inpres 11_2011 komitmen aec - lampiran
Post on 07-Jul-2015
201 Views
Preview:
TRANSCRIPT
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 1/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 1 Tahun 2011
TA NGGAL : 6 Ju ni 2 011
PELAKSANAAN KOMITMENCETAKBIRUMASYARAKATEKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY-AEC) TAHUN 2011
PROGRAM TINDAKAN KELUARAN TARGETPENYELESAIAN SASARAN PENANGGUNGJAWAB
A. MENUJUPASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI
1) Peningkatan daya saing nasional Laporan pertumbuhannilai/volume ekspor Indonesiake ASEAN
Desember 2011 Menteri Koordinator BidangPerekonomian berkoordinasdengan Menteri Perdaganga
2) Penataan lahan dan kawasan industri Peta panduan penataan lahankawasan industri
Desember 2011 Menteri Perindustrian
3) Pembenahan infrastruktur dan energi Peta panduan pembenahaninfrastruktur dan energi
Desember 2011 Menteri Energi dan SumberDaya Mineral
4) Pembenahan Pemberian insentif (pajak dan non pajak) Pedoman pemberian insentif (pajak dan non pajak) Desember 2011 Menteri Keuangan
1. Peningkatan DayaSaing danPemanfaatanKomitmen AEC
5) Pembenahan sistem logistik, antaralain melalui:
Tercapainya dayasaing danpemanfaatankomitmen yangoptimal
a. Penyusunan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 2/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
a. Penyusunan Cetak Biru SistemDistribusi Nasional
Peraturan Menteri Perdaganganmengenai Cetak Biru SistemDistribusi Nasional
Desember 2011 Menteri Perdagangan
b. Pengembangan pusat-pusatdistribusi di Kawasan TimurIndonesia
Revitalisasi 1 (satu) PusatDistribusi Regional di KawasanTimur Indonesia.
Desember 2011 Menteri Koordinator BidangPerekonomianberkooordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Perhubungan- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Dalam Negeri- Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia- Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral
2. Komitmen AECuntuk Arus BarangSecara Bebas
1) Melakukan assessment terkait denganpenghapusan hambatan non-tarif sesuai dengan daftar yangdisampaikan oleh Sekretariat ASEANdi sektor:
a. Perdagangan untuk 7 (tujuh)sektor prioritas barang
Hasil assessment mengenaipenghapusan hambatan non tarif
di sektor Perdagangan
Desember 2011 Terpenuhinyakomitmen AEC
terkait denganhambatan non-tarif.
Menteri Perdagangan
b. Industri
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 3/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Industri Hasil assesment mengenaipenghapusan hambatan non tarif di sektor industri
Desember 2011 Menteri Perindustrian
c. Obat dan Makanan Hasil assesment mengenaihambatan non tarif di sektor obatdan makanan
Desember 2011 Kepala Badan Pengawas Obdan Makanan
d. Pertanian Hasil assesment mengenaipenghapusan hambatan non tarif
di sektor pertanian
Desember 2011 Menteri Pertanian
e. Energi Hasil assesment mengenaipenghapusan hambatan non tarif di sektor energi
Desember 2011 Menteri Energi dan SumberDaya Mineral
2) Menambah jaringan sistem otomasipenerbitan Surat Keterangan Asal(SKA) secara online di 57 InstansiPenerbit Surat Keterangan Asal(IPSKA)
Otomasi SKA secara online menjadi 85 IPSKA
Desember 2011 Pemenuhankomitmen AECmengenai Rules of Origin (ROO)
Menteri Perdagangan
3) Mempersiapkan database penerbitanSKA
Database SK A di 85 I PSK A D esember 2011 Menteri Perdagangan
4) Menerapkan standar United Nation -
electronic Document pertukaran dataSKA antar Negara ASEAN melaluiASEAN Single Window (ASW)
SKA sesuai dengan standar
United Nation -Electronic Document
Desember 2011 Menteri Perdagangan
5) Mempersiapkan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 4/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
5) Mempersiapkan database eksportirmanufaktur yang memenuhipersyaratan untuk penerapan Self Certification -(SC) 2012
Database 3600 ekspo rt ir D esember 2011 Pemenuhankomitmen AECmengenai fasilitasiperdagangan
Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Keuangan
6) Menyiapkan desain National Trade Repository (NTR)
Desain NTR Desember 2011 Menteri Koordinator BidangPerekonomian berkoordinasdengan Menteri Perdaganga
7) Menerapkan ketentuan ASEAN Policy Guidelines on Standards and Conformance
Sistem Standarisasi Nasional yang sesuai dengan ASEANPolicy Guidelines on Standards and Conformance
Desember 2011
8) Menerapkan Standards, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures (STRACAP) dalam ASEANTrade in Good Agreement (ATIGA)
Sinkronisasi dan harmonisasiperaturan perundang-undangandengan ketentuan standar,regulasi teknis dan prosedurpenilaian kesesuaian dalamATIGA
Desember 2011
Pemenuhankomitmen AEC dibidang standardan kesesuaian(standards and conformance)
9) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri pengemasannasional agar mampu memenuhiketentuan the ASEAN Common Requirements for Pre-packaged Products (ACRPP)
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacity
building )
September 2011
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Pertanian- Menteri Perindustrian- Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral- Menteri Kesehatan- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisas
Nasional
10) Menerapkan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 5/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
10) Menerapkan ketentuan ACRPP Perubahan Peraturan MenteriPerindustrian dan PerdaganganNomor 61 Tahun 1998 tentangPenyelenggaraan Kemetrologian
Desember 2011 Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Perindustrian
11) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri kosmetik nasional, khususnya UMKM agar
mampu memenuhi ASEAN Cosmetic Directives (ACD)
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacity building ) untuk UMKMnasional di sektor kosmetik
September 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil danMenengah- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan12) Menerapkan ketentuan ACD dan
penguatan infrastruktur dankemampuan industri kosmetikanasional khususnya UKM
Transposisi ACD ke dalamPeraturan Nasional yaitu:a. Perubahan Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat danMakanan Nomor HK 00.05.42.1018 Tahun 2008tentang Bahan Kosmetika
Desember 2011 Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perindustrian- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisas
Nasional
b. Perubahan Peraturan KepalaBadan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor HK.00.05.42.2995 Tahun 2008Tentang PengawasanPemasukan Kosmetika
Juli 2011
c. Penyusunan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 6/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
c. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentang Bentuk dan Jenis Sediaan yang DapatDiproduksi oleh IndustriKosmetika yang MemilikiIzin Produksi Golongan B
Juli 2011
d. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentangPengawasan Kosmetika
Desember 2011
e. Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan
Makanan tentang
Monitoring Efek Samping
Kosmetika
Desember 2011
f. Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan
Makanan tentang Tata Cara
Pemusnahan Kosmetika
Desember 2011
g. Penyusunan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 7/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
g. Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan
Makanan tentang Metode
Analisis Kosmetika ASEAN
Juli 2011
h. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala Badan
Pengawas Obat danMakanan tentangPersyaratan CemaranMikroba dan Logam Beratdalam Kosmetika
Juli 2011
13) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri elektronika danperalatan kelistrikan nasional agarmampu memenuhi ketentuanPersetujuan ASEAN mengenaiHarmonisasi Tata Cara PengaturanPeralatan Listrik dan Elektronika
(Agreement on the ASEANHarmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime)
a. Workshop Nasional
b. Bantuan teknis (capacity building )
September 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral- Kepala Badan Standarisas
Nasional
14) Menerapkan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 8/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
14) Menerapkan ketentuan ASEANHarmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime
a. Perubahan PeraturanMenteri PerindustrianNomor 02/M-IND/PER/1/2011 tentang TatacaraPengakuan terhadapSertifikat Produk PeralatanListrik dan Elektronik dariLembaga Penilaian
Kesesuaian di Negara-negaraASEAN
b. Pedoman StandardisasiNasional terkait sektorelektronika dan peralatankelistrikan
Desember 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral- Kepala Badan Standarisas
Nasional
15) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri farmasinasional agar mampu memenuhipersyaratan Good Manufacturing Practices (GMP) dan ketentuanASEAN Common Technical Dossier
(ACTD)
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacity
building )
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan
- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan
- Kepala Badan Standarisas
Nasional
16) Menerapkan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 9/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
16) Menerapkan ketentuan ACTD dan
ASEAN Sectoral Mutual Recognition
Arrangement for the Good
Manufacturing Practice (GMP)
Inspection of Manufacturers of
Medicinal Product
Perubahan Peraturan KepalaBadan Pengawas Obat danMakanan Nomor 00.05.3.1950tentang Kriteria dan TataLaksana Registrasi Obat
Desember 2011 Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan
- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan
- Kepala Badan Standarisas
Nasional
17) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri pangannasional agar mampu memenuhiASEAN Common Food Control Requirements yang terdiri dari:- ASEAN Common Principles for
Food Control Systems; - ASEAN Common Principles and
Requirements for the Labelling of Pre-packaged Food ; dan
- ASEAN Common Principles and Requirements for Food Hygiene
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacity building )
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Pertanianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Kesehatan- Menteri Perindustrian- Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil danMenengah
- Kepala Badan PengawasObat dan Makanan
- Kepala Badan StandarisasNasional
18) Partisipasi
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 10/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
18) Partisipasi Indonesia ke dalamASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF)
a. Workshop dan penguataninfrastruktur nasional
b. Sistem teknologi informasidan Pedoman untuk Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)
c. Pelaksanaan pilot project
INRASFF
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Pertanianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Kesehatan- Menteri Perindustrian- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Menteri Kelautan dan
Perikanan
19) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri peralatankesehatan nasional agar mampumemenuhi ASEAN Medical Directives.
