kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam menghadapi periode bonus demografi
Post on 07-Aug-2015
647 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Fase Bonus
Demografi Menuju Tahun 2025-2035
Ir. Suharti, MA, Ph.DDirektur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Bappenas
Disampaikan pada Focus Group Discussion - Lemhanas Jakarta– 10 Maret 2015
Outline Presentasi
1. Pengertian Bonus Demografi
2. Prasyarat untuk Memanfaatkan Bonus Demografi
3. Bonus Demografi di Indonesia
4. Kebijakan dan Program Strategis untuk Memanfaatkan
Bonus Demografi
5. Kebijakan Sumber Daya Manusia dalam RPJMN 2015-2019
2
Demographic Dividend (Bonus Demografi)
• Terjadi akibat adanya transisi demografi yaitu penurunan tingkat kematian (mortality) yang diikuti oleh penurunan tingkat fertilitas (fertility)
• Rasio ketergantungan (dependency ratio) menurun, karena jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 60+) lebih rendah dibandingkan penduduk usia produktif (15-59 tahun)
• Bonus demografi adalah tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif
• Bonus demografi telah didapat di negara yang penduduknya besar (Amerika, Cina, Brasil) maupun kecil (Korea selatan, Irlandia, Singapura)
4
Mekanisme terjadinyaBonus Demografi
Mekanisme bonus demografi dapat terjadi melalui:
1. Labor supply Meningkatkan jumlah angkatan kerja dengan usia produktif Jumlah anak yang sedikit, meningkatkan peluang perempuan untuk bekerja
2. Savings (tabungan) Usia produktif menghasilkan lebih banyak pendapatan sehingga dapat menabung
lebih banyak Tabungan akan lebih banyak jika tanggungan anak lebih sedikit Saving merupakan sumber investasi dan pertumbuhan ekonomi
3. Human capital• Jumlah anak yang sedikit memungkinkan peningkatan investasi terhadap pendidikan
dan kesehatan anak• Jumlah anak yang sedikit memungkinan peningkatan kesehatan perempuan
5
Pengalaman Internasional
6
1960 - 2000
Pert. GDP/th (%)
Kontribusi (%) Bonus Demografi thd pert.
ekonomi
Cina 7.0 9.2
Korsel 7.3 13.2
Singapura 8.2 13.6
Thailand 6.6 15.5
Turunnya dependency ratio berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
Sumber: 1. UN Population Prospect Rev. 10 dan Mawson & Kinugasa 2005
2. Mawson, A and Kinugasa T, 2005. East Asian Economic Development: Two Demographic Dividend
Prasyarat
• Bonus Demografi merupakan peluang:
Meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk usia produktif memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi
• Peluang bonus demografi tidak otomatis, tetapi harus disertai dengan
kebijakan yang tepat, terutama:– SDM: menyiapkan kualitas SDM yang akan masuk ke angkatan kerja melalui
Kesehatan dan Pendidikan– Kependudukan: menjaga penurunan TFR– Tenaga Kerja: menyiapkan keterampilan dan kompetensi naker– Ekonomi: menyediakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan
perdagangan dan saving 8
Menyikapi Dampak Kependudukan
• Tetapi bonus demografi juga diiringi dinamika kependudukan: – Pertambahan jumlah penduduk: dari 237,6 jt (2010) menjadi 271,1 jt (2020) – Penuaan Penduduk (Ageing population): peningkatan jumlah dan proporsi
penduduk lanjut usia meningat 87% antara th 2010 dan 2025– Urbanisasi: proporsi penduduk perkotaan meningkat dari 49,8% (2010)
menjadi 66,6%(2035)– Migrasi: meningkatnya perpindahan penduduk ke pusat pertumbuhan
