ikhtisar - bbpsdmp-medan.kominfo.go.id · selain mengatur pengelompokan jalan menjadi jalan umum,...
Post on 27-Dec-2019
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
IKHTISAR
Analisis Isu Publik merupakan hasil penginputan data melalui aplikasi survey analisis isi
media yang kemudian hasil penginputan data tersebut diolah dan dianalisis oleh Tim Analisis Isu
Publik. Rangkuman pernyataan-pernyataan, kebijakan maupun penjelasan pejabat pemerintah
daerah berdasarkan hasil pemantauan Tim melalui surat kabar yang terbit di Sumatera Utara dan
daerah lain yang menjadi wilayah kerja Balai Besar Pengembangan dan Penelitian Komunikasi
dan Informatika Medan. Dari hasil pemantauan tersebut dilakukan penginputan data, pengolahan
data dan analisis data yang menghasilkan suatu Policy Brief.
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Balai Besar
Pengembangan dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo) Medan telah
menerbitkan Kajian Policy Brief (Analisis Isu Publik). Terbitan ini merupakan hasil penginputan
data dari beberapa surat kabar yang terbit di wilayah kerja BBPSDMP Kominfo Medan yang
memberitakan mengenai kebijakan pemerintah daerah baik itu bidang Ekuin, Kesra dan
Polhukam. Hasil penginputan data kemudian diolah dengan menggunakan SPSS dan dilakukan
analisis.
Pada terbitan Survey Analisis Isu Publik bulan ini, data didapat dari hasil monitoring
media dalam pemberitaan surat kabar terbitan Sumatera Utara yakni Sinar Indonesia Baru,
Analisa, Waspada, Sumut Pos, dan Medan Bisnis.
Medan, Januari 2018
Kepala BBPSDMP Kominfo Medan,
Drs. Irbar Samekto, M.Si
NIP. 19620919 198903 1 001
TIM KAJIAN POLICY BRIEF/ ANALISIS ISU PUBLIK
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2018
Pengarah Drs. Irbar Samekto, M.Si
Penanggung Jawab Budiman, S. Sos
Ketua Pelaksana Ratna, S.E, M.S
Wakil Ketua Pelaksana Hukeria Harianja, S.H, M.Hum
Sekretaris Drs. Asril
Penganalisis Budiman, S.Sos Ratna, SE, MS
Moh. Muttaqin, S.T, M.Eng
Pembahas Imron Pribadi, ST, M. Pd
Drs. Jonni Sitorus Drs. Ali Murtadha M. Arifin
Penanda Berita Hukeria Harianja, S.H, M.Hum
Drs. Asril
Penginput Data Pontas Halomoan
Hartalina, SS
Pengolah Data Laili Fahlia, S.E, S.Pd
Pengumpul Data Murniaty Rohana
Toga Panggabean
PENDAHULUAN
Balai Besar Pengembagan dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP
Kominfo) Medan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM yang berada dibawah dan tanggungjawab Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM. BBPSDMP Kominfo Medan mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika serta pengembangan kapasitas
dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2017
tanggal 28 September 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, wilayah kerja
BBPSDMP Kominfo Medan meliputi tujuh provinsi yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan
Provinsi Kalimantan Utara.
Sesuai dengan Visi dan Misi BBPSDMP Kominfo Medan, yaitu salah satunya meningkatkan
publikasi hasil-hasil pengkajian komunikasi dan informatika terutama di wilayah perbatasan,
maka dilakukan kajian dengan menggunakan aplikasi media monitoring terhadap surat kabar
terbitan Sumatera Utara dan daerah lain yang menjadi wilayah kerja BBPSDMP Kominfo Medan
dengan melakukan penginputan data, pengolahan data dan analisis data.
Diharapkan kajian ini akan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi
pemikiran bagi pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan. Kajian dibagi menjadi tiga bidang,
yaitu Ekuin, Kesra dan Polhukam.
DAFTAR ISI
Halaman
IKHTISAR ............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii
TIM KAJIAN .......................................................................................................... iii
PENDAHULUAN ................................................................................................... iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................... v
BIDANG
KESRA ............................................................................................................................ 2
EKUIN ............................................................................................................................ 6
POLHUKAM .................................................................................................................. 10
POLICY BRIEF
Bulan Januari 2018
Tim Analisis Isu Publik
Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan
Informatika Medan
Analisis isi (content analysis) adalah sebuah penelitian yang bersifat pembahasan
mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Harold D.
