isi laporan kkl
Post on 11-Dec-2015
345 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang KKL
Dalam pelaksanaan sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan
perlu dilaksanakan secara formal ataupun non formal. Pendidikan formal
merupakan pendidikan yang berjenjang dan ditempuh dalam waktu yang lama
mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA), setelah itu dilanjutkan ke Perguruan Tinggi.
Sedangkan untuk pendidikan non formal dapat dilaksanakan di luar sekolah
dengan waktu yang lebih singkat dari pada pendidikan fomal. Pencarian ilmu
haruslah sebanding dengan kemampuan ataupun skill yang nanti kita dapatkan
dengan waktu yang telah kita korbankan. Untuk mencapai hasil yang
maksimal dan keahlian yang lebih spesifik hendaknya kita dapat meneruskan
pendidikan sampai dengan perguruan tinggi.
Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan satu lembaga
pendidikan yang menciptakan dan membentuk mahasiswa yang berintelektual
tinggi yang nantinya sebagai penerus bangsa dan diharapkan dapat
membangun bangsa dan negara sepenuhnya. Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Semarang khususnya jurusan Akuntansi menerapkam pendidikan di
luar perkuliahan melalui Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang merupakan salah
satu kegiatan penunjang pengembangan materi dan kemampuan serta sebagai
wawasan dan pelengkap materi perkuliahan di kelas, agar nantinya keahlian
yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari.
Kuliah Kerja Lapangan merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa
program S1 dan D3 serta. Oleh karena itu setiap mahasiswa wajib mengikuti
kegiatan ini yang objek Kuliah Kerja Lapangan (KKL) disesuaikan dengan
jurusan dan prodi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka jurusan
Akuntansi mengadakan KKL di Kementerian Keuangan, Kementerian
BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan serta BTN,
1
dimana penulis sendiri mendapatkan objek KKL di Kementerian Keuangan
dan Kementerian BUMN.
1.2 Tujuan KKL
Kuliah Kerja Lapangan ini mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi
jurusan non pendidikan khususnya jurusan Akuntansi, salah satu dampaknya
yaitu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan praktik khususnya
yang berkenaan dengan penerapan konsep dan teori yang diperoleh di
perkuliahan hingga penerapannya dilapangan sehingga akan menumbuhkan
profesionalisme kerja bagi mahasiswa.
Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ( KKL
) antara lain sebagai berikut :
1. Mahasiswa dapat memadukan atau mencocokkan antara teori yang
diperoleh diperkuliahan, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih
mudah dipahami oleh mahasiswa itu sendiri,dan mendapat penjelasan
langsung khusunya dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
2. Mahasiswa dapat melihat penerapan konsep yang diperoleh di perkuliahan
langsung dengan penerapan konsep langsung di lapangan mengenai
manajemen di Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
3. Mahasiswa dapat memperoleh ilmu baru dan penjelasan langsung
mengenai program kerja Kementerian Keuangan dan Kementerian
BUMN.
1.3 Manfaat KKL
Manfaat yang diperoleh dari Kuliah Kerja Lapangan ( KKL ) ini antara lain :
1. Memperdalam ilmu pengetahuan mahasiswa tentang bidang pengetahuan
yang dalam hal ini adalah pengetahuan mengenai Kementerian Keuangan
dan Kementerian BUMN.
2. Mengasah pikiran mahasiswa yang melaksanakan penelaahan dan
pemecahan masalah yang ada di lapangan.
2
3. Mahasiswa dapat mengetahui Proses dan sistem kerja Kementerian
Keuangan dan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN serta
fungsinya.
4. Mahasiswa dapat mencocokkan teori dan prakteknya berdasarkan ilmu
yang telah didapatkan.
1.4 Objek KKL
Objek kuliah kerja lapangan (KKL) terpadu Akuntansi 2014, khusunya
yang penulis kunjungi ialah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN
yang berada di wilayah Jakarta.
