kopperindag dan pp 2016 - tebokab.go.id · kinerja dalam konteks laporan kinerja instansi...
Post on 16-Mar-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
Kabupaten Tebo sebagai daerah otonom terbentuk sejalan dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kabupaten Tebo merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bungo dan menjadi
salah satu dari lima daerah kabupaten pemekaran di Provinsi Jambi.
Seiring dengan tujuan dan harapan masyarakat Kabupaten Tebo, pembentukan
Kabupaten Tebo diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tebo sampai dengan saat ini telah dirasakan
peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan terus berkembangnya
dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang
diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo dapat tercapai.
Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 26 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan
Pengelolaan Pasar. Selanjutnya sebagai upaya untuk mengetahui ketercapaian pelayanan
publik dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyakat selama tahun anggaran 2015
pada Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar, diperlukan pengukuran
kinerja dalam konteks Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP pada
dasarnya mempunyai 2 makna, yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, maka
sebagai bahan evaluasi dan implementasi amanat kebijakan peraturan perundang-
undangan, khususnya kebutuhan pembangunan, dalam laporan ini diperlukan gambaran
rencana strategis Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Tebo yang memuat visi, misi dan arah kebijakan sesuai kondisi dan karakteristik bidang
kegiatan di lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar.
Penyusunan Program Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo Tahun 2016 dilandasi oleh peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Saraolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 22/
PER/M. KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi;
8. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan
TAPKIN dan LKJIP;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata cara Revieu Atas Laporna Kinerja Instansi Pemerintah
1.2. Maksud dan Tujuan.
Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi,
Perindustrian, Perdaganan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo tahun 2016
ditujukan menjadi pedoman penyelenggaraan program yang mengacu pada tingkat
pencapaian hasil dan sasaran program pembangunan dengan melakukan
perbandingan antara indikator dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan
realisasinya. Adapun maksud dari penyusunan LKjIP pada anggaran tahun 2016
adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan
dan program yang terdiri atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD
Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan
Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah). Sedangkan tujuannya
adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak yang memberikan
mandat agar tercipta sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan
kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah
dalam menjalankan misi. Penyusunan LKJIP akhirnya diharapkan dapat
menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance).
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 26 Tahun 2014 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo, secara hirarkis susunan kepegawaian
digambarkan sebagai berikut:
1.3.1. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo terdiri dari :
3
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Program.
3. Bidang Koperasi, membawahkan :
a. Seksi Koperasi;
b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
c. Seksi Fasilitasi, Pembiyaan dan Simpan Pinjam.
4. Bidang Perindustrian, membawahkan :
a. Seksi industry Kecil dan Kerajinan;
b. Seksi Industri Menengah dan Besar; dan
c. Seksi Informasi Teknologi dan Pemasaran.
5. Bidang Perdagangan, membawahkan :
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
c. Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.
6. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pasar;
b. Seksi Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar; dan
c. Seksi Penempatan Pedagang.
1.3.2. Tugas Pokok Dan Fungsi
A. Kepala Dinas;
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
sebagian kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Koperasi, Perindustrian,
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan Kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan
dan Pengelolaan Pasar;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayangan umum di bidang
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
c. pelaksanaan semua pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi terhadap tugas dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar;
4
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
e. pelaksanaan pembinaan terhadap staf; dan
f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
B. Sekretariat;
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas umum, mengelola
kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dinas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pembinaan pada pegawai, organisasi dan tata laksana dinas;
b. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan
perbendaharaan;
c. melaksanakan tugas peyusunan program dan pelaporan kegiatan dinas;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan
gedung kantor, peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan
perasional, pengadaan kendaraan dinas dan operasional, protokoler dan
kebutuhan rumah tangga, perlengkapan pegawai; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat, membawahkan: a. subbagian
Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian
Program dan Pelaporan. Dimana masing-masing subbagian dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.
a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun,
menatausahakan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan, pembinaan dan pemberdayaan aparatur dan
pengeloaan administrasi kepegawaian dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan semua urusan umum, inventaris dan perlengkapan dinas,
menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang umum;
b. pembinaan disiplin pegawai , pengembangan sumberdaya aparatur,
penjenjangan karir, menyusun analisa kebutuhan tambahan pegawai’ mutasi
pegawai, gaji berkala dan kepangkatan;
5
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
c. membuat rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan
pegawai;
d. mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi absensi pegawai (pagi dan sore);
e. membuat surat teguran secara lisan dan tertulis kepada pegawai yang
melanggar displin PNS;
f. melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian lain yang berkaitan dengan
kepegawaian danumum;
g. memberikan saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada
atasan sesua dengan tugas dan fungsinya; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
b. Subbagian Keuangan;
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola administrasi
Keuangan dan perbendaharaan, menyusun anggaran dan pendapatan
belanja dinas, pembukuan, penghitungan anggaran, verifikasi
pertanggungjawaban keuangan dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian
Keuangan menyelenggaraan fungsi :
a. menghimpun mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang
keuangan;
b. mengelola pembukuan, penerimaan, rencana dan laporan pelaksanaan
anggaran, pembiayaan, gaji dan pengeluaran keuangan dinas;
c. menyiapkan konsep usulan bendaharawan, bendahara gaji, bendahara
penerima, bendahara barang, pemegang uang muka, PPK, Kuasa
Pengguna Anggaran dan PPTK dinas;
d. melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran, akuntansi
keuangan dan dan laporan pertanggungjawaban;
e. memberikan saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa
kepada atasan sesua dengan tugas dan fungsinya; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
c. Subbagian Program;
(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan
program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar, mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan
data kepada instansi terkait, mengevaluasi, melakukan monitoring
perkembangan pelaksanaan kegiatan, membuat laporan tahunan,
LKjIP,LKPJ , dll.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Subbagian Program menyelenggarakan fungsi :
6
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
a. menyiapkan koordinasi, menyusun rencana dan laporan program dan
kegiatan Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar;
b. menyiapkan bahan untuk kegiatan lintas sektoral, dinas Koperasi,
Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dalm rangka
promosi dan invertasi, pembangunan kawassan industri, kerjasama
promosi perdagangan daerah, perkoperasian, pengelolaan pasar, dll.
c. Mengumpulkan, mengolah, menyebarluaskan informasi data tentang
dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasa;
d. Melaksanakan evaluasi, monitoripada Koperasi, Perindustrian,
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar; dan
e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
C. Bidang Koperasi
(1) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi, pembiayaan dan
simpan pinjam.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang
Koperasi menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun, merumuskan rencana program operasional, dan pedoman
penyuluhan tentang kebijakan kelembagaan, usaha, verifikasi dan advokasi
terhadap pembinaan koperasi dan UMKM;
b. membina koperasi dan UMKM melalui kegiatan sosialisasi, enyuluhan,
pemagangan baik mengenai kelemabgaan maupun usaha serta kesadaran
mengenai perkoperasian dan UMKM;
c. menyusun dan mengajukan perangkaan koperasi dan UMKM (data statistik)
d. melakukan verifikasi terhadap koperasi dan UMKM penerima bantuan dari
pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga keuangan lainnya;
e. melakukan koordinasi dengan unit kerja baik didalam maupun diluar
lingkungan dinas dalam rangka pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil
menengah;
f. mengevaluasi hasil verifikasi koperasi dan UMKM yang mengajukan
permohonan bantuan koperasi dan UMKM untuk pengembangan usah;
g. melaksanakan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam serta kemitraan
antar koperasi, koprasi dengan UMKM dan usaha besar;
h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perkembangan pembinaan
kelembagaan dan usaha serta verifikasi dan advokasi;
i. menyelengarakan pameran dibidang koperasi dan UMKM baik didalam
maupun diluar daerah;
7
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
j. memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada
bawahan dilingkungannya;
k. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan
terhadap bawahan yang tidak disipllin sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang koperasi; dan
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
Dalam menjalankan tugasnya Bidang Kopersi, membawahkan :a.
