kata pengantarkesbangpol.seruyankab.go.id/wp-content/uploads/...kata pengantar dengan memanjatkan...
Post on 10-Oct-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Seruyan Tahun 2013-2018 dapat selesai sesuai dengan yang
diharapkan.
RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
jangka menengah SKPD Periode 5 (lima) Tahunan. RENSTRA SKPD
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan 2013-2018 yang tersusun ini adalah RENSTRA
SKPD Periode Kedua, dimana pada RENSTRA SKPD Periode Pertama
Tahun 2008-2013 masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA SKPD
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 juga masih belum sempurna
seperti yang diharapkan, namun setidaknya kualitas RENSTRA SKPD
yang tersusun dapat lebih baik dari Periode RENSTRA SKPD
sebelumnya dan juga dapat menggambarkan program pembangunan
dan kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
selama 5 (lima) Tahun kedepan yang bersenergi dengan RPJPD
Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Seruyan
Tahun 2013-2018, Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan Renstra Direktorat
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri Tahun
2010-2014. Diharapkan juga bahwa RENSTRA SKPD Tahun 2013-
2018 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan SKPD maupun Dokumen Rencana dan
Pelaksanaan Anggaran SKPD pada setiap tahunnya.
i
Untuk kesempurnaan RENSTRA SKPD Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
Tahun 2013-2018 yang tersusun, maka masukkan ataupun saran dan
pendapat yang sifatnya membangun dari para Pemangku Kepentingan
(Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah) sangat kami
harapkan dalam penyempurnaan RENSTRA SKPD ini guna suksesnya
pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan selama Periode 5 (lima)
Tahun kedepan.
Sebagai komitmen dan legalitas RENSTRA SKPD Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Seruyan Tahun 2013-2018, maka diharapkan kesediaan Bupati
Seruyan untuk menetapkannya.
Kuala Pembuang, Desember 2013
Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan
K E P A L A,
Drs. H. DJAINU’DDIN NOORPembina Utama Muda
NIP. 19650821 199103 1 013
ii
iii
DAFTAR ISI
Uraian Halaman
KATA PENGANTAR iiDAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... I-11.1. Latar Belakang ........................................................... I-11.2. Landasan Hukum ....................................................... I-81.3 Maksud dan Tujuan ................................................... I-121.4. Sistematika Penulisan ............................................... I-14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ........................................... II-12.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD ........... II-1
2.2. Sumber Daya SKPD .................................................... II-23
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ............................................ II-27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananSKPD .......................................................................... II-35
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI ................................................................................ III-13.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD .................................…........ III-2
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................. III-7
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPDProvinsi ...................................................................... III-11
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis ..................................... III-16
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ...................................... III-32
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN ........................................................................... IV-14.1. Visi dan Misi SKPD ..................................................... IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ........... IV-10
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD .................................... IV-14
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF ............................................................................. V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................ VI-1
BAB VII PENUTUP ............................................................................... VII-1
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-1Kabupaten Seruyan
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini
dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa
konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan
pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain
itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama
dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan
kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika
perkembangan daerah dan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Ruang lingkup perencanaan
pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-2Kabupaten Seruyan
Perencanaan pembangunan daerah diinplementasikan
ke dalam suatu dokumen perencanaan daerah sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan
Provinsi dan Nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah
terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 (lima) tahun, Rencana Strategis
(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 5 (lima)
tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 (satu)
tahun, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD periode 1 (satu) tahun.
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, metoda
yang dipergunakan dalam satu proses perencanaan pembangunan
daerah menggunakan pendekatan teknokratis (menggunakan metoda
dan kerangka pikir ilmiah), partisipatif (melibatkan semua pemangku
kepentingan), politis (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan
yang ditawarkan KDH terpilih) dan metoda pendekatan top-down dan
bottom-up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan desa).
Tahun 2013 adalah periode ke 2 (dua) dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah
periode 5 (lima) tahunan sejak diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Setelah terpilihnya KDH dan WKDH Kabupaten Seruyan
Periode Tahun 2013-2018 pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Seruyan Tahun 2013, adalah
suatu kewajiban bagi pemerintah daerah sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku untuk segera menyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2013-2018 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-3Kabupaten Seruyan
KDH dan WKDH Kabupaten Seruyan terpilih. Dalam penyusunan
RPJMD diperlukan masukkan dan sinergisitas dari dokumen
perencaanaan strategis 5 (lima) tahun dari seluruh SKPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Seruyan yang penyusunannya juga
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Seruyan memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa
dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan dalam upaya
mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka
memperkokoh NKRI dan meningkatkan perlindungan masyarakat
terlebih dalam memelihara situasi, kondisi dan stabilitas keamanan
wilayah yang kondusif.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2008 dengan tugas
pokok membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasikan kebijakan
teknis dibidang Kesatuaan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat.
Sebagai bentuk peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan dengan menyusun perencanaan pembangunan
daerah yang diinplementasikan ke dalam suatu dokumen
Perencanaan Strategis (RENSTRA) SKPD periode 5 tahun. RENSTRA
SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-4Kabupaten Seruyan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
Penyusunan RENSTRA SKPD berpedoman pada RPJMD dan
bersifat indikatif. Sebagai langkah awal sistem perencanaan
pembangunan daerah periode tahun 2013-2018, Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
saat ini menyusun Rancangan Awal RENSTRA SKPD Tahun
2013-2018. Rancangan Awal RENSTRA SKPD 2013-2018 yang
disusun untuk mengimplementasi visi, misi dan program KDH dan
WKDH Kabupaten Seruyan terpilih ke dalam suatu Perencanaan
Strategis SKPD 2013-2018. Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan 2013-2018 berpedoman pada RENSTRA
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2010-2014, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2005-2025, RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025, RPJMD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, Rancangan Awal
RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018, RENSTRA Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010-2015, Rancangan Awal RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2014
dan dokumen perencaaan pembangunan pendukung lainnya.
Rancangan Awal RENSTRA SKPD Tahun 2013-2018 ini adalah
sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah didalam penyusunan
rancangan awal RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018.
Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan pembangunan
dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan
sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkat Pemerintah Daerah
dengan semua SKPD.
RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 yang tersusun
diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
tindakan-tindakan dan pemikiran strategik organisasi selama periode
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-5Kabupaten Seruyan
5 (tahun) kedepan dalam menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis, nasional dan global serta mengarahkan kepada
suatu pengumpulan informasi yang lebih sistematik mengenai
lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta dapat mendorong
terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota
antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-6Kabupaten Seruyan
Gambar 1.1.Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan
I-6
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-7Kabupaten Seruyan
Gambar 1.2.Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Renstra SKPD Kabupaten/Kota
I-7
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-8Kabupaten Seruyan
1.2. Landasan Hukum
Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018,
yaitu :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002
tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
dan Kabupaten Barito Timur, di Propinsi Kalimantan Tengah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 );
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 4287);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-9Kabupaten Seruyan
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-10Kabupaten Seruyan
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Kedua dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994);
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-11Kabupaten Seruyan
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1058);
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2005 Nomor 34);
t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah
Nomor 34);
u. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah
Nomor 40);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2008 Nomor 30 Seri E);
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-12Kabupaten Seruyan
w. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2008 Nomor 19 seri D);
x. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);
y. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
Tahun 2013-2018 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah
kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien
dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah
(Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan terpilih dalam 5 (lima)
tahun ke depan.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :
1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan
terpilih ke dalam arah kebijakan dan program dan kegiatan
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-13Kabupaten Seruyan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD
Kabupaten Seruyan;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan
sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah
Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat;
4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja dan
mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan;
5. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat atau
para pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan arah
pembangunan daerah;
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah
Daerah, Ormas, Parpol, Organisasi Nirlaba lainnya, Akademisi,
Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh
Pemuda dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam
pembangunan daerah;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-14Kabupaten Seruyan
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun
2013-2018 disajikan dalam 7 (tujuh) Bab, dengan sistematika
penulisan :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangMengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra
SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, dan
dengan Renja SKPD.
1.2. Landasan HukumMemuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra SKPD.
1.4. Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi
dokumen.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-15Kabupaten Seruyan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPDMemuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta
uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon
dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur
organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD
(proses, prosedur, mekanisme).
2.2. Sumber Daya SKPDMemuat penjelasan ringkas tentang macam sumber
daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPDBagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja
SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD
periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan
wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD
dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananSKPDBagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap
Renstra SKPD Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil
telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap
KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan
peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada
lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-16Kabupaten Seruyan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi Pelayanan SKPDPada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah TerpilihBagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPDProvinsiBagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra Kementerian ataupun Renstra
SKPD Provinsi.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup StrategisPada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-17Kabupaten Seruyan
3.5 Penentuan Isu-isu StrategisPada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD
provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan
isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu
strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis
yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun
rencana.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPDPada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
visi dan misi SKPD.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPDPada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPDPada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan kebijakan SKPD dalam 5 (lima) tahun
mendatang.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat I-18Kabupaten Seruyan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIFPada bagian ini dikemukakan rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMDPada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUPBerisi tentang kesimpulan serta harapan dari penyusunan
Perencanaan Strategis (RENSTRA) SKPD dalam 5 (lima)
tahun mendatang.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-1Kabupaten Seruyan
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2008 Nomor 19 Seri D) mempunyai Tugas Pokok dalam hal
membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan,mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasikebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan
fungsi :
a. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di
bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya
manusia Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat;
c. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah
strategis daerah;
d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-2Kabupaten Seruyan
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
g. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Badan.
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan berdasarkan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 19
Seri D) dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, yaitu :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, terdiri dari :
a. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Idiologi Bangsa.
b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
4. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan orang asing.
b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
5. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Politik dan Pemilu.
b. Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-3Kabupaten Seruyan
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
a. Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan.
b. Sub Bidang dan Perlindunagan Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1. berikut.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-4Kabupaten Seruyan
Gambar 2.1.
Struktur OrganisasiBadan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
II-4
STOK Berdasarkan : Perda No. 06 Thn. 2008 Peraturan Bupati Seruyan No. 30 Thn. 2009
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-5Kabupaten Seruyan
Jumlah ketersedian jabatan struktural pada Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
sebanyak 17 Jabatan Struktural yang terdiri dari 1 Jabatan Esselon
II.b (Kepala Badan), 1 Jabatan Esselon III.a (Sekretaris Badan), 4
Jataban Esselon III.b (Kepala Bidang) dan 11 Esselon IV.a (Kepala
Seksi/Sub Bagian) ditambah Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit
Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana ditunjukkan dalam
Gambar 2.1. pada halaman sebelumnya.
Secara hirarki berikut diuraikan tentang Tugas Pokok dan
Fungsi dari Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan sesuai dengan
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten, sebagai berikut :
1. Kepala Badan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten mempunyai tugas pokok membina,
mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja,
tatakerja dan mengembangkan semua kegiatan serta tanggung
jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
(1). Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat;
(2). Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengkatan sumber daya
manusia Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-6Kabupaten Seruyan
(3). Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah
strategis;
(4). Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program bidang
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
(5). Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
(6). Evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat; dan
(7). Pembinaan, penyelenggaraan urusan administrasi
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat.
2. Sekretaris Badan
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten mempunyai tugas pokokmengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan
administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi,
tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan
perundang-undangan pada Badan Kesbang, Politik dan
Perlindungan Masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
(1) Koordinasi penyusunan program dan kegiatan di bidang
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
(2) Penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan kebutuhan;
(3) Pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi surat
menyurat dan kearsipan;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-7Kabupaten Seruyan
(4) Pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian;
(5) Pelaksanaan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan
analisis jabatan;
(6) Pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian;
(7) Pelaksanaan dan pelayanan urusan rumah tangga kantor,
perlengkapan dan hubungan masyarakat;
(8) Menghimpun data dan bahan penyusunan pelaporan bahan;
dan
(9) Koordinasi evaluasi dan pelaporan program dan bagian Badan
Kesbang, Politik, Perlindungan Masyarakat.
Sekretaris, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan administrasi surat
menyurat, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan dan humas, organisasi dan tatalaksana serta
dokumentasi peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi :
(1) Melaksanakan administrasi surat menyurat dan
kearsipan;
(2) Pelaksanaan urusan rumah tangga;
(3) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
(4) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan analisis
jabatan;
(5) Pelaksanaan dokumentasi hukum peraturan perundang-
undangan;
(6) Pengelola kearsipan;
(7) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-8Kabupaten Seruyan
(8) Pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;
(9) Pelaksanaan urusan peningkatan sumber daya manusia;
(10) Menghimpun data dan penyusunan laporan;
(11) Penyimpanan dan pemeliharaan dan pelaporan barang;
(12) Pencatatan dan penatausahaan barang; dan
(13) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
b. Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data untuk
menyusun program, kegiatan dan anggaran, menyusun hasil
pemantauan, penelitian dan pengembangan, menyusun
laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan
kegiatan, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan
yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa, politik
dan perlindungan masyarakat serta dokumentasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyiapan dan pengumpulan bahan dan data untuk
penyusunan program. Kegiatan dan anggaran;
(2) Penyiapan dan penyusunan hasil pemantauan,
penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan
bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
(3) Penyiapan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
dan evaluasi program dan kegiatan Badan Kesbang,
Politik, Perlindungan Masyarakat;
(4) Pengumpulan dan dokumentasi hasil pelaksanaan
program dan kegiatan Badan Kesbang, Politik,
Perlindungan Masyarakat; dan
(5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-9Kabupaten Seruyan
c. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok
menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran,
melaksanakan penatausahaan keuangan dan pelaporan
keuangan
Untuk melaksanakan sebagaimana di maksud, Sub
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
(1) Penyusunan rencana anggaran;
(2) Penyusunan perubahan anggaran;
(3) Penatausahaan keuangan;
(4) Pelaporan keuangan;
(5) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bendahara; dan
(6) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai tugaspokok menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi
dan fasilitasi pelaksanaan Wawasan Kebangsaan, Pembauran,
Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan
wawasan kebangsaan;
(2) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembauran bangsa;
(3) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela
Negara dan ketahaan ideologi bangsa;
(4) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi peningkatan
kerukunan hidup umat beragama;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-10Kabupaten Seruyan
(5) Penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan di
bidang katahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela
Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan;
(6) Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait dalam rangka pemantapan wawsan
kebangsaan, pembauran bangsa, memperkokoh ketahanan
bangsa serta peningkatan kerukunanan hidup umat
beragama;
(7) Penyiapan perumusan kerjasama dengan segenap unsur
masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan,
pembauran bangsa, memperkokoh ketahanan bangsa serta
peningkatan kerukunan hidup umat beragama;
(8) Pembinaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi
penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat.
Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, membawahi :
a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran
mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan
kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan
pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran
menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan
wawasan kebangsaan;
(2) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pembauran suku
dan etnis;
(3) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan
beragama;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-11Kabupaten Seruyan
(4) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga
dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup
beragama;
(5) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap
unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan wawasan
kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup
beragama;
(6) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan hidup
beragama; dan
(7) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
b. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa
Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi
Bangsa mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan
fasilitasi pelaksanaan bela Negara dan ketahanan ideologi,
ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa,
menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan bela Negara;
(2) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan
ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial
budaya;
(3) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga
dan satuan kerja terkait dalam rangka peleksanaan
kebijakan bela Negara;
(4) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga
dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-12Kabupaten Seruyan
kebijakan ideologi ketahanan ekonomi dan ketahanan
sosial budaya;
(5) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap
unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan,
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; dan
(6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
4. Bidang Kewaspadaan
Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas pokok
mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan
konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan
kerjasama intelkam.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Bidang Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan
penanganan konflik;
(2) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan
pengawasan orang asing;
(3) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan
deteksi dini;
(4) Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan
kerjasama intelkam;
(5) Penyiapan dan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah
strategi daerah;
(6) Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan
instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing dan
pelaksanaan kerjasama intelkam;
(7) Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instasi
terkait dalam rangka deteksi dini untuk meningkatkan
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-13Kabupaten Seruyan
kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara keamanan
dan ketertiban;
(8) Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga, instansi
terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka
penangan konflik; dan
(9) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
Bidang Kewaspadaan, membawahi :
a. Sub Bidang Penanganan Koplik dan Pengawasan Orang
Asing
Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan
Orang Asing mempunyai tugas mengumpulkan dan
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka
mediasi dan fasilitasi Penanganan konflik dan pengawasan
orang asing
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang
Asing menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan penanganan
konflik suku,etnis, agama, sosial dan konflik
pemerintahan;
(2) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan
kerukunan hidup berbangsa dan bernegara;
(3) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan
lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan
asing,peneliti asing dan mahasiswa/pelajar asing;
(4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan lembaga
asing,tenaga kerja asing, wisatawan asing peneliti asing
dan mahasiswa/pelajar asing;
(5) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan
lembaga,instansi terkait dan segenap unsur masyarakat
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-14Kabupaten Seruyan
dalam rangka penanganan konflik suku, etnis, agama,
sosial dan konflik pemerintah;
(6) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan
lembaga,instansi terkait dan segenap unsur masyarakat
dalam rangka peningkatan kerukunan hidup berbangsa
dan bernegara;
(7) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga
dan instansi terkait dalam rangka pengawasan lembaga
asing, tenaga kerja asing, Wisatawan asing, Peneliti asing
dan mahasiswa/pelajar asing; dan
(8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang
Asing
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelkam mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan
bahan kebijakan dalam rangka Kewaspdaan Dini dan
Kerjasama Intelkam.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan kerjasama Intelkam
menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan
kewaspadaan dini;
(2) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan
kerjasama Intelkam;
(3) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga
dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini untuk
meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan
memelihara situasi dan kondisi yang kondusif;
(4) Penyiapan dan pelaksanaan Pembinaan sumber daya
manusia aparatur dalam pelaksanaan deteksi dini;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-15Kabupaten Seruyan
(5) Penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah srategi
daerah;
(6) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga
dan instansi terkait dalam rangka kerjasama intelkam
untuk menjaga dan memelihara keamanan dan
ketertiban;
(7) Pengevaluasian dan penyusunan pelapor kegiatan bidang
kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam; dan
(8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
5. Bidang Politik dan Kemasyarakatan
Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi
hubungan dengan dan antar lembaga politik dan antar organisasi
kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Bidang Politik dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga legislatif;
(2) Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga
penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan presiden;
(3) Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga politik,
tokoh/elit politik, lembaga masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh
agama;
(4) Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang
berhubungan dengan bidang politik;
(5) Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan masalah yang
berhubungan dengan bidang organisasi kemasyarakatan;
(6) Penyiapan perumusan kebijakan dan pengajian masalah di
bidang politik;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-16Kabupaten Seruyan
(7) Penyiapan perumusan dan pengajian masalah di bidang
organisasi kemasyarakatan;
(8) Pemberdayaan infra dan sufra struktur politik dan organisasi
memperkokoh kesatuan bangsa;
(9) Penyiapan, perumusan mediasi dan fasilitasi infra dan sufra
struktur politik dan organisasi kemasyarakatan untuk
menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan
berbudaya;
(10) Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan
sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal,
dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan
lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas
perekonomian skala Provinsi;
(11) Perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanan pendidikan
dan pembinaan budaya politik;
(12) Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan
kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan; dan
(13) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelapor pelaksanaan.
Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahi :
a. Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum
Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum mempunyai
tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan
peleksanaan kebijakan bidang politik dan pemilihan umum
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum menyelenggarakan
fungsi :
(1) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga
politik;
(2) Penyiapan dan pelaksanaan dengan lembaga
penyelenggara pemilihan umum;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-17Kabupaten Seruyan
(3) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga
legislatif;
(4) Penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang
berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dibidang
politik;
(5) Penyiapan dan pelaksanaan mediasi dan fasilitasi
hubungan dengan dan antara infra dan sufra struktur
politik;
(6) Penyiapan, pengumpulan bahan-bahan perumusan
kebijakan dan pengkajian masalah politik;
(7) Penyiapan bahan rumusan kebijakan, menghimpun data
dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilihan umum;
(8) Pelaksanaan kegiatan pendukung sukses pemilihan
umum;
(9) Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan politik;
(10) Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik;
dan
(11) Monitoring, evaluasi dan pelapor pelaksanaan tugas.
b. Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat
Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan
pelaksanaan kebijakan dalam hubungan dengan dan antar
organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat
menyelenggarakan fungsi :
(1) Penyiapan, pelaksanaan kebijakan yang berhubungan
dengan bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga
masyarakat;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-18Kabupaten Seruyan
(2) Penyiapan, pelaksanaan kerjasama dengan lembaga
masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh
masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
(3) Penyiapan perumusan dan pengkajian masalah di bidang
organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
(4) Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga
masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan
bangsa dan memperkokoh kesatuan bangsa;
(5) Penyiapan, pelaksanaan mediasi dan fasilitasi dengan
dan antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga
masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan
masyarakat yang berharkat dan berbudaya;
(6) Penyiapan, pelaksanaan kebijakan pembinaan organisasi
kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
(7) Penyiapan, pelaksanaan komunikasi, mediasi, fasilitasi
dan pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan
dan lembaga masyarakat;
(8) Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,
investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,
kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala
provinsi; dan
(9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan
fasilitasi kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani
bencana.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-19Kabupaten Seruyan
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
(1) Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dalam
mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana;
(2) Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan
kesiagaan menghadapi dan menangani bencana;
(3) Koordinasi penanganan bencana dan korban bencana;
(4) Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan bimbingan dan
penyuluhan mengantisipasi, menghadapi menangani
bencana;
(5) Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan bimbingan dan
penyuluhan penanganan korban bencana;
(6) Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan peningkatan
sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat
dalam menangani bencana dan korban bencana;
(7) Koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan
instansi/ lembaga terkait guna pelatihan satuan
perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan
penyelamatan korban bencana;
(8) Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pengarahan
satuan perlindungan masyarakat dalam turut serta
menangani bencana dan korban bencana;
(9) Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dalam
menangani pengamanan pemilihan umum dan pengamanan
lingkungan;
(10) Koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan
instansi/lembaga terkait dalam penanganan pengamanan
pemilihan umum dan pengamanan lingkungan.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-20Kabupaten Seruyan
Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
a. Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan
Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan
mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan dan
melaksanakan kebijakan mediasi dan fasilitasi kesiagaan
mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang Penanganan Bencana dan kedaruratan
menyelenggarakan fungsi :
(1) Koordinasi Penyiapan, pelaksanaan kebijakan dalam
menghadapi dan menangani bencana;
(2) Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan
dengan kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan
menangani bencana;
(3) Koordinasi penyiapan bahan perumusan pengkajian
penanganan bencana dan korban bencana;
(4) Koordinasi penyiapan, pelaksanaan kebijakan bimbingan
dan penyuluhan mengantisipasi, menghadapi dan
menangani bencana;
(5) Koordinasi penyiapan, pelaksanaan kebijakan
peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan
masyarakat dalam menangani bencana dan korban
bencana;
(6) Koordinasi penyiapan, pelaksanaan kerjasama dengan
instansi/lembaga terkait guna pelatihan perlindungan
masyarakat dalam penanganan bencana dan
penyelamatan korban bencana;
(7) Koordinasi penyiapan, pelaksanaan kebijakan
pengarahan satuan perlindungan masyarakat dalam
turut serta menangani bencana dan korban bencana;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-21Kabupaten Seruyan
(8) Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi,
relokasi dan rekonstruksi akibat bencana; dan
(9) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.
b. Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat
Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat
mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan,
melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat dan
ketahanan masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi :
(1) Koordinasi Penyiapan, perumusan kebijakan dalam
menangani pengamanan pemilihan umum dan
pengamanan lingkungan;
(2) Koordinasi persiapan perumusan kerjasama dengan
instansi/lembaga terkait dalam penanganan pemilihan
umum dan pengamanan lingkungan;
(3) Koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan
pembinaan ketahanan masyarakat dalam
mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana;
(4) Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pembinaan
ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
(5) Penyiapan, pelaksanaan kebijakan kajian masalah
perlindungan masyarakat dan ketahanan masyarakat;
dan
(6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-22Kabupaten Seruyan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbang, Politik dan
Perlindungan Masyarakat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan;
(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga disesuaikan
dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Sistem pelayanan kepada
masyarakat dengan standar pelayanan minimum merupakan salah
satu pemberian pelayanan yang diharapkan dengan capain tingkat
kepuasan masyarakat yang dilayani. Prosedur ataupun mekanisme
pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
mengacu pada Standar Operational Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP-AP) yang telah dibuat dan ditetapkan, hal ini juga
sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Badan dalam
merekomendasikan sekaligus pengambilan keputusan sesuai dengan
tugas pokok dan kewenangannya.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-23Kabupaten Seruyan
2.2. Sumber Daya SKPD
Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Seruyan adalah ketersediaan macam sumber
daya yang dimiliki SKPD, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional (bila ada)
diuraikan sebagai berikut.
a. Sumber Daya Manusia SKPD
Sumber daya manusia aparatur yang dimiliki Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan pada saat disusunnya RENSTRA SKPD ini
secara keseluruhan berjumlah 58 orang yang terdiri dari :
Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 20 Orang
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : 2 Orang
Pegawai Non PNS (Pegawai Harian Lepas/ : 36 Orang
Honorer/Tenaga Kontrak)
Adapun komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur SKPD
sebagai berikut :
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
(1). Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan Ruang, yaitu :
Pembina Tk. I (Gol. IV/b) 3 Orang PNS
Pembina (Gol. IV/a) 1 Orang PNS
Penata Tk. I (Gol. III/d) 1 Orang PNS
Penata (Gol. III/c) 7 Orang PNS
Penata Muda (Gol. III/a) 3 Orang PNS
Pengatur Tk. I (Gol. II/d) 1 Orang PNS
Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) 4 Orang PNS
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-24Kabupaten Seruyan
(2). Berdasarkan Pendidikan Formal, yaitu :
Sarjana (S1) 14 Orang PNS
Diploma III (D3) 1 Orang PNS
Diploma III (D2) 1 Orang PNS
SLTA / Sederajat 4 Orang PNS
3). Berdasarkan Jabatan / Eselon, yaitu :
Kepala Badan (Esselon II.b) 1 Orang PNS
Sekretaris (Esselon III.a) 1 Orang PNS
Kepala Bidang (Esselon III.b) 3 Orang PNS
Kepala Seksi (Esselon IV.a) 7 Orang PNS
Dari 17 (tujuhbelas) jabatan/esselon yang tersedia pada
Struktur Organisasi SKPD, yang tidak terisi sebanyak
5 (lima) jabatan/esselon, yaitu : 1 (satu) jabatan Kepala
Bidang (Esselon III.b) dan 4 (empat) Kepala Sub Bidang
(Esselon IV.a).
Komposisi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
(1). Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan Ruang, yaitu :
Pengatur Muda (II/a) 2 Orang PNS
(2). Berdasarkan Pendidikan Formal, yaitu :
SLTA / Sederajat 2 Orang PNS
Komposisi Pegawai Non PNS (Pegawai Harian Lepas/Honorer/Tenaga Kontrak)
(1). Berdasarkan Pendidikan Formal, yaitu :
Sarjana (S1) 3 Orang Tenaga Kontrak/Honorer
SMA/ Sederajat 31 Orang Tenaga Kontrak/Honorer
SMP/ Sederajat 1 Orang Tenaga Kontrak/Honorer
SD / Sederajat 1 Orang Tenaga Kontrak/Honorer
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-25Kabupaten Seruyan
2). Berdasarkan Penugasan pada Bidang-Bidang
Sekretariat 15 Orang TenagaKontrak/Honorer
Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa 4 Orang TenagaKontrak/Honorer
Bidang Kewaspadaan 4 Orang TenagaKontrak/Honorer
Bidang Politik dan Kemasyarakatan 7 Orang TenagaKontrak/Honorer
Bidang Perlindungan Masyarakat 6 Orang TenagaKontrak/Honorer
b. Sumber Daya Asset / Modal SKPD
Sumber daya asset adalah merupakan salah satu faktor
pendukung dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.
Sumber daya asset / modal SKPD yang dimiliki Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan pada saat disusunnya Rancangan Awal
RENSTRA SKPD ini, yaitu :
1). Tanah Tanah LVRI = 1 bidang ; Luas = 11.250 M2
Tanah TMP = 1 bidang ; Luas = 17.325 M2
Tanah TPU = 1 bidang ; Luas = 22.500 M2
2). Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Gedung Kantor (1 Unit)
Bangunan Lainnya
Gedung LVRI (Belum Rampung sejak Tahun 2006)
Taman Makam Pahlawan di Kuala Pembuang
(Belum Rampung sejak Tahun 2006)
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-26Kabupaten Seruyan
Aula Gedung Kantor (Belum Rampung sejak Tahun
2011)
3). Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) : 2 unit
Roda 4 (empat) : 1 unit (tidak layak operasional)
4). Peralatan Penunjang Kinerja Komputer : 10 unit (rusak berat 1 unit)
Latop : 6 unit (rusak berat 1 unit)
Printer : 21 unit (rusak berat 6 unit)
Mesin Foto Copy : 1 unit (rusak berat)
5). Barang Inventaris Pendukung lainnyaAsset SKPD pendukung lainnya yang masih layak pakai
sebanyak 1.499 Buah.
Jumlah Total Asset yang dikuasai SKPD di luar Asset
Tanah dan Bangunan Gedung sebanyak 1.793 buah atau sebesar
Rp. 2.426.688.500,- ( Data per tanggal 31 Desember 2013 ),
dengan kondisi sebagai berikut :
Kondisi Baik : 1.529 buah
(Layak Pakai/Operasional) ( Rp. 1.883.054.000,- )
Kondisi Rusak : 264 buah
(Tidak Layak Pakai/Operasional) ( Rp. 543.634.500,- )
c. Unit Usaha SKPD
Sampai saat disusunnya RENSTRA SKPD ini, tidak ada
unit usaha yang dikelola atau dimiliki oleh Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Seruyan.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-27Kabupaten Seruyan
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Penerapan manajemen berbasis kinerja (Performance-base
Management), mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit
organisasi/satuan kerja mampu merumuskan dan menetapkan
indikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria indikator yang
baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja masing-masing instansi
pemerintah.
Oleh karena itu sebagai SKPD, Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di
bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan
Masyarakat dengan menjaga Stabilitas Keamanan Daerah/Wilayah
yang bebas dari berbagai bentuk AGHT (Ancaman, Gangguan,
Hambatan dan Tantangan) dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban wilayah, kerukunan antar umat beragama, serta
meningkatkan etika berpolitik, demokrasi, budaya dan jiwa
nasionalisme di masyarakat.
Adapun Tingkat capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, IKK untuk indikator kinerja
pelayanan SKPD dan indikator lainnya seperti MDGs atau indikator
yang telah diratifikasi oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam
Tabel 2.1. berikut.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-28Kabupaten Seruyan
Tabel 2.1.Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan MasyarakatKabupaten Seruyan
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)1.
1.1. 1 Org/RT - -636 org 636 org 636 org 636 org
688 org /560 RT
636 org 636 org 636 org 636 org688 org /560 RT
100% 100% 100% 100% 100%
2.2.1. - 1 Keg/Thn - 1 Keg 4 Keg 1Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 4 Keg 1Keg 1 Keg 1 Keg 100% 100% 100% 100% 100%2.2. - 1 Keg/Thn - 1 Keg 1 Keg 2 Keg 1 Keg 2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 1 Keg 2 Keg 100% 100% 100% 100% 100%
3. Indikator LainnyaA.
3.A1. Jumlah Kegiatan Sosialisasi WawasanKebangsaan
- - 1 Kali/Thn - 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Kali - 4 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali - 100% 100% 100% 100%
3.A2. Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi danKerukuran dalam Kehidupan Beragama
- - 1 Kali/Thn - 2 Keg - - - - 2 Keg - - - - 100% - - -
3.A3. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Forum BelaNegara (FBN)
- - 1 Keg/Thn - 4 Keg. - - 1 Keg. - 4 Keg. - - 1 Keg. - 100% - - 100%
3.A4. Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan PembinaanForum Pembauran Kebangsaan (FPK).
- - 1 Keg/Thn - 4 Keg. - 1 Keg. 1 Keg. - 4 Keg. - - - - 100% - - -
3.A5. Jumlah Kegiatan Penyuluhan KegiatanPenyuluhan Pencegahan peredaran MinumanKeras dan Narkoba.
- - 1 Keg/Thn - - 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. - - 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. - - 100% 100% 100%
3.A6. Jumlah Kegiatan FKUB yang dilaksanakan. - - 1 Keg/Thn - 4 Keg. - 1 Keg. 1 Keg. - 4 Keg. - 2 Keg 1 Keg. - 100% - 100% 100%
B.3.B1. Jumlah Kegiatan Pembinaan Parpol - - 1 Keg/Thn - - 1 Keg. 1 Keg. - - - - - - - - -3.B2. Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Usia Dini. - - 1 Keg/Thn - - - 1 Keg. 1 Keg. - - - - - - - - - -
3.B3. Jumlah Kegiatan Pembinaan Ormas/LSM - - 1 Keg/Thn - - 1 Keg. - - - - 1 Keg. - - - - 100% -3.B4. Jumlah Parpol yang menerima Bantuan
Keuangan Parpol- - 8 Parpol - - 8 Parpol 8 Parpol 8 Parpol - - 8 Parpol 8 Parpol 8 Parpol - - 100% 100% 100%
3.B5. Jumlah Kegiatan Monitoring & Evaluasi Pemilu - - 1 Keg/Thn - 5 Keg. 5 Keg. - - - 5 Keg. 5 Keg. - - - 100% 100% - -
3.B6. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pemilu - - 1 Keg/Thn - 5 Keg. 1 Kali - - - 5 Keg. 1 Kali - - - 100% 100% - -
3.B7. Jumlah Kegiatan Pelaporan Desk Pilkada - - 1 Keg/Thn - 1 Kali - - - 1 Kali - - - 100% - -
Layananan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
Layananan Bidang Politik Kemasyarakatan
SPM (Standart Pelayanan Minimal Permendagri 69/2012)
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat(Linmas) di Kabupaten/Kota
IKK (Indikator Kinerja Kunci)
Jumlah Pembinaan Politik DaerahJumlah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Target Renstra SKPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
(2)
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD TargetSPM
TargetIKK
TargetIndikatorLainnya
II-28
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-29Kabupaten Seruyan
Tabel 2.1. (Lanjutan)
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
3.B8. Jumlah Ormas & LSM terdaftar - - 25 Ormas/LSM
- - - 27Ormas/
LSM
30Ormas/
LSM
- - - 30Ormas/
LSM
32Ormas/
LSM
- - - 111% 107%
C.3.C1. Intensitas Koordinasi kerjasama Intelkam - - 1 Keg/Thn - 4 Keg. - 4 Keg. 1 Keg. - 4 Keg. - 4 Keg. 1 Keg. - 100% - 100% 100%3.C2. Jumlah Kegiatan KOMINDA - - 1 Keg/Thn - 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 2 Keg. - 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 6 Keg. - 100% 100% 100% 300%3.C3. Jumlah Kegiatan Pemantauan terhadap
aktifitas Orang Asing- - 1 Kali/Thn - 4 Kali 4 Kali 4 Kali 1 Kali - 4 Kali 4 Kali 4 Kali - - 100% 100% 100% -
3.C4. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bina Masyarakatdalam Cegah Dini Terhadap StabilitasKeamaman Daerah
- - 1 Kali/Thn - 4 Kali - - - - 4 Kali - - - - 100% - - -
3.C5. Jumlah Kegiatan Monitoring Antisipasi CegahDini Potensi dan Mediator Penangan Konflik
- - 1 Kali/Thn - 4 Kali 4 Kali 4 Kali 1 Kali - 4 Kali 4 Kali 4 Kali 1 Kali - 100% 100% 100% 100%
3.C6. Jumlah Kegiatan Penanganan MasalahStrategis Daerah
- - 1 Kali/Thn - 4 Kali 4 Kali 4 Kali 1 Kali - 4 Kali 4 Kali 4 Kali 1 Kali - 100% 100% 100% 100%
D.3.25. Jumlah Kegiatan Pelatihan untuk Anggota
Satuan Linmas.- - 1 Keg/Thn - 1 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. - 1 Keg. 4 Keg. 7 Keg. 8 Keg. - 100% 100% 175% 200%
3.26. Jumlah Kegiatan Pengadaan SaranaKomuniksi Khusus Linmas
- - 1 Keg/Thn - 1 Keg. - - - - 1 Keg. - - - - 100% - - -
3.27. Jumlah Kegiatan Pengamanan Linmas TPS - - 1 Keg/Thn - - 1 Keg. - - - - 1 Keg. - - - - 100% - -3.28. Jumlah Kegiatan Sosialisasi FKDM - - 1 Keg/Thn - 4 Keg. - 1 Keg. - - 5 Keg. - 1 Keg. - - 100% - 100% -3.29. Jumlah Pakaian Anggota Satuan Linmas yang
diadakan lengkap dengan atributnya- - 1 Keg/Thn - - - 30 set - - - - - - - - - - -
3.30. Jumlah Anggota Satuan Linmas yang diberiHonor
- - 1 Keg/Thn - - - 30 org - - - - - - - - - - -
3.31. Jumlah Brosur / Leaflet yang diadakan - - 750lbr/Thn
- 840 lbr - - - - 840 lbr - - - - 100% - - -
3.32. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bencana - - 1 Keg/Thn - 4 Keg. - 4 keg. - - 5 Keg. - 4 keg. - - - - 100% -E.