Lasswell, pelopor metode ini menggunakan teknik symbol coding yakni mencatat lambang atau
pesan secara sistematis yang kemudian di interpretasi sehingga menjadi angka yang terukur,
yang pada akhirnya menghasilkan sebuah analisis yang terukur juga. Secara umum, analisis isi
merupakan sebuah metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Disis lain analisis
isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Holsti menjelaskan
juga bahwa bahwa metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan
mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan
generalis. Penjelasan metode diatas terkait dengan analisis isi media menggambarkkan bahwa
ragam berita media yang ada akan menjelaskan dan menggambarkan sebuah opini masyarakat
secara umum terkait dengan kondisi yang terjadi. Kajian analisis isi juga memiliki tujuan
tertentu, sesuai dengan target kajian yang diharapkan.
Dalam analisis isi yang dilakukan di lingkungan Balai Besar Pengembangan SDM dan
Penelitian Kominfo (BBPSDMP) Kominfo Medan ini, yang menjadi target analisis isi adalah
terkait dengan pemberitaan media cetak terhadap apa yang telah dan akan dilakukan
pemerintah daerah di wilayah kerja BBPSDMP Kominfo Medan. Kinerja pemerintah sebagai
objek pemberitaan di media dapat dinilai dari seluruh pemberitaan media yang tersebar dengan
menggunakan metode analisis isi media dengan membahas seluruh informasi tertulis dan
tercetak pada media massa yang terbit. Media massa baik cetak maupun online menjadi sumber
data dalam kajian analisis isi media ini. Sebagai syarat teknis agar data yang digunakan reliable,
maka pada kajian analisis isi media ini menggunakan seluruh populasi media yang terbit pada
daerah kajian yang direpresentasikan menggunakan sampel media yang mewakili seluruh
populasi media yang ada. Sedangkan yang menjadi unit analisis adalah seluruh berita yang
memuat informasi terkait dengan kebijakan yang telah dan akan dilakukan pemerintah pusat
dan daerah. Kajian analisis isi yang dilaksanakan ini membagi kategori berita menjadi 3 (tiga)
bidang yakni bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Bidang Kesejahteraan Rakyat
(Kesra) dan bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin).
BIDANG KESRA
Bidang Kesra kembali menjadi bidang berita yang paling banyak dicermati oleh Tim
Analisis Isi Media Kajian Opini Publik BBPSDMP Kominfo Medan pada bulan Janari 2018.
Perbandingan persentase antar bidang berita ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Persentase bidang berita bulan Januari 2018
Gambar 1. menunjukkan bidang Kesra menjadi bidang dengan persentase pemberitaan
terbesar, diikuti bidang Ekuin, kemudian bidang Polhukam dengan persentase terendah.
Persentase berita bidang Kesra cukup dominan dengan 56,3%, sedangkan bidang Ekuin dan
polhukam terpaut tipis saja dengan selisih 0,5 % (22,5% dan 22,1%).
PEMILIHAN TOPIK
Berita-berita yang masuk dalam bidang Kesra dikelompokkan dalam 13 topik.
Komposisi ke-13 topik tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Komposisi topik berita bidang Kesra
56.322.1
21.6 1. Kesejahteraan Rakyat
2. Ekonomi, Keuangan, dan Industri
3. Politik, Hukum dan Keamanan
2.6
4.2
1.1
3.2
3.2
4.7
6.3
19.5
2.1
.5
2.6
.5
3.7
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Keluarga Berencana
d. Kemiskinan
e. Kedaulatan Pangan
f. Lingkungan
g. Tenaga Kerja
h. Infrastruktur
j. Kedaulatan energy (kelangkaan BBM,…
k. Maritim dan Kelautan
l. Pembangunan Desa
m. Pembangunan wilayah perbatasan
n. Bencana alam
Berdasarkan Gambar 2, infrastruktur menjadi topik yang paling banyak diberitakan di
bidang Kesra. Pemberitaan topik infrastruktur didominasi oleh berita kerusakan jalan.
