i laporan kinerja dinas kesehatan provinsi sulawesi ... · persentase desa/kelurahan yang...
Post on 07-Nov-2020
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
i
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan disusun untuk
memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LA.KIP ini berpedoman kepada
Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
lmplementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah
Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan
kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka
menyarnpaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan
kebijakan dan program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas
Kesehatan Provonsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan serta hambatan dan
perrnasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.
Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Makassar, 6 Februari 2020
Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Dr.dr. H. Bachtiar Baso, M.Kes
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 196407292001121002
ii
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan
kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang :
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja
utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan
capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5
(lima) tahunan yang direncanakan.
Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam
pencapaian kinerja tahun 2019 dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 185,95%,
Adapun realisasi keuangan dari jumlah anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 13.
995.882.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.233.231.547,- atau sebesar 87,40%. Dari 18
Indikator yang ada dalam perjanjian kinerja provinsi Sulawesi Selatan, ada 9 indikator
yang melebihi target, yaitu :
1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
2. Persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB
yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
3. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
4. Persentase kasus HIV yang diobati
5. persentase kab/ kota yang melaksanakan detekai dini Hepatitis B dan C pada
kelompok beresiko.
6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
7. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM
iii
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
8. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan
leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
Terdapat pula 5 indikator kinerja yang sesuai dengan target :
1. Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
2. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
3. Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan POPM Cacingan
dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat
4. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL)
5. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
Indikator Kinerja yang belum tercapai ada 4 indikator yaitu :
1. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
2. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
3. Persentase kab/kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar
Pneumonia
4. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) minimal 50% sekolah
Gambaran pencapaian indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi
Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :
iv
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Tabel 1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang P2P Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019
No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja
1 Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap 93% 95,50% 102,69%
2
Persentase respons terhadap sinyal
kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial
KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon)
80% 90,40% 113,00%
3
Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah
2 2 100,00%
4 Persentase kasus malaria positif yang di obati
sesuai standar 95% 88,00% 92,63%
5 Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang
melakukan POPM 1 1 100,00%
6
Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting
yang Melakukan POPM Cacingan dengan
Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat
2 2 100,00%
7 Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta
tanpa cacat 91% 86,40% 94,95%
8 Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai
standar 79% 99,70% 126,20%
9 Persentase kasus HIV yang diobati 55% 56,43% 102,60%
10 Persentase kab/kota yang 50% puskesmasnya
melakukan tatalaksana standar Pneumonia 60% 45,83% 76,38%
11 persentase kab/ kota yang melaksanakan detekai
dini Hepatitis B dan C pada kelompok beresiko. 80% 100% 125,00%
12
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
minimal 50% sekolah
50% 17,00% 34,00%
13 Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu 50% 98% 196,00%
14
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan
kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
PTM
50% 92% 184,00%
v
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Walaupun pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan secara umum sudah dianggap cukup baik, namun dalam
pelaksanaannya masih dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan.
Perencanaan yang kurang matang dan kendala teknis yang di luar perkiraan
dalam mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan yang
mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.
Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga
beberapa perbaikan dan tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian
target sendiri disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan
oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan
DInas Keseshatan Provinsi sera institusi terkait lainnya. Semoga ke depannya, kinerja
Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah relatif baik ini dapat
terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam rangka
menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular dan tidak menular
serta meningkatkan kesehatan jiwa , dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sulawesi Selatan yang optimal
15
Persentase puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher
rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
50% 82% 164,00%
16 Persentase Puskesmas yang melaksanakan
deteksi dini dan rujukan kasus katarak 30% 96% 320,00%
17
Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza
di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
5 5 100,00%
18 Persentase layanan dukungan manajemen dan
pelaporan satker dekonsentrasi 100 100 100,00%
Rata – rata Kinerja 185,95%
vi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ······································································· i
RINGKASAN EKSEKUTIF ······························································· ii
DAFTAR ISI ·················································································· vi
DAFTAR TABEL ············································································ vii
DAFTAR GRAFIK ·········································································· viii
DAFTAR LAMPIRAN ······································································ xi
BAB I PENDAHULUAN···································································· 1
1.1 Latar Belakang ················································································ 1
1.2 Visi dan Misi ····························································· 2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ··············································· 5
1.4 Sumber Daya Manusia ·················································· 8
1.5 Sistematika Penulisan ··················································· 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA ···················································· 16
2.1 Perencanaan Kinerja ···················································· 16
2.2 Perjanjian Kinerja ······················································· 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ·················································· 24
3.1 Capaian Kinerja ························································· 24
3.2 Realisasi Anggaran ······················································ 76
BAB IV PENUTUP ·········································································· 85
4.1 Kesimpulan ································································ 85
4.2 Tindak Lanjut ····························································· 86
vii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang P2P Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 .......................................... iv
Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ·······
Tahun 2019 .............................................................................······ 8
Tabel 2.1 Cascading Indikator RAP, RAK, dan Dana Dekonsentrasi ·······
Tahun 2019 .........................................................................··· 18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 ..........................................................................··· 21
Tabel 3.2.1 Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran Bidang P2P Dinas ·······
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 .......··· 76
Tabel 3.2.2 Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran Bidang P2P Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 ..................··· 78
Tabel 3.2.3 Rincian dan Realisasi Anggaran Perindikator Bidang P2P
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan ·······
Tahun 2019 ..............................................................................··· 80
viii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.4a Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019 ·························· 12
Grafik 1.4b Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2019 ················ 13
Grafik 1.4c Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 ······················ 13
Grafik 3..1.1a Presentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi
Dasar Lengkap (IDL) Tahun 2019 ······································ 25
Grafik 3.1.1b Presentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi
Dasar Lengkap (IDL) Tahun 2015-2019 ······························· 25
Grafik 3.1.2a Presentase Respon Penanggulangan Terhadap Sinyal Kewaspadaan
Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah Terjadinya KLB
di Kabupaten / Kota Tahun 2019 ········································ 28
Grafik 3.1.2b Presentase Respon Penanggulangan Terhadap Sinyal Kewaspadaan
Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah Terjadinya KLB
di Kabupaten / Kota Tahun 2016 – 2019 ······························· 28
Grafik 3.1.3a Jumlah Kabupaten / Kota Yang Mempunyai Kabijakan
Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang Berpotensi Wabah Tahun 2019 ····················· 32
Grafik3.1.3b Jumlah Kabupaten / Kota Yang Mempunyai Kabijakan
Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang Berpotensi Wabah Tahun 2016 – 2019 ············ 32
Grafik 3.1.4a Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar
Tahun 2019 ································································· 35
Grafik 3.1.4b Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar
Tahun 2015 – 2019 ························································ 35
Grafik 3.1.5a Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melakukan
POPM Tahun 2019 ························································ 38
Grafik 3.1.5b Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melakukan
POPM Tahun 2015 – 2019 ··············································· 39
Grafik 3.1.6a Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan
POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum
Obat Tahun 2019 ·························································· 41
ix Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.6b Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan
POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum
Obat Tahun 2018 - 2019 ················································· 41
Grafik 3.1.7a Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat Tahun
2019 ········································································· 43
Grafik 3.1.7b Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat Tahun
2015 – 2019 ································································ 44
Grafik 3.1.8a Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar Tahun 2019 46
Grafik 3.1.8b Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar Tahun 2015
– 2019 ······································································· 47
Grafik 3.1.9a Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2019 ······················· 49
Grafik 3.1.9b Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2015 – 2019 ·············· 50
Grafik 3.1.10a Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya Melakukan
Tatalaksana Standar Pneumonia Tahun 2019 ·························· 53
Grafik 3.1.10b Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya Melakukan
Tatalaksana Standar Pneumonia Tahun 2016 – 2019 ················· 53
Grafik 3.1.11a Persentase Kabupsten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini
Hepatitis B dan C Pada Kelompok Berisiko Tahun 2019 ············ 55
Grafik 3.1.11b Persentase Kabupsten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini
Hepatitis B dan C Pada Kelompok Berisiko Tahun 2015 – 2019 ··· 56
Grafik 3.1.12a Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah Tahun 2019 59
Grafik 3.1.12b Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah Tahun 2017
– 2019 ······································································· 59
Grafik 3.1.13a Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM
Terpadu Tahun 2019 ······················································ 61
Grafik 3.1.13b Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM
Terpadu Tahun 2017 – 2019 ············································· 62
Grafik 3.1.14a Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Tahun 2019 ···················· 64
Grafik 3.1.14b Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Tahun 2015 - 2019 ··········· 64
x Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.15a Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini
Kanker Payudara dan Leher Rahim pada Perempuan Usia 30-50
Tahun 2019 ································································· 66
Grafik 3.1.15b Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini
Kanker Payudara dan Leher Rahim pada Perempuan Usia 30-50
Tahun 2018 - 2019 ························································ 67
Grafik 3.1.16a Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan
Rujukan Kasus KatarakTahun 2019 ····································· 69
Grafik 3.1.16b Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan
Rujukan Kasus KatarakTahun 2017 – 2019 ···························· 69
Grafik 3.1.17a Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza di
lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tahun 2019 ················ 71
Grafik 3.1.17b Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza di
lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tahun 2017 – 2019 ······· 72
Grafik 3.1.18a Persentase Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaporan Satker
Dekonsentrasi Tahun 2019 ··············································· 74
Grafik 3.1.18b Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaporan Satker 2019 ······· 74
Grafik 3.1.18c Persentase Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaporan Satker
Dekonsentrasi Tahun 2015 – 2019 ······································ 75
xi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
DAFTAR LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja T.A 2019
2. Data Pencapaian Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019
sesuai dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2019
3. SOP Penyusunan LAKIP
4. SK Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2019
5. Laporan e-Monev DJA Tahun 2019
6. Laporan e-Monev Bappenas Tahun 2019
7. Laporan e-Performance Tahun 2019
1 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui
upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan
dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah: 1).Meningkatnya status
kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2).Meningkatnya pengendalian penyakit; 3).
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di
daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 4).Meningkatnya cakupan pelayanan
kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN
Kesehatan; 5).Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
6).Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.Program Indonesia Sehat
dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.
RPJMN 2015 - 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan
Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun
2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima
tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah disusun
memerlukan penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga
pada tahun 2018 dilakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan nomor
HK.01.07/MENKES/422/2017.Sesuai amanat Menteri Kesehatan, dengan
diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus menjabarkan dalam Rencana
Aksi Program Direktorat Jenderal P2P.Pada revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2018
terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Diakhir tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-
2019, Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan twlah melakukan
berbagai kegiatan dengan tujuan utamanya adalah mengakselerasi tercapainya
target – target program.
Isu-isu strategis yang ada di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019, yaitu :
1. Pencapaian Target Eliminasi untuk Penyakit Malaria, Filariasis, Kusta, TB dan
Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis
2. Peningkatan kerjasama penatalaksanaan Penyakit Menular melalui Public
Private Mix, seperti TBC, HIV, Hepatitis dan beberapa penyakit menular
lainnya
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular
4. Peningkatan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus penyakit menular dan
respon pengendalian terhadap KLB
5. Meningkatkan akses dan menjamin kualitas layanan imunisasi
6. Peningkatan peran LS/LP terkait dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama
Tahun 2019. Disamping itu, laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat
peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi
guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.