1.5 Waktu Pelaksanaan KKL
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) terpadu Akuntansi 2014 dilaksanakan pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 26 Agustus 2014
Waktu :
1.6 Peserta KKL
Peserta KKL Akuntansi terpadu 2014 adalah:
1. Kelas Akuntansi A S1
2. Kelas Akuntansi B S1
3. Kelas Akuntansi C S1
4. Kelas Akuntansi D3
1.7 Metode Pembuatan Laporan KKL
Dalam Pembuatan laporan ini digunakan 3 metode yaitu :
1. Metode Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke
Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN .
2. Metode wawancara atau interview
3
Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peserta KKL terpadu
Akuntansi 2014 dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian
BUMN pada waktu presentasi yang disajikan oleh pihak kedua
Kementerian.
3. Metode Kepustakaan
Metode ini dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber data sebagai
pelengkap dalam laporan ini yang berasal dari buku-buku dan artikel-artikel
mengenai distribusi listrik di wilayah Bali serta data dari internet.
1.8 Sistematika Laporan KKL
Sistematika Laporan KKL dimaksudkan untuk mempermudah permohonan
tentang laporan yang akan dibahas. Oleh karena itu penulis menyajikan
sistematika laporan dalam KKL ini yaitu sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang KKL, tujuan dan manfaat KKL, objek, waktu
pelaksanaan KKL, peserta KKL, metode pembuatan laporan dan sistematika
laporan KKL.
BAB II Profil Kementerian
Bab ini berisikan sejarah,visi dan misi, serta bidang atau departemen PLN.
BAB III Pengelolaan Keuangan
Bab ini berisikan sistem kerja PLN mulai dari detail manajemen dan program
kerja PLN.
BAB IV Penutup
Berisi tentang kesimpulan dari uraian sebelumnya dan saran dari penulis
yang telah didapatkan selama menyusun laporan ini
4
BAB II
PROFIL KEMENTERIAN
2.1 Kementerian Keuangan
2.1.1 Sejarah
Di Indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa
lampau. Tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki
pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di
pemerintahannya. Pengelolaan keuangan pemerintahan disini meliputi semua
milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan.
Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea
cukai, dan lain-lain.
Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan
instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk
melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan
lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan
negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara
dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga
keuangan negara (Nagara Dana Raksa)
Sebelum Kemerdekaan
Pengusiran Portugis oleh Belanda menjadikan Belanda mempunyai tempat
untuk menancapkan kukunya di Hindia Belanda, dengan melimpahkan wewenang
kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). VOC, yang pada saat itu
dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (1619-1623 dan 1627-
1629), diberi hak octrooi yang salah satunya adalah mencetak uang dan
melakukan kebijakan perekonomian. Sejak tahun 1600-an, VOC mengeluarkan
kebijakan untuk menambah isi kas negara dengan menetapkan peraturan
verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC),
contingenten (pajak hasil bumi, pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah agar
harganya tinggi, dan preangerstelsel (kewajiban menanam pohon kopi).
5
Pada bulan maret 1809, setelah menjual tanah weltevreden, pemerintahan
Daendels memutuskan membangun sebuah istana yang berhadapan dengan
lapangan parade Waterlooplein. Istana ini rencananya digunakan sebagai pusat
pemerintahan dan dipakai untuk kepentingan gubernur jenderal, dalam rangka
pemberian kebijakan. Selain itu, gedung ini juga difungsikan sebagai tempat
tahanan.
Sebagai pengganti Daendels, Gubernur Jansen kurang menaruh perhatian pada
pembangunan gedung, sehingga selama masa jabatannya pembangunan gedung
itu terlantar.
Kemudian, pembangunan istana ini dilanjutkan oleh Letnan Kolonel J.C
Schultze, perwira yang berpengalaman membangun gedung Societet Harmonie di
Batavia. Namun, pembangunan istana sempat terhenti karena Hindia Belanda
beralih kekuasan ke Inggris.
