kata bijak cinta
Post on 08-Aug-2015
84 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kebutuhan masyarakat tentang informasi keuangan yang andal
memerlukan jasa profesi akuntan publik. Jasa akuntan publik ini sangat
dibutuhkan untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang
disajikan oleh manajemen kepada pihak luar perusahaan. Di satu pihak,
manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai
pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar ; di pihak
lain, pihak luar ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen
perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan.
Adanya dua kepentingan yang berlawanan inilah yang menyebabkan timbul
dan berkembangnya profesi akuntan publik.
Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar
pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat
dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga
untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh
manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar untuk mengambil
keputusan. Baik manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan yang
berkepentingan terhadap perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat
dipercaya. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen
perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar perusahaan bahwa laporan
keuangan yang disajikan berisi informasi yang dapat dipercaya.
1
2
Karena pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk
menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh
manajemen dalam laporan keuangannya, keadaan ini memicu timbulnya
kebutuhan jasa profesi akuntan publik. Profesi ini merupakan profesi
kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat
mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang
disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah lembaga pimpinan
bersama suatu organisasi masyarakat di suatu desa dan atau kelurahan dan
berbentuk “dewan atau majelis warga” yang tinggal di desa atau kelurahan
tersebut untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan tentang
hal-hal yang menyangkut kepentingan warga masyarakat, khususnya yang
menyangkut kemiskinan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) juga
merupakan suatu organisasi sektor publik.
Dalam jangka panjang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai
kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas serta kesatuan
sosial sesama warga agar saling kerja sama demi kebaikan dan kebutuhan
bersama, serta pada saatnya akan memperkuat keswadayaan warga
masyarakat.
Ada (3) tiga unit pengelola di Badan Keswadayaan Masyarakat yaitu
unit pengelola keuangan, unit pengelola lingkungan dan unit pengelola sosial.
Masing-masing pengelola mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Unit
3
Pengelola Keuangan (UPK) merupakan gugus tugas dari Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) yang dibentuk dan dibubarkan oleh Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM).
Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) yaitu manajer dan staf
lainnya diangkat serta diberhentikan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) melalui mekanisme rapat anggota. Oleh karena itu, secara struktural
pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) bertanggung jawab langsung pada
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai unsur pengelola sumber
daya, dalam hal pengelolaan keuangan. Unit Pengelola Keuangan (UPK) tidak
dapat mengambil keputusan strategis, selain menjalankan keputusan serta
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-
BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal mendapatkan dana
dari pemerintah melalui APBN dan APBD. Dana tersebut dimanfaatkan, salah
satunya untuk pelayanan pinjaman bergulir yang dipinjamkan kepada
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai modal kerja usaha produktif
baik untuk usaha baru maupun pengembangan usaha yang sudah ada.
Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-
BKM) Kelurahan Panggung Kota Tegal harus melakukan kegiatan berdasar
prosedur operasional standar dalam pengelolaannya. Tujuannya adalah agar
proses pengelolaan pinjaman bergulir yang dilaksanakannya menjadi seragam.
Keseragaman pengelolaan pinjaman bergulir menjadi penting agar
memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi, dan supervisi.
4
Sebagai salah satu organisasi sektor publik, Unit Pengelola Keuangan-
Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan
Panggung Kota Tegal juga memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan cara
yang efektif. Salah satunya dengan cara menyampaikan informasi mengenai
pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada masyarakat, dalam hal ini
laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya.
Oleh karena itu, jasa pihak ketiga yaitu akuntan publik sangat di
butuhkan untuk memeriksa kewajaran atas laporan keuangan perusahaan.
Manajemen perusahaan wajib membuat sebuah laporan pertanggung jawaban
atas pengelolaan perusahaan kepada pihak perusahaan. Bentuk laporan
pertanggungjawaban yang dibuat manajemen perusahaan yaitu laporan
keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim.
Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk
menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung
mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengujian substantif
menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap laporan keuangan. Di lain
pihak, pengujian substantif dapat mengungkapkan kekeliruan atau salah saji
moneter dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dan saldo akun.
Akun aktiva tetap merupakan salah satu komponen yang penting dalam
neraca. Meskipun transaksi yang mempengaruhi akun aktiva tetap sangat
rendah frekuensi terjadinya. Pada pemeriksaan mungkin sekali akuntan tidak
menemukan perubahan akun tersebut selama tahun yang diperiksa dan hanya
menemui satu atau dua pendebitan atau pengkreditan. Selain itu, dalam
5
melakukan pemeriksaan terhadap akun aktiva tetap, seorang akuntan harus
bekerja dengan lebih seksama terhadap perubahan akun aktiva tetap itu
sendiri.
Tujuan pemeriksaan terhadap akun aktiva tetap pada dasarnya adalah
untuk membuktikan keberadaan, kewajaran penilaiannya dan untuk
membuktikan kewajaran penyajian saldo akun aktiva tetap itu, baik dalam
buku pembantu akun aktiva tetap dan dalam neraca. Agar tujuan tersebut
tercapai, seorang akuntan harus melakukan pengujian substantif. Pengujian
substantif merupakan proses pemeriksaan yang bertujuan untuk membuktikan
kewajaran jumlah rupiah yang disajikan dalam laporan keuangan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “
ANALISIS PENGUJIAN SUBSTANTIF TERHADAP AKTIVA TETAP
PADA UNIT PENGELOLA KEUANGAN-BADAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT (UPK-BKM) MANDIRI SEJAHTERA KELURAHAN
PANGGUNG KOTA TEGAL.”
1.2 Tujuan
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui
kewajaran penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan pada Unit Pengelola
Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera
Kelurahan Panggung Kota Tegal.
1.3 Batasan Masalah
6
Melihat luasnya permasalahan dalam hal ini, maka perlu diadakan
pembatasan masalah sehingga penelitian tetap terfokus pada tujuan dan hanya
dibatasi pada :
1. Objek penelitian hanya dilakukan pada Unit Pengelola Keuangan-Badan
Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan
Panggung Kota Tegal.
2. Data yang diteliti adalah data yang bersifat keuangan yaitu laporan
keuangan, berupa laporan laba rugi dan neraca tahun 2010.
3. Daftar rincian dan penyusutan aktiva tetap tahun 2010.
1.4 Perumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah penyajian
aktiva tetap dalam laporan keuangan pada Unit Pengelola Keuangan-Badan
Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan
Panggung Kota Tegal sudah wajar?”.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis
pengujian substantif terhadap aktiva tetap.
2 Bagi Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-
BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal
7
Diharapkan dapat membantu dalam menentukan prosedur dan
kebijakan dalam pengendalian terutama di bagian akun aktiva tetap untuk
menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengambilan keputusan
yang dilakukan oleh manajemen.
3 Bagi Ilmu Pengetahuan
a. Dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti
yang ada hubungannya dengan pengujian substantif terhadap akun
aktiva tetap.
b. Sebagai bekal ilmu dan pengalaman dalam mempersiapkan diri
menghadapi lingkungan kerja setelah menyelesaikan studi.
c. Untuk menambah perbendaharaan pustaka dan bermanfaat bagi
pembaca sebagai tambahan informasi dan pengetahuan.
