implementasi peraturan daerah kabupaten musi …
Post on 03-Oct-2021
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
( STUDI DI KECAMATAN BAYUNG LENCIR)
SKRIPSI
RENDI
NIM: SIP 152055
PEMBIMBING
Dr. YULIATIN. S.Ag, M.HI
MUSTIAH, S. Ag. M. Sy
KONSENTRASI MENAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020
ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Rendi
NIM : SIP. I52055
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Bayuasin
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsiyang berjudul: “Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Studi di Kecamatan Bayung
Lencir)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak
berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang
telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara
ilmiah.
Apabila pernyataan ini tidak bener maka peneliti siap mempertanggung
jawabkanya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.
Jambi, 2020
Yang Menyatakan,
Rendi
NIM. SIP. 152055
iii
Pembimbing I : Dr. Yuliatin,S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Mustiah,S.Ag., M.Sy
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021
Jambi 30 April 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamualaikum wr. wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami
berpendapat bahwa skripsi saudara Rendi, SIP.152055 yang
berjudul“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Studi di
Kecamatan Bayung Lencir)” Telah disetujui dan dapat diajukan untuk
dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata
satu (S1) dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi
kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.
Wassalamualaikum wr wb.
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI Mustiah, S.Ag. M.Sy
NIP.197407182000032002 NIP. 197007061998032003
iv
v
MOTTO
لم ٱلغيب وٱلشه ع ون إل عملكم ورسىلهۥ وٱلمؤمنىن وسترد دة وقل ٱعملىا فسيري ٱلله ه
٥٠١فينبئكم بمب كنتم تعملىن
Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(Q.S At-
Taubah(9) : 105)
vi
KATA PENGANTAR
بسم الله الره حمه الره حيم
Assalamu’alaikum, Wr, Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelasaikan penulisan skripsi ini yang
berjudul: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Studi di Kecamatan
Bayung Lencir).
Kemudia tidak lupa pula penulis haturkan sholawat beriringi salam kepada Nabi
Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dari alam kebodohan menuju
menuju alam yng terang benerang yakni “Minadzulumati ilan Nur” Seperti kita rasakan
pada saat sekarang ini, terang bukan lampu yang menyinari dan bukan pula karena
bulan dan matahari akan tetapi terangnya karena ilmu pengetahuan serta keimanannya.
Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka
menyelesaikan Studi Sarjana Satu (S1) pada Fakultas syariah UIN STS JAMBI.
terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah penulis sendiri juga tidak
terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak yang terkait dengan
penulisan skripsi ini.”Untuk itu penulis merasa sangat perlu menyampaikan ucapan
terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Su‟aidiAsy‟ari, MA,Ph.D Rektor UIN Shulthan Thaha Saifudin
Jambi.
vii
2. Bapak Dr. Sayuti S.Ag, M.H Dekan Fakultas Syari‟ah UIN Shulthan Thaha
Saifudin Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik di
Fakultas Syari‟ah UIN Shulthan Thaha Saifudin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H Wakil Dekan bidang Administrasi
Umum, Keuangan dan Perencanaan di Fakultas Syari‟ah UIN Shulthan Thaha
Saifudin Jambi.
5. Bapak Dr. Ishaq, SH, M.HumWakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama
di Fakultas Syari‟ah UIN Shulthan Thaha Saifudin Jambi.
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP, M.SI Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN
Shulthan Thaha Saifudin Jambi dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum Sekretaris
Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Shulthan Thaha Saifudin Jambi.
7. Pembimbing 1 Dr. Yuliatin, S.Ag,. M.HI dan Pembimbing II, ibu Mustiah, S.Ag,.
M.Sy tidakpernah bosan memberikan arahan, pengetahuan dan bimbingpenulis
dalam bimbingan skripsi.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen beserta karyawan dilingkungan Fakultas Syariah
yang memberikan pelayanan dan bantuan serta bimbingannya sepanjang
perkuliahan.
9. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi yang
telah sudi membantu dan meminjami referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Temen-temen dan sahabah-sahabat seperjuangan UIN STS Jambi yang ikut
memberi perhatian dan partisipasinya dalam penulisan skripsi ini.
viii
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari
kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi teknis penulisan analisis maupun dalam
mengagungkan adanya tanggapan dan masukan berupa kritik dan saran dari semua
pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga apa yang diberikan tercatat sebagai amal jariah
disisi Allah SWT, dan mendapat pahala atau ganjaran yang sepantasnya.
Jambi Februari 2020
Penulis
Rendi
NIM: SIP 152055
viii
PERSEMBAHAN
بسم الله الره حمه الره حيم
Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT,
Skripsi ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan
rahmat dan ridho-Nya. Kulangkahkan kaki ku menuju kesuksesan, cabaran, onak
dan duri terus saya lalui untuk meraih cita-cita yang saya dambakan.
Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua untuk
Ibunda tercinta Kurniaty dengan penuh rasa cinta dan do‟a restu yang telah
membesarkanku dan mendidikku selama ini serta memberi motivasi dan
dukungan untuk kemajuan dalam skripsi
secara moril maupun material.
Buat kakakku yang tercinta Dicky yap, Ayukku yenti dan adikku Melan Tri
Annisa yang selalu memberikan semangat.terima kasih yang tak terhingga atas
ilmu, nasehat, motivasi dan bimbingnyadalam mengerjakan skripsi ini. serta
sahabat sahabat saya yang selalu memotivasi dan menemani dalam pembuatan
skrispi dan keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memberikan do‟a nya
dalam menyelesaikan skripsi ini. Buat teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu
pemerintahan angkatan 2015, yang selalu berjasa untuk saya selama masa
perjuangan di bangku kuliah sampai saya menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan diberikan
kemudahan dalam segala hal. Kalian semua luar biasa.
Aamiinn…
ix
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
(Studi di Kecamatan Bayung Lencir). Sebagai tujuan diantaranya adalah untuk
mengetahui bagaimana perencanaan retribusi pelayanan persampahan,
pengawasan dan implementasi retribusi pelayanan sampah yang ada di Kecamatan
Bayung Lencir guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini
adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor UPTDKebersihan dan
Persampahan Kecamatan Bayung Lencir. Adapun instrument pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sementara analisis data yang digunakan penulis terdiri dari reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).
Adapun temuan penelitian ini mengenai sistem pembayaran retribusi pelayanan
persampahan dilakukan di UPTD kebersihan dan persampahan di Kecamatan
Bayung Lencir setiap bulannya atau dapat membayar langsung ditempat. Objek
retribusi meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber TPS ke
TPA. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Adapun kendala
dalam pelayanan retribusi persampahan adalah kurangnya sumber daya manusia,
kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya jumlah aparatur (pelayan publik)
dengan masyarakat tidak seimbang.
Kata kunci : Implementasi, Retribusi Persampahan
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.......................................................................................i
LEMBARAN PERNYATAAN......................................................................ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................................iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN................................................................iv
MOTO.............................................................................................................v
KATA PENGANTAR....................................................................................vi
KATA PERSEMBAHAN...............................................................................ix
ABSTRAK.......................................................................................................x
DAFTAR ISI...................................................................................................xi
DAFTARB TABLE ...................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.............................................................................1
B. Rumusan Masalah........................................................................6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.................................................7
D. Kerangka Teori.............................................................................8
E. Tinjauan Pustaka.........................................................................25
BAB II METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.............................................................................
B. Sumber Data................................................................................27
C. Metode Pengumpulan Data.........................................................28
D. Analisis Data...............................................................................29
E. Lokasi Penelitian.........................................................................30
F. Sistematika Penulisan..................................................................31
xi
G. Jadwal Penelitian.........................................................................32
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Geografis Kecamatan Bayung Lencir.........................................33
B. Sejarah Berdirinya Dinas Lingkungan Hidup..............................34
C. Visi Dan Misi...............................................................................35
D. Tugas Pokok Dan Fungsi.............................................................36
E. Struktur Dinas Lingkungan Hidup...............................................37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Perencanaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan
Bayung Lencir............................................................................38
B. Pengawasan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan
Bayung Lencir............................................................................46
C. Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan
Bayung Lencir.............................................................................52
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..................................................................................59
B. Saran............................................................................................60
C. Kata Penutup...............................................................................61
DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................62
LAMPIRAN......................................................................................................
DAFTAR PERTANYAAN............................................................................65
CURICULUM VITAE......................................................................................
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 01 jadwal penelitian..............................................................................32
Tabel 02 kepemimpinan kepala UPTD kebersihan dan persampahan
Kecamatan Bayung lencir.............................................................................34
Tabel 03 struktur organisasi dinas lingkungan hidup.....................................37
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Istilah sampah pasti sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Jika mendengar
istilah sampah, pasti yang terlintas dalam benak kita adalah setumpuk limbah
yang menimbulkan aroma busuk yang sangat menyengat. Sampah diartikan
sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang
cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Dalam proses alam, sebenarnya
tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah
dan selama proses alam itu berlangsung.
Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan
manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada
pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang
serius. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan
serangga (lalat, kecoa, kutu, dan lai-lain) yang membawa kuman penyakit.
Akan tetapi manusia tidak menyadari bahwa setiap hari pasti manusia
menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik1.Selain
itu juga bahaya membuang sampah sembarangan menimbulkan bau
busuk(pencemaran udara). Di tempat umum seperti taman, jalan dantempat
rekreasi, sampah yang berserakan, jelas berpengaruh ketika orang sedang
beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari
sampah tersebut dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita
1Https://www. Bulelengkab.go.id. Sampah Organik dan Anorganik. Diakses 1 oktober
2019
2
buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tapi lama kelamaan akan
menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan
sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai
dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir dan menimbulkan
penyakit, Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya, akan
mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga
yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Penyakit yang ditimbulkan yaitu demam
berdarah, gangguan pernapasan,gatal-gatal dan lain-lain. 2
Lingkungan yang sehat, bersih dan indah merupakan dambaan setiap
orang, tetapi untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman dan komitmen dalam
bertindak. Keinginan untuk mencapainya sangat sering dikumandangkan baik
oleh kelompok masyarakat maupun oleh lembaga pemerintahan tetapi sering kali
hanya sebatas slogan belaka tanpa diirigi oleh upaya serius.3
Pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin di
Kecamatan Bayung Lencir, kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk
membuang sampah pada tempatnya sudah menjadi kebiasaan bagi (masyarakat)
setempat untuk membuang sampah. Bahkan perilaku membuang sampah menjadi
tidak terkontrol, masih banyak anggota masyarakat yang membuang sampah
secara sembarangan, tidak pada tempat yang telah disediakan. Tumpukan sampah
di pinggir jalan, merupakan pemandangan yang sudah biasa.Sampah berserakan
dijalan, ditaman bahkan disungai merupakan suatu bukti bahwa kesadaran kita
2Drupsteen,Pendidikan Lingkungan Hidup. ( Semarang; Universitas Negeri Semarang
2009 ). Hlm 20 3Wawancaradenganbapak Mustopaselakumasyarakatsetempat. Padatanggal 19 April
2019.
3
tentang lingkungan yang bersih. Masyarakat yang sadar akan kesehatan pun, atau
masyarakat yang mengerti bahwa sampah merupakan sumber pencemaran dan
sumber penyakit seolah tidak peduli. Setiap orang merasa bahwa kalauhanya
dirinya yang peduli, dan kalau hanya dirinya saja yang membuang sampah pada
tempatnya tidak akan adagunanya. Sebagian orang berfikiran seperti itu, sehingga
sangat jarang yang terlihat peduli.4
Retribusi merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan. Berbeda
dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi
langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara
langsung dari retribusi yang dibayarnya5. Hal tersebut memang disengaja sebab
pembayaran tersebut oleh si pembayar ditujukan semata-mata untuk mendapatkan
suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang sekolah/kuliah,
pembayaran abonemen air minum, pembayaran listrik, pembayaran gas, dan
sebagainya. Oleh sebab itu, dapat didefenisikan bahwa retribusi adalah pungutan
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak
danretribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan
retribusi daerah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber
penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
4Observasi tentang Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Bayung Lencir pada tanggal 19
April 2019. 5Https:// m. Bisnis.com. Kabupaten Muba Perda Retribusi Pelayanan Sampah. Diakses 28
November 2018.
4
masyarakat di daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan
berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 12Tahun 2008
tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya
di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk
peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi
daerah dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut
atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya6.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah
yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh
dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar
menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD. Dari penerimaan sektor
retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam
menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan
memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya
peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan peningkatkan sumber
daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan pemungutan yaitu dengan
mengoptimalkan potensi yang ada,serta terus mengupayakan menggali sumber-
Sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat di
pungut pajak atau retribusinya sesuai ketentuan yang ada.
6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
5
Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau
pemberianizin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
kepada pribadi atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan
daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan
meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di
daerahnya.7Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah menjadi
potensial sebagai sumber keuangan daerah dari pada sumber sumber lainnya,
antara lain:
1. Retribusi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD) dalam hal
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat
dilakukan berulang kali.
2. Pelaksanaan dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas
perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa
dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat
disuatu daerah.8
Pemerintah telah melaksanakanberbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk
retribusi daerah tersebutadalah mengenai retribusi persampahan yang di atur
dalam Peraturan Daerah Dengan ini pemerintah membuat Peraturan Daerah
yangmengatur tentang sampah yaitu Peraturan Daerah Nomor nomor 17 tahun
2011 tentang retribusi pelayanan persampahan.
7Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. ( Yogyakarta ; Graha
Ilmu, 2001), hlm 23
6
Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang analisis
peraturan daerah dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 17 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan ( Studi Di Kecamatan Bayung Lencir).
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan indikasi-indikasi yang diuraikan sebelumnya, maka
yangmenjadirumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan di
Kecamatan Bayung Lincir ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan
persampahan di Kecamatan Bayung Lencir ?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan
di Kecamatan Bayung Lencir?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui perencanaan retribusi pelayanan persampahan di
Kecamatan Bayung Lincir.
b. Untuk mengetahui pengawasan retribusi pelayanan persampahan di
Kecamatan Bayung Lincir.
c. Untuk mengetahui sejauhmana perda Nomor 17 Tahun 2011 terhadap
retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Bayung lencir.
7
2. Kegunaan Penelitian
Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau
kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian
ini sebagai berikut ;
a. Untuk mengembangkan teori keilmuan khususnya Ilmu Pemerintahan
yang berkaitan dengan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di
Kecamatan Bayung Lencir.
b. Bagi pembaca harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Bayung Lencir ?
c. Bagi penulis, hasil Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk
memproleh gelar proses strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
D. Kerangka Teori
Kerangka teori digunakan untuk memberikan gambaran atau batasan-
batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang
akan dilakukan.9
1. Pengertian Pelayanan
Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum,
yangmenjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Perkembangan
globalisasimengenai teknologi informasi membawa seluruh Instansi, Lembaga,
Badan, Dinasserta Kantor Pemerintahan menuju perubahan-perubahan terhadap
9Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010),
hlm 41.
8
sikap mengenai cara memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Kemajuan teknologiyang sangat pesat ini menyebabkan pengaruh sangat besar
pada semua bidang,yaitu dalam pelayanan teknologi informasi pada suatu instansi
pemerintahan.
Pelayanan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dapat juga dikatakan
bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.Pelayanan
merupakan suatu pemecahan permasalahan antara manusia sebagai konsumen dan
perusahaan sebagai pemberi atau penyelenggara pelayanan. Menurut Gronroos
yang dikutip oleh Ratminko menyatakan “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau
serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang
terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan”.10
Berdasarkan pendapat di atas jelas disebutkan bahwa ciri pokok pelayanan
adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia
(karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan penyelenggar
pelayanan. Jadi, pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang tidak dapat
diraba dan terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara pemberi pelayanan dan
yang diberi pelayanan.
Selain definisi pelayanan di atas Kotler pun ikut mendefinisikan pelayanan
sebagai “pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
10
Ratminko, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm 2.
9
terikat pada suatu produk secara fisik”. 11
Definisi pelayanan menurut Kotler jelas
bahwa pelayanan adalah suatu kumpulan atau kesatuan yang melakukan kegiatan
menguntungkan dan menawarkan suatu kepuasan meskipun hasilnya secara fisik
tidak terikat kepada produk.
Sampara Lukman berpendapat, pelayanan adalah “suatu kegiatan atau
urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”.12
Berdasarkan pendapat tersebut, interaksi langsung antar seseorang dengan orang
lian merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan terjadinya proses pelayanan
yang menyediakan kepuasan pelanggan.
Pelayanan berasal dari kata layanan yang artinya kegiatan yang
memberikan manfaat kepada orang lain, Simamora dalam bukunya
mendefinisikan layanan sebagai berikut:
“Layanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu
pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak
mengakibatkan kepemilikan apapun”.13
Pendapat di atas mengemukakan bahwa layanan merupakan kegiatan yang
ditawarkan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat yang tidak berwujud dan
tidak mengakibatkan kepemilikan apapun yang hasilnya akan bermanfaat bagi
masyarakat dan bagi aparatur itu sendiri. Menurut Ratih Hurriyati yang dikutip
dari Zeithaml dan Bitner mengemukakan bahwa:
11
Lukman, Managemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta: STIA LAN Press, 2000), hlm. 8. 12Ibid 13
Simamora, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel.(Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 172
10
“Pelayanan adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk
dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan,
memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi
pembeli pertamanya”. 14
2. Bentuk-Bentuk Pelayanan
Penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan bentuk dan
sifatnya,terdapatempat pola pelayanan,15
yaitu:
a. Pola Pelayanan Fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh
penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangannya.
b. Pola Pelayanan Terpusat, yaitu pola pelayanan yang diberikan secara
tunggal oleh penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
c. Pola Pelayanan Terpadu yang dibagi ke dalam dua bagian pola pelayanan,
yaitu:
1) Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap
Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap diselenggarakan dalam satu tempat
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan
proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang
sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu atapkan.
2) Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14
Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen.(Jakarta: Bandung Alfabeta,
2005), hlm 28. 15
Kemenpan, Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaran Publik.
11
Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselenggarakan pada satu tempat yang
memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
3) Pola Pelayanan Gugus Tugas
yaitu petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk
gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi
pemberi pelayanan tertentu.
Pelayanan umum yang dilakukan oleh siapapun tidak terlepas dari tiga macam
bentuk pelayanan16
yaitu:
a). Pelayanan dengan lisan
Pelayanan dengan lisan yang dilakukan oleh petugas-petugas di bidang
hubungan masyarakat (Humas), bidang informasi dan bidang-bidang lain yang
tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang
memerlukan. Agar pelayanan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan,
ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
2. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan dengan lancar,
singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin
memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
3. Bertingkah laku sopan dan ramah.
b). Pelayanan melalui tulisan
16
Ibid
12
Pelayanan melalui tulisan merupakan bentuk pelayanan yang paling
menonjol dalam pelaksanaan tugas.Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari
segi perannya. Apalagi kalau dilihat bahwa sistem layanan jarak jauh karena
faktor biaya agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang
dilayani, suatu hal yang harus diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik dalam
pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaian(pengetikan,
penandatanganan, dan pengiriman kepada yang bersangkutan).
c). Pelayanan berbentuk perbuatan
Pada umumnya pelayanan berbentuk perbuatan 70% sampai dengan 80%
dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah, karena halini
adalah faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut yang sangat menentukan
hasil perbuatan atau pekerjaan yang dilakukannya.17
Jenis layanan ini dalam kenyataan sehari-hari memang tidak terhindar dari
layanan lisan. Hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan
pelayanan umum (kecuali yang khusus dilakukan melalui hubungan tulisan,
karena faktor jarak). Hanya titik berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang
ditunggu oleh yang berkepentingan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak
terlepas dari hasil hubungan ketergantungan pendapat tentang pengertian
pelayanan itu sendiri.
3. Pengertian Publik
17
Ratminto dan Atik Winarsih, Manajemen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.2.
13
Menelusuri arti pelayanan di atas tidak terlepas dari masalah kepentingan
umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum.Oleh karena itu
antara kepentingan umum dengan pelayanan umum adanya hubungan yang saling
berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat
juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan
kegiatan organisasi.
Istilah public adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan
berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan
nilai-nilai norma yang merasa memiliki.18
Publik adalah manusia atau masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam
pemikiran berdasarkan peraturan-peraturan.
Hessel Nogi S. Tangkilisan berpendapat bahwa istilah publik diaplikasikan
sebagai berikut:
a. Arti kata publik sebagai umum, misalnya public offering (penawaran umum),
public ownership (milik umum), public switched network (jaringan telepon
umum), public utility (perusahaan umum).
b. Arti kata publik sebagai masyarakat, misalnya public relation (hubungan
masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public opinion (pendapat
masyarakat), public interest (sektor negara) dan lain-lain.
c. Arti kata publik sebagai negara, misalnya public authorities (otoritas negara),
public building (gedung negara), public finance (keuangan negara),
publikrefenue (penerimaan negara), public sector (sektor negara)dan lain-
18
Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan
Implementasi.(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hlm 5.
14
lain.19
Publik dapat diartikan sebagai sekelompok kecil atau sekelompok besar
yangterdiri dari orang-orang banyak maupun sedikit yang memiliki tingkat
perhatian yangcukup tinggi terhadap suatu hal yang sama. Sekelompok orang
tersebut memilikitingkat solidaritas yang tinggi. Rachmadi membagi publik
menjadi dua jenis yaitu:
a. Publik intern, adalah publik yang menjadi bagian dari unit usaha atau badan
atau instansi. Di dalam birokrasi pemerintah, publik ini adalah para aparat
pemerintah termasuk juga para pejabat pengambil keputusan.
b. Publik ekstern, adalah orang luar atau publik umum (masyarakat), yang
mendapatkan pelayanan dari birokrasi pemerintah. Dalam birokrasi
pemerintah di bidang pelayanan publik, maka publik atau khalayakeksternal
adalah rakyat atau masyarakat secara keseluruhan.20
4. Pelayanan Publik
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mendefiniskan Pelayanan
umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah
pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik Negara atau badan usaha
19
Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi (Yogyakarta: Lukman OFFSET YPAPI),
hlm 5. 20
Rachmadi, Public Relation Dalam Teori dan Praktek (Jakarta:Gramedia Pustaka
Utama), hlm 11-12.
15
milik daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.21
Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan
oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.22
Pengguna
yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti
pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, akta nikah, akta kematian,
sertifikat. Lebih lanjut menurut Joko Widodomenyatakan “pelayanan publik
dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah di tetapkan”. 23
Fitzsimmons sebagaimana dikutip Inu Kencana Syafiiemenjelaskan bahwa
“customer satisfaction with service quality can be definedperception of received
with expectation of service desired”.24
Penjelasan tersebut mengandung arti bahwa
kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dapat diketahui dengan membandingkan
pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang
diterima oleh pengguna layanan.Sementara itu pendapat Sinambela mengatakan
bahwa “pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan
masyarakat oleh penyelenggara Negara”.25
Pelayanan publik diartikan sebagai
kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
21
Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 22
Dikutip oleh Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm 141 23
Widodo, Good Governance:Telah Dari Dimensi:Akuntabilitas dan Kontrol, Birokrasi
Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya:Insan Cendikia, 2001), hlm
131. 24
Kencana, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, (Bandung:PT Refika Aditama,
2009), hlm 117 25
Ibid
16
perundang-undangan bagi setiap warga negara atas pelayanan barang, jasa, atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.26
5. Tinjauan Tentang Retribusi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 angka 64menyebutkan
pengertian Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagaipembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi
tertentu dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas
kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secaracuma-cuma.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa: “Di Indonesia saat ini penarikan
retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang
dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakandan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan”.
Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk
peraturan daerah dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa
(paksaan ekonomis) yaitu, barang siapa yang ingin menggunakan/mendapat jasa
tertentu dari pemerintah, maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang
disebut retribusi. Cara pembayaran kadang tidak dengan uang melainkan materai,
26
Ibid
17
misalnya akte untuk menangkap ikan, berburu. Untuk memperoleh akte itu, yang
bersangkutan harus/diwajibkan membeli materai.Misalnya juga pada retribusi
pelayanan kesehatan, yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya
pasien yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapat
pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Bila tidak membayar, dia tidak
akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah tersebut.
Hal ini berarti hak untuk mendapatkan jasa dari pemerintah didasarkan pada
pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh orang yang menginginkan jasa
tersebut. Jadi, setelah seseorang membayar retribusi maka seseorang ini berhak
mendapatkan tegen prestasi secara langsung.
Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut
di Indonesia Marihot P. Siahaan adalah sebagai berikut:
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang
danperaturan daerah yang berkenan,
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah, Pihak yang
membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa)secara langsung
dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya,
c. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah yang dinikmati oleh orang atau badan,
d. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu
jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
18
Dari pengertian retribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi
merupakan pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat
memaksa dengan tegen prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan
penagihannya. Memaksa disini artinya paksaan dari segi ekonomi yaitu, hanya
yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Orang-orang
yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan, tidak wajib
membayar retribusi. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan
kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang
ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus
membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas
jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada
paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar
retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang
diinginkannya.
6. Peraturan Daerah ( PERDA ) Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
Kabupaten Musi Banyuasin
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan pasal 3 ayat (1) yang dimaksud dengan
retribusi pelayanan persampahan adalah persampahan/ kebersihan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi:27
a. Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan
sementara
27
Peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang
RetribusiPelayanan Persampahan pasal 3 ayat (1)
19
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara
kelokasi pembuangan akhir sampah.28
c. Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Bayung Lencir pasal 4
menyatakan bahwa subjek retribusi pelayanan persampahan adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh/ menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan. 29
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011
tentang tata cara pemungutan:
1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat
berupa karcis, kupon atau kartu langganan
4. Pengawasan terhadap pengunaan berupa karcis, kupon atau kartu
langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang
ditunjuk untuk itu.30
7. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Keterbatasan dana di daerah menjadi masalah yang sangat krusial yang
diperkirakan dapat menghilangkan makna otonomi daerah. Beberapa daerah
mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya.
Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan
28 ibid
29Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011
30
ibid
20
berbagai peraturan daerah ( PERDA ) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan
berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan daerah untuk
melaksanakan otonomi ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu variabel pokok
yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel
penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel
khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum.
