kegiatan statistik kehutanan
Post on 12-Jan-2016
75 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS
Tugas:Mengumpulkan data statistik kehutanan.
Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi kehutanan di Indonesia dari waktu ke waktu.
Kegiatan
Rutin
Adhoc
• pendekatan prsh kantor cabang dan kantor pusat (khusus HPH)
• pencacahan lengkap
• Tahunan
• pendekatan rt•pencacahan sampel• 2004 dan 2010
perusahaan pemegang IUPHHK-
HA (HPH)Perusahaan
pembudidaya tanaman kehutanan/ HPHT (HTI, perum,
lainnya)Perusahaan
penangkaran satwa/tumbuhan liar
(STL)
Survei rt di kawasan hutan (SKH dan SKR)
Perusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA )/ (HPH)
adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang
bergerak di bidang pengambilan hasil hutan.
IUPHHK-HA adalah ijin untuk memanfaatkan hasil hutan
didalam suatu kawasan hutan produksi, yang meliputi
kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan,
pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil
hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan
menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta
berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.
Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan
adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang
bergerak di pembudidayaan tanaman kehutanan dengan
jenis tanaman cepat tumbuh dan mempunyai Hak
Pengusahaan Hutan pada Hutan Tanaman (HPHT)
Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan terdiri dari :
(1) Hutan Tanaman Industri (HTI)
(2) Perum Perhutani
(3) Perusahaan Pembudidaya Lainnya
(1) Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)/ HPHT
adalah perusahaan yang mengelola hutan yang
dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan
kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur
intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil
hutan.
(2) Perum Perhutani
adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas
dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan,
pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di
wilayah kerjanya. Termasuk dalam kategori ini adalah
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).
(3) Perusahaan Pembudidaya Lainnya
adalah perusahaan yang mengelola hutan yang
dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan
kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur
intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil
hutan. Memegang ijin selain IUPHHK-HT
Perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (STL)adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengembangbiakan satwa dan tumbuhan liar, penetasan telur, dan pembesaran anakan yang diambil dari alam secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan mempunyai ijin penangkaran dari Menhut.
Tidak termasuk Lembaga penelitian dan kebun binatang yang mengembangbiakkan satwa/tumbuhan liar.
• VT-HPH1 (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA-Kantor cabang)
Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan Alam (kantor cabang)
• VT-HPH2 (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA-Kantor Pusat)
Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan Alam (kantor pusat)
• VT-HPHT (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HT) dan VT-PERUM (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK pada Kesatuan Pemangkuan Hutan)
Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan tanaman. (HTI, Perum dan Lainnya)
• VT-STL (Survei Perusahaan Penangkaran Satwa/ Tumbuhan Liar)
Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan penangkaran satwa/ tumbuhan liar
1. Pengumpulan data →Januari s/d April2. Pengolahan data →bulan Maret s/d Juni3. Tabulasi data → Juni s/d Juli4. Pengecekan data → Agst s/d Sept.5. Analisis dan Publikasi → Okt. s/d Nov.
• Jumlah prs • Produksi dan nilai•Mutasi Luas tanaman•Pengadaan dan penggunaan produksi• TK• Struktur ongkos
• Profil rt•penguasaan dan penggunaan lahan•Perladang berpindah• perumahan• hukum adat• partisipasi masy•Pendapatan dan pengeluaran rt
Output
Kegiatan
Rutin
Adhoc
VT-HPH1(perusahaan cabang), VT-HPH2
(Kantor pusat)
VT-HPHT (HTI, perum, lainnya)
VT-STL
SKH2004 dan SKR2010
Keluhan konsumen, “data belum memadai”
data kewilayahan (per propinsi/kab/kota) yang komprehensif
data triwulanan danIndikator prod. Untuk
penghitungan PDB
Melakukan kompilasi data dari kemenhut (sebagai rujukan)
Melakukan kompilasi data dari kemenhut (sebagai rujukan)
• hanya berdasarkan laporan yang masuk• hanya berdasarkan laporan yang masuk
Belum memadaiBelum memadai
Informasi mengenai direktori perusahaan kehutanan
kurang lengkap dan akurat
Koordinasi untuk pengelolaan data dengan dinas belum
optimal
Isian tidak lengkap sehingga menyulitkan dalam
pengolahan
Data statistik kehutanan BPS masih banyak merujuk
data dari Kementrian Kehutanan
Pemasukan dokumen rendah dan tidak tepat waktu
• Aktif
Perusahaan dikatakan aktif apabila SK perusahaan masih berlaku dan
ada kegiatan produksi dalam periode data yang dikumpulkan.