1.6 Sistematika Penulisan
8
Sistematika penulisan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi,
dan bagian akhir.
1. Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman
pengesahan, halaman moto/persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar
isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna
untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-
bagian penting secara cepat.
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan. Pendahuluan ini berguna untuk
memberikan gambaran kepada pembaca dalam memahami tugas
akhir.
BAB II Landasan teori
Pada bab ini memuat landasan teori yang mencakup tinjauan
umum tentang pengujian substantif, pengujian substantif dengan
menggunakan metode variabel sampling, pengertian aktiva tetap,
tujuan audit atas aktiva tetap, penggolongan aktiva tetap, cara-
cara perolehan aktiva tetap, prinsip penilaian aktiva tetap, dan
pengujian substantif atas saldo aktiva tetap. Landasan teori ini
digunakan sebagai landasan berfikir atau acuan melakukan
penelitian.
9
BAB III Metodologi penelitian
Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam
penelitian, seperti metode pengumpulan data, sumber data, dan
metode analisis data.
BAB IV Hasil dan pembahasan
Bab ini berisikan tinjauan umum perusahaan, seperti sejarah
singkat perusahaan, struktur organisasi, tugas dan wewenang
serta kondisi perusahaan saat ini. Bab ini juga berisikan tentang
laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sehingga
data yang ada mempunyai arti.
BAB V Kesimpulan dan saran
Bab ini berisikan rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari
analisis data dan pembahasan. Saran berisi tentang perbaikan-
perbaikan atau masukan-masukan dari penelitian untuk perbaikan
yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
Daftar pustaka berisi tentang daftar buku dan literature yang berkaitan
dengan penelitian. Lampiran berisi perlengkapan dalam mendukung
penelitian tugas akhir secara lengkap.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengujian Substantif
Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk
menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung
mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengujian substantif
menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan
yang signifikan. Di lain pihak, pengujian substantif dapat mengungkapkan
kekeliruan atau salah saji dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dan saldo
akun.
Dalam penyusunan program audit untuk pengujian substantif terdiri dari
tiga tahap, yaitu :
1. Menentukan tujuan audit khusus untuk setiap pernyataan yang berkaitan
dengan saldo akun.
2. Menentukan prosedur audit dalam pengujian substantif untuk mencapai
tujuan audit khusus yang telah ditetapkan.
3. Menyusun program audit dengan mengelompokkan prosedur audit dalam
pengujian substantif menurut proses audit.
Sifat pengujian substantif mencakup jenis dan efektifitas prosedur audit
yang dilakukan oleh auditor. Jika tingkat resiko deteksi yang dapat diterima
adalah rendah, auditor harus menggunakan prosedur audit yang lebih efektif,
dan biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Jika tingkat resiko deteksi
10
11
yang dapat diterima adalah tinggi, auditor dapat menggunakan prosedur audit
yang kurang efektif, dan biasanya memerlukan biaya yang lebih rendah.
Auditor dapat menggunakan pengujian substantif berikut ini (Mulyadi,
2002:237) :
1. Prosedur analitik
Prosedur analitik dapat digunakan oleh auditor pada tahap
perencanaan audit untuk mengidentifikasi bidang audit yang memiliki
resiko salah saji yang tinggi, tahap pengujian dalam proses audit sebagai
suatu pengujian substantif untuk memperoleh bukti audit tentang asersi
tertentu, tahap pengujian rinci sebagai prosedur audit tambahan, tahap
pengujian dalam pendekatan terutama substantif. Prosedur analitik
umumnya memerlukan biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, auditor
harus mempertimbangkan seberapa jauh prosedur analitik ini dapat
membantu untuk mencapai resiko deteksi yang dapat diterima sebelum
auditor memutuskan untuk memilih pengujian terhadap transaksi atau
saldo akun rinci.
2. Pengujian terhadap transaksi rinci
Dalam pengujian terhadap transaksi rinci ini, fokus perhatian
auditor adalah menemukan kemungkinan kekeliruan atau salah saji
moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian intern. Pengujian
terhadap transaksi rinci terutama berupa prosedur pengusutan dan
pemeriksaan bukti pendukung. Pengusutan merupakan prosedur audit yang
bermanfaat untuk menemukan kurang saji, sedangkan pemeriksaan bukti
12
pendukung merupakan prosedur audit yang bermanfaat untuk menemukan
lebih saji. Pengujian terhadap transaksi rinci memerlukan waktu yang lebih
banyak dan memerlukan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan
prosedur analitik.
3. Pengujian terhadap saldo rinci
Pengujian terhadap saldo rinci difokuskan untuk memperoleh bukti
secara langsung tentang suatu saldo akun, bukan pendebitan dan
pengkreditan secara individual ke dalam akun tersebut. Semakin tinggi
tingkat deteksi, semakin terbatas prosedur audit yang dilaksanakan oleh
auditor terhadap asersi (pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang
secara tidak langsung dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain)
yang bersangkutan dan semakin rendah tingkat keandalan bukti audit yang
diperlukan oleh auditor.
Dalam pengembangan program audit untuk pengujian subtantif
kerangka umum yang dapat dipakai sebagai acuan adalah sebagai berikut :
1. Tentukan prosedur audit
a. Usut saldo pos yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun yang
bersangkutan di dalam buku besar.
b. Hitung kembali saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar.
c. Usut saldo awal akun yang bersangkutan ke kertas kerja tahun lalu.
d. Usut posting pendebitan dan atau pengkreditan akun tersebut ke dalam
jurnal yang bersangkutan.
13
e. Lakukan rekonsiliasi akun kontrol tersebut dalam buku besar ke buku
pembantu yang bersangkutan.
2. Tentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan
Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam
memahami bisnis klien dan dalam menentukan bidang yang memerlukan
audit lebih intensif.
3. Tentukan pengujian terhadap transaksi rinci
Pengujian terhadap transaksi rinci terutama terdiri dari prosedur
pengusutan dan pemeriksaan bukti pendukung untuk membuktikan asersi
keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian
atau alokasi, penyajian dan pengungkapan transaksi atau golongan
transaksi.
4. Tentukan pengujian terhadap akun rinci
Auditor menentukan berbagai prosedur audit untuk membuktikan
asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban,
penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan akun tertentu.
Setiap proses audit pasti ada pelaksanaan pengujian, yang terdiri dari
dua pengujian utama, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif.
Kedua pengujian ini berbeda dalam hal jenis, tujuan, sifat pengukuran
pengujian yang digunakan, prosedur audit yang dapat diterapkan dalam
masing-masing pengujian, saat penerapan, unsur resiko audit yang terdapat di
dalamnya, standar pekerjaan lapangan yang melandasinya, dan sifat
14
kewajiban yang ditentukan oleh standar auditing. Perbedaan kedua jenis
pengujian tersebut terdapat pada tabel di bawah ini (Mulyadi, 2002:245).
