kisi kisi uts etprof
Post on 15-Jan-2016
38 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
KISI KISI UTS ETPROF
1. “Djarot Pimpin Upacara di Monas, Para PNS Malah Asyik Duduk di Kantin”
Jakarta - Displin sudah jadi barang langka. Termasuk buat para PNS. Mau bukti?
Tengok saja para PNS Pemprov DKI ini. Mereka malah asyik duduk di kantin saat
Wagub Djarot Syaiful memimpin upacara di Monas. Hari ini seluruh PNS
Pemprov DKI memang diwajibkan melaksanakan upacara di lapangan IRTI
Monas untuk memperingati hari ulang tahun otonomi daerah. Upacara ini
dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Djarot. Upacara ini dimulai 07.30 WIB di
lapangan IRTI Monas, Jakpus, Senin (27/4/2015). Seharusnya upacara ini
dipimpin oleh Gubernur DKI Basuki T Purnama namun digantikan oleh
Djarot. Saat upacara berlangsung, pintu utama IRTI sudah ditutup dan dijaga oleh
belasan satpol PP. PNS yang terlambat dan ingin mengikuti upacara diminta
berjalan cukup jauh sekitar 100 meter ke arah tempat pengisian bahan bakar gas
untuk menuju lokasi upacara. Meski terlambat, puluhan PNS ini tak lari namun
justru berjalan santai. Mereka berjalan sambil berbincang dengan rekan-rekannya.
Sama sekali tak terlihat khawatir akan dihukum karena terlambat untuk mengikuti
upacara. Padahal saat itu, upacara sudah memasuki sesi hening cipta. Namun tak
hanya itu, di pusat jajanan 'Lenggang Jakarta' juga terlihat abnyak PNS yang
mengenakan seragam korpri duduk-duduk dan berbincang dengan teman-
temannya. Mereka tak ikut upacara padahal peserta upacara nampak berusaha
tetap konsentrasi mengikuti upacara di tengah teriknya matahari. Pagi ini sinar
matahari memang nampak terik. PNS yang ikut upacara termasuk Djarot seakan
di'jemur' selama upacara berlangsung. Keterlambatan PNS setiap upacara seakan
sudah menjadi kebiasaan. Tak adanya sanksi tegas melainkan hanya teguran dari
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa saja menjadi alasan. Saat ini acara masih
sementara berlangsung dengan acara lantunan lagu-lagu nasional. Dalam
pidatonya, Djarot menekankan pelayanan publik yang harus dimaksimalkan untuk
masyarakat. "Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan
sejahtera secara hakiki," kata Djarot dalam pidatonya.
Jelaskan teori2 tentang etika, berikan pendapat kalian terkait kejadian di atas
dengan pendekatan teori etika tersebut.
Didalam UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat kewajiban
ASN, sebutkan, berikan pendapat kalian perilaku di atas melanggar kewajiban
ASN yang mana.
Jawab :
Teori etika :
1. Etika Deontologi, Deon (Yunani) berarti kewajiban, oleh karena itu etika lebih
menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.
2. Etika Teleologi, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan
yang hendak dicapai dengan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau
bertujuan mencapai sesuatu yang baik.
3. Teori Hak, yaitu pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi
baik buruknya suatu perbuatan dan perilaku.
4. Teori Keutamaan, yaitu perilaku moral yang berguna dan membawa manfaat
bagi semua pihak. (kejujuran, fairness, kepercayaan dan keuletan)
Dari kejadian diatas, kita dapat hubungkan dengan teori etika Pertama (teori
Deontoogi) bahwa Tindakan itu baik karena mempunyai nilai moral, tindakan itu
dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas
dari tujuan atau akibat tindakan itu. Namun, berdasarkan kasus diatas bahwa
tindakan dalam hal melanggar kewajibannya sebagai ASN yaitu tidak mengikuti
upacara maka, selain melanggar kewajiban ASN juga akan dianggap melanggar
etika, Dengan demikian etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan
baik dan watak yang kuat dari pelaku dalam hal ini ASN tersebut. Selain itu, juga
Teori Keutamaan, yaitu perilaku moral yang berguna dan membawa manfaat bagi
semua pihak dalam hal ini diperlunya adanya kejujuran, keuletan bagi para ASN
tersebut
Pegawai ASN wajib:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah
yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,
dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan
tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
bila dihubungkan dengan tugas dan kewajiban abdi negara dalam hal ini ASN
dengan artikel diatas, jelas bahwa pegawai tersebut melanggar kewajibannya
sebagai ASN, PNS yang tidak hadir atau terlambat datang saat upacara, merupkan
bentuk melanggar disiplin. Berdasarkan kasus diatas, jelas bahwa PNS tersebut
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU ASN ,huruf f
“menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan
tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan”
Bentuk perilaku yg melanggar kewajiban tersebut adalah :
- saat Wagub Djarot Syaiful memimpin upacara di Monas Mereka hanya duduk-
duduk dikantin dan berbincang dengan teman-temannya.
