 16/2012KEPMEN LH 16/2012Pedoman penyusunan dok lingk hidup–UKL/UPL
Tidak
DOKUMEN/FORMULIR UKL-UPL
Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL
Pembagian Per Sektor Kegiatan
Jenis Kegiatan
Skala Besaran
Alasan
Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan skala besaran lebih ketat
Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat mengusulkan jenis kegiatan baru
Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn hutan lindung
Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali
Perubahan Bentang alam
Eksploitasi SDA
Perubahan tata guna lahan
Reklamasi Pantai perubahan dari laut menjadi daratan
Kawasan konservasi Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan
Konversi lahan pertanian Industri atau perumahan
PROSEDUR AMDAL
Rencana Kegiatan dari pemrakarsa
Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001)
AMDAL dipersyaratkan
Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat
Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL)
Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL
Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL
Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak)
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
AMDAL tidak diperlukan
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL)
Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab
Komisi AMDAL Pusat terdiri dari: Pakar, Sektor Terkait, Pemda Setempat, Masyarakat, LSM
Surat Kesepakatan KA
ANDAL MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat
SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
PELAKU AMDAL
PEMRAKARSA + KONSULTAN PENYUSUN
INSTANSI YANG BERTANGGUNG
JAWAB
KOMISI PENILAI AMDAL:KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT
KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSIKOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA
Catatan: Masyarakat terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL
PEMERINTAH
1. Berdampak negatif pada masy luas/Hankam
2. Lokasi melebihi 1 Propinsi
3. Lokasi di wilayah sengketa
4. Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil
5. Lokasi di lintas batas negara
Berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/Kota
PROPINSI
KAB/KOT
Semua Kegiatan di luar kewenangan Propinsi & Kabupaten
KOMISI PENILAI AMDAL
TIM TEKNIS
Ketua - Sekretaris - Anggota
SEKRETARIAT KOMISI
KLH/Instansi Pengelola LH Daerah
Sektor terkait
Pakar
KLH/Instansi Pengelola LH Daerah
ANGGOTA (lainnya)
Masyarakat terkena dampak/ tokoh masyarakat
LSM/ORLING
AMDALKEP-MENLH No.
5 TH 2012
RENCANA KEGIATAN
MENYUSUN AMDAL
Ya
UKL-UPLDAFTAR
WAJIB UKL UPL
Tidak
DOKUMEN / FORMULIR
IMPLEMENTASI LANGSUNG
Ya
Tidak
Hak
Warga
Masyarakat
Memperoleh informasi
Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL
(masyarakat yang terkena dampak)
Memberi saran, pendapat, dan tanggapan
HAK WARGA MASYARAKAT
Kepmen LH 17/2012 : keterlibatan Masyarakat dlm proses AMDAL)
MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKATDALAM AMDAL (KEPKA 08/2000)
MULAI
PENGUMUMAN PENAPISAN
PELINGKUPANKONSULTASI MASYARAKAT
SELESAI
PENYUSUNAN
ANDAL, RKL dan RPL
PARTISIPASI MASYARAKAT
(melalui Wakil-nya)
KESEPAKATAN
KA-ANDAL
KEPUTUSAN KELAYAKAN
atas ANDAL, RKL
dan RPLKepmen LH 17/2012 : keterlibatan Masyarakat dlm proses AMDAL)
Dampak penting hipotetik
Batas Studi
KomponenRencana Kegiatan (yang menimbulkan
dampak)
Komponen Lingkungan Hidup
(yang terkena dampak)
Kegiatan Lain disekitarnya
Saran Tanggapan Pendapat
(hasil sosialisasi)
KONSULTAN AMDAL
PEMRAKARSA
KOMISI PENILAI AMDAL
Draft KA ANDAL
KESEPAKATAN KA ANDAL
Isu Pokok
Metode Studi
Tenaga Ahli Yg diperlukan
Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL
Surat Kesepakatan KA ANDAL
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Penyusunan ANDAL, RKL, RPL oleh pemrakarsa
Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL : Ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan.
Kata PengantarDaftar IsiDaftar TabelDaftar GambarDaftar IstilahDaftar SingkatanBab I. PendahuluanBab II. Rencana Kegiatan kalau Adendum Andal Uraian KegiatanBab III. Rona Awal kalau Adendum Andal Rona Lingkungan HidupBab IV. Ruang Lingkup StudiBab V. Prakiraan dan Evaluasi Dampak PentingBab VI. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (RKL-RPL)Daftar PustakaDafatar Lampiran
1. Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2. Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran dampak penting – PP 27 Tahun 2012 pasal 5
3. Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu / Multisektor
4. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam AMDAL
5. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL
6. Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu
7. Kep Men LH No 5 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
8. Proses pelingkupan dan metodologi
9. Pengumpulan data dan analisis sebagai Rona Lingkungan Awal
10. Rencana kegiatan harus lebih detail dari data yang ada pada KA
11. Prakiraan dampak dikaji lebih rinci
Rumusan matematika besaran dampak & prakiraan kuantitatif
Aspek Sosial kualitatif
Aspek ekonomi kuantitatif & kualitatif
12. Sifat penting dampak (ada 6 kriteria)
13. Dampak penting harus dijabarkan dalam RKL & RPL
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL
(Komisi Amdal)
Tidak Layak Lingkungan
(kegiatan ditolak)
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Isi SK Kelayakan: Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan kegiatan sesuai AMDALKewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan RKL/RPL
AMDAL harus :
Sumber : PP 27 Tahun 1999
Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2)
Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1)
top related