Tabel 1
Perbedaan pengujian pengendalian dan substantif
Pengujian pengendalian Pengujian substansif
Jenis Bersamaan (concurrent)
Tambahan
Prosedur analitik
Pengujian terhadap transaksi rinci
Pengujian terhadap akun rinci
Tujuan Penentuan efektivitas desain dan
operasi pengendalian intern
Penentuan kewajaran aserasi
laporan keuangan signifikan
Sifat
pengukuran
pengujian
Frekuensi penyimpangan dari
pengendalian intern
Kekeliruan rupiah dalam transaksi
dan saldo akun
Prosedur audit
yang dapat
diterapkan
Permintaan keterangan, inspeksi,
pelaksanaan kembali dan teknik
audit berbantuan komputer
Sama dengan pengujian
pengendalian ditambah dengan
prosedur analitik, penghitungan,
konfirmasi pengusutan dan
pemeriksaan bukti
Saat
pelaksanaan
Terutama pada pekerjaan interim Terutama pada atau mendekatai
tanggal neraca
Komponen
risiko audit
Risiko pengendalian Risiko deteksi
Standar Kedua Ketiga
15
pekerjaan
lapangan pokok
Diharuskan oleh
standar auditing
Tidak Ya
(Sumber : Mulyadi, 2002 : 245)
2.2 Pengujian Substantif dengan Menggunakan Metode Variabel Sampling
Variabel sampling merupakan teknik statistik yang digunakan auditor
untuk menguji kewajaran suatu jumlah atau saldo dan untuk mengestimasi
jumlah rupiah suatu saldo akun atau kuantitas yang lain. Seorang auditor dapat
pula menggunakan variabel sampling untuk menilai kewajaran saldo suatu
unsur yang dicantumkan di dalam laporan keuangan. Jika dalam auditnya,
auditor mau menerima saldo suatu unsur yang tercantum di dalam laporan
keuangan sebagai suatu jumlah yang benar, dan auditor tersebut hanya akan
mengusulkan penyesuaian terhadap jumlah tersebut jika terdapat kekeliruan
yang material dalam jumlah tersebut, maka auditor menggunakan uji hipotesis.
Pada pengujian substantif dirancang untuk menentukan kemungkinan
kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian
laporan keuangan. Kesalahan moneter yang terdapat dalam informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena kesalahan dalam
:
1. Penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
2. Ketidakkonsistensian dalam penerapan prinsip akuntansi di Indonesia.
3. Ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi.
16
4. Perhitungan (penambahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian).
5. Pekerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi.
6. Pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam laporan keuangan.
Pengujian substantif terhadap aktiva tetap memiliki karakteristik yang
berbeda dengan aktiva lancar. Aktiva tetap pada frekuensi transaksinya relatif
sedikit, maka jumlah waktu yang dipakai dalam pengujian substantif terhadap
akun aktiva tetap lebih sedikit bila dibandingkan dengan waktu yang digunakan
untuk pengujian substantif terhadap akun aktiva lancar.
Tujuan pengujian substantif terhadap akun aktiva tetap sebagai berikut :
1. Memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi yang
bersangkutan dengan akun aktiva tetap.
2. Membuktikan eksistensi akun aktiva tetap yang dicantumkan dalam
neraca.
3. Membuktikan hak kepemilikan klien atas akun aktiva tetap yang
dicantumkan dalam neraca.
4. Membuktikan ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan
akun aktiva tetap.
5. Membuktikan kewajaran penilaian akun aktiva tetap yang dicantumkan di
dalam neraca.
6. Membuktikan kewajaran penyajian akun aktiva tetap di dalam neraca.
Perbedaan karakteristik akun aktiva tetap dibandingkan dengan akun
aktiva lancar adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:244):
17
1. Akun aktiva tetap mempunyai saldo yang besar dalam neraca. Transaksi
peubahannya relatif sangat sedikit namun umumnya menyangkut jumlah
rupiah yang besar.
2. Kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan akun aktiva
tetap mempunyai pengaruh yang kecil terhadap perhitungan laba rugi,
sedangkan kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan akun
aktiva lancar berpengaruh langsung terhadap perhitungan laba rugi tahun
yang diperiksa.
3. Akun aktiva tetap disajikan dalam neraca pada harga pokoknya dikurangi
dengan akumulasi depresiasi, sedangkan akun aktiva lancar langsung
disajikan di dalam neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada
tanggal neraca.
Karena adanya perbedaan karakteristik antara akun aktiva tetap dan
akun aktiva lancar, maka mengakibatkan perbedaan pada pengujian substantif
terhadap kedua macam aktiva tersebut, yaitu :
1. Karena frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit,
maka jumlah waktu yang dipakai untuk pengujian substantif terhadap akun
aktiva tetap relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan waktu yang
digunakan untuk pengujian substantif terhadap akun aktiva lancar.
2. Akuntan tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian
pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan akun aktiva tetap pada
akhir tahun, karena ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan
dengan akun aktiva tetap sedikit pengaruhnya terhadap perhitungan laba
18
rugi. Sedangkan dalam pengujian substantif pada akun aktiva lancar,
akuntan memusatkan perhatiannya terhadap ketetapan pisah batas transaksi
yang bersangkutan dengan akun aktiva lancar, karena kesalahan atau
ketidaktelitian penentuan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan
akun aktiva lancar berdampak langsung terhadap perhitungan laba rugi
tahun yang diperiksa.
3. Pengujian substantif terhadap akun aktiva tetap dititikberatkan pada
verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam waktu yang diperiksa.
Verifikasi saldo akun aktiva tetap pada tanggal neraca tidak mendapat
perhatian akuntan, karena akun aktiva tetap disajikan pada harga
pokoknya, bukan nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca
seperti halnya dengan akun aktiva lancar. Di lain pihak pengujian
substantif terhadap akun aktiva lancar dititikberatkan pada tanggal neraca,
karena akun aktiva lancar disajikan di dalam neraca sebesar nilai bersih
yang dapat direalisasikan pada tanggal tersebut.
2.3 Pengertian Aktiva Tetap
Akun aktiva tetap terdapat pada laporan keuangan khususnya pada
neraca perusahaan. Keadaan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki
yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva.
Dalam pengertian aktiva, selain barang-barang dan hak-hak yang dimiliki di
dalamnya termasuk juga biaya-biaya yang belum dibebankan dalam periode
yang bersangkutan, tetapi akan dibebankan pada periode-periode yang akan
datang (Zaki Baridwan, 2002).
19
Dengan begitu aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang masa
manfaatnya lebih dari satu tahun yang digunakan dalam kegiatan perusahaan
yang tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta
nilainya cukup besar (Mulyadi, 2002).
2.4 Tujuan Audit atas Aktiva Tetap
Tujuan audit atas aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti mengenai
setiap pernyataan signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva
tetap. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori pernyataan laporan
keuangan, yaitu :
1. Pernyataan keberadaan dan keterjadian
Pada audit atas aktiva tetap, tujuan audit atas pernyataan
keberadaan atau keterjadian menekankan pada apakah seluruh saldo aktiva
tetap benar-benar ada pada tanggal neraca. Di samping itu, pernyataan ini
juga menekankan pada apakah seluruh transaksi berkaitan dengan aktiva
tetap yang tercatat benar-benar terjadi dan bukan rekaan semata. Berikut
adalah rincian dari tujuan audit atas pernyataan keberadaan atau
keterjadian :
a. Saldo aktiva tetap yang tercatat merupakan harta yang ada pada
tanggal neraca.
b. Pendapatan dihasilkan dari transaksi dan kejadian atas aktiva tetap
yang terjadi selama periode tersebut.
