kebebasan berserikat dan - ilo. · pdf filehambatan kebebasan berserikat rintangan-rintangan...
Post on 06-Feb-2018
258 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
KEBEBASAN BERSERIKAT DANPERUNDINGAN BERSAMA
Patrick Quinn
Sebuah Studi tentangPengalaman Indonesia 1998 2003
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA
2
3
DAFTAR ISI
No. Hal.No. Hal.No. Hal.No. Hal.No. Hal.
PrakataPrakataPrakataPrakataPrakata 3 3 3 3 3Rangkuman EksekutifRangkuman EksekutifRangkuman EksekutifRangkuman EksekutifRangkuman Eksekutif 44444
Bab 1 Latar Belakang Politik dan EkonomiBab 1 Latar Belakang Politik dan EkonomiBab 1 Latar Belakang Politik dan EkonomiBab 1 Latar Belakang Politik dan EkonomiBab 1 Latar Belakang Politik dan Ekonomi 88888Latar belakangPerubahan politikPerkembangan ekonomiLapangan kerjaInstitusi-institusi Bretton WoodsOtonomi daerah
Bab 2 Mitra SosialBab 2 Mitra SosialBab 2 Mitra SosialBab 2 Mitra SosialBab 2 Mitra Sosial 1313131313Departemen Tenaga Kerja dan TransmigrasiSerikat pekerjaOrganisasi pengusaha
Bab 3 Berubahnya Konteks Hubungan Industrial danBab 3 Berubahnya Konteks Hubungan Industrial danBab 3 Berubahnya Konteks Hubungan Industrial danBab 3 Berubahnya Konteks Hubungan Industrial danBab 3 Berubahnya Konteks Hubungan Industrial danPrPrPrPrProses Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaanoses Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaanoses Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaanoses Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaanoses Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan 23 23 23 23 23
Situasi sebelum tahun 1998Titik balikMengembangkan kerangka hukum yang baru untuk hubungan industrialUndang-Undang Serikat Pekerja/Buruh 21/2000Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialProses dialog dan laju reformasi
Bab 4 Kebebasan BerserikatBab 4 Kebebasan BerserikatBab 4 Kebebasan BerserikatBab 4 Kebebasan BerserikatBab 4 Kebebasan Berserikat 3737373737Dampak dari Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh 21/2000Keanggotaan serikat pekerjaKeterwakilan serikat pekerjaMulti serikat pekerja dan dampaknya terhadap hubungan industrial bipartitHambatan kebebasan berserikatRintangan-rintangan yang menghalangi perkembangan serikat pekerjaPendaftaran/pemberitahuan tentang berdirinya serikat pekerjaPembatasan-pembatasan yang membatasi bidang-bidang organisasi serikat pekerjaKeterlibatan militer dan polisi dalam hubungan industrialSerangan fisik terhadap pekerjaPenggunaan tuduhan tindak pidana terhadap aktivis serikat pekerjaTindakan-tindakan hukum lainnyaKebebasan berserikat di sektor pelayanan sipil dan umumKebebasan berserikat dan organisasi pengusaha
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA
4
Bab 5 Perundingan BersamaBab 5 Perundingan BersamaBab 5 Perundingan BersamaBab 5 Perundingan BersamaBab 5 Perundingan Bersama 4848484848Latar belakangPeraturan perusahaan dan perjanjian bersamaUndang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 ketentuan-ketentuan tentang perundingan bersamaCakupan perundingan bersamaProses pembentukan suatu perjanjian bersamaIsi perjanjian bersamaDimensi gender perundingan bersamaPerundingan bersama di sektor publikSektor pertanianBerubahnya lingkungan dan dibutuhkannya dukungan teknis
Bab 6 Isu-isu Utama dalam Hubungan IndustrialBab 6 Isu-isu Utama dalam Hubungan IndustrialBab 6 Isu-isu Utama dalam Hubungan IndustrialBab 6 Isu-isu Utama dalam Hubungan IndustrialBab 6 Isu-isu Utama dalam Hubungan Industrial 5757575757PendahuluanBeberapa faktor yang mempengaruhi hubungan industrialIsu-isu normatif dan non normatifUpah minimumProsedur PHK dan pesangonKerja kontrakJamsostekIsu-isu non normatifFrekuensi pemogokanTanggung jawab sosial perusahaan dan kode perilakuMinat akademis dalam hubungan industrial dan upaya meningkatkan keterampilan
Bab 7 Lingkungan Ketenagakerjaan dan InvestasiBab 7 Lingkungan Ketenagakerjaan dan InvestasiBab 7 Lingkungan Ketenagakerjaan dan InvestasiBab 7 Lingkungan Ketenagakerjaan dan InvestasiBab 7 Lingkungan Ketenagakerjaan dan Investasi 7272727272Perdebatan akhir-akhir iniIsu produktivitas dan daya saing
Bab 8 Struktur Bipartit dan TBab 8 Struktur Bipartit dan TBab 8 Struktur Bipartit dan TBab 8 Struktur Bipartit dan TBab 8 Struktur Bipartit dan Tripartit untuk Konsultasi dan Negosiasiripartit untuk Konsultasi dan Negosiasiripartit untuk Konsultasi dan Negosiasiripartit untuk Konsultasi dan Negosiasiripartit untuk Konsultasi dan Negosiasi 7575757575Struktur bipartitStruktur TripartitDewan Tripartif NasionalKomite Tripartit RegionalPerwakilan serikat pekerja dalam badan-badan Tripartit
Bab 9 Bantuan TBab 9 Bantuan TBab 9 Bantuan TBab 9 Bantuan TBab 9 Bantuan Teknis ILOeknis ILOeknis ILOeknis ILOeknis ILO 80 80 80 80 80
Rangkuman bantuanDampak kegiatan-kegiatan ILO
Bab 10 KesimpulanBab 10 KesimpulanBab 10 KesimpulanBab 10 KesimpulanBab 10 Kesimpulan 8383838383
5
PRAKATA
Pada tahun 2000 Konferensi Ketenagakerjaan Internasional mempertimbangkan Laporan Global Pertama
sebagai Tindak Lanjut dari Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.