Menurut UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah menyatakan tentang pengertian pendapatan asli daerah
yaitu :
“Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah,
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi‟‟.31
Sedangkan menurut Indra Bastian mengemukakan bahwa :
“Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah”.32
Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh
pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan
kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh
pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah
31
UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 32
Indra Bastian, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. ( Yogyajarta : Graha Ilmu.
2002 ). Hlm 103
21
yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan
daerah.Menurut suriadinata bahwa untuk memperoleh target pendapatan asli
daerah ( PAD ) yang lebih di pertanggungjawabkan, penyusunannya perlu
memperhitungkan beberapa faktor.Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan
memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya
realisasi tersebut serta faktor faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang
diperkirakan dapat di tagih.
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan
sistem pungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib
bayar.
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.33
8. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Adapun Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, yaitu :
1) Hasil pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tampa imbalan langsung yang tidak dapat
dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yang terdiri dari :
33
Suriadinata, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ( jakarta: Mitra Wacana Media ), hlm 103.
22
a. Pajak hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak hiburan
d. Pajak reklame
e. Pajak penerangan jalan
f. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian
g. Pajak parkir34
2) Hasil Retribusi Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepala daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat
dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah
daerah, yang terdiri dari :
a. Retribusi jasa umum
b. Retribusi jasa usaha
c. Retribusi perijinan tertentu35
3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan, antara lain :
a. Bagian laba
b. Deviden
c. Penjualan saham milik daerah
4) Pendapatan asli daerah lainnya yang sah, seperti penjualan asset tetap
daerah dan jasa giro.
34
Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 Tentang Sumber – Sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) 35
ibid
23
9. Retribusi Daerah
Beberapa istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28
Tahun 2009, antara lain :
1) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa-
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan
2) Jasa, adalah kegiatan pemerintan daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
3) Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan
4) Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta
5) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, pengunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Adapun disebutkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :
24
a. Retribusi dipungut oleh daerah
b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang
langsung dapat ditunjuk
c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau
mengenyam jasa yang disediakan daerah.36
Dari gambaran singkat mengenai teori retribusi sebelumnya, yang menjadi
poin penting adalah pemenuhan syarat-syarat ini harus diikuti dengan manfaat
langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang telah membayar retribusi.
Objek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah dan bukan
hanya layanan yang seadanya.
E. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan
studi di Kecamatan Bayung Lencir guna untuk menambah wawasan peneliti
sebelum meneliti melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang ditemukan.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka yang mendekati
penelitian ini.
Penelitian jurnal yang berjudul „Implementasi Retribusi Pelayanan
sampah di Kabupaten Sleman‟ yang disusun oleh Baiduri ismayanti fitriana dari
hasil penelitian yang dilakukan saudari Baiduri Ismayanti Fitriana dilihat dari
variabel komunikasi, masih kurangnya informasi yang didapat masyarakat37
.Dari
variabel sumber daya, tidak tersedianya sumber daya material yang cukup untuk
36
ibid 37
Jurnal penelitian tentang, Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kabupaten
Sleman. Disusun oleh Baiduri Ismayanti Fitriana
25
seluruh masyarakat kabupaten sleman. Dari variabel disposisi, masih kurangnya
keterbukaan dan kejujuran dari petugas gerobak sampah hal ini pun didukung oleh
variabel struktur birokrasi yaitu dengan kurang tegasnya pemberian hukuman dari
pemerintah atas penyimpangan yang terjadi38
.
Kedua, skripsi tahun 2015 yang disusun oleh Yory Pagewang tentang
Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar; studi kasus
Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea. Kesimpulan dari
skripsi ini Pelaksanaan Retribusi Persampahan di Kota Makassar, tidak adanya
pemberin reward kepada para kolektor terkadang membuat mereka tidak semangat
melakukan penagihan, karena wilayah yang mereka jangkau cukup luas untuk
melakukan pekerjaan tersebut dan pengawasan retribusi persampahan di Kota
makassar yang dilakukan pihak dinas sudah baik. Namun dari segi pengawasan
tidak langsung masih kurang dimana hanya bertumpu pada laporan-laporan dari
bawahan.39
Dari dua penelitian diatas yang menjadi perbedaan dengan penelitian
penulis adalah dari segi pembahasan, penelitian sebelumnya membahas hal yang
dari yang penulis teliti. Peneliti pertama yang membahas implementasi retribusi
pelayanan persampahan di kabupaten sleman, dan peneliti kedua membahas
tentang manajemen pelayanan retribusi persampahan dikota makassar.
Sedangkan,, di penelitian ini penulis mendalami tentang Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan studi di Kecamatan Bayung Lencir. Meskipun ada
38
ibid
39 Skripsi Yory Pagewang, Tentang Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan. Kota
Makassar studi kasus Pelayanan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea.
26
kesamaan judul, namun penelitian yang penulis lakukan sudah pasti berbeda dari
penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan ditrmpat yang berbeda
pula. Penelitian ini mendalami bahwasannya implementasi retribusi persampahan
di Kecamatan Bayung Lencir tidak berjalan dengan baik dan kendala utama yang
menghambat proses ini adalah ketidak tegasan pemerintah membuat implementor
leluasa untuk melakukan penyimpangan. Di samping itu sosialisasi tentang perda
retribusi persampahan perlu ditingkatkan agar semua masyarakat di Kecamatan
Bayung Lencir dapat mengetahui fungsi dari membayar retribusi persampahan.
27
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan
maka penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan mendeskripsikan
sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah Kecamatan Bayung Lencir Nomor
17 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Studi Di Kecamatan
Bayung Lencir.
B. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data
sekunder.Menurut Sugiyonodata primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data40
. Sumber data primer yaitu, Pemda
Kecamatan Bayung Lencir dan tokoh masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui
hasil pengolahan dari pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa
data kuantitatif atau pun kualitatif41
. Data sekunder berupa Peraturan Daerah
Kecamatan Bayung Lencir Nomor 17 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan Studi Di Kecamatan Bayung Lencir.
40Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, (Jakarta: Alfabeta 2014). Hlm 4
41
ibid
28
C. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai
proses biologis dan psikologis. Diantara yang terpending adalah proses-proses
ingatan dan pengamatan. Usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti berkaitan dengan
sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah Kecamatan Bayung Lencir Nomor
17 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Studi Di
Kecamatan Bayung Lencir42
.
2. Wawancara
Menurut Moleong, mengutarakan bahwa wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Jadi percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan terwawancara
atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (interviewee). 43
Teknik
wawancara dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian
dengan cara wawancara dengan Pemda Kecamatan Bayung Lencir, Tokoh agama
dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bayung Lencir.Wawancara dilakukan secara
terfokus pada masalah penelitian, dimana pertanyaan penelitian telah
diformulasikan sebelum wawancara dilakukan.
42 ibid
43
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007). Hlm
203
29
3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono, mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini dilakukan dengan
mempelajari berbagai literatur, peraturan, dan laporan-laporan yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian.44
D. Metode Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, untuk
mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif,
adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa
yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan yang diteliti secara
utuh. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan
penginterpretasian secara logis-sistimatis. Logis sistimatis menunjukkan cara
berpikir yang deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan
penelitian ilmiah. 45
Teknik analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan
informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi
untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.
Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi secara keseluruhan aspek
untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan
dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang
44
ibid 45
Sayuti Una (Editor), 2012, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi, Revsi, (Jambi: Fakultas
Syari‟ah Iain sts Jambi dan Syari‟ah Press). Hlm 48.
30
dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil yang utuh
(Nasution, 2008). Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan yaitu
dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan
yangditeIiti.
E. Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Kecamatan Bayung
Lencir Kabupaten Musi Banyuasin pemilihan lokasi wilayah tersebut sebagai
tempat penelitian karena tempatnya permasalahan Implementasi Tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan dan sangat membutuhkan kinerja dari
pemerintah dalam meningkatkan kebersihan terhadap masyarakat di wilayah
Bayung Lencir.
Berdasarkan aspek metodologi penelitian, penulis mengunakan penelitian
kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan terangkat mengenai
kualitas, realitas sosial dan persepsi narasumber dari saaran penelitian.
Pendekatan penelitian kualitatif lebih banyak mengunakan logika vertikal.
Pendekatan ini dimulai dengan berfikir deduktif untuk menurunkan kesimpulan,
kemudian melakukan pengujian di lapangan. Kesimpulan tersebut ditarik
berdasarkan data empiris.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini serta mendapatkan
gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka
sistematika penulisan disusun sebagai berikut.
Bab IPendahuluan
31
Mengambarkan latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual,
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini
berfungsi sebagai bab pengantar yang memberi arah atau pedoman dalam
melaksanakan penelitian dan penulisan.
Bab II Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sosialisasi, implementasi
peraturan daerah, retribusi pelayanan persampahan dilihat dari pengertian,
tujuan dan manfaat penetapan peraturan.
Bab III Pembahasan
Selanjutnya dalam bab ini diuraikan mengenai : data hasil penelitian yang
terdiri dari sosialisasi perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 tahun
2011 dan faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan
persampahan tersebut.
Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian
Pada bab ini seluruh pembahasan dan hasil penelitian dalam skripsi ini.
Dari hasil penelitiantersebut itu, penulis menyampaikan beberapa hasil
penelitian yang berkenaan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan
skripsi ini.
Bab V Penutup ( Kesimpulan dan Saran-saran )
32
G. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan
dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan
riset, maka penulisan mengadakan pengumpulan data, vertifikasi dan analisis
waktu yang berurutan. Untuk memudahkan penelitian di lapangan, maka penulis
menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal penelitian
sebagai berikut:
33
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Geografis Kecamatan Bayung Lencir
Kecamatan Bayung Lencir merupakan salah satu kecamatan terluas di
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Batas-batas Kecamatan
Bayung Lencir adalah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Sungai Lilin dalam kabupaten
yang sama
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lalan yang merupakan pecahan
dari Kecamatan Bayung Lencir
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Leko dalam
kabupaten yang sama46.
B. Sejarah Berdirinya Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaen Musi Banyuasin adalah dinas
pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup daerah yang meliputi
kegiatan dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap
segala sesuatu mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin. DLH
memiliki amanah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup demi kehidupan dimasa
depan. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pihak. Salah satu kegiatan yang
46
http://id.m.wikipedia.org. Geografis Kecamatan Bayung Lencir. Diakses 16 Juni 2012
34
dilakukan oleh DLH untuk melindungi lingkungan adalah melakukan penanganan
sampah di sumbernya, yang meliputi pemisahan/sortasi, penyimpanan dan
pengolahan, merupakan tahap kedua dalam kegiatan pengelolaan karakteristik
sampah. Karena tahap ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
karakteristik sampah, kesehatan masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap
sistem pengelolaan sampah, maka sangatlah penting untuk memahami bagaimana
sebaiknya kegiatan penanganan sampah on-site dilakukan.
Tabel 02
Kepemimpinan Kepala UPTD kebersihan dan persampahan Kecamatan
Bayung Lencir47
No. Nama Masa Bhakti Ket
1. Drs. Asmuni 2006-2013
2. Syafrizal Irwa, S.E., M. Si. 2013-2019
3. Nazirin, S.Pd., M.Si. 2019 s.d. Sekarang
C. Visi dan Misi
Visi :
Tertatanya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tersedianya inovasi
iptek dan pengembangan kebijakan menuju muba maju berjaya 2022
Misi :
1. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak perubahan lingkungan
47Dokumentasi UPT Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Bayung Lencir 26
September 2019
35
2. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap fungsi dan kualitas lingkungan
hidup
3. Meningkatkan kebijakan pemerintah yang berbasis penelitian dan
pembangunan
4. Meningkatkan kualitas aparatur dan masyarakat terhadap pengelolaan
lingkungan hidup dan penelitian pengembangan48
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga
unsur penunjang pemerintah daerah. Guna mendukung visi MUBA MAJU
BERJAYA 2022, Dinas Lingkungan Hidup Mempunyai Rencana Kerja yang
dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh aparatur DLH sehinggan tugas
pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien. Adapun tujuan disusunnya rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Musi Banyuasin adalah:
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan
tahunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan
substansi perencanaan tahunan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan
difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab
masing masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan
48 ibid
36
evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar
instansi dan sektor49
.
E. Struktur Dinas Lingkungan hidup
Struktur organisasi merupakan komponen- komponen ( unit-unit kerja)
dalam orgnasiasi, struktur organisasi menunjukan adanya pembagian keja dan
mnunjukan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda beda tersebut
di intergrasikan ( koordinasi) selain daripada itu struktur organisasi juga
menunjukan spesialiasi-spesialisasi pekerjaan, seluruh perintah dan penyampaian
laporan.
Sebagai suatu organisasi yang baik suatu lembaga pemerintah maupun
swasta, kecil atau besar tidak akan lepas dari suatu struktur orgnasisasi
kepengurusan. Karena kepengurusan itulah yang akan menjalankan roda-roda
organisasi maju atau mundurnya suatu organisasi sanat tergantung pada manusia
yang duduk di pengurusan tersebut. Dalam struktur organisasi yang baik harus
menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu
pertanggungjawaban apa yang di kerjakan.
Dalam suatu organisasi sangat perlu adanya susuna kepengurusan dengan
baik agar proses pelaksanaan program atau kegiatan dapat di laksanakan berjalan
dengan baik sesuai dengan yang di inginkan.
49
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang DLH
37
Tabel 03
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup50
50
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
38
a) JADWAN PENELITIAN
Tabel 0.1 Jadwal Penelitian
No Kegiatan
2018 2019
Mrt Apr Jun Jul Ags Sep Okt Jan feb Apr Jul
1 Pengajuan Judul
2 Pernulisan Proposal
3 Permohonan Dosen
Pembimbing
4 Batas Akhir dan Bimbingan
Proposal
5 Seminar Proposal
6 Pengesahan Judul
7 Riset
8 Penulisan BAB 4 dan 5
9 Bimbingan Skripisi
10 Batas Akhir Bimbingan dan
Perbaikan Skripsi
11 Ujian Munaqasyah
12 Penggandaan Skripsi
13 Penyerahan Skripsi ke
Fakultas
14 Wisuda
39
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Bayung
Lencir
Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan
diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang ditentukan
sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu
memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer
itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.
Pelaksanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena
tampa pelaksanaan fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana informal adalah rencana yang tidak
tertilis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi.
Tujuan pelaksanaan didalamnya mengambarkan lingkungan di mana
perencanaan berlangsung, kita melanjutkan untuk membahas mengapa
perencanaan tindakan dilakukan. ultimate tujuan tidak dapat dinilai dari dalam
sistem, ada kebutuhan untuk mengandalkan kriteria untuk mengevaluasi tujuan
tersebut. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
persampahan maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas pengelolah.
Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang
ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun pelaksanaan dari Unit pelayanan
Teknis Daerah Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Bayung Lencir yang
40
dikemukakan oleh kepala UPTD yaitu pelaksanaan pemungutan target
penerimaan retribusi persampahan, pendataan wajib retribusi persampahan dan
sosialisasi. Penentuan Target, target penerimaan Retribusi Persampahan
merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam
realisasi penerimaan retribusi persampahan Kecamatan Bayung Lencir yaitu
proses penentuan target penerimaan retribusi persampahan yang ingin dicapai
dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember.
Pendataan wajib retribusi, dalam hal ini begitu penting ini akan memudahkan
pihak pengelolah untuk melakukan penagihan kepada setiap warga yang terdata
sebagai wajib retribusi. Tetapi dalam kenyataannya pendataan wajib retribusi
belum optimal dimana dalam pendataan ini hanya berpatokan kepada PLN dan
PDAM. Sosialisasi, mengenai retribusi perlu dilaksanakan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi karena
dengan adanya retribusi pembangunan daerah dapat berjalan dengan
berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
Dalam membuat pelaksanaan, yang pertama yang harus dijawab oleh
perencana yaitu what, why, where, when, who, and how. Pertanyaan ini harus
dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, dan fakta, supaya
rencana yang dibuat relatif baik pelaksanaannya mudah dan tujuan yang
diinginkan akan tercapai51
.
1. what
Apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk
51 Melayu SP Hasibuan, Fungsi Manajemen Terhadap Perencanaan, (Jakarta: Bumi
Aksara 2014), hlm 92.
41
mencapai sasaran, sarana dan prasarana apa yang diperlukan harus ada penjelasan
dan rinciannya. Faktor produksi apa yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan tersebut supaya tujuan dapat dicapai. 52
2. why
Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan dengan
memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu
harus dicapai.
3. where
Dimana ia akan dilakukan, perlu dijelaskan dan diberikan alasan-
alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis, dimana tempat setiap kegiatan
harus dikerjakan, dengan demikian tersedia semua fasilitas yang diperlukan untuk
mengerjakannya.
4. when
Kapan rencana akan dilakukan, jadi penentu waktu dimulainya rencana.
Penjelasan waktu dimulainya pekerjaan baik untuk tiap-tiap bagian maupun untuk
seluruh pekerjaan harus ditetapkan standar waktu untuk memilih pekerjaan-
pekerjaan itu, alasan untuk memilih waktu itu harus diberikan sejelas-jelasnya.
5. who
Siapa yang akan melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan karyawan,
menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan pekerjaan,
luasnya wewenang dari masing-masing pekerja.
6. how
52 ibid
42
Bagaimana mengerjakannya, perlu diberi penjelasan mengenai teknik-
teknik pengerjaannya.53
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan
amanat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatian prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan suatu daerah sendiri54
. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan
urusan pemerintah memilik hubungan dengan pemerintah lainnya. Hubungan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang,
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya. 55
Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata,
yang bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua
hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas
permasalahan lokal bangsa indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa,
kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup
masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia ( SDM ). Kedua,
otonomi daerah dan desentralisasi fisikal merupakan langkah strategis bangsa
53 ibid
54Undang-undang Republik Indonesia No, 32 & 33 Tahun 2004 Tentang Otoda.
55Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
43
indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi ekonomi dengan
memperkuat basis perekonomian daerah.
Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya
untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan
kreatifitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan
fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah
kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut
prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi
kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin
besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi
komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan
pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi
pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan
menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasiliator,
koordinator dan entrepreneur ( wirausaha ) dalam proses pembangunan.
Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisien,
efektifitas dan akuntabilitas sektor publik di indonesia. Dengan otonomi, daerah
dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tampa
mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian ( sharing ) dari pemerintah
pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi
masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan
milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan
44
pembangunan ekonomi daerah ( enginee of growth ). Daerah juga diharapkan
mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Retribusi merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan. Retribusi
pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa
pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang
dibayarnya. Hal tersebut memang disengaja sebab pembayaran tersebut oleh
sipembayar ditunjukkan semata mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu
dari pemerintah, misalnya pembayaran sekolah/kuliah, pembayaran
listrik,pembayaran air minum, pembayaran retribusi sampah dan sebagainya. Oleh
sebab itu, dapat didefenisikan bahwa retribusi adalah pungutan sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau
diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 56
Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau
diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum
adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut
ini adalah jenis-jenis retribusi jasa umum :
1) Retribusi pelayanan kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan
di puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah, dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah
daerah ( tidak termasuk bahan pendaftaran ).
56
Perda No 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Sampah
45
2) Retribusi pelayanan persampahan, adalah pungutan atas pelayanan
persampahan yang diselenggarakan pemerintah daerah, meliputi ;
pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi
pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan,
tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah
dan sosial.
3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
4) Retribusi pelayanan pasar, adalah pungutan atas pengunaan fassilitas pasar
tradisional atau sederhana berupa pelataran los yang dikelola pemerintah
daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas
pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
5) Retribusi pelayanan pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
6) Retribusi pengendalian lalu lintas, adalah pungutan yang dikenakan atas
penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu, pada
waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu57
.
Wawancara dengan bapak Nazirin S.Pd,. M.Si kepala UPTD kebersihan dan
persampahan Kecamatan Bayung Lencir:
Pemberian kewenangan kepada daerah terkait perencanaan retribusi telah
mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi berkaitan dengan
aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami masyarakat
57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Tahun 2012
46
sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan adanya permasalahan tersebut peran
unit pelaksana teknis daerah ( UPTD ) sebagai tugas pembantuan membantu peran
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelesaikan
masalah kebersihan khususnya terhadap sampah. Dalam hal penentuan target
retribusi persampahan ini kita dasarkan pada potensi yang diperkirakan,
kemampuan kita menagih maka itu menjadi target. Lalu target ini disingkronkan
dengan biaya pengelolaan persampahan yang nantinya pihak dari dinas bagian
keuangan mengadakan rapat anggaran dengan dewan.58
Dari hasil wawancara dari kepala UPTD kebersihan dan Persampahan
Kecamatan Bayung Lencir menunjukkan bahwa masyarakat bayung lencir
mengenai perencanaan yang terkait masih kurangnya kesadaran dalam hal
kebersihan padahal kebersihan sangatlah penting terhadap lingkungan. Padahal
petugas kebersihan telah menyiapkan tempat tempat sampah tetapi masyarakat
masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah adalah suatu
polusi yang mencemarkan lingkungan, semua ini berawal dari kebiasaan buruk
masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, jadi bukan karena alam
yang membuat manusia sengsara karena banjir namun itu akibat dari manusianya
sendiri yang tak perduli terhadap lingkungan, dan juga kesadaran penduduk yang
rendah akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
58
Wawancara dengan Bapak Nazirin S.Pd M,Si, selaku Kepala UPTD kebersihan dan
persampahan Kecamatan Bayung Lencir Tanggal 26September2019.
47
B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan di
Kecamatan Bayung Lencir
Proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian
pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya
tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar. Dalam kaitannya dengan
akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun
dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan
menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern
maupun pengawasan ekstern. Disamping mendorong adanya pengawasan
masyarakat. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya
penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat
dilakukan adalah, mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan
agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai
sasaran rencana.
Pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang
dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, lebih lengkapnya
definisi pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk
menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem feedback informasi,
mengkomarasi hasil kerja dengan acuan kerja, mrnganalisis terjadinya
penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk
keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi. Selain itu pengawasan keseluruhan
merupakan aktivitas membandingkan antara hasil yang telah dilaksanakan dengan
48
perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pengawasan diperlukan
adanya acuan, standar, alat ukur terkait hasil yang ingin dicapai.
Dengan adanya pengawasan yang baik maka kecendrungan akan
timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan
retribusi persampahan dapat ditekan seminimal mungkin. Pengawasan dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan merupakan hal yang sangat
penting. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan yang dapat
mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi persampahan bisa diatasi. Melalui
pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan
telah dilaksanakan sesuai rencana. Dalam pengawasan retribusi pelayanan
persampahan di kecamatan bayung lencir dilakukan pengawasan langsung dan
tidak langsung :
1. Pengawasan langsung
Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan
cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang
diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap objek pembangunan
fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan
setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di
lapangan.
Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh kepala bidang kolektor
pemungutan sampah yaitu langsung mengadakan peninjauan dan periksaan atas
pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi
persampahan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Harun S. Pt bahwa :
49
“Setiap hari saya turun kelapangan, karena itu merupakan tugas saya
selaku kepala bagian kolektor pemungutan sampah, dan memastikan apakah
kolektor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan
bahwa semua wajib retribusi persampahan sudah membayar kewajibannya”.59
Selain itu ia menambahkan bahwa :
“Untuk melakukan pengawasan kepada kolektor maka selalu dilakukan
pengecekan terhadap karcis atau alat tagih setiap selesai pemungutan retribusi
sampah, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan
kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi”60
.
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan
yang dilakukan oleh kepala bidang kolektor pemungutan persampahan sudah baik
karena setiap hari turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam
melaksanakan pemungutan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan
sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi
persampahan di kecamatan bayung lencir.
2. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tampa
mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau
pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Adapun
pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan laporan tertulis kepada
atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah
59
Wawancara dengan Bapak Harun S. Pt selaku Kepala Bidang Kolektor Pemungutan
Sampah Kecamatan Bayung Lencir Tanggal 26 September 2019
60
ibid
50
bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Bapak Nazirin S.Pd,. M.Si mengatakan bahwa :
“Kami melakukan pengawasan dengan melakukan evaluasi guna melihat
letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi persampahan
ini. Dan yang paling penting pengawasan terhadap pemungutan sampah.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan
penerimaan daerah khususnya pada retribusi persampahan, sehingga dengan
upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan
pemungutan retribusi persampahan yang mana diharapkan mampu mencapai
target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran”.61
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk
pengawasan yang dilakukan oleh UPTD kebersihan dan persampahan kecamatan
bayung lencir untuk pengawasan langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih
maksimal lagi. Disatu sisi pengawasan tidak langsung hanya mengandalkan
laporan-laporan semata. Untuk itu perlu melakukan lagi pengawasan yang rutin
kelapangan guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi
persampahan dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan
ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak hanya berfokus pada
pengawasan terhadap laporan yang sudah masuk.62
Ada beberapa metode yang diterapkan dalam mengatasi sampah sebagai
berikut:
1. Metode pengindraan dan pengurangan
61
Wawancara dengan Bapak Nazirin S.Pd M,Si, selaku Kepala UPTD kebersihan dan
persampahan Kecamatan Bayung Lencir Tanggal 26 September2019 62
ibid
51
Sebuah metode yang penting dari pengelolaan sampah adalah pencegahan
zat sampah terbentuk atau dikenal juga dengan pengurangan sampah. Metode
pencegahan termasuk pengunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki
barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan
kembali, seperti tas belanja katun mengantikan tas plastik, mengajak konsumen
untuk menghindari pengunaan barang sekali pakai, contohnya keras tissue dan
mendesain produk yang mengunakan bahan yang lebih sedikit untuk fungsi yang
sama contoh, pengunaan bobot kaleng minuman.
2. Metode pembuangan
Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya
untuk membuang sampah, metode ini adalah metode paling populer di dunia.
Penimbunan ini biasanya dilakukan di tanah yang tidak terpakai, lubang bekas
pertambangan, atau lubang lubang dalam. Sebuah lahan penimbunan darat yang
dirancang dan dikelola dengan baik akan menjadi tempat penimbunan sampah
yang higienis dan murah. Sedangkan penimbunan darat yang tidak dirancang dan
tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan,
diantaranya angin berbau sampah, menarik berkumpulnya hama dan adanya
genangan air sampah. Efek samping lain dari sampah adalah gas methan dan
karbon dioksida yang juga sangat berbahaya.63
3. Peran masyarakat
Peran masyarakat diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat
yang tinggi dalam pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan meliputi:
63Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
52
a. Masyarakat memiliki kesadaran untuk mengurangi jumlah sampah dari
sumbernya
b. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap biaya pengelolaan
sampah
c. Masyarakat merasa bangga dapat menjaga lingkungan tetap bersih.64
4. Daur ulang
Proses pemilahan sampah yang masih memiliki nilai secara materil untuk
digunakan kembali disebut sebagai daur ulang. Ada beberapa cara daur ulang,
pertama, adalah mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil
energi dari bahan yang bisa dibakar untuk membangkitkan listrik.
