kelembagaan skpd blud
Post on 14-Jul-2015
136 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Current Issue Kelembagaan BLUD
Adanya ketimbangan struktur organisasi antara ketentuanperaturan perundang-undangan dengan Penerapan:
Struktur SKPD BLUD di Sulsel belum sesuai PP 23 Th 2005, masih berdasarkan PP 41
Stakeholder BLUD masih banyak yang belum memahamiBLUD seutuhnya termasuk hal PP 41 sebagai pedomanstruktur SKPD BLUD
Seluruh BLUD belum menetapkan pejabat pengelola BLUD
Manajemen BLUD belum memfungsikan internal audit sebagai unit kerja di bawah direktur.
Pedoman-pedoman feksibilitas belum seluruhnya dibuat.
Pemahaman BLUD Bagi Internal BPKP BLUD sesungguhnya erat kaitanya dengan semua
bidang tdk hanya pada Bidang AN, mengapa?
APD, Pada saat asistensi SIMDA simda harus dptmemfasilitasi sistem keungan BLUD krn BLUD bagiandari keuda
IPP, instansi vertikal juga ada BLUD nya
Investigasi, aturan-aturan tersendiri
Status Kelembagaan BLUD BLUD beroperasi sebagai SKPD atau Unit Kerja SKPD
BLUD Beroperasi berdasarkan Tata Kelola/ Aturan internal antara lain:
a. Struktur Organisasi
b. Prosedur Kerja
c. Pengelompokan Fungsi
d. Pengelolaan SDM
Struktur Organisasi SKPD atau Unit Kerja SKPD BLUD dirancang berdasarkan Kebutuhan Proses Tata Kelola.
Pedoman Struktur Organisasi BLUD berdasarkanPermenpan No.PER/ 02/M.PAN/1/2007 berdasarkan PP 23 Tahun 2005.
DASAR HUKUM PP 23 TAHUN 2005 PASAL 31 “perubahan status PPK-
BLU, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkanoleh menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara.
PP 41 TAHUN 2007 PASAL 46 “Pemerintah daerahyang membentuk perangkat daerah sebagai badanlayanan umum berpedoman pada peraturanperundang-undangan.
DASAR HUKUM
Permenpan No.PER/ 02/M.PAN/1/2007 tentangPedoman Organisasi Satuan Kerja di LingkunganInstansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU
Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 49 “Dalam halSKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD merubah status kelembagaannya, berpedomanpada ketentuan peraturan perundang-undangan”
SKPD BIASA VS BLUD1. Fungsi dan Size
PP 23 Struktur Organisasi Mengikuti Pola Tata Kelola
PP 41 Struktur mengikuti nomenklatur ( tdk boleh lebih)
2. Unit Kerja Audit intern
PP 23 dibentuk SPI ,
PP 41 tdk ada SPI
Penerapan PPK-BLUD menuntut adanya perubahan-perubahan tertentu baik oleh aturan maupun kebutuhanyang akan mempengaruhi ukuran dan fungsi sehinggaharus berubah.
top related