a. Workshop nasional.
b. Bantuan teknis (capacity building )
September 2011 Menteri Kesehatanberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Perindustrian- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
20) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri obat tradisionaldan suplemen kesehatan nasionalagar mampu memenuhi ketentuanASEAN Model for Traditional Medicines and Health Supplements
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacity building )
Desember 2011 Menteri Kesehatanberkoordinasi dengan:- Menteri Perindustrian- Menteri Koperasi dan Usah
Kecil dan Menengah- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
21) Meningkatkan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 11/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
21) Meningkatkan sistem dan prosedur yang ada dalam rangka memfasilitasiintegrasi produksi dan supply chains ,
yaitu :
a. I mp or sementara Peraturan Men te ri Keuan ganmengenai penyempurnaanprosedur impor sementara.
Desember 2011
Terpenuhinyasebagiankomitmen AEC dibidangKepabeanan
Menteri Keuangan
b. Outward Processing dan Inward Processing
Perubahan Peraturan MenteriKeuangan tentang KawasanBerikat dan Gudang Berikat
Desember 2011 Menteri Keuangan
22) Modernisasi Klasifikasi Barang Buku Tarif Bea Masuk Indonesia2012
Desember 2011 Menteri Keuangan
23) Mengembangkan kerjasama yang sa-ling menguntungkan untuk mening-katkan efisiensi dan efektivitaskepabeanan
Workshop nasional September 2011 Menteri Keuanganberkoordinasi denganMenteri Perdagangan
3. Komitmen AECuntuk Arus Jasa
Secara Bebas
1) Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 7
Peraturan Presiden tentangPengesahan AFAS Paket 7
Desember 2011 Pemenuhankomitmen untuk
AFAS Paket 7
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:
- Sekretaris Kabinet- Menteri Luar Negeri
2) Menambahkan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 12/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
2) Menambahkan 15 sub sektor baruuntuk memenuhi 80 sub sektor AFASPaket 8
15 sub sektor baru Agustus 2011 Tercapainyapenambahan 15sub sektor baruuntuk memenuhi80 sub sektorpada AFAS Paket8
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Kesehatan- Menteri Komunikasi dan
Informasi- Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi- Menteri Keuangan- Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata- Menteri Perhubungan- Menteri Pendidikan Nasion- Menteri Pemuda dan
Olahraga- Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia- Menteri Pertanian- Menteri Perindustrian- Menteri Kelautan dan
Perikanan- Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral
- Menteri Lingkungan Hidup- Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
- Kepala
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 13/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
- Kepala Badan KoordinasiSurvey dan PemetaanNasional
- Kepala Badan NasionalSertifikasi Profesi
3) Menyusun komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8 pada 4 sektor prioritas(bidang Transportasi Udara, e -ASEAN,Kesehatan dan Pariwisata):
a. Liberalisasi hambatanperdagangan jasa denganpenerapan fleksibilitas
Komitmen Indonesia untuk AFASPaket 8
- Mode 1 : Cross Border Supply (perdagangan lintasbatas) Tanpa hambatan
- Mode 2 : Consumption Abroad (Konsumsi di LuarNegeri) Tanpa hambatan
- Mode 3 : Commercial Presence (KeberadaanKomersial) untuk National Treatment yaituPenghapusan denganfleksibilitas
Agustus 2011 Liberalisasi per-dagangan jasa pa-da 4 sektor prio-ritas (bidangTransportasiUdara, e -ASEAN,Kesehatan danPariwisata)
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Komunikasi dan
Informatika- Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi- Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata- Menteri Perhubungan- Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
b. Peningkatan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 14/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Peningkatan penyertaan modalasing/Foreign Equity Participation (FEP) menjadi 70% (tujuh puluhper seratus)
Mode 3 : Commercial Presence (Keberadaan Komersial) untuk Market Access yaitu FEP 70 %(tujuh puluh per seratus) danpenghapusan semua hambatan
4) Menyusun komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8 pada sektor logistik dannon prioritas:
Komitmen Indonesia untuk AFASPaket 8:
a. Liberalisasi hambatanperdagangan jasa secara bertahap
- Mode 1 : Cross Border Supply (perdagangan lintasbatas) Tanpa hambatan
