kebijakan rekrutmen pns bagi kopertis kesehatan

Kebijakan Rekrutmen PNS bagi Kopertis Kesehatan

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Tengah

2013

Kesehatan

Dasar Filosofi

Kualitas :Teoritik, Akademik,

Manajerial

Perguruan Tinggi Kesehatan

Kompetensi Akademik & Profesional

Kopertis Kesehatan

Sarjana Kesehatan

PemikirPeneliti

Manajer

Ahli

Kebijakan Formasi & Pengadaan CPNS

2013

ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNS TA 2013

Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional

Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 237.556.363, Angka pertumbuhan penduduk per tahun 1.48 %Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus growth sampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional

POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL

3 (Tiga) Pola :

1. Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun.

2. Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun.

3. Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun.

MINUS GROWTHAlokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang

pensiun

Bagi instansi yang :

Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di banding pegawai yang ada (bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota

Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30 % dalam APBD bagi Propinsi

ZERO GROWTH

Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun

Bagi instansi yang : Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis

beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota

Rasio anggaran belanja pegawai antara 25 % s/d

30 % dalam APBD bagi Propinsi

Growth

Alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun

Bagi instansi yang : Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil

analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40 % dalam APBD bagi Kab/Kota

Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25 %

dalam APBD bagi Propinsi

Kebijakan Rekrutmen CPNS

PP No 98/00 ttg Pengadn CPNSPP No 11/02 ttg Perubh PP No 98/00PP No 48/05 ttg Pengkt Ten Hon mjd CPNSPP No 43/07 ttg Perubh PP No 48/05 PP No 56/12 ttg Perubh kedua PP No 48/05

Dasar Hukum

Perka BKN No 9/12 ttg Ped Pelaks Pengd CPNS

Berdasarkan PP 56/2012

S EL E

K S I C PN S

2 0 13

SELEKSI HONORER

K II

FORMASI KHUSUS DOKTER

TENAGA AHLI TERTETU TIDAK

ADA DI PNS

LJK (3 NOV 2013)

TKB

TKD

KEPRES SELEKSI ADM

SELEKSI ADMSaryankes terpencil,

perbatasan, tidak diminati

SELEKSI PELAMAR

UMUM LJK (3 NOV 2013)

CAT (29 SEPT 2013)

TKB o/ Instansi

TKD

CALON SISWA IKATAN DINAS

CAT

LJK

Formasi setelah lulus

KEBIJAKAN ALOKASI LAINNYA

Putra-Putri Papua, Disabilitas, Atlit

Berprestasi TKB o/ Instansi

TKD

KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS TAHUN 2013

11

FORMASI 2013

K/L = 69PROV = 23KAB/KOTA = 237

13

JALUR UMUM

Prov. Jateng

Kab Kendal

212

692

Kota Sltg

Kab Smg

Kota Smg

Kab Pbg

Kab Cilacap

Kota Ska

Kota MglKab Wnb

Kab Kds

Kab Pati

Kota Pkl

403050404040355035404040

TIM KERJA PANSELNAS TAHUN 2013(KEPMENPAN & RB NOMOR 110 TAHUN 2013)

14

TIM PENGARAHSekretariat

TIM PELAKSANA

POKJA KOORDINASI

DISTR. & PENGUMPULAN LJK TKD &

TKB

POKJA PENGOLAHAN HASIL TKD &

TKB

KONSORSIUM

TIM PENGAWAS

TIM AUDIT

TEKNOLOGI

TIM PENGAMA

NAN TEKNOLOG

I

MenPANRB, Mendagri, Menkeu, Mendikbud,

Menkes, KAPOLRI Ketua: Asdep Perencanaan SDM

Kemenpan

Ketua: Ka BKN Wk.: Deputi

SDM Sekre.: Deputi

INKAAnggota: Sekjen

Dikbud, dll.Ketua: Direktur Pengadaan BKN

Wk.: Asdep Koord & Ev. Kemenpan

Kemendikbud, Konsorsium

PTN

Ketua: Ka BPKPWk.: Deputi

KUNWAS Sekre.: Deputi

Polsoskam BPKPAnggota: Irjen

Dagri, BIN, Polri, Ombudsman,

Konsorsium LSM

BPPT Lemsaneg

Sekretariat

Deputi BKN Waka BKN

16

PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI I MENJADI CPNS

Menurut PP No. 56 Tahun 2012 jo Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012

PENGUMUMAN

PENDATAAN

PENGUMUMAN

UJI PUBLIK

TMSMS

DATA BASE

FORMASI 2012

PENGUMUMAN

USUL PERSETUJU

AN NIP SK CPNS

Menurut PP No. 56 Tahun 2012 jo Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012

PENGUMUMAN

PENDATAAN

PENGUMUMAN

UJI PUBLIKTMSMS

TKDTKB DATA

BASE

FORMASI 2013

PENGUMUMAN

FORMASI 2014USUL

NP NIP SK CPNS

PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI II MENJADI CPNS

PENGANGKATAN CPNS FORMASI KHUSUS

Menurut PP No. 56 Tahun 2012 jo Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012PENGUMU

MAN

PENDAFTARAN

SELEKSI ADMINISTRASI

TMSMS

PERMOHONANMENPAN & BKN

FORMASI 2012

PENETAPAN

MENPAN-RB

USUL PERSETUJUAN NIP

SK CPNS

FORMASI 2013

FORMASI 2014

PENGANGKATAN CPNS JALUR UMUM

FORMASI

TMS

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN

Seleksi Administr

asi

TES KOMPETENSI DASAR

TES KOMPETENSI BIDANG PENGOLAHAN

PENETAPAN NIP

CPNS

KELULUSAN

MS

Internet

Pengumuman Internet

SURAT UNDANGAN

& KARTU TEST

Formulir Pendaftaran

Server Database

VERIFIKASI

KATEGORI

SURAT PEMBERITAHUAN

TMSTMS

MS

Hasil Seleksi Administrasi

Berkas Via POS

Via POS

Pelamar

Server Aplikasi

Internet

Sekian &

Terima kasih