3.33. Jumlah Pegawai yang mengikutiPelatihan/Bintek
- - 2 Org/Thn - 6 Org 6 Org 5 Org 5 Org - 6 Org 6 Org 10 Org 5 Org - 100% 100% 200% 100%
Layananan Bidang Kewaspadaan Dini
Layananan Bidang Perlindungan Masyarakat
Layananan Bidang Peningkatan Kapasitas SDM
Target Renstra SKPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
(2)
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD TargetSPM
TargetIKK
TargetIndikatorLainnya
II-29
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-30Kabupaten Seruyan
Interpretasi pencapaian kinerja pelayanan SKPD sebagaimana
tergambar pada Tabel 2.1. di atas, menerangkan bahwa kinerja
pelayanan SKPD selama periode sebelumnya (2008-2013) masih
terdapat kesenjangan/gap pelayanan yang dipengaruhi beberapa
faktor diantaranya ketersediaan pagu anggaran, jumlah dan kualitas
personil (sumber daya manusia), kondisi tofografi Kabupaten Seruyan
yang sangat sulit dicapai dengan biaya dan waktu yang efisien.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja
pelayanan SKPD, diantaranya prosedur/mekanisme, progres
pelaksanaan program serta sarana dan prasarana aparatur yang
memadai.
Ditinjau dari segi kerangka pendanaan SKPD selama periode
Renstra SKPD sebelumnya (2008-2013) serta dengan berpedoman
pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja SKPD Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
Tahun 2008-2013, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis
kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang
direncanakan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan, untuk menjamin
setiap alokasi anggaran untuk membiayai proses pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah
(RPJMD), dilaksanakan oleh SKPD yang berkompeten dan
bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya.
Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
Anggaran dan Realisasi selama periode Renstra SKPD 2008-2013
sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2. dan Tabel 2.3. berikut.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-31Kabupaten Seruyan
Tabel 2.2.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2013Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
U R A I A N
ANGGARAN SKPD DAN REALISASI
APBD SERUYAN TA. 2008 APBD SERUYAN TA. 2009 APBD SERUYAN TA. 2010
Jumlah AnggaranRealisasi
Jumlah AnggaranRealisasi
Jumlah AnggaranRealisasi
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % )1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai Rp 944.419.690 Rp 834.870.685 88% Rp 704.149.565 Rp 711.864.113 101% Rp 957.979.000 Rp 893.338.368 93%
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai Rp 474.856.500 Rp 468.587.500 99% Rp 491.330.500 Rp 398.093.000 81% Rp 538.630.000 Rp 541.330.000 101%
Belanja Barang dan Jasa Rp 1.893.104.725 Rp 1.858.849.311 98% Rp 2.032.947.500 Rp 1.953.259.682 96% Rp 1.146.640.000 Rp 1.120.527.347 98%
Belanja Modal Rp 864.074.500 Rp 847.607.000 98% Rp 558.290.000 Rp 555.176.500 99% Rp 315.625.000 Rp 312.203.000 99%
JUMLAH Rp 4.176.455.415 Rp 4.176.455.415 100% Rp 3.786.717.565 Rp 3.618.393.295 96% Rp 2.958.874.000 Rp 2.867.398.715 97%
BELANJA HIBAH Rp 2.276.262.150 Rp 1.866.411.050 82%
TOTAL Rp 6.452.717.565 Rp 5.876.325.546 91% Rp 3.786.717.565 Rp 3.618.393.295 96% Rp 2.958.874.000 Rp 2.867.398.715 97%
PENDAPATAN
Pendapatan Lain-lain Rp 2.500.000 Rp 2.600.000 104% Rp 2.875.000 Rp 2.875.000 100% Rp 3.160.000 Rp 3.160.000 100%
II-31
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-32Kabupaten Seruyan
Tabel 2.2. (Lanjutan)
U R A I A N
ANGGARAN SKPD DAN REALISASI
APBD SERUYAN TA. 2011 APBD SERUYAN TA. 2012 APBD SERUYAN TA. 2013
Jumlah AnggaranRealisasi
Jumlah AnggaranRealisasi
Jumlah AnggaranRealisasi
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % )1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai Rp 1.055.496.400 Rp 983.515.767 93% Rp 1.185.631.320 Rp 1.135.232.687 96% Rp 1.360.861.320 Rp 1.329.943.872 98%
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai Rp 508.310.000 Rp 502.760.000 99% Rp 653.230.000 Rp 553.355.000 85% Rp 600.640.000 Rp 592.690.000 99%
Belanja Barang dan Jasa Rp 1.714.244.000 Rp 1.575.046.170 92% Rp 1.483.103.000 Rp 1.416.573.633 96% Rp 2.251.460.000 Rp 2.151.156.372 96%
Belanja Modal Rp 665.475.000 Rp 468.615.500 70% Rp 29.955.000 Rp 29.915.000 100% Rp 265.470.000 Rp 262.295.000 99%
JUMLAH Rp 3.943.525.400 Rp 4.176.455.415 106% Rp 3.351.919.320 Rp 3.135.076.320 94% Rp 4.478.431.320 Rp 4.336.085.244 97%
BELANJA HIBAH
TOTAL Rp 3.943.525.400 Rp 3.529.937.437 90% Rp 3.351.919.320 Rp 3.135.076.320 94% Rp 4.478.431.320 Rp 4.336.085.244 97%
PENDAPATAN
Pendapatan Lain-lain - - - - - - - - -
II-32
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-33Kabupaten Seruyan
Tabel 2.3.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2008-2012
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
2.500.000 2.875.000 3.160.000 - - 2.600.000 2.875.000 3.160.000 - - 104% 100% 100% 0% 0% (500.000) (520.000)2.500.000 2.875.000 3.160.000 - - 2.600.000 2.875.000 3.160.000 - - 104% 100% 100% 0% 0% (500.000) (520.000)
- Hasil pajak daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -- Hasil retribusi daerah 2.500.000 2.875.000 3.160.000 - - 2.600.000 2.875.000 3.160.000 - - 104% 100% 100% 0% 0% (500.000) (520.000)- Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yangdipisahkan
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Lain-lain PAD yang Sah - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Bagi hasil pajak/bagi hasilbukan pajak
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Dana alokasi umum - - - - - - - - - - - - - - - - -- Dana alokasi khusus - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -- Pendapatan hibah - - - - - - - - - - - - - - - - -- Dana darurat - - - - - - - - - - - - - - - - -- Dana bagi hasil pajak dari
provinsi dan pemerintahdaerah lainnya
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Dana penyesuaian danotonomikhusus
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Bantuan keuangan dariprovinsiatau pemerintah daerah
- - - - - - - - - - - - - - - - -
6.452.717.565 3.786.717.565 2.958.874.000 3.943.525.400 3.351.919.320 5.876.325.546 3.618.393.295 2.867.398.715 3.529.937.437 3.135.076.320 91% 96% 97% 90% 94% (620.159.649) (548.249.845)Belanja tidak langsung 3.220.681.840 704.149.565 957.979.000 1.055.496.400 1.185.631.320 2.701.281.735 711.864.113 893.338.368 983.515.767 1.135.232.687 84% 101% 93% 93% 96% (407.010.104) (313.209.810)- Belanja pegawai 944.419.690 704.149.565 957.979.000 1.055.496.400 1.185.631.320 834.870.685 711.864.113 893.338.368 983.515.767 1.135.232.687 88% 101% 93% 93% 96% 48.242.326 60.072.400- Belanja bunga - - - - - - - - - - - - - - - - -- Belanja subsidi - - - - - - - - - - - - - - - - -- Belanja hibah 2.276.262.150 - - - - 1.866.411.050 - - - - 82% - - - - - -- Belanja bantuan sosial - - - - - - - - - - - - - - - - -- Belanja bagi hasil kepada
provinsi/ kabupaten/kotadan pemerintahan desa
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Belanja tidak terduga - - - - - - - - - - - - - - - - -Belanja langsung 3.232.035.725 3.082.568.000 2.000.895.000 2.888.029.000 2.166.288.000 3.175.043.811 2.906.529.182 1.974.060.347 2.546.421.670 1.999.843.633 98% 94% 99% 88% 92% (213.149.545) (235.040.036)- Belanja pegawai 474.856.500 491.330.500 538.630.000 508.310.000 653.230.000 468.587.500 398.093.000 541.330.000 502.760.000 553.355.000 99% 81% 101% 99% 85% 35.674.700 16.953.500- Belanja barang dan jasa 1.893.104.725 2.032.947.500 1.146.640.000 1.714.244.000 1.483.103.000 1.858.849.311 1.953.259.682 1.120.527.347 1.575.046.170 1.416.573.633 98% 96% 98% 92% 96% (82.000.345) (88.455.136)- Belanja modal 864.074.500 558.290.000 315.625.000 665.475.000 29.955.000 847.607.000 555.176.500 312.203.000 468.615.500 29.915.000 98% 99% 99% 70% 100% (166.823.900) (163.538.400)
BELANJA DAERAH
Rata-rata Pertumbuhan (Rp.)
(1)PENDAPATAN DAERAHPendapatan Asli Daerah
Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah
UraianAnggaran pada Tahun ke- (Rp.) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.) Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke- (%)
Dana Perimbangan
II-33
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-34Kabupaten Seruyan
Tabel 2.3. (Lanjutan)
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PEMBIAYAANPenerimaan pembiayaan - - - - - - - - - - - - - - - - -- Sisa lebih perhitungan
anggaran- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Pencairan dana cadangan - - - - - - - - - - - - - - - - -- Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Penerimaan pinjaman daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -- Penerimaan kembali
pemberian pinjaman- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Penerimaan piutang daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -Pengeluaran pembiayaan - - - - - - - - - - - - - - - - -- Pembentukan dana cadangan - - - - - - - - - - - - - - - - -- Penyertaan modal
(investasi) pemerintahdaerah
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Pembayaran pokok utang - - - - - - - - - - - - - - - - -- Pemberian pinjaman daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 9.684.753.290 6.869.285.565 4.959.769.000 6.831.554.400 5.518.207.320 9.051.369.357 6.524.922.477 4.841.459.062 6.076.359.107 5.134.919.953 93% 95% 98% 89% 93% (833.309.194) (783.289.881)
Rata-rata Pertumbuhan (Rp.)
(1)
UraianAnggaran pada Tahun ke- (Rp.) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.) Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke- (%)
II-32
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-35Kabupaten Seruyan
Interpretasi pencapaian kinerja pelayanan SKPD ditinjau
berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD
sebagaimana tergambar pada Tabel 2.2. di atas, menerangkan bahwa
rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik dengan
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan
pelayanan SKPD, diantaranya prosedur/mekanisme, jumlah dan
kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan
program.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
adalah Garda Terdepan Depan Kabupaten Seruyan dalam
pembangunan di Kabupaten Seruyan dalam hal menciptakan,
menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah/wilayah yang
bebas dari berbagai bentuk AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan
dan Tantangan) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah,
kerukunan antar umat beragama, serta meningkatkan etika
berpolitik, demokrasi, budaya dan jiwa kebangsaan/nasionalisme.
Dengan mengacu pada capaian Renstra SKPD periode tahun
lalu terhadap sasaran Renstra Provinsi dan Kementerian serta dengan
adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat, struktur dan pola
ruang wilayah dan pola lingkungan hidup di Kabupaten Seruyan akan
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.
a. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD
Adapun yang menjadi tantangan dalam pengembangan
pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang, diantaranya yaitu :
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-36Kabupaten Seruyan
1. Terbatasnya jumlah pegawai yang menjabat formasi struktur
organisasi;
2. Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih
terbatas;
3. Belum lengkapnya prosedur operasinal baku (standard
operating procedure);
4. Dukungan anggaran SKPD setiap tahunya sangat kurang,
sehingga lebih banyak program-program tiap bidang belum
terakomodir secara maksimal setiap tahun anggaran;
5. Wilayah pemerintahan yang luas dari hilir ke hulu yang
terbagi atas 10 (sepuluh) Kecamatan sangat mempengaruhi
target pencapaian program pembangunan khususnya
sebagian besar pada daerah-daerah hulu akses jalur
transfortasi, informasi dan komunikasi masih belum
terjangkau dengan cepat dan efisien;
6. Belum optimalnya jalur koordinasi sektoral maupun lintas
sektoral;
7. Penerapan sisitim teknologi informasi masih belum optimal;
8. Meningkatnya transformasi teknologi dan informasi yang
cepat, sehingga perlu adanya penyesuaian baik sarana dan
prasarana maupun sumber daya manusia;
9. Peran serta masyarakat dalam mendukung program
pembangunan khususnya di bidang kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri masil belum maksimal;
10. Tingkat pelayanan publik masih belum maksimal dan masih
jauh dari standart pelayanan prima;
11. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi masih
belum pulih sepenuhnya;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-37Kabupaten Seruyan
12. Krisis multi dimensi dan penerapan pasar bebas merupakan
ancaman dalam penegakan Peraturan Daerah atau
Penegakan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan
menimbulkan dampak terhadap stabilitas keamanan daerah;
13. Krisis multi dimensi dan penerapan pasar bebas merupakan
ancaman dalam penegakan Peraturan Daerah atau
Penegakan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan
menimbulkan dampak terhadap stabilitas keamanan daerah;
14. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai rambu-
rambu hukum yang dilaksanakan oleh sebagian kelompok
masyarakat;
15. Meningkatnya transformasi teknologi dan informasi yang
cepat, sehingga perlu adanya penyesuaian baik sarana dan
prasarana maupun sumber daya manusia;
16. Bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat, yang tentunya
mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu
sendiri;
17. Intensitas konflik sosial antara masyarakat dengan investor
(PBS, HPH, Pertambangan), terutama masalah sengketa lahan
sangat tinggi.
b. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan
pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :
1. Pengembangan Strukur Organisasi dan SDM Aparatur
Melengkapi struktur jabatan struktural yang belum terisi
sepenuhnya;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-38Kabupaten Seruyan
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur
yang mampu menguasai Teknologi dan Informasi sesuai
pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi (IT);
2. Pelayanan Publik
Pemahaman dari Pengurus LSM/Organisasi
Masyarakat/OKP tentang Peraturan/Ketentuan sehingga
Permohonan Surat Keterangan Terdaftar dan
Rekomendasi Terdaftar dapat langsung dipenuhi;
Kemampuan Pengurus Partai Politik dalam hal
mempertanggungjawabkan bantuan keuangan Partai
Politik;
Pemahaman dari para pemangku kepentingan tentang
Peraturan/Ketentuan dalam hal penerbitan Rekomendasi
Izin Penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten
Seruyan untuk dapat dipenuhi.
3. Sosial Kemasyarakatan
Adanya dukungan dari lembaga/organisasi masyarakat,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh
pemuda baik itu bersifat masukan, kritikan bahkan
pengawasan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan
dalam urusan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri
dan Perlindungan Masyarakat;
Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat
menimbulkan ekses dekadensi moral yang bisa
mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat
yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengoptimalkan pemberdayaan kesiapan tenaga satuan
pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan atau
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-39Kabupaten Seruyan
Satuan Linmas sesauai dengan tugas dan fungsinya
termasuk penguatan kelembagaan dan
kesejahteraannya;
Permasalahan konflik sosial kemasyarakatan mengenai
sengketa lahan antara masyarakat dan investor;
Permasalahan konflik sosial kemasyarakatan akibat
belum tuntasnya permasalahan tapal batas, baik antar
provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
Mengatasi Penyakit Masyarakat seperti Minuman Keras,
Narkoba, Perkosaan, Pencurian, Pembunuhan, dll);
Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kabupaten
Seruyan saat ini sangat mendukung percepatan
pembangunan disegala sektor;
Penciptaan iklim demokratis dalam pelaksanaan Pemilu
Legislatif Tahun 2014, Pilpres Tahun 2014,
Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
dan Pemilukada Kabupaten Kabupaten Seruyan Tahun
2018;
Sudah terbinanya hubungan kerjasama lintas sektoral
dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan dalam membantu
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Dinamika Lokal, Nasional dan Internasional
Adanya kebijakan otonomi seluas-luasnya yang
diterapkan sehingga makin leluasa untuk meningkatkan
pembangunan daerah;
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih
dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan
tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-40Kabupaten Seruyan
daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan
ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum
memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja,
rendahnya kualitas pelayanan umum;
Krisis multi dimensi dan penerapan pasar bebas
merupakan ancaman dalam penegakan Peraturan
Daerah atau Penegakan Keputusan Kepala Daerah
sehingga akan menimbulkan dampak terhadap stabilitas
keamanan daerah;
Isu Nasional tentang aliran kepercayaan dan
faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama
yang berdampak pada konflik SARA;
Isu Nasional tentang aksi Terorisme di berbagai daerah;
Isu Nasional tentang rencana aksi penanganan masalah
gangguan keamanan dalam negeri;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-41Kabupaten Seruyan
Tabel 2.4.Data Ormas, LSM dan OKP Terdaftar di Kabupaten Seruyan
Sebagai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
No. URAIAN DATA BASE ORMAS/LSM2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. ORMAS Kesamaan Kegiatan - - - - 1 - Kesamaan Profesi - 2 4 6 14 14 Kesamaan Fungsi - 10 11 10 1 9 Kesamaan Agama :
~ Islam - 1 1 1 3 3~ Kristen - 1 1 1 1 1~ Hindu - - - - - -~ Budha - - - - - -
2. LSM Kesamaan Kegiatan - - - - - - Kesamaan Profesi - 2 1 3 - - Kesamaan Fungsi - 9 9 9 9 10 Kesamaan Agama :
~ Islam - - - - - -~ Kristen - - - - - -~ Hindu - - - - - -~ Budha - - - - - -
3. YAYASAN / ORGANISASI SOSIAL - - - - - -JUMLAH - 25 27 30 32 40
Sumber : Bidang Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Seruyan.