- Mode 2 : Consumption Abroad (Konsumsi di LuarNegeri) Tanpa hambatan
- Mode 3 : Commercial Presence (KeberadaanKomersial) untuk National Treatment yaitu
Penghapusan denganfleksibilitas
Agustus 2011 Lancarnya arusperdagangan jasapada sektorlogistik dan nonprioritas
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi- Menteri Keuangan- Menteri Perhubungan- Menteri Pendidikan
Nasional- Menteri Pemuda dan
Olahraga- Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia- Menteri Pertanian- Menteri Perindustrian
- Menteri Kelautan danPerikanan
b. Peningkatan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 15/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Peningkatan penyertaan modalasing (FEP) menjadi 51% (limapuluh satu per seratus)
Mode 3 : Commercial Presence (Keberadaan Komersial) untuk Market Access yaitu FEP 51%(lima puluh satu per seratus) danpengurangan semua hambatansecara bertahap
- Menteri Energi danSumber Daya Mineral
- Menteri LingkunganHidup
- Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal
- Kepala Badan KoordinasiSurvey dan PemetaanNasional
- Kepala Badan NasionalSertifikasi Profesi
5) Pengesahan AFAS Paket 8 Peraturan Presiden tentangPengesahan AFAS Paket 8
Desember 2011 Pemenuhankomitmen AECuntuk AFAS Paket8
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Luar Negeri- Sekretaris Kabinet
6) Pelaksanaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineers
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacity building ).
September 2011 -berlanjut
TerlaksananyaMRA on Engineers
Menteri Pekerjaan Umumberkoordinasi dengan:- Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- Menteri Perdagangan
7) Pelaksanaan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 16/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
7) Pelaksanaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architecture
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacity building ).
September 2011 -berlanjut
TerlaksananyaMRA on Architecture
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Perdagangan
8) Negosiasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Land Surveying
Ditandatanganinya MRA on Land Surveying
Desember 2011 -berlanjut
TerpenuhinyaMRA on Land Surveying
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Perdagangan- Kepala Badan Koordinasi
Survey dan PemetaanNasional
9) Pelaksanaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing
a. Sosialisasi dan implementasiprogram kerja MajelisTenaga Kesehatan Indonesia(MTKI)
September 2011 -berlanjut
Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA on Nursing
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
b. Diseminasi ASEAN Core Competencies Jasa Perawat
September 2011 -berlanjut
c. Database
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 17/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
c. Database tenaga kerjaperawat asing dari negaraASEAN yang bekerja diIndonesia dan perawat lokal
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan dan- Menteri Perdagangan
d. Website MRA on Nursing diIndonesia
Desember 2011 -berlanjut
e. Penyusunan, implementasi,dan monitoring regulasiMRA on Nursing
Desember 2011 -berlanjut
10) Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Medical Practitioners
a. Sosialisasi MRA on Medical Practitioners
September 2011- berlanjut
Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA on Medical
Practitioners
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan
- Menteri Perdagangan
b. Rancangan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 18/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Rancangan pengembanganASEAN Core Competencies
Jasa Dokter
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
c. Database dokter asing darinegara ASEAN dan dokterlokal yang bekerja diIndonesia
Desember 2011 -berlanjut Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
d. Website MRA on Medical Practitioners di Indonesia
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
11) Pelaksanaan Mutual Recognition
Arrangement (MRA) on Dental Services
a. Sosialisasi MRA on Dental
Services
September 2011 -
berlanjut
Pemenuhan
komitmen AECuntuk MRA on Dental Services
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
b. Pengembangan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 19/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Pengembangan ASEAN Core Competencies Dokter Gigi
Desember 2011 Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
c. Database dokter gigi asing