Kerusakan jalan diberitakan terjadi di Kotapinang, Labuhanbatu Selatan; Sei Kepayang,
Asahan; ruas jalan menuju Aceh (Singkil) dari Pakpak Bharat; jalan-jalan di pedalaman Pidie
seperti Tangse, Mane, dan Geumpang; ruas jalan Cot Girek-Lhoksukon di Aceh Utara; Jalan
Baginda Soaduon di Barumun, Padanglawas; ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum)
penghubung Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan yang amblas; dan jalan perbatasan Karo-
Dairi. Masalah terkait infrastruktur jalan lainnya adalah penolakan pembukaan jalan di
Kawasan Ekosistem Leuser. Penolakan ini karena pembukaan jalan yang mengancam
kelestarian lingkungan dan lebih jauh lagi berpotensi menimbulkan bencana longsor dan banjir
bandang. Sedangkan berita infrastruktur lainnya tidak mengerucut pada kasus tertentu dan lebih
sporadis, seperti berita target tol Medan-Tebing Tinggi yang ditargetkan selesai April 2018,
target Pempovsu mencapai 88% jalan mantap, fokus Pemko Medan untuk menggarap
infrastruktur jalan dan drainase pada 2018, kerusakan jembatan gantung (rambin) Hutapadang,
Kotanopan, inovasi kapal listrik sebagai alat penyeberangan di Danau Toba, dan peningkatan
pemanfaatan layanan Bandara Kualanamu tahun 2017 yang meningkat 12,3% dibanding 2016,
sehingga mampu melayani 10.041.568 penumpang.
Isu yang dipilih dalam analisis Kesra edisi Januari 2018 ini adalah isu kerusakan jalan.
Alasan pemilihan isu ini karena berita kerusakan jalan masih mendominasi dan terjadi hampir
merata, tidak hanya terjadi di daerah pedalaman yang kurang mendapat perhatian, namun juga
terjadi di pusat-pusat kota dan telah banyak dikeluhkan masyarakat.
ANALISIS
Aturan tertinggi yang diacu terkait penyelenggaraan jalan adalah Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selain mengatur pengelompokan jalan menjadi jalan umum, jalan
tol, dan jalan khusus, undang-undang ini juga menetapkan bagaimana jalan-jalan tersebut
diatur, dibina, dibangun, diusahakan, dan diawasi. Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dinyatakan
bahwa “pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik
fungsi secara teknis dan administratif”, sementara pada huruf b, dinyatakan bahwa
“penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan
secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan
minimal yang ditetapkan”, dan terakhir pada huruf c, dinyatakan bahwa “pembiayaan
pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Penyelenggara jalan sendiri ditetapkan
berdasarkan Pasal 14, 15 dan 16, yaitu pemerintah pusat sebagai penyelenggara jalan nasional,
pemerintah provinsi sebagai penyelenggara jalan provinsi, pemerintah kabupaten sebaagai
penyelenggara jalan kabupaten dan jalan
desa, serta pemerintah kota sebagai penyelenggara jalan kota. Lebih lanjut mengenai
“laik fungsi”, “pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan”, dan “pembiayaan pembangunan”
berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dinayatakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan. Lebih lanjut mengenai Laik Fungsi Jalan ternyata dijelaskan dalam
PP tersebut pada Pasal 102. Laik fungsi jalan ini dibagi menjadi laik fungsi secara teknis dan
administratif. Laik fungsi secara teknis dijelaskan dalam ayat (4) yang meliputi:
a. teknis struktur perkerasan jalan;
b. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
c. teknis geometri jalan;
d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
f. teknis perlengkapan jalan.
Sedangkan laik fungsi secara administratif dijelaskan dalam ayat (5) yang meliputi:
administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan,
leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
Syarat pengoperasian jalan yang harus memenuhi laik fungsi saja sudah cukup
menggambarkan, bahwa jalan yang dibangun harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi tersebut
untuk dapat beroperasi. Dan berkewajiban memenuhinya adalah penyelenggara jalan terkait.
Sehingga jika di lapangan ditemui jalan yang jauh dari kualifikasi namun masih beroperasi, hal
ini merupakan pelanggaran karena seharusnya tidak layak untuk beroperasi.
PP Nomor 34 Tahun 2006 juga mengatur mengenai pemeliharaan jalan dalam Pasal 97.
Bahkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis
penanganan jalan. Tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan ini diatur jenis (ayat (3)), dokumen
yang menyatakan periodisasinya (ayat (4)), syarat teknis pengerjaan (Pasal 98 dan 99), ruang
lingkupnya (Pasal 100), dan rupa/bentuk pekerjaannya (Pasal 101 ayat (2)). Semuanya menjadi
tanggungjawab dan kewajiban penyelenggara jalan (Pasal 97 ayat (1)). Sampai di sini saja,
dapat terlihat jelas bahwa tanggungjawab yang dipikul oleh penyelenggara jalan (pemerintah
pusat, provinsi, kabupaten, dan kota) sangat besar. Jika ditemui jalan yang beroperasi namun
kondisinya rusak, maka yang menjadi pertanyaan adalah:
1. apakah kualifikasi jalan ini sejak awal tidak laik fungsi namun bisa beroperasi?; atau
2. apakah pelaksanaan pemeliharaan jalan ini tidak memenuhi ketentuan UU dan PP?
Kedua pertanyaan tersebut menyingung kewajiban penyelenggara jalan, yaitu pemerintah
pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sesuai dengan jenis jalan yang dikelolanya. Karena
pembangunan jalan hingga pengoperasiannya, dan pemeliharaan
jalan semuanya menjadi kewajiban pemerintah. Instansi terkait penyelenggaraan jalan
sangat penting untuk mencermati kembali kewenanangan dan kewajibannya yang tercantum
dalam UU No. 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
Masyarakat dapat turut andil mencegah kerusakan jalan. Selain melakukan pelaporan yang
memadai akan kebutuhan jalan dan kerusakan jalan, masyarakat juga dapat turut merawat jalan
dengan menghindari aktivitas yang merusak jalan. Misalnya, tidak mengalirkan air yang
mengandung detergen ke jalan aspal (misalnya mencuci kendaraan di pinggir jalan) dan
mencegah tumpahan minyak. Cara lainnya adalah turut merawat sarana jalan, misal dengan
menolak aksi vandalisme dan perusakan sarana jalan.
KESIMPULAN
1. Kerusakan jalan terjadi merata, dari wilayah perkotaan hingga ke desa dan pedalaman.
2. Jalan adalah infrastruktur vital. Gangguan pada jalan berpengaruh pada perekonomian
hingga jiwa masyarakat (rawan lakalantas).
3. UU No. 38 Tahun 20404 dan PP No.34 Tahun 2006 mengamanatkan seperangkat
kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara jalan (jalan umum) untuk menjaga
kualifikasi jalan sehingga tetap dapat beroperasi dengan memenuhi syarat laik fungsi jalan.
Jalan yang tidak memenuhi syarat laik fungsi semestinya tidak dapat beroperasi.
4. Setelah dibangun dengan memenuhi syarat laik fungsi sehingga dapat dioperasikan,
pemerintah sebagai penyelenggara jalan juga berkewajiban melakukan pemeliharaan jalan.
Pemeliharaan jalan bahkan ditekankan sebagai prioritas tertinggi dalam penanganan jalan
(PP No.34/2006 Pasal 97 ayat (2)), sehingga aktivitas ini perlu mendapat perhatian serius
dari semua pihak.
5. Peran serta masyarakat dapat membantu pemerintah dalam kewajibannya sebagai
penyelenggara jalan, yaitu menginformasikan kebutuhan jalan dan kerusakan jalan, serta
turut menjaga kualitas jalan dan saran jalan dengan menghindari aktivitas yang merusak.
BIDANG EKUIN
Dalam analisis isi media yang dilakukan BBPSDMP Kominfo Medan pada bulan
Januari 2018 ini terlihat pada Gambar. 1 dibawah ini.
Gambar 1. Persentase Bidang Berita Bulan Januari 2018
Gambar. 1 menunjukkan bidang Kesra mendapat porsi pemberitaan terbesar yakni
56,3%, bidang Ekuin sebesar 22,1% dan bidang Polhukam sebesar 21,6%.
Pada bidang Ekuin bulan Januari 2018 berita mengenai ekonomi mikro yakni perilaku
konsumen, industri, penentuan harga pasar dan produksi barang jasa mendapat persentase
sebesar 15,3%, sedangkan sektor pariwisata menempati peringkat kedua dengan persentase
sebesar 4,7 %, sementara itu pada posisi terakhir ditempati oleh ekonomi makro sebesar 2,6 %
seperti yang ditunjukkan oleh Gambar. 2 berikut ini:
Gambar 2. Komposisi topik berita bidang Ekuin
Berdasarkan Gambar.2 topik bidang Ekuin yang mendapat pemberitaan lebih banyak
yakni Ekonomi Mikro yang membahas mengenai ekonomi mikro yakni sebesar 15,3%, sektor
pariwisata sebesar 4,7% dan sektor ekonomi makro sebesar 2,6%.