Seksi Koperasi; b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan c. Seksi
Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam. Dimana masing-masing seksi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan dalam
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
a. Seksi Pendataan;
(1) Seksi Seksi Koperasi mempuyai tugas pokok menyusun, menyiapkan
rencana program dan bimbingan kebijakan teknis kelembagaan serta usaha
koperasi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi terhadap peraturan dan
ketentuan dibidang penyusunan, evaluasi anggaran dasar dan angaran
rumah tangga koperasi, menyiapkan bahan proses pendirian koperasi,
pembubaran koperasi dan pemantapan perangkat organisasi;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Koperasi menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun bahan rencana dan program pembinaan usah koperasi;
b. Menyiapkan bahan pedoman penyuluhan koperasi;
c. Menyiapkan bahan perangkaan (data statistik) di sektor kelembagaan dan
usaha koperasi;
d. Menyiapkan bahan bimbingan dan advokasi kelembagaan dan usaha
koperasi;
e. Menyiapkan bahan dalam rangkaproses pendirian dan atau pembubaran
koperasi;
f. Menyiapkan bahan koordinasi mengenai usaha koperasi dengan unit kerja
lain dan instansi terkait;
g. Menyiapkan, menyusun bahan dalam rangka pemberian rekomendasi
pengembangan usaha koperasi, analisa dan evaluasi laporan kegiatan
kelembagaan koperasi;
h. Menyiapkan hasil penelaahan bidang koperasi tentang permohonan
bantuan koperasi untuk pengembangan usaha;
i. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan
dilingkungannya;
j. Menyiapkan bahan laporan kepada pimpinan untuk diambil tindakan kepada
bawahan yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas;
8
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
k. Menyiapkan bahan verifikasi terhadapkoperasi penerima bantuan;
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
n. Menyiapkan semua data dan program kerjasama atara koperasi, koperasi
dengan BUMN, lembaga keungan lainna serta melaksanakan pameran
dibidang koperasi didalam dan diluar Kabupaten Tebo dalam rangka
promosi dan pengembangan usaha koperasi sesuai petunjuk kedinasan;
o. Melakukan monitoring ke koperasi dalam rangka menginventarisir
permasalahan yang ada serta mencari alternatif pemecahan masalah; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
(1) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempuyai tugas pokok
melaksanakan rencana program, penyiapan bahan rumusan dan
penjabaran kebijakan teknis usaha mikro kecil dan menengah disektor
kelembagaan, sektor kemitraan jaringan usaha, sektor promosi dan
pemasaran.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggaraan fungsi :
a. merencanakan, menyusun program operasional pemberdayaan dan
pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b. melaksanakan program dan kegiatan strategis pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dengan memanfaatkan potensi komoditas unggulan
daerah;
c. melakukan inventarisasi, penelaahan serta penyempurnaan berbagai
peraturan dan kebijakssanaan yang berkaitan dengan penciptaan
persaingan yang sehat;
d. merumuskan dan melaksanakan program kemitraan dalam bentuk
keterkaitan usaha yang saling menguntungkan antara UMKM dengan
koperasi, BUMN dan usaha-usaha lainnya;
e. mengembangkan dan memantapkan jaringan usaha dan keterkaitan usaha
antara UMKM dengan koperasi dan usaha swasta lainnya;
f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain baik didalam maupun diluar
lingkungan jajarannya;
g. mengevaluasi hasil telaah permohonan bantuan untuk pengembangan
usaha miro kecil menengah;
h. memantau pelaksanaan perkembangan pembinaan pemberdayaan
koperasi;
i. mengevaluasi laporan kegiatan UMKM;
j. menyusun dan mmenyajikan perangkaan keragaan data statistik UMKM;
9
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
k. menilai UMKM berdasarkan kreteria yang telah ditetapkan untuk menjadi
UMKM yang unggul dan berprestasi;
l. memimpin dan memberikan petunjukteknis pelaksanaan tugas kepada
bawahan dilingkungannya;
m. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan
terhadap bawahan yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas;
n. melaksanakan rapat koordinasi dengan unit-unit kerja dilingkungan kerjanya
dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
c. Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
(1) Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempuyai tugas pokok
melaksanakan rencana program, penyiapan bahan perumusan dan
penjabaran kebijaksanaan teknis pembiayaan, permodalan dan simpan
pinjam.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Fasilitasi,
Pembiayaan dan Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi :
a. merencanakan, menyusun program operasional pemberdayaan dan
pembinaan Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
b. mermuskan kebijakan teknis Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam
dengan unit-unit kerja dilingkungan dinas koperasi, prindustrian,
perdagangan dan pengelolaan pasar;
c. menjabarkan hasil rumusandan melaksanakan kegiatan pembiayaan dan
simpan pinjam;
d. membina dan mengendalikan kegiatan pembiayaan dan simpan pinjam
terutama pelayangan terhadap masyarakat;
e. mengkaji kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan
dilaksanakan sebagai bahan perbandingan dalam kelancaran tugas;
f. membimbing dan mengarahkan pegawai seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan
Simpan Pinjam agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
g. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan
kepada bawahan yang tidak disiplindalam melaksanakan tugas;
h. melaksanakan rapat koordinasi dengan unit-unit kerja lingkungan kerjanya
dalam rangka pelaksanaan tugas.
D. Bidang Perindustrian;
(1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
tugas dibidang Perindustrian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
10
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
a. perencanaan dan penganalisaan program kerja dibidang
perindustrian;
b. penghimpunan dan penganalisaan program bidang lain dilingkungan
dinas;
c. penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan teknis,
pengembangan, pengawasan dan evaluasi tentang Izin Usaha
Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) serta pedoman
pembinaan kegiatan usaha di bidang perindustrian;
d. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan,
pengawasan dan evaluasi terhadap sarana usaha, kualitas dan
kuantitas serta kontinunitas hasil produksi, penerapan standar,
diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang perindustrian;
e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis,
pemantauan dan evaluasi penanggulangan dan pencegahan
pencemaran akibat limbah industri;
f. pelaksanaan evaluasi/pemeriksaan terhadap dokumen UKL/UPL
yang disusun oleh Pengusaha Industri;
g. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil
tindakan terhadap bawahan yang tidak disiplin sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
h. pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa
kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
Dalam menjalankan tugasnya Bidang Perindustrian, membawahkan: a.