• Tutup
Perusahaan dikategorikan tutup apabila SK perusahaan tersebut
sudah tidak berlaku dan tidak dalam masa perpanjangan.
• Tutup Sementara
Perusahaan dikategorikan tutup sementara apabila SK perusahaan
tersebut sudah tidak berlaku tetapi sedang dalam masa perpanjangan
SK yang baru.
Kesalahan pelaporan kondisi perusahaan karena kesahalan persepsi petugas
• Tidak Produksi
Perusahaan dikategorikan tidak produksi apabila SK perusahaan
tersebut masih berlaku tetapi sedang tidak ada kegiatan dalam
periode tahun pencacahan. Perusahaan tidak produksi dapat
disebabkan karena kurangnya bahan baku, kurangnya modal,
atau perusahaan dalam kondisi sulit, dan sebagainya.
• Pindah
Perusahaan dikategorikan pindah apabila perusahaan tersebut
sudah tidak ditemukan dan sudah pindah ke luar propinsi.
Apabila perusahaan pindah ke kabupaten lain dalam satu
propinsi, maka pencacahan dilakukan oleh petugas di kabupaten
di mana perusahaan tersebut pindah.
Kepuasan konsumen, “data terpenuhi” (data
kewilayahan, indikator produksi triwulanan)
Informasi mengenai direktori perusahaan kehutanan
lengkap dan akurat
Terjalin Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam
pengelolaan data dengan dinas
Pemasukan dokumen meningkat dan tepat waktu
Isian lengkap sehingga memudahkan dalam
pengolahan
Kesalahan pelaporan kondisi perusahaan berkurang
Data BPS menjadi rujukan kementrian kehutanan
maupun konsumen lain
Selain kegiatan Survei Rutin tahunan (HPH, HPHT, dan STL), alternatif kegiatan yang perlu dilakukan di tahun 2011 adalah kompilasi data sekunder dari institusi yang dekat dengan sumber data. Pelaksanaannya dengan melakukan kompilasi data sekunder baik ke dinas kehutanan provinsi maupun ke dinas kehutanan kabupaten/kota.
Melakukan koordinasi dengan dinas Refreshing petugas
Mendapatkan data kehutanan per wilayah yang komprehensif
Mendapatkan indikator produksi triwulanan
Updating direktori perusahaan kehutanan sebagai acuan kegiatan rutin
Supervisi 1
• Mengunjungi dinas kehutanan propinsi (identifikasi teknis dan kordinasi)
◦ Direktori perusahan kehutanan◦ Luas kawasan hutan menurut
jenis fungsi hutan ◦ Produksi kayu bulat berdasarkan
sumber produksi (HPH, IPK, Hutan Hak, HTI, dan lainnya)
◦ Produksi kayu olahan◦ Ekspor kayu olahan◦ Produksi non kayu◦ Periode waktu triwulanan
◦ Direktori perusahan kehutanan◦ Luas kawasan hutan menurut
jenis fungsi hutan ◦ Produksi kayu bulat berdasarkan
sumber produksi (HPH, IPK, Hutan Hak, HTI, dan lainnya)
◦ Produksi kayu olahan◦ Ekspor kayu olahan◦ Produksi non kayu◦ Periode waktu triwulanan
Supervisi 225-27 Agustus
2010
Supervisi 225-27 Agustus
2010
• Uji coba kuesioner pada 5 provinsi dan 5 kabupaten:
RiauPekanbaru dan Kab.Kampar Kalbarpontianak dan Kab.Pontiank NTTKupang dan Kab.Kupang SultengPalu dan Kab.Donggala MalukuAmbon dan Kab.Mal-Teng
• Uji coba kuesioner pada 5 provinsi dan 5 kabupaten:
RiauPekanbaru dan Kab.Kampar Kalbarpontianak dan Kab.Pontiank NTTKupang dan Kab.Kupang SultengPalu dan Kab.Donggala MalukuAmbon dan Kab.Mal-Teng
merancang kuesioner
merancang kuesioner
Rincian pertanyaan semua daftar sama kecuali pada triwulan 1 yang memuat tambahan pertanyaan mengenai direktori perusahaan kehutanan
• Luas areal dan produksi kayu log perjenis kayu dari perusahaan, tenaga kerja dan struktur ongkos
• Expor-impor produk kehutanan
• PDB sektor kehutanan
• Sosekbud rumah tangga di kawasan hutan
• Lebih meningkatkan koordinasi antara BPS, Kementrian Kehutanan, dan dinas kehutanan dalam rangka penyedia data/ informasi kehutanan
• Meningkatkan partisipasi responden (perusahaan), berhubungan dengan konten pengisian kuesioner dan ketepatan waktu
top related