56.322.1
21.6 1. Kesejahteraan Rakyat
2. Ekonomi, Keuangan, dan Industri
3. Politik, Hukum dan Keamanan
4.7
15.3
2.6
a. Pariwisata
b. Ekonomi Mikro (Perilakukonsumen, industry,penentuan harga pasar,produksi barang dan jasa)
c. Ekonomi Makro(Pendapatan nasional,investasi, kesempatan kerjadan inflasi)
Dapat dijelaskan topik terkait dengan ekonomi mikro adalah berupa kelangkaan LPG 3
kilogram dibeberapa daerah yang cukup meresahkan warga, kenaikan tarif listrik yang akan
memicu inflasi, patokan harga beli beras oleh pemerintah serta pengembangan dan
pemberdayaan industri kreatif lainnya. Kelangkaan produk elpiji bersubsidi 3 kilogram
dibeberapa daerah masih menjadi topik utama pemberitaan. Gas elpiji primadona rumahtangga
menengah kebawah ini menjadi barang langka di Labuhan Batu Selatan, Kota Langka Aceh,
Kabupaten Serdang Bedagai, beberapa kecamatan di kota Medan dan diberbagai kabupaten dan
kota lain di propinsi Sumatera Utara dan Aceh. Kelangkaan gas elpiji ini berdampak langsung
pada ekonomi masyarakat, sebab, banyak warga yang menggantungkan urusan domestiknya
pada keberadaan produk ini, bahkan beberapa diantaranya menjadikan gas elpiji bersubsidi ini
menjadi pendukung bisnisnya seperti para pedagang makanan
Sementara itu topik yang terkait dengan ekonomi makro adalah berupa mekanisme
perizinan usaha bagi kalangan UMKM, manajemen dan tata kelola BPJS ketenaga kerjaan,
efisiensi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, kebijakan agresif pemerintah dalam
mengundang investor, nilai ekspor dan kondisi inflasi di beberapa daerah serta sorotan terkait
dengan kondisi defisit keuangan pemerintah daerah yang dapat berimbas pada ekonomi
nasional. Sedangkan sub bidang berita ekuin yakni yang terkait dengan pariwisata adalah
menyoroti beberapa hal seperti kebutuhan investor dalam mengembangkan potensi pariwisata
dibeberapa daerah, kesamaan visi berbagai pihak dalam mengembangkan kawasan Danau
Toba, potensi kekayaan kuliner bagian dari keunggulan wisata di berbagai daerah dan tingkat
kunjungan wisatawan dari berbagai negara di beberapa daerah di Sumatera Utara.
Media cetak dalam bulan Januari 2018 ini memberitakan mengenai merosotnya daya
saing investasi Sumatera Utara, khususnya pada awal tahun 2018. Hal ini terjadi disebabkan
beberapa hal yakni terkait dengan masalah korupsi dan kondisi infrastruktur yang kurang
memadai. Hal ini sangat disayangkan, karena Sumatera Utara memiliki potensi yang sangat
besar dan memiliki segala hal yang sangat menarik bagi investor untuk berinvestasi dikawasan
ini. Dapat dikatakan bahwa melimpahnya sumber daya alam sebagai bahan utama produksi
industry, lokasi yang strategis, keberadaan Bandar udara yang memiliki kualitas internasional
belum cukup untuk menarik investor manakala dukungan infrastruktur lain seperti jalan,
ketersediaan listrik dan birokrasi yang bersih belum dapat diwujudkan menjadi lebih baik.
Berbagai upaya untuk memastikan hadirnya investor dikawasan ini harus dilakukan. Kehadiran
investor dikawasan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang, sekaligus
akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional.
KESIMPULAN .
Kajian analisis isi bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) pada edisi Januari
2018 menunjukan bahwa tingkat keragaman topik, berita dan pembahasan semakin meluas.
Untuk topik yang berkaitan dengan ekonomi mikro, dapat digambarkan bahwa masalah klasik
yakni kelangkaan kebutuhan warga seperti gas elpiji bersubsidi, tariff listrik, harga produk
petani tetap menjadi topik primadona yang dipublis di media massa cetak maupun online.