Seksi Industri Kecil dan Kerajinan; b. Seksi Industri Menengah dan Besar; dan
c. Seksi Informasi, Teknologi dan Pemasaran. Dimana masing-masing Seksi
sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
a. Seksi Industri Kecil dan Kerajinan;
(1) Seksi Seksi Industri Kecil dan Kerajinan mempuyai tugas pokok melaksanaan
bimbingan teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana produksi,
teknologi pemassaran/permodalan, kemitraan, promosi pemasaran industri
kecil dan kerajinan serta memfasilitasi kemudahan investasi industri, analisa
iklim usaha, pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Seksi Industri
Kecil dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengendalian industri
kecil dan kerajinan;
11
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
b. fasilitasi promosi pameran industri kecil dan kerajinan didalan dan luar
kabupaten tebo yang bersinergi dengan instansi terkait;
c. fasilitasi bantuan Teknis Teknolgi (proses produksi), pemasaran, modal
peralatan dan kemitraan bagi industri kecil dan kerajinan;
d. melaksanakan bimbingan dan pemantauan penanganan lingkungan industri
kecil dan kerajinan;
e. mensosialisasikan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan
mengenai industri kecil dan kerajinan;
f. bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pengembangan industri kecil dan kerajinan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Seksi Industri Menengah dan Besar;
(1) Seksi Industri Menengah dan Besar mempuyai tugas pokok melaksanakan dan
menyiapkan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan
pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha, peningkatan
kerjasama, pemantauan serta evaluasi terhadap kebijasanaan teknis industri
menengah dan besar.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Industri Menengah dan Besar menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha industri
menengah dan besar;
b. menyiapkan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha,
dan produksi industri menengah dan besar;
c. menyiapkan bahan pembinaan industri menengah dan besar;
d. menganalisis iklim usaha dan peningkatan kejasama dengan dunia usaha
industri menengah dan besar; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
c. Seksi Informasi, Teknologi dan Pemasaran;
(1) Seksi Informasi, Teknologi dan Pemasaran mempuyai tugas pokok
melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, sistem teknologi dan
pemasaran dibidang industri.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Informasi,
Teknologi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
a. promosi produk industri kabupaten;
b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang
industri;
c. fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan
teknologi dibidang industri;
12
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
d. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknolgi dibidang
industri;
e. kerjasama dibidang standarisasi tingkat kabupaten;
f. pengumpulan, analisis dan desiminasi data bidang industri tingkat nkabupaten
dan pelaporan kepada provinsi; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberian atasan.
E. Bidang Perdagangan
(1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas-
tugas di bidang perdagangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Perdagangan ini menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun, merumuskan rencana program operasional, dan pedoman
penyuluhan dibidang perdagangan;
b. penyusunan petunjuk, bimbingan teknis dan penyiapan surat izin usaha
perorangan (SIUP), izin pergudangan (IP), tanda daftar perusahaan (TDP)
dan tanda daftar gudang (TDG) serta pedoman pembinaan kegiatan usaha
dibidang perdagangan;
c. penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan
pengawasan dan evaluasi dibidang surat izin usaha perorangan (SIUP), izin
pergudangan (IP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan tanda daftar gudang
(TDG) serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang perdagangan;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan,
pengawasan dan evaluasi terhadap usaha, sarana, perdagangan,
penyaluran barang dan jasa serta promosi dibidang usaha perdagangan;
e. menyiapkan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan terhadap
perlindungan konsumen, eksport, import dan kemeterologian dibidang
perdagangan;
f. peningkatan koordinasi dengan pihak terkait tentang perlindungan
konsumen dan kemeterologian dibidang perdagangan;
g. menganalisa iklim usaha dan eningkatan kerjasama dengan dunia usaha
dibidang perdagangan;
h. memimpin dan memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas
kepada bawahan dibidang perdagangan;
i. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tidakan
kepada bawahan yang tidak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas dibidang perdagangan;
dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
13
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
Dalam menjalankan tugasnya Bidang Perdagangan, membawahkan :a. Seksi
Perdagangan Dalam Negeri; b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan c.
Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian. Dimana
masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perdagangan.
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
(1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempuyai tugas pokok melaksanakan
bimbingan teknis terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan saran
usaha dan perlindungan konsuen, promosi dan pengembangan
perdagangan dalam negeri, analisa iklim usaha perdagangan, untuk
kelancaran pengadaan, distribusi dan stabilitas harga bahan pokok serta
pengawasan terhadap barang beredar.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Perdagangan
Dalam Negeri menyelenggaran fungsi :
a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengendalian
kegiatan usaha perdagangan dalam negeri;
b. menyiapkan bahan dan pemberian bimbingan kebijaksanaan
pengembangan sarana usaha perdagangan dalam negeri;
c. memproses izin dan rekomendasi perusahaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perdagangan dalam
negeri;
e. bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
(1) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempuyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan
pembinaan eksport, import, kerjasama luar negeri dan iklim usaha serta
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis perdagangan luar
negeri dan memberikan masukan kepadda instansi terkait sebagai bahan
pertimbangan perumusan kebijakan eksport dan import.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Perdagangan
Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha
perdagangan luar negeri;
b. Melaksanakan fasilitas kemudahan penerapan kebijakan peraturan eksport
dan import;
14
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
c. Melakukan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;
d. Melakukan dorongan peningkatan eksport komoditi industri nperdagangan;
e. Melakukan promosi dagang pasar luar negeri; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
c. Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian;
(1) Seksi Promosi, Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian mempuyai
tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis,
pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi kegiatan
perlindungan konsumen dan kemetrologian.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi,
Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian menyelenggarakan fungsi :
a. fasilitasi dan pelaksanaan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari
Pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi;
b. fasilitasi pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Kabupaten;
c. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
d. pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar
ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh Pemerintah;
e. fasilitasi penyelengraan kerja sama metrologi legal skala Kabupaten;
f. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI;
g. pembinaan operasional reparatir UTTP;
h. pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML;
i. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
j. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala
Kabupaten;
k. pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan
konsumen skala Kabupaten;
l. koordinasi dan kerja sama dengan intansi terkait skala Kabupaten dalam
menyelengarakan perlindungan konsumen;
m. penyusunan rencana program kerja, penyiapan petunjuk pembinanan dan
bimbingan teknis, pengembangan, pengawasan, evaluasi dibidang
perlindungan konsumen dan metrologi;
n. penganalisaan kegiatan perlindungan konsumen dan metrologi dalam
upaya meningkatkan usaha perdagangan;
o. penyusunan rencana program kerja, penyiapan petunjuk pembinanan dan
bimbingan teknis, pengembangan, pengawasan, evaluasi dibidang
perlindungan konsumen dan metrologi;
p. membuat laporan, memberikan pertimbangan hasil telaah dan analisa
kepada atasan;
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
15
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
F. Bidang Pengelolaan Pasar
(1) Bidang Pengeloaan Pasar dipimpin oleh seoarang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
pengeloaan pasar.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan
Pasar menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun, merumuskan rencana program pengembangan sumber daya
pasar;
b. pengelolaan pasar, penertiban dan keamanan pasar;
c. pengaturan pedagang dan penempatan pedagang;
d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar
lingkungan dinas dalam pengeloaan pasar dan pembinaan pedagang;
e. memimpin dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada
bawahan dilingkungannya;
f. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan
terhadap bawahan yang tidak disiplin sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
g. menyusun laporan tugas bidang pengelolaan pasar; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalakan tugasnya Bidang Pengelolaan Pasar,
membawahkan: a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Pasar; b. Seksi
Pengelolaan pasar, Penertiban dan Keamanan Pasar; dan c. Seksi
Penempatan Pedagang. Dimana masing-masing Seksi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengelolaan pasar.
a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Pasar;
(1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Pasar mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengembangan sumberdaya pasar.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan
Sumberdaya Pasar menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengembangan
sumberdaya pasar;
b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan
sumberdaya pasar;
c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan dan pengembangan
sumberdaya pasar diantaranya dengan mengurus asosiasi pedagang; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
16
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
b. Seksi Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar;
(1) Seksi Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar mempunyai tugas
pokok melaksanakan Pengelolaan, Penertiban dan Keamanan Pasar.
