implementasi dan upaya pencegahan penyimpangan dr....
Post on 09-Apr-2019
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
Oleh:
Dr. Undang Mugopal, SH., M.Hum.
KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
Implementasi dan Upaya Pencegahan Penyimpangan
“Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan”
– Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi - JK –
Diharapkan terdapat sinergi program/kegiatan antar
Kementerian/Lembaga dalam pembangunan desa
sehingga dibutuhkan koordinasi secara vertikal dari
Pemerintah Pusat sampai dengan Daerah
BANYAKNYA DANA YANG MASUK KE DESA
DARI BERBAGAI SUMBER
(PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018
Daerah telah menyampaikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
20% Tahap Pertama
Kedua, 40% Akhir Maret 2018 paling lambat minggu keempat Juni 2018
Ketiga, 40% Juli 2018
BESARAN TAHAP
PENCAIRAN DANA DESA
Asas-Asas
Pengelolaan
Keuangan
Desa
Transparan
Akuntabel
Partisipatif
Tertib dan
disiplin anggaran
ASAS – ASAS
PENGELOLAAN
DANA DESA
ASAS PENUNJUK PERWUJUDAN MENGAPA PENTING
TRANSPARAN • MEMUDAHKAN AKSES PUBLIK TERHADAP
INFORMASI;
• PENYEBARTAHUAN INFORMASI TERKAIT
PENGELOLAAN DANA DESA;
• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;
• MENGHINDARI TERJADINYA
KONFLIK
AKUNTABEL • KESESUAIAN DG KETENTUAN;
• LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN;
• INFORMASI KEPADA PUBLIK.
• MEMPEROLEH LEGITIMASI
MASYARAKAT;
• MENDAPAT KEPERCAYAAN
MASYARAKAT.
PERTISPATIF • KETERLIBATAN EFEKTIF MASYARAKAT;
• MEMBUKA RUANG BAGI ERANSERTA
MASYARAKAT.
• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;
• MENUMBUHKAN RASA MEMILIKI;
• MENINGKATKAN KESWADAYAAN
MASY.
TERTIB &
DISIPLIN
• TAAT HUKUM;
• TEPAT WAKTU, TEPAT JUMLAH;
• SESUAI PERATURAN.
• MENGHINDARI PENYIMPANGAN;
• MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS.
ASAS PENGELOLAAN DANA DESA
TUJUAN MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS.
PERENCANAAN DIBAHAS DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH DESA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASY. al PRUDES/PRUKADES; BUMDES; EMBUNG DAN SORGA.
PELAKSANAAN
KEGIATAN SWAKELOLA DAN PADAT KARYA TUNAI
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
SWAKELOLA ATAU MELALUI PENYEDIA BARANG DAN JASA
ASAS
PENGELOLAAN TRANSPARAN; AKUNTABEL; PARTISIPATIF; TERTIB DAN DISIPLIN
PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA YG BERWENANG
LAPORAN/LPJ BENAR SESUAI DG KENYATAAN, DAN TEPAT WAKTU
DANA
DESA
DANA DESA: BENTUK POTENSI
PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN
KECENDERUNGAN KEJADIAN
PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
• KESALAHAN BISA TERJADI KARENA
KELEMAHAN DALAM ADMINISTRASI
KEUANGAN
• TERJADI KESALAHAN PERENCANAAN
• TERJADI KESALAHAN DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN
• PENYUSUNAN SPESIFIKASI PEKERJAAN
• KESALAHAN ESTIMASI BIAYA
• DUPLIKASI ANGGARAN (DOUBLE ANGGARAN)
• PENGGUNAAN DANA TIDAK SESUAI
PERUNTUKAN
• MEMINJAM SEMENTARA DANA DESA UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI NAMUN TIDAK
DIKEMBALIKAN.
• PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA
OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN ATAU
KABUPATEN.
• MEMBUAT PERJALANAN DINAS FIKTIF KEPALA
DESA DAN JAJARANNYA.
• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN
HONORARIUM PERANGKAT DESA.
• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN
ALAT TULIS KANTOR.
• MEMBUAT KEGIATAN ATAU PROYEK FIKTIF
YANG DANANYA DIBEBANKAN DARI DANA DESA.
TIDAK MURNI KESALAHAN KEPALA DESA
UNSUR KE ALPA-AN/KEKHILAFAN
MURNI KESALAHAN KEPALA DESA
UNSUR DISENGAJA
PERENCANAN PENYALURAN PENCAIRAN PENGGUNAAN PEMBUKUAN/
PELAPORAN
• Proses Musdes yang
menyimpang ;
• Penyusunan
RPJM/RKT/
• APBDes yg tidak
melibatkan
masyarakat atau
diborongkan;
• Pungli/suap pd proses
Reviu/persetujuan;
• Dan lain lain.
• Menunda
penyaluran Dana
Desa;
• Menetapkan syarat
tertentu tanpa dasar
hukum;
• Dan lain lain.
• Pungli pada saat
pencairan;
• Penyimpanan uang
pada rekening/kas
pribadi;
• Buku tabungan
“diijonkan”;
• Dan lain lain.
• Tidak sesuai APBDes;
• Mark-up harga;
• Kegiatan fiktif dan
pembebanan biaya
ganda;
• Suap/pungli;
• Konflik kepentingan;
• Gratifikasi;
• Dan lain lain.