Tabel 2.5.Data Partai Politik Terdaftar di Kabupaten Seruyan
Sebagai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
No. URAIAN DATA BASE PARPOL2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. PARPOL TERDAFTAR 29 21 21 21 21 122. MENDAPATKAN KURSI DI
DPRD KAB. SERUYAN7 8 8 8 8 8
NAMA PARPOL DAN JUMLAH KURSIS/D TAHUN 2008
NAMA PARPOL DAN JUMLAH KURSITAHUN 2009 - 2013
1. GOLKAR 6 Kursi 1. GOLKAR 3 Kursi2. PDI-P 5 Kursi 2. PDI-P 11 Kursi3. PAN 3 Kursi 3. PAN 2 Kursi4. PBR 2 Kursi 4. PPP 1 Kursi5. PPP 1 Kursi 5. PD 2 Kursi6. PD 1 Kursi 6. PKB 3 Kursi7. PKB 2 Kursi 7. HANURA 2 Kursi
8. GERINDRA 1 KursiJUMLAH : 7 PARPOL : 20 Kursi JUMLAH : 7 PARPOL : 25 Kursi
Sumber : Bidang Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Seruyan.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat II-42Kabupaten Seruyan
Tabel 2.6.Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Sebagai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
URAIAN TAHUN KEGIATAN2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Pembinaan Politik Daerah - 1 Keg. 4 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg.
Sumber : Bidang Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Seruyan.
Tabel 2.7.Data Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, OKP
Sebagai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
URAIAN TAHUN KEGIATAN2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP
- 1 Keg. 1 Keg. 2 Keg. 1 Keg. 1 Keg.
Sumber : Bidang Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Seruyan.
Tabel 2.8.Data Jumlah Anggota LINMAS Se- Kabupaten Seruyan
Sebagai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
URAIAN DATA BASE PARPOL2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Anggota Satuan Linmas - 636orang
636orang
636orang
636orang
688orang
Sumber : Bidang Perlindungan Masyarakat Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Seruyan.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-1Kabupaten Seruyan
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap
program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan periode 5 (lima) tahun
kedepan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Seruyan Tahun dalam pembangunan 2013-2018.
Penentuan isu-isu strategis dalam periode pembangunan 5 (lima)
tahun kedepan juga harus mempertimbangkan dinamika perubahan
lingkungan strategis internal dan eksternal SKPD dengan langkah
melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan SKPD saat ini dan kedepan, melakukan telaahan terhadap visi,
misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melakukan
telaahan terhadap Renstra SKPD Provinsi dan Kementerian dan serta
melakukan telahaan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian
lingkungan hidup strategis.
Diharapkan dari penentun isu-isu strategis pembangunan dan
pelayanan SKPD berdasarkan tugas dan fungsi dapat menjadi acuan dalam
merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan dalam penentuan program dan kegiatan pembangunan dan
pelayanan SKPD selama periode 5 (lima) tahun kedepan.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-2Kabupaten Seruyan
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan SKPD
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan dengan tugas pokok
membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasikan kebijakan
teknis dibidang Kesatuaan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Seruyan juga berpedoman pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan.
Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
antara lain :
Bidang Ketahanan Ideolodi Bangsa1. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,
Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Organisasi
Kemasayarakatan dan Parpol belum maksimal dalam
menyikapi isu-isu Primordialisme dan Etnosentrisme.
2. Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan
masyarakat belum maksimal;
3. Minimnya kegiatan peningkatan kerukunan antar umat
beragama;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-3Kabupaten Seruyan
4. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
5. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK);
6. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum Bela
Negara (FBN);
Bidang Politik Kemasyarakatan1. Legitimasi Lembaga Perwakilan Rakyat (DPRD) yang selalu
dituntut kinerjanya oleh masyarakat, dimana DPRD sebagai
wadah penyaluran aspirasi masyarakat diminta lebih
aspiratif dalam mengurangi kesenjagan pembangunan
antara Wilayah Hulu dan Hilir;
2. Harmonisasi hubungan Lembaga Eksekutif dan Lembaga
Legislatif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Seruyan;
3. Belum maksimalnya Pembinaan Politik Daerah;
4. Belum maksimalnya Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP;
5. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Partai
Politik;
6. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik oleh Parpol;
7. Belum maksimalnya pemantauan, pelaporan dan evaluasi
perkembangan politik di daerah;
8. Belum maksimalnya Pendataan Ormas/LSM dan Parpol
serta penyajian Data Base;
9. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat belum berperan secara maksimal sesuai
fungsinya;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-4Kabupaten Seruyan
10. Konflik dan sengketa Pemilu masih sering terjadi pada setiap
penyelenggaraan;
11. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak
Pilihnya dalam Pemilu rata-rata masih dibawah 70%;
12. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai rambu-
rambu hukum yang dilaksanakan oleh sebagian
kelompok/golongan maupun individu ;
13. Tuntutan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih;
Bidang Kewaspadaan1. Intensitas konflik sosial kemasyarakatan sangat tinggi, baik
antar masyarakat dengan investor (PSB, HPH,
Pertambangan), antar masyarakat dengan masyarakat dan
antar masyarakat dengan pemerintah sangat tinggi,
terutama masalah sengketa lahan;
2. Belum maksimalnya kinerja Komunitas Intelijen Daerah
(KOMINDA);
3. Belum maksimalnya kegiatan monitoring antisipasi cegah
dini potensi konflik dan mediator penangan konflik;
4. Belum maksimalnya pengawasan terhadap aktivitas Orang
Asing/Tenaga Kerja Asing/NGO;
5. Ketersediaan Peta Rawan Konflik Kabupaten Seruyan yang
akurat;
6. Belum terlaksananya rencana aksi tentang Penanganan
Ganguan Keamanan Dalam Negeri;
7. Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan
jalan unjuk rasa atau demonstrasi yang mengarah
anarkis;
8. Terjadinya Konflik wilayah perbatasan dan pertikaian antar
warga, antar pemuda dan antar desa;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-5Kabupaten Seruyan
9. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,
Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan belum berperan
secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan
masalah gangguan keamanan dan ketertiban wilayah;
10. Harmonisasi hubungan antar unsur pimpinan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dalam pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Seruyan;
Bidang Perlindungan Masyarakat1. Belum maksimalnya peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan;
2. Belum maksimalnya pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal;
3. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan;
4. Belum maksimalnya pemberantasan penyakit masyarakat
(pekat);
5. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Keamanan
Lingkungan atau Satuan Perlindungan Masyarakat
(Sat-Linmas) sebagaimana tugas dan fungsinya termasuk
penataan kelembagaan dan kesejahteraan anggotanya;
6. Belum maksimalnya fasilitasi dan pembinaan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
7. Belum maksimalnya pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana daerah;
8. Ketersediaan Peta Rawan Bencana Daerah yang akurat;
9. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam
penanganan masalah kebencanaan dan kedaruratan;
10. Belum maksimalnya sosialisasi terhadap masalah
kebencanaan dan kedaruratan.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-6Kabupaten Seruyan
Bidang Kesekretariatan SKPD (Manajemen danKetatalaksanaan Organisasi, Kapasitas Kelembagaan danSDM Aparatur serta Sarana dan Prasana)1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
Pemerintah dengan banyak tuntutan untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan
amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang
rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem
kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen)
pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan
efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum.
2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya
aparatur, antara lain jabatan struktur organisasi belum
terisi sepenunya, kompetensi dan kualitas SDM Aparatur
masih terbatas sehingga tupoksi yang belum terlaksana
secara maksimal, manajemen SDM Aparatur belum
mengarah pada peningkatan kinerja pegawai, indikator
kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat
mendukung peningkatan kinerja pelayanan SKPD Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana kerja;
4. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
5. Belum tertibnya penyajian data dan informasi serta
penataan arsip/dokumentasi;
6. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-7Kabupaten Seruyan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Seruyan 2013-2018 adalah pedoman bagi SKPD dalam
menyusun dokumen perencanan pembangunan jangka menangah
SKPD yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Dalam dokumen
RJPMD Kabupaten Seruyan 2013-2018 telah termuat Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang harus
dijabarkan dalam RENSTRA SKPD sesuai dengan kewenangan tugas
dan fungsinya.
Dalam penyusunan RENSTRA SKPD 2013-2018, khususnya
dalam hal penentuan Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan, maka perlu dilakukan telaahan terhadap Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018 dalam
rangka sinergisitas dan sinkronisasi dukumen perencanaan tersebut.
VISI KDH/WKDH Periode 2013-2018
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Seruyan Periode 2013-2018, yaitu :
“Menembus Keterisolasian Daerah Dari Arus Barang dan Jasaserta Arus Informasi, dan Menyambung Disparitas PelayananAntar Daerah Hilir dan Daerah Hulu Guna MengantarMasyarakat Seruyan Menjadi Sejahtera dan Berkeadilan.”
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-8Kabupaten Seruyan
Visi Kabupaten Seruyan ini memiliki makna sebagai berikut :
Menembus Keterisolasian daerah, memiliki makna bahwa
pembangunan diarahkan untuk membuka akses seluruh
wilayah Seruyan sehingga terjangkau dan memperlancar
pergerakan dan distribusi orang, barang dan jasa.
Menyambung disparitas pelayanan, memiliki makna bahwa
pembangunan diarahkan untuk pemerataan pelayanan baik di
daerah hulu dan hilir sehingga tercipta optimalisasi dan
keseimbangan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat.
Sejahtera, memiliki makna bahwa pembangunan diarahkan
untuk menciptakan masyarakat yang sehat, berpendidikan,
memiliki daya saing, mampu secara ekonomi dan aman.
Berkeadilan, memiliki makna bahwa pembangunan
dilaksanakan secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan
potensi yang dimiliki dan memanfaatkannya secara optimal
guna kesejahteraan rakya.
MISI KDH/WKDH Periode 2013-2018
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Seruyan Periode 2013-2018, yaitu :
1. Menciptakan pemerintah yang bersih, tidak KKN,efisien, kreatif, inovatif, dan profesional.
2. Mendorong iklim investasi yang sehat berbasis padapotensi daerah.
3. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat.4. Menciptakan pendidikan formal dan non formal yang
berkwalitas dan terakses, serta merata.5. Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang
berkwalitas dan merata.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-9Kabupaten Seruyan
6. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayahyang merata hingga menjangkau pemukiman warga dipedalaman.
7. Meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakanpotensi sumber daya alam, perkebunan, kehutanan,pertanian, perikanan, kelautan, peternakan,pertambangan, energi,sumber daya mineral, dankeanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan kemampuan dan pengembanganpertumbuhan perekonomian rakyat dengan industrirumah tangga, perdagangan dan jasa, serta koperasi.
9. Membangun sektor pariwisata dengan tetapmengedepankan kearifan budaya lokal MasyarakatSeruyan.
10. Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakanlapangan pekerjaan.
11. Menciptakan kerukunan dan kedamaian sertakeharmonisan kehidupan masyarakat Seruyan.
Telaahan dari Visi dan 11 (sebelas) Misi dari KDH/WKDH tersebut,
bahwa terdapat 3 (tiga) Misi KDH/WKDH yang berhubungan langsung
dengan tugas dan fungsi SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan, yaitu :
Misi Ke-1. : Menciptakan pemerintah yang bersih, tidak KKN,efisien, kreatif, inovatif, dan profesional.
Misi Ke-3. : Menciptakan rasa aman bagi masyarakat.Misi Ke-11. : Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta
keharmonisan kehidupan masyarakat Seruyan.
Berikut faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD
yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi KDH/WKDH
sebagai dasar salah satu bahan perumusan Isu-isu Strategis
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-10Kabupaten Seruyan
pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Seruyan dalam periode 5 (lima) tahun
kedepan, sebagaimana ditunjukan dalam Tabel 3.1. berikut.
Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Badan KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH/WKDH.
Visi : Menembus Keterisolasian Daerah Dari Arus Barang dan Jasa sertaArus Informasi, dan Menyambung Disparitas Pelayanan Antar DaerahHilir dan Daerah Hulu Guna Mengantar Masyarakat Seruyan MenjadiSejahtera dan Berkeadilan.
No. Misi dan ProgramKDH/WKDH Terpilih
PermasalahanPelayanan
SKPD
FaktorPenghambat Pendorong
1. Misi 1 : Menciptakanpemerintah yangbersih, tidak KKN,efisien, kreatif,inovatif, danprofesional.
KapasitasKelembagaandan SumberDaya Aparatur
MenurunnyatingkatkepercayaanmasyarakatterhadapPemerintah,rendahnyakinerja sumberdaya aparatur;sistemkelembagaandanketatalaksanaanpemerintahan,rendahnyaefisiensi danefektifitas kerja,rendahnyakualitaspelayananumum.
SOTK, SOP,Sarana danPrasarana.
2. Misi 3 : Menciptakan rasaaman bagimasyarakat
BelumMaksimalnyaPemantauan/MonitoringSitkon Daerah,PenangananKonflik,AktivitasOrang/LembagaAsing sertaKOMINDA.
KetersediaanAnggaran,KapasitasKelembagaandan SDMAparatur.
TerbentuknyaKOMINDAKab. Seruyandan TimTerpaduGangguanKeamananDalam NegeriKab. Seruyan
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-11Kabupaten Seruyan
Lanjutan Tabel 3.1.Visi : Menembus Keterisolasian Daerah Dari Arus Barang dan Jasa serta
Arus Informasi, dan Menyambung Disparitas Pelayanan Antar DaerahHilir dan Daerah Hulu Guna Mengantar Masyarakat Seruyan MenjadiSejahtera dan Berkeadilan.
No. Misi dan ProgramKDH/WKDH Terpilih
PermasalahanPelayanan
SKPD
FaktorPenghambat Pendorong
3. Misi 11 : Menciptakankerukunan dankedamaian sertakeharmonisankehidupanmasyarakatSeruyan.
BelumMaksimalnyaFasilitasi danKinerja Forum-Forum yangterbentuk(FKUB, FKDM,FBN,dan FPK)
KetersediaanAnggaran,KapasitasKelembagaandan SDMAparatur.
TerbentuknyaFKUB, FKDM,FBN,dan FPK.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi
Analisi Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi
yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaiaan sasaran
pelaksanaan RENSTRA SKPD Kabupaten Kota terhadap sasaran
RENSTRA Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan
urusan yang menjadi dkewenangan tugas dan fungsi masing – masing
SKPD.
RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Seruyan terkait dengan RENSTRA
Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik
berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Provinsi
yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan adalah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun
2010-2014, sedangkan Periode rencana strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-12Kabupaten Seruyan
Telaahan Renstra Kementerian (Dirjen KesbangpolKemendagri)
Berdasarkan analisis terhadap RENSTRA Kementerian
Dalam Negeri terdapat 1 (satu) Program Strategis yaitu ProgramPembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara khususnya
menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Program Strategis Direktorat
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut terdapat 6 (enam)
Kegiatan Strategis, yaitu :
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan;
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.
Telaahan terhadap analisis terhadap RENSTRA
Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.2. berikut.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-13Kabupaten Seruyan
Tabel 3.2.
Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Berdasarkan Renstra
Kementerian (Dirjen Kesbangpol Kemendagri)
No.Kegiatan Strategis
Kementarian(Dirjen Kesbangol)
PermasalahanPelayanan
SKPD
FaktorPenghambat Pendorong
1. Dukungan Manajemendan Dukungan TeknisLainnya DirektoratJenderal KesatuanBangsa dan Politik;
EvaluasiKelembagaantentangPerubahanNomenklatu,StrukturOrganisasi sertaTugas Pokokdan Fungsi
Belumterealisasi.
1. Permendagri41/2010tanggal 29 Juni2010 tentangOrganisasi danTata KerjaKementerian.
2. Surat EdaranKemendagri RINomor :060/4942/SJtanggal17/12/2010perihalPedomanTeknisPemberdayaanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah
2. Bina Ideologi danWawasan Kebangsaan
Belummaksimal
Dalam 1 (satu)TahunAnggaran tdkdapatdilaksanakandi seluruhkecamatankarenaketersediaananggaran danletak geografisKab. Seruyanyang sangatsulit dicapaidengan waktuyang singkatdanmemerlukanbiaya yangtinggi.
Program danKegiatan tersediapada setiaptahun anggaran.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-14Kabupaten Seruyan
Lanjutan Tabel 3.2.
No.Kegiatan Strategis
Kementarian(Dirjen Kesbangol)
PermasalahanPelayanan
SKPD
FaktorPenghambat Pendorong
3. Fasilitasi KewaspadaanNasional
Belummaksimal
Dalam 1 (satu)TahunAnggaran tdkdapatdilaksanakandi seluruhkecamatankarenaketersediaananggaran danletak geografisKab. Seruyanyang sangatsulit dicapaidengan waktuyang singkatdanmemerlukanbiaya yangtinggi.
Program danKegiatan tersediapada setiaptahun anggaran.
4. Fasilitasi KetahananSeni, Budaya, Agamadan Kemasyarakatan
Tidak terlaksana PerubahanNomenklatu,StrukturOrganisasiserta TugasPokok danFungsi berlumterealisasi.
EvaluasiKelembagaantentangPerubahanNomenklatu,StrukturOrganisasi sertaTugas Pokok danFungsiberdasarkanperaturan yangberlaku.
5. Fasilitasi Politik DalamNegeri
BelumMaksimal
Dalam 1 (satu)TahunAnggaran tdkdapatdilaksanakandi seluruhkecamatankarenaketersediaananggaran danletak geografisKab. Seruyanyang sangatsulit dicapaidengan waktuyang singkatdanmemerlukanbiaya yangtinggi.
Program danKegiatan tersediapada setiaptahun anggaran.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-15Kabupaten Seruyan
Lanjutan Tabel 3.2.
No.Kegiatan Strategis
Kementarian(Dirjen Kesbangol)
PermasalahanPelayanan
SKPD
FaktorPenghambat Pendorong
6. Pembinaan danPengembanganKetahanan Ekonomi
Tidak terlaksana PerubahanNomenklatu,StrukturOrganisasiserta TugasPokok danFungsi berlumterealisasi.
EvaluasiKelembagaantentangPerubahanNomenklatu,StrukturOrganisasi sertaTugas Pokok danFungsiberdasarkanperaturan yangberlaku.
Telaahan Renstra Provinsi
Berdasarkan analisis terhadap RENSTRA SKPD Provinsi
dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ProvinsiKalimantan Tengah terdapat 3 (tiga) Program Strategis yang
termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010-2015, yaitu :
1. Program Kemitraan Pengembangaan Wawasan Kebangsaan;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; serta
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
Telaahan terhadap analisis terhadap RENSTRA Provinsi
(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah)
sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.3. berikut.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-16Kabupaten Seruyan
Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Berdasarkan
Renstra Provinsi (Badan Kesbangpol Prov. Kalimantan Tengah)
No. Program StrategisSKPD Provinsi
PermasalahanPelayanan
SKPD
FaktorPenghambat Pendorong
1. Program KemitraanPengembangaanWawasanKebangsaan
Pelaporan KetersediaanAnggaran,KapasitasKelembagaandan SDMAparatur sertadata/informasi.
Program danKegiatantersedia padasetiap tahunanggaran.
2. ProgramPengembanganWawasanKebangsaan
Pelaporan KetersediaanAnggaran,KapasitasKelembagaandan SDMAparatur sertadata/informasi.
