implementasi peraturan presiden no....
Post on 14-Aug-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Bandung , Maret 2018
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 91/2017
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
(PERPRES 91 TAHUN 2017)A
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
PerubahanParadigmaBirokrasi
Dari memberi izin menjadimelayani (civil servant)
PENGAWALANPenyelesaian
Perizinan(end to end)
Dilakukan di semua level pemerintahan (pusat, provinsi, dan daerah)
REFORMASI PERIZINANPeraturanBerusaha
Lebih sederhana, cepat, murah, dan pasti
MenerapkanSistem
CHECKLIST
Kegiatan berusaha di KEK, FTZ, KI, KSPN tanpa menunggu kelengkapan perizinan
DATA SHARING (Debirokratisasi)
Menghilangkan pengulangan rekomendasi/perizinan
MenerapkanSistem
TERINTEGRASI
sistem perizinan berusahaterintegrasi secara elektronik
(online single submission)
melalui
1. 2.
3. 4. 5.
(PERPRES 91 TAHUN 2017)
1. SATGAS , 2 dan 4 – REFORMASI , 3 dan 5 – INTEGRASI SISTEM (OSS)
SATUAN TUGAS (SATGAS)
4
Garis Hierarki
Keterangan
Garis Koordinasi
Garis Pendukung
L Laporan Kegiatan
SATGAS K/L
Pendukung
SATGAS
LEADING
SECTOR
SATGAS
Provinsi
SATGAS
Kab/Kota
L
L
Informasi permohonan
Investasi/berusaha
PRESIDEN
SATGAS
Nasional
PTSP
IMPLEMENTASI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
REFORMASI PERIZINAN :prosedur perizinan (regulasi)
Peraturan BKPM No. 13/2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 14/2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
6
Peraturan Kepala BKPM –Prosedur Perizinan
1. Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang merupakan PENGGABUNGAN Perka 8/2016 jo. Perka 6/2016 jo. Perka 14/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip, Perka 15/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal, Perka 16/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal, Perka 18/2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal dan Perka 19/2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan menjadi satu Peraturan BKPM,
2. Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pengganti Perka 17/2015.
8 PeraturanPenanaman Modal
2 PeraturanPenanaman Modal
Perubahan:
XTidak ada
Izin Prinsip
Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dengan format lebih sederhana
1
3 Bidang usaha yang:• Tidak memerlukan
konstruksi• Tidak mendapat
fasilitas pembebasan bea impor
Dapat langsung mengajukan permohonan
izin usaha tanpa PPM
2
IMPLEMENTASI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
INTEGRASI SISTEM :Online Single Submission
PTSPPusat + Daerah
K/L Terkait
Online Single Submission (OSS)
investor
PROSEDUR PERIZINAN PENANAMAN MODAL
(PERBKPM NO 13 TAHUN 2017)
B (Reformasi Perizinan )
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
9
Pemerintahan Daerah
Penanaman Modal
Pelayanan Publik
persiapanPersiapan Konstruksi Produksi
PERIZINAN
DAERAH
PERIZINAN
TEKNIS
TAHAPAN PENANAMAN MODAL
1 43
2
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
10
SEBELUM(Perka BKPM No. 14 / 2015)
SETELAH(Peraturan BKPM No. 13 / 2017)
Dalam ketentuan lama, prosedur investasi tidak dibedakan
atas lokasi dan bidang usaha
prosedur investasi dibedakan atas lokasi usaha dan bidang usaha
LOKASI USAHA
a. Investasi yang berlokasi di DALAMKEK, KPBPB, KI dan KSPN
b. Investasi yang berlokasi di LUAR KEK,KPBPB, KI dan KSPN
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pelabuhan Bebasdan Perdagangan Bebas (KPBPB), Kawasan Industri (KI) danKawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Produk perizinan : - Pendaftaran Penanaman Modal (PI) - Izin Usaha (format produk IU sesuai Peraturan Menteri)
BIDANG USAHA
a. Investasi di bidang usaha yangmemerlukan tahapan konstruksisebelum melakukan kegiatanproduksi (tahapan untuk pendirianbangunan, pemasangan mesin,pemanfaatan fasilitas fiskal yangdiberikan Pemerintah, berpotensipencemaran lingkungan dll).