• Tidak sesuai
dengan
realisasinya;
• Pembukuan tidak
tertib (tidak ada
bukti
pengeluaran);
• Diborongkan kpd
konsultan;
• Dan lain lain.
BENTUK POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA
PETA
PERMASALAHAN
YANG MEMBERI
PELUANG
TERJADINYA
PENYALAHGUNAAN
DANA DESA
KETIDAKTAHUAN
• SISTEM
• INTERVENSI
• KEBUTUHAN
TERPAKSA/
DIPAKSA
• KESERAKAHAN MEMAKSA
PENYALAHGUNAAN
DANA DESA
PENYALAHGUNAAN DAERAH RAWAN
(PENYEBAB LANGSUNG)
POTENSI MASALAH
(PENYEBAB TIDAK LANGSUNG)
ASPEK LOKASI
• PROSES PERENCANAAN
• PENGELOLAAN KEUANGAN
• PENGELOLAAN PROYEK
• PERTANGGUNG JAWABAN
ASPEK MANUSIA
• KOMPETENSI
• INTEGRITAS
• KONSISTENSI
• KUANTITAS
ASPEK BARANG
• KUALITAS
• KUANTITAS
• HARGA
ASPEK KEGIATAN
• PERENCANAAN
• PELAKSANAAN
• PERTANGGUNGJAWABAN
• PELAPORAN
ASPEK KEBIJAKAN
• MENYIMPANG
• TDK ASPIRATIF
PENYALAHGUNAAN TERJADI BILA
ADA:
• NIAT;
• KESEMPATAN;
• KEMAMPUAN BERBUAT;
• TARGET YG TEPAT
PENYEBAB TIDAK LANGSUNG
• REGULASI/SISTEM LEMAH
• MORAL TERDEGRADASI
• PENGHASILAN RENDAH
• PENGAWASAN LEMAH
• KETAATAN
FENOMENA PENYALAHGUNAAN DANA DESA
30 JENIS TINDAK
PIDANA KORUPSI
MELAWAN HUKUM X KEWENANGAN KERUGIAN NEGARA
(Pasal 2,3)
SUAP MENYUAP (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12a, Pasal 12b, Pasal 12c, dan Pasal 12d)
PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 10b,
dan Pasal 10c)
PEMERASAN (Pasal 12e, Pasal 12g, dan Pasal 12h)
PERBUATAN CURANG (Pasal 7(1)a, Pasal 7(1)b, Pasal 7(1)c, Pasal 7(1)d, Pasal 7(2), dan Pasal 12h)
BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
(Pasal 12 I)
GRATIFIKASI (Pasal 12b dan Pasal 12c)
• MENGHALANGI PENYIDIKAN
(Pasal 21)
• MEMBERIKAN KETERANGAN
YANG TIDAK BENAR (Pasal 22)
• PELANGGARAN TERHADAP
PASAL KUHP (Pasal 23)
• SAKSI /ORANG LAIN DILARANG
MENYEBUT NAMA DAN
ALAMAT PELAPOR (Pasal 24)
2
7
5
3
6
1
2
4
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
MASALAH PENYIMPANGAN DANA DESA
KOMUNITAS/KUMPULAN
PENGELOLA DANA DESA
KOMPETEN &
BERINTEGRITAS
FAKTOR PENEGAKAN
INTEGRITAS PEMIMPIN
• KOMITMEN
BERINTEGRITAS;
• KETELADANAN (MENJADI
ROLE-MODEL);
• KEBIJAKAN YANG
MENDUKUNG.
SISTEM &
SARANA
•SISTEM PENEGAKAN
INTEGRITAS;
•INSTRUMEN PENEGAKAN
INTEGRITAS;
•SARANA PENEGAKAN
INTEGRITAS
PENGAWASAN
EFEKTIF
• PENGAWASAN HORISONTAL;
• PENGAWASAN VERTIKAL;
• PENGAWASAN FUNGSIONAL.
KOMPETEN
• Bekerja sesuai dg keilmuannya;
• Akuntabel (SOP);
• Auditable.
INTEGRITAS
• Bekerja dg jujur walau di kesepian;
• Satunya pikiran, kata, dan perbuatan ke arah kebenaran
PENGELOLA DANA
DESA
PRINSIP PENGELOLA DANA DESA
•Luhkum/Penkum
•TP4/D
•JMS
•Zona Integritas, WBK, dan WBBM
Proses Hukum 26 : menteri dan kepala
lembaga
17 : gubernur
122 : anggota DPR/DPRD
7 : Komisioner
51 : bupati/walikota
130 : Pejabat eselon I-III
4 : ketua umum partai
politik
??? : Hakim, Jaksa, &
Polisi
Pengembalian
keuangan
Negara (Asset)
METODE PEMBERANTASAN
KORUPSI STRATEGI
PREVENTIF
STRATEGI
REPRESIF
STRATEGI
RESTORATIF
KEMENDAGRI
KEPOLISIAN RI
KEJAKSAAN RI
SATGAS DANA
DESA
KERJASAMA
DALAM
PENGAWASAN
DANA DESA
SATGAS DANA DESA
A P I K AKUNTABEL – PROFESIONAL – INTEGRITAS - KEBERSAMAAN
Salam
Sekian dan Terima Kasih
top related