kajian ruu pt sospol bemits

HASIL KAJIAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERGURUAN TINGGI

mirbahalimatus@gmail.com

Bersatu, Mengabdi, Membangun Negeri

LATAR BELAKANG

Kondisi pendidikan di Indonesia

Peran Negara terhadap pendidikan

Bagaimana KM ITS ??

CONTENTS

mirbahalimatus@gmail.com

Kritisisasi Isi RUU PT

Latar Belakang

“Menyatakan bahwa sektor pendidikan

dapat ditanami modal asing hingga 49%”

amanat yang terdapat pada UU Sisdiknas No 20 tahun

2003 pasal 53 untuk “menjadikan lembaga pendidikan berbentuk

Badan Hukum Pendidikan”

Latar Belakang

UI, UGM, ITB, IPB, UPI, UNAIR, dan USU.)

Potret Pendidikan Negeri

mirbahalimatus@gmail.com

1

2

3

4

LIBERALISASI

KOMERSIALISASI

KEMAHASISWAAN

OTONOMI

PROBLEM RUU PT

Analisa :Dapat dipastikan, Perguruan Tinggi asing di Indonesia tentu saja akan memasang tarif yang besar untuk biaya pendidikan (berkaca dari PT Internasional yang direncanakan ada). Akibatnya biaya pendidikan secara umum akan semakin mahal dan terciptanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Padahal pendidikan bukan sekedar masalah transfer pengetahuan akan tetapi juga berkepentingan dalam membangun karakter sebagai Indonesia dan menjaga budaya bangsa.

Analisa :Pada pasal ini menjelaskan bahwa perguruan tinggi asing bolehmendirikan “cabang” di Indonesia. Maka kedepan tidak heran akanmuncul Universitas Harvard cabang Indonesia, MIT cabang Indonesia dsb.

Tidak hanya kedaulatan energi saja yang dipertanyakan di bangsaini, munculnya perusahaan asing seperti Chevron, Shell, Petronas, Total dsb, melainkan kedaulatan pendidikan kita sekali lagi dirongrong asing!!!

ASET DAN INVESTASI STRATEGIS BANGSA KITA DILIBERALISASIKAN!!!!

Analisa :Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa semuakegiatan mahasiswa nantinya akan dikomando olehmenteri dan ini jelas akan membatasi gerak langkahmahasiswa

Analisa :Pada ayat 4 menjelaskan bahwa mencantumkan syaratbahwa mahasiswa paling banyak menanggung 1/3 daribiaya operasional perguruan tinggi.

Bisa dibayangkan, imbas dari ayat ini adalah rakyat kecil. Mereka semakin tercekik dengan adanya pasal ini karenaterbebani biaya pembayaran operasional yang tinggi. Mengingat jika subsidi jutaan rupiah yang diberikan kepadamahasiswa saat ini dicabut. Otomatis hanya orang kaya sajayang bisa merasakan kuliah.

Analisa :Perguruan tinggi nantinya juga dijadikan lahan bisnis

Analisa :Pemerintah membagi otonomi pengelolaan PTN itu ke dalam tiga tingkatan, yaitu otonom, semi otonom, dan otonom terbatas. Tapi tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan Otonom, Semi Otonomi, dan Otonomi Terbatas. Pasal ini hanya bermakna penegasan terhadap kastanisasi di PTN yang ada selama ini yang terbagi dalam PT BHMN, PT BLU (Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum), dan PTN reguler.?????

Analisa :Pada ayat 1 menjelaskan bahwa PTN berstatus otonom bisa membentukbadan hukum pendidikan, Artinya PTN tersebut bisa berstatus BHMN dimana bisa menjadikan PTN sebagai lahan komersialisasi pendidikan.

Pada ayat 2 menjelaskan rincian dari pasal 1 yang mempertegaskewenangan kampus yang menjadi perusahaan yang mencari danaoperasional sendiri karena negara mengurangi subsidi. Dan yang dikhawatirkan lagi jika pasal ini melenceng maka kampus akanmembebankan dana operasional kepada mahasiswa yang akibatnyamahalnya SPP!!

Jangan pernah meragukan kelompok kecil

yang bertekad merubah dunia...

Karena kelompok kecil itulah yang pernah

berhasil melakukannya (Margaret Mead)

Bersatu, mengabdi, membangun negeri

THANKS FOR YOUR ATTENTION

SIAP BERAKSI, SIAP MENGABDI

mirbahalimatus@gmail.com