Pemerintahan Inggris melalui Thomas Stamford Raffles (1811-1816)
mengeluarkan kebijakan baru dengan nama Landrent (pajak tanah), dengan
mengubah pola pajak bumi yang diterapkan Belanda sebelumnya. Harapan
Raffles mengeluarkan kebijakan tersebut, agar masyarakat Hindia Belanda
memiliki uang untuk membeli produk Inggris. Pada intinya adalah memperluas
pasar bagi produk yang dihasilkan dan menyerap hasil produksi oleh penduduk.
Kebijakan yang dilakukan Raffles mengalami kegagalan karena tidak adanya
dukungan dari raja dan bangsawan setempat, dan penduduk kurang mengerti
mengenai uang dan perhitungan pajak.
Hindia Belanda kemudian dikuasai kembali oleh Belanda setelah melalui
kesepakatan Inggris- Belanda. Pada periode ini, perbaikan perekonomian mulai
dilaksanakan. Jenderal Du Bus (1826), sebagai Gubernur Jenderal pada masa itu,
melanjutkan pembangunan istana tersebut dengan bantuan Ir. Tromp, yang selesai
pada 1828. Bangunan tersebut digunakan sebagai kantor pemerintahan Hindia
Belanda, yang diresmikan sendiri oleh Gubernur Du Bus. Di tahun yang sama, Du
Bus juga mendirikan De Javasche Bank dengan alasan kondisi keuangan di Hindia
Belanda dianggap memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran.
6
Pada tahun 1836, atas inisiatifnya, van Den Bosch mulai memberlakukan
cultuurstelsel (sistem tanam paksa) yang bertujuan untuk memproduksi berbagai
komoditi yang memiliki permintaan di pasar dunia. Sistem ini merupakan
pengganti sistem landrent dalam rangka mengenalkan penggunaan uang di
masyarakat Hindia Belanda. Cultuurstelsel dan kerja rodi (kerja paksa) mampu
mengenalkan ekonomi uang pada masyarakat pedesaan. Hal ini dilihat dengan
meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi. Reformasi
keuangan sudah berkali-kali dilakukan, tetapi belum menghasilkan keuangan yang
sehat.
2.1.2 Struktur Organisasi
2.1.3 Tugas dan Fungsi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7
Tugas
Menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.
Fungsi
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan Negara
b. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara
yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di
lingkungan Kementerian Keuangan
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala
nasional, dan
f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat
sampai ke daerah.
Sedangkan untuk Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia bertugas
membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian
Keuangan
2.1.4 Visi dan Misi
Visi Kementerian Keuangan
“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang inklusif di abad ke-21.”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5
(lima) misi yaitu :
a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi
melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat
b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent
c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum
8
d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan
efektif
e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan
menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
KMK 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025
2.2 Kementerian BUMN
2.2.1 Sejarah
Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik
Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini
merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik
Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan
dan perkembangan.
UNIT ESELON II
Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan
BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat
Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya,
terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha
Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN
(Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993.
MENJADI UNIT ESELON I
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan
dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, dalam periode 1993 sampai
dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II,
ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat
Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Dalam kurun waktu 1993-
1998 tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak
Martiono Hadianto dan Bapak Bacelius Ruru.
MENJADI KEMENTERIAN
9
Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara
sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia
mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat
Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi di masa
pemerintahan Kabinet Pembangunan VII, dengan nama Kementerian Negara
Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang
bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut adalah Bapak Tanri
Abeng. Pada masa ini sempat digagas tentang BUMN Incorporated, sebuah
bangun organisasi BUMN berbentuk super holding.
Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian
ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di
lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat
oleh Bapak I Nyoman Tjager. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk
kepemimpinan Republik Indonesia, organisasi pembina BUMN tersebut
dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan
periode Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri yang menanggani BUMN
digabungkan dengan penanaman modal, sehingga disebut Menteri Negara
Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN yang dipercayakan kepada Bapak
Laksamana Sukardi. Beliau kemudian digantikan oleh Bapak Rozy Munir.