(2) Untuk menyelengarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan,
Penertiban dan Keamanan Pasar menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan mengenai Pengelolaan,
Penertiban dan Keamanan Pasar;
b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan,
Penertiban dan Keamanan Pasar;
c. melakukan pembinaan kepada pengurus asosiasi pasar;
d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dan aparat
babinkamtibmas dalam rangka keamanan dan ketertiban; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
c. Seksi Penempatan Pedagang;
(1) Seksi Penempatan Pedagang mempunyai tugas pokok melakukan
pengaturan dan penempatan peagang.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Penempatan
Pedagang menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun juknis, pedoman, bimbingan, pembinaan mengenai prosedur
pengaturan dalam penempatan pedagang;
b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penempatan
Pedagang;
c. melakukan pengaturan dan penempatan pedagang;
d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengaturan
dan Penempatan Pedagang; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
F. Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional Senior yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya.
(4) Penggangkatan seluruh tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan
Bupati, seangkan pengangkatan ketua kelompok tenaga fungsional
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
17
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
H. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan
sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja di beberapa
Kecamatan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam melaksanakan tugas operasionalnya dilapangan UPTD
berkoordinasi dengan Camat dan Instansi terkait.
(4) Susunan organisasi UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1.3.2. Sumber Daya Manusia
Dalam menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
terhadap sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, maka perlu ditunjang
oleh sarana dan prasarana yang memadai yang diantaranya adalah sumber daya
manusia.
Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 11 Tahun 2009 Tentang
Uraian Tugas Pokok dan fungsi, organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian,
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo, memiliki
personalia/pegawai yang terdiri dari :
1 Orang Kepala Dinas - Eselon II b
1 Orang Sekretaris - Eselon III a
4 Orang Kepala Bidang - Eselon III b
5 Orang Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi - Eselon IV a
16 Orang Staf/Pelaksana
30 Orang Tenaga Kontrak
Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan
dan Pengelolaan PasarKabupaten Tebo sebanyak 49 orang dengan jumlah PNS
sebagai berikut :
18
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
Jumlah PNS Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
PasarKabupaten Tebo
Menurut Tingkat Pendidikan
STRATA 2 - Orang
STRATA 1 15 Orang
D.III - Orang
SLTA 12 Orang
SLTP - Orang
SD - Orang
J u m l a h 27 Orang
Jumlah PNS Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
PasarKabupaten Tebo
Menurut Tingkat Pangkat Golongan/Ruang
Pembina Tk I IV.b 1 Orang
Pembina IV.a 3 Orang
Penata TK I III.d 4 Orang
Penata III.c 2 Orang
Penata Muda Tk I III.b 3 Orang
Penata Muda III.a 5 Orang
Pengatur II.d 1 Orang
Pengatur Muda II.c 4 Orang
Pengatur Muda Tk.I II.b 1 Orang
Pengatur Muda II.a 3 Orang
J u m l a h 27 Orang
1.4. Sistematika Penyusunan LKJIP
Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Tebo Tahun 2016, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum, menjelaskan latar belakang dan landasan hukum
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasardalam penyusunan LKJIP
1.2. Maksud dan Tujuan, menerangkan maksud dan tujuannya serta
perlunya disusun LKJIP
19
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi, meenguraikan tugas pokok dan fungsi dari
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
PasarKabupaten Tebo
1.4. Sistematika Penyusunan, menjelaskan tahapan serta isi ringkas dari
LKJIP
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis, menjelaskan Visi, Misi serta Kebijakan Dinas
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Tebo
2.2. Rencana Kinerja, menguraikan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Analisis Capaian Kinerja, menjelaskan pengukuran dan evaluasi
capaian program dan kegiatan
3.2. Akuntabilitas Keuangan, berisi uraian perbandingan antara rencana dan
realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan
4.2. Saran
LAMPIRAN
20
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA
2.1. Rencana Strategis
1.1.1. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat
eksis, antipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi sebagai bagian dari
perencanaan strategik merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi. Karena
Visi merupakan suatu pedoman sebagai pendorong organisasi dalam rangka mencapai
tujuannya.
Mengingat pentingnya pernyataan visi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah maka
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo
menetapkan visi tahun 2011-2016 sebagai berikut :
“Terwujudnya sektor Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan
Pasar sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan yang bertumpu
pada potensi daerah serta mampu bersaing di pasar global. “
Maksud dari visi diatas adalah suatu kondisi yang diharapkan bahwa kegiatan usaha
bidang koperasi, industri kecil dan menengah, pedagang kecil dan menengah serta
pengelolaan pasar di Kabupaten Tebo dapat produktif, sehingga mampu memberikan
kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan makna dari visi terdapat
makna yaitu Koperasi, Industri Kecil dan Menengah, Pedagang Kecil dan Menengah,
Pengelolaan Pasar dan Produktif.
Koperasi pengertianya adalah suatu lembaga usaha yang dibentuk oleh
masyarakat/anggota untuk kepentingan masyarakat/anggota yang berazaskan gotong-
royong dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga keberadaan koperasi
agar betul-betul produktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal perlu
mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara tepat dan terarah dengan tetap
berorientasi pada pasar dan modal. Data jumlah koperasi dari tahun 2014 -2016 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
No Status Koperasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1 Aktif 228 121 114
2 Tidak Aktif 109 227 242
Jumlah 337 348 356 Data diolah
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016
terjadi peningkatan jumlah Koperasi sebesar 5,3 %, hal ini menunjukkan bahwa koperasi
merupakan pilar utama dalam perekonomian Kamasyarakatan. Akan tetapi jumlah
koperasi aktif dari tahun 2014-2105 mengalami penurunana, hal ini diakibatkan kurangnya
21
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
kesadaran pengurus maupun anggota koperasi dalam mangadakan Rapat Anggota
Tahunan (RAT), RAT merupakan tolak ukur dalam menilai koperasi itu aktif ataupun tidak.
Maka disinilah peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pengurus koperasi
dalam mengadakan RAT.
Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah perusahaan Industri yang terdiri dari
industri kecil dan industri menengah. Industri Kecil dan Menengah yang berada di wilayah
Kabupaten Tebo terdiri dari 745 unit usaha data tahun 2015. Meningkat sebesar 17 %
dibandingkan tahun 2014 sebanyak 638 Unit, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
NO Cabang Industri Jumlah Perusahaan ( Unit)
Persentase
(%)
2014 2015 2016
1. Kerajinan 153 172 199 13
2. Kimia dan Bahan
Bangunan
257 260 265 1,8
3. Logam dan
Elektronika
15 17 19 10
4. Pangan 194 272 272 -
5. Sandang 19 24 27 11
Total 638 745 782 Data Laporan Data Base IKM Kabupaten Tebo Tahun 2015
Perusahaan Industri Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di
bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 5 juta sampai dengan 200 juta,
tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan perusahan Industri
Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan
nilai investasi lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar
tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
Pedagang Kecil Dan Menengah adalah pedagang kecil yang terdiri dari pedagang
Kaki lima dan usaha menengah yang terdiri dari pedagang toko modern (mini market) yang
perlu mendapatkan perhatian terhadap akses pelayananya sehingga produktivitas
usahanya meningkat secara berkesinambungan.