5. Pengolahan kembali secara fisik
Metode ini adalah aktivitas paling populer dari daur ulang, yaitu
mengumpulkan dan mengunakan kembali sampah yang dibuang, contohnya botol
bekas pakai yang dikumpulkan untuk digunakan kembali. Pengumpulan bisa
dilakukan dari sampah yang sudah dipisahkan dari awal ( kotak sampah atau
kendaraan sampah khusus ), atau dari sampah yang sudah tercampur.
6. Pengolahan biologis
Material sampah organik, seperti residu tanaman, sampah makanan, atau
kertas bisa diolah dengan mengunakan proses biologis menjadi kompos, atau
dikenal dengan istilah pengkomposan. Hasilnya adalah kompos yang bisa
digunakan sebagai pupuk dan gas metana yang bisa digunakan untuk
membangkitkan listrik.
64 ibid
53
Melihat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan minimnya
pelayanan kebersihan dan pengelolaan pelayanan sampah di Kecamatan Bayung
Lencir guna mewujudkan muba maju berjaya pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin mengeluarkan peraturan daerah Musi Banyuasin berdasarkan undang-
undang nomor 29 Tahun 2009 angka 64 menyebutkan pengertian retribusi daerah
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan dengan mendirikan UPTD kebersihan dan persampahan
kecamatan bayung lencir65
.
C. Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan
Persampahan di Kecamatan Bayung Lencir
Implementasi merupakan sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah
disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya tuntas
sesudah di anggap permanen. Implementasi ini tidak Cuma aktivitas, namun
sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan
berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh
sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh
objek selanjutnya.
Setiap masalah tentunya diperlukan penyelesesaian agar kembali menjadi
baik. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan bukan berarti dapat
berjalan dengan lancar, ada banyak hanbatan dan kendala yang bisa saja terjadi,
seperti hasil penelitian diatas sehingga pemungutan retribusi persampahan tidak
65
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 angka 64 tentang Pelayanan Kebersihan dan
Pengelolaan Sampah.
54
sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yangh dimaksud dalam
penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana didalam
pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan di Kecamatan Bayung Lencir.
Kendala-kendala lain yang didapat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
persampahan ini, sehingga dalam implementasinya tidak dapat berjalan dengan
baik, hasil wawancara dengan Bapak Joni menyatakan bahwa :
“Warga yang mempunyai lahan sendiri untuk membuang sampahnya
sehingga merasa tidak perlu membayar retribusi, kemudian jangkauan wilayah
yang masih terbatas, kemampuan personil dilapangan untuk memberikan
pelayanan yang belum memuaskan. Saya sendiri sebagai wajib retribusi memang
tiap bulannya saya membayar tetapi perlu juga pemerintah mensosialisasikan akan
perda sendiri dari retribusi ini, karena saya rasa bahwa sosialisasi ini belum
merata disampaikan kepada warga”.66
Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti mendapatkan hambatan-
hambatan atau kendala-kendala. Hambatan bisa berasal dari pihak internal atau
pun pihak luar. Hambatan dalam kebijakannya adalah sulit menempatkan TPS (
tempat pembuangan sementara ) seperti kontainer dan bak sampah permanen yang
berdekatan dengan sentra permungkiman penduduk. Kurangnya sarana dan
prasarana seperti kurangnya jumlah armada kebersihan baik personil maupun
peralatan seperti dump truck, arm roll dan alat berat serta alat pengolahan
pengomposan dan masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada
tempatnya yang sudah disediakan.
66
Wawancara dengan Bapak Joni selaku Pelaksana Koordinator Lapangan Kecamatan
Bayung Lencir Tanggal 26 September2019
55
Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerimaan
retribusi persampahan di Kecamatan Bayung Lencir ini masih kurang. Hal ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
1. Kesadaran wajib retribusi
2. Kemampuan masyarakat dalam membayar
3. Sosialisasi yang tidak merata
4. Adanya wilayah yang tidak terjangkau
5. Adanya warga yang tidak terdata sehingga mereka hanya membayar kepada
pihak yang bukan dari pegawai resmi
6. Warga yang mempunyai lahan sendiri sehingga merasa bahwa tidak perlu
untuk membayar retribusi
7. Tingkat pelayanan yang belum maksimal ( dalam hal ini keterlambatan
sampah warga diangkut sehingga warga enggan mau untuk membayar ).
8. Komunikasi antar lembaga
9. Sikap pelaksana
10. Karakteristik agen pelaksana
11. Perda yang belum efektif dilaksanakan.67
Untuk mengatasi hambatan hambatan yang dikemukakan sebelumnya,
upaya yang dapat dilakukan adalah:
1. Meningkatkan infrastruktur
Agar warga merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang
memadai. Pihak dinas telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana
67
Dokumentasi UPTD Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Bayung Lencir Tahun
2019
56
dilapangan tersebut dengan menambah tempat pembuangan sampah dan mobil
pengangkut sampah. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan
warga merasa nyaman dan membayarn retribusi persampahan.
2. Peningkatan pengawasan
Agar pelaksanaan retribusi persampahan dapat berjalan dengan baik maka
pihak dinas terus meningkatkan pengawasan yang dilakukan. Dimana dalam hal
ini sudah ada pegawai khusus ditugaskan turun kelapangan untuk memantau
pelayanan. Baik pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap
pelaksanaan retribusi persampahan dilapangan. Dengan demikian diharapkan para
petugas pemungut retribusi maupun pemungut sampah melaksanakan tugasnya
dengan baik.68
3. Mengupayakan agar sampah dikelola
Tahap awal mulai dari tempat timbulan sampah itu sendiri (dalam hal ini
mayoritas adalah lingkungan rumah tangga). Upaya ini setidaknya dapat
mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS
sehingga bebannya menjadi berkurang. Pada fase awal ditingkat rumah tangga
setidaknya diupayakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan
sampah non organik dipilah serta mengumpulkan menurut jenisnya sehingga
memungkinkan untuk di daur ulang. Bila proses pengomposan di tiap rumah
tangga belum mungkin dilakukan, selanjutnya petugas sampah mengangkut
sampah yang telah terpilah ke tempat pembuangan sampah sementara untuk
diproses. Hasil pengamatan di beberapa tempat pembuangan sampah atau TPS di
68
Dokumentasi UPTD Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Bayung Lencir Tahun
2019
57
beberapa bagian diketahui bahwa masing-masing sampah non organik sangat
memiliki nilai ekonomi. Pewadahan dan pengumpulan dari wadah tempat
timbulan sampah sisa yang sudah dipilah ke tempat pemindahan sementara. Pada
tahap ini beban kerja petugas pembuangan sampah menjadi lebih ringan,
pengangkutan ke tempat pembuangan atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
Pada tahap ini diperlukan kotak penampungan sampah dan gerobak pengangkut
sampah yang sudah dipilah dan tahap selanjutnya adalah pengolahan sampah yang
tidak memungkinkan untuk diolah di setiap lingkungan rumah tangga di TPS.
Tempat pembuangan sampah sementara ( TPS ) yang ada dengan mengunakan
pendekatan ini kemudian diubah fungsinya menjadi semacam pabrik pengolahan
sampah terpadu, yang produk hasil olahannya adalah kompos, bahan daur ulang
dan sampah yang tidak dapat diolah lagi. Tahap akhir adalah pengangkutan sisa
akhir sampah, sampah yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat
dimanfaatkan lagi ke tempat pembuangan sampah akhir ( TPA ). Pada fase ini
barulah proses penimbunan atau pembakaran sampah akhir dapat dilakukan
dengan mengunakan incinerator, sekitar 5-10 % sampah yang tidak dapat didaur
ulang. Berdasarkan tahapan ini kunci penanganan sampah berbasis masyarakat
(komunal) ini sebenarnya terletak pada rantai proses di tingkat rumah tangga dan
ditingkat kelurahan atau desa ( yaitu di tempat pembuangan sampah sementara
atau TPS ) yang melibatkan langsung masyarakat sebagai pengelola plus ( pemilik
home industri ). Tampa sistem komunal ini mustahil sampah dapat diatasi dengan
tuntas.
4. Daur ulang dan buat kompos dari sampah
58
Jika anda ingin mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat
bagi lingkungan, mendaur ulang sampah atau membuat kompos dapat dijadikan
pilihan. Sampah berbahan plastik seperti kemasan minuman sachet atau sedotan
bisa didaur ulang menjadi keranjang belanja atau berbagai kerajinan tangan
lainnya. Sementara itu, sampah organik bisa dijadikan kompos untuk
menyuburkan tanaman dan bunga. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan
untuk menangani sampah, tentunya ada berbagai cara kreatif lain yang dapat
membantu mewujudkan bebas dari sampah. Namun, yang terpenting adalah mulai
merealisasikannya dari sekarang.