Laporan tersebut menyangkut kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif terhadap hak berunding
bersama. Laporan tersebut juga memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan positif yang terjadi
di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia berada pada tahap yang relatif masih awal dalam upaya melaksanakan
kewajiban-kewajibannya setelah meratifikasi Konvensi 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
terhadap Hak Berorganisasi, dan sedang berada dalam proses merencanakan suatu kerangka kerja yang
baru mengenai serikat pekerja dan undang-undang tenaga kerja.
Studi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan yang telah diperoleh dalam
pelaksanaan kebebasan berserikat dan berunding bersama di Indonesia. Studi ini mempertimbangkan
langkah-langkah positif yang telah diambil sejak tahun 1998, kesulitan-kesulitan dan isu-isu praktis yang
dihadapi Pemerintah dan mitra sosial, serta isu-isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Studi ini juga mempertimbangkan kontribusi yang telah dapat diberikan oleh bantuan teknis ILO terhadap
proses perubahan.
Studi ini disusun sebagai kertas kerja atas permintaan Program InFocus ILO untuk Mempromosikan Deklarasi.
Kertas kerja seperti ini dimaksudkan untuk merangsang perdebatan. Pendapat dan opini yang dinyatakan
dalam studi ini sepenuhnya merupakan pendapat dan opini pengarangnya.
Patrick Quinn
Jakarta
Mei 2003
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA
6
7
Krisis keuangan Asia tahun 1997 memicu suatu proses perubahan yang signifikan dalam tataran politik
Indonesia dan dalam pendekatan yang diambil Pemerintah terhadap isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia.
Pada tahun 1999 Indonesia menjadi negara Asia pertama yang meratifikasi seluruh Konvensi Dasar ILO.
Pada tahun 1998 pemerintah menyusun rencana untuk mereformasi undang-undang tenaga kerja. Tujuan
program reformasi ini adalah untuk mempromosikan kebebasan berserikat dan menyusun suatu sistem
yang modern tentang hubungan industrial yang akan menjamin hak berunding bersama. Sistem ini akan
ditopang oleh suatu sistem yang telah diperbaiki tentang penyelesaian hubungan industrial.
Suatu Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh diperkenalkan pada tahun 2000. Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang baru disetujui pada bulan Februari 2003 dan pembahasan terhadap Rancangan
Undang-Undang Penyelesaian hubungan Industrial masih terus dilanjutkan. Proses penyusunan peraturan
perundang-undangan yang baru ini melibatkan dialog tripartit maupun bipartit secara substansial dan berarti,
sangat kontras dengan pendekatan yang diambil selama masa Orde Baru. Tetapi proses reformasi undang-
undang ketenagakerjaan ternyata tidak berlangsung secepat yang dibayangkan semula. Karena itu, tidaklah
mengherankan bahwa beberapa isu perlu waktu untuk dipertimbangkan.
Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 dan diperkenalkannya Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh No. 21 Tahun
2000 telah mengakibatkan kemajuan yang signifikan dalam kebebasan berserikat. Pekerja menikmati
kebebasan baru untuk bergabung dengan dan membentuk serikat pekerja pilihan mereka sendiri dan banyak
pekerja telah melaksanakan hak tersebut. Baik pada tingkat nasional maupun lokal, banyak organisasi serikat
pekerja baru yang telah dibentuk.
Meskipun kemajuan nyata telah diperoleh di bidang kebebasan berserikat, kesulitan-kesulitan tetap dirasakan
oleh mereka yang berusaha melaksanakan hak mereka. Kasus yang paling serius dalam tahun-tahun terakhir
ini melibatkan pembunuhan dua pekerja yang mogok, tetapi kasus-kasus penahanan pengurus serikat
pekerja, pemecatan aktivitas serikat pekerja dan pembatasan terhadap organisasi serikat pekerja tetap saja
berlanjut.
Pada awalnya jumlah federasi serikat pekerja nasional tumbuh dengan pesat. Tetapi kemudian, timbul tanda-
tanda yang menunjukkan melambatnya tingkat pertumbuhan tersebut dan konsolidasi pun mulai dilakukan.
Pengembangan struktur serikat pekerja yang baru telah menimbulkan beberapa isu mengenai hak berunding
di tempat kerja dan representasi dalam struktur Tripartit. Langkah-langkah awal telah diambil untuk
memperluas representasi serikat pekerja pada struktur tripartit meskipun isu-isu tertentu masih tetap belum
terselesaikan.
Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, No. 13 Tahun 2003, masih muda sekali usianya. Sejumlah
serikat pekerja tidak puas dengan bagian-bagian tertentu undang-undang tersebut, terutama yang berkaitan
RANGKUMAN EKSEKUTIF
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA
8
denga
top related