kewenangan pengadilan negeri dalam … · membatalkan putusan bani (studi kasus sengketa pt....
Post on 29-Mar-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM
MEMBATALKAN PUTUSAN BANI
(STUDI KASUS SENGKETA PT. PADJAJARAN INDAH PRIMA
DENGAN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN)
PenulisanHukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Maulina Zakka
NIM. E 0012243
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM
MEMBATALKAN PUTUSAN BANI
(STUDI KASUS SENGKETA PT. PADJAJARAN INDAH PRIMA
DENGAN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN)
Disusunoleh:
MAULINA ZAKKA
NIM. E0012243
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Juni 2016
DosenPembimbingI DosenPembimbing II
Harjono, S.H.,M.H.
NIP. 196101041986011001
Heri Hartanto S.H.,M.Hum.
NIP. 198112252008121002
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM
MEMBATALKAN PUTUSAN BANI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
(STUDI KASUS SENGKETA PT. PADJAJARAN INDAH PRIMA
DENGAN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN)
MAULINA ZAKKA
NIM. E0012243
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada:
Hari :
Tanggal :
DEWAN PENGUJI
1.
2.
3.
Mengetahui :
Dekan,
Prof.Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP 19601107 198601 1 001
PERNYATAAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
Nama : MAULINA ZAKKA
NIM : E0012243
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul :
“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMBATALKAN
PUTUSAN BANI (STUDI KASUS SENGKETA PT. PADJAJARAN INDAH
PRIMA DENGAN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN)” adalah betul-
betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(Skripsi) ini diberi tanda citaisi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila
dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini
Surakarta,
Yang MembuatPernyataan,
Maulina Zakka
NIM. E0012243
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah
maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
(QS Al Baqaroh: 216)
“Rahasia menjadi yang terdepan (berhasil) dalam segala hal adalah dengan
sesegera mungkin memulainya”
(Mark Twain)
“A happy family is about an earlier heaven”
(George Bernard Shaw)
“... Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu adakemudahan. Maka apabila kamu telah selesai
(darisesuatu urusan) Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap...”
( QS Al Insyirah: 5-8)
“If somethingis wrong, fix it if you can. But train yourself not to worry. Worry
never fixes anything”
(Ernest Hemingway)
“The world will not be destroyed by those who do evil but by those who watch
them without doing anything”
(Albert Einsten)
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa
sakit”
(Ali Bin Abi Thalib)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
Dengan mengucapkan syukur alhamdulilah, Penulis mempersembahkan
karya ini kepada:
Allah SWT, hanya kepada-Mu lah aku memohon dan berlindung, terima kasih tak
terhingga atas segala nikmat dan karunia yang telah Kau berikan padaku.
Bapak dan Ibu tercinta yangsenantiasa selalu mendo‟akan untukkesuksesan dan
keberhasilankumengapai cita-cita dan kebahagiaanku. Terima kasih untuk kasih
sayang yang luar biasa, yang takkan pernah sanggup terbalaskan.
Kakak-kakakku yang aku sayang, hanya doa dari kalian adikmu akhirnya lulus
dan meraih gelar Sarjana Hukum.
Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRAK
Maulina Zakka, NIM E0012243, Kewenangan Pengadilan Negeri dalam
Membatalkan Putusan Bani (Studi Kasus Sengketa PT. Padjajaran Indah
Prima dengan PT. Pembangunan Perumahan).
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan
Negeri dalam membatalkan dan mengadili putusan BANI dan mengenai akibat
hukum dari keterlambatan pendaftaran putusan BANI di Pengadilan Negeri.
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat
deskriptif. Pendekatan yang digunakanan adalah pendekatan perundang-
undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik
kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan studi pustaka yang
terkait baik dari media cetak maupun media internet. Analisis bahan hukum dalam
penelitian hukum ini dilaksanakan secara silogisme deduksi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
bahwa Pengadilan Negeri berwenang membatalkan putusan BANI apabila syarat
pengajuanpermohonanpembatalanputusanarbitrase sesuai dengan ketentuan
dalamPasal 70 Undang-UndangArbitrase, dan Pengadilan Negeri berwenang
mengadili sengeketa yang telah dibatalkan putusannya sesuai Pasal 72 Undang-
Undang Arbitrase. Akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran putusan BANI
di Pengadilan Negeri bukan menjadi alasan putusan arbitrase dapat dibatalkan,
namun sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase tidak dapat
dilaksanakan atau di eksekusi. Bagi para pihak yang terkait dengan perihal
pembatalan putusan arbitrase sebaiknya lebih cermat, membatasi kewenangan
Pengadilan Negeri, dan menyempurnakan Undang-Undang Arbitrase.
Kata Kunci: Arbitrase, Pengadilan Negeri, Putusan BANI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRACT
Maulina Zakka, NIM E0012243, Authority of The State Court Decision to
Cancel BANI (Dispute Case Study PT . Padjadjaran Indah Prima with PT .
Pembangunan Perumahan ).
Writing this law aims to determine the authority of the District Court in
dismissing and prosecuting BANI decision and the legal consequences of a delay
in registration BANI decision in the District Court.