20
2. Pernyataan kelengkapan
Pernyataan ini menekankan pada apakah seluruh transaksi dan
saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-
benar dicatat dan disajikan. Berikut adalah rincian dari tujuan audit atas
pernyataan kelengkapan :
a. Semua aktiva tetap sudah tercakup atau dinyatakan dalam saldo aktiva
tetap.
b. Pengaruh dari seluruh transaksi aktiva tetap terhadap laporan arus kas
selama periode yang bersangkutan sudah tercakup dalam pendapatan
dari aktiva tetap.
3. Pernyataan hak dan kewajiban
Auditor, berkaitan dengan pernyataan ini, berusaha memastikan
apakah entitas tersebut mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo
aktiva tetap. Tujuan pernyataan hak dan kewajiban adalah bahwa semua
aktiva tetap yang tercatat memang merupakan harta yang dimiliki oleh
perusahaan.
4. Pernyataan penilaian dan pengalokasian
Berkaitan dengan pernyataan penilaian, auditor akan berusaha
memperoleh bukti mengenai apakah saldo aktiva tetap perusahaan telah
disajikan pada laporan keuangan dalam jumlah yang tepat. Auditor juga
akan memastikan apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian yang
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Berikut adalah
rincian dari tujuan audit atas pernyataan penilaian atau pengalokasian :
21
a. Aktiva tetap dilaporkan di neraca pada harga pokok atau nilai pasar
yang paling tepat.
b. Pendapatan dari transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap
dilaporkan dalam jumlah yang tepat.
5. Pernyataan pelaporan dan pengungkapan
Auditor juga perlu menghimpun bukti mengenai apakah transaksi
dan saldo yang tercatat telah dengan tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan
diungkapkan dalam neraca. Berikut adalah rincian dari tujuan audit atas
pernyataan pelaporan dan pengungkapan :
a. Saldo aktiva tetap telah dengan tepat diidentifikasikan dan
diklasifikasikan dalam laporan keuangan.
b. Dasar penilaian aktiva tetap sebagai jaminan telah diungkapkan secara
memadai.
2.5 Penggolongan Aktiva Tetap
Aktiva tetap dapat digolongkan dalam berbagai sudut antara lain (Abdul
Halim, 2001) :
1. Sudut substansi, aktiva tetap dapat dibagi menjadi :
a. Tangiable Asset atau aktiva tetap berwujud seperti lahan, mesin,
gedung, dan peralatan.
b. Intangiable Asset atau aktiva tetap tidak berwujud seperti hak patent,
hak cipta, dan goodwill.
22
2. Sudut disusutkan atau tidak
a. Depreciated Plants Assets yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti
bangunan, peralatan, mesin, dan lain-lain.
b. Undepreciated Plants Assets yaitu aktiva tetap yang tidak dapat
disusutkan seperti tanah.
3. Berdasarkan jenis
a. Lahan atau tanah
Yaitu bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan
maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila ada lahan yang
didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari
lahan itu sendiri.
b. Bangunan atau gedung
Gedung adalah bangunan yanng berdiri di atas bumi ini, baik di atas
lahan atau di atas air, pencatatannya terpisah dari lahan yang menjadi
lokasi gedung itu sendiri.
c. Perabotan
Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor yang merupakan isi dari
bangunan.
d. Peralatan
Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan
dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris perusahaan,
inventaris gedung dan lain-lain.
23
2.6 Cara-cara Perolehan Aktiva Tetap
Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-
masing cara perolehannya akan mempengaruhi penentuan harga perolehan.
Berikut ini adalah cara perolehan aktiva tetap (Zaki Baridwan, 2002) :
1. Pembelian Tunai
Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat
didalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam
jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk
harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut
siap untuk dipakai, seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan,
biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Apabila dalam
pembelian aktiva tetap ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut
merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah
potongan itu didapat atau tidak.
2. Pembelian secara Lumpsum / gabungan
Harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan.
3. Ditukar dengan surat-surat berharga
Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau
obligasi perusahaan, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau
obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau
obligasi itu tidak diketahui, harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar
24
harga pasar aktiva tersebut. Kadang-kadang harga surat berharga dan
aktiva tetap yang ditukar kedua-duanya tidak diketahui, dalam keadaan
seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan
perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga
peroleha aktiva tetap dan nilai surat-surat berharga yang dikeluarkan.
4. Ditukar dengan aktiva lain
Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar
menukar, atau sering disebut “tukar tambah”, dimana aktiva lama
digunakan untuk membayar harga aktiva baru, baik seluruhnya atau
sebagian dan kekurangannya di bayar tunai.
2.7 Prinsip Penilaian Aktiva Tetap
Dalam hubungannya dengan penilaian aktiva tetap berwujud, Prinsip
Akuntansi Indonesia menyatakan : “aktiva tetap dinyatakan sebesar nilai buku
yaitu harga perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi
penyusutan”.Yang dimaksud dengan harga perolehan akun aktiva tetap itu
sendiri adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk
memperoleh aktiva tersebut. Jika aktiva tetap diperoleh dari pertukaran maka
harga pasar aktiva yang diserahkan dipakai sebagai ukuran harga perolehan
aktiva yang diterima. Apabila harga pasar aktiva yang diserahkan tidak
diketahui, maka harga pasar aktiva yang diterima dicatat sebagai harga
perolehan akun aktiva tetap tersebut.
Sesudah aktiva tetap itu diperoleh dan dalam masa penggunaan maka
untuk aktiva yang umurnya tidak terbatas seperti tanah, dilaporkan dalam
25
neraca sebesar harga perolehannya, sedang untuk akun aktiva tetap yang
umurnya terbatas dicantumkan dalam neraca sebesar harga perolehannya
dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Harga perolehan dikurangi akumulasi
depresiasi disebut nilai buku (Mulyadi, 2002:281).
2.8 Pengujian Substantif Atas Saldo Aktiva Tetap
Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan atas
aktiva perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun.
Aktiva-aktiva yang termasuk dalam kategori ini antara lain tanah, bangunan,
mesin, peralatan, kendaraan dan perlengkapan. Aktiva tersebut tidak akan habis
digunakan dalam waktu satu tahun. Rekening nominal yang berkaitan erat
dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, perbaikan, dan sewa gedung atau
aktiva lainnya.
Aktiva tetap sering kali merupakan komponen terbesar dari total aktiva
dalam neraca perusahaan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktiva tetap
merupakan faktor yang material dalam laporan laba rugi. Pemeriksaan terhadap
aktiva tetap memakan waktu dan biaya yang relatif lebih sedikit dibandingkan
dengan pemeriksaan aktiva lancar.
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
3.1 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara sistematis
melalui pengamatan dan pencatatan pada Unit Pengelola Keuangan-Badan
Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan
Panggung Kota Tegal khususnya yang berkaitan dengan akun aktiva tetap.