Namun demikian, ada sebuah topik popular yang saat ini mendapat sorotan pihak melalui
pemberitaan suratkabar yakni terkait dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, khususnya bagi
kalangan pelaku UMKM. Ekonomi makro juga memiliki topik yang tidak kalah menarik.
Dalam kajian analisis isi ini topik yang terkait dengan ekonomi makro adalah masalah
kebijakan yang berkaitan dengan upaya menarik investor baik local maupun investor asing. Hal
ini memang masing sangat dibutuhkan ditengah tingginya aktivitas ekonomi, industry serta
sumber daya alam yang melimpah, sehingga dibutuhkan modal untuk mengelola dan
mengubahnya menjadi produktif. Topik lainnya terkiat dengan ekonomi makro adalah terkiat
dengan pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah yang berkontribusi secara langsung
pada kondisi ekonomi nasional. Upaya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran baik
pemerintah daerah maupun pusat diharapkan akan menjaga stabilitas ekonomi secara nasional.
Kondisi keuangan deficit diharapkan tidak akan terjadi karena kondisi defisit menunjukan
bahwa kas flow antara saldo dan pengeluaran tidak berimbang sehingga dapat merusak tatanan
penggunaan keuangan sebuah organisasi. Sementara itu, topik yang terkait dengan pariwisata
juga masih bersifat klasif seperti ide, wacana dan kebijakan pengembangan objek wisata di
berbagai daerah, konsep penataan Danau Toba dengan menyatukan persepsi berbagai pihak,
hingga ide untuk menjadikan wisata kuliner sebagai bagian dari keunggulan wisata yang dapat
menarik minat wisatawan baik domestik maupun manca negara.
REKOMENDASI
1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta satuan kerja teknis lainnya diharapkan selalu
melakukan monitoring distribusi kebutuhan pokok masyarakat secara periodik seperti gas
bersubsidi, harga kebutuhan pokok dan lainnya untuk memastikan tidak pernah ada
kelangkaan atau kenaikan harga tidak wajar pada komoditi yang sangat dibutuhkan
masyarakat.
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dinas terkait di
daerah hendaknya lebih membumikan konsep ekonomi kreatif dengan melakukan pendataan
potensi potensi ekonomi kreatif yang ada.
3. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan
Perusahaan Negara PLN hendaknya menjadikan kondisi ekonomi masyarakat secara umum
dalam menyusun kebijakan kenaikan tarif listrik sehingga tidak menimbulkan inflasi yang
merusak ekonomi nasional.
4. Upaya peningkatan kapasitas tujuan wisata Danau Toba, hendaknya dipercepat, dengan
menyatukan persepsi seluruh stakeholder yang ada, karena kondisi Danau Toba yang kaya
akan nilai pariwisata hanya membutuhkan konsep manajemen semata dalam memastikan
Danau Toba menjadi tujuan wisata dunia.
BIDANG POLHUKAM
Berita bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam) pada Bulan Januari 2018 yang
berhasil dihimpun mencapai 21,6% yang memuat pemberitaan tentang pemilihan kepala daerah
(Pilkada), kinerja aparatur, dan lain-lain.
PILKADA SUMUT
Setelah dibuka pendaftaran selama tiga hari, yakni mulai 8 hingga 10 Januari 2018,
kontestasi dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut) terdaftar tiga pasangan bakal calon, mereka
adalah Djarot Saful Hidayat-Sihar Sitorus, JR Saragih-Ance Selian, dan Edy Rahmayadi-Musa
Rajekshah. Djarot Saful Hidayat-Sihar Sitorus diusung oleh PDIP yang memiliki 16 kursi di
DPRD Sumut, dan PPP yang memiliki 4 kursi. Sementara JR Saragih-Ance Selian didukung
oleh Partai Demokrat (14 kursi), PKB (3 kursi), dan PKPI (3 kursi). Kemudian pasangan Edy
Rahmayadi-Musa Rajekshah didukung Partai Golkar (17 kursi) Gerindra (13 kursi), PKS (9
kursi), PAN (6 kursi), dan Nasdem (5 kursi). Semua balon yang telah mendaftar akan
melakukan tes kesehatan 8-15 Januari 2018, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera
Utara (KPUD Sumut) juga akan melakukan penelitian selama tujuh hari terhadap tiga bakal
calon yang telah mendaftar dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 17-18 Januari 2018.