5. Donasikan barang-barang yang tidak terpakai
Banyak dari kita yang membuang barang tidak terpakai yang menumpuk
di gudang atau sudut-sudut rumah. Mendonasikan barang-barang tersebut ke
orang lain tentu merupakan tindakan yang lebih mulia karena akan mengurangi
jumlah sampah yang kita buang sekaligus membantu orang-orang yang lebih
membutuhkan.
6. Membawa kantung belanja dan alat makan sendiri
Membawa kantung belanja dan alat makan sendiri dapat mengurangi
penggunaan plastik. Plastik sendiri merupakan material yang sangat sulit terurai
dan dapat mencemari kualitas air dan tanah. Oleh karena itu, menggunakan
totebag berbahan kain saat berbelanja atau membawa tumbler saat bepergian akan
turut menurunkan jumlah sampah plastik yang beredar. Selain itu, membawa
makanan bekal sendiri juga akan membiasakan gaya hidup sehat.
59
7. Pengalihan kewenangan ke Kecamatan untuk mengelola retribusi pelayanan
persampahan
Demi kelancaran dan efektifnya pengelolaan retribusi persampahan pihak
Dinas kini telah melakukan suatu kebijakan yaitu adanya pelimpahan kewenangan
pemungutan retribusi persampahan kepada camat untuk mengelolah sendiri
retribusi dari sampah ini. Ini bertujuan untuk lebih menyederhanakan sistem
pungutan retribusi dan lebih medekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
pelayanan sampah.
60
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul judul
“ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 tahun
2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan ( Studi Di Kecamatan Bayung
Lencir) ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu :
1. Perencanaan retribusi persampahan Kecamatan Bayung Lencir, tidak
adanya pemberian reward kepada para kolektor terkadang membuat
mereka untuk tidak semangat dalam melakukan penagihan.
2. Pengawasan retribusi persampahan Kecamatan Bayung Lencir yang
dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup melalui Unit Pelayanan Teknis
Daerah ( UPTD ) sudah baik. Namun dari segi pengawasan tidak langsung
masih kurang dimana hanya bertumpu pada laporan-laporan dari bawahan.
3. Implementasi persampahan Kecamatan Bayung Lencir, demi kelancaran
dan efektifnya pengelolaan retribusi persampahan Kecamatan bayung
lencir pihak Dinas kini telah melakukan suatu kebijakan yaitu adanya
pelimpahan kewenangan retribusi persampahan kepada Unit Pelayanan
Teknis Daerah ( UPTD ) untuk mengelola sendiri retribusi dari sampah.
Ini bertujuan untuk lebih menyederhanakan sistem retribusi dan lebih
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan.
61
B. SARAN
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 tahun
2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan ( Studi Di Kecamatan Bayung
Lencir) adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi tentang perda retribusi persampahan perlu ditingkatkan agar
semua masyarakat di kecamatan bayung lencir dapat mengetshui fungsi
dari retribusi persampahan.
2. Untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan potensi wilayah yang
sebenarnya pihak dinas atau pemerintah yang berwenang harus
mengeluarkan dana untuk melakukan pendataan dan bekerja sama dengan
kecamatan, RT dan RW dalam pendataan retribusi persampahan.
3. Pihak dinas juga perlu memperhatikan atau memberikan reward kepada
pegawai/ kolektor agar mereka lebih termotivasi untuk melakukan
pekerjaan mereka.
4. Sebaiknya untuk pengawasan tidak langsung, pihak dinas tidak hanya
bertumpu pada laporan dari bawahan tetapi lebih meningkatkan
pengawasan di lapangan agar tidak terjadi kekeliruan.
62
C. KATA PENUTUP
Dengan mengucapkan rasa syukur Allah SWT Alhamdulillah, akhirnya
penulis dapat menyelesaikan penyususanan dan penulisan skripsi ini dengan baik
sesuai dengan jadwal yang diprogramakan UIN STS JAMBI, meskipun dalam
penyusunan dan penulisaan skripsi ini penulis menyadari akan masih banyak
kekurangan, kekeliruan, kesalahan, dan kelemahan baik dari segi isi skripsi,
metodologi dan pengetikanya. Tidak lupa penulis mengaturkan banyak terima
kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, dan hanya
Allah SWT yang membalas budi baik yang telah membatu penulis menyelesaikan
skripsi ini.
63
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Drupsteen,(2009). Pendidikan Lingkungan Hidup. Semarang; Universitas Negeri
Semarang.
Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005)
Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen.(Jakarta: Bandung
Alfabeta, 2005)
Indra Bastian, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. (Yogyakarta:
Graha ilmu. 2002)
Jurnal Mutiara Kesehatan Indonesia , edisi desember . Artikel masalah sampah
terhadap lingkungan.
Kencana, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, (Bandung:PT Refika Aditama,
2009)
Managemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta: STIA LAN Press, 2000).
Melayu SP Hasibuan, Fungsi Manajemen Terhadap Perencanaan, (Jakarta: Bumi
Aksara 2014).
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta:Bumi Aksara,
2010)
Observasi,tentang Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Bayung Lencir
padatanggal 19 April 2019.
Pasalong dan Atik Winarsih, Manajemen (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)
Rachmadi, Public Relation Dalam Teori dan Praktek (Jakarta:Gramedia Pustaka
Utama)
Ratminko, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005).
Sayuti Una (Editor), 2012, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi, Revsi, (Jambi:
Fakultas Syari‟ah Iain sts Jambi dan Syari‟ah Press).
64
Sri Subekti.2014 . Dampak Lingkungan dan retribusi pelayanan persampahan
Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan
Implementasi.(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006)
Suriadinata, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ( jakarta: Mitra Wacana
Media )
Sutrisno hadi dan Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Simamora, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan
Profitabel.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi (Yogyakarta: Lukman OFFSET
YPAPI)
Wawancara dengan Bapak Mustopa,selaku masyarakat setempat. Pada tanggal 19
april 2019.
Widodo, Good Governance:Telah Dari Dimensi:Akuntabilitas dan Kontrol,
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya:Insan
Cendikia, 2001)
B. Peraturan perundang- undangan
Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 Tentang Sumber – Sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemenpan, Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaran
Publik.
Peraturan Daerah Kecamatan Bayung Lencir Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan.
Undang-undang RI Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang
Otoda.
65
C. Lain-Lain
Https:// m. Bisnis.com. Kabupaten Muba Perda Retribusi Pelayanan Sampah.
Diakses 28 November 2018.
http://id.m.wikipedia.org. Geografis Kecamatan Bayung Lencir. Diakses 16 juni
2012.
Sri subekti, pengelolaan sampah rumah tangga 3R berbasis masyarakat,
available; https:// www.scribd.com. Tulisan bektihadini diakses 17 maret
2014.
66
DAFTAR INFORMAN
NO NAMA INFORMAN JABATAN PEKERJAAN
1 Nazirin S.Pd,. M.Si Kepala Dinas UPTD
2 Harun S. Pt kepala bidang kolektor pemungutan
persampahan
3 Joni Pelaksana Koordinator Lapangan
4 Mustopa Masyarakat Kecamatan Bayung
Lencir
67
A. Pertanyaan kepada UPTDKebersihandanPersampahan Kecamatan Bayung
Lencir.
a. Bagaimana Sejarah Berdirinya UPTDKebersihandanPersampahan Kecamatan
Bayung lencir.?
b. Apa tugas pokok dan fungsi UPTD KebersihandanPersampahanKecamatan
Bayung lencir .?
c. Apa Visi dan Misi UPTD KebersihandanPersampahan Kecamatan Bayung
lencir.?
d. Apa kendala yang dihadapi oleh UPTD KebersihandanPersampahandalam
Pelayananretribusipersampahan.?
e. Apa upaya yang dilakukan UPTDKebersihandanPersampahan Kecamatan
Bayung lencir dalam mengoptimalkan pelayanan retribusipersampahan.?
68
CURRICULUM VITAE
DATA PRIBADI
Nama : Rendi
Tempat Tanggal Lahir: Muba, 08 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki - laki
NIM : SIP.152055
Alamat : Rt.006, Lk 001. Kecamatan Bayung Lencir.
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nama Orang Tua
Ayah : M. Husin (alm)
Ibu : Kurniati
Email : rendiyap007@gmail.com
RIWAYAT PENDIDIKAN
TAHUN PENDIDIKAN
1. SD : Sekolah Dasar Negeri 1 Bayung Lencir
2. SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bayung
Lencir
3. SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bayung Lencir
PENGALAMAN ORGANISASI
1. PMII UIN STS Jambi
2. IMBL ( Ikatan Mahasiswa Bayung Lencir )
MOTO HIDUP
“ Never Give up ‟‟
Jambi, Juli 2020
top related