- Meski terlambat, puluhan PNS ini tak lari namun justru berjalan santai. Mereka
berjalan sambil berbincang dengan rekan-rekannya. Sama sekali tak terlihat
khawatir akan dihukum karena terlambat untuk mengikuti upacara.
2. JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda
maksimum sebesar Rp25 miliar kepada enam produsen ban dalam negeri. Enam
perusahaan ini dianggap melanggar Pasal 5 Undang-undang (UU) Antimonopoli.
Adapun enam perusahaan tersebut adalah PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi
Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal (GJTL), PT Goodyear Indonesia (GDYR),
PT Elang Perdana Tyre Industry, dan PT Industri Karet Deli. Enam produsen ban
itu terbukti melakukan kartel selama periode 2009 – 2012. KPPU menemukan
fakta dalam rapat presidium Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) dalam
kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 yang mengindikasikan adanya
kesepakatan untuk menahan produksi dan mengatur pengaturan harga.
Pihak yang di gugat :
JAKARTA- PT Bridgestone Tire Indonesia mengajukan keberatan atas putusan
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atas tuduhan monopoli, pengajuan tersebut
dilandasi adanya dugaan pengabaian terhadap fakta dan bukti yang disampaika
perusahaan saat persidangan. Pengajuan keberatan tersebut telah dilakukan pihak
Bridgestone ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 17 Februari 2015. Dengan
pengajuan keberatan tersebut, manajemen Bridgestone berharap perusahaan dapat
bebas dari sangkaan monopoli serta terbebas membayar denda. Corporate
Communication PT Bridgestone Tire Indonesia Sukirno menyampaikan keberatan
yang diajukan meliputi hasil temuan serta putusan dari Komisi Pengawasan
Persaingan Usaha (KPPU). Dia mengaku perusahaan telah memberikan seluruh
informasi dan data kepada pemeriksa KPPU. Sukirno mengklaim dari data dan
informasi tersebut semuanya tidak mengarah pada praktik monopoli sebagaimana
putusan KPPU. “Karena itu kami ingin terus melakukan pembelaan,” ujarnya
Dia menilai sangkaan KPPU sejak awal telah salah alamat. Pasalnya, lanjut dia,
produk Bridgestone justru banyak diekspor, tidak dominan untuk pasar domestik.
“Kami menegaskan dengan demikian tidak terlibat dalam kegiatan monopoli,”
tambahnya. Sayangnya, Sukirno tak merinci poin keberatan yang diajukan ke PN
Jakarta Pusat. Dia juga enggan memaparkan kronologi tuduhan monopoli yang
awalnya disinyalir karena adanya bukti hasil rapat asosiasi.
Sebutkan hal2 pokok yang harus dipegang teguh dalam rangka menciptakan
praktek bisnis yang beretika. Berikan pendapat saudara, pelanggaran etika
bisnis apa dalam kasus di atas.
Sebutkan 3 tujuan yang ingin dicapai dalam etika bisnis. Berikan pendapat
saudara, tujuan mana yang dilanggar.
Sebutkan Masalah2 etika dalam Bisnis. Jelaskan pendapat saudara,
permasalahan di atas termasuk etika yang mana.