Lalu penetapan pasangan calon pada 12 Februari 2018. Jika ada sengketa maka pasangan calon
yang merasa dirugikan akan diberikan masa sengketa selama 78 hari kerja. Pilkada Sumut akan
dilaksanakan pada Tanggal 27 Juni 2018. Seiring dengan Pilkada Sumut untuk pemilihan
gubernur, juga akan dilaksanakan Pilkada dibeberapa daerah kabupaten dan kota di Sumatera
Utara.
Terkait Pilkada Gubernur ataupun pilkada kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam waktu
dekat ini, biasanya suhu politik meningkat dan kerawanan yang cukup tinggi. Biasanya hal yang
paling sering terjadi dalam pilkada adalah berita bohong (hoax). Karena dalam pilkada banyak
menggunakan berbagai media untuk
2.1
11.6
1.1.5 .5 1.1 2.6
menyebarkan berita-berita, baik berita yang benar atau bohong. Makanya setiap paslon
pasti memiliki tim siber. Tim siber ini akan berusaha untuk memberikan informasi kepada
masyarakat tentang kandidat yang didukungnya. Namun tidak mustahil tim siber ini melakukan
kampanye hitam (blackcampain) untuk pasangan kandidatnya, agar memberikan efek dan
menimbulkan rasa belas kasihan seolah kandidatnya dizhalimi. Isu lain yang berkaitan dengan
pilkada adalah aliran dana sumbangan baik dari partai politik, kelompok atau badan hukum
swasta terus menjadi pantauan KPUD Sumut.
KINERJA APARATUR
Data pemberitaan untuk kinerja aparatur pemerintah yang terangkum dalam kajian ini
mencakup implementasi e- Katalog.
e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu bentuk
pelayanan atau kinerja aparatur pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
Kemdagri telah menyepakati terkait pencegahan korupsi di daerah. Salah caranya adalah
penggunaan e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Terkait pemberitaan ini Deputi
Pencegahan dari KPK, Pahala Nainggolan menyebut terdapat 121 laporan daerah yang asetnya
bisa hilang ke pihak swasta dengan nilai sekitar Rp. 1,4 triliun. Untuk itu KPK akan membantu
pemerintah daerah agar asetnya tidak jatuh ke pihak swasta. KPK akan melatih sekitar 2.500
orang sebagai audit investigasi dan kasus-kasus pengadaan, serta menyepakati untuk
mempermudah pelayanan di daerah lewat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP). Kesepakatan
tersebut diawali implementasi e-Katalog di lima provinsi yakni; Jawa Barat, Tengah, Timur,
Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Namun sebelumnya telah dilaksakan di Provinsi DKI
Jakarta dan Riau. Riau merupakan provinsi kedua yang mengimplementasikan e-Katalog. Hal
ini sebagai bentuk reformasi pengadaan barang dan jasa serta bagian penting dari belanja negara
untuk menghindari penyelewengan kontraktor dengan pihak lain dalam pengadaan barang.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pilkada dan hoax saat ini sudah seperti dua sisi mata uang. Penyebarakan berita hoax
jelang bergulirnya Pilkada Sumut 2018 banyak menimbulkan kerugian. Berita hoax ini akan
merusak kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilihan, merusak rasionalitas pemilih dan
menimbulkan konflik sosial serta merusak kredibilitas dan intevrotas pasangan calon. Dan
sangat disayangkan jika proses Pilkada nantinya hanya dipenuhi konflik kepentingan oleh
masing-masing partai politik.
Untuk itu diperlukan pendidikan dan sosialisasi kepada pemilih di daerah agar para pemilih ini
menjadi tahu, dan tidak mudah percaya terkait penyebaran berita hoax jelang pilkada serentak
2018. Masyarakat diharapkan untuk tindah begitu saja percaya terhadap berita yang
diterimanya. Sehingga apapun pemberitaan yang muncul di media sosial jangan dianggap
bahwa itu benar, apalagi hal tersebut
berkaitan dengan upaya-upaya melakukan fitnah kepada orang lain. Kedewasaan
menyikapi segala sesuatu adalah bagian yang harus tetap dijunjung tinggi.