1.2 Visi dan Misi
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan
Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
3 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk
mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA
yang ingin diwujudkan yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
4 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam
tercapainya seluruh NawaCita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan padatahun 2015-
2019, yaitu: 1). Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;2).Meningkatnya
daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial
dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat
dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita,
anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau
outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang
akan dicapai yakni sebagai berikut:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP
2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran
hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian
Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara
berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina
kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan
dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.
Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018 – 2023 yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,
Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter ”. Melihat rumusan visi di atas bahwa di
sektor pembangunan kesehatan dapat diterjemahkan bahwa Provinsi Sulawesi
5 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Selatan tahun 2023 berupaya untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang “
Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas”
serta “Berkarakter”.
Untuk mendukung visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :
1. Mendorong penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau
dan berkeadilan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, kemitraan swasta dan lintas sector
3. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan (SDK) secara merata baik kuantitas,
kualitas dan distribusinya
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008, Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut, Dinas Kesehatan memiliki fungsi yaitu :
a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
kesehatan
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan
fungsinya
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai
berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Program
3) Sub Bagian Keuangan
6 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
c. Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) :
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) :
1) Seksi Surveilans dan Imunisasi
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa
e. Bidang Kesehatan Masyarakat (KESMAS) :
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) :
1) Seksi Kefarmasian
2) Seksi Alat Kesehatan
3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
g. Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) :
1) UPK Kulit Kelamin dan Kosmetika
2) UPK Balai Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
7 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAKEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB.BAGIAN
PROGRAM
SUB.BAGIAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
KESEHATAN
MASYARAKAT
SEKSI
KESEHATAN KELUARGA
DAN GIZI
SEKSI
KESEHATAN LINGKUNGAN,
KESEHATAN KERJA & OLAHRAGA
SEKSI
PROMOSI KESEHATAN &
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
UPK
BIDANG
PELAYANAN
KESEHATAN
SEKSI
PELAYANAN
KESEHATAN
PRIMER
SEKSI
PELAYANAN
KESEHATAN
RUJUKAN
SEKSI
PELAYANAN
KESEHATAN
TRADISIONAL
BIDANG
PENCEGAHAN &
PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI
SURVEILANS & IMUNISASI
SEKSI
PENCEGAHAN &
PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR
SEKSI
PENCEGAHAN &
PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR &
KESEHATAN JIWA
8 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
1.4 Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan sebanyak 48 orang dengan distribusi pegawai di Seksi Surveilans
dan Imunisasi sebanyak 19 orang (1 orang Kepala Seksi dan 18 orang staf), Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebanyak 20 orang (1 orang
Kepala Seksi dan 19 orang staf), dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM
dan Kesehatan Jiwa sebanyak 9 orang (1 orang Kepala Seksi dan 7 orang staf)
Tabel 1.4
Sumber Daya Manusia Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
No Nama Pendidikan Jabatan
Fungsional Bidang/Seksi
1. dr. Hj. Nurul Amin R.,
MM.Kes S2 Kabid Bidang P2P
2. Agussalim, SKM.,
M.Kes S2 Kesmas Kasie
Seksi
Surveilans
dan
Imunisasi
3. Hj. Herlina Susanti,
SKM S1 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
4. A. Ratna Ayuba, SKM S1 Kesmas Fungsional
Epidemiologi
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
5. A. Sofyan, SKM.,
M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
6. Hardiman Hasanuddin,
SKM. S1 Kesmas
Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
7. Debsy V. Pattilima,
SKM., MPH
S2
Epidemiologi
Fungsional
Epidemiologi
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
8. Hj. Hasnah, SE., SKM S1 Kesmas Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
9.
Hj. Sitti Faridah, SKM.,
M.Kes
S2 Kesmas Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
9 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
No Nama Pendidikan Jabatan
Fungsional Bidang/Seksi
10. Firdaus, S.Sos., SKM S1 Kesmas Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
11. A. Wahyu, SKM.,
M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
12. Maryam Huda, SKM S1 Kesmas Fungsional
Epidemiologi
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
13. Sitti Hidayah, SKM.,
M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
14. Muh. Iqbal Arief,
SKM., M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
15. Basri, SKM S1 Kesmas Fungsional
Epidemiologi
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
16. Muhammad
Yasir,SKM,M.Kes S2 Kemsas
Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
17 Tris Soepriati SMA/SPK Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
18 Johanis Joni SLTA Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
19 Agus Jayadi SMA Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
20 Imran Hamzah SMA Fungsional
Umum
Seksi
Surveilans
dan Imunisasi
21 dr. H. Erwan Tri
Sulistyo, M.Kes S2 Kesmas Kasie
Seksi P2PM
22 Dr. A. Julia Junus,
SKM., M.Kes S3 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi P2PM
23 Ernawati, SKM., M.Kes S2 Kesmas
Fungisonal
Epidemiologi
Seksi P2PM
24 Makkaraus, SKM.,
M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi P2PM
10 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
No Nama Pendidikan Jabatan
Fungsional Bidang/Seksi
25 Pagolori, SKM., M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi P2PM
26 Hj. Rostina, SKM S1 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi P2PM
27 Rasmah, SKM., M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi P2PM
28 Nurani, SKM., M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi P2PM
29. Ahmadi Arief, SKM.,
MPH S2 Kesmas
Fungsional
Umum Seksi P2PM
30 Tuty Erawaty, SKM S1 Kesmas Fungsional
Umum Seksi P2PM
31 Mutmainna Dg. Tonji,
SKM S1 Kesmas
Fungsional
Umum Seksi P2PM
32 Dikhy Hidayat, SKM S1 Kesmas Fungsional
Umum Seksi P2PM
33 dr. Hasriani Harun S1 Kedokteran Fungsional
Umum Seksi P2PM
34 Risma Malasari, SKM S1 Kesmas Fungsional
Umum Seksi P2PM
35 Fatimah Rasyid, SKM.,
M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Umum Seksi P2PM
36 Irmawati, SKM S1 Kesmas
Fungsional
Umum Seksi P2PM
37 Hariyanto, SKM S1 Kesmas
Fungsional
Umum Seksi P2PM
38 Awal Wahid, SKM.,
M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Umum Seksi P2PM
39 Fatmawati T. N, SKM.,
M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Umum Seksi P2PM
40 Mirnawaty, SKM S1 Kesmas Fungsional
Entomologi Seksi P2PM
41
Hj. Farlina, S.Si., M.Kes
S2 Kesmas Kasi P2 PTM
& Keswa
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendalian
PTM dan
Kesehatan
Jiwa
11 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
No Nama Pendidikan Jabatan
Fungsional Bidang/Seksi
42
Wahida, SKM
S1 Kesmas
Fungsional
Epidemiologi
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendalian
PTM dan
Kesehatan
Jiwa
43 Eny Ariani, SKM.,
M.Kes S2 Kesmas
Fungsional
Umum
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendalian
PTM dan
Kesehatan
Jiwa
44 Fitriyani, SKM S1 Kesmas Fungsional
Umum
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendalian
PTM dan
Kesehatan
Jiw
45 Ferawati Ambo Dalle,
S.Kep
S1
Keperawatan
Fungsional
Umum
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendalian
PTM dan
Kesehatan
Jiwa
46 Abdul Latif, SKM S1 Kesmas Fungsional
Umum
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendalian
PTM dan
Kesehatan
Jiwa
47 Abd. Halim, SKM S1 Kesmas Fungsional
Umum
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendalian
PTM dan
Kesehatan
Jiwa
48 Sri Gladys Tolanda,
SKM
S1 Kesmas Fungsional
Umum
Seksi Penc &
Pengendalian
PTM dan
12 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Kesehatan
Jiwa
Sumber Data : Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 10
Februari 2019
Adapun grafik distribusi pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan adalah sebagai berikut :
a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan
Grafik 1.4a
Distribusi Pegawai Bidang P2P
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2019
Sumber Data : Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 27
Januari 2020
Pejabat Struktural dan Pegawai pada Bidang P2P Sebanyak 49 orang dengan
rincian 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi dan 45 orang Staf. Untuk
tingkat pendidikan pegawai dengan jenjang S1 dan S2 pada Bidang P2P yaitu
45% (S1 : 21 orang staf, S2 : 1 orang Kabid, 3 orang Kasie dan 19 orang staf),
S3 sebesar 2% (1 orang) dan SMA/Sederajat sebesar 8% (4 orang).
2%
47%
43%
8%
S.3 S.2 S.1 SMA/Sederajat
13 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional
Grafik 1.4b
Distribusi Pegawai Bidang P2P
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jabatan Fungsional
Tahun 2019
Sumber Data : Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 27
Januari 2020
Dari 44 orang staf yang berada dalam lingkup Bidang P2P Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan, ada sebesar 38% (17 orang) yang memangku
Jabatan Fungsional Epidemiologi, Jabatan Fungsional Umum sebesar 60% (27
orang) dan Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan sebesar 2% (1 orang),
yang tersebar di tiga seksi yang ada di Bidang P2P. Jabatan Fungsional yang
dimiliki semuanya berkedudukan pada jabatan fungsional ahli.
38%
2%
60%
Fungsional
Epidemiologi
Fungsional Entomologi
Kesehatan
Fungsional Umum
14 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Grafik 1.4c
Distribusi Pegawai Bidang P2P
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019
Sumber Data : Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan,
27 Januari 2020
Berdasarkan jenis kelamin Dari 48 orang pegawai di Bidang P2P Dinas
Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan ada 29 (60,4%) orang berjenis kelamin
perempuan dan 19 orang (39,6) berjenis kelamin laki-laki .
1.5 Sistematika Penulisan
1. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang
sedang dihadapi organisasi.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian
Kesehatan Tahun 2019.
19
29
L P
15 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi
Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
b. Realisasi Anggaran
Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja
4. BAB IV PENUTUP
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya
16 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan
kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen Perencanaan yaitu
Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan,
Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan
perencanaan tahunan. Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi
khususnya dana Dekonsentrasi berasal dari Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana Kerja
(Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :
1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar
90% pada akhir tahun 2019.
2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.
3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300
Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2019.
4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir
tahun 2019.
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten
Kota pada akhir tahun 2019.
17 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I) tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah, sebesar 100% pada akhir tahun 2019.
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir
tahun 2019.
Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator
untuk Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai
berikut :
18 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Tabel 2.1
Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi
Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP
Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK
Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi
Dinas Kesehatan Provinsi
1. Persentase cakupan keberhasilan
pengobatan TB/Success Rate
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana
sesuai standar
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana
sesuai standar
2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi
kusta
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai
eliminasi malaria
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1
per 1.000 penduduk
4. Persentase kasus malaria positif yang di
obati sesuai standar
5. Jumlah kabupaten/kota dengan
eliminasi filariasis
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria
berhasil menurunkan angka Mikrofilaria
menjadi 1%
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis
yang melakukan POPM
6. Jumlah Kbupaten/Kota Intervensi stunting
yang melakukan POPM Cacingan dengan
cakupan ≥75% dari sasaran minum obat
6. Persentase Penurunan kasus
Penyakit yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap
7. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap
7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang
mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib
Lanjutan
7. Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu
8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu
9. Persentase desa/kelurahan yang 9. Persentase desa/kelurahan yang
19 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP
Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK
Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi
Dinas Kesehatan Provinsi
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan
leher rahim pada perempuan usia 30-50
tahun
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan
leher rahim pada perempuan usia 30-50
tahun
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
deteksi dini dan rujukan kasus katarak
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
deteksi dini dan rujukan kasus katarak
8. Persentase Kabupaten/ Kota yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah
12. Persentase kab/kota yang mempunyai
kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah
12. Jumlah kab/kota yang mempunyai
kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah
13. Persentase respon penanggulangan
terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian
luar biasa (KLB) untuk mencegah
terjadinya KLB di kabupaten/kota
13. Persentase respon penanggulangan
terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian
luar biasa (KLB) untuk mencegah
terjadinya KLB di kabupaten/kota
14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging
14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging
9. Jumlah kab/kota yang memiliki
puskesmas yang
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa dan / atau Napza
15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa dan / atau Napza
15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa dan / atau Napza
16. Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan
16. Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan
20 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP
Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK
Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi
Dinas Kesehatan Provinsi
Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL)
Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL)
17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan pengendalian
masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di
30% SMA dan yang sederajat
17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan pengendalian
masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di
30% SMA dan yang sederajat
- 18. Persentase Satker Program P2P yang
memperoleh nilai SAKIP dengan hasil
minimal AA
18. Persentase layanan dukungan manajemen
dan pelaporan satker dekonsentrasi
21 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen
pernyataan dan kesepakatan kinerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk
mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun
2019. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan
pada indikator yang tertuang dalam RAK dan Renja serta telah mendapat
persetujuan anggaran. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin
dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun
2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019
No Sasaran
No Indikator Kegiatan Target
I
Bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar
lengkap
1
Persentase anak usia 0
sampai 11 bulan yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap
93%
II
Kabupaten/Kota yang
melakukan pemantauan
kasus penyakit berpotensi
kejadian luar biasa (KLB)
dan melakukan respon
penanggulangan terhadap
sinyal KLB untuk
mencegah terjadinya KLB
2
Persentase respon
penanggulangan
terhadap sinyal
kewapadaan dini
kejadian luar biasa
(KLB) untuk mencegah
terjadinya KLB di
kabupaten/kota
80%
III
Kabupaten/kota di pintu
masuk negara yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan
kedaruratan kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
3
Jumlah kab/kota yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan
kedaruratan kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
2
IV
Meningkatnya pencegahan
dan pengendalian penyakit
tular vector dan zoonotic
4
Persentase kasus malaria
positif yang di obati
sesuai standar
95%
22 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
No Sasaran
Indikator Kegiatan Target
Meningkatnya pencegahan
dan pengendalian penyakit
tular vector dan zoonotic
5 Jumlah Kabupaten/Kota
Endemis Filariasis yang
melakukan POPM
1
6 Jumlah kabupaten/kota
intervensi stunting yang
melakukan POPM
Cacingan dengan
cakupan ≥ 75%dari
sasaran minum obat
2
V Menurunnya penyakit
menular langsung
7 Persentase cakupan
penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat
91%
8 Persentase kasus TB
yang ditatalaksana sesuai
standar
79%
9 Persentase kasus HIV
yang diobati 55%
10 Persentase
Kabupaten/kota yang
melaksanakan deteksi
sini Hepatitis B dan C
pada kelompok beresiko
80%
11 Persentase
Kabupaten/Kota yang
50% Puskesmasnya
melakukan tatalaksana
standar pneumonia
60%
VI.
Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit tidak
menular;
Meningkatnya pencegahan
dan penanggulangan
penyakit tidak menular
12 Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KYR)
minimal 50% Sekolah
50%
13 Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
pengendalian PTM
terpadu
50%
14 Persentase
desa/kelurahan yang
melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM
50%
23 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
15 Persentase puskesmas
yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan
leher rahim pada
perempuan usia 30-50
tahun
50%
Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
tidak menular
16
Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
deteksi dini dan rujukan
kasus katarak
30%
VII
Meningkatnya kesehatan
jiwa dan meningkatnya
pencegahan
penyalahgunaan napza
17 Jumlah Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan
pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza
di lnstitusi Penerima
Wajib Lapor (IPWL)
5
VIII
Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
18
Persentase layanan
dukungan manajemen
dan pelaporan satker
dekonsentrasi
100%
Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.995.882.000,- (Tiga Belas Milyar
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua
Ribu Rupiah)
24 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja per setiap indkator (yang terdapat dalam perjanjian kinerja
2019) :
Indikator (1) : Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap
1. Definisi Operasional : Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1 dosis
BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis
campak selama kurun waktu 1 tahun
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah
seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu wilayah pada
kurun waktu yang sama di kali 100%
3. Capaian Indikator :
25 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.1a
Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang Mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Prov. SulSel
(27 Januari 2020)
Grafik 3.1.1b
Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
Tahun 2015 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Prov. SulSel
(27 Januari 2020)
93,00% 95,50%102,68%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
2015 2016 2017 2018 2019
91% 91,50% 92% 92,50% 93%
99,40% 100,02%
92,03%
98,00%
95,50%
Target Capaian
26 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan 2019, capaian indikator
program terlihat berfluktuatif . Tahun 2019 capaian indikator Persentase Anak
Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap adalah
sebesar 95,5%, sudah melampaui target. Namun, walaupun mencapai target di
tahun 2019, namun capaian ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang
mencapai 98%
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah :
1) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam program imunisasi
2) Keterlibatan kader kesehatan untuk program imunisasi sudah berjalan
dengan baik .
Beberapa hal yang menjadi kendala adalah masih adanya penolakan imunisasi
dari kelompok masyarakat tertentu terhadap isu halal haram vaksin tersebut.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1) Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin di tingkat Provinsi
2) Orientasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin Bagi Tenaga Puskesmas
3) Supervisi Supportive dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Imunisasi sampai
ke tingkat puskesmas
4) Surveilans KIPI
5) Pelaksanaan DQS
6) Pelaksanaan EVM
Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 berbeda dengan yang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan yang menjadi indikator adalah Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Imunization (UCI) dengan target sebesar 95% dan capaian pada Tahun
2019 sebesar 96,15%. Kedua indikator ini saling berhubungan secara positif,
dengan meningkatnya target IDL maka akan berpengaruh pula pada
pencapaian UCI.
Capaian indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap berdasarkan target nasional yang tertuang dalam
Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019, sudah mencapai target
nasional (95,5%)
27 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Kinerja indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 102,69%, jika dibandingkan antara kinerja
dengan capaian realisasi anggaran Layanan Imunisasi sebesar 94,33%, berarti
terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 8,34%
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Imunisasi
adalah :
1) Perbedaan data sasaran Pusdatin yang selisih dengan data rill di Kab/Kota.
2) Adanya kelompok – kelompok penolakan terhadap imunisasi dari aspek
halal dan haram serta ketakutan masyarakat terhadap Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi (KIPI).
3) Terdapat wilayah yang sulit dijangkau (pulau dan pegunungan) dengan
keterbatasan alat transportasi.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Advokasi untuk lebih meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam
upaya peningkatan cakupan imunisasi, khususnya kepada tokoh adagama
dan tokoh masyarakat untuk lebih intens melakukan pendekatan kepada
masyarakat utamanya kepada kelompok – kelompok yang melakukan
penolakan terhadap imunisasi.
2) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat untuk melengkapi imunisasi dasar
3) Memperkuat jejaring internal dan eksternal dalam penanganan kasus KIPI
Indikator (2) : Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal
Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah
terjadinya KLB di Kabupaten/Kota
1. Definisi Operasional : Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada
Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu
tahun dibagi Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas
di kali 100%
28 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.2a
Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini
Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah Terjadinya KLB
di Kabupaten/Kota
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Prov. SulSel
(27 Januari 2020 )
Grafik 3.1.2b
Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini
Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah terjadinya
KLB di Kabupaten/Kota
Tahun 2016- 2019
Sumber Data : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Prov. SulSel
(27 Januari 2020)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Target Capaian Kinerja
80 90,4 113
70,0%75,0%
80,0% 80,0%75,0% 76,4% 81,2%
90,4%
2016 2017 2018 2019Target Capaian
29 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap
Sinyal Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah
terjadinya KLB di Kabupaten/Kota adalah sebesar 90,40%, sudah melampaui
target. Capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun
kebelakang, hal ini sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 80%.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah :
1) Meningkatnya kesadaran dan motivasi petugas surveilans PKM dan
Kab/Kota untuk mengirim dan menganalisis laporan mingguan SKDR.
2) Dinkes Provinsi memberikan laporan umpan balik SKDR secara mingguan
ke Kab/Kota
3) Adanya dukungan dari pemangku kebijakan (Kepala dinas dan Kepala
Bidang P2P) baik di Kab/Kota maupun di Provinsi terhadap SKDR
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1) Pelacakan Kasus Discarded Campak dan PD3I Lainnya
2) Pengambilan dan Pengiriman Sampel
3) Surveilans Aktif RS
4) Kunjungan Ulang 60 Hari kasus AFP
5) Bimtek terpadu dalam Pelaksanaan kegiatan
6) Pelatihan Kapasitas TGC
7) Orientasi Petugas Surveilans
8) Verifikasi Sinyal Kewaspadaan Dini
9) Penyelidikan Epidemiologi KLB dan Wabah
Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 berbeda dengan yang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja.. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan yang menjadi indikator adalah Cakupan Desa/Kelurahan mengalami
KLB dan dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam dengan target sebesar
100% dan capaian pada Tahun 2019 sebesar 100%. Kedua indikator ini saling
menunjang, di mana dengan meningkatnya respon terhadap sinyal (alert) maka
akan meningkatkan pula kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB
Capaian indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal
Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) berdasarkan target nasional yang
30 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019, sudah
mencapai target nasional (90,40%)
Kinerja indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal
Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) sebesar 113,00%, jika
dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan
Respon KLB dan Wabah sebesar 84,16% yang berarti terdapat efisiensi sumber
pembiayaan sebesar 28,830%.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Respon Penanggulangan
terhadap Sinyal Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah :
a. Tantangan dalam pengumpulan data :
1) Seringnya mutasi petugas PKM dan Dinkes Kab/Kota
2) Tidak jelasnya penganggaran di Puskesmas untuk biaya
komunikasi/biaya sms
3) Kurangnya alat dan logistik di Puskesmas dan Dinas Kesehatan
(alat pengolah data, media transport spesimen, format laporan
SKDR, format laporan PE KLB)
b. Tantangan dalam pengolahan dan analisis data :
1. Kurangnya motivasi, kemauan, dan kepedulian tentang
pentingnya analisis data
2. Pola pikir/mindset petugas yang sulit untuk berubah
3. Kurangnya alat pengolah data di PKM dan Dinkes
c. Tantangan dalam hal pemanfaatan data
1) Umpan balik laporan belum optimal dari Dinkes Kab/Kota ke
Puskesmas
2) Peringatan dini/alert yang timbul belum secara optimal di
manfaatkan oleh pengelola program untuk melakukan verifikasi
dan penyelidikan epidemiologi.
3) Alert yang timbul sebagian besar tidak diikuti dengan verifikasi
4) Diseminasi informasi belum optimal dilakukan kepada pengelola
program di Kab/Kota.