Jawab :
Hal pokok yang harus dipegang teguh dalam praktek bisnis:
1. Pengendalian Diri
2. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial
3. Mempertahankan Jati Diri
4. Menciptakan Persaingan yang Sehat
5. Menerapkan Konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’
6. Menghindari Sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan
Komisi)
7. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar
8. Menumbuhkan Sikap Saling Percaya Antar Golongan Pengusaha
9. Konsekuen dan Konsisten dengan Aturan Main Bersama
10. Memelihara Kesepakakatan
11. Menuangkannya ke Dalam Hukum Positif
pelanggaran etika bisnis dalam kasus di atas adalah ditemukannya fakta dalam
rapat presidium Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) dalam kurun waktu
2009 sampai dengan 2012 yang mengindikasikan adanya kesepakatan untuk
menahan produksi dan mengatur pengaturan harga. Jadi PT Bridgestone Tire
Indonesia melakukan praktek bisnis monopoli.
3 tujuan yang ingin dicapai dalam etika bisnis.
1. Menanamkan atau meningkakan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
2. Memperkenalkan argumentasi moral khususnya dibidang ekonomi dan bisnis,
serta membantu pebisnis atau calon pebisnis dalam menyusun argumentasi moral
yang tepat.
3. Membantu pebisnis atau calon pebisnis, untuk menentukan sikap moral yang
tepat didalam profesinya (kelak).
PT Brigestone Tire Indonesia yang memproduksi ban dengan merk dagang Brigestone
telah melanggar Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Tersebut menguasai seluruh penawaran
yang diperlukan untuk memproduksi komoditii itu serta melakukan pengendalian harga
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan
umum. , dengan tujuan meningkatkan output sampai tingkat yang harus diproduksi
industry, dalam hal ini PT tersebut melanggar tujuan yang akan dicapai dalam etika bisnis
yaitu tujuan pertama (Menanamkan atau meningkakan kesadaran akan adanya dimensi
etis dalam bisnis) Menanamkan, jika sebelumnya kesadaran itu tidak ada, meningkatkan
bila kesadaran itu sudah ada, tapi masih lemah dan ragu. Orang yang mendalami etika
bisnis diharapkan memperoleh keyakinan bahwa etika merupakan segi nyata dari
kegiatan ekonomis yang perlu diberikan perhatian serius.
Masalah2 etika dalam Bisnis:
- Suap
- Paksaan
- Penipuan
- Pencurian
- Diskriminasi tidak jelas
Berdasarkan kasus diatas, maka permasalah diatas termasuk masalah etika
“Pencurian (Theft)”, adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan
hak kita, karena PT PT Tersebut telah menyepakati untuk menahan produksi dan
mengatur pengaturan harga serta menguasai seluruh penawaran yang diperlukan
untuk memproduksi komoditii itu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat sehingga PT yang lain akan merasa bahwa haknya sebagai produsen
komoditi yang sama telah dicuri oleh PT Brigestone Tire Indonesia.
3. Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah besar ketika
melakukan sidak di Subah, Batang, Minggu (27/4/2014) malam. Ia memergoki
praktik pungutan liar di jembatan timbang. Sidak dilakukan sekitar pukul 20.00
WIB ketika hendak kembali ke Semarang setelah tugas dinas di Banyumas,
Cilacap, dan Tegal. Saat melintas di jembatan timbang Subah, Ganjar memutuskan
untuk mampir. Di sana ia bertanya kepada petugas soal mekanisme kerja. Namun
ketika Ganjar melihat-lihat truk yang berjajar di jembatan timbang, ia melihat
seorang kernet truk berjalan menuju kantor sambil menggenggam uang. Ganjar
pun membuntutinya dan ternyata uang digenggam kernet itu diletakkan di meja
petugas jembatan timbang namun tidak meminta bukti struk dan bermaksud
menyelonong pergi. Ganjar meradang lalu menanyai kernet dan petugas jembatan
timbang."Buat siapa itu? Heh? Buat siapa?," kata Ganjar dengan nada tinggi,
Minggu (27/4/2014) malam. Ganjar kemudian menanyai petugas dan
memerintahkan agar semua laci dibuka. Betapa kagetnya Ganjar ketika ia
membuka salah satu laci dan melihat dua amplop berisi uang. Ia lalu mengambil
dan membanting dengan keras dua amplop itu ke meja."Buka semua laci! Apa
kayak gini ini? Hah? Apa ini? Buka emua laci! Siapa yang tanggung jawab ini?"