Pengelolaan Pasar adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengembangan
sumberdaya pasar, penataan dan penertiban pedangan, dan penempatan pedagang yang
bertujuan untuk menciptakan pasar yang tertata rapi, tertib dan aman, nyaman bagi
seluruh pengguna pasar dan konsumen.
Produktif adalah kegiatan usaha dari usaha pedagang kecil dan menengah, usaha
industri kecil dan menengah serta koperasi yang menghasilkan dan menguntungkan
secara berkesinambungan.
22
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
Untuk pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dikabupaten tebo dari tahun 2014-2016
mengalami peningkatan, hal ini berarti sudah menggeliatnya kegiatan perekonomian di
Kabupaten Tebo, dan mulai meningkatkanya kesadaran masyarkat dalam mengingkatkan
taraf hidupnya, dan secara makro daya beli masyarakat sudah meningkat yang
dipengaruhi dengan mulai membaiknya harga Karet dan sawit yang merupakan mata
pencahrian utama masyarakat Tebo.
1.1.2. Misi.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi
merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif mengenai tujuan suatu
daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan
diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi,
kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.
Misi merupakan pernyataan yang mendukung tercapainya visi yang telah
ditetapkan, dan misi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo adalah :
1. Meningkatkan pencapian kinerja dengan didukung tersedianya sarana dan
prasarana penunjang untuk pencapaian kegiatan dibidang Koperasi, industri,
perdagangan, dan Pengelolaan Pasar
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan yang sehat dibidang
Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar sebagai pemicu
pertumbuhan ekonomi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas SDM dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan
Pengelolaan Pasar
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan promosi bidang Koperasi,
Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar.
5. Meningkatkan peluang usaha dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan
Pengelolaan Pasar.
1.1.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran misi adalah merupakan tujuan dan sasaran
pembangunan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar Kabupaten Tebo, dimana;
Tujuan dari misi yang telah ditetapkan adalah :
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koperasi,
Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo dalam
bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
- Meningkatkan produktivitas usaha dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
di bidang Koperasi,Perindustrian, Perdagangan dan pengelolaan Pasar.
23
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
- Meningkatnya Citra Pasar Pedesaan Sebagai Pusat pengembangan Ekonomi
- Meningkatnya Perkembangan Dunia Usaha yang Kuat Aturan
Sasaran dari misi yang telah ditetapkan adalah :
- Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur terhadap masyarakat
- Berkembangnya Lembaga Ekonomi Koperasi dan UKM
- Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah
- Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pasar Pedesaan
- Berkembangnya Usaha Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah
1.1.4. Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu
strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi dan misi Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan umumnya adalah
merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, misi dan visi, adapun
strategi serta kebijakan berdasarkan sasaran misi adalah:
Misi 1 Meningkatkan pencapian kinerja dengan didukung tersedianya sarana dan
prasarana penunjang untuk pencapaian kegiatan dibidang Koperasi, industri,
perdagangan, dan Pengelolaan Pasar
Sasaran Indikator
Strategi Kebijakan Uraian Target
Meningkatkan
kinerja
pelayanan
aparatur
terhadap
masyarakat
Tingkat
capaian
kinerja
aparatur
100%
Mengikuti pendidikan dan
pelatihan bagi aparatur
baik di dalam maupun di
luar Kabupaten serta
pemenuhan sarana dan
prasarana pendukung
Menyediakan dana
untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan
dan pemenuhan sarana
dan prasarana
pendukung.
Berdasarkan uraian tabel pada misi satu, dengan sasaran Meningkat kinerja
pelayanan aparatur terhadap masyarakat dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan
formal, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya aparatur pada Dinas
Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, untuk Tahun 2016 Aparaur
yang mengikuti Pendidakn dan pelatihan yang berguna untuk meningkatkan Kompetensi
dibidang, masing-masing berjumlah 4 orang, yang terdiri dari subbag keuangan berjumlah
2 orang dan subbag program berjumlah 2 orang
24
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
Misi 2 Menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan yang sehat dibidang Koperasi,
Industri, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi
masyarakat
Sasaran Indikator
Strategi Kebijakan Uraian Target
Berkembangnya
Lembaga
Ekonomi Koperasi
dan UKM
Meningkatnya
Jumlah Koperasi
berprestasi dan
UKM yang di bina
pemerintah daerah
100%
Melaksanakan
Pembinaan
pengawasan terhadap
kegiatan kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Menyediakan dana
Pembinaan
pengawasan
terhadap kegiatan
kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Berdasarkan tabel pada Misi dua dengan sasaran berkembangnya lembaga Ekonomi
Koperasi dan UKM, adapun kegiatan pada sasaran ini adalah Pembinaan, pengawasan
dan penghargaan koperasi berprestasi, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai,
melihat dan memonitoring kesehatan dari Koperasi- koperasi yang ada dikabupaten tebo
sehingga diharapkan pengusurus dan anggota koperasi dapat melaksanakan apa yang
menjadi tujuan dari pembentukan Koperasi, yaitu mensejahterakan para anggotanya,
untuk Tahun 2016 berbagai program kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pendataan
koperasi yang aktif seiring dengan mendorong Koperasi untuk melakukan Rapat Anggota
Tahunan (RAT) yang menjadi tolak ukur dalam penilaian koperasi, apakah koperasi aktif
atau tidak. Pada bidang Koperasi, untuk tahun 2016 pemerintah Pusat juga memfasilitasi
tenaga Kontrak berjumlah 6 orang, yang bertujuan untuk memonitoring da mengevaluasi
kegiatan, maupun usaha koperasi yang berkembang dikabupaten Tebo. Bidang Koperasi
pada tahun 2017 juga mengajak koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Tebo untuk
meningkatkan Kompetensi pengurus koperasi, dengan mengundang kegiatan-kegiatan
yang diadakan oleh pemerintah.
Misi 3 Meningkatkan kualitas SDM dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan
Pengelolaan Pasar
Sasaran Indikator
Strategi Kebijakan Uraian Target
Berkembangnya
Industri Kecil dan
Menengah
Terciptanya
produk / hasil
kerajinan yang di
bina dekranasda
Kab. Tebo
100% Menyelenggarakan
Pameran Produk
Kerajinan
Menyediakan dana
dalam
penyelenggaraan
Pameran Produk
Kerajinan
Pada misi 3 (tiga) peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar dalam meningkatkan Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
25
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
yaitu, dengan mengikuti Pameran pameran pembangunan dalam rangka mempromosikan
produk-produk industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Tebo, adapun
pameran yang diikuti oleh Dinas Koperindag dan PP pada tahun 2016 adalah :
1. Pameran Pembangunan dam Rangka HUT Provinsi Jambi Ke-59 yang diadakan di
Lapangan Kantor Gubernur Provinsi Jambi.
2. Pameran Pambangunan MTQ, dalam rangka Memeriahkan MTQ tingkat Provinsi
Jambi yang didakan di Kabupaten Merangin.
3. Pameran Expo dalam rangka Bulan Promosi Provinsi Jambi d Jakarta Fair
Kemayoran di Jakarta.
Kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mempromosikan potensi-protensi
unggulan daerah agar dikenal oleh masyarkat secara luas, yang berimbas pada
peningkatan taraf hidup masyarkat di Kabupaten Tebo yang merata adil dan makmur.
Misi 4 Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan promosi bidang Koperasi, Industri,
Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar.