Selanjutnya, ketika kembali terjadi pergantian Presiden RI, di bawah kabinet yang
disebut Kabinet Gotong Royong, Bapak Laksamana Sukardi kembali menjadi
Menteri BUMN. Kala itu, kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan
penanaman modal. Bapak Laksamana Sukardi menjadi Menteri BUMN dari tahun
2001 hingga 2004. Kemudian, ketika Bapak SBY terpilih jadi Presiden di tahun
2004, terjadi pergantian Menteri yang menanggani BUMN ini. Dalam masa
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Bapak Sugiharto dipercaya menjadi Menteri
Negara BUMN (2004-2006), yang kemudian digantikan Bapak Sofyan A. Djalil
(2006-2009) dan Bapak Mustafa Abubakar (2009-2011). Selanjutnya Bapak
Dahlan Iskan menjadi Menteri Negara BUMN hingga saat ini
2.2.2 Struktur Organisasi
10
2.2.3 Tugas dan Fungsi
Kementerian BUMN Republik Indonesia
Tugas
Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
pembinaan Badan Usaha Milik Negara dalam pemerintahan untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi
a. Perumusan dan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan
Usaha Milik Negara
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan
Usaha Milik Negara
c. Pengelolaan barang mililc/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian BUMN, dan
11
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.
2.2.4 Visi dan Misi
Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi
sebagai berikut:
Visi kementerian BUMN
Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dalam masa pemerintahan Kabinet
Indonesia Bersatu II, posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33
ayat 2 UUD 1945, serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU
Nomor 19 tahun 2003, maka Kementerian BUMN menetapkan Visi sebagai
berikut:
“Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai
BUMN”
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan
misi sebagai berikut:
a. Mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang
baik
b. Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan
internasional
c. Meningkatkan Kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional
BAB III
MANAJEMEN DAN KINERJA KEMENTERIAN
12
3.1 Kementerian Keuangan
3.1.1 Nilai Nilai Kementerian Keuangan
Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
Profesionalisme
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung
jawab dan komitmen yang tinggi
Strategi
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta
kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk
menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
Pelayanan
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang
dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman
Kesempurnaan
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan
memberikan yang terbaik
3.1.2 Program Kementerian Keuangan
Kementerian keuangan memiliki beberapa program diantaranya program anti
korupsi, seperti dibawah ini:
Pemetaan atau Identifikasi Sumber-sumber Korupsi
Itjen bersama UKI Eselon I telah melakukan Pemetaan/Identifikasi Sumber-
Sumber Korupsi pada 12 Unit Eselon I Kemenkeu.
Audit Sistem atau Kinerja
Itjen telah melaksanakan Audit Kinerja pada 5 unit eselon I Kemenkeu.
Berikutnya Itjen akan memproses hasil pemetaan sumber-sumber korupsi sebagai
Tema Pengawasan Unggulan tahun kedepan dan mengkomunikasikannya kepada
para pimpinan unit eselon I.
13
Pencegahan
a. Value dan Perilaku
Telah dirumuskan Nilai-nilai dan Perilaku Utama Kemenkeu, antara lain
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.
b. Kode etik
Seluruh unit eselon I Kemenkeu telah mempunyai dan mensosialisasikan kode
etik serta mensosialisasikan pada pegawainya.
Pengawasan
a. WISE (Whistleblowing System)
Aplikasi WISE telah diimplementasikan di seluruh Eselon I Kemenkeu. Saat ini
Itjen terus mengembangkan kompetensi pegawai, mekanisme kerja, dan Aplikasi
WISE.
b. Unit Kepatuhan Internal
a) Melalui KMK No 152 tahun 2011 telah memperjelas tugas fungsi pemantauan
pengendalian intern dan menunjuk unit organisasi untuk melaksanakan
pemantauan pengendalian intern.
b) Itjen dan UKI Eselon I mengembangkan perangkat Pemantauan Kepatuhan
Pengendalian Intern untuk melakukan pemantauan pengendalian intern pada
kegiatan utama di masing-masing unit eselon I.