This legal research using normative research that is descriptive. On the use
of the approach is the approach of legislation. Sources of legal materials
consisting of primary legal materials, secondary law. Legal materials collection
technique used is the technique of the literature conducted by collecting relevant
literature both from print and internet media. Analysis of legal materials in legal
research is conducted syllogistic deduction.
Based on the results of research and discussion , we can conclude that the
District Court is authorized to cancel the decision of BANI if they comply with the
cancellation request arbitration ruling in accordance with the provisions of
Article 70 Arbitration Act , and the District Court jurisdiction over case which
has canceled its decision in accordance with Article 72 of Law arbitration . The
legal consequences of a late registration BANI decision of the District Court is
not a reason arbitral award may be canceled , in accordance with Article 59
paragraph ( 4 ) Arbitration Act can not be implemented or executed . For the
parties related to the arbitration ruling regarding the cancellation should be more
careful , limit the authority of the District Court, and enhance Arbitration Act .
Keywords: Arbitration, District Court, Decision BANI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala petunjuk, rahmat dan rejeki
yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan
hukum ini.
Penulisan hukum ini berjudul “Kewenangan Pengadilan Negeri dalam
Membatalkan Putusan Bani (Studi Kasus Sengketa PT.Padjajaran Indah
Prima dengan PT. Pembangunan Perumahan)”.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan
atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Arbitrase adalah
sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal. Hukum
memberikan kekuatan yang sama untuk putusan badan arbitrase sebagaimana
hukum memberikan kekuatan yang sama pada putusan pengadilan tingkat akhir,
dan keputusan dapat dijalankan atau di eksekusi atas perintah Kepala Pengadilan
Negeri..
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase menjelaskan bahwa jika dalam
perjanjian telah disepakati untuk memilih forum arbitrase sebagai lembaga
penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa
dan mengadili sengketa tersebut. Karena dengan adanya klausul arbitrase tersebut
secara otomatis memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa tersebut. Terkait alasan pembatalan putusan BANI dan
juga pendaftaran putusan BANI di Pengadilan Negeri dinyatakan dalam Undang-
Undang Arbitrase.
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak
terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
perhatian yang besar selama penulisan hukum ini, maka perkenankan penulis
untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Soehartono S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas
Hukum Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan,
masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses
penyelesaian penulisan hukum ini;
3. Harjono, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi) yang
telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang
sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
4. Heri Hartanto, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing II Penulisan Hukum
(Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan
pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan
hukum ini. Juga selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan
masukan dan nasehat yang sangat berarti dalam proses belajar mengajar
penulis selama menempuh kuliah
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi
ilmu dalam proses menuju penyusunan penulisan hukum ini;
6. Ibunda tercinta Naili Nuril Faidah, sosok paling luar biasa dalam
kehidupan Penulis yang selalu memberikan dukungan yang tiada tara.
Terimakasih atas semua kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti
mengalir untuk Penulis;
7. Ayahanda tercinta, Fajru Zakki, S.E., yang telah memberikan dukungan
dalam proses Penulis bertumbuh dewasa dan dapat menempuh pendidikan
yang baik. Sungguh Penulis tiada dapat membalas segala jasanya;
8. Kakak-kakakku tercinta, Mbak Vivi, Mbak Dinda, Mas Rakhmat dan Mas
Zae yang senantiasa memberi dukungan, motivasi serta doa yang terus
menerus demi lancarnya studi Penulis;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
9. Sahabat-sahabatku Angga, Dimas, Hana, Lia, Qory, Ratih, Fitri, Risa, dan
Igayang selalu memberikan motivasi kepada Penulis dalam mengerjakan
penulisan hukum ini;
10. Teman-teman seperjuangan dari awal kuliah, Anditia, Valtala, Ariska,
Sylvia, Fredita, Febransa, Arga, Ardhi, Wayan, Zulmi, Afrizal, Sidik,
Caca, Hani, Desi dan seluruh teman-temanyang tergabung dalam dalam
grup„Grade Ori‟ yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis dalam
mengerjakan penulisan hukum ini;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan
semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
penulisan hukum ini.
Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada
khususnya.
Surakarta, Juni 2016
Penulis
Maulina Zakka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ ii
PERSETUJUAN PENGUJI .......................................................................... iii
PERNYATAAN .............................................................................................. iv
MOTTO .......................................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... vi
ABSTRAK ...................................................................................................... vii
ABSTRACT ..................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR .................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................... xii
I. PENDAHULUAN
A. LatarBelakang ...................................................................................... 1
B. RumusanMasalah ................................................................................. 3
C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 3
D. ManfaatPenelitian ................................................................................. 4
E. Metode Penelitian ................................................................................. 5
F. Sistematika Penulisan Hukum .............................................................. 9
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ..................................................................................... 11
1. TinjauanTentangHukumAcaraPerdata ............................................. 11
2. TinjauanTentangArbitrase ................................................................ 13
3. TinjauanTentang BANI .................................................................... 27
B. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 29
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HasilPenelitian ..................................................................................... 31
B. Pembahasan .......................................................................................... 38
1. KewenanganPengadilanNegeriuntukMembatalkandan
MengadiliPutusanArbitrase ............................................................ 38
2. AkibatHukumKeterlambatanPendaftaranPutusanArbitrase ............ 54
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................................... 62
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
B. Saran ..................................................................................................... 64
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 65
LAMPIRAN
top related