• Dinamika kependudukan dapat menimbulkan dampak yang perlu diantisipasi dan ditangani dalam pembangunan, misalnya– Tekanan kepada lingkungan, energi, pangan, infrastruktur– Potensi peningkatan pengangguran dan konflik sosial– Peningkatan beban sosial dan kesehatan
9
Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan terus meningkat
11
2010 2015 2020 2025 2030 2035210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
238.5
255.5
271.1
284.8
296.4305.7
Juta Jiwa
Tahun
Tahun LPP2000-2010 1,492010-2015 1,382015-2020 1,192020-2025 1,002025-2030 0,802030-2035 0,62
Dengan laju pertumbuhan yang diproyeksikan turun dari 1,49% untuk kurun waktu 2000-2010 menjadi 1,19% pada tahun 2015-2020, jumlah penduduk masih diperkirakan meningkat sebesar 32,6 juta dalam kurun waktu 10 tahun (2010-2020)
Perubahan Struktur Umur Penduduk
• Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan meningkatnya penduduk, terutama usia produktif dan lansia
12
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034 0
50
100
150
200
250
300
350
Usia 60+Usia 15-59Usia 0-14
Ju
mla
h P
en
du
du
k (
juta
) Peningkatan jumlah penduduk 2010-2025:
- Usia 0-14 : 2,7%- Usia 15-59 :18,9%- Usia 60+ : 86,8%
Poporsi penduduk usia produktif meningkat
Dependency ratio menurun:
Indeks Pertumbuhan Penduduk 2010-2035
13
Pertumbuhan penduduk menurut menurut kelompok umur.
Antara tahun 2010–2035, penduduk: usia 0-14: tumbuh (-3,6%) usia 15-59: tumbuh 25,9% usia 60+ (lansia): tumbuh 167,2%
Indeks penduduk Indoneisa 2010-2035 (dengan indeks tahun 2010=100%)
Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025
Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia (60 tahun ke atas)
Catatan: Definsi lansia adalah penduduk usia 60+ (UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia )
Peluang Bonus Demografi di Indonesia
14
• Terjadi penurunan angka ketergantungan dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus demografi
• Trend dependency ratio dapat tercapai, asumsi proyeksi tercapai:
• Fertilitas menurun (TFR = 2,1 pada tahun 2025)
• Angka Kematian Bayi menurun= 22,3 pada tahun 2025 Bonus Demografi tidak otomatis, tetapi dapat diraih dengan kebijakan tepat:- SDM sehat dan terdidik
(usia anak s/d lansia, perempuan dan laki-laki)
- Tenaga kerja produktif, termasuk tenaga kerja perempuan
- Stabilitas ekonomi, meningkatnya lapangan kerja
Jika tidak, terjadi dampak tidak baik:- tingginya penganguran - konflik sosial- tekanan pada pangan dan
lingkungan
Indonesia dalam konstelasi regional
Baik secara nasional maupun regional, Indonesia mempunyai potensi untuk mendapatkan Bonus Demografi
15
• Di banding Jepang, Australia, Tiongkok, Singapura proporsi usia produktif Indonesia cukup besar
• Di seluruh negara ASEAN, 38% jumlah penduduk usia produktif ada di Indonesia Indonesia
• Potensi Indonesia:• Mengisi kebutuhan
naker di tingkat regional• Menampung industri
padat tenaga kerja
19701975
19801985
19901995
20002005
20102015
20202025
20302035
20402045
20500
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TiongkokJepangIndonesiaSingapuraThailandAustralia
Depe
nden
cy ra
tio (%
)
16
Perbedaan Rasio KetergantunganMenurut Provinsi (1)
Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035Momen Bonus
Demografi