Program danKegiatantersedia padasetiap tahunanggaran.
3. Program PendidikanPolitik Masyarakat
Pelaporan KetersediaanAnggaran,KapasitasKelembagaandan SDMAparatur sertadata/informasi.
Program danKegiatantersedia padasetiap tahunanggaran.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis
Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten
di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Propinsi
Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 ).
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-17Kabupaten Seruyan
Pada awal terbentuk Tahun 2002 Kabupaten Seruyan terdiri
dari 5 (lima) Kecamatan dan sejak pada tahun 2010 melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010 secara administratif
wilayah kecamatan dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan yang
terdiri darin 97 Desa dan 3 Kelurahan. Kebijakan ini dilakukan dalam
rangka untuk mendekatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada
seluruh lapisan masyarakat.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Secara geografis terletak diantara 111o49’ – 112o84’ Bujur
Timur (BT) dan 0o77’ – 3o56’ Lintang Selatan (LS) dengan luas
wilayah ±16.404 Km2 atau 1.670.040,76 Ha yaitu 11,6 % dari luas
wilayah Kalimantan Tengah, dengan batas wilayah :
~ sebalah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi (Provinsi
Kalimantan Barat);
~ sebalah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
~ sebalah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin
Barat dan Kabupaten Lamandau;
~ sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin
Timur dan Kabupaten Katingan.
Kondisi demografi kependudukan Kabupaten Seruyan
pada Tahun 2012 sebesar 146.914 jiwa dengan jumlah penduduk
laki-laki sebanyak 78.984 jiwa dan jumlah penduduk perempuan
sebanyak 67.930 jiwa (Seruyan Dalam Angka 2013).
Berikut disajikan Peta Wilayah Kabupaten Seruyan pada
Gambar 3.1., Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut
Kecamatan pada Tabel 3.4., Luas Wilayah Kabupaten Seruyan
Menurut Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Tabel 3.5., dan
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Seruyan
Tahun 2012 pada Tabel 3.6.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-18Kabupaten Seruyan
Gambar 3.1.
Peta Wilayah Kabupaten Seruyan
Sumber : Seruyan Dalam Angka 2013.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-19Kabupaten Seruyan
Tabel 3.4.
Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan
No NamaKecamatan
Nama IbukotaKecamatan
Luas WilayahPer
Kecamatan(Km2)
%Terhadap
LuasKab.
Seruyan
JumlahDesa/Kelurahan
1. SeruyanHilir
Kuala Pembuang 4.659 Km2 28,40% 10 Desa/Kelurahan
2. SeruyanHilir Timur
PematangPanjang
1.428 Km2 8,71% 6 Desa/Kelurahan
3. DanauSembuluh
Telaga Pulang 1.555 Km2 9,48% 8 Desa/Kelurahan
4. SeruyanRaya
Terawan 869 Km2 5,30% 5 Desa/Kelurahan
5. Hanau Pembuang Hulu 549 Km2 3,35% 7 Desa/Kelurahan
6. DanauSeluluk
Asam Baru 586 Km2 3,57% 6 Desa/Kelurahan
7. Batu Ampar Sandul 668,68 Km2 4,08% 9 Desa/Kelurahan
8. SeruyanTengah
Rantau Pulut 1.343,32 Km2 8,19% 20 Desa/Kelurahan
9. SeruyanHulu
Tumbang Manjul 3.262 Km2 19,89% 20 Desa/Kelurahan
10. SulingTambun
Tumbang Langkai 1.484 Km2 9,05% 9 Desa/Kelurahan
JUMLAH 10 Kecamatan 16.404 Km2 100% 100 Desa/Kelurahan
Sumber : Seruyan Dalam Angka 2013.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-20Kabupaten Seruyan
Tabel 3.5.
Luas Wilayah Kabupaten Seruyan MenurutKecamatan, Desa dan Kelurahan
Kecamatan /Kelurahan*) / Desa
Luas(Km2)
Kecamatan /Kelurahan*) / Desa
Luas(Km2)
(1) (2) (1) (2)I. Seruyan Hilir 4.659 VI. Danau Seluluk 586
1. Kuala Pembuang I *) 49 1. Asam Baru 802. Kuala Pembuang II *) 74 2. Tanjung Hara 703. Sungai Perlu 544 3. Tanjung Paring 914. Pematang Limau 1.121 4. Tanjung Rangas 1075. Tanjung Rangas 680 5. Panimba Raya 706. Jahitan 741 6. Rungau Raya 16687. Muoro Dua 475 VII. Seruyan Tengah 1.343,328. Boung 882 1. Pangke 2809. Sungai Undang 14 2. Panyumpa 14710. Persil Raya 44 3. Durian Tunggal 54
II. Seruyan Hilir Timur 1.428 4. Gantung Pengayuh 58,881. Kartika Bhakti 24 5. Teluk Bayur 67,972. Halimaung Jaya 15 6. Suka Mandang 793. Bangun Harja 15 7. Ayawan 744. Mekar Indah 16 8. Mugi Panyuhu 505. Sungai Bakau 133 9. Bukit Buluh 606. Pematang Panjang 1.225 10. Tumbong Ba'i 86
III. Danau Sembuluh 1.555 11. Rantau Pulut *) 831. Telaga Pulang 383 12. Tangga Batu 228,722. Sembuluh II 84 13. BumiJaya 9,133. Cempaka Baru 201 14. Sukorejo 9,134. Palingkau 132 15. Suka Maju 9,235. Ulak Batu 190 16. Suka Makmur 9,236. Paren 93 17. Suka Jaya 9,317. Banua Usang 290 18. Batu Agung 9,318. Sembuluh I 182 19. Panca Jaya 9,23
IV. Seruyan Raya 869 20. Ringin Agung 9,181. Terawan 269 21. Bukit Tahinting **) -2. Selunuk 231 **) Tidak tergolong Desa3. Lanpasa 1234. Rungau Raya 168 VIII. Batu Ampar 668,685. Bangkal 144 1. Sebabi 836. Tabiku 102 2. Sandul 114
3. Kalang 105V. Hanau 549 4. Derawa 92,88
1. Pembuang Hulu I 64 5. Warna Tirta 9,932. Pembuang Hulu II 98 6. Suka Mulya 9,133. Tanjung Hanau 50 7. Durian Kait 92,744. Parang Batang 103 8. Sahabu 1055. Bahaur 76 9. Batu Manangis 576. Derangga 587. Paring Raya 100
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-21Kabupaten Seruyan
Lanjutan Tabel 3.5.Kecamatan /
Kelurahan*) / DesaLuas(Km2)
Kecamatan /Kelurahan*) / Desa
Luas(Km2)
(1) (2) (1) (2)IX. Seruyan Hulu 3.262 X. Suling Tambun 1.484
1. Marandang 164 1. Tumbang Magin 2302. Tumbang Suei 169 2. Tumbang Setoli 2583. Tumbang Manjul 492 3. Tumbang Hentas 1694. Mojang Baru 571 4. Tumbang Langkai 2545. Rantau Panjang 242 5. Tumbang Salau 2396. Monguh Juoi 565 6. Tumbang Gugup 727. Tusuk Belawan 60 7. Rangkang Munduk 958. Tumbang Kalam 99 8. Tanjung Tukal 1569. Tumbang Bahan 92 9. Rantau Betung 1110. Tumbang Darap 10411. Tumbang Kasai 4912. Tumbang Setawai 6213. Sepundu Hantu 6214. Tumbang Kubang 3715. Tumbang Sepan 4616. Riam Batang 4917. Tumbang Laku 17318. Buntut Sapau 11119. Tumbang Taberau 5720. Tanjung Paku 61
Sumber : LPPD Seruyan Tahun 2012.
Tabel 3.6.
Jumlah Penduduk Menurut KecamatanKabupaten Seruyan tahun 2012
No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. Seruyan Hilir 15.997 14.520 30.5172. Seruyan Hilir Timur 3.562 3.432 6.9943. Danau Sembuluh 5.748 4.896 10.6444. Seruyan Raya 11.193 8.717 19.9105. Hanau 10.478 9.140 19.6186. Danau Seluluk 10.167 7.908 18.0757. Seruyan Tengah 11.000 9.710 20.7108. Batu Ampar 4.144 3.525 7.6699. Seruyan Hulu 5.160 4.694 9.85410. Suling Tambun 1.535 1.388 2.923
TOTAL 78.984 67.930 146.914
Sumber : Seruyan Dalam Angka 2013.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-22Kabupaten Seruyan
Dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, Kabupaten
Seruyan berada pada posisi geografi yang sangat strategis
(geostrategis) yang terletak ditengah-tengah. Wilayah Kabupaten
Seruyan memanjang dari bagian hilir ke bagian hulu, dimana
wilayah bagian hilir langsung berbatasan dengan Laut Jawa dan
dengan didukung pembangunan Pelabuhan Laut Samudera akan
menjadikan Kabupaten Seruyan suatu daerah yang maju di masa
mendatang terutama di sektor perekonomian. Kondisi atau
kawasan Kabupaten Seruyan meliputi pertanian, perkebunan,
hutan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, industri
kecil dan menengah.
Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
dalam pelaksanaanya kedepan menimbulkan dampak negatif yang
harus disikapi dimana akan meningkatnya masalah konflik
EKOSOSBUD dan yang akan mengganggu stabilitas keamanan
wilayah serta menghambat pembangunan. Saat ini potensi konflik
sosial kemasyarakatan sangat tinggi, baik antar sesama
masyarakat, masyarakat dengan pihak investor (Perkebunan,
Kehutanan dan Pertambangan) maupun antara masyarakat
dengan pemerintah. Sengketa batas wilayah administrasi juga
sampai saat ini belum terselesaikan seluruhnya termasuk
sengketa kepemilikan tanah/lahan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam suatu kebijakan, rencana atau program
pembangunan sangat memerlukan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) untuk menelaah efek dan/atau dampak
lingkungan.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-23Kabupaten Seruyan
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program.
Kegiatan Pembangunan tentunya memberikan dampak
negatif yang harus dikurangi melalui Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan memberikan dampak positif yang
harus ditingkatkan melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL), serta perkembangan dampaknya harus dipantau secara
rutin melalui Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
Hasil analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten
Seruyan Tahun 2013 yang berimplikasi terhadap pelayanan SKPD
sebagai dasar tambahan dalam penentuan Isu-isu Strategis
Pembangunan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan adalah pada
dampak/isu negatif yang harus dikurangi, sehingga masalah
konflik EKOSOSBUD dan yang akan mengganggu stabilitas
keamanan wilayah serta menghambat pembangunan dalam
telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga dapat teratasi.
Berikut disajikan peta pekerjaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang
menjadi bahan pemantauan potensi konflik sosial
kemasyarakatan yang sangat tinggi, terutama antara masyarakat
dengan pihak investor (Perkebunan, Kehutanan dan
Pertambangan) sebagaimana pada Gambar 3.2. berikut.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-24Kabupaten Seruyan
Gambar 3.2.
Peta Potensi Konflik Kabupaten SeruyanBerdasarkan Peta Kawasan Hutan KPHP & Konservasi Perairan
Serta Wilayah Tertentu, Peta Areal Perkebunan, Peta ArealPertambangan, Batas Areal IUPHHK dan Lokasi KPHP Model
Sumber : Dokumen KLHS Kab. Seruyan Tahun 2013.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-25Kabupaten Seruyan
Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD terhadap faktor
penghambat dan pendorong, identifikasi permasalahan tugas dan
fungsi pelayanan SKPD serta bedasarkan hasil telaahan terhadap visi,
misi dan program KDH/WKDH terpilih, sasaran jangka menengah
pada Renstra Kementrian dan Renstra SKPD Provinsi dan implikasi
RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD, maka dapat ditetentukan
isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD dalam
periode 2013-2018 dengan melakukan metode analisis lingkungan
strategis baik dari segi lingkungan internal SKPD (kekuatan dan
kelemahan) maupun lingkungan eksternal SKPD (peluang dan
ancaman).
Analisis Lingkungan Strategis SKPD
Analisis Lingkungan Internal SKPD
Secara umum analisis internal bertujuan memahami
kondisi SKPD dengan memetakan kekuatan (strength) dan
kelemahan (weakness) yang dimiliki untuk diterjemahkan
menjadi potensi modal peningkatan kinerja pelayanan SKPD
serta mengenali kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir
dampaknya.
1. Kekuatan (Strength)
Adapun kekuatan (strength) yang dimiliki Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan, yang meliputi :
1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan
Peraturan Daerah termasuk Peraturan Bupati serta
Keputusan Kepala Badan sesuai dengan pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi SKPD;
2. Tersedianya sumber daya aparatur yang secara
kuantitas dan kualitas cukup;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-26Kabupaten Seruyan
3. Ketersediaan Anggaran SKPD yang cukup yang
bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup;
5. Terciptanya kerjasama/kemitraan lintas sektoral
dengan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif,
serta terhadap pihak Aparat Keamanan
(TNI dan POLRI);
6. Terbentuknya forum-forum dalam urusan kesatuan
bangsa, politik dalam negri dan perlindungan
masyarakat (FKUB, FPK, FBN, FKDM dan KOMINDA);
7. Terciptanya kerjasama terhadap LMS/Ormas/OKP,
Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh
Agama, Tokoh Pemuda, dan unsur masyarakat
lainnya;
8. Tersedianya SOP tentang Penerbitan SKT Ormas dan
LSM, Penerbitan SKT Partai Politik, dan Bantuan
Keuangan Partai Politik, dan Rekomendasi Izin
Penelirtian;
9. Tersedianya data base atau informasi tentang
Ormas/LSM/OKP, Parpol dan Satuan Linmas;
10. Ketersediaan sarana Teknologi Informasi dan
Komputer (TIK);
2. Kelemahan (Weakness)
Adapun kelemahan (weakness) yang dimiliki
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Seruyan, yang meliputi :
1. SOTK SKPD belum terpenuhi sepenuhnya;
2. Kualitas SDM Aparatur yang perlu ditingkatkan;
3. Belum maksimalnya penyajian data dan informasi
serta penataan arsip/dokumentasi;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-27Kabupaten Seruyan
4. Masih kurangnya pengawasan melekat yang
dilaksanakan oleh atasan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;
5. Ketersedian SOP belum sepenuhnya terpenuhi sesuai
tugas pokok dan fungsi SKPD;
6. Belum tersedianya peta rawan bencana dan
peta rawan konflik yang akurat;
7. Kondisi geografis Kabupaten Seruyan yang sebagaian
besar masih sulit terjangkau dengan cepat dan
memerlukan biaya yang tinggi;
8. Ketersedian pagu anggaran SKPD dalam mendukung
program dan kegiatan strategis secara menyeluruh di
10 Kecamatan tidak terpenuhi pada setiap tahun
rencana.
9. Masih kurangnya pemberdayaan staf dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD pada
bidang-bidang;
10. Belum terlaksannya perubahan SOTK sesuai dengan
SOTK Kementerian.
Analisis Lingkungan Eksternal SKPD
Analisis internal bertujuan untuk memetakan peluang
(opportunity) dan ancaman (treatment) yang dihadapi SKPD
dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal
untuk meletakkan kerangka piningkatan kinerja pelayanan
SKPD. Inplementasi dari analisis eksternal ini adalah untuk
melihat posisi SKPD dalam upaya piningkatan kinerja
pelayanan SKPD baik dalam lingkup regional, nasional,
maupun internasional.
Perencanaan dalam lingkup regional dan nasional
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-28Kabupaten Seruyan
2013-2018, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010-2015 dan RPJMN Tahun 2010-2014. Analisis yang
dilakukan terhadap dokumen perencanaan tersebut
diharapkan akan mengarahkan sinkronisasi program
pembangunan antara pusat dan daerah serta membantu
mengidentifikasi peluang (opportunity) dan ancaman
(treatment) bagi perencanaan pembangunan Kabupaten
Seruyan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Berdasarkan kondisi diatas dan kondisi eksisting yang
terjadi saat ini dalam kerangka analisis lingkungan strategis
eksternal SKPD dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi
peluang (opportunity) dan ancaman (treatment) bagi SKPD
dalam pelaksanaan pembangunan dalam peningkatan kinerja
pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Peluang (Opportunity)
Adapun peluang (opportunity) lingkungan
eksternal yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan,
yaitu :
1. Globalisasi yang tidak mengenal batas
wilayah/negara dan budaya (bordeless),
memungkinkan Kabupaten Seruyan untuk bersaing
di kancah internasional;
2. Kesepakatan AFTA (ASEAN Free Trade Area)
membuka peluang Kabupaten Seruyan ke akses
pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik
nasional maupun internasional dengan pemanfaatan
teknologi dan infomasi yang berkembang dengan
pesat;
3. Meningkatkan kerjasama eknomi yang ditandai
dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-29Kabupaten Seruyan
bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA,
ACF, G-8 dan lain sebaginya;
4. Adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga
dan memelihara planet bumi karena ada indikasi
telah terjadi degradasi lingkungan yang mengglobal;
5. Komitmen MDG’s yang ditetapkan pada UN Summit
tahun 1990 oleh PBB.
2. Ancaman (Treatment)
Adapun ancaman (treatment) lingkungan
eksternal yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan,
yaitu :
1. Krisis multi dimensi dan penerapan pasar bebas
merupakan ancaman dalam penegakan Peraturan
Daerah atau Penegakan Keputusan Kepala Daerah
sehingga akan menimbulkan dampak terhadap
stabilitas keamanan daerah;
2. Kondisi geografis Kabupaten Seruyan rentan
terhadap bencana kekeringan serta ancaman
perubahan iklim yang serius ditandai dengan
meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan
global (global warning), sehingga permukaan air laut
menjadi meningkat yang menyebabkan permukaan
air laut menjadi tinggi, lalu meningkatnya emisi gas
rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-30Kabupaten Seruyan
Tabel 3.7.
Analisis Lingkungan Strategis SKPD( Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman )
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)1. Tersedianya Peraturan Perundang-
undangan dan Peraturan Daerahtermasuk Peraturan Bupati sertaKeputusan Kepala Badan sesuaidengan pelaksanaan Tugas Pokokdan Fungsi SKPD;
2. Tersedianya sumber daya aparaturyang secara kuantitas dan kualitascukup;
3. Ketersediaan Anggaran SKPD yangcukup yang bersumber dari APBDKabupaten Seruyan;
4. Ketersediaan sarana dan prasaranayang cukup;
5. Terciptanya kerjasama/kemitraanlintas sektoral dengan lembagaEksekutif, Legislatif dan Yudikatif,serta terhadap pihak AparatKeamanan (TNI dan POLRI);
6. Terbentuknya forum-forum dalamurusan kesatuan bangsa, politikdalam negri dan perlindunganmasyarakat (FKUB, FPK, FBN,FKDM dan KOMINDA);
7. Terciptanya kerjasama terhadapLMS/Ormas/OKP, Parpol, TokohMasyarakat, Tokoh Adat, TokohAgama, Tokoh Pemuda, dan unsurmasyarakat lainnya;
8. Tersedianya SOP tentang PenerbitanSKT Ormas dan LSM, PenerbitanSKT Partai Politik, dan BantuanKeuangan Partai Politik, danRekomendasi Izin Penelirtian;
9. Tersedianya data base atauinformasi tentang Ormas/LSM/OKP,Parpol dan Satuan Linmas;
10.Ketersediaan sarana TeknologiInformasi dan Komputer (TIK).