b. Investasi di bidang usaha yang tidak memerlukan tahapan konstruksi sebelum melakukan kegiatan operasional
INVESTASI TIDAK MEMERLUKAN TAHAPAN KONSTRUKSI
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
12
PERSIAPAN KONSTRUKSI
IZIN USAHA
Untuk bidang usaha yang tidak memerlukan tahapan konstruksi, contoh: bidang
usaha perdagangan, jasa konsultansi dll
PERIZINAN LAIN apabila ada
Izin Usaha berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasionalKecuali ditentukan lain oleh UU
PRODUKSI
langsung IZIN USAHA
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
13
1. Aspek Legalitas Badan Hukum
• Akta pendirian badan hukum & SK pengesahan, dll
• NPWP, TDP, dll
2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan
• HGB / Bukti Sewa-Menyewa Kantor / IMB
PENILAIAN DALAM PENERBITAN IZIN USAHA
INVESTASI MEMERLUKAN TAHAPAN KONSTRUKSI
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
15
Pemerintahan Daerah
Penanaman Modal
Pelayanan Publik
persiapanPersiapan Konstruksi Produksi
PERIZINAN
DAERAH
PERIZINAN
TEKNIS
I. Lokasi proyek di DALAM KEK/KPBPB/KI/KSPN
1 43
2
PENDAFTARAN INVESTASI
+ 7 PERIZINAN*+ REGISTER SURAT
PERNYATAAN
PARALEL
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
16
Pemerintahan Daerah
Penanaman Modal
Pelayanan Publik
persiapan
PERIZINA
N DAERAH
PERIZINAN
TEKNIS
PENDAFTARAN INVESTASI
+ 7 PERIZINAN
+ REGISTER SURAT
PERNYATAAN
PERIZINAN
TEKNIS
PERIZINA
N DAERAH
PARALEL
Persiapan Konstruksi Produksi2 3
* Notes:1. Akta Notaris dan SK KumHAM,2. NPWP, 3. RPTKA, 4. IMTA, 5. TDP, 6. API, 7. AKSES KEPABEANAN
PENDAFTARAN INVESTASI
+1. Akta Notaris dan SK KumHAM,2. NPWP, 3. RPTKA, 4. IMTA, 5. TDP, 6. API, 7. AKSES KEPABEANAN
+REGISTER SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN KOMITMEN (CHECKLIST)
Shifting to digital age : Toward paperless licensing
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
17
Pemerintahan Daerah
Penanaman Modal
Pelayanan Publik
persiapanPersiapan Konstruksi Produksi
PERIZINAN
DAERAH
PERIZINAN
TEKNIS
II. Lokasi proyek di LUAR KEK/KPBPB/KI/KSPN
1 43
2
PENDAFTARAN INVESTASI
+ 3 PERIZINAN*
*Notes:1. Akta Notaris
dan SK KumHAM,
2. NPWP,3. TDP.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
18
PENILAIAN DALAM PENERBITAN IZIN USAHA
1. Aspek Legalitas Badan Hukum
• Akta pendirian badan hukum & SK pengesahan, dll
• NPWP, TDP, dll
2. Aspek Legalitas Tempat Kedudukan
3. Aspek Legalitas Kegiatan Usaha
• Rekomendasi K/L
• Perizinan teknis/operasional
4. Aspek Legalitas Lingkungan
• AMDAL/UKL-UPL + Izin Lingkungan
5. LKPM
• HGU/ HGB / Bukti Sewa-Menyewa Kantor / IMB
• Sesuai periode pelaporan
6. BAP Proyek untuk sektor industri
MEKANISME PENERBITAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
C (Integrasi Sistem)
ARAHAN PRESIDEN – rakor penanaman modal 2017
20
KOORDINASI
INTEGRASI
STANDARDISASI
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
21
Persiapan Konstruksi Produksi
PENDAFTARANINVESTASI
PERIZINAN DAERAH
PERIZINAN TEKNIS K/L
IZIN USAHA
SPIPISE
SAAT INI
SPIPISE
SICANTIK *) SICANTIK *)
SISTIM K/L
SICANTIK *)
SICANTIK *) : sistem yang dibangun masing-masing kabupaten/kota/provinsi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
22
Online Single Submission (OSS)
INVESTOR
DPMPTSPDPMPTSP
INTEGRASI SISTEM
KEK
INTEGRASI - PERPRES 91/2017
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
23
SPIPISE
BKPM
DPMPTSP*PROVINSI
DPMPTSP*
PTSP KEK
FTZ BATAM& FTZ lainnya
PTSP PUSAT
PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
dan IZIN USAHA**
PEMANFAATAN BERSAMA SPIPISE DENGAN INSTITUSI PENERBIT PERIZINAN INVESTASI DI INDONESIA
KEKDPMPTS
P
• DPMPTSP = Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** Format IZIN USAHA sudah sesuai Peraturan Menteri
PENERBITAN
KAB/KOTA
STANDARDISASI
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
24
Sistem onlinehttp://nswi.bkpm.go.id
Back office
Penandatanganan secara digital
Pengajuan permohonan secara online
Penerbitan secara digital(digital document)
Pemohon
Back office
PenandatangananTata Usaha
1
2
3
4
5
Manual permohonanIzin Usaha *)
On-line permohonan dan digitalisasi produk Pendaftaran Investasi dan Izin Usaha *)
FOLDER PERUSAHAAN
Pemohon
12
Pengajuan permohonankeada LO Kementerian