Aceh 56.3 54.7 53.5 50.9 48.0 45.9 2028Sumatera Utara 58.0 56.4 55.3 53.6 51.6 50.8 -Sumatera Barat 57.7 55.6 54.7 53.6 51.9 50.5 -Riau 54.1 51.6 49.7 48.4 47.0 46.5 2021Jambi 50.7 47.3 44.6 43.2 42.5 42.6 2012Sumatera Selatan 51.3 49.6 48.4 47.3 45.9 45.4 2016Bengkulu 51.3 47.9 46.0 45.1 44.5 44.4 2013Lampung 51.2 49.6 48.6 47.2 45.6 45.4 2016Bangka Belitung 48.7 46.1 44.9 44.2 43.4 43.1 2005Kepulauan Riau 46.8 49.6 46.4 41.8 38.2 38.0 2008DKI Jakarta 37.4 39.8 41.9 42.2 40.2 39.6 1980anJawa Barat 50.0 47.6 46.6 46.3 46.2 46.8 2011Jawa Tengah 49.9 48.1 47.7 48.4 49.9 51.7 2012DI Yogyakarta 45.9 45.0 45.4 46.8 47.7 48.4 1996Jawa Timur 46.1 44.2 43.7 44.4 46.1 48.3 1998Banten 48.6 46.4 45.4 43.8 41.7 41.0 2007Bali 47.2 45.6 43.4 42.2 43.2 45.8 1990an
17
Perbedaan Rasio KetergantunganMenurut Provinsi (2)
Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035Momen Bonus
Demografi
Nusa Tenggara Barat 55.6 53.7 52.2 50.3 48.6 48.0 2027Nusa Tenggara Timur 70.6 66.7 63.5 61.8 61.7 61.5 -Kalimantan Barat 52.6 50.9 49.8 48.8 47.3 46.6 2022Kalimantan Tengah 50.3 46.2 43.4 41.6 40.3 39.9 2011Kalimantan Selatan 49.2 48.7 47.7 46.2 44.6 44.7 2006Kalimantan Timur 48.7 46.2 44.5 43.7 43.0 43.3 2005Sulawesi Utara 48.0 46.6 46.3 46.9 47.3 48.4 2000Sulawesi Tengah 52.5 50.4 49.7 49.4 48.4 48.6 2025Sulawesi Selatan 56.0 52.9 51.3 50.4 49.6 49.6 2030Sulawesi Tenggara 63.5 60.4 58.0 54.6 52.7 51.7 -Gorontalo 51.8 48.6 47.6 47.6 47.7 47.8 2014Sulawesi Barat 60.4 56.0 53.9 52.7 51.5 51.0 -Maluku 63.1 59.8 58.1 57.4 55.9 54.3 -Maluku Utara 61.1 58.7 56.0 53.5 51.6 50.8 -Papua Barat 53.7 49.9 47.1 45.5 44.4 43.6 2016Papua 53.7 47.5 43.8 41.9 41.6 42.4 2014Indonesia 50.5 48.6 47.7 47.2 46.9 47.3 2013
19
Berbagai Asumsi TFR untuk Perhitungan Proyeksi Penduduk oleh PBB
Sumber: United Nations (2014). Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2012 Revision. Population Division, DESA. ST/ESA/SER.A/353. http://esa.un.org/unpd/ppp/
20
Proyeksi Penduduk dengan Berbagai Skenario
Sumber: United Nations (2014). Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2012 Revision. Population Division, DESA. ST/ESA/SER.A/353. http://esa.un.org/unpd/ppp/
21
Proyeksi Penduduk Usia 0-14 Tahundengan Berbagai Skenario Proyeksi Penduduk
Sumber: United Nations (2014). Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2012 Revision. Population Division, DESA. ST/ESA/SER.A/353. http://esa.un.org/unpd/ppp/
22
Proyeksi Rasio Ketergantungan dengan Berbagai SkenarioProyeksi Penduduk
Sumber: United Nations (2014). Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2012 Revision. Population Division, DESA. ST/ESA/SER.A/353. http://esa.un.org/unpd/ppp/
Kebijakan Kesehatan, Kependudukan dan KB
• Menjamin kesehatan tenaga kerja, terutama:– Perluasan JKN, integrasi peserta Jamsostek dan pekerja informal– Menengendalikan penyakit tidak menular (stroke, diabetes, janntung, dll)
yang umumnya terjadi pada usia kerja dan lansia– Kesehatan dan keselamatan kerja
• Menjamin keberlangsungan hidup anak (child survival) untuk menekan keinginan punya anak lagi
• Meningkatkan kesehatan perempuan untuk mencapai jumlah anak ideal
• Memperkuat Keluaga berencana– Menurunkan unmet need KB– Meningkatkan prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR)
24
Kebijakan Pendidikan• Memperluas pendidikan menengah universal:
– Memperkuat peran swasta dalam pendidikan– Program school-to-work transition untuk persiapan memasuki
dunia kerja– Menyelaraskan bidang studi dengan kegiatan ekonomi utama
sesuai pusat pertumbuhan ekonomi.
• Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi
• Meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja
– Penerapan kualifikasi dan standar kompetensi nasional – Memperbanyak lembaga pelatihan untuk pemenuhan sektor
strategis– Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja
dengan kebutuhan pembangunan daerah25
Ekonomi dan Tenaga Kerja
• Perluasan lapangan kerja
• Keterbukaan pasar untuk meningkatkan akses pada pasar dunia dan didukung oleh promosi ekspor
• Fleksibilitas pasar tenaga kerja, antara lain:
– Pengusaha dapat menyesuaikan skala usahanya
– Menyesuaikan upah sesuai mekanisme pasar yang ditunjang dengan safety nets, dan mendesain upah minimum dengan hati-hati
– Pekerja dapat beradaptasi dengan lingkungan usaha
• Peningkatan investasi luar dan dalam negeri
• Peningkatan komptensi tenaga menghadapi AEC
• Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan
26
Pendidikan penduduk perempuan terus meningkat dari waktu ke waktu, tetapi partisipasi angkatan kerja perempuan tidak banyak meningkat. Pelu upaya strategis agar upaya menangkap bonus demografi menjadi maksimal.
27Sumber: diolah dari data Sensus 2010 (IPUMS)
14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14
0-45-9
10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-94
95+
2010
Sedang Sekolah Bekerja Lainnya
PerempuanLaki-laki
(dalam juta)
Kebijakan Strategis 2015-2019
29
Sosial Budaya dan Kehidupan Agama
Mengendalikan jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga
Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan
keterampilan kerja Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi
pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik
Kebijakan Strategis 2015-2019
30
Ekonomi dan Tenaga Kerja
Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha melalui kepastian hukum, penyederahaan perijinan investasi, insentif, dan fasilitasi investasi
Peningkatan investasi yang inklusif melalui pengutamaan peningkatan investasi; penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang; dan pengembangan investasi lokal dan investasi keluar
Memperluas lapangan kerja melalui memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global
Mengembangkan ekonomi kreatif Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi para pekerja Mendorong kerja sama ekonomi internasional yang lebih selektif dengan
mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif Memperluas kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga
migran
Kebijakan Strategis 2015-2019
31
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan Penguatan pasokan, bauran dan efisiensi konsumsi energi Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi
berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI
Politik, Hukum dan Keamanan
Meningkatkan partisipasi angkatan kerja di tingkat regional, melalui penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global
Menjamin hak-hak dan partisipasi seluruh penduduk pada pembangungan ekonomi (inclusive growth), antara lain melalui peningkatan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan kerjasama luar negeri, dengan meningkatkan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan perlindungan HAM
Menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk melindungi generasi muda sebagai aktor utama untuk memaksimalkan potensi bonus demografi
Kebijakan Strategis 2015-2019
32
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IPTEK untuk meningkatkan produktifitas kerja Menyiapkan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global agar dapat bersaing
di tingkat global
Pembangunan Wilayah, Tata Ruang dan Sarana Prasarana
Mengembangkan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan struktur angkatan kerja dan inter-konetifitas antar-wilayah, melalui penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
Penataan ruang dalam rangka keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia
Meningkatkan sarana yang mendukung mobilitas dan produktivitas, antara lain melalui percepatan pembangunan perumahan, pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman serta energi dan ketenagalistrikan, menjamin ketahanan air
Mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal, untuk menghadapi urbanisasi.