Penindakan
a. Reward
a) Kemenkeu telah mempunyai mekanisme penilaian kinerja dengan
diterbitkannya KMK 454 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan
Kemenkeu yang meliputi Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pengelolaan
Kinerja Pegawai.
b) Unit Eselon I diinstruksikan menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja,
melakukan penilaian perilaku pegawai selama semester I, kemudian penilaian
perilaku pegawai dan capaian IKU sampai dengan semester II.
b. Punishment
Kemenkeu telah memiliki PMK No 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman
14
Peningkatan Disiplin PNS yang implikasinya antara lain setiap Unit Eselon I
menerbitkan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai.
3.2 Kementerian BUMN
3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian BUMN
Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian BUMN terdiri dari:
(1) arah kebijakan terhadap Kementerian BUMN
(2) arah kebijakan terhadap pembinaan BUMN.
1. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Kementerian BUMN
Arah kebijakan terhadap Kementerian BUMN sebagai institusi pembina BUMN
adalah Reformasi Birokrasi. Kementerian BUMN sebagai unsur pelaksana
pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan
pembinaan kepada Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab yang
besar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tersebut. Oleh karena itu, institusi Kementerian BUMN harus didukung oleh
perangkat dan sumber daya yang memadai, salah satunya adalah sumber daya
manusia yang kompeten, berintegritas, serta berdedikasi tinggi dalam
mewujudkan rencana dan program kerja serta mampu mengemban amanat
Undang-Undang tersebut.
Persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN sedang dalam
proses finalisasi segala persyaratan sebagaimana yang berlaku di
Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi.
Langkah-langkah yang memerlukan perhatian dalam finalisasi reformasi
birokrasi, antara lain:
1. Mempercepat penyelesaian seluruh dokumen persyaratan reformasi
birokrasi.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri
Keuangan untuk mempercepat proses pelaksanaan.
15
3. Mempersiapkan mekanisme rekruitmen pegawai Kementerian BUMN
yang baru untuk menutupi kekurangan SDM keahlian tertentu.
4. Mempercepat proses penetapan status pegawai Kementerian BUMN
sebagai pegawai tetap Kementerian karena sampai saat ini status pegawai
masih status dipekerjakan dari berbagai Kementerian/Lembaga lain.
5. Menyiapkan perangkat pelaksana penilaian Key Performance Indicators
(KPI) pegawai.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan, terdiri dari:
1. Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM Kementerian BUMN.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kementerian BUMN.
3. Meningkatkan implementasi Good Corporate Governance Kementerian
BUMN.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Pembinaan BUMN
Arah kebijakan utama terkait dengan pembinaan BUMN adalah rightsizing,
restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan
berkesinambungan.
Kebijakan rightsizing dilaksanakan melalui 5 jenis tindakan, yaitu:
1. Standalone
2. Merjer/konsolidasi
3. Holding
4. Divestasi
5. Likuidasi
Skenario pelaksanaan rightsizing BUMN tahun 2012-2014 adalah rightsizing
Sektor Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Sektor Perkebunan, Sektor Kehutanan,
Sektor Pertambangan, Sektor Farmasi, Sektor Pengerukan, Sektor Aneka Industri
sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2012 menjadi sekitar 116 BUMN. Pada
tahun 2013, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Kebandarudaraan, Sektor
Angkutan Darat dan Kereta Api, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor
Energi, Sektor Konstruksi dan Konsultan Konstruksi, Sektor Logistik, dan Sektor
Jasa Penilai sehingga jumlah BUMN akan menjadi sekitar 105 BUMN.