dari negara ASEAN yangbekerja di Indonesia dandokter gigi lokal
Desember 2011 Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
d. Website MRA on Dental Services di Indonesia
Desember 2011 Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
12) Pelaksanaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacity building )
September 2011 Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA on Tourism
Professionals
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
13) Menyusun
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 20/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
13) Menyusun komitmen Indonesia untuk Paket Kelima Jasa Keuangan
Daftar komitmen Indonesiauntuk Paket Komitmen Kelima
Jasa Keuangan
Desember 2011 Liberalisasi Arus Jasa KeuanganASEAN
Menteri Keuanganberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia
14) Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen PaketKelima Jasa Keuangan dalamPersetujuan Kerangka Kerja ASEAN
Bidang Jasa (Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services )
Peraturan Presiden tentangPengesahan Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial
Services under the ASEAN Framework Agreement on Services
Desember 2011 ImplementasiPaket KomitmenKelima JasaKeuangan
Menteri Keuanganberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia
15) Menyepakati ‘pre agreed flexibi lities’ (safeguard framework)
Daftar pre-agreed flexibilities Desember 2011 kesepakatan atasdaftar ‘ pre-agreed flexibilities’
Menteri Keuangan
Review terhadap Reservation List ASEANComprehensive Investment Agreement (ACIA)-Indonesia:
4. Komitmen AECuntuk arus investasisecara bebas
a. di sektor pertanian dan sektor jasaterkait pertanian untuk phase II
Reservation List Indonesia disektor pertanian periode tahun2010-2011
September 2011 Tercapainya ikliminvestasi yanglebih menarik bagiinvestor
Menteri Pertanianberkoordinasi dengan KepalBadan Koordinasi PenanamaModal
b. di sektor
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 21/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. di sektor perindustrian dan sektor jasaterkait perindustrian untuk phase II
Reservation List Indonesia disektor perindustrian periodetahun 2010-2011.
September 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan KepalBadan Koordinasi PenanamaModal
c. di sektor kehutanan dan sektor jasaterkait kehutanan untuk phase II
Reservation List Indonesia disektor kehutanan periode tahun2010-2011
September 2011 Menteri Kehutananberkoordinasi dengan KepalBadan Koordinasi Penanama
Modal
d. di sektor perikanan dan sektor jasaterkait perikanan untuk phase II
Reservation List Indonesia disektor perikanan periode tahun2010-2011
September 2011 Menteri Kelautan danPerikanan berkoordinasidengan Kepala BadanKoordinasi PenanamanModal
e. di sektor pertambangan dan sektor jasa terkait pertambangan untuk phase II
Reservation List Indonesia disektor pertambangan periodetahun 2010-2011
September 2011 Menteri Energi dan SumberDaya Mineral berkoordinasidengan Kepala BadanKoordinasi Penanaman
Modal
5. Komitmen
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 22/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
5. Komitmen AECuntuk arus modal
yang lebih bebas
a. Melakukan kajian mengenaiidentifikasi dan assessment ketentuanliberalisasi aliran modal berkaitandengan investasi portofolio
Country Report mengenaiidentifikasi dan assessment ketentuan liberalisasi aliranmodal berkaitan denganinvestasi portofolio.
September 2011 Tersedianyaassessment tahapanliberalisasi aliranmodal yang lebihbebas untuk investasiportofolio
Menteri Keuanganberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia
b. Melakukan kajian mengenaiidentifikasi dan assessment ketentuanliberalisasi aliran modal berkaitanpinjaman luar negeri jangka panjang.
Country report mengenaiidentifikasi dan assessment ketentuan liberalisasi aliranmodal berkaitan pinjaman luarnegeri jangka panjang
September 2011 Tersedianyaassessment tahapanliberalisasi aliranmodal yang lebihbebas untuk pinjaman luarnegeri jangkapanjang
6. Priority
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 23/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
6. Priority Integration Sectors (PIS)
a. Menyelesaikan komitmen yang telahdiidentifikasi berdasarkan roadmap 12 PIS
1. Review dua-tahunan sekali guna memonitor status,kemajuan dan efektivitas dariperkembangan roadmap PISantara negara anggotaASEAN
September 2011 -berlanjut
Tercapainyareview dua-tahunan sekali