Kebijakan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi
dan Alat Kesehatan 7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan 9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
35
Kebijakan Keluarga Berencana
1. Menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat
2. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga5. Menguatkan landasan hukum dan menyerasikan kebijakan pembangunan bidang
kependudukan dan keluarga berencana6. Menata, menguatkan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan
bidang kependudukan dan keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah7. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat,
dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan
36
Kebijakan Pendidikan1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak
seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan
pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas3. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel6. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan7. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi8. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi9. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi10. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini11. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini12. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja13. Meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa
37
Pendidikan Karakter1. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan
pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur3. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan,
memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen)
4. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik
5. Meningkatkan budaya gemar membaca6. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi7. Meningkatnya pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa
patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan
8. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek
9. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan 38
Kesejahteraan Sosial
• Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan
• Memperkuat skema perlindungan sosial bagi lansia
39
Revolusi Mental...(1)
Kedaulatan Politik1. Peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi; jaminan
pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat, termasuk peningkatan peran organisasi masyarakat sipil dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik.
2. Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial polit
3. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi peradilan secara konsisten dan berintegritas untuk menciptakan ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan perizinan yang bersih, transparan, dan ak
4. Peningkatan kontribusi dan kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional di dalam negeri, serta sebagai upaya untuk turut mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia.untabel, yang sejalan dengan pengembangan budaya pelayanan.
40
Revolusi Mental...(2)
Kemandirian Ekonomi
1. Peningkatan kemandirian ekonomi nasional
2. Pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi dan industri kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten, dengan meningkatkan pemerataan peluang dalam pengembangan ekonomi dan distribusi aset-aset produktif yang adil.
3. Penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat untuk mencegah praktik monopoli yang menyebabkan kegiatan usaha tidak sehat dan ekonomi tidak efisien
4. Peningkatan pemasyarakatan budaya produksi melalui peningkatan pemahaman dan penyadaran bahwa konsumsi berlebihan (excessive consumption) tidak baik dan tidak bijak, serta penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi.
5. Peningkatan dan pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru dan penegakan hak kekayaan intelektual, serta penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, koreografi, dan lain-lain. 41
Revolusi Mental...(3)
Kepribadian dalam Kebudayaan1. Peningkatan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan manusia-manusia unggul,
yang mampu mengembangkan kebudayaan, daya cipta dan kreativitas, daya saing, serta merancang masa depan bangsa yang maju, modern, dan mandiri.
2. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan (sekolah/madrasah dan unversitas) sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
3. Peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan kepribadian anak
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan5. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta
berdaya saing dan dinamis, yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila
6. Pencanangan proyek percontohan dalam bentuk Komunitas Berkarakter sebagai “kantung-kantung perubahan,”.
7. Peningkatan kampanye publik melalui berbagai media (film, sastra, iklan layanan masyarakat), untuk menumbuhkan etos, semangat berkarya, daya juang, sikap antikorupsi, orientasi mencari ilmu, hidup toleran dan menjaga harmoni sosial di dalam masyarakat majemuk. 42
Tenaga Kerja1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja
secara global2. Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki Iklim
Ketenagakerjaan3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif4. Mendorong Pengembangan Ekonomi Pedesaan5. Memfungsikan pasar tenaga kerja6. Memperluas Kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan
tenaga migran7. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan8. Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian9. Memperbesar pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja10. Jaminan Sosial Bagi Pekerja Penerima Upah11. Perluasan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja12. Integrasi dan Sinkronisasi Berbagai Program Perlindungan Sosial ke dalam SJSN
43
Kesimpulan
• Pemanfaatan bonus demografi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan.
• Peluang bonus demografi harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kebijakan, baik pusat maupun daerah.
• Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat.
44
top related