Sasaran Indikator
Strategi Kebijakan Uraian Target
Mengembangk
an Sarana dan
Prasarana
Pasar
Pedesaan
Terciptanya Fasilitas
Pasar Tradisional
dan Terciptanya
Pedagang Kaki Lima
dan Asongan yang
tertib
100% Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Pasar
Pedesaan dan
Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan
Asongan
Menyediakan Dana
Dalam Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Pasar Pedesaan dan
Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
Pada misi 4 (empat) dengan sasaran mengembangkan sarana dan prasaran pasar. Untuk
tahun 2016 Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
membangun / mereahbilitasi pasar pasar masyarakat dikabupaten Tebo, adapun untuk
tahun 2016 beberapa pasar rakyat yang dibangun/rahabilitasi antara lain :
1. Pasar Rakyat Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir
2. Pasar Rakyat Tanjung Bungur Kecamatan Muara Tebo
3. Pasar Rakyat Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang
Pembangunan/rehabilitasi pasar diatas bersumber dari dana DAK bidang Perdagangan
Adapun dana Aspirasi Dewan yang ditlaksanaka pada Dinas Koperindag dalam
Pembangunan Pasar antara lain :
1. Revitalisasi Pasar Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu
2. Pembangunan Los Pasar Teluk Rendah
3. Drainase dan Los Pasar Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir.
26
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperindag dalam hal pembangunan
Pasar adalah untuk mempermudah, memperlancar akses jual beli masyarkat di
Pasar, dengan cara merehabilitasi membangun, dan memperindag sarana dan
Prasana Pasar.
Misi 5 Meningkatkan peluang usaha dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan, dan
Pengelolaan Pasar.
Sasaran Indikator
Strategi Kebijakan Uraian Target
Meningkatnya
Perkembangan
Dunia Usaha yang
Kuat Aturan
Berkembangny
a Usaha
Perdagangan
Usaha Kecil
dan Menengah
100% Pembinaan pelaku
usaha kecil dan
menengah, dan
Pembengunan
fasilitas pasar
tradisional
Menyediakan dana
pembinaan usaha kecil
dan menengah, dan
membangun fasilitas
pasar tradisional
Pada Misi 5 (lima) dengan sasaran meningkatkan Perkembangan Dunia Usaha yang
kuat pada aturan, adapun kegitan kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran ini
antara lain :
1. Kegiatan Magang Industri aneka makanan olahan cake pisang yang
dilaksanakan di Batam Kepulauan Riau.
2. Pelatihan Packing Kemasan di Kota Jambi.
3. Pelathan Rajut anyama yang dilaksanakan di Kota Palembang
Adapun kegiatan-kegitan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kompetensi pelaku usaha industri, dalam meningkatkan pengetahuan dan daya saing
produk yang dihasilkannya.
3.1. Rencana Kinerja.
Adapun rencana kinerja yang dimaksudkan adalah untuk untuk memfasilitasi
perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang
dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program
untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, maka rencana kinerja disusun kedalam
program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2. Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
1.8. Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.10. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
1.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.13. Penyediaaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
2.3. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
2.4. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
2.5. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
2.6. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.7. Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeleur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.1. BimTek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5.1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
6. Program Pembangunan Infastruktur Pedesaan
6.1. Pembangunan Pasar Pedesaan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif
7.1. Fasilitasi Pengembangan UKM
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8.1. Peningkatan & Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi
9. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
9.1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
9.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
10.1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang dan Produk
10.2. Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
10.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
11.1. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan
12. Program DAK Bidang Perdagangan
12.1. DAK Bidang Perdagangan
13. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
13.1. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi
14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
28
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
14.1. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri
15. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
15.1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat di Akses Masyarakat
29
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Analisis Capaian Kinerja
Wittaker (1995, dalam Tim FE UAD, 2002) mendifinisikan pengukuran kinerja
instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja ini menjadi penting karena masyarakat membutuhkan
pemerintah yang responsive dan cakap. Selain itu khususnya dalam masa transisi dari
sistem sentralisasi ke desentralisasi, daerah cenderung memiliki pendapatan yang
terbatas, sementara harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sangat tinggi.
Sehingga tanpa adanya indicator kinerja, akan sulit untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan suatu unit kerja.
Dengan demikian kinerja program mengacu pada tingkat pencapaian hasil tujuan
dan sasaran program pembangunan dengan melakukan perbandingan antara indikator
dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dalam
konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mempunyai makna
ganda yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi kinerja.
Evaluasi terahadap kinerja program pembangunan sangat penting dilakukan,
sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil
keputusan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Evaluasi terhadap kinerja
program pembangunan dibagi dalam 2 tahapan, yaitu (1) tahap perencanaan yang
dilakukan dengan menyusun indikator dan sasaran kinerja program pembangunan,
sebagai wujud pada laporan ini adalah rencana berupa program kegiatan di atas. (2)
tahap pasca proyek/program kegiatan, yang dilakukan dengan pelaksanaan studi evaluasi
kinerja program pembangunan.
Adapun sasaran yang ada pada Dinas Koperindag antara lain adalah SBB;
1. Terwujudnya peningkatan jumlah koperasi yang sehat dan melaksanakan
Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Koperasi pengertianya adalah suatu lembaga usaha yang dibentuk oleh
masyarakat/anggota untuk kepentingan masyarakat/anggota yang berazaskan
gotong-royong dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga
keberadaan koperasi agar betul-betul produktif sebagai penggerak pertumbuhan
ekonomi lokal perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara tepat dan
terarah dengan tetap berorientasi pada pasar dan modal. Data jumlah koperasi
dari tahun 2014 -2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
30
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
No Status Koperasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1 Aktif 228 121 114
2 Tidak Aktif 109 227 242
Jumlah 337 348 356 Data diolah
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2014 sampai dengan Tahun
2016 terjadi peningkatan jumlah Koperasi sebesar 5,3 %, hal ini menunjukkan
bahwa koperasi merupakan pilar utama dalam perekonomian Kamasyarakatan.
Akan tetapi bila dilihat dari target yang ditetapkan sebsar 250 Unit maka tingkat
realisasi capaian sebesar 46 % . Akan tetapi jumlah koperasi aktif dari tahun 2014-
2105 mengalami penurunana, hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran pengurus
maupun anggota koperasi dalam mangadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),
RAT merupakan tolak ukur dalam menilai koperasi itu aktif ataupun tidak. Maka
disinilah peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pengurus koperasi
dalam mengadakan RAT.
2. Meningkatkan jumlah IKM dalam Kabupaten Tebo sebagai wujud
kesejahteraan masyarakat
Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah perusahaan Industri yang terdiri dari
industri kecil dan industri menengah. Industri Kecil dan Menengah yang berada di wilayah
Kabupaten Tebo terdiri dari 745 unit usaha data tahun 2015. Meningkat sebesar 17 %
dibandingkan tahun 2014 sebanyak 638 Unit, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
NO Cabang Industri Jumlah Perusahaan ( Unit)
Persentase
(%)
2014 2015 2016
1. Kerajinan 153 172 199 13
2. Kimia dan Bahan
Bangunan
257 260 265 1,8
3. Logam dan
Elektronika
15 17 19 10
4. Pangan 194 272 272 -
5. Sandang 19 24 27 11
Total 638 745 782 Data Laporan Data Base IKM Kabupaten Tebo Tahun 2015
31
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
Perusahaan Industri Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di
bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 5 juta sampai dengan 200 juta,
tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan perusahan Industri
Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan
nilai investasi lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar
tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
Pedagang Kecil Dan Menengah adalah pedagang kecil yang terdiri dari pedagang
Kaki lima dan usaha menengah yang terdiri dari pedagang toko modern (mini market) yang
perlu mendapatkan perhatian terhadap akses pelayananya sehingga produktivitas
usahanya meningkat secara berkesinambungan.