guna memonitorstatus, kemajuandan efektivitasdari perkem-bangan roadmap PIS antara negara
anggota ASEAN
Menteri Koordinator BidangPerekonomian dan MenteriPerdagangan berkoordinasidengan:- Menteri Perindustrian- Menteri Perhubungan- Menteri Komunikasi dan
Informatika- Menteri Kesehatan
- Kementerian Pertanian- Kementerian Kehutanan- Kementerian Kelautan dan
Perikanan- Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata
2. Identifikasi proyek-proyek pada spesifik sektor atauinisiatif dengan negaraKoordinator PIS melaluidialog atau konsultasidengan para pemangku
kepentingan, khususnyasektor swasta
Desember 2011 Terlaksananyapengindentifika-sian proyek-proyek padaspesifik sektor
Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Perindustrian
3. Laporan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 24/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
3. Laporan implementasiroadmap dari 12 PIS
Desember 2011 Tercapainyakomitmen yangtelah diidentifikasi dandisusunberdasarkanroadmap dari 12PIS
Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Perindustrian
b. Priority Integration Sectors (Sektor Otomotif):
1) Peninjauan berkala untuk memonitor status, perkembangandan efektivitas roadmap PIS disektor otomotif
Laporan peningkatan nilaiperdagangan dan investasi disektor otomotif
September 2011 -berlanjut
Tercapainyaintegrasi regionalmelalui liberalisasi,fasilitasi danpromosi untuk menciptakanintegrasi penuh disektor otomotif
Menteri Perindustrianberkoordinasi denganMenteri Perdagangan
2) Identifikasi terhadap proyek atauinisiatif spesifik melalui dialog atau
konsultasi dengan stakeholder dansektor swasta di sektor otomotif
Laporan hasil identifikasipeningkatan kemampuan
teknologi di sektor otomotif
September 2011 -berlanjut
Meningkatnyakemampuan
teknologi danpartisipasi sektorswasta di sektorotomotif
3) Meningkatkan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 25/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
3) Meningkatkan kemampuansumber daya manusia di sektorotomotif
Pelatihan berupa workshop untuk peningkatan keahliansejumlah sumber daya manusiadalam bidang otomotif
September 2011 TersedianyaSumber DayaManusia yangberkualitas disektor otomotif
4) Meningkatkan standar dan kualitasproduk-produk otomotif melalui:
a. Pertukaran informasi tentangstandar, peraturan, prosedurdan persyaratan wajib dinegara anggota ASEAN terkaitdengan sektor otomotif
Tersedianya informasi tentangstandar, peraturan, prosedur danpersyaratan wajib di setiapnegara anggota ASEAN terkaitsektor otomotif dalam portalASEAN yang dapat diakses secaraonline oleh kalangan umum
Desember 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi denganMenteri Perhubungan
b. Analisa dan studi bandingperaturan antar negara anggotaASEAN
Hasil analisa dan studi bandingperaturan antar negara anggotaASEAN dalam sektor otomotif
Desember 2011
Tercapainyapenghapusanhambatan teknisperdagangan yangdisebabkan olehperbedaan standarnasional danprosedurpenilaiankesesuaian disektor otomotif
c. Identifikasi area untuk harmonisasi standar dan MRA
Daftar Harmonisasi standar danMRA sektor otomotif
September 2011
d. Mengembangkan MRA sektoral Daftar MRA sektor otomotif September 2011
e. Identifikasi kebutuhaninfrastruktur teknis
Daftar kebutuhan infrastrukturterkait sektor otomotif
September 2011
7. Komitmen
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 26/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
7. Komitmen AECuntuk PerdaganganMakanan,Pertanian, danKehutanan
1. Harmonisasi prosedur karantina daninspeksi/sampling
Prosedur karantina daninspeksi/sampling nasional yangsejalan dengan peraturanperkarantinaan daninspeksi/sampling kawasanregional dan internasional
Desember 2011 Tercapainyaharmonisasiprosedur karantinadaninspeksi/sampling nasional yangsejalan denganperaturanperkarantinaan
kawasan regionaldan internasional
Menteri Pertanianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Kelautan dan
Perikanan- Menteri Kehutanan- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan
2. Mengembangkan danmengimplementasikan Timber Legality Assurance System (TLAS)
Tersedianya danterimplementasinya TLAS yangdiakui pasar internasional
Desember 2011 Tercapainyapelaksanaan tatakelola hutan,penegakan hukumdan promosiperdagangan kayu
yang terjaminlegalitasnya
Menteri Kehutanan
3. Mengembangkan danmengimplementasikan sistem
pengendalian kualitas produk hasilhutan (kayu dan non kayu)
Sistem pengendalian kualitasproduk hasil hutan (kayu dan
non kayu)
Desember 2011 Tercapainyakualitas, nilai