31 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengiriman data SKDR
tahun 2020 (≥ 90% untuk respon alert yang timbul).
2) Melakukan analisis dan umpan balik data/informasi secara regular di setiap
jenjang (Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas).
3) Pemanfaatan hasil analisis untuk evaluasi program dan evaluasi
penanggulangan KLB penyakit menular secara berjenjang.
4) Mengupayakan pembiayaan pengiriman sms/tlp untuk laporan mingguan
ataupun untuk kegiatan verifikasi alert/sinyal melalui dana BOK
Puskesmas.
5) Mengupayakan pertemuan “ refreshing”/review setiap tahunnya baik di
tingkat Kab/Kota maupun di tingkat Provinsi baik bersumber APBN
maupun APBD
Indikator (3) : Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah
1. Definisi Operasional : Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah berupa dokumen rencana kontijensi
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah berupa dokumen rencana kontijensi dalam tahun tersebut
3. Capaian Indikator :
32 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.3a
Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam
Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang Berpotensi Wabah Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Prov. SulSel
(10 Februari 2020)
Grafik 3.1.3b
Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam
Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi
Wabah Tahun 2016 - 2019
Sumber Data : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Prov. SulSel
(27 Januari 2020)
2 2
0
1
2
Target Capaian
Target Capaian
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2016 2017 2018 2019
3
1 1
2
3
11
2
Target Capaian
33 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tahun 2019 capaian indikator Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah adalah sebesar 2, sama dengan target. Adapun Kabupaten
yang memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaduratan
Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2016 ada 3 kabupaten kota yaitu Kota
Makassar, , Parepare dan Kabupaten Maros. Tahun 2017 hanya satu yaitu Kota
Palopo, tahun 2018 juga satu kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur dan
2019 ada dua kabupaten yaitu kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja yang
tertuang dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1. Persiapan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Pangkep
2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Pangkep
3. Persiapan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Bone
4. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Bone
5. Pelaksanaan Table Top Exercise / Simulasi KKM
Dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023
tidak tertuang indikator terkait kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.
Kinerja Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
sebesar 2 Kabupaten, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi
anggaran Layanan Kekarantinaan Kesehatan sebesar 87,96% yang berarti
terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 12,04%
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
adalah :
1) Dukungan pendanaan untuk review Renkon tidak ada baik dari Provinsi
maupun Kab/Kota
2) Dalam pembuatan dokumen Renkon, yang melibatkan banyak LS terkait
sehingga mengalami kendala dalam persamaan persepsi
3) Waktu yang diberikan dalam penyuunan Renkon sangat singkat
4) Penyelesaian Dokumen Renkon mengalami kesulitan karena sulit
mengumpulkan LS terkait.
34 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Adapun yang menunjang pencapaian indikator adalah Adanya komitmen
pemerintah daerah dalam kegiatan pembuatan dokumen rencana
kontijensi.
2) Meningkatkan peran aktif, koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh
sektor /unit kerja terkait
3) Dalam rangka menguji ketepatan rencana kontijensi yang telah disusun,
perlu dilakukan dalam bentuk gladi atau simulasi, baik dalam bentuk gladi
tabel top exercise (TTX)
4) Komitmen yang kuat dari Lintas Sektor untuk mau berperan aktif dalam
penyusunan Renkon
Indikator (4) : Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar
1. Definisi Operasional : Persentase kasus malaria positif baik dengan
pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus malaria Persentase kasus malaria
positif baik dengan pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan
pengobatan sesuai standar dibagi jumlah kasus malaria positif yang ditemukan
dikali 100%
3. Capaian Indikator :
35 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.4a
Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Grafik 3.1.4b
Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar
Tahun 2015 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
95,00%91,42%
88,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
2015 2016 2017 2018 2019
95%
95% 95% 95%
95%
91%
96%
93%
96%
88%
Target Capaian
36 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati
Sesuai Standar adalah sebesar 88,00%, tidak mencapai target tahun 2019 yaitu
95%. Jika diperhatikan secara keseluruhan memang terjadi fluktuatif akan
capaian indikator tersebut selama 5 tahun berturut-turut.. Hal ini disebabkan
beberapa penderita malaria yang ditemukan tidak dilakukan terapi dikarenakan
ada yang tidak mau, ada yang belum sempat menerima terapi sudah kembali ke
tempat nya masing – masing dan ada juga yang menerima terapi selaian ACT.
Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah
dengan menyediakan buku tatalaksana kasus bagi tenaga medis dan melakukan
advokasi kepada tenaga medis yang terkait dalam penanganan kasus malaria agar
melakukan tatalaksana kasus malaria terkini.
Hal – hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pengobatan malaria saat
ini adalah :
1) Informasi kepada masyarakat khususnya kepada penderita akan ketersediaan
Obat Anti Malaria di Kabupaten dan fasyankes
2) Jejaring informasi terkait cara mendapatkan Obat Anti Malaria yang sudah
perlu ditingkatkan
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1) Penguatan Tenaga Mikroskopis Malaria
2) Penyelidikan Epidemiologi
3) Pre Asseesment Eliminasi Malaria
4) Survei Darah Massal Malaria (Angka Parasite Rate)
Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 berbeda dengan yang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan yang menjadi indikator adalah Angka Kejadian Malaria Per 1000
Penduduk (API) dengan target sebesar < 1 Per 1000 Penduduk dan capaian
pada Tahun 2019 sebesar 0,10 Per 1000 Penduduk, jadi sudah mencapai target.
Hubungan diantara kedua indikator ini adalah adanya kejadian malaria harus
segera dilakukan pengobatan sesuai tatalaksana standar untuk mengihindari
terjadinya penularan yang akan semakin meningkatkan angka kejadian malaria.
37 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Capaian indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar
tahun 2019 adalah 88,00% jika berdasarkan target nasional belum mencapai
target nasional (95%). Kinerja indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang
diobati Sesuai Standar sebesar 92,63%, sedangkan capaian realisasi anggaran
Layanan Pengendalian Penyakit Malaria sebesar 65,55% .
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Malaria
adalah :
1) Laporan stock out obat belum semua Kabupaten/Kota melaporkan secara
tepat waktu sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan belum
maksimal dalam mengevaluasi stock out obat
2) Di beberapa fasyankes Swasta dan Pemerintah masih melakukan
pengobatan malaria belum sesuai standar
3) Keterbatasan tenaga mikroskopist terlatih pada pelayanan kesehatan
sehingga harus menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT), yang
jumlahnya sangat terbatas
4) Tenaga Medis dan Paramedis yang telah dilatih dalam penatalaksanaan
kasus malaria banyak yang berpindah
5) Penyelidikan epidemiologi belum optimal
6) Regulasi pengendalian malaria belum semua kab/kota memiliki
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Distribusi Buku Tatalaksana Kasus Malaria Terkini ke masing – masing
Puskesmas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan
2) Monitoring dan Evaluasi Program Malaria yang dilakukan baik oleh
Provinsi maupun Kab/Kota terhadap pelaksanaan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Malaria
3) Sosialisasi Tatalaksana Kasus Malaria Terkini kepada organisasi profesi
melalui pertemuan yang dilaksanakan di tingkat provinsi
4) Sosialisasi Tatalaksana Kasus Malaria Terkini kepada dokter – dokter
Spesialit Penyakit Dalam Puskesmas dan RS baik pemerintah maupun
swasta
5) Pembentukan KOMLI Malaria
6) Penemuan secara dini Kasus Positif Malaria di masyarakat melalui MBS
dan Surveilans Migrasi
38 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
7) Pengembangan public private mix dalam penatalaksanaan kasus malaria
8) Penyegaran bagi pengelola sehingga pelaporan dan form – form program
dapat tersedia di semua layanan kesehatan (puskesmas)
Indikator (5) : Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Melakukan
POPM
1. Definisi Operasional : Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang
melaksanakan POPM Filariasis baik tahun pertama/ kedua/ ketiga/
keempat/ kelima, atau POPM Filariasis ulang tahun pertama/kedua dalam
kurun waktu satu tahun
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis
yang melaksanakan POPM Filariasis dalam kurun waktu satu tahun
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.5a
Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melakukan POPM Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
1 1
Target Capaian
39 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.5b
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
Tahun 2015 - 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Tahun 2019 capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis
yang melakukan POPM adalah sebesar 1 kabupaten sesuai dengan target tahun
2019 . Capaian tahun ini sama dengan 2 tahun sebelumnya.
Hal – hal yang mendukung pelaksanaan POPM Filariasis saat ini adalah :
1. Ketersediaan Obat di fasyankes yang cukup
2. Keterlibatan secara aktif sekolah -sekolah dan lintas sektor dan lintas program
lainnya
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan POPM Filariasis
2. Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan Pada Daerah Endemis
3. Sosialisasi Manajemen Sistem Informasi Filariasis dan Kecacingan
4. Pelaksanaan POPM Filariasis
5. Refreshing Kader
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2015 2016 2017 2018 2019
2
2 2
1
1
2
2
11
1
Target Capaian
40 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 – 2023 Program Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
tidak terdapat dala RPJMD .
Capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Melakukan
POPM tahun 2019 adalah 1 kabupaten telah mencapai target nasional.
Kinerja indikator Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Melakukan
POPM tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan capaian realisasi anggaran Layanan
Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan sebesar 93,74% . Jika melihat
perbandingan ini antara nilai kinerja dan realisasi anggaran layanan
pengendalian malaria tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,26%.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Filariasis
adalah :
- peran aktif masyarakat minum obat yang sangat rendah.
- Faktor geografi yang menyebabkan kesulitan dalam menjangkau sasaran
- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi advokasi dan distribusi
obat.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
- Perhatian dan kepedulian pemerintah secara berjenajng sampai pada
tingkat desa/Kelurahan
- Ketersediaan anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan
POPM Filariasis
- Efisiensi penggunaan sumber daya
- Peningkatan kapasitas sumber daya yang memadai
- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Indikator (6) : Jumlah Kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan
POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum
obat
1. Definisi Operasional : Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang
melaksanakan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum
obat usia 1-12 tahun dalam kurun waktu satu tahun
41 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang
melaksanakan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum
obat dalam kurun waktu satu tahun
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.6a
Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan POPM
Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Grafik 3.1.6b
Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan POPM
Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat
Tahun 2018-2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
2 2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Target Capaian
1
2
1
2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2018 2019
Target Capaian
42 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tahun 2019 capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang
melakukan POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat
adalah sebanyak 2 kabupaten sesuai dengan target tahun 2019 .
Hal – hal yang mendukung pelaksanaan POPM Filariasis saat ini adalah :
1. Ketersediaan Obat di fasyankes yang cukup
2. Keterlibatan secara aktif sekolah -sekolah dan lintas sektor dan lintas program
lainnya
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan POPM Filariasis
2. Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan Pada Daerah Endemis
3. Sosialisasi Manajemen Sistem Informasi Filariasis dan Kecacingan
4. Pelaksanaan POPM Filariasis
5. Refreshing Kader
Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 – 2023 Program Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
tidak terdapat dalam RPJMD .
Capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang melakukan
POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat adalah 2
kabupaten telah mencapai target nasional.