ujar Ganjar sambil membanting amplop. Semua orang yang berada di ruangan pun
terdiam kecuali yang ditanyai Ganjar. Tidak hanya satu kernet atau sopir yang
kepergok memberikan pungli itu, bahkan lebih dari lima orang meletakkan uang
tersebut karena muatannya melebihi aturan."Lihat cara meletakkan di sini,
kemudian dia pergi. Tidak ada cerita struk," tegasnya. Satu persatu kernet dan
sopir truk ditanyai Ganjar soal pungli tersebut. Ternyata hal itu sudah seperti
"budaya" dan nominalnya antara Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu. Padahal denda
yang sudah diatur oleh perda berkisar Rp 10 ribu hingga Rp 60 ribu sesuai
golongan kendaraan dan jenis pelanggaran. Petugas yang ditanya Ganjar sempat
berbelit-belit. Akhirnya oknum petugas itu jujur dan mengatakan tiap anggota shift
memperoleh "jatah" berbeda-beda, ada yang mencapai Rp 250 ribu. Dalam sidak
itu Ganjar juga sempat menelepon kepala Dishubkominfo Jateng, Urip Sihabudin
dan menegurnya. Sebelum meninggalkan jembatan timbang Subah, Ganjar
meminta para sopir dan kernet yang kelebihan muatan membayar denda dan
meminta struk. Ia mengatakan praktik pungli tersebut sangat mempengaruhi
kondisi jalan terutama pantura yang sering dilalui truk. "Temuan mengenaskan, ya
pas kalau jalan hancur, hampir semua melebihi muatan. Kalau tiap hari seperti ini,
berapapun pendapatan yang diperoleh dari Perda ini tidak sebanding dengan yang
kita pakai untuk memperbaiki," ujar politisi PDIP itu. "Setahun dengan
pendapatan Rp 50 miliar atau Rp 30 miliar tapi kerusakan bisa Rp 300 miliar.
Perda perlu review. Dua minggu lalu sudah saya peringatkan. Saya cek ternyata
seperti yang saya bayangkan,"tuturnya.
Sebutkan permasalahan2 dalam pelayanan Publik, jelaskan menurut saudara
artikel di atas termasuk masalah publik yang mana, berikan pendapat. Berikan
solusi atas permasalahan tersebut.
Bagaimana mekanisme pengaduan terhadap pelayanan publik menurut peraturan
perUUan.
Jawab :
Permasalahan dlm pelayanan publik :
• Tidak dilayani
• Diskriminatif
• Dipimpong/berbelit-belit/Dipersulit.
• Diperlama.
• Diperas / dipaksa atau pungli
• Tidak adanya kepastian
• Mahal
• Arogansi pelayan public
Dalam memberikan pelayanan publik biasanya para petugas menawarkan dua cara
kepada masyarakat, yaitu cara cepat dan lambat. Biasanya cara cepat ini
membutuhkan biaya yang tinggi. Cara cepat inilah yang kita maksud sebagai
proses pungli. posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan
liar karena daya tawar yang rendah , Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah
uang tambahan serta melakukan pembayaran diluar dari biaya resmi ,
Berdasarkan artikel diatas, masalah publik termasuk praktek pungli, yaitu praktik
pungutan liar di jembatan timbang, kasus tersebut awalnya karena kernet truk
memberikan uang pungli kepada petugas di jembatan timbang yang ternyata jelas-
jelas tidak masuk kas daerah tapi kas petugas.
Agar permasalahan pungutan liar jembatan timbang ini tidak berkepanjangan dan
rasa keadilan di masyarakat bisa ditegakkan serta ekonomi biaya tinggi di sektor
transportasi darat bisa dihapus atau dikurangi, maka harus dicari jalan keluar yang
praktis dan mudah untuk dilaksanakan di lapangan dan mudah melakukan
pengawasan terhadap operasional jembatan timbang setiap saatnya serta juga bisa
menghasilkan tambahan pendapatan yang layak bagi Pemerintah Daerah Jateng.