tambah, dan dayasaing produk kehutanan
Menteri Kehutananberkoordinasi dengan:
- Menteri Pertanian- Menteri Perdagangan
B. MENUJU
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 27/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
B. MENUJU WILAYAH EKONOMI YANGBERDAYA SAING TINGGI
1. KebijakanPersaingan
Melakukan berbagai kegiatan advokasidan publikasi untuk mendorongpentingnya kebijakan persaingan diIndonesia
Kegiatan diseminasi PedomanRegional tentang KebijakanPersaingan dan Buku PeganganRegional tentang Kebijakan danHukum Persaingan Usaha diASEAN untuk Pelaku Bisnis (The Regional Guideline on
Competition Policy dan Regional Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Businesses)
Agustus 2011 Terciptanyabudayapersaingan sehat
Menteri Koordinator BidangPerekonomian berkoordinasdengan Ketua KomisiPengawas Persaingan Usaha
2. Hak atas KekayaanIntelektual
Menyusun Rencana Kerja Hak atasKekayaan Intelektual
a. Formasi jaringan Business Development Services (BDS)Nasional secara online danlink ASEAN
September 2011 -berlanjut
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
b. Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Penelitiandampak dari penerapanProtokol Madrid
PemenuhanKomitmen AEC-Blueprint bidangHak atas KekayaanIntelektual
c. Perubahan peraturanperundang-undangan dibidang Hak atas KekayaanIntelektual
3. Pengembangan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 28/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
3. PengembanganInfrastruktur
1) Menyusun Transport Action Plan danRoad Safety Requirement
Implementasi ASEAN five-year Regional Road Safety Action Plan (2010-2011) yang mengacukepada ASEAN Strategic Transport Plan (ASTP) 2011-2015
Desember 2011 Terpenuhinyakomitmen AEC-Blueprint untuk sektorperhubungan danpeningkatan dayasaing nasional dibidanginfrastruktur
yang terkaitdengan Road Safety Requirement
Menteri Perhubunganberkoordinasi denganMenteri Pekerjaan Umum
2) Melakukan proses ratifikasi danpeningkatan daya saing yangmeliputi:
a. Melakukan proses pengesahanASEAN Multilateral Agreement on Air Services
Peraturan Presiden tentangPengesahan ASEAN Multilateral Agreement on Air Services
September 2011 Menteri Perhubunganberkoordinasi dengan :- Menteri Luar Negeri- Sekretaris Kabinet
b. Melakukan proses pengesahanProtokol 1 mengenai Unlimited
Third and Fourth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub- Region
Peraturan Presiden tentangPengesahan Protokol 1 mengenai
Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region
September 2011
Terpenuhinyakomitmen AECBlueprint untuk mengesahkanbody agreement dan peningkatan
daya saingstakeholders penerbangannasional
c. Melakukan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 29/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
c. Melakukan proses pengesahanProtokol 2 mengenai Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Regions
Peraturan Presiden tentangPengesahan Protokol 2 mengenaiUnlimited Fifth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub- Regions.
September 2011
d. Identifikasi faktor-faktorpenghambat daya saing
stakeholders penerbangannasional
Dokumen yang mengidentifikasifaktor-faktor penghambat daya
saing stakeholders penerbangannasional
September 2011 Menteri Perhubungan
e. Penyusunan roadmap AngkutanUdara menuju AEC 2015
Roadmap Angkutan Udaramenuju AEC 2015
September 2011 Menteri Perhubungan
3) Melakukan pengesahan terhadapProtokol 1 Penunjukan Rute danFasilitas Angkutan Transit (Protocol 1Designation of Transit Transport Routes and Facilities )
Peraturan Presiden mengenaiPengesahan Protokol 1Penunjukan Rute dan FasilitasAngkutan Transit (Protocol 1Designation of Transit Transport Routes and Facilities ) sebagai
dasar penetapan penunjukanrute ASEAN Highway (AH.150Indonesia-Entikong danMalaysia-Tibedu)
Desember 2011 Terpenuhinyakomitmen AECuntuk ASEANHighway
Menteri Perhubunganberkoordinasi dengan- Menteri Luar Negeri- Sekretaris Kabinet
4) Pembangunan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 30/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
4) Pembangunan jaringan backbone nasional dengan pita lebar(implementasi PALAPA Ring )
Jaringan backbone nasionaldengan pita lebar (implementasiPALAPA Ring )
Desember 2011 TercapainyaNasionalConnectivity dantersedianyakebutuhankoneksi pita lebarsecara nasionaluntuk menunjang
jaringan masa
mendatang
Menteri Komunikasi danInformatika
5) Memperkuat keamanan informasidunia cyber
Sistem keamanan informasidunia cyber nasional
