intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 115020107111044
Post on 23-Jun-2015
1.563 Views
Preview:
TRANSCRIPT
INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG PUBLIK
NIKEN DWI DAYANTI115020107111044
Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya,
sangat sulit bagi suatu sistem
ekonomi baik yang paling liberal
sekalipun untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam
perekonomian.
Walaupun mekanisme pasar merupakan
cara yang dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan
barang, akan tetapi, mekanisme pasar
sering gagal berfungsi.
Kegagalan pasar akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk
memperbaiki kegagalan tersebut, seringkali menuntut
campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya
efisiensi, pemerataan, dan stabilitas
ekonomi.
Dengan volume
Rp1.683 triliun,
APBN 2013
setidaknya memiliki
dua peran penting
dalam peningkatan
kesejahteraan
rakyat.
Pertama, dampak
yang signifikan
terhadap
peningkatan
permintaan agregat
yang merupakan
faktor penting
pertumbuhan
ekonomi dan
pengaruhnya
terhadap alokasi
serta efisiensi
sumberdaya
perekonomian.
Kedua, tersedianya
dana untuk
melaksanakan tiga
fungsi ekonomi
Pemerintah yang
tidak dapat
dilaksanakan oleh
sektor swasta
secara optimal,
yaitu fungsi alokasi,
fungsi distribusi, dan
fungsi stabilisasi.
FUNGSI ALOKASI
ALOKASI
fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti
pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan
telepon umum
Pada APBN 2013, anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp201,3
triliun. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan
keterhubungan antar-wilayah
Terkait dengan belanja Pemerintah Pusat, fungsi alokasi dilakukan antara lain melalui
pendanaan pada berbagai program dan investasi produktif, seperti pendanaan
pembangunan infrastruktur atau belanja barang dan jasa
FUNGSI DISTRIBUSI
Fungsi distribusi dilakukan
melalui dukungan untuk
pemberdayaan berbagai
kelompok masyarakat yang
berpenghasilannya rendah.
Dalam APBN 2013, Anggaran
untuk fungsi alokasi dan
distribusi adalah untuk transfer
ke daerah yang dalam tahun
2013 mencapai Rp528,6 triliun.
Untuk distribusi sendiri tercermin
dalam bentuk:
Bantuan langsung seperti
program keluarga
harapan sebesar rp2,8 triliun
Program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM)
perdesaan dan perkotaan
sebesar rp9,7 triliun
Perluasan kesempatan atas layanan dasar di
bidang pendidikan dan
kesehatan seperti bantuan
operasional sekolah (BOS) sebesar rp32,7
triliun
Jaminan kesehatan
masyarakat (jamkesmas) rp8,1 triliun
Pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi tersebut secara
sinergis berperan besar bagi perbaikan dan penguatan
fundamental perekonomian, seperti
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga
Menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif
untuk menurunkan tingkat pengangguran
Memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi
tingkat kemiskinan.
ALASAN PERLUNYA PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan hukum yang dibuat pemerintah.
Hukum memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian hukuman bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya.
Hukum hanya dapat ditegakkan dengan undang-undang yang dibuat pemerintah.
Dengan kata lain, peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi, untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi
Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.
Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (market failure)
Seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti pencemaran lingkungan.
Seperti telah disebutkan di atas, salah satu fungsi negara atau pemerintah yang terpenting dalam kehidupan ekonomi, terutama berkaitan dengan penyediaan barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dikenal dengan nama kebutuhan publik.
Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat.
BARANG DAN JASA PUBLIK
Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang penggunaannya dapat dinikmati bersama-sama dengan orang lain, contohnya jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, air minum, dan penerangan.
Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat lebih cepat dan lebih murah dalam menikmati barang-barang dan jasa tersebut.
BARANG DAN JASA PRIVAT
Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang produksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan orang lain.
Contohnya, pembelian minuman, makanan, pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada
orang yang membelinya.
Barang tersebut umumnya diupayakan sendiri oleh setiap orang.
• Selain itu, peran penting negara lainnya secara langsung dan tidak langsung di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari dampak eksternalitas
• khususnya dampak bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya, mekanisme pasar (sektor swasta) tidak dapat mengatasi dampak eksternalitas seperti pencemaran lingkungan, yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi.
• Misalnya, sebuah pabrik kecap berada dalam pasar persaingan sempurna.
• Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya, membangun fasilitas pembuangan limbah, tetapi mereka membuangnya ke sungai.
• Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, antara lain dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan pabrik, akan semakin banyak penduduk yang menderita akibat polusi limbah pabrik tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE - Yogyakarta
http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-I-Peran-Pemerintah.pdf
http://www.econlib.org/library/Enc1/PublicGoodsandExternalities.html
http://laensugi.wordpress.com/2013/11/09/eksistensi-sektor-pemerintah-dan-swasta-dalam-sistem-perekonomian-3/
http://angkringanmaswied.blogspot.com/2008/11/penyediaan-infrastruktur-publik-oleh.html
http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/buletin/2324fung.htmhttp://fk.uns.ac.id/static/file/jurnal-intervensi_pemerintah_dr
%20bhisma.pdfhttp://avychapy.wordpress.com/about/e-publik/barang-
publik/http://danisn.student.esaunggul.ac.id/tag/barang-publik-
dan-eksternalitas/
top related