Shifting to digital age : Toward paperless licensing
3
4
*) izin usaha tertentu menunggu kesiapan Kementerian
MEKANISME ONLINE --- CONTOH MEKANISME PENERBITAN DI PTSP PUSAT BKPM
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
25
Penerbitan PENDAFTARAN INVESTASI + PAKET IZIN di PTSP Pusat BKPM
PEMOHON
Sistem Onlinehttp://nswi.bkpm.go.id
1
Pengajuan permohonan secara online
DPMPTSP
Sistem Onlinehttp://nswi.bkpm.go.id
SEBELUM OSS
Mengambil PERIZINAN DAERAH dan/atau PERIZINAN TEKNIS secara MANUAL
Penerbitan IZIN USAHA diambil secara MANUAL/DIGITALATAU
CONTOH MEKANISME PERIZINAN PMA
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
26
Penerbitan PENDAFTARAN INVESTASI + PAKET IZIN secaraDIGITAL di PTSP Pusat BKPM
Mengajukan dan mengambilPERIZINAN DAERAH dan/atau PERIZINAN TEKNIS secara DIGITAL
Penerbitan IZIN USAHA secara DIGITAL di PTSP Pusat BKPM
PEMOHON
Pengajuan permohonansecara online
K/L dan
DPMPTSP
DENGAN OSS
1. Seluruh proses dilakukan secara elektronik (Tidak ada proses Manual)2. Produk izin diterbitkan dalam bentuk digital signature
1
Sistem Onlinehttp://nswi.bkpm.go.id
2
3
4
5
6
7
8
OSS
Sistem Onlinehttp://nswi.bkpm.go.id
folder
CONTOH MEKANISME PERIZINAN PMA
PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
(PERBKPM NO 14 TAHUN 2017)
D
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
28
PEMANTAUAN
PEMBINAAN
PENGAWASAN
PENGENDALIAN
OUTPUT
DATA REALISASI INVESTASI
INFORMASI PERMASALAHAN
PEMAHAMAN PERATURAN
PENANAMAN MODAL
TERTIB ATURAN
IMPLEMENTASI
LKPM TAHAP KONSTRUKSI
DAN PRODUKSI
SOSIALISASI
FASILITASI PERMASALAHAN
INVESTOR
PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRATIF
TARGET INVESTASI TERCAPAI
▪KUANTITAS ▪KUALITAS
RUANG LINGKUP PENGENDALIAN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
29
RINGKASAN PERATURAN BKPM NO. 14 TAHUN 2017
• Izin Usaha yang diperoleh tanpa PI dilaporkan melalui LKPM setiap 6 bulan sekali
setelah menyampaikan notifikasi mulai produksi
• KPPA dan KP3A dilaporkan 6 bulan sekali; BUJKA dilaporkan setiap tahun
• Perizinan Berusaha sementara menyampaikan update perkembangan komitmen
pemenuhan checklist setiap bulan melalui folder perusahaan
• Pengawalan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)• Koordinasi dengan Satuan Tugas dalam hal fasilitasi penyelesaian hambatan atas
Perizinan Berusaha
• Dilakukan pemblokiran hak akses (flag) bagi perusahaan dengan
permasalahan sengketa antar pemegang saham
• Evaluasi IP/PPM/IU termasuk Perizinan Berusaha dalam bentuk komitmenpemenuhan persyaratan (checklist)
• BAP atas permohonan IUI dan Izin Perluasan
• Investasi <100 M dilakukan di BKPM
• Investasi >100M dilakukan ke lokasi proyek
PEMANTAUAN
PEMBINAAN
PENGAWASAN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
30
TINDAKAN ADMINISTRATIF
PEMBATALAN
PENCABUTAN :- Atas permohonan perusahaan;- Berdasarkan putusan pengadilan- Pengenaan Sanksi
ONLINE : SPIPISEMulai 2 Juli 2018
PENUTUPAN KPPA/KP3A ONLINE : SPIPISEMulai 2 Juli 2018
SANKSI BAGI PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA sementarayang belum memulai konstruksi
1. Peringatan tertulis/daring;2. Penangguhan perizinan berusaha;3. Penghentian kegiatan sementara, atau4. Pencabutan perizinan berusaha sementara
TINDAK LANJUT
E
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
32
TINDAK LANJUT
DPMPTSP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
1. Menerapkan PROSEDUR :• PERIZINAN penanaman modal. mengacu kepada Peraturan
BKPM No.13/2017, sesuai kareakteristik bidang usaha dan lokasi usaha, per Juli 2018
• PENGENDALIAN PELAKSANAAN penanaman modal mengacu kepada Peraturan BKPM No.14/2017, per Juli 2018
2. Memahami cara PEMANFAATAN OSS DALAM proses perizinan investasi dan mensosialisasikan kepada para pelaku usaha
3. Mempersiapkan diri untuk bekerja dan memberikan layanan secara fully ONLINE dan penerapan DIGITAL signature
Thank You
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
33
HUBUNGI KAMIBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, Indonesia
Sarana komunikasi :One Stop Service Contact Center:
0807 100 BKPM (2576) atau
Tatap muka - Front Office Lt.2 PTSP PUSAT atau
E-mail ke info@bkpm.go.id
top related