1. SOTK SKPD belum terpenuhisepenuhnya;
2. Kualitas SDM Aparatur yang perluditingkatkan;
3. Belum maksimalnya penyajian datadan informasi serta penataanarsip/dokumentasi;
4. Masih kurangnya pengawasanmelekat yang dilaksanakan olehatasan kepada bawahan dalampelaksanaan tugas;
5. Ketersedian SOP belum sepenuhnyaterpenuhi sesuai tugas pokok danfungsi SKPD;
6. Belum tersedianya peta rawanbencana dan peta rawan konflikyang akurat;
7. Kondisi geografis KabupatenSeruyan yang sebagaian besarmasih sulit terjangkau dengan cepatdan memerlukan biaya yang tinggi;
8. Ketersedian pagu anggaran SKPDdalam mendukung program dankegiatan strategis secaramenyeluruh di 10 Kecamatan tidakterpenuhi pada setiap tahunrencana.
9. Masih kurangnya pemberdayaanstaf dalam pelaksanaan tugas pokokdan fungsi SKPD pada bidang-bidang;
10. Belum terlaksannya perubahanSOTK sesuai dengan SOTKKementerian.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-31Kabupaten Seruyan
Peluang (Opportunity) Ancaman (Treatment)1. Globalisasi yang tidak mengenal
batas wilayah/negara dan budaya(bordeless), memungkinkanKabupaten Seruyan untuk bersaingdi kancah internasional;
2. Kesepakatan AFTA (ASEAN FreeTrade Area) membuka peluangKabupaten Seruyan ke akses pasarinternasional dan kerjasama antarwilayah baik nasional maupuninternasional dengan pemanfaatanteknologi dan infomasi yangberkembang dengan pesat;
3. Meningkatkan kerjasama eknomiyang ditandai dengan lahirnyaForum Kerjasama Regional dalambidang ekonomi seperti APEC, EEC,ASEAN, AFTA, ACF, G-8 dan lainsebaginya;
4. Adanya kesadaran masyarakatdunia untuk menjaga danmemelihara planet bumi karena adaindikasi telah terjadi degradasilingkungan yang mengglobal;
5. Komitmen MDG’s yang ditetapkanpada UN Summit tahun 1990 olehPBB.
1. Krisis multi dimensi dan penerapanpasar bebas merupakan ancamandalam penegakan Peraturan Daerahatau Penegakan Keputusan KepalaDaerah sehingga akanmenimbulkan dampak terhadapstabilitas keamanan daerah;
2. Kondisi geografis KabupatenSeruyan rentan terhadap bencanakekeringan serta ancamanperubahan iklim yang seriusditandai dengan meningkatnyasuhu lingkungan akibat pemanasanglobal (global warning), sehinggapermukaan air laut menjadimeningkat yang menyebabkanpermukaan air laut menjadi tinggi,lalu meningkatnya emisi gas rumahkaca karena rusaknya lapisan ozon.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat III-32Kabupaten Seruyan
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis1. Perwujudan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, beriman
dan bertaqwa serta menghargai nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Peningkatan kualitas politik kemasyarakatan dan
kelembagaannya;
3. Perwujudan peningkatan peranserta Satuan Linmas dalam
penanganan keamanan dan ketertiban lingkungan serta masalah
kebencanaan dan kedaruratan;
4. Perwujudan peningkatkan stabilitas keamanan daerah dan
kewaspadaan dini masyarakat.
5. Perwujudan peningkatkan kinerja, pelayanan dan kapasitas
sumber daya aparatur yang didukung dengan layanan
administrasi serta sarana dan prasarana memadai dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan tata
kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean
Government) serta berwibawa.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-1Kabupaten Seruyan
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Penetapan visi dan misi merupakan suatu langkah terpenting
dalam perjalanan suatu organisasi, karena visi merupakan suatu
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan, sedangkan misi merupakan rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi tersebut.
Dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Periode
2013-2018 sebagaimana telah diuraikan pada BAB III pada Renstra
SKPD ini ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan
daerah Periode 2013-2018, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan telah menetapkan Visidan Misi SKPD Periode 2013-2018.
VISI Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018, ditetapkan sebagai berikut :
“ SERUYAN RUKUN, DAMAI, AMAN DAN TENTRAM “
Penjelasan Visi SKPD dengan pokok-pokok visi sebagi berikut :
SERUYAN RUKUN, memiliki makna bahwa tatanan kehidupan
masyarakat Seruyan harus dapat mewujudkan masyarakat hidup
rukun terhadap pluralisme dan kultur budaya yang ada di tengah-
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-2Kabupaten Seruyan
tengah masyarakat dengan menciptakan sikap toleransi
kehidupan beragama dan berbudaya serta jiwa nasionalisme yang
tinggi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SERUYAN DAMAI, memiliki makna bahwa pola kehidupan
keseharian masyarakat terlaksana dalam keadaan damai yang
didukung dengan peran serta aktif Tokoh Masyarakat, Tokoh
Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Organisasi Politik, Organisasi
Kemasyarakatan maupun Organisasi Kesamaan Profesi (OKP)
lainnya.
SERUYAN AMAN, memiliki makna bahwa meningkatnya
kewaspadaan masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan
nyaman terutama pada lingkungannya sendiri serta tanggap
terhadap masalah kebencanaan dan kedaruratan melalui satuan
keamanan lingkungan yang terbentuk.
SERUYAN TENTRAM, miliki makna bahwa dengan didukung
Kapasitas dan Kulitas SDM Aparatur yang memadai dan
Hubungan Kerjasama Kelembagaan diharapkan kedepan melalui
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan dapat mewujudkan suatu situasi dan kondisi
daerah yang kondusif dari berbagai bentuk Ancaman, Gangguan,
Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang akan mengganggu
Stabilitas Keamanan, Ketahanan dan Ketertiban Wilayah sehingga
tercipta suatu ketentraman bagi para Pemangku Kepentingan
(Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah).
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-3Kabupaten Seruyan
Tabel 4.1.
Rumusan Visi, Pokok-pokok Visi dan Penjelasan VisiBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018
Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi
Seruyan Rukun,Damai, Aman danTentram.
Seruyan Rukun Seruyan Rukun memiliki makna bahwatatanan kehidupan masyarakat Seruyanharus dapat mewujudkan masyarakathidup rukun terhadap pluralisme dankultur budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat denganmenciptakan sikap toleransi kehidupanberagama dan berbudaya serta jiwanasionalisme yang tinggi dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia.
Seruyan Damai Seruyan Damai memiliki makna bahwapola kehidupan keseharian masyarakatterlaksana dalam keadaan damai yangdidukung dengan peran serta aktifTokoh Masyarakat, Tokoh Adat, TokohAgama, Tokoh Pemuda, OrganisasiPolitik, Organisasi Kemasyarakatanmaupun Organisasi Kesamaan Profesi(OKP) lainnya.
Seruyan Aman Seruyan Aman memiliki makna bahwameningkatnya kewaspadaanmasyarakat dalam menciptakan rasaaman dan nyaman terutama padalingkungannya sendiri serta tanggapterhadap masalah kebencanaan dankedaruratan melalui satuan keamananlingkungan yang terbentuk.
Seruyan Tentram Seruyan Tentram miliki makna bahwadengan didukung Kapasitas dan KulitasSDM Aparatur yang memadai danHubungan Kerjasama Kelembagaandiharapkan kedepan melalui BadanKesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat KabupatenSeruyan dapat mewujudkan suatusituasi dan kondisi daerah yangkondusif dari berbagai bentukAncaman, Gangguan, Hambatan danTantangan (AGHT) yang akanmengganggu Stabilitas Keamanan,Ketahanan dan Ketertiban Wilayahsehingga tercipta suatu ketentramanbagi para Pemangku Kepentingan(Masyarakat, Dunia Usaha danPemerintah).
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-4Kabupaten Seruyan
Untuk mencapai Visi SKPD tersebut diatas yang bersinergi
dengan Visi Kepala Dearah Daerah Terpilih Periode 2013-2018 dan
juga sebagai perwujudan pada Misi Pertama, Misi Ketiga dan Misi Ke
Sebelas Kepala Dearah Daerah Terpilih Periode 2013-2018 yang
tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun
2013-2018, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupatn Seruyan menetapkan 5 (lima)
Misi SKPD untuk Periode RENSTRA SKPD 2013-2018.
MISI Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018, yaitu :
1. Meningkatkan kerukunan antar umat bergama dan nilai-nilailuhur budaya bangsa.
2. Meningkatkan kualitas politik kemasyarakatan dankelembagaan organisasi kemasyarakatan.
3. Mengorganisasi potensi masyarakat dalam rangkamenciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
4. Menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif dariberbagai bentuk AGHT.
5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas SDMAparatur.
Penjelasan Misi SKPD, sebagi berikut :
Meningkatkan kerukunan antar umat bergama dannilai-nilai luhur budaya bangsa, mempunyai maksud untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun yang
berlandaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam
keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat dalam
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-5Kabupaten Seruyan
Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta semakin
mantapnya Wawasan Kebangsaan, Idiologi dan Kewaspadaan
Nasional, Pembauran Bangsa, Kesadaran dan Kemampuan Bela
Negara yang tertuang dalam Pengamalan 4 Pilar Kebangsaan bagi
segenap warga masyarakat, serta didukung dengan berperannya
kemitraan dengan lembaga sosial budaya dan kemasyarakatan.
Meningkatkan kualitas politik kemasyarakatan dankelembagaan organisasi kemasyarakatan, mempunyai
maksud untuk menciptakan stabilitas politik dan demokrasi
berkualitas dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa
dan bernegara yang berbasis makin berfungsinya suprastruktur
dan infrastruktur sosial politik kemasyarakatan secara efektif
yang berlandaskan semakin mantapnya budaya politik
berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa, serta menciptakan
kualitas dan ketahanan lembaga sosial politik kemasyarakatan.
Mengorganisasi potensi masyarakat dalam rangkamenciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan,mempunyai maksud untuk mengoptimalkan pemberdayaan
masyarakat melalui Satuan Perlindungan Masyarakat yang
terbentuk dalam rangka usaha-usaha perlindungan dan
ketahanan masyarakat terhadap masalah Keamanan dan
Keteriban serta Kebencanaan dan Kedauratan dengan didukung
semakin mantapnya manajemen perlindungan masyarakat.
Menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang kondusifdari berbagai bentuk AGHT, mempunyai maksud suatu upaya
penciptaan situasi dan kondisi daerah yang kondusif dari
berbagai bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan
(AGHT) yang mengancam ketahanan, ketertiban dan stabilitas
keamanan wilayah dengan upaya peningkatan kewaspadaan dan
diteksi dini serta membina kerjasama intelkam dan kelembagaan
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-6Kabupaten Seruyan
lainnya, penanganan gangguan keamanan maupun konfik sosial
kemasyarakatan, penanganan masalah ketertiban umum dan
serta pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas
lembaga/orang asing sehingga tercipta suatu kondisi wilayah
yang kondusif bagi para Pemangku Kepentingan (Masyarakat,
Dunia Usaha dan Pemerintah).
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas SDMAparatur, mempunyai maksud mengandung komitmen untuk
meningkatkan Kapasitas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan dengan
mengupayakan peningkatan kemampuan baik personil maupun
sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan pelayanan
yang optimal kepada semua pihak.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-7Kabupaten Seruyan
Tabel 4.2.
Visi, Pokok-pokok Visi, Rumusan Misi dan Penjelasan MisiBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018
Visi Pokok-pokok Visi Misi Penjelasam Misi
Seruyan Rukun,Damai, Amandan Tentram.
1. Seruyan Rukun 1. Meningkatkan kerukunanantar umat bergama dannilai-nilai luhur budayabangsa
Meningkatkan kerukunan antar umat bergama dannilai-nilai luhur budaya bangsa mempunyai maksuduntuk mewujudkan kehidupan masyarakat yangrukun yang berlandaskan pada peningkatankesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dankesatuan antar kelompok dalam keragaman suku,ras, agama, budaya dan adat istiadat dalam BingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia serta semakinmantapnya Wawasan Kebangsaan, Idiologi danKewaspadaan Nasional, Pembauran Bangsa,Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara yangtertuang dalam Pengamalan 4 Pilar Kebangsaan bagisegenap warga masyarakat, serta didukung denganberperannya kemitraan dengan lembaga sosialbudaya dan kemasyarakatan.
IV-7
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-8Kabupaten Seruyan
Lanjutan Tabel 4.2.
Visi Pokok-pokok Visi Misi Penjelasam Misi
Seruyan Rukun,Damai, Amandan Tentram.
2. Seruyan Damai 2. Meningkatkan kualitaspolitik kemasyarakatandan kelembagaanorganisasikemasyarakatan.
Meningkatkan kualitas politik kemasyarakatan dankelembagaan organisasi kemasyarakatan mempunyaimaksud untuk menciptakan stabilitas politik dandemokrasi berkualitas dalam segala aspek kehidupanmasyarakat berbangsa dan bernegara yang berbasismakin berfungsinya suprastruktur dan infrastruktursosial politik kemasyarakatan secara efektif yangberlandaskan semakin mantapnya budaya politikberdasarkan nilai-nilai budaya bangsa, sertamenciptakan kualitas dan ketahanan lembaga sosialpolitik kemasyarakatan.
3. Seruyan Aman 3. Mengorganisasi potensimasyarakat dalam rangkamenciptakan keamanandan kenyamananlingkungan.
Mengorganisasi potensi masyarakat dalam rangkamenciptakan keamanan dan kenyamanan lingkunganmempunyai maksud untuk mengoptimalkanpemberdayaan masyarakat melalui SatuanPerlindungan Masyarakat yang terbentuk dalamrangka usaha-usaha perlindungan dan ketahananmasyarakat terhadap masalah Keamanan danKeteriban serta Kebencanaan dan Kedauratan dengandidukung semakin mantapnya manajemenperlindungan masyarakat.
IV-8
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-9Kabupaten Seruyan
Lanjutan Tabel 4.2.
Visi Pokok-pokok Visi Misi Penjelasam Misi
Seruyan Rukun,Damai, Amandan Tentram.
4. Seruyan Tentram 4. Menciptakan situasi dan kondisi wilayahyang kondusif dari berbagai bentuk AGHT.
Menciptakan situasi dan kondisi wilayahyang kondusif dari berbagai bentuk AGHTmempunyai maksud suatu upayapenciptaan situasi dan kondisi daerah yangkondusif dari berbagai bentuk Ancaman,Gangguan, Hambatan dan Tantangan(AGHT) yang mengancam ketahanan,ketertiban dan stabilitas keamanan wilayahdengan upaya peningkatan kewaspadaandan diteksi dini serta membina kerjasamaintelkam dan kelembagaan lainnya,penanganan gangguan keamanan maupunkonfik sosial kemasyarakatan, penangananmasalah ketertiban umum dan sertapengawasan terhadap keberadaan danaktivitas lembaga/orang asing sehinggatercipta suatu kondisi wilayah yangkondusif bagi para Pemangku Kepentingan(Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah).
5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaandan Kualitas SDM Aparatur.
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan danKualitas SDM Aparatur mempunyai maksudmengandung komitmen untukmeningkatkan Kapasitas Badan KesatuanBangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat Kabupaten Seruyan denganmengupayakan peningkatan kemampuanbaik personil maupun sarana dan prasaranasehingga dapat memberikan pelayanan yangoptimal kepada semua pihak.
IV-9
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-10Kabupaten Seruyan
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan jangka menengah SKPD merupakan implementasi
dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat
menggambarkan arah strategik yang ingin diciptakan dan meletakan
kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi organisasi.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Seruyan menetapkan Tujuan JangkaMenengah SKPD dimaksud, sebagai berikut :
1. Dalam mewujudkan Misi Pertama, ditetapkan Tujuan yaitu
Mewujudkan karakter masyarakat yang berakhlak mulia,beriman dan bertaqwa serta berjiwa kebangsaan;
2. Dalam mewujudkan Misi Kedua, ditetapkan Tujuan yaitu
Meningkatkan Kualitas Politik Kemasyarakatan danKelembagaannya;
3. Dalam mewujudkan Misi Ketiga, ditetapkan Tujuan yaitu
Meningkatkan Peranserta Satuan Linmas dalam PenangananKeamanan dan Ketertiban Lingkungan serta MasalahKebencanaan dan Kedaruratan;
4. Dalam mewujudkan Misi Keempat, ditetapkan Tujuan yaitu
Meningkatkan stabilitas keamanan daerah dan kewaspadaandini masyarakat;
5. Dalam mewujudkan Misi Kelima, ditetapkan Tujuan yaitu
Meningkatkan Kinerja, Pelayanan dan Kapasitas Sumber DayaAparatur yang didukung dengan Sarana dan Prasaranamemadai dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-11Kabupaten Seruyan
Dalam penjabaran tujuan jangka menengah SKPD tersebut
di atas, maka telah dirumuskan sasaran jangka menengah SKPD.
Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui
tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Sasaran dirumuskan untuk memberikan fokus pada
penyusunan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dapat diukur
dalam pencapaiannya.