3.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari perusahaan dengan populasi yang diambil dari jumlah transaksi
penambahan akun aktiva tetap selama satu periode akuntansi.
3.3 Metode Analisis Data
1. Analisis Deskritif
Bukti audit diperoleh auditor melalui penerapan prosedur auditing.
Pemilihan prosedur dilakukan saat tahap perencanaan audit. Pemilihan
prosedur auditing mempertimbangkan efektifitas potensial prosedur dalam
memenuhi tujuan spesifik audit, dan biaya untuk melaksanakan prosedur
tersebut. Prosedur auditing pada pengujian substantif yang dapat
digunakan untuk memperoleh informasi meliputi: inspeksi, observasi,
konfirmasi, wawancara, pengusutan (tracing), penelusuran (vouching),
26
27
penghitungan kembali (referforming), penghitungan (counting), dan
pelaksanaan analisis.
2. Metode kuantitatif
a. Pada pengujian substantif menggunakan perhitungan standar deviasi,
tetapi sebelumnya menghitung jumlah rata-rata x (X ) yaitu dengan
rumus (Mulyadi,2002:290) :
X = 1n . ∑ x
Keterangan :
X = jumlah rata-rata x (jumlah nilai buku)
n = jumlah aktiva tetap
∑ x = jumlah nilai buku
Menghitung standar deviasi dengan rumus sebagai berikut :
SD = √∑i=1
n
( Xi−X )2
n−1
Keterangan :
SD = Standar Deviasi
Xi = nilai ke-I dari variable x
X = Jumlah rata-rata X
n = jumlah aktiva tetap
28
b. Evaluasi Hasil
1) Menghitung standar error dengan rumus (Mulyadi,2002:290) :
SE = SD
√N
Keterangan :
SE = Standar Error
SD = Standar Deviasi
N = Jumlah Aktiva Tetap
2) Menghitung achieved precision A’ dengan rumus
(Mulyadi,2002:291) :
A’ = UR . SE . N√1− nN
Keterangan :
A’ = Besarnya ketetapan yang dapat diterima
UR = Tingkat resiko yang ditanggung
N = Jumlah aktiva tetap
3) Jika A’ tidak sama dengan A, maka menghitung A” dengan
rumus (Mulyadi,2002:291) :
A” = A’ + M (1− A 'A )
Keterangan :
A” = Saldo yang masih dapat diterima
A’ = besarnya ketetapan yang dapat diterima
29
M = Materialitas yang dialokasikan pada obyek yang sedang
diperiksa oleh audior
A = Ketetapan yang diterima
4) Mengambil keputusan mengenai kewajaran saldo dengan
membuat kriteria keputusan sebagai berikut (Mulyadi,2002:291) :
Menerima Ho jika │AV-BV│< A”, berarti saldo akun aktiva
tetap dalam laporan keuangan tidak berisi kekeliruan yang
material.
Menolak Ho jika │AV-BV│> A”, berarti saldo akun aktiva tetap
dalam laporan keuangan berisi kekeliruan yang material.
Untuk menentukan AV = X .N
BV = Nilai yang tercantum di dalam buku klien.
A = Besarnya penyimpangan dari saldo yang masih dapat
diterima oleh auditor.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Tinjauan Umum Perusahaan
1. Sejarah Singkat Perusahaan
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera
Kelurahan Panggung Kota Tegal adalah suatu lembaga masyarakat
dengan kedudukan sebagai pimpinan bersama (kolektif) dari suatu
organisasi masyarakat warga di tingkat desa atau kelurahan. Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung
Kota Tegal dibentuk pada tanggal 20 Agustus 2003, melalui rembug
warga Kelurahan Panggung dengan prosedur, dari tingkat RT dipilih
beberapa orang untuk diajukan di tingkat RW dan selanjutnya dari setiap
RW mengirimkan tiga orang terpilih untuk dipilih di tingkat kelurahan.
Pada saat itu ada empat belas RW, jadi dari semua RW
keseluruhanya ada empat puluh dua orang perwakilan untuk menjadi
calon pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri
Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal. Dari empat puluh dua orang
tersebut memilih satu sama lain, masing-masing orang memilih sembilan
orang kandidat yang akan menjadi pengurus Badan Keswadaan
Masyarakat (BKM) nantinya. Dari hasil nama-nama kandidat yang
terkumpul tersebut diurutkan dari peringkat satu sampai tujuh belas, dari
tujuh belas orang tersebut yang akan menjadi pengurus Badan
30
31
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung
Kota Tegal.
Pengurus baru yaitu sebagai Koordinator adalah Bapak Sihono,
S.Pd, bagian Notulen Bapak Sudjatmo. Sedangkan Anggota-anggotanya
adalah Sugeng Santoso, Soegeng Soejitno , Suwardi, Jaka Purnomo,
Antonius DR Sede, Sugeng, Wato, Rubinem, Imam Teguh S, SH, Lusia
Ulfa, SH, H. Mustofa Kamal, Bibiana Natalia, A. Kholik, Suharti dan
Winarti dengan tugas menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) dan membentuk nama Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Mandiri Sejahtera, dan membentuk unit-unit pengelola kegiatan Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera yaitu Unit Pengelola
Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola
Sosial (UPS).
Berdasarkan hasil rembug warga tersebut dikukuhkan dengan Akta
Notaris Farah Fauziah Hanun, SH Nomor 15 tanggal 29 Oktober 2003
tentang pernyataan keputusan rembug warga Kelurahan Panggung tentang
Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Sejahtera
Kelurahan Panggung dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor C-558.HT.03.01-Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 dan
PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERTAHANAN NASIONAL Nomor : 31-XI-2000 tanggal 6
Oktober 2000 di Tegal telah resmi terbentuk kepengurusan Badan
32
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera yang berlokasi di
Kelurahan Panggung Jl. Perintis Kemerdekaan gang 23 Tegal.
2. Visi, Misi, Nilai-Nilai serta Prinsip-Prinsip Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota
Tegal
a. Visi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera
Kelurahan Panggung Kota Tegal
Visi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah menuju
masyarakat yang berdaya dan mampu menjalin sinergi dengan
pemerintah kota serta kelompok peduli setempat dalam menanggulangi
kemiskinan dengan cara efektif secara mandiri dan berkelanjutan.
b. Misi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera
Kelurahan Panggung Kota Tegal
Misi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah
memberdayakan masyarakat miskin perkotaan untuk menjalin kerja
sama sinergis dengan Pemerintah Kota dan kelompok peduli lokal
dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan
kapasitas penyediaan sumber daya, melembagakan budaya kemitraan
antar pelaku pembangunan (Stakeholder).
33
c. Nilai-Nilai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri
Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera
berpegang pada nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijunjung
tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan, yaitu :
1) Kejujuran dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan penangulangan kemiskinan, dan dalam proses
pengambilan keputusan, pengelolaan dana dan pelaksanaan
kegiatan.
2) Keadilan dalam menetapkan kebijakan, menjawab dan memenuhi
kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin.
3) Kesetaraan dalam melibatkan masyarakat miskin dengan tidak
membeda-bedakan latar belakang, asal usul, agama, status, jenis
kelamin.