Desember 2011 Tersedianya sistemkeamananinformasi duniacyber nasional
yang dapatmenunjangkerjasamapertukaraninformasi antardaerah,pemerintah,
industri dan mitrainternasional
6) Menerbitkan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 31/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
6) Menerbitkan regulasi mengenaiinteroperability dan interkoneksi
yang berbasis Next Generation Networks
Rancangan Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatikatentang Next Generation Networks
Desember 2011 TercapainyaNasionalConnectivity danmaksimalnyapenggunaansumber dayaterbatas (pitafrekuensi)
7) Pengembangan (upgrade ) programinternet pedesaan dengan broadband 512 kpbs
Program Internet pedesaandengan broadband 512 kpbs
Desember 2011 Terpenuhinya KPIASEAN ICTMasterplan danterjembataninyakesenjangandigital
8) Pembangunan Indonesia Internet Exchange
Indonesia Internet Exchange Desember 2011 Tersedianyanasional ‘ peering
platform’ dantercapainya front liner Indonesiapada ASEAN
Internet Exchange
4. Perpajakan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 32/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
4. Perpajakan Melakukan negosiasi bilateral dengannegara anggota ASEAN yang belummemiliki Penghindaran PengenaanPajak Berganda (P3B) dengan Indonesia
Perjanjian Bilateral dengannegara anggota ASEAN terkaitpersetujuan penghindaranpengenaan pajak berganda danpenghindaran pengelakan pajak pada tahun 2010-2011, sampaiperluasan yang memungkinkan
Desember 2011 TerlaksananyaPerjanjian Bila-teral dengannegara anggotaASEAN terkaitpersetujuanpenghindaranpengenaan pajak berganda dan
penghindaranpengelakan pajak
Menteri Keuangan
5. Perdagangansecara elektro-nik (e- commerce)
Menyusun Rancangan PeraturanPemerintah tentang PenyelenggaraanInformasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah tentangPenyelenggaraan Informasi danTransaksi Elektronik
Desember 2011 Terlaksananyapenyelenggaraaninformasi dantransaksi elek-tronik yang se-suai dengan ke-tentuan Undang-Undang No. 11Tahun 2008tentang Informasi
dan TransaksiElektronik
Menteri Komunikasi danInformatika
C. MENUJU
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 33/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
C. MENUJU KAWASAN DENGANPEMBANGUNAN EKONOMI YANG SEIMBANG
Pengembangan sektorUsaha Kecil Menengah(UKM)
1) Menerapkan kurikulum umumtentang kewirausahaan
Program PendidikanKewirausahaan di PerguruanTinggi
September 2011 TercapainyapercepatanpengembanganUKM danoptimalisasikeragamanASEAN
Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah
2) Pembentukan Pusat Pelayanan UKM yang terhubung secara regional dansub-regional dengan negara anggotaASEAN
Pedoman dan terbentuknya PusatPelayanan UKM
Desember 2011 Tercapainyapeningkatan dayasaing dandinamika UKMASEAN denganfasilitasi aksesinformasi, pasar,pengembanganSDM danketerampilanmaupun teknologi
3) Pendirian
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 34/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
3) Pendirian fasilitas keuangan UKMsesuai kebutuhan
Fasilitas keuangan UKM Desember 2011 Tercapainya UKM yang kuat secaraekonomi makro
yang dapatmengatasipermasalahankeuangan danpesatnya arusliberalisasi
perdagangan4) Pengembangan inkubator bisnis dan
teknologi untuk pengembanganwirausaha baru inovatif
Inkubator bisnis dan teknologi September 2011 Meningkatnya jumlah inkubatorbisnis danteknologi yangmampumenumbuhkanwirausaha baru
5) Penyediaan dana padanan danpemanfaatan dana pengembanganUsaha Kecil Menengah (UKM)sebagai sumber keuangan UKMASEAN
Komitmen penyediaan danapadanan dalam pembentukandana pengembangan UKM
Desember 2011 Tercapainya UKMASEAN yang kuatsecara ekonomidan dapatmengatasi
permasalahankeuangan
6) Melakukan
5/8/2018 Inpres 11_2011 Komitmen AEC - Lampiran - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inpres-112011-komitmen-aec-lampiran 35/35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
6) Melakukan programpengembangan/pelatihan kapasitasUsaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM)
Program pengembangan/pelatihan bagi UMKM dalammenyusun laporan keuangandan rencana usaha (business
plan) dalam 2011 sebanyak 5kali (di 5 kota) dengan pesertaKonsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) masing-masingsebanyak 30 orang per pelatihan
September 2011 -berlanjut
TercapainyapeningkatanpemahamanUMKM dalammenyusun laporankeuangan danbusiness plan
Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengahberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia.
top related