Kinerja indikator Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Melakukan
POPM tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan capaian realisasi anggaran Layanan
Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan sebesar 93,74% . Jika melihat
perbandingan ini antara nilai kinerja dan realisasi anggaran layanan
pengendalian malaria tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,26%.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Filariasis
adalah :
- peran aktif masyarakat minum obat yang sangat rendah.
- Faktor geografi yang menyebabkan kesulitan dalam menjangkau sasaran
- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi advokasi dan distribusi
obat
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
43 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
- Perhatian dan kepedulian pemerintah secara berjenajng sampai pada
tingkat desa/Kelurahan
- Ketersediaan anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan
POPM Filariasis
- Efisiensi penggunaan sumber daya
- Peningkatan kapasitas sumber daya yang memadai
- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Indikator (7) : Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
1. Definisi Operasional : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat (cacat tingkat 0)
diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu
1 (satu) tahun
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang
ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam
periode 1 tahun di kali 100%
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.7a
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
91,00%86,42%
94,97%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
44 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.7b
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
Tahun 2015 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Tahun 2019 capaian indikator Persentase cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat adalah sebesar 86,42%, tidak mencapai target
walaupun capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2
tahun kebelakang, hal ini menunjukkan bahwa upaya penemuan dini
kusta sudah meningkat pula, namun meskipun telah mengalami
peningkatan penemuan kasus baru tanpa cacat tetapi hal tersebut
masih di bawah target Renstra Nasional yakni 91%.
Hal – hal yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target kinerja adalah :
a. Belum maksimalnya kegiatan aktif penemuan kusta dini terutama
pada daerah yang endemis kusta dan masih kurangnya sosialisasi
/advokasi tentang kusta pada daerah yang bukan endemis kusta
b. Sebagian besar daerah kantong kusta berada di lokasi yang sulit
dijangkau
c. Kurangnya komitmen politik & alokasi sumber dana
d. Sistem rujukan terhadap penderita reaksi kusta semakin sulit
e. Sebagian besar wilayah kantong kusta tidak mendapat dukungan
lintas program dan lintas sektor
f. Angka mutasi petugas kesehatan yang tinggi
85
%
85
,00
%
88,0
0%
91
,00
%
91
,00
%
76
,10
%
79
,00
%
78
,68
%
80
,32
%
86
,40
%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 2016 2017 2018 2019Target Capaian
45 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
g. Masih adanya self stigma pada penderita dan stigma masyarakat
terhadap penderita kusta
h. Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan
praktek dokter swasta dalam menciptakan pelayanan kusta yang
komprehensif dan terstandar.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah : Intensifikasi Penemuan Kasus dalam
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (Pelaksanaan
Intensifikasi Penemuan Kasus di Kab/Kota, Pertemuan Evaluasi Program dan
Validasi Data Cohort Tingkat Provinsi, serta Bimbingan Teknis dan atau
Validasi Data), Pelatihan Petugas dan dokter puskesmas .
Untuk inkator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 – 2023, indikator untuk Program Kusta tidak tertuang
didalamnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian.
Capaian inkator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
berdasarkan target nasional tidak mencapai (target nasional = 91%). Bila
dibandingkan dengan inkator jumlah Provinsi dengan Eliminasi Kusta yang
tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI, Provinsi Sulawesi Selatan
belum eliminasi kusta.
Kinerja inkator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
sebesar 94,97%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi
anggaran Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta sebesar
94,12% yang berarti efisiensi sumber pembiayaan walaupun hanya sebesar
0,85%.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
a. Mempererat integrasi program dengan penyakit lain
b. Memperluas cakupan kegiatan advokasi dan sosialisasi serta
pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia.
c. Menganggarkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan secara rutin
d. Meningkatkan promosi dan sosialisasi serta peran media KIE
kepada penderita, keluarga penderita, dan masyarakat untuk
menghilangkan stigma kusta
46 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
e. Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas
sektor, organisasi profesi agar memperoleh dukungan dalam
pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Indikator (8) : Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
1. Definisi Operasional : Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB
yang diobati dan dilaporkan
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua
kasus TB yang ditemukan dan diobati dikali 100%.
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.8a
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
79,00%
99,70%
126,20%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
47 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.8b
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
Tahun 2015 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Tahun 2019 capaian indikator Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai
standar adalah sebesar 99,87%.
Trend cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC selama 3 tahun
(2017-2019) menunjukkan adanya peningkatan yaitu tahun 2017 sebanyak
17.430 kasus (45%), tahun 2018 sebanyak 29.439 kasus (79%) dan tahun
2019 sebanyak 30.611 kasus (99%). Semakin meningkatnya penemuan
kasus TBC disertai dengan adanya perluasan jejaring DPM dan penguatan
surveilans di rumah sakit dan klinik dengan melakukan penyisiran kasus
atau mopping up.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah :
1) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam program P2TB
2) Data penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas kesehatan swasta
sebagian besar telah terlaporkan dalam sistem pelaporan program TB.
3) Keterlibatan kader kesehatan untuk program TB sudah berjalan dengan
baik di beberapa kab/kota
79,00% 79,00% 79,00% 79,00% 79,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,70%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2015 2016 2017 2018 2019Target Capaian
48 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4) Upaya skrining terduga TB telah dilaksanakan dengan adanya program
PIS-PK dan beberapa kab/kota telah melakukan skirining pada
kelompok-kelompok populasi berisiko tinggi seperti daerah kumuh dan
miskin, Lapas, dan lain-lain
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang dalam
RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1) Pelatihan Penanggulangan TBC Bagi Petugas TB di FKTP
2) Orientasi Penanggulangan TBC
3) Surveilans aktif TBC (Penyisiran Kasus TBC)
4) Pelaksanaan Deteksi Dini TBC ( Intensifikasi Penemuan Kasus)
Kinerja inkator Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar sebesar
126,42%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran
Layanan Pengendalian Penyakit TB sebesar 91,99% yang berarti terdapat
efisiensi sumber pembiayaan sebesar 34,43%.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian TB adalah :
1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini
bila telah ditemukan gejala awal TB
2) Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang
masih ada di masyarakat
3) Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian semakin tinggi
4) Beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang
tepat sesuai standar ISTC
5) Jejaring eksternal belum berjalan secara optimal sehingga beberapa kasus
pindah ke daerah lain tidak memberikan laporan hasil pengobatan yang
dijalani
6) Jejaring internal Rumah Sakit yang masih lemah, sehingga beberapa kasus
TB yang ditemukan di beberapa poli RS tidak tercatat dan terlaporkan
dengan baik di unit DOTS RS
7) Turn over SDM TB yang masih tinggi sehingga mengakibatkan pasien tidak
terlayani dengan baik
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Advokasi untuk lebih meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam
upaya penanggulangan TB
49 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
2) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin bila
ditemukan adanya gejala-gejala awal TB
3) Memperkuat jejaring internal dan eksternal fasilitas kesehatan dalam
penanganan pasien TB
4) Membentuk Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) di provinsi dan kab/kota
5) Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas sektor,
organisasi profesi agar memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program
sesuai dengan tupoksi masing-masing
Indikator (9) : Persentase kasus HIV yang diobati
1. Definisi Operasional : Semua orang dengan positif HIV dan masih dalam
terapi pengobatan ARV
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah orang dengan positif HIV dan masih dalam
terapi pengobatan ARV dibagi dengan jumlah orang dengan positif HIV dan
memenuhi syarat untuk memulai terapi pengobatan ARV dikali 100%
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.9a
Persentase kasus HIV yang Diobati Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
55,00% 56,43%
102,60%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
50 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.9b
Persentase kasus HIV yang DiobatiTahun 2015 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Tahun 2019 capaian indikator Persentase kasus HIV yang diobati adalah
sebesar 56,43%, sudah melampaui target, namun demikian jika dibandingkan
dengan tahun capaian tahun lalu terjadi penurun .
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah :
1) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam program P2 HIV AIDS
2) Layanan PDP telah dikembangkan ke Puskesmas, walaupun masih terbatas.
3) Keterlibatan LSM Pendampingan ODHA sangat membantu dalam
kepatuhan berobat ODHA
4) Adanya dukungan APBD dalam pembiayaan pemeriksaan Viral Load bagi
ODHA, untuk menilai kualitas Hidup ODHA dan efektifitas pengobatan
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1) Validasi Data
2) Distribusi Logistik Pusat ke Kab/Kota (Pemantauan pemanfaatan dan
distribusi logistic ke Kab/Kota)
3) Pelatihan tatalaksana penanggulangan HIV AIDS (Triple Eliminasi )
50
%
50
%
50
,00
%
52
,00
%
55
,00
%
50
,00
%
52
,04
%
51
,30
%
56
,70
%
56
,43
%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian
51 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Capaian inkator Persentase kasus HIV yang diobati berdasarkan target nasional
yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019, sudah
mencapai target nasional (55%).
Kinerja inkator Persentase kasus HIV yang diobati sebesar 102,60, jika
dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS sebesar 95,35% yang
berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 9,50%.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian HIV
adalah :
1) Masih ada ODHA belum mau minum ARV karena takut efek samping
sehingga ODHA tidak datang kembali berobat, menyebabkan angka loss
follow up masih tinggi
2) Masih terbatas layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP),
3) Keterlambatan dalam mengakses layanan pengobatan ARV karena stigma
yang masih ada di masyarakat
4) Pencatatan dan pelaporan yang belum sesuai standar.
5) Turn over SDM PDP HIV yang masih tinggi sehingga mengakibatkan
pasien tidak terlayani dengan baik
6) Dukungan Pemda Kab/Kota dalam penerapan SPM HIV belum
optimal
7) Implementasi Akselerasi tes & Treat di kab/kota belum berjalan
maksimal di beberapa kab/kota
8) Kolaborasi dengan LSM terbatas hanya di 10 Kab/Kota
9) Belum ada system validasi data secara rutin sehingga pelaporan
bulanan dari layanan baik laporan IMS, KT & PDP belum akurat
10) Sarana / Pusat pemeriksaan Viral Load & EID hanya terdapat 1
lokasi (Viral Load=BBLK Makassar, EID = RS. Hasan Sadikin)
11) Belum semua RSUD Kab/Kota mampu sebagai rujukan ARV
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
52 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
1) Advokasi untuk lebih meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam
upaya penanggulangan HIV AIDS & IMS
2) Melakukan Sosialisasi (Suluh) kepada masyarakat untuk meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan testing HIV dan
IMS sedini mungkin.
3) Memperkuat konseling kepatuhan berobat kepada ODHA, penerapan
strategi Tes and Treat dan Pelatihan & Set up Faskes layanan pengobatan
ARV di Kab/Kota dengan dukungan dana APBD Prov & KK
4) Mengembangkan jejaring internal dan eksternal fasilitas kesehatan dalam
penemuan & penanganan HIV & IMS
Indikator (10) : Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan
tatalaksana standar Pneumonia
1. Definisi Operasional : Angka persentase kasus pneumonia balita yang
diberikan tatalaksana standar yaitu dihitung napas dalam waktu satu
menit penuh atau dilihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada bagian bawah
Kedalam (TDDK) minimal 60% dari seluruh kunjungan balita dengan
keluhan batuk atau kesukaran bernapas.