Pengelolaan Pasar adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengembangan
sumberdaya pasar, penataan dan penertiban pedangan, dan penempatan pedagang yang
bertujuan untuk menciptakan pasar yang tertata rapi, tertib dan aman, nyaman bagi
seluruh pengguna pasar dan konsumen.
Produktif adalah kegiatan usaha dari usaha pedagang kecil dan menengah, usaha
industri kecil dan menengah serta koperasi yang menghasilkan dan menguntungkan
secara berkesinambungan.
Adapun capaian dari sasaran 2 ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 600
IKM adapun realisasiny adalah sebanyak 782 Unit atau sebesar 130 %
Untuk pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dikabupaten tebo dari tahun 2014-2016
mengalami peningkatan, hal ini berarti sudah menggeliatnya kegiatan perekonomian di
Kabupaten Tebo, dan mulai meningkatkanya kesadaran masyarkat dalam mengingkatkan
taraf hidupnya, dan secara makro daya beli masyarakat sudah meningkat yang
dipengaruhi dengan mulai membaiknya harga Karet dan sawit yang merupakan mata
pencahrian utama masyarakat Tebo.
3. Terwujudnya pasar tradisional dalam Kondisi Baik
Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli yang malkukan transksi
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, adapun pasar dalam kkabupaten Tebo
kondisi Desember Tahun 2016 berjumlah 42 Unit termsuk pasar yang dikelola oleh
pemerintah Daerah maupun dikelola oleh Desa. Pasar menjadi urat nadi
pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tebo, bisa dikatakan hampir seluruh Kecamatan
d Kabupaten Tebo memilik Pasar, baik Pasar Harian maupun Pasar Kalangan. Untuk
tahun 2016 revitalisasi pasar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus maupun
dana Aspirasi Dewan berjumlah 4 Unit, yang bertujua untuk memperbaiki sarana dan
prasarana pasar, serta melakukan penataan-penataan lokasi berjualan bagi
pedagang, serta memperbaiki sistem keorganisasian pengurus pasar. Pada tahun
2016 pasar dalam kondisi yang baik ada 9 unit, jauh masih dari target yang ditetapkan
yaitu sebanyak 42 Unit, adapun tingkat realisasi capaian dari sasaran ini adalah 20 %
Adapun data pasar di Kabupaten Tebo sbb:
32
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
DATA PASAR DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI DINAS PERINDAG DAN TENAGA KERJA
KEADAAN DES 2016
NO Nama Pasar Lokasi
Aktifitas Kondisi Desa/ Kel Kecamatan
1 Tanjung Bungur Muara Tebo Tebo Tengah Harian Baik 2 Kemis Desa Sei Keruh Tebo Tengah Kalangan Baik 3 Sei. Bengkal Sei Bengkal Tebo Ilir Harian Cukup 4 Teluk Rendah Teluk Rendah Tebo Ilir Kalangan Cukup 5 Betung Pasar betung Tebo Ilir Kalangan Cukup 6 Pintas Tuo Pintas Tuo Muara Tabir Kalangan Cukup 7 Bangun Seranten Bangun Seranten Muara Tabir Kalangan Cukup 8 Sei Jernih Ds. Sei Jernih Muara Tabir Kalangan Cukup 9 Tanah Garo Ds. Tanah Garo Muara Tabir Kalangan Cukup 10 Simpang Niam Mangupeh Tengah Ilir Kalangan Baik 11 Minggu Lubuk Mandarsah Tengah Ilir Kalangan Cukup 12 Rabu Lubuk Mandarsah Tengah Ilir Kalangan Baik 13 Senen Lubuk Mandarsah Tengah Ilir Kalangan Cukup 14 Penapalan Ds. Penapalan Tengah Ilir Kalangan Cukup 15 Pulau Temiang Pulau Temiang Tebo Ulu Kalangan Baik 16 Teluk Jambu Ds. Teluk Jambu Tebo Ulu Kalangan Cukup 17 Teluk Kuali Ds. Teluk Kuali Tebo Ulu Kalangan Cukup 18 Seroja SP. 2 Sekuntur Jaya Serai Serumpun Kalangan Cukup 19 Desa Pinang Belah SP.1 Serai Serumpun Kalangan Cukup 20 Bukit Pemuatan Ds. Bukit Pemuatan Serai Serumpun Kalangan Cukup 21 Teluk Singkawang Ds. Teluk singkawang Sumay Kalangan Baik 22 Karang Dadi Karang Dadi Rimbo Ilir Kalangan Cukup 23 Pulung Rejo Ds. Pulung Rejo Rimbo Ilir Kalangan Cukup 24 Giri Winangun Ds. Giri Winangun Rimbo Ilir Kalangan Cukup 25 Sumber Agung Ds. Sumber Agung Rimbo Ilir Kalangan Cukup 26 Sari Mulyo Ds. Sari Mulyo Rimbo Ilir Kalangan Cukup 27 Suka Maju Ds. Suka Maju Rimbo Ulu Kalangan Cukup 28 Wanareja Ds. Wanareja Rimbo Ulu Kalangan Cukup 29 Sumber Sari Ds. Sumber Sari Rimbo Ulu Kalangan Baik 30 Sido Rukun Ds. Sido Rukun Rimbo Ulu Kalangan Cukup 31 Sarinah Kel. Wirotho Agung Rimbo Bujang Harian Baik 32 Unit 5 Ds. Tegal Arum Rimbo Bujang Kalangan Cukup 33 Unit 6 Ds. Tirta Kencana Rimbo Bujang Kalangan Cukup 34 Unit 4 Ds. Purwoharjo Rimbo Bujang Kalangan Cukup 35 Unit 7 Ds. Sapta Mulya Rimbo Bujang Kalangan Cukup 36 Unit 3 Ds. Rimbo Mulyo Rimbo Bujang Kalangan Baik 37 Tanjung Ds. Tanjung Simalidu VII Koto Kalangan Cukup 38 Kuamang Ds. Kuamang VII Koto Kalangan Cukup 39 Sei Abang Ds. Teluk Kayu Putih VII Koto Kalangan Cukup 40 Teluk Kayu Putih Ds. Teluk Kayu Putih VII Koto Kalangan Cukup 41 Aur Cino Ds. Aur Cino VII Koto Kalangan Cukup 42 Balai Rajo Ds Tuo VII Koto Ilir Kalangan Cukup
33
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
3.2 Evaluasi analisis capaian
No Sasaran Target Realisasi Persentase
capaian
1 Terwujudnya
peningkatan jumlah
koperasi yang sehat
dan melaksanakan
Rapat Anggota
Tahunan (RAT)
250 114 46
2 Meningkatkan jumlah
IKM dalam Kabupaten
Tebo sebagai wujud
kesejahteraan
masyarakat
600 782 130
3 Terwujudnya pasar
tradisional dalam
Kondisi Baik
45 9 20
Melihat dari tabel capaian diatas, bila dilihat dari sasaran pertama yaitu terwujudnya
peningkatan jumlah koperasi yang sehat dan melaksanakan Rapat anggota tahunan
dengan indikator jumlah koperasi yang aktif, nilai capaiannya masih dikatakan kurang
memcapai target, dikarenakan banyaknya koperasi yang belum menyadari pentingnya
Rapat anggota Tahunan (RAT) yang menjadi indikator utama aktif tidaknya koperasi
tersebut. Diharapkan ditahun yang akan datang perlu diadakan sosialisasi kepada
pengurus- pengurus koperasi tentang pentingnya RAT.