4) Kebersamaan, semua warga masyarakat dari berbagai latar
belakang suku, agama, ras, lapisan dalam melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya kepedulian
dan gerakan masyarakat.
5) Kerelawanan atau ikhlas dalam melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
6) Dapat dipercaya semua pihak.
34
d. Prinsip-Prinsip Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Mandiri Sejahtera Kelurahan panggung Kota Tegal
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera
Kelurahan Panggung Kota Tegal dalam melaksanakan kegiatanya
menerapkan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan, yaitu :
1) Demokratis; dalam setiap proses pengambilan keputusan yang
menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama
kepentingan masyarakat miskin, sehingga keputusan yang
diambil secara kolektif dan demokratis.
2) Partisipasif; dalam setiap langkah kegiatan dilakukan secara
partisipatif (melibatkan banyak pihak dari seluruh kalangan)
sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses
belajar melalui mekanisme bekerja sama.
3) Transparansi dan akuntabilitas; dalam proses manajemen
organisasi masyarakat, sehingga masyarakat belajar dan
“melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat
terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya.
4) Desentralisasi; dalam proses pengambilan keputusan yang
langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat
agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat sehingga
keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat
banyak.
35
3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka bentuk hubungan
pekerjaan antara orang-orang atau kelompok di dalam menjalankan tugas
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk terselenggaranya suatu
kegiatan usaha secara efektif dan efisien maka diperlukan suatu struktur
organisasi yang baik, agar dapat diketahui akan adanya pembagian tugas,
tanggung jawab dan wewenang masing-masing karyawan secara jelas.
Adapun susunan struktur organisasi terlampir.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Keuangan-Badan
Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera
Kelurahan Panggung Kota Tegal
a. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator
1) Tim pembinaan piutang macet
2) Tim perancang pembukuan
3) Mengamati dan memantau ketaatan seluruh pelaksana prosedur
keuangan yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan Badan
Keswadayaan Masyarakat
4) Memberi saran dan dukungan kepada sekretariat, unit-unit
pengelola dan Badan Keswadayaan Masyarakat mengenai
masalah-masalah manajemen keuangan
5) Menyajikan atau memberi gambaran masalah-masalah yang
berkaitan dengan manajemen keuangan
36
6) Bertanggungjawab atas auditor yang ditunjuk dan menyajikan
laporan akuntansi tahunan yang teraudit saat Rembug Warga
Tahunan (RWT).
b. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung
Kota Tegal
1) Menyusun program kerja dan anggaran belanja Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM).
2) Membuat review program jangka menengah penanggulangan
kemiskinan.
3) Mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali.
4) Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang
macet.
5) Melaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT) tutup buku
setiap tahun sekali.
6) Melaksanakan pendampingan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM).
c. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung
Kota Tegal
1) Menyusun agenda rapat atau pertemuan Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM).
2) Membuat dan menyebarkan surat undangaan.
37
3) Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat atau
pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
4) Mencatat administrasi keuangan operasional Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan mencatat pengelolaan
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
5) Melaporkan administrasi keuangan kepada Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara berkala.
d. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Keuangan (UPK)
1) Mengelola administrasi Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM).
2) Mengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM).
3) Membuat laporan keuangan setiap sebulan sekali dan laporan
tahunan.
e. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Lingkunagan
(UPL)
1) Melaksanakan kegiatan program lingkungan.
2) Mengawasi program lingkungan.
f. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Sosial (UPS)
Tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Sosial adalah
melaksanakan kegiatan program sosial.
38
g. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Pengaduan
Masyarakat (UPPM)
1) Menerima pengaduan dari masyarakat untuk disampaikan
kepada pengurus Badan Keswadayaan masyarakat (BKM).
2) Menjembatani pengaduan masyarakat dengan pengurus
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan ikut
menyelesaikan masalahnya.
h. Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pengawas
1) Mengaudit secara internal laporan keuangan yang dikelola
oleh Unit Pelayanan Keuangan (UPK).
2) Membina dan membimbing tugas-tugas Unit Pelayanan
Keuangan (UPK).
3) Mengawasi pengeluaran keuangan Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM).
5. Perkembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri
Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal
Sejak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera
Kelurahan Panggung Kota Tegal berdiri hingga saat ini mengalami
perubahan baik organisasi maupun kegiatan dan kinerjanya. Pada awalnya
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan
Panggung Kota Tegal membentuk unit-unit pengelola yaitu Unit
Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit
Pengelola Sosial (UPS). Untuk Unit Pengelola Keuangan (UPK)
39
terbentuk dari awal berdiri sampai sekarang masih terbentuk dengan
pengurus yaitu Manajer, Pembukuan dan Kasir tetapi lain dengan Unit
Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) terbentuk
kembali pada tahun 2008 tetapi belum lengkap dan dilengkapi pada tahun
2009 hingga sekarang. Dalam kepengurusannya setiap tiga tahun sekali
terjadi perubahan kepengurusan dengan cara rembug warga, jadi pengurus
Badan Keswadayaan Masyarakat dipilih langsung oleh warga demikian
juga dengan Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola
Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS).
Untuk kegiatan yang bersifat berkesinambungan, kegiatan-
kegiatan rutin, misal pertemuan sebulan sekali, Rembug Warga Tahunan
(RWT) terus dilakukan. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai dana pinjaman
bergulir juga terus diberikan ke masyarakat untuk ekonomi produktif
dalam hal menangani kemiskinan dalam masyarakat. Dalam hal
pemberian bantuan sosial juga diberikan berupa pelatihan-pelatihan dan
Bea Siswa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP). Dalam bantuan lingkungan berupa pembangunan fisik dengan
sasaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembuatan paving , saluran
air, pemberian gerobak sampah, dan lain-lain.
Unit Pengelola Keuangan sangat berperan dalam pengelolaan
dana dari pemerintah. Dalam kinerjanya dari awal terbentuk hingga
sekarang banyak perkembangan yang dialami. Dari tahun 2004 sampai
40
dengan 2006 alokasi laba hanya dari pendapatan-pendapatan, tetapi mulai
tahun 2007 hingga sekarang alokasi laba didapatkan dari laba bersih, yang
setiap tahunnya berubah-ubah. Tahun 2010 laba bersih dialokasikan untuk
kegiatan sosial 15%, kegiatan lingkungan 15%, tabungan pembangunan
kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 20%, cadangan modal
kerja 15%, cadangan resiko kredit 5%, operasional Badan Keswadayaan
Masyarakat 25%, tabungan pemilu Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) tahun 2011 sebanyak 5%.
Dari segi memperoleh laba pertahun Unit Pengelola Keuangan
(UPK) bisa dilihat perkembangannya, sebagai berikut: pada tahun 2004
dengan pendapatan Rp 45.211.158,56 memperoleh laba Rp 30.466.943,06
dan pada tahun 2010 yang lalu dengan pendapatan Rp 127.810.306,00
memperoleh laba Rp 54.185.254,00. Dari bertambahnya angka tersebut
bisa dilihat kinerja Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan
Masyarakat (UPK-BKM) bisa dikatakan baik.