Adapun Sasaran Jangka Menengah SKPD yang akan dicapai
oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan dalam rangka menjabarkan tujuan yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Dalam mewujudkan Tujuan Pertama dalam hal Mewujudkan
karakter masyarakat yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa
serta berjiwa kebangsaan, maka ditetapkan Sasaran, yaitu :
Terciptanya kehidupan masyarakat yang berakhlak Mulia,bertoleransi dalam beragama, berbudaya dan berwawasankebangsaan;
2. Dalam mewujudkan Tujuan Kedua dalam hal Meningkatkan
Kualitas Politik Kemasyarakatan dan Kelembagaannya, maka
ditetapkan Sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas PolitikDaerah dan Kelembagaan Ormas/LSM/OKP;
3. Dalam mewujudkan Tujuan Ketiga dalam hal Meningkatkan
Peranserta Satuan Linmas dalam Penanganan Keamanan dan
Ketertiban Lingkungan serta Masalah Kebencanaan dan
Kedaruratan, maka ditetapkan Sasaran yaitu : PemberdayaanSatuan Linmas dalam Penanganan Keamanan dan KetertibanLingkungan serta Kebencanaan dan Kedaruratan;
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-12Kabupaten Seruyan
4. Dalam mewujudkan Tujuan Empat dalam hal Meningkatkan
stabilitas keamanan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat,
maka ditetapkan Sasaran yaitu : Menurunnya AngkaKriminalitas;
5. Dalam mewujudkan Tujuan Lima dalam hal Meningkatkan Kinerja,
Pelayanan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung
dengan Sarana dan Prasarana memadai dalam Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi., maka ditetapkan Sasaran yaitu :
Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur secara terencanadan sistematis.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja SKPD pada
tingkat sasaran, maka ditetapkan Indikator Sasaran pembangunan
jangka menengah SKPD selama 5 (lima) tahun mendatang, adalah
sebagai berikut :
Indikator Kinerja pada Sasaran 1, yaitu :
1) Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan Wawasan
Kebangsaan Masyarakat;
2) Jumlah Kegiatan Pembinaan/Fasilitasi Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB);
3) Jumlah Kegiatan Pembinaan/Fasilitasi Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK);
4) Jumlah Kegiatan Pembinaan/Fasilitasi Forum Bela Negara
(FBN);
Indikator Kinerja pada Sasaran 2, yaitu :
1) Jumlah Pembinaan Politik Daerah;
2) Jumlah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-13Kabupaten Seruyan
Indikator Kinerja pada Sasaran 3, yaitu :
1) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
Kabupaten Seruyan;
2) Jumlah Kegiatan Pem-binaan/Pelatihan Satuan Linmas;
3) Jumlah Kegiatan PAM TPS.
Indikator Kinerja pada Sasaran 4, yaitu :
1) Angka Kriminalitas;
2) Jumlah Kasus Gangguan Keamanan yang ditangani dan
Terselesaikan.
Indikator Kinerja pada Sasaran 5, yaitu :
1) Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran;
2) Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur;
4) Cakupan Fasilitasi pindah/purna tugas PNS;
5) Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6) Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan;
7) Cakupan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS.
Penyajian Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD ini berikut
Indikator Kinerja pada tingkat Sasaran sebagaimana diuruaikan
diatas, juga disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir
dalam Tabel 4.3. pada RENSTRA SKPD ini.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-14Kabupaten Seruyan
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan
strategis, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang yang ditetapkan
guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang
telah ditetapkan, yaitu :
Strategi 1, Meningkatkan peran serta aktif Masyarakat, TokohMasyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, TokohPemuda, Ormas dan OKP.
Dengan arah Kebijakan :
1.1. Pembinaan/Sosialisasi Wawasan KebangsaanMasyarakat;
1.2. Pembinaan/Fasilitasi Forum Kerukunan UmatBeragama (FKUB);
1.3. Pembinaan/Fasilitasi Forum PembauranKebangsaan (FPK);
1.4. Pembinaan/Fasilitasi Forum Bela Negara (FBN);
Strategi 2, Meningkatkan peran serta aktif dari OrganisasiKemasyarakatan (Ormas), Organisasi KesamaanProfesi (OKP) dan Organisasi Partai Politik (Parpol).
Dengan arah Kebijakan :
2.1. Pendidikan Politik Masyarakat;2.2. Pembinaan Kelembagaan terhadap Parpol,
Ormas/LSM/NGO dan OKP;2.3. Dukungan Kelancaran Pemilu.
Strategi 3, Penguatan Kualitas SDM Anggota Satuan Linmas,Kelembagaan dan Kesejahteraannya.
Dengan arah Kebijakan :
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-15Kabupaten Seruyan
3.1. Penataan keanggotaan dan kelembagaan SatuanLinmas;
3.2. Pembinaan/Pelatihan Linmas;3.3. Fasilitasi Linmas TPS.3.4. Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat).
Strategi 4, Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalammenciptakan Situasi dan Kondisi Daerah yangKondusif.Dengan arah Kebijakan :
4.1. Penanganan Konflik dan Pengawasan OrangAsing/Tenaga Kerja Asing/NGO Non Pemerintah;
4.2. Penguatan Kewaspadaan Dini Masyarakat danKerjasama Intelkam.
Strategi 5, Meningkatkan Hubungan Kerjasama Kelembagaandan Intansi Terkait dalam Penanganan GangguanKeamananan dan Ketertiban Wilayah.
Dengan arah Kebijakan :
5.1. Fasilitasi Rencana Aksi Penanganan GangguanKeamanan Dalam Negeri;
5.2. Fasilitasi Kegiatan KOMINDA.
Strategi 6, Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur melaluiPendidikan dan Pelatihan.
Dengan arah Kebijakan :
6.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur.
Strategi 7, Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalammendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD..
Dengan arah Kebijakan :
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-16Kabupaten Seruyan
7.1. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor dan Aparaturberikut Pemeliharaannya.
Strategi 8, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan DokumenPelaksanaan Anggaran yang berkualitas danberbasis Efisiensi Penganggaran.
Dengan arah Kebijakan :
8.1. Penganggaran Belanja SKPD Skala Prioritas.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-17Kabupaten Seruyan
Tabel 4.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPDBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018
VISI : SERUYAN RUKUN, DAMAI, AMAN DAN TENTRAM.
MISI I : Meningkatkan kerukunan antar umat bergama yang berwawasan kebangsaan.
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMewujudkankaraktermasyarakat yangberakhlak mulia,beriman danbertaqwa sertaberjiwakebangsaan.
Terciptanyakehidupanmasyarakat yangberakhlak Mulia,bertoleransi dalamberagama,berbudaya danberwawasankebangsaan.
Meningkatkan peranserta aktif Masyarakat,Tokoh Masyarakat,Tokoh Adat, TokohAgama, TokohPemuda, Ormas danOKP.
1.1. Pembinaan/Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Masyarakat.1.2. Pembinaan/Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)1.3. Pembinaan/Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)1.4. Pembinaan/Fasilitasi Forum Bela Negara (FBN)1.5. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
MISI II : Meningkatkan kualitas politik kemasyarakatan dan kelembagaan organisasi kemasyarakatan.
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMeningkatkanKualitas PolitikKemasyarakatandanKelembagaannya.
MeningkatnyaKualitas PolitikDaerah danKelembagaanOrmas/LSM/OKP.
Meningkatkan peranserta aktif dariOrganisasiKemasyarakatan(Ormas), OrganisasiKesamaan Profesi(OKP) dan OrganisasiPartai Politik (Parpol).
1.1. Pendidikan Politik Masyarakat
1.2. Pembinaan Kelembagaan terhadap Parpol, Ormas/LSM/NGO danOKP
1.3. Dukungan Kelancaran Pemilu
IV-17
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-18Kabupaten Seruyan
Lanjutan Tabel 4.3.
MISI III : Mengorganisasi potensi masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMeningkatkanPeranserta SatuanLinmas dalamPenangananKeamanan danKetertibanLingkungan sertaMasalahKebencanaan danKedaruratan.
PemberdayaanSatuan Linmasdalam PenangananKeamanan danKetertibanLingkungan sertaKebencanaan danKedaruratan.
Penguatan KualitasSDM Anggota SatuanLinmas, Kelembagaandan Kesejahteraannya.
1.1. Penataan keanggotaan dan kelembagaan Satuan Linmas
1.2. Pembinaan/Pelatihan Linmas
1.3. Fasilitasi Linmas TPS1.4. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
MISI IV : Menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif dari berbagai bentuk AGHT.
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMeningkatkanstabilitaskeamanan daerahdan kewaspadaandini masyarakat.
Menurunnya AngkaKriminalitas
1. MeningkatkanPeran Serta AktifMasyarakat dalammenciptakanSituasi dan KondisiDaerah yangKondusif.
1.1. Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing/Tenaga KerjaAsing/NGO Non Pemerintah.
1.2. Penguatan Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Kerjasama Intelkam.
1.3. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
2. MeningkatkanHubunganKerjasamaKelembagaan danIntansi Terkaitdalam PenangananGangguanKeamananan danKetertiban Wilayah.
1.4. Komunitas Intelijen Daerah.
IV-18
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat IV-19Kabupaten Seruyan
Lanjutan Tabel 4.3.
MISI V : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas SDM Aparatur.
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMeningkatkanKinerja, Pelayanandan KapasitasSumber DayaAparatur yangdidukung denganLayananAdministrasi sertaSarana danPrasaranamemadai dalamPelaksanaan TugasPokok dan Fungsi.
Meningkatnyakapasitas dankinerja aparatursecara terencanadan sistematis.
1. MeningkatkanKualitas SDMAparatur melaluiPendidikan danPelatihan.
1.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur
IV-19
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat V-1Kabupaten Seruyan
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018, maka perlu adanya
penyesuaian indikasi rencana program prioritas berisi program dan kegiatan
prioritas baik untuk mencapai visi dan misi RPJMD maupun Renstra SKPD
termasuk dalam pemenuhan Standart Pelayanan Minimum (SPM) dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan
yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah SKPD yang telah ditetapkan.
Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.
Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau
pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam
penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT/ RENJA) SKPD, Renja
Kerja Anggaran (RKA SKPD) dan Dokumemen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
SKPD serta Perubahannya pada setiap tahun rencana selama periode
Renstra SKPD Tahun 2013-2018.
Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana
belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif
dialokasikan ke tiap-tiap program dan kegiatan perioritas masing-masing
urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat V-2Kabupaten Seruyan
demikian, pengelompokan pagu pada program dan kegiatan lingkup SKPD
dapat dilakukan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun masa pembangunan
jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu program dan kegiatan
menjadi pagu maksimal bagi SKPD sebagai dasar pada penyusunan
rencana kerja dan anggaran SKPD setiap tahun rencana selama 5 (lima)
tahun
Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan
pembangunan SKPD bermuara pada penentuan program dan kegiatan
prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap bidang
urusan kedalam kegiatan prioritas bidang. Perencanaan program dan
kegiatan prioritas dalam dokumen RENSTRA SKPD harus dirumuskan
dengan seksama mengingat pentingnya makna program dan kegiatan
prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun
kedalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) SKPD Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan.
Untuk mencapai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, adapun Rencana
Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan selama periode Renstra SKPD
Tahu 2013-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1. berikut.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat V-3Kabupaten Seruyan
Tabel 5.1.Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Urusan Wajib19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri1. 1. 1. 17 2 Keg. 5 Keg. 372.200.000 5 Keg. 375.000.000 5 Keg. 380.000.000 5 Keg. 387.800.000 5 Keg. 395.000.000 1.910.000.000
2. 03 1 keg. 1 keg. 225.000.000 1 keg. 200.000.000 1 keg. 200.000.000 1 keg. 200.000.000 1 keg. 200.000.000 5 keg. 1.025.000.000
05 1 keg. 1 keg. 64.000.000 2 keg. 75.000.000 2 keg. 75.000.000 2 keg. 77.800.000 2 keg. 80.000.000 10 keg. 371.800.0003.
07 Jumlah Kegiatan Sosialisasi - 1 keg. 41.600.000 2 keg. 50.000.000 2 keg. 52.500.000 2 keg. 55.000.000 2 keg. 57.500.000 10 keg. 256.600.000
4.08 - 1 keg. 41.600.000 2 keg. 50.000.000 2 keg. 52.500.000 2 keg. 55.000.000 2 keg. 57.500.000 10 keg. 256.600.000
18 1 keg. 1 keg. 60.000.000 1 keg. 65.000.000 1 keg. 67.500.000 1 keg. 70.000.000 1 keg. 75.000.000 5 keg. 337.500.000
05 1 keg. 1 keg. 60.000.000 1 keg. 65.000.000 1 keg. 67.500.000 1 keg. 70.000.000 1 keg. 75.000.000 5 keg. 337.500.000
10Kecamatan
Program KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan
Jumlah kemitraanpembinaan terhadap LSM,ormas dan OKP
BadanKesbangpol dan
Linmas
Peningkatan KesadaranMasyarakat akan Nilai-nilaiLuhur Budaya Bangsa
Jumlah Kegiatan KesadaranMasyarakat akan Nilai-nilaiLuhur Budaya Bangsa
Bidang KetahananIdeologi Bangsa
Pemantapan danSosialisasi FKUB
Jumlah Kegiatan Pemantapandan Sosilisasi FKUB
Bidang KetahananIdeologi Bangsa
Sosialisasi dan PembinaanForum Bela Negara (FBN)
Bidang KetahananIdeologi Bangsa
10Kecamatan
10Kecamatan
10Kecamatan
Jumlah KegiatanPembinaan/FasilitasiForum Bela Negara(FBN)
Sosialisasi dan PembinaanForum PembauranKebangsaan (FPK)
Jumlah Kegiatan Sosialisasidan Pembinaan FPK
Bidang KetahananIdeologi Bangsa
Program dan KegiatanIndikator Program (Outcome)
dan Indikator Kegiatan(Output)
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja SKPD
PenanggungJawab
Jumlah KegiatanPembinaan/FasilitasiForum PembauranKebangsaan (FPK)
Kegiatan SosialisasiWawasan Kebangsaan
Jumlah Kegiatan SosialisasiWawasan Kebangsaan
Bidang KetahananIdeologi Bangsa
LokasiTahun-1 (2014) Tahun-2 (2015)
Program PengembanganWawasan Kebangsaan
Jumlah Kegiatan PembinaanWawasasan KebangsaanTerhadap Masyarakat, Ormasdan OKP
25Keg.
BadanKesbangpol dan
Linmas
Mewujudkankarakter masyarakatyang berakhlakmulia, beriman danbertaqwa sertaberjiwa kebangsaan
Terciptanyakehidupanmasyarakat yangberakhlak Mulia,bertoleransi dalamberagama,berbudaya danberwawasankebangsaan
Jumlah KegiatanSosialisasi/ PembinaanWawasan KebangsaanMasyarakat
1 2 3 4
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Jumlah KegiatanPembinaan/FasilitasiForum KerukunanUmat Beragama (FKUB)
Tahun-3 (2016) Tahun-4 (2017) Tahun-5 (2018)Kondisi Kinerja padaAkhir Periode Renstra
SKPD
5 Kabupatendi Kalteng
V-3
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat V-4Kabupaten Seruyan
2. 2. 1. 21 4 keg. 6 keg. 250.000.000 9 keg. 250.000.000 7 keg. 265.000.000 7 keg. 280.000.000 9 keg. 295.000.000 38 keg. 1.340.000.000 BadanKesbangpol dan
2. 01 - 1 keg. 79.500.000 1 keg. 45.000.000 1 keg. 47.500.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 52.500.000 5 keg. 274.500.000
03 - 1 keg. 17.500.000 1 keg. 22.500.000 1 keg. 25.000.000 1 keg. 27.500.000 1 keg. 30.000.000 5 keg. 122.500.000
04 - 1 keg. 44.935.000 1 keg. 32.500.000 1 keg. 35.000.000 1 keg. 37.500.000 1 keg. 40.000.000 5 keg. 189.935.000
09 1 keg. 1 keg. 44.935.000 1 keg. 32.500.000 1 keg. 35.000.000 1 keg. 37.500.000 1 keg. 40.000.000 5 keg. 189.935.000
10 1 keg. 1 keg. 17.180.000 1 keg. 17.500.000 1 keg. 17.500.000 1 keg. 17.500.000 1 keg. 17.500.000 5 keg. 87.180.000
11 - 1 keg. 45.950.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 52.500.000 1 keg. 55.000.000 1 keg. 57.500.000 5 keg. 260.950.000
12 1 keg. - - 1 keg. 50.000.000 1 keg. 52.500.000 1 keg. 55.000.000 1 keg. 57.500.000 4 keg. 215.000.000
30 80% 80% 750.000.000 80% 1.000.000.000 80% - 80% - 80% 1.250.000.000 400% 3.000.000.000
01 Fasilitasi Linmas TPS Jumlah Linmas TPS 688 org. 894 750.000.000 896 275.000.000 - - - - 896 300.000.000 2.480 1.325.000.000 10
02 Posko Pemilu - - - 1 keg. 300.000.000 - - - - 1 keg. 450.000.000 2 keg. 750.000.000
03 Sosialisasi Pemilu - - - 1 keg. 425.000.000 - - - - 1 keg. 500.000.000 2 keg. 925.000.000
3. 3. 1. 15 80% 80% 250.000.000 80% 550.000.000 80% 275.000.000 80% 275.000.000 80% 550.000.000 400% 1.900.000.000
2. 09 Pelatihan Satuan Linmas 440 org. 440 250.000.000 894 550.000.000 447 275.000.000 447 275.000.000 894 550.000.000 3.122or 1.900.000.000
19 - - - 80% 50.000.000 80% 75.000.000 80% 50.000.000 80% 75.000.000 320% 250.000.000Program pemberdayaanmasyarakat untukmenjaga ketertiban dankeamanan
Tingkat keterlibatanmasyarakat dalam menajagaketertiban dan keamanan
BadanKesbangpol dan
Linmas
MeningkatkanPeranserta SatuanLinmas dalamPenangananKeamanan danKetertibanLingkungan sertaMasalahKebencanaan danKedaruratan.
BidangPerlindungan
Jumlah Kegiatan Posko Pemilu Bidang Politik danKemasyarakatan
KabupatenSeruyan
Sosialisasi PembinaanOrmas dan LSM
Jumlah Kegiatan SosialisasiPembinaan Ormas dan LSM
Bidang Politik danKemasyarakatan
KualaPembuang
Program DukunganKelancaran Pemilu
Terselenggaranya Pemiludengan sukses
BadanKesbangpol dan
Linmas
Jumlah Kegiatan SosialisasiPemilu
Bidang Politik danKemasyarakatan
10Kecamatan
PemberdayaanSatuan Linmasdalam PenangananKeamanan danKetertibanLingkungan sertaKebencanaan danKedaruratan.
Cakupan rasio petugasperlin-dunganmasyarakat (Linmas)Kab. Seruyan
Program PeningkatanKeamanan danKenyamanan Lingkungan
Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)
BadanKesbangpol dan
Linmas
Jumlah KegiatanPembinaan/ PelatihanSatuan Linmas
Jumlah Peserta PelatihanLinmas
BidangPerlindunganMasyarakat
10Kecamatan
Inventarisasi danPembinaan Ormas,Lembaga Profesi, LSM danParpol
Jumlah Kegiatan VerifikasiBantuan Keuangan Parpol
Bidang Politik danKemasyarakatan
KualaPembuang
Sosilisasi PeraturanPerundangan-undanganBidang Politik danKemasyarakatan
Jumlah Kegiatan SosilisasiPeraturan Perundangan-undangan Bidang Politik danKemasyarakatan
Bidang Politik danKemasyarakatan
KualaPembuang
Penyusunan Data BasePartai Politik
Jumlah Kegiatan PenyusunanData Base Partai Politik
Bidang Politik danKemasyarakatan
KualaPembuang
Penyusunan Data BaseOrmas, org.anisasi Profesidan LSM
Jumlah Kegiatan PenyusunsnData Base Ormas, organisasiProfesi dan LSM
Bidang Politik danKemasyarakatan
KualaPembuang
MeningkatkanKualitas PolitikKemasyarakatandanKelembagaannya
MeningkatnyaKualitas PolitikDaerah danKelembagaanOrmas/LSM/ OKP.