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kabupaten/kota yang 50%
puskesmasnya telah melaksanakan tatalaksana standar Pneumonia dibagi
jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada dikali 100%
3. Capaian Indikator :
53 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.10a
Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya Melakukan Tatalaksana
Standar Pneumonia Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. Sulsel (27 Januari 2020)
Grafik 3.1.10b
Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya Melakukan Tatalaksana
Standar Pneumonia Tahun 2016 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. Sulsel (27 Januari 2020)
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya
Melakukan Tatalaksana Standar Pneumonia tahun 2019 adalah sebesar 41,67%.
60
41,65
76,38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Target Capaian Kinerja
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2016 2017 2018 2019
60% 60% 60% 60%
29,17%
41,67%
20,83%
41,67%
Target Capaian
54 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Walaupun terjadi peningkatan dari satu tahun sebelumnya, namun belum
mencapai taget nasional (60%).
Beberapa kendala yang menyebabkan belum mencapai target adalah :
1. Tatalaksana standar di Fasyankes belum sepenuhnya dipahami oleh petugas
atau pun tenaga medis.
2. Penggunaan software ISPA belum semua Kab/Kota maupun Puskesmas
menggunakannya.
3. Pelatihan/Orientasi tatalaksana ISPA bagi Petugas Puskesmas belum pernah
dilaksanakan
4. Pergantian pengelola sering terjadi di Kab/Kota, sehingga data yang diiput
kadang terhambat.
5. Laporan rutin bulanan program ISPA yang dikirim ke Propinsi belum tepat
waktu dan sering terlambat, padahal sudah ada kesepakatan untuk ketepatan
pengiriman laporan.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang dalam
RKA K/L Tahun 2019 adalah Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana
pneumonia .
Untuk inkator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 – 2023, indikator untuk Program ISPA tidak tertuang
didalamnya .Kinerja inkator Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya
Melakukan Tatalaksana Standar Pneumonia tahun 2019 baru mencapai 76,38.
Jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran sebesar
83,87%, yang berarti tidak sesuainya antara biaya yang dikeluarkan dengan
capaian kinerja yang diperoleh .
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan :
1. Melatih petugas Puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam hal tatalaksana ISPA dan penumonia secara terpadu,
agar cakupan penemuan penderita pneumonia bisa tercapai sesuai target.
2. Melakukan kolaborasi hitung napas antara Petugas MTBS Puskesmas
dengan pengelola ISPA Puskesmas di Kab/Kota.
55 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
3. Penggunaan software P2 ISPA dalam hal penginputan data bisa di gunakan
dan di aplikasikan ke pengelola Puskesmas yang ada di Kab/Kota
Indikator (11) : Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B
dan C pada kelompok berisiko
1. Definisi Operasional : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok berisiko
lainnya dalam kurun waktu satu tahun. Deteksi dini hepatitis B dilakukan
dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg pada ibu hamil dan
kelompok berisiko lainnya
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan
Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil dan Kelompok Berisiko Tinggi lainnya
di bagi jumlah seluruh kab/ kota dikali 100 %
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.11a
Persentase Kabupsten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini
Hepatitis B dan C Pada Kelompok Berisiko Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. Sulsel (27 Januari 2020)
80
100
125
0
20
40
60
80
100
120
140
Target Capaian Kinerja
56 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.11b
Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Ddini
Hepatitis B dan C Pada Kelompok Berisiko
Tahun 2015 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. Sulsel (27 Januari 2020)
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan
Deteksi Dini Hepatitis B dan C Pada Kelompok Beresiko adalah sebesar 100%.
Capaian ini telah melebihi target nasional (80%).
Beberapa hal yang mendukung tercapainya target kinerja adalah :
1. Peningkatan Kapasitas Petugas Deteksi Dini Hepatitis B dan C Pada
Bumil dan Populasi Beresiko
2. Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B dan C Pada Ibu Hamil dan
Kelompok beresiko
3. Monev Hepatitis B dan C pada Populasi Beresiko
4. Sosialisasi dan Advokasi Program Hepatitis
5. Sosialisasi Pengobatan Hepatitis C ( DAA) di RSP.Dr.wahidin
Sudirohusodo dan RS. UNHAS
6. Workshop Surveilans Hepatitis B dan C
7. Distribusi Logisik HBIG ke Kab/kota sesuai permintaan Kab/kota
8. Membuat perencanaan logistic dan obat Hepatitis C
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2015 2016 2017 2018 2019
2,5% 5%
30%
60%
80%
4%
16%
50%
100% 100%
Target Capaian
57 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
9. Pemeriksaan Laboratorium P2 Hepatitis ( HBsAg, Anti HBS, HBV
DNA)
10. Pertemuan Validasi data Hepatitis dan PISP tingkat Provinsi
11. Pertemuan jejaring Program P2 Hepatitis
12. Orientasi dalam tatalaksana dan Manajemen P2 Hepatitis
13. Sosialisasi SIHEPI berbasis offline dan online
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang dalam
RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1. Validasi data tingkat provinsi
2. Orientasi dalam tatalaksana dan manajemen P2 Hepatitis
Untuk inkator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 – 2023, indikator untuk Program Hepatitis tidak tertuang
didalamnya .
Kinerja indikator Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini
Hepatitis B dan C Pada Kelompok Beresik sebesar 125%, jika dibandingkan
antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan Pengendalian Penyakit
Hepatitis sebesar 96,78% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan
sebesar 28,22%
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Hepatitis
adalah :
1. Birokrasi Alur Rujukan BPJS ( Pasien mesti ambil rujukan dari faskes 1 lalu
2 dan 3 ( Hepatitis B dan C)
2. Rujukan balik dari FKRTL belum berjalan dengan baik ke FKTP
3. Belum semua PKM menggunakan Dana BOK dalam pelaksanaan program
hepatitis B dan C
4. Pendanaan untuk program Hepatitis B dan C belum merata di 24 kab/kota
5. Ketersediaan Rapid Test Hepatitis C masih kurang
6. Pasien Koinfeski HIV dan Hepatitis C masih ada yang belum berobat karena
tidak memiliki BPJS
7. Skreening pada Penasun dan ODHA masih kurang
8. Obat Hepatitis C EDnya pendek
58 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1. Rencana konsul KGEH, POGI,PAPDI, BPJS, RS Rujukan, Dinas
Kesehatan Prov mengenai alur rujukan
2. Sosialisasi Program Hepatitis B dan C di tingkat RS Kab/kota ,PMI
,Unit Transfusi Darah.
3. Program Hepatitis menjadi program Prioritas
4. Manajemen logistik perlu di evaluasi melibatkan lintas sektor yang
terkait( Tim Hepatitis C)
5. Kerjasama dengan PKNM (persatuan Korban Nafza),LSM dan
Persatuan Konselor HIV AIDS Indonesia
6. Kerjasama dengan Lapas ( skreening Hepatitis C pada WBP (warga
binaan penjara)
Indikator (12) : Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah
1. Definisi Operasional : Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan KTR
yang dinilai dari minimal telah menetapkan KTR di 50% sekolah/madrasyah
sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur KTR
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan
KTR di minimal 50% sekolah dibagi Jumlah Kab/Kota di Provinsi dikali 100%
3. Capaian Indiator :
59 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.12a
Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Grafik 3.1.12b
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah
Tahun 2017 – 2019
Sumber Data : Bidang P2P Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
50,00%
17,00%
34,00%
0,00%
25,00%
50,00%
75,00%
100,00%
Target Capaian KinerjaTarget Capaian Kinerja
30
,00
%
40
,00
%
50
,00%
27
,10
%
13
,50
%
17
,00
%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2017 2018 2019
Target Capaian
60 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah sebesar
17%, belum mencapai target. Terlihat bahwa Capaian Tahun 2019 menurun
dari Tahun 2018, hal ini disebabkan karena masih banyak Kab/Kota yang
belum paham terkait Defenisi Operasional KTR di Sekolah sehingga capaian
masih kurang .
Hal – hal yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target kinerja
adalah : Sekolah masih sulit menerapkan KTR yang memenuhi 8 indikator
penerapan KTR dan pengelola Kab/kota dan sekolah belum paham kriteria
KTR di sekolah.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah : Peningkatan Kapasitas SDM
Implementasi KTR dan Konseling UBM di Puskesmas dan Sekolah.
Kinerja inkator inkator Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 34%,
jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan
Pengendalian Konsumsi Rokok sebesar 86,17% yang berarti kegiatan ini tdk
efisien.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) adalah :
1) Masih kurang nya sosialisasi terkait KTR di Kab/Kota
2) Masih kurang nya tenaga yang dilatih terkait KTR baik dari Sektor
Kesehatan maupun Pendidikan
3) Belum ada evaluasi terhadap pelaksanaan KTR bagi Sekolah yang telah
menerapkan kebijakan tersebut
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Meningkatkan sosialisasi KTR bagi LP/LS terkait
2) Meningkatkan Kapasitas Petugas
3) Melakukan review terhadap pelaksanaan KTR di Sekolah – Sekolah yang
telah menerapkan kebijakan tersebut.
61 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Indikator (13) : Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian
PTM Terpadu
1. Definisi Operasional : Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal
tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan
Posbindu PTM di wilayahnya
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia di
kali 100%
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.13a
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
50,00%
98,00%
196,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
62 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1. 13.b
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
Tahun 2017 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu adalah sebesar 98%, sudah melampaui target.
Capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun ke
belakang, hal ini sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 50%.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja
adalah : sebagian besar puskesmas telah membina Posbindu PTM di
wilayahnya
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah Pelatihan Pandu PTM. Selain itu
komitmen pemerintah daerah melalui dana APBD turut mempengaruhi capaian
inkator ini.
Capaian inkator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM
terpadu berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian
Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target nasional (50%).
30,0
0%
40
,00
%
50
,00
%
31,0
0%
94
,00
%
98
,00
%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2017 2018 2019
Target Capaian
63 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Kinerja inkator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM
terpadu sebesar 196%, jika dibandingkan antara kinerja dengan realisasi
keuangan sebesar 78,48% terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar
117,52%
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian PTM
Terpadu adalah :
1) Keterbatasan pendanaan untuk penyediaan reagen pemeriksaan
2) Petugas yang dilatih masih kurang
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Penyediaan anggaran untuk kegiatan PTM baik oleh Pemerintah Provinsi
maupun Kab/Kota
2) Peningkatan kapasitas petugas PTM Kab/Kota dan Puskesmas
3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pandu PTM di Kab/Kota
Indikator (14) : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
1. Definisi Operasional : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan di
Provinsi di kali 100%
3. Capaian Indikator :
64 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.14a
Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Grafik 3.1.14b
Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
Tahun 2017 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
50,00%
92,00%
184,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
30,00%
40,00%
50,00%
62,20%
82,50%
92,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2017 2018 2019
Target Capaian
65 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tahun 2019 capaian indikator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan
kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah sebesar 92,%, sudah
melampaui target. Capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan
capaian 1 tahun kebelakang, hal ini sejalan dengan target tahun 2019 sebesar
50%.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja
adalah :
1) Dinas Kesehatan Kab/Kota memfasilitasi dan melakukan sosialisasi
posbindu di desa/kelurahan
2) Kepala Desa/Kelurahan mendukung kegiatan Posbindu PTM termasuk
pemanfaatan dana desa/ADD untuk Posbindu PTM
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah Pelatihan Posbindu PTM dan SI PTM
Capaian inkator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM berdasarkan target nasional yang tertuang
dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai
target nasional (50%).