6. Program Kerja Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2011
a. Bidang Organisasi
1) Rapat koordinasi pengurus atau anggota Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) dengan mengadakan rapat rutin dan
meningkatkan kinerja petugas-petugas Unit Pengelola Keuangan-
Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM).
2) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di
tingkat kelurahan dan pemerintah kota.
41
3) Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan.
4) Mengadakan Rembug Warga Tahunan (RWT) untuk tahun buku
2010.
b. Bidang Administrasi
1) Pengadaan alat tulis kantor (ATK).
2) Pembenahan dan penyempurnaan pembukuan keuangan sesuai
standar akuntansi.
3) Pembuatan laporan bulanan dan Laporan Pertanggung Jawaban
RWT tahun buku 2010.
4) Mengadakan audit akuntan publik tahun 2010
c. Bidang Ekonomi
1) Pinjaman bergulir berkelanjutan untuk usaha produktif dengan
meminjamkan dana bergulir untuk sembilan puluh empat
Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) sebesar Rp
726.200.000,-
2) Pengelompokan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang
baik dan yang tidak baik.
3) Kenaikan pinjaman bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
yang baik dan aktif.
d. Bidang Sosial
1) Penyaluran dana sosial hasil jasa tahun 2009 dan tahun 2010
dipergunakan untuk pembangunan gedung Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM), posyandu, pengadaan gerobak dorong.
42
2) Pelaksanaan kegiatan fasilitator dan mendorong monitoring
melalui rapat bulanan Badan Keswadayaan masyarakat (BKM)
dan memeriksa kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan
Unit Pengelola Sosial (UPS).
e. Bidang Lingkungan
1) Penyaluran dana pembangunan fisik hasil jasa tahun 2009 dan
tahun 2010 dipergunakan untuk pembangunan gedung, rehab
rumah tidak layak huni, pavingisasi, dan saluran.
2) Fasilitator dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang telah di
programkan di setiap wilayah RW.
f. Sarana Dan Prasarana
1) Pengadaan kantor Badan Keswadayaan masyarakat (BKM)
dengan mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) ke Pemerintah Kota.
2) Pengadaan meja kursi dan almari kantor.
4.2 Analisis Data
1. Analisis Deskritif.
Bukti audit diperoleh melalui penerapan prosedur auditing. Pemilihan
prosedur auditing dilakukan saat tahap perencanaan audit. Dengan
mempertimbangkan efektivitas potensial prosedur dalam memenuhi
tujuan spesifik audit, dan biaya untuk melaksanakan prosedur tersebut.
43
Untuk memperlihatkan hubungan antara tipe bukti audit dan prosedur
audit yang biasa digunakan untuk mendapatkan bukti audit, dapat dilihat
pada tabel berikut ini ;
Tabel 2
Hubungan antara tipe bukti audit dan prosedur audit
Tipe audit Prosedur
audit
Contoh penerapan prosedur audit
Bukti fisik Inspeksi
Perhitungan
Inspeksi mesin pabrik
Perhitungan kas
Bukti
dokumenter
Konfirmasi
Inspeksi
Penelusuran
Wawancara
Konfirmasi saldo bank
Inspeksi faktur penjualan
Menelusuri faktur penjulan ke dalam
kartu piutang
Wawancara dengan penasihat hukum
klien yang menghasilkan surat
pernyataan dari penasihat hukum
tersebut
Bukti
perhitungan
Perhitungan
kembali
Footing terhadap jurnal penjualan
Cross-footing terhadap jurnal
pembelian
Bukti lisan Wawancara Meminta keterangan tentang tingkat
keusangan persediaan di gudang
44
Bukti
perbandingan
Prosedur
analitik
Membandingkan realisasi penjualan
dengan anggarannya
( sumber: Mulyadi, 2002:89)
Berikut ini adalah keterangan dari table di atas yaitu prosedur
auditing pada pengujian substantif yang dapat digunakan untuk
memperoleh informasi penguat, meliputi :
1. Inspeksi
Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen
atau kondisi fisik. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah
dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut.
Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap,
akan diperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik
aktiva tersebut.
2. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan proedur audit yang
digunakan oleh auditor untuk melihat pelaksanaan kegiatan. Contoh
observasi yaitu perhitungan fisik persediaan yang ada di gudang
klien, cara penyimpanan kas yang ada di tangan klien, pembuatan
dan persetujuan voucher. Dengan observasi akan diperoleh bukti
visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Konfirmasi
Merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor
memperoleh informasi secara langsung. Prosedur dalam konfirmasi
45
ini adalah dengan meminta klien untuk menanyakan informasi
tertentu kepada pihak luar dan memberikan jawaban secara langsung
tentang informasi tersebut.
4. Wawancara
Merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta
keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini
adalah bukti lisan dan bukti documenter.
5. Penelusuran
Dalam melaksanakan prosedur audit ini, auditor melakukan
penelusuran informasi dari data yang direkam pertama kali dalam
dokumen, kemudian dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data
tersebut dalam proses akuntansi.
6. Penghitungan
Prosedur audit ini meliputi penghitungan fisik terhadap sumber
daya berwujud seperti kas atau persediaan di tangan dan
pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut cetak.
Penghitungan fisik digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik
kuantitas yang ada di tangan, sedangkan pertanggungjawaban
formulir bernomor urut cetak digunakan mengevaluasi bukti
documenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi.
46
7. Penghitungan kembali
Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang
dilaksanakan oleh klien. Contohnya adalah penghitungan ulang
jumlah total dalam jurnal, perhitungan ulang biaya depresiasi.
8. Pelaksanaan analisis
Merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan
daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang
memerluka penyelidikan lebih mendalam.
2. Metode Kuantitatif
a. Pada pengujian substantif menggunakan perhitungan standar deviasi
yang dapat diperkirakan berdasarkan pertimbangan auditor guna
memperoleh gambaran variasi antara jumlah dalam buku klien dengan
jumlah menurut audit, terlebih dahulu menghitung jumlah rata-rata x (x)
sebagai berikut :
x = 1n . ∑ x
= 1
13 x Rp 2.565.000
x = Rp 197.307,7
Keterangan :
n : jumlah aktiva tetap
x : rata-rata x (jumlah nilai buku)
∑ x : jumlah nilai buku
47
Berikut perhitungan standar deviasinya :
SD = √∑i=1
n
( Xi−X )2
n−1
=
√ 6. (0−197.307,7 )2+(780.000−197.307,7 )2
+(110.000−197.307,7 )2+ (42.000−197.307,7 )2
+ (400.000−197.307,7 )2+(117.000−197.307,7 )2+¿ (540.000−197.307,7 )2+(576.000−197.307,7)²13−1
=√ 913.234 .769 .230,7713−1
= √ 913.234 .769 .230,7712
SD = Rp 275.867,54
Keterangan :
SD = Standar deviasi
Xi = Nilai ke i dari variabel x
x = Jumlah rata-rata x
n = Jumlah aktiva tetap
Standar deviasi dari aktiva tetap pada Unit Pengelola Keuangan Badan
Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan
Panggung Kota Tegal adalah Rp 275.867,54 yang akan digunakan untuk
perhitungan selanjutnya.
b. Evaluasi Hasil
48
1) Menghitung standar error yang menggambarkan variasi nilai
standar deviasi dengan jumlah aktiva tetap, untuk mengetahui
nilai variasinya dengan rumus :
SE = SD
√N
= Rp 275.867,54
√13
SE = Rp76.511,89
Artinya nilai standar error yang menggambarkan variasi standar
deviasi dengan jumlah aktiva tetap sebesar Rp 76.511,89.