Jumlah PembinaanPolitik DaerahJumlah Pembinaanterhadap LSM, Ormasdan OKP
Penyuluhan KepadaMasyarakat
Jumlah Kegiatan PenyuluhanKepada Masyarakat
Bidang Politik danKemasyarakatan
10Kecamatan
Koordinasi Forum-ForumDiskusi Politik
Jumlah Kegiatan Forum-ForumDiskusi Politik
Bidang Politik danKemasyarakatan
KualaPembuang
Program PendidikanPolitik Masyarakat
Jumlah kegiatan pembinaanpolitik daerah
V-4
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat V-5Kabupaten Seruyan
02 - - - 1 keg. 50.000.000 1 keg. 75.000.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 75.000.000 4 keg. 250.000.000 Bidang
20 80% 80% 42.800.000 80% 45.000.000 80% 47.500.000 80% 50.000.000 80% 55.000.000 320% 240.300.000
01 1 keg. 1 keg. 42.800.000 1 keg. 45.000.000 1 keg. 47.500.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 55.000.000 5 keg. 240.300.000
22 - - - 2 keg. 50.000.000 2 keg. 50.000.000 2 keg. 75.000.000 2 keg. 75.000.000 8 keg. 250.000.000
07 - - - 1 keg. 50.000.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 75.000.000 1 keg. 75.000.000 4 keg. 250.000.000
4. 4. 1. Angka Kriminalitas 26 80% 80% 50.000.000 80% 95.000.000 80% 97.500.000 80% 100.000.000 80% 102.500.000 400% 445.000.0002.
01 - 1 keg. 50.000.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 50.000.000 5 keg. 200.000.000
03 - - - 1 keg. 45.000.000 1 keg. 47.500.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 52.500.000 4 keg. 195.000.000
27 80% 80% 450.000.000 80% 400.000.000 80% 400.000.000 80% 450.000.000 80% 450.000.000 400% 2.150.000.000
02 - 1 keg. 50.000.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 50.000.000 1 keg. 50.000.000 5 keg. 250.000.000
03 Jumlah Kegiatan Kominda 1 keg. 1 keg. 250.000.000 1 keg. 250.000.000 1 keg. 250.000.000 1 keg. 250.000.000 1 keg. 250.000.000 5 keg. 1.250.000.000
04 1 keg. 1 keg. 150.000.000 1 keg. 100.000.000 1 keg. 100.000.000 1 keg. 150.000.000 1 keg. 150.000.000 4 keg. 650.000.000
Penyuluhan pencegahanperedaran/ penggunaanminuman keras dannarkoba
Jumlah Kegiatan Penyuluhanpencegahan peredaran/penggunaan minuman kerasdan narkoba
Bidang KetahananIdeologi Bangsa
10Kecamatan
Program pencegahan dinidan penang-gulangankorban bencana alam
Jumlah kegiatan pencegahandini dan penang-gulangankorban bencana alam
BadanKesbangpol dan
Linmas
Sosialisasi dan PembinaanForum Kewaspadaan DiniMasyarakat (FKDM)
Jumlah Kegiatan Sosialisasidan Pembinaan FKDM
10Kecamatan
Program peningkatanpemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)
Persentase kasus Pekat yangditangani
BadanKesbangpol dan
Linmas
Sosialisasipenanggulangan bencanadan kedaruratan
Jumlah Kegiatan Sosialisasipenanggulangan bencana dankedaruratan
BidangPerlindunganMasyarakat
10Kecamatan
Meningkatkanstabilitas keamanandaerah dankewaspadaan dinimasyarakat.
Menurunnya AngkaKriminalitas
Program penanganankonplik dan pengawasanorang asing
Prosentase MediatorPenanganan Konflik danPengawasan Orang Asing
BadanKesbangpol dan
LinmasJumlah KasusGangguan Keamananyang ditangani danTerselesaikan
Pembinaan danPemantauan Orang Asing
Jumlah Kegiatan Pembinaandan Pemantauan Orang Asing
BidangKewaspadaan
KabupatenSeruyan
Rapat KoordinasiKerjasama Intelkam
Jumlah Kegiatan RapatKoordinasi Kerjasama Intelkam
BidangKewaspadaan
KualaPembuang
Komunitas Intelijen Daerah BidangKewaspadaan
KabupatenSeruyan
Monitoring antisipasi cegahdini potensi konflik danmediator penangan konflik
Jumlah Kegiatan Monitoringantisipasi cegah dini potensikonflik dan mediator penangankonflik
BidangKewaspadaan
KabupatenSeruyan
Program KewaspadaanDini dan KerjasamaIntelkam
Meningkatkan StabilitasKeamanan Daerah
BadanKesbangpol dan
Linmas
Penanganan GangguanKeamanan Dalam Negeri
BidangKewaspadaan
KabupatenSeruyan
Jumlah Kegiatan PenangananGangguan Keamanan DalamNegeri
V-5
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat V-6Kabupaten Seruyan
5. 5. 1. 01 80% 80% 1.025.625.000 80% 1.104.675.000 80% 1.127.520.000 80% 1.155.155.000 80% 1.170.880.000 400% 5.583.855.000
01 Jumlah surat 925 surat 750 11.000.000 750 12.000.000 750 13.000.000 750 14.000.000 750 15.000.000 3750 65.000.0002.
02 12 bln 12 bln 34.800.000 12 bln 34.800.000 12 bln 34.800.000 12 bln 34.800.000 12 bln 34.800.000 60 bln 174.000.000
07 12 bln 12 bln 403.070.000 12 bln 403.070.000 12 bln 403.070.000 12 bln 403.070.000 12 bln 403.070.000 60 bln 2.015.350.000
10 63 jenis 62 jenis 72.500.000 62 jenis 75.000.000 62 jenis 75.000.000 62 jenis 75.000.000 62 jenis 75.000.000 310 372.500.000
11 6 jenis 7 jenis 27.000.000 7 jenis 27.000.000 7 jenis 27.000.000 7 jenis 27.000.000 7 jenis 27.000.000 35 jenis 135.000.000
12 15 Jenis 18 14.000.000 18 15.000.000 18 15.000.000 18 15.000.000 18 15.000.000 90 jenis 74.000.000
14 21 jenis 22 jenis 12.000.000 22 jenis 13.000.000 22 jenis 13.000.000 22 jenis 13.000.000 22 jenis 14.000.000 110 65.000.000
15 168 exp 168 exp 16.930.000 168 exp 16.930.000 168 exp 16.930.000 168 exp 16.930.000 168 exp 16.930.000 840 84.650.000
17 57 org. 58 org. 121.000.000 58 org. 122.500.000 58 org. 122.500.000 58 org. 124.500.000 58 org. 124.500.000 290 615.000.000
18 143 kali 106 293.525.000 106 365.575.000 106 387.420.000 106 412.055.000 106 425.780.000 530 1.884.355.000
37 2430 ltr 2.200 19.800.000 2.200 19.800.000 2.200 19.800.000 2.200 19.800.000 2.200 19.800.000 11.000 99.000.000
02 80% 80% 254.590.000 80% 553.540.000 80% 668.540.000 80% 788.540.000 80% 228.540.000 400% 2.493.750.000
02 Pengadaan Mobil Jabatan - - - - - 1 unit - - 395.000.000 - - 1 unit 395.000.000
05 - - - - - - 460.000.000 1 unit - - - 1 unit 460.000.000
MeningkatkanKinerja, Pelayanandan KapasitasSumber DayaAparatur yangdidukung denganSarana danPrasarana memadaidalam PelaksanaanTugas Pokok danFungsi.
Meningkatnyakapasitas dankinerja aparatursecara terencanadan sistematis.
Cakupan PeningkatanSarana Prasarana sertaPemeliharaannya
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan layananadministrasi perkantoran
BadanKesbangpol dan
LinmasPenyediaan jasa suratmenyurat
BidangSekretariat
KualaPembuangJumlah Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
Waktu penyediaan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik
BidangSekretariat
KualaPembuang
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasijasa keuangan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Jumlah dan jenis komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Penyediaan peralatanrumah tangga
Jumlah dan jenis peralatanrumah tangga yang disediakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Penyediaan alat tuliskantor
Jumlah dan jenis alat tuliskantor yang disediakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Penyediaan barangcetakan dan penggandaan
Jumlah dan jenis barangcetakan dan penggandaanyang disediakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar / kadalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar dan kedalam daerah
BidangSekretariat
KualaPembuang
Penyediaan Bahan BakarMinyak / Gas
Jumlah dan jenis bahan bakarminyak / gas yang disediakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Penyediaan makanan danminuman
Jumlah orang yang disediakanmakanan dan minuman
BidangSekretariat
KualaPembuang
KualaPembuang
Pengadaan kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional
BidangSekretariat
KualaPembuang
Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
Cakupan layanan sarana danprasarana aparatur
BadanKesbangpol dan
LinmasJumlah Mobil Jabatan yangdiadakan
BidangSekretariat
V-6
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat V-7Kabupaten Seruyan
07 2 unit 7 unit 53.750.000 - - 7 unit 55.000.000 - - 7 unit 57.500.000 21 unit 166.250.000
09 7 unit 53 unit 96.500.000 35 unit 35.000.000 35 unit 37.500.000 35 unit 40.000.000 35 unit 42.500.000 193 251.500.000
10 Pengadaan mebeleur - 6 unit 15.500.000 - - 6 unit 17.500.000 - - 6 unit 20.000.000 12 53.000.000
22 1 unit 1 unit 15.000.000 1 unit 17.500.000 1 unit 20.000.000 1 unit 22.500.000 1 unit 25.000.000 5 unit 100.000.000
23 1 unit 1 unit 19.540.000 1 unit 19.540.000 1 unit 19.540.000 1 unit 19.540.000 1 unit 19.540.000 5 unit 97.700.000
24 3 unit 3 unit 24.000.000 3 unit 24.000.000 3 unit 24.000.000 3 unit 24.000.000 3 unit 24.000.000 15 unit 120.000.000
28 37 unit 47 unit 30.300.000 47 unit 32.500.000 47 unit 35.000.000 47 unit 37.500.000 47 unit 40.000.000 235 175.300.000
50 Jumlah gedung yang diadakan - - - 1 unit 425.000.000 - - - - - - 1 unit 425.000.000
. . . Urugan Halaman Kantor - - - - - - - 2.195 250.000.000 - - 2.195 250.000.000
03 80% 80% 87.000.000 - - 80% 92.500.000 - - 80% 97.500.000 240% 277.000.000
02 - 58 stel 29.000.000 - - 58 stel 32.500.000 - - 58 stel 35.000.000 174 96.500.000
05 - 58 stel 58.000.000 - - 58 stel 60.000.000 - - 58 stel 62.500.000 174 180.500.000
04 80% 80% - 80% 25.000.000 80% - - - 80% 25.000.000 320% 50.000.000
01 1 org. - - 1 org. 25.000.000 - - - - 1 org. 25.000.000 2 org. 50.000.000
05 - 80% 128.360.000 80% 128.360.000 80% 128.360.000 80% 128.360.000 80% 128.360.000 400% 641.800.000
03 - 13 org. 128.360.000 13 org. 128.360.000 13 org. 128.360.000 13 org. 128.360.000 13 org. 128.360.000 65 org. 641.800.000
KualaPembuang
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Cakupan PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
BadanKesbangpol dan
LinmasBimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
Jumlah peserta bimbinganteknis implementasi peraturanperundang-undangan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Cakupan Fasilitasipindah/purna tugas PNS
BadanKesbangpol dan
LinmasPemulangan pegawai yangpensiun
Jumlah pegawai pensiun yangdipulangkan
BidangSekretariat
Pengadaan Pakaian Dinasbeserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas besertaperlengkapan-nya yangdiadakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Jumlah tanah urug yangdiadakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Program peningkatandisiplin aparatur
Cakupan PeningkatanDisiplin Aparatur
BadanKesbangpol dan
Linmas
Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
Jumlah dan jenis peralatangedung kantor yang dipelihararutin/berkala
BidangSekretariat
KualaPembuang
Pembangunan Aula Kantor BidangSekretariat
KualaPembuang
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah mobil jabatan yangdipelihara rutin/berkala
BidangSekretariat
KualaPembuang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraandinas/ operasional yg dipeli-hara rutin/berkala
BidangSekretariat
KualaPembuang
Jumlah dan jenis mebeleuryang diadakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Pemeliharaanrutin/berkala gedung
Jumlah gedung kantor yangdipelihara rutin/berkala
BidangSekretariat
KualaPembuang
Pengadaan perlengkapangedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapangedung kantor yang diadakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
Pengadaan peralatangedung kantor
Jumlah dan jenis peralatangedung kantor yang diadakan
BidangSekretariat
KualaPembuang
V-7
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat V-8Kabupaten Seruyan
06 80% 80% - 80% 10.000.000 80% 10.000.000 80% 10.000.000 80% 12.500.000 400% 42.500.000 KualaPembuang
01 - - - 3 set 7.500.000 3 set 7.500.000 3 set 7.500.000 4 set 10.000.000 16 set 32.500.000
04 - - - 1 set 2.500.000 1 set 2.500.000 1 set 2.500.000 1 set 2.500.000 5 set 10.000.000
00 Belanja Tidak Langsung 80% 80% 1.435.508.280 80% 1.447.011.280 80% 1.475.176.280 80% 1.504.045.280 80% 1.533.636.280 400% 7.395.377.400
01 Gaji PNS jumlah PNS 22 org. 22 org. 1.115.108.280 22 org. 1.126.611.280 22 org. 1.154.776.280 22 org. 1.183.645.280 22 org. 1.213.236.280 110 5.793.377.400
02 jumlah PNS 22 org. 22 org. 320.400.000 22 org. 320.400.000 22 org. 320.400.000 22 org. 320.400.000 22 org. 320.400.000 110 1.602.000.000
5.156.083.280 6.148.586.280 5.159.596.280 5.323.900.280 6.518.916.280 28.307.082.400J U M L A H
BadanKesbangpol dan
LinmasBidang
SekretariatKuala
PembuangTambahan PenghasilanPNS
BidangSekretariat
KualaPembuang
KualaPembuang
Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuanganakhir tahun
BidangSekretariat
KualaPembuang
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan waktupelaporan capaian kinerjadan keuangan
BadanKesbangpol dan
Linmas
Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD
Jumlah laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
BidangSekretariat
V-8
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat VI-1Kabupaten Seruyan
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan sebagai salah satu SKPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan.
Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja yang dibuat oleh Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD baik secara langsung maupun tidak langsung.
Indikator kinerja SKPD juga sebagai alat untuk menilai
keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif,
merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja
program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja
program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil
lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcames)
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin
mencakup kepentingan banyak pihak.
Target setiap indikator kinerja SKPD memberikan gambaran
komitmen SKPD untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
bentuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan SKPD
kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Penetapan kinerja tersebut
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat VI-2Kabupaten Seruyan
sekaligus merupakan instrumen untuk mengukur kinerja pembangunan
daerah pada tahap evaluasi, yang akan menjadi input bagi perencenaan
tahun atau periode berikutnya.
Dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018, indikator
pembangunan Kabupaten Seruyan disajikan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu
Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya
Saing Daerah. Sedangkan indikator kinerja SKPD yang termuat dalam
Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 adalah menyangkut
Aspek Pelayanan Umum, sesuai dengan indikator kinerja pembangunan
Kabupaten Seruyan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun
2013-2018.
Adapun indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018)
sebagai komitmen SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Seruyan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan
Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 adalah sebagaimana
disajikan dalam Tabel 6.1. berikut.
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat VI-3Kabupaten Seruyan
Gambar 6.1.
Indikator Kinerja SKPDBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
ASPEK PELAYANAN UMUM
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISIKINERJA
PADAAWAL
PERIODERPJMD(Tahun2013)
TARGET CAPAIAN KINERJA LIMA TAHUNKONDISIKINERJA
PADAAKHIR
PERIODERPJMD(2018)
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
19 Kesatuan Bangsa dan Politik DalamNegeri
19.1 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM,Ormas dan OKP 2 Kegiatan 2 Keg. 2 Keg. 2 Keg. 2 Keg. 2 Keg. 2 Kegiatan
19.2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 2 Kegiatan 2 Keg. 4 Keg. 2 Keg. 2 Keg. 4 Keg. 4 Kegiatan
19.3 Cakupan rasio petugas perlindunganmasyarakat (Linmas) KabupatenSeruyan
1 Org/RT 1 Org/RT 1 Org/RT 1 Org/RT 1 Org/RT 1 Org/RT 1 Org/RT
19.4 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
19.5 Jumlah Konflik bernuansa SARA yangditangani dan terselesaikan 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus
VI-3
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat VII-1Kabupaten Seruyan
BAB VIIPENUTUP
Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan
memiliki peranan penting sebagai Garda Terdepan dalam menjaga keutuhan
Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan dalam upaya
mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka
memperkokoh NKRI dan meningkatkan perlindungan masyarakat.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai Tugas Pokok dalam hal membantu Kepala Daerah dalam
merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat serta menyelenggarakan fungsi penyiapan
perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-
nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan
kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan
pengembangan budaya politik serta peningkatan perlindungan masyarakat
terhadap kejadian bencana.
Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan
program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan
dapat dilaksanakan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sehingga
dapat mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan
sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah
Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sebagai
RENSTRA SKPDTAHUN 2013–2018
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat VII-2Kabupaten Seruyan
bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan ini juga menjadi landasan
dan rujukan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT/
RENJA) SKPD, Renja Kerja Anggaran (RKA SKPD) dan Dokumemen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD serta Perubahannya pada setiap tahun
rencana selama periode Renstra SKPD Tahun 2013-2018.
Akhirnya dengan tersusun dan ditetapkannya Rencana Strategis
(Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 dapat mewujudkan Visi Kabupaten
Seruyan Tahun 2013-2108, yaitu : “Menembus Keterisolasian Daerahdari Arus Barang dan Jasa serta Arus Informasi, dan MenyambungDisparitas Pelayanan antar Daerah Hilir dan Daerah Hulu GunaMengantar Masyarakat Seruyan Menjadi Sejahtera dan Berkeadilan”yang didukung dengan Visi SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018, yaitu :
“Seruyan Rukun, Damai, Aman dan Tentram”.
top related