1. Pertama dibangun atau dipasang suatu peralatan yang real time bisa dimonitor
secara langsung di kantor Dishub atau intansi terkait lainnya di jateng, maksudnya
setiap kendaraan yang ditimbang akan bisa dibaca berat muatannya dan juga
gambarnya di kantor-kantor instansi tersebut secara real time & on line dan juga
besaran denda yang dikenakan, dengan demikian bagi para petugas di lapangan
tidak akan bisa lagi melakukan kecurangan-kecurangan seperti terjadi selama ini
tanpa diketahui oleh pihak-pihak di instansi terkait tersebut.
2. Kedua deberikannya system insentif bagi para petugas di jembatan timbang,
maksudnya setiap ada penarikan denda dari adanya pelanggaran maka petugas
akan mendapatkan insentif dan besarnya akan semakin meningkat jika besarnya
kelebihan muatannya mencapai melebihi 30%. Dengan adanya insentif ini maka
diharapkan petugas jembatan timbang tidak akan melakukan pungutan liar lagi dan
kalaupun melakukan pengutan liar lagi maka hukuman berat sudah selayaknya
diberikan.
3. Ketiga membuat peraturan tambahan atau revisi tentang Perda no.7 tahun 2002
tentang penambahan klasifikasi pelanggaran kelebihan muatan yang dijinkan
samapi 50% namuan dengan jumlah denda yang sangat tinggi untuk kategori
tersebut. Sehingga tidak memungkinkan para pengusaha dan sopir truk muatan
barang mengelabuhinya. Dan kalaupun tetap memuat muatan melebih kapasitas
lebih dari 50%, maka sangsi pidana harus diterapkan dan penurunan muatan harus
dijalankan.
4. Keempat mengadakan gudang-gudang atau tempat penampungan barang yang
akan diturunkan dari truk atau kendaraan karena muatannnya melebihi batas
maksimal. Karena saat ini fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga jika ada yang
melebihi batas maksimal, jalan keluarnya hanyalah denda yang tentunya bisa
berupa denda ilegal.
5. Kelima melakukan pergantian petugas jembatan timbang secara berkala, maksimal
3 bulan agar mereka tidak membuat networking untuk melakukan pungutan liar
secara bersama-sama. Dengan adanya rolling dalam waktu relatif singkat maka
tidak dimungkinkan para petugas membuat netwrking sesama petugas yang akan
memungkinkan adanya pungutan liar yang “melembaga”.
6. Keenam pengawasan secara melekat dari Dinas Perhubungan dan juga
pengawasan dari ekternal, dalam hal ini masyarakat dan juga aparat penegak
hukum tetaplah diperlukan, karena tanpa adanya pengawasan tetap dimungkinkan
adanya celah-celah utnuk melakukan pungutan liar.
7. Jadi pada prinsipnya, jalan keluar yang ditawarkan tersebut di atas adalah
mayoritas merupakan tindakan pencegahan, karena dengan perbaikan system
peraturannya, perbaikan perangkat keras dan lunak yang ada di lapangan maka
akan meminimalkan kemungkinan terjadinya praktek-praktek pungutan liar.
Mekanisme pengaduan
- Internal terhadap pelaksana pengawas internal
- Eksternal Ombudsman
- Pengadilan: gugat perdata, TUN atau lapor pidana.
Pengadilan :
o Gugatan Tata Usaha Negara apabila pelayanan yang diberikan
menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara (Pasal 51 UU No. 25
Tahun 2009).
o Gugatan Perdata Jika ada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 52 UU No.
25 Tahun 2009.
o Lapor Kepolisian jika ada tindak pidana (Pasal 53 UUNo. 25 Tahun
2009)
4. A adalah seseorang yang baru lulus dari bangku kuliah lalu A diterima di
Kementrian Keuangan, dalam Mankeu, terdapat agenda yang besar, yakni
reformasi, birokrasi dan transformasi biroksasi, adapun agenda tersebut
merupakan perbaikan kelembagaan, proses bisnis dan peningkatan potensi SDM,
pada waktu kuliah A mendapatkan mata kuliah Etprof.
a. Bagaimana kedudukan mata kuliah etprof bagi A?
b. Bagaimanakah urgensi etprof PNS bagi dalam agenda agenda besar tersebut?
c. Bagaimana pendapat saudara apabila : ditempatkan dalam suatu unit yang
Pimpinanya tidak dapat melindungi bawahannya
Pegawai baru yang di anak tirikan
Tdk dianggap bahwa A ada
Mendapatkan tugas tugas diluar uraian jabatannya (tugas pokok)
d. Bagaimana yang harus dilakukan A yang sesuai dengan UU ASN?