2) Menghitung achieved precision A’ dengan rumus :
A’ = UR . SE . N . √1− nN
A’ = 1,96 x Rp 76.511,89 x13 x√1−1313
A’ = 0
Keterangan :
A’ = besarnya ketetapan yang masih dapat diterima
UR = tingkat resiko yang ditanggung
N = jumlah aktiva tetap
Dalam menentukan UR (menerima atau menolak) suatu jumlah
yang dihasilkan oleh suatu populasi memiliki dua macam resiko
alfa dan resiko beta. Dalam pengambilan populasi misalnya
didasarkan pada realibility 95% dari resiko alfanya 100%, itu
49
berarti 100%-95%=5%. UR pada realibility level 95% adalah
1,96 (Tabel Z).
3) Jika A’ tidak sama dengan A maka auditor menghitung A”.
Untuk menentukan besarnya A”, terlebih dahulu menghitung Z
beta yaitu dengan rumus :
Z beta = R
( IC . AR)
Keterangan :
R = Resiko akhir yang ditanggung
IC = Resiko bahwa struktur pengendalian intern tidak akan dapat
mendeteksi kekeliruan yang material ( kekeliruan yang lebih
besar dari jumlah yang dapat diterima )
AR = Resiko bahwa review analitik ( analytical review) dan
pengujian substantive yang bersangkutan tidak akan dapat
mendeteksi kekeliruan yang material yang tidak terdeteksi oleh
struktur pengendalian intern.
Dimana : R ditetapkan sebesar 1%
IC ditetapkan sebesar 15%
AR ditetapkan sebesar 20%
Maka Z beta = R
( IC . AR)
= 0,01
(0,15 X 0,2)
Z beta = 0,33
50
Berdasarkan risiko beta 0,33 tersebut dicari Zbeta dengan
menggunakan tabel Z, dengan mencari daerah kurva normal
yang luasnya 0,5-0,33=0,17. Zbeta pada daerah seluas 0,17
adalah 0,44. Artinya 0,17 adalah untuk koefisien kekeliruan beta
0,44.
Untuk menentukan A = M UR
(UR+Zbeta)
= Rp 50.000 1,96
(1,96+0,44)
A = Rp 72.000
Keterangan :
A = Ketetapan yang diterima
M = Materialitas yang dialokasikan pada objek yang akan
diperiksa oleh auditor
UR = Kesalahan alfa / risiko alfa
Zbeta = Kesalahan beta / risiko beta
A” = A’+ M [1− A 'A ]
= 0 + Rp 50.000 [1− 072.000 ]
A” = Rp 50.000
Keterangan :
A” = saldo yang masih dapat diterima
A’ = besarnya ketetapan yang dapat diterima
51
M = materialitas yang dialokasikan pada objek yang diperiksa
oleh auditor
A = ketetapan yang diterima
Perkiraan jumlah keseluruhan dalam populasi didasarkan pada
besarnya kekeliruan yang dianggap material sebesar Rp 50.000.
4) Mengambil keputusan mengenai kewajaran saldo akun aktiva
tetap.
AV = x . N
=Rp 197.307,7 x 13
AV = Rp 2.565.000,1
Keterangan :
AV = nilai hasil audit yang ditaksir dan pemariksaan terhadap
aktiva tetap
x = nilai rata-rata x
N = jumlah aktiva tetap
Menerima Ho jika :
|AV−BV| < Rp 50.000
|Rp 2.565 .000,1−Rp 2.565.000| < Rp50.000
Menolak Ho jika :
|AV−BV| ≥ Rp 50.000
|Rp 2.565 .000,1−Rp 2.565.000| ≥ Rp 50.000
Keterangan :
H0 H0
diterima ditolak
52
AV = nilai hasil audit yang ditaksir dan pemeriksaan terhadap
aktiva tetap.
BV = nilai yang tercantum didalam buku klien.
Gambar 1 kurva daerah Ho diterima dan ditolak
Karena selisih dari audited value dengan book value sebesar Rp
0,1 |Rp 2.565 .000,1−Rp 2.565.000| lebih kecil dari Rp 50.000 ,
maka Ho diterima, yang berarti saldo akun aktiva tetap yang
tercantum dalam laporan keuangan Unit Pengelola Keuangan-
Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri
Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal disajikan secara
wajar dengan tidak berisi kekeliruan yang material.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil pembahasan serta analisis maka
ditarik kesimpulan yaitu :
1. Pengujian substantif selain untuk menemukan kemungkinan kesalahan
moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan
keuangan juga untuk mengetahui bagaimana prosedur analisis pengujian
substantif terhadap aktiva tetap pada Unit Pengelola Keuangan-Badan
Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan
Panggung Kota Tegal. Yaitu dengan cara inspeksi, observasi, konfirmasi,
wawancara, penelusuran, penghitungan, penghitungan kembali, dan
pelaksanaan analisis.
2. Pencatatan akun aktiva tetap dalam daftar aktiva tetap Unit Pengelola
Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera
Kelurahan Panggung Kota Tegal yang berjumlah 13 jenis akun aktiva tetap
dalam neraca telah disajikan secara wajar. Dari hasil penelitian dan dalam
bab pembahasan dapat diketahui besarnya penyimpangan dari saldo populasi
yang masih dapat diterima (A”) Rp 50.000 masih lebih besar dari nilai
pemeriksaan (AV) Rp 2.565.000,1 dikurangi dengan nilai bukunya Rp
2.565.000 yaitu sebesar Rp 0,1 yang berarti kesalahan pencatatan pada
laporan keuangan Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan
53
54
Masyarakat (UPK-BKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota
Tegal masih dianggap wajar, sehingga dapat dikatakan laporan keuangan
disajikan secara wajar.
5.2 SARAN
1. Unit Pengelola Keuangan-Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM)
Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal lebih meningkatkan
ketelitian pencatatan terhadap aktiva tetap sehingga tidak akan terjadi
kesalahan material yang lebih besar pada periode berikutnya.
2. Diharapkan Perusahaan melakukan pengujian laporan keuangan pada setiap
periodenya dengan cara variabel sampling yang ditujukan untuk menilai
kewajaran saldo akun yang telah dicantumkan dalam laporan keuangannya.
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. 2002. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. BPFE. Yogyakarta
Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta
Mulyadi. 2002. Pemeriksaan Akuntansi. Edisi Keempat. STIE. Yogyakarta
Indra Bastian. 2007. Audit Sektor Publik. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman. Buku Saku P2KP. PT. Tera Buana Manggala Jaya. Semarang
Petunjuk Teknis Pelaksana UPK. Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman. Semarang
I Gusti Agung Rai. 2010. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Salemba Empat. jakarta
55
top related