Kinerja inkator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 184%, jika dibandingkan antara
kinerja dengan realisasi anggaran Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak
Menular sebesar 75,63% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan
sebesar 108,37%.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Posbindu PTM adalah :
1) Pelaksanaan Deteksi dini faktor risiko PTM masih sangat rendah meskipun
Posbindu PTM sudah ada di hampir semua desa/kelurahan, perlu dilakukan
sosialisasi lebih banyak ke masyarakat akan pemtingnya deteksi dini PTM
2) Posbindu KIT belum ada di semua Posbindu PTM sehingga menjadi
kendala dlam pelaksanaan Posbindu PTM, perlu diianggarkan pengadaan
posbindu kit di semua desa/keurahan.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Penyediaan anggaran untuk kegiatan PTM baik oleh Pemerintah Provinsi
maupun Kab/Kota termasuk pengadaan Posbindu KIT
66 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
2) Peningkatan kapasitas bagi pengelola program PTM Puskesmas dan
Kab/Kota serta kader posbindu
3) Sosialisasi dan Advokasi Posbindu PTM bagi stakeholder dan masyarakat
secara umum
Indikator (15) : Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi
Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim pada Perempuan
Usia 30-50 Tahun
1. Definisi Operasional : jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi
dini kanker payudara dengan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS), dan
leher rahim melalui metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) atau
papsmear pada perempuan usia 30-50 tahun
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan
deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50
dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia dikali 100%
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.15a
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Kanker
Payudara dan Leher Rahim pada Perempuan Usia 30-50 Tahun
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
50,00%
82,00%
164,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
67 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.15b
Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker
payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
Tahun 2018 - 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Tahun 2019 capaian indikator Persentase puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-
50 tahun adalah sebesar 82%, sudah melampaui target. Capaian sejalan dengan
target tahun 2019 sebesar 50%.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja
adalah : Karena tenaga dokter dan/atau bidan puskesmas telah banyak yang
dilatih deteksi dini kanker leher rahim dan payudara melalui metode IVA dan
SADANIS baik dari dana dekonsentrasi maupun dana APBD
Provinsi/Kab/Kota.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah pelaksanaan Deteksi Dini . Selain itu
komitmen pemerintah daerah melalui dana APBD dan keterlibatan Tim
Penggerak PKK turut mempengaruhi capaian inkator ini
Capaian inkator Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi
dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
40
,00
%
50
,00
%
87
,00
%
82
,00
%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2018 2019
Target Capaian
68 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian
Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target nasional (50%).
Kinerja inkator inkator Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan
deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
sebesar 164%, jika dibandingkan realisasi anggaran sebesar 81,88% terdapat
efisiensi sumber pembiayaan sebesar 82,34%
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Penyakit
Kanker adalah :
1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini
kanker payudara dan leher rahim
2) Keterbatasan dana untuk melakukan deteksi dini
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Penyediaan anggaran pelaksanaan IVA dan SADANIS baik oleh
Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota
2) Meningkatkan kerjasama dan Sosialisasi IVA dan SADANIS kepada
Lintas Sektor diantaranya Tim Penggerak PKK baik tingkat Provinsi
maupun Kab/Kota serta LS lainnya sampai ke tingkat desa/puskesmas
Indikator (16) : Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan
Rujukan Kasus Katarak
1. Definisi Operasional : Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas berupa tes fisik mata dengan menggunakan
senter dan ophthalmoscope, lalu pemeriksaan visus mata dengan
menggunakan Snelen Chart, dilanjutkan dengan tes bayangan (Shadow Test)
menggunakan pen light, serta mampu melakukan rujukan kasus katarak ke
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini dan
merujuk kasus katarak dibagi Jumlah seluruh puskesmas di provinsi dikali
100%.
69 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.16a
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan
Rujukan Kasus Katarak
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Grafik 3.1.16b
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan
Rujukan Kasus Katarak
Tahun 2017 – 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
30,0%
96,0%
320,0%
0,0%
75,0%
150,0%
225,0%
300,0%
375,0%
450,0%
Target Capaian KinerjaTarget Capaian Kinerja
10
,00
%
20
,00
%
30
,00
%
81,0
0%
95,0
0%
96,0
0%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2017 2018 2019
Target Capaian
70 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan
deteksi dini dan rujukan kasus katarak adalah sebesar 96%, sudah melampaui
target. Capaian sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 30%. Dari grafik di
atas juga tampak bahwa pencapaian target dari indikator tersebut dari tahun
2017 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan capaian.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja
adalah : Karena telah banyak puskesmas yang melakukan deteksi dini dan
rujukan katarak.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah : Orientasi Layanan Kesehatan Inklusi
Disabilitas dan Pengembangan Wilayah RBM. Selain pendanaan dari Dekon,
pencapaian inkator ini juga turut didukung pendanaan dari Hellen Keller
Indonesia sejak tahun 2017.
Capaian inkator Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan
rujukan kasus katarak tidak tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI
Tahun 2015 – 2019.
Kinerja inkator inkator Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini
dan rujukan kasus katarak sebesar 320%, jika dibandingkan antara kinerja
dengan capaian realisasi anggaran Deteksi Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Gangguan Indera sebesar 96,46% yang berarti terdapat efisiensi
sumber pembiayaan sebesar 319,03%
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Deteksi dini dan rujukan
kasus indra adalah :
1) Petugas yang dilatih masih kurang
2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini
indra terkait dengan indra penglihatan
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Pendanaan baik dari pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota
2) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukan deteksi dini
dan rujukan kasus katarak
3) Peningkatan koordinasi dengan LS terkait
4) Melakukan sosialisasi pentingnya melakukan deteksi dini indra
71 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Indikator (17) : Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan
Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
1. Definisi Operasional : Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1
Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif. Kriteria IPWL aktif adalah IPWL
yang menerima pasien wajib lapor dan menjalankan rehabilitasi medis napza
dan atau yang menjalankan upaya promotif dan preventif.
2. Rumus/Cara perhitungan : Akumulasi jumlah Kab/kota yang mempunyai
minimal 1 Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif
3. Capaian Indikator :
Grafik 3.1.17a
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima
Wajib Lapor (IPWL)
Tahun 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
5 5
0
2
4
6
8
Target CapaianTarget Capaian
72 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.17b
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima
Wajib Lapor (IPWL)
Tahun 2017 - 2019
Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020))
Tahun 2019 capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di
lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah 5 Kabupaten/Kota, capaian ini
sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 5 kabupaten/kota .
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :
a. Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa Berat Bagi
Nakes di Puskesmas
b. Pelatihan Keterampilan Sosial Kecakapan Hidup Kesehatan Anka
Remaja (Life Skill)
c. C. Pelatihan Bagi Nakes Tentang Pemberdayaan Orangtua Dalam
Pencegahan Penyalahgunaan Napza
d. Pelatihan Skrining Penyalahgunaan Napza dengan instrumen Assist
Capaian inkator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi
5
7
5
2 2
5
0
2
4
6
8
2017 2018 2019
Target Capaian
73 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak tertuang dalam Renstra Kementerian
Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019.
Kinerja inkator inkator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di
lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebesar 100%, jika dibandingkan
antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan
NAPZA sebesar 82,06% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan
sebesar 17,94%.
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza khususnya dalam Institusi
Wajib Lapor (IPWL) adalah tidak ada tenaga verifikator Kliem pasien napza
dan tenaga assesment penyalahguna napza yang terlatih di setiap institusi
IPWL di 22 kab/kota tahun 2019
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Peningkatan Kapasitas Petugas khususnya bagi Institusi IPWL
2) Kerjasama dengan BNN dalam sosialisasi dan bimbingan teknis masalah
penyalahgunaan napza di Kab/Kota
Indikator (18) : Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan
satker dekonsentrasi
1. Definisi Operasional : Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan
satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA, e
monev Bappenas dan e performance
2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah layanan dukungan manajemen dan
pelaporan satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev
DJA 12 dokumen, e monev Bappenas 12 dokumen dan e performance 12
dokumen yang tercapai dibagi dengan target
74 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
3. Capaian Indiator :
Grafik 3.1.18a
Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan
satker dekonsentrasi
Tahun 2019
Sumber Data : Bidang P2P Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Grafik 3.1.18b
Layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
Tahun 2019
Sumber Data : Bidang P2P Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
100,0% 100,0% 100,0%
0,0%
75,0%
150,0%
225,0%
300,0%
375,0%
450,0%
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
3
12 12 12
3
12 12 12
0
2
4
6
8
10
12
14
Komponen
RKAKL
e-Monev DJA e-Monev
Bappenas
e-Performance
Target Realisasi
75 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik 3.1.18c
Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan
satker dekonsentrasi
Tahun 2017 - 2019
Sumber Data : Bidang P2P Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)
Tahun 2019 capaian indikator Persentase layanan dukungan manajemen dan
pelaporan satker dekonsentrasi adalah sebesar 100%, sudah mencapai target.
Capaian sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 100%.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja
adalah : Kerjasama Tim Satker dengan monev pusat dalam penyelesaian
pelaporan dengan.
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang
dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :
1) Penyusunan Rencana Anggaran
2) Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi
3) Penyusunan Laporan Keuangan
Kinerja inkator inkator Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan
satker dekonsentrasi sebesar 100%, jika dibandingkan antara kinerja dengan
100,0
0%
10
0,0
0%
10
0,0
0%
10
0,0
0%
10
0,0
0%
100,0
0%
10
0,0
0%
10
0,0
0%
10
0,0
0%
10
0,0
0%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian
76 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
capaian realisasi anggaran Layanan Internal (Over Head) sebesar 92,83% yang
berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 7,17%
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen
adalah :
1) Keterlambatan penerimaan data capaian dari masing – masing Program
2) Keterlambatan melengkapi kekurangan dokumen pelaksanaan kegiatan
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Meningkatkan koordinasi tim satker dan segenap pejabat struktural serta
staf lingkup Bidang P2P
2) Meningkatkan kerjasama dengan LS terkait
3.2 Realisasi Anggaran
1. Realisasi Anggaran Per Kegiatan
Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 pada Bidang P2P Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut
Tabel 3.2.1
Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran
Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Kegiatan Tahun 2019
N
o Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Surveilans dan Karantina
Kesehatan 2.467.539.000 2.214.301.800 89,73
2
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tular Vektor dan
Zoonotik
1.605.250.000 1.343.296.285 83,68
3
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
2.577.292.000 2.418.302.520 93,83
4
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
6.184.825.000 5.246.096.443 84,82
5
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
543.275.000 504.308.700 87,84
77 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
N
o Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
6
Pencegahan dan
Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
617.701.000
506.925.799
82,06
TOTAL 13.995.882.000 12.233.231.547 87,41
Sumber Data : Laporan Keuangan Satker 05 Dinkes Prov. SulSel Tahun 2019
Total Anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Sebesar Rp.