Jawab :
a. Kedudukan mata kuliah etprof
Mata kuliah etika profesi PNS memperkenalkan etika profesi PNS tersebut, dan
menjelaskan mengenai implikasi dan aplikasi etika profesi PNS pada profesi
birokrat. bahwa birokrat perlu menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan
tupoksi utamanya yaitu pelayanan publik. termasuk sektor publik (pemerintahan),
penting yang umumnya diyakini sebagai penentu kinerja prima, yaitu
profesionalisme dan etika. Seperti halnya di sektor bisnis, sektor publik juga
dituntut untuk mencapai kinerja prima, dengan ukuran-ukuran seperti efisiensi,
produktivitas, dan efektivitas, dan pada saat yang sama dituntut untuk senantiasa
menjunjung tinggi standar etika, seperti integritas, objektivitas atau imparsialitas,
keadilan, dan sebagainya.
b. urgensi etprof PNS bagi dalam agenda agenda besar tersebut?
pentingnya etika dalam pelayanan public adalah karena fakta bahwa warga negara
telah mempercayakan sumber daya public kepada birokrasi. Pejabat pemerintahan,
aparatur birokrasi atau pegawai negeri telah dianggap sebagai pengelola sumber
daya dan penjaga kepercayaan khusus yang diamanatkan oleh warga negara.
Selain itu, aparatur birokrasi menetapkan juga kebijakan dan
mengimplementasikannya, kebijakan dan implementasinya ini mempengaruhi
semua bidang kehidupan warga negara. Oleh sebab itu, rakyat, warga negara
mengharapkan aparatur birokrasi benar-benar menjadi ―abdi negara‖ dan ―abdi
masyarakat‖, menempatakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi,
mengelola sumber daya publik yang tela dipercayakan secara professional dan
menjunjung tinggi standar etika.
c. Pendapat
- Pimpinanya tidak dapat melindungi bawahannya
Sebagai bawahan A tetap harus menghormati pimpinan sesuai dengan porsinya
sebagai atasan, menjaga kesopanan, baik dalam tindakan, perilaku atau perkataan
terhadap atasan, karena kita tidak dapat menegur atasan, memarahi atasan, atau
mengubah atasan. Yang dapat kita lakukan adalah mencoba memberi masukan
secara bijaksana tanpa bermaksud menggurui. Manusia hanya bisa berubah bila ia
sendiri memiliki niat untuk berubah.
- Pegawai baru yang di anak tirikan
Bila A sudah mengetahui alasan pasti mengapa atasan bersikap pilih kasih dan A
merasa dianaktirikan, maka A harus bisa menentukan sikap apa yang akan
diambil. Bila alasannya terletak pada diri sendiri maka sudah waktunya untuk A
melakukan evaluasi diri baik dari segi kinerja kerja, perilaku dan hal-hal lain.
Namun bila penyebabnya tidak ada sangkut pautnya dengan A, maka A harus
tetap bekerja dan berusaha meningkatkan performa lebih baik, A harus tetap
menjaga semangatnya dalam bekerja, maka nantinya atasan atau pimpinannya
akan memperhatikan A serta terjalin hubungan yg baik antar atasan maupun antar
rekan kerja lainnya
- Tdk dianggap bahwa A ada
Tindakan A tetap harus bersikap hormat pada atasannya, dengan kata lain
penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas pertimbangan
wewenang, tanggung jawab dan wibawa, dengan sikap demikian, lambat laun A
sebagai pegawai baru juga nantinya akan mendapatkan perlakuan yang baik baik
itu dari atasannya maupun dari rekan kerja A sendiri.