Program e-Katalog ini sebagai bentuk reformasi pengadaan barang dan jasa yang
merupakan bagian penting dari belanja negara. e-katalog untuk memberikan kesempatan
kepada perusahaan-perusahan lokal, dengan memasukkan proses lelang barang-barang yang
ada pada kegiatan provinsi. Selain itu, sistem e-katalog ini untuk menghindari penyelewengan
kontraktor dengan pihak lain dalam pengadaan barang. Implemtasi e-katalog di daerah siap
mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Keuntungan lain jika menggunakan sistem e-purchasing melalui e-katalog. Pertama adalah,
akan meningkatkan efisiensi belanja melalui cost reduction. Kedua adalah dari proses
kompetisi, semakin banyak produk yang masuk, maka penyedia akan saling membandingkan
harga produknya masing-masing. Jika ada satu produk yang lebih murah, dengan kualitas sama
maka kompetitor bisa minta negosiasi ulang untuk diturunkan harganya.
Berpegang dengan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2015, Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebaiknya mengadakan sosialisasi lebih intensif
lagi di berbagai daerah sehingga manfaat dan tujuan yang akan dicapai segera terealisasi. Dan
kontrak payung dari penyedia di e-katalog kedepannya harus ada pembagian yang jelas antara
LKPP dengan pemerintah daerah dengan adanya rencana pembuatan katalog lokal yang akan
terintegrasi ke katalog nasional sehingga dapat menciptakan pasar nasional yang terintegrasi
dan tidak tersegmentasi.
PENGOLAHAN DATA ANALISIS ISI MEDIA
BULAN JANUARI 2018
1. Jenis Media
2. Nama Surat Kabar
98.4
1.6
1. Cetak 2. Online
24.7
33.7
11.1
5.3
25.3Analisa
Medan Bisnis
Sinar Indonesia Baru
Sumut Pos
Waspada
3. Penempatan Berita
4. Posisi di Headline
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Headline
Halaman depan
Halaman tengah
Halaman belakang
8.4
48.4
37.4
5.8
1.6
1.1
.5
1.1
.5
5. Format Berita
6. Sifat Berita
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
1. Laporan / Liputan3. Opini
7. BeritaSingkat
68.9
.5
30.5
2.6
61.6
35.8
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
1. Argumentatif
2. Deskriptif
4. Informatif
7. Bidang Berita
8. Bidang Berita: Kesejahteraan Rakyat
56.3
22.1
21.61. Kesejahteraan Rakyat
2. Ekonomi, Keuangan,dan Industri
3. Politik, Hukum danKeamanan
2.64.2
1.13.2 3.2
4.76.3
19.5
2.1.5
2.6.5
3.7
9. Bidang Berita: Ekuin
10. Bidang Berita: Polhukam
4.7
15.3
2.6
a. Pariwisata
b. Ekonomi Mikro(Perilaku konsumen,industry, penentuanharga pasar, produksibarang dan jasa)
c. Ekonomi Makro(Pendapatan nasional,investasi, kesempatankerja dan inflasi)
2.1
11.6
1.1.5 .5 1.1 2.6
11. Topik Berita Menurut Kategori Pemerintah
12. Cakupan Permasalahan Dalam Berita
4.2
59.5
28.9
7.4
1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Provinsi.
3. PemerintahKabupaten/ Kota
4. Pemerintah Pusat danpemerintah daerah(prov/kab/ko)
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
1. Lokal
2. Regional
3. Nasional
64.2
28.4
7.4
13. Sumber Informasi Utama/Dominan Berita
14. Sumber Informasi Lainnya
43.2
3.7 5.31.1
28.4
18.4
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
1. Eksekutif: Presiden, Wakil Presidendst
2. Yudikatif: Pejabat Peradilan; JaksaAgung
3. Legislatif
4. Media: Wartawan itu sendiri.
5. Masyarakat: Anggota masyarakat,LSM, Tokoh masyarakat
6. Lainnya …...
17.4
2.6
6.3
3.7
26.8
17.9
15. Tone Berita Secara Keseluruhan
16. Keberimbangan Berita
1. Mendukung (Positif), 54.7
2. Tidak mendukung
(Negatif), 4.2
3. Tidak berpihak
(Netral), 41.1
14.7
85.3
1. satusisi (One SideCoverage)
2. Liputan Dua Sisi (BothSide Coverage)
top related