13.995.882.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.233.231.547
(87,41%). Uraian per kegiatan adalah sebagai berikut :
- Realisasi anggaran kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan
sebesar 89,73%, tidak mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport
setiap Kab/Kota , efisiensi pada biaya akomodasi / tempat pelaksanaan
kegiatan yang mana salah satu persyaratan akreditasi pelatihan adalah
tempat pelaksanaan pelatihan harus dilaksanakan di Balai Pelatihan , yang
biaya akomodasinya jauh lebih murah.
- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tular Vektor dan Zoonotik sebesar 83,68%, tidak mencapai 100% karena
terdapat perbedaan transport setiap Kab/Kota dan , efisiensi pada biaya
akomodasi / tempat pelaksanaan kegiatan yang mana salah satu persyaratan
akreditasi pelatihan adalah tempat pelaksanaan pelatihan harus
dilaksanakan di Balai Pelatihan , yang biaya akomodasinya jauh lebih
murah. Realisasi anggaran kegiatan
- Realisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
sebesar 93,83%, tidak mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport
setiap Kab/Kota dan efisiensi pada biaya akomodasi / tempat pelaksanaan
kegiatan dan efisiensi pada biaya akomodasi / tempat pelaksanaan kegiatan.
Pada program ini juga ada pelatihan yang terakreditasi yang mana salah
satu persyaratan akreditasi pelatihan adalah tempat pelaksanaan pelatihan
harus dilaksanakan di Balai Pelatihan , yang biaya akomodasinya jauh
lebih murah.
78 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular sebesar 84,82%, tidak mencapai 100% karena terdapat
perbedaan transport setiap Kab/Kota , efisiensi pada biaya akomodasi /
tempat pelaksanaan kegiatan, pada program ini juga ada beberapa pelatihan
yang terakreditasi
- Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit sebesar 87 ,41%, tidak mencapai 100% karena efisiensi pada
perjalanan dalam rangka Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen
Perencanaan dan konsultasi pusat
- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan NAPZA sebesar 82,06%, tidak mencapai 100%
karena terdapat perbedaan transport setiap Kab/Kota dan efisiensi
akomodasi atau tempat pelatihan , yang mana pada program ini juga ada
pelatihan yang terakreditasi
2. Realisasi Anggaran Per output
Tabel 3.2.2
Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran
Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Output Tahun 2019
No Out Put Anggaran Realisasi Persentase
1 Layanan Kewaspadaan Dini
Penyakit Potensi KLB 572.645.000 488.584.000 85,32
2 Layanan Respon KLB dan
Wabah 119.100.000 93.630.000 78,61
3 Layanan Imunisasi 1.126.806.000
1.063.013.000 94,34
4 Layanan Kekarantinaan
Kesehatan 648.988.000 569.074.800 87,69
5 Sumber Daya Manusia
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tular Vektor 425.000.000 360.731.000 84,88
6 Layanan Capaian Eliminasi
Malaria 439.250.000 287.942.000 65,55
7
Layanan Pengendalian
Penyakit Filariasis dan
Kecacingan 741.000.000 694.623.285 93,74
79 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
No Out Put Anggaran Realisasi Persentase
8
Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
HIV/AIDS 396.400.000 377.962.500 95,35
9 Layanan pengendalian
Penyakit TBC 385.850.000 354.946.900 91,99
10 Intensifikasi Penemuan Kasus
Kusta 1.400.000.000
1.317.737.020 94,12
11
Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Hepatitis 282.062.000 272.896.000 96,75
12 Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit ISPA 112.980.000 94.760.100 83,87
13
Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Gangguan
Fungsional 245.130.000 236.460.000 96,46
14 SDM Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular yang meningkat 367.085.000 308.089.376 83,93
15 Deteksi Dini Fatktor risiko
Penyakit Tidak Menular 5.338.950.000
4.500.204.000 84,29
16 Layanan Pengendalian
Konsumsi Rokok 233.660.000 201.343.067 86,17
17 Layanan Dukungan
Manajemen Satker 543.275.000 504.308.700 92,83
18
Sumberdaya Manusia yang
berkualitas Bidang
Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Jiwa dan Napza 617.701.000 506.925.799 82,07
Jumlah Total 13.995.882.000
12.233.231.547 87,41
3. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja
Rincian dan Realisasi anggaran per indikator Bidang P2P Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
80 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tabel 3.2.3
Rincian dan Realisasi Anggaran Per Indikator
Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019
No Indikator Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) %
1
Persentase anak usia 0
sampai 11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar
lengkap
1.126.806.000 1.063.013.00
0 94,33
2
Persentase respon
penanggulangan terhadap
sinyal kewapadaan dini
kejadian luar biasa (KLB)
untuk mencegah terjadinya
KLB di kabupaten/kota
119.100.000 93.630.000 78,61
3
Jumlah kab/kota yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah
648.988.000 569.074.800 87,96
4
Persentase kasus malaria
positif yang di obati sesuai
standar
439.250.000 287.942.000 66,55
5
Jumlah Kabupaten/kota
endemis filariasis yang
melakukan POPM
403.029.000 379.835.285 94,24
6
Jumlah Kabupaten/Kota
Intervensi Stunting yang
Melakukan POPM Cacingan
dengan Cakupan ≥ 75% dari
Sasaran Minum Obat
337.971.000 314.788.000 93,14
7
Persentase cakupan
penemuan kasus baru kusta
tanpa cacat
1.400.000.000 1.317.737.020 94,12
8 Persentase kasus TB yang
ditatalaksana sesuai standar 385.850.000 354.946.900 91,93
9 Persentase kasus HIV yang
diobati 396.400.000 377.962.500 95,35
10
Persentase kab/kota yang
50% puskesmasnya
melakukan tatalaksana
standar Pneumonia
112.980.000 94.760.100 83,87
11
persentase kab/ kota yang
melaksanakan detekai dini
Hepatitis B dan C pada
282.062,000 272896.000 96,78
81 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
kelompok beresiko.
12
Persentase Kabupaten/Kota
yang melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50%
sekolah
233.660.000 201.343.067 86,17
13
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pengendalian
PTM terpadu
194.800.000 152.893.000 78,48
14
Persentase desa/kelurahan
yang melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM
120.429.000 91.088.000 75,63
15
Persentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
deteksi dini kanker payudara
dan leher rahim pada
perempuan usia 30-50 tahun
2.862.500.000 2.337.500 81,66
%
16
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini
dan rujukan kasus katarak
245.130.000 236.460.000 96,46
17
Jumlah Kabupaten / Kota
yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan
pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza di
lnstitusi Penerima Wajib
Lapor (IPWL)
617.701.000 506.925.799 82,07
18
Persentase layanan
dukungan manajemen dan
pelaporan satker
dekonsentrasi
543.275.000 504.308.700 92,83
Sumber Data : Laporan Keuangan Satker 05 Dinkes Prov. SulSel Tahun 2019
Adapun penyebab realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% dari setiap
indikator adalah sebagai berikut :
1. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase anak usia 0 sampai 11
bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 94,33%. Hal
ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh
lokasi kegiatan dan efisiensi biaya akomodasi pelatihan, di mana biaya
akomodasi di Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat lebih murah dari
yang telah dianggarkan
82 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
2. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase respon penanggulangan
terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk
mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota sebesar 78,61 %. Hal
ini terjadi karena belanja jasa terkait dengan pemeriksaan laboratorium
tidak terealisasi, biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh
lokasi kegiatan, efisiensi biaya akomodasi pelatihan, tidak semua KLB
yang terjadi di lakukan penyelidikan, begitupun dengan verifikasi Sinyal
.
3. Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah kab/kota yang mempunyai
kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 87,96%. Hal
ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh
lokasi kegiatan, Narasumber pusat yang telah dianggarakan tidak hadir
pada kegiatan tersebut.
4. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus malaria positif
yang di obati sesuai standar sebesar 66,55%. Hal ini terjadi karena
biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan,
efisiensi akomodasi pada kegiatan pelatihan yang terakreditasi yang harus
dilaksanakan di Balai Pelatihan Pemerintah yang anggaran akomodasinya
lebih rendah dari yang telah dianggarakan, beberapa lokasi kabupaten
yang menjadi sasarn kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan
waktu.
5. .Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/kota endemis
filariasis yang melakukan POPM sebesar 94,24 %. Tidak mencapai
100 % karena biaya transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi
kegiatan.
6. Realisasi anggaran Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang
Melakukan POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran
Minum Obat sebesar 93, 14%, tidak mencaoai 100 % karena biaya
transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi kegiatan.
7. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat sebesar 94,12%, tidak mencapai 100 % karena
biaya transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi kegiatan dan
adanya efisiensi akomodasi pada kegiatan pelatihan .
83 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
8. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus TB yang
ditatalaksana sesuai standar sebesar 91,93% tidak mencapai 100 %
karena biaya transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi kegiatan
dan adanya efisiensi akomodasi pada kegiatan pelatihan .
9. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus HIV yang diobati
sebesar 95,35%, tidak semua realisasi oleh karena karena biaya
transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi kegiatan.
10. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kab/kota yang 50%
puskesmasnya melakukan tatalaksana standar Pneumonia adalah sebesar
83,87, tidak semua anggaran teralisasi karena biaya transportasi yang
tidak merata untuk semua lokasi kegiatan dan adanya efisiensi akomodasi
pada kegiatan pelatihan .
11. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kab/ kota yang
melaksanakan detekai dini Hepatitis B dan C pada kelompok beresiko
adalah sebesar 96,78., tidak semua realisasi oleh karena biaya transportasi
yang tidak merata pada semua lokasi kabupaten dan akomodasi kegiatan.
12. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah sebesar 86,17%, tidak
semua realisasi karena efisiensi pada transportasi yang tidak merata pada
kabupaten dan efisiensi akomodasi pelatihan
13. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar 78,48%. Hal ini terjadi
karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan
dan efisiensi akomodasi pelatihan.
14. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar
75,63%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk
seluruh lokasi kegiatan dan efisiensi akomodasi kegiatan.
15. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim
pada perempuan usia 30-50 tahun sebesar 81,66%, tidak semua terealisasi
karena efisiensi pada belanja bahan untuk kegiatan deteksi dini.
16. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak sebesar 96,46%.
84 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh
lokasi kegiatan .
17. Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
sebesar 82,07%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak
merata untuk seluruh lokasi kegiatan dan efisiensi pada biaya akomodasi
pelatihan yaitu pelaksanaan kegiatan yang terakreditasi harus
dilaksanakan di Balai Pelatihan Pemerintah n yang biaya akomodasinya
lebih rendah dibandingan dengan biaya yang telah dianggarkan.
18. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase layanan dukungan
manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi sebesar 92,83%. Hal ini
terjadi karena tidak semua anggran untuk kegiatan Perjalanan dinas
dalam rangka Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan
terealisasi dan konsultasi pusat terealisasi.
85 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah
ditetapkan dengan rata –rata capaian kinerja sebesar 185,95%
2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selata dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 18
Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tahun 2019, sebanyak 9 indikator telah melebihi target yang ditetapkan
(>100%), 5 indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan
4 indikator tidak mencapai target .
3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 diketahui bahwa kinerja
anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 87,41%,
dengan realisasi tertinggi pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung sebesar 93,83% dan realisasi paling rendah
pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa
dan NAPZA, sebesar 82,06%.
4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 18