- Mendapatkan tugas tugas diluar uraian jabatannya (tugas pokok)
Sebagai bawahan pastinya A harus selalu mentatati perintah dari atasan. Tapi
tentunya harus dalam batas-batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan. Apabila
perintah tersebut menyimpang, A bisa menolak dengan baik atau memberikan
beberapa argumen yang dapat menjadi dasar bagi kita untuk memperkuat
penolakan kita.
d. Yang harus dilakukan sesuai dengan tugas ASN sebagaimana yg dimaksud
dalam pasal 11 UU ASN No 25 th 2014
- melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. A ditempatkan disebuah unit kerja KPP Pratama Bau Bau dan dia mendapatkan
kepala kantor bernama B, Tipe : keras, egois, kemauannya harus dituruti,
sedangkan KPP tersebut hanya terdapat 6 pegawai, dalam KPP tersebut tidak
memiliki sumber daya listrik yang cukup dan masyarakatnya masih tradisional.
Jelaskan perbedaan pemimpin dan kepemimpinan!
B termasuk gaya kepemimpinan seperti apa ? jelaskan!
Apa kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan tersebut?
Menurut pendapat saudara, gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok
untuk kondisi wilayah tersebut?
Jawab :
a. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya
mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya
dalam mencapai tujuan.
Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain
atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun
kelompok.
b. Gaya kepemimpinan otokratis/dictator, Kepemimpinan seperti ini
menggunakan metode pendekatan kekuasaan yang dominan dalam
mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Kepemimpinan ini
pada umumnya negatif, yang berdasarkan atas ancaman dan hukuman.
Meskipun demikian, ada juga beberapa manfaatnya diantaranya
memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat serta memungkinkan
pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten.
c. Kelebihan dan kelemahan
kelebihan
- Keputusan dapat diambil dengan cepat
- Mudah dilakukan pengawasan
Kelemahan
- Keberhasilan yg dicapai adalah karenaketakutan bawahan terhadap atasanya, dan
bukan atas dasar keyakinan bersama
- Disiplin yg terwujud selalu dibayang bayangi dgn ketakutan akan hukuman yg
keras, bahkan pemecatan
- Pemimpin yg diktator tdk menghendaki rapat atau musyawarah
- Setiap perbedaan diatara anggota kelompoknya diartikan sbg kelicikan,
pembangkangan, atau pelanggaran disiplin trhadap perintah atau instruksi yg telah
diberikan
- Inisiatif atau daya pikir anggota sangat dibatasi, shg tdk diberikan kesemptan
untuk mengeluarkan pendapatnya
- Pengawasan bagi pemimpin diktator hanya berarti mengontrol, apakah segala
perintah yg diberikan ditaati atau dijalankan dengan baik olh anggotanya
- Kekuasaan yg berlebih ini akan menimbulkan sikap menyerah tanpa kritik dan
kecendrungan untuk mengabaikan perintah dan tugas jika tdk ada pengawasan
langsung.
d. Gaya kepemimpinan yg cocok
Gaya kepemimpinan santai dan demokratis
6. A yang sudah ditempatkan dalam KPP Bau Bau tersebut suatu ketika bertemu
dengan Wajib pajak, ketika itu A belum mendapatkan gaji dan tunjangan, hanya
mendapatkan uang saku dari kantor untuk kebutuhan sehari-harinya, A memasak
sendiri lalu WP tersebut menawarkan sejumlah uang untuk membantu WP dalam
pembayaran pajaknya.
Apa yang harus dilakukan oleh A?
Lalu hal tersebut termasuk etika / etiket?
Nilai-nilai moral apa yang harus ada dalam A dan norma apa yang akan
dilanggar oleh A?
Jawab :
a. Tindakan yang harus dilakukan oleh A adalah menoak tawaran WP
tersebut, karena hal tersebut sama saja dengan Kasus suap, merupakan
salah satu bentuk dari korupsi, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk
kepentingan pribadi.
b. Etika
c. Nilai moral yang harus dimiliki oleh A adalah ;
- Nilai kebenaran : yg bersumber dari akal (ratio, budi, cipta) manusia itu sendiri
- Nilai religius : nilai kerohanian yg tertinggi dn mutlak, nilai ini bersumber kepada
kepercayaan dan keyakinan manusia.
- Nilai Hukum, yaitu nilai yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh
masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan
kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Norma yg akan di langgar : Norma Hukum, Norma Agama.
top related