16
Selanjutnya, pada tahun 2014, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Pertahanan,
Sektor Industri Berbasis Teknologi, Sektor Dok dan Perkapalan, Sektor Baja dan
Konstruksi Baja, Sektor Asuransi, dan Sektor Konstruksi sehingga jumlah BUMN
pada akhir tahun 2014 diperkirakan akan menjadi sekitar 95 BUMN.
Kebijakan rightsizing secara lengkap dan menyeluruh dituangkan dalam Master
Plan 2010-2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana
Strategis Kementerian BUMN ini.
Selain rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, arah
kebijakan lain yang diambil adalah:
1. Memantapkan proses seleksi pengurus BUMN secara profesional,
transparan dan obyektif
2. Penetapan peraturan pelaksanaan UU BUMN dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan lainnya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan/atau
Capital Market Protocol
3. Penerapan Good Governance dan Good Corporate Governance
4. Peningkatan kinerja dan daya saing dan keberlanjutan usaha BUMN
5. Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan umum
6. Peningkatan peran BUMN dalam mendorong pelaksanaan prioritas
pembangunan nasional
7. Privatisasi BUMN untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Penerapan sistem informasi manajemen Kementerian BUMN.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas talent management untuk
pimpinan/direksi BUMN.
3. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dan pengendalian BUMN.
4. Meningkatkan upaya peningkatan nilai BUMN melalui upaya “creating
value strategy”.
5. Meningkatkan implementasi GCG dan sistem manajemen kinerja di
BUMN.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan investasi BUMN.
17
7. Meningkatkan peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan
UMKM.
8. Meningkatkan kualitas dividen yang diterima Pemerintah dengan
mempertimbangkan besaran investasi BUMN dalam mendukung pertumbuhan
usaha BUMN.
9. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam mendukung pembangunan
nasional.
10. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan pangsa pasar BUMN dalam setiap
sektor industri atau jasa yang dimasuki.
11. Meningkatkan daya saing BUMN di pasar domestik dan internasional.
12. Meningkatkan efisiensi BUMN
13. Meningkatkan total pendapatan BUMN
14. Meningkatkan nilai dan kekayaan BUMN
3.2.2 Kinerja Kementerian BUMN
18
Dari sisi pengeluaran, selama satu dekade Kabinet Indonesia Bersatu, belanja
modal dan operasional BUMN juga mengalami trend peningkatan. Peningkatan
belanja ini pada gilirannya akan memberikan multiplier effect dalam
perekonomian nasional serta dalam jangka panjang mendukung pertumbuhan
organik BUMN.
Rincian Belanja BUMN Periode Tahun 2004 - 2013P (dalam Rp. juta)
22
BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Dari pemaparan mengenai kedua kementerian yaitu kementerian keuangan
dan kementerian BUMN dapat disimpulkan bahwa ada program program yang
bagus dari keduanya baik dari segi manajemen kementerian maupun kinerja serta
program kerja yang telah disusun.
Semua itu juga tak akan terlaksana tanpa adanya andil dari para punggawa-
punggawa kementerian yang telah terkoordinasi dengan baik.
Dan mendapatkan objek kuliah kerja lapangan (KKL) di kementerian
keuangan dan kementerian BUMN membuat kami bertambah ilmu serta wawasan
yang belum sempat kami dapatkan didalam perkuliahan biasanya.
4.2 Saran
Saran yang dapat kami sampaikan ialah agar selalu menyusun program-
program yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia kearah
yang lebih baik serta menjadikan kami para mahasiswa lebih bersemangat untuk
ikut berpartisipasi dalam hal tersebut.
Bagi para pembaca, semoga laporan ini dapat dijadikan referensi yang tepat
untuk keperluan pelaporan berikutnya dan semoga dapat bermanfaat bagi pihak
manapun.
23
DAFTAR PUSTAKA
www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 4 September 2014.
www.bumn.go.id, diakses pada tanggal 4 September 2014.
LAMPIRAN
24
top related