Untuk sasaran yang kedua meningkatkan jumlah ikm dalam kabupaten tebo sebagai
wujud kesejahteraan masyarakat, dilihat dari capain sasaran ini melebihi target, hal ini
sebagai wujud kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Industri Kecil dan menengah
sebagai salah satu penopang kesejahteraan masyarakat, dan ditambahlagi sumer daya
yang melimpah sebagai bahan baku pembuat industri olahan.
Untuk sasaran ketiga yaitu terwujudnya pasar tradisional dalam kondisi baik, dan
yang menjadi indikator pasar yang baik yaitu, lengkap sarana dan prasarana penunjang,
dari target yang ditetapkan sebanyak 45 Unit, dan realisasi yang tercapain sebanyak 9 unit
hal ini masih jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan masih minimnya anggaran
dalam mengelola pasar yang ada, dan pengelolaan pasar masih bertumpu pada pasar-
pasar besar atau bisa dikatakan pasar harian, dan belum sepenuhnya menyentuk pasar di
desa-desa atau bisa dibilang pasar kalangan
34
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Jika dilihat dari segi anggaran, perbandingan rencana dan realisasinya adalah
sebagai berikut :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
RP
% PAGU
ANGGARAN REALISASI
I PENDAPATAN DAERAH 842.500 518.813.000 60,68
1 Pendapatan Asli Daerah 855.000.000 518.813.000 60,68
1.1. Hasil Retribusi Daerah 855.000.000 518.813.000 60,68
1.2. Retribusi Pelayanan Pasar-LRA 228.000.000 130.000.000 60,68
1.3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA 627.000.000 388.813.000 60,68
I BELANJA LANGSUNG 4.390.276.800 4.161.744.719 94.79
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 803.066.000 785.292.619 97.79
1.1. Penyediaan jasa surat
menyurat 4.650.000 4.650.000 100.00
1.2. Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 27.224.500 23.871.269 87.68
1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 4.776.000 4.644.100 97.24
1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 98.400.000 89.400.000 90.85
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.500.000 30.270.500 99.25
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.437.500 8.450.000 26.05
1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.678.000 1.324.000 99.63
1.8. Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Penerangan
bangunan kantor 3.850.000 3.835.000 99.61
1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.600.000 38.600.000 100.00
1.10. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang-undangan 12.000.000 11.940.000 99.50
1.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000 12.980.000 99.85
1.12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 186.950.000 186.926.250 99.99
1.13. Penyediaaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran 336.000.000 331.140.000 98.55
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 101.800.000 101.678.100 99.88
2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 17.300.000 17.287.100 99.93
2.2. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 18.000.000 17.945.000 99.69
2.3. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas 63.000.000 62.946.000 99.91
2.6. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung
35
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
Kantor
2.7. Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeleur 3.500.000 3.500.000 100.00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.350.000 31.350.000 100.00
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 23.850.000 23.850.000 100.00
3.2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu 7.500.000 7.500.000 100.00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja 9.350.000 9.350.000 100.00
4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 3.450.000 3.450.000 100.00
4.2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.150.000 3.150.000 100.00
4.3. Penyusunan laporan tahunan 2.750.000 2.750.000 100.00
5. Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif 92.050.000 87.595.000 95.16
5.1 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil
Menengah 36.550.000 35.220.000 96.36
5.2 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 39.500.000 36.375.000 92.09
5.3 Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengahm
sertifikasi hak atas tanah (SHAT) 16.000.000 16.000.000 100.00
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi 54.050.000 53.926.800 99.77
6.1 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi 27.250.000 27.126.800 99.55
6.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 26.800.000 26.800.000 100.00
7. Program Perlindungan konsumen dan
Pengamanan Perdagangan 100.431.000 98.085.400 97.66
7.1 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-
permasalahan pengaduan konsumen 21.209.000 20.497.200 96.64
7.2 operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah 79.222.000 77.588.200 97.94
8. Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor 29.075.000 29.059.200 99.95
8.1. Pengembangan data base informasi potensi
unggulan 29.075.000 29.059.200 99.95
9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri 142.390.000 142.096.000 99.79
9.1 Pengambangan pasar dan distribusi barang /
produk 115.575.000 115.438.000 99.88
9.2 Pengambangan pasar lelang daerah
9.3 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam
36
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
Negri
9.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 26.815.000 26.658.000 99.41
10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan 97.500.000 90.000.700 92.31
10.1. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki
Lima dan Asongan 42.700.000 37.180.000 87.07
10.2 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan 54.800.000 52.820.700 96.39
11. Program DAK Bidang Perdagangan 1.925.376.800 1.580.657.000 82.10
11.1. DAK Bidang Perdagangan 1.925.376.800 1.580.657.000 82.10
12. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem
Produksi 605.493.000 494.056.900 81.60
12.1 Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan
Standarisasi 338.898.000 228.609.500 67.46
12.2 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
12.3 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 49.450.000 49.145.700 99.38
12.4 Pelatihan packing / kemasan pada produk
makanan 33.050.000 32.911.700 99.58
12.5 Bazar produk IKM dalam rangka MTQ tingkat
provinsi 184.095.000 183.390.000 99.62
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 156.125.000 142.138.500 91.04
13.1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya 149.125.000 135.138.500 90.62
13.2 Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan
klaster industri 206,226,700 205,530,100 99.66
13.3 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil
dan Menengah 7.000.000 7.000.000 100.00
14 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial 242.220.000 240.840.500 99.43
14.1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat di Akses
Masyarakat 242.220.000 240.840.500 99.43
Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada :
1. Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK), dan
2. Lampiran Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Berdasarkan persentase capaian kinerja kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1
maupun Lampiran 2, dapat dilihat bahwa, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang
belum mencapai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan, secara
37
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
keseluruhan keluaran maupun hasil yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan
baik.
38
Kopperindag dan PP 2016
LAKIP Dinas Kopperindag dan PP Tahun 2016
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan, dapat
diukur kinerja pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
pada tahun 2016 dengan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.339.927.501,-
terealisasi sebasar Rp. 4.113.823.032,- atau sebesar 94,79 %, dengan demikian secara
keseluruhan telah terselenggara dengan baik. Hal ini terindikasi dalam pencapaian output
dan outcome setiap kegiatan rata-rata baik, pengalokasian belanja yang dilakukan sesuai
dengan peruntukannya dengan tetap mempertimbangkan asas efisiensi serta kegiatan
pembelanjaan dan pencatatannya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Dengan keterbatasan sumber daya manusia, dan anggaran yang ada di Dinas
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tebo, serta
sarana dan prasarana yang masih kurang menunjang untuk optimalisasi tercapainya target
yang ditetapkan, kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) yang kami buat belum sempurna/optimal. Namun demikian semoga penyusunan
buku LKjIP ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dibidang Koperasi, Perindustrian,
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tebo pada khususnya dan
masyarakatpadaumumnya.
4.2. Saran
Untuk pelaksanaan program-program dimasa mendatang, mengingat semakin
terbatasnya sumber-sumber maka Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasarakan mengoptimalisasikan dan mengefisiensikan penggunaan
anggaran dengan melakukan menetapkan kegiatan melalui rumusan outcome, benefit
maupun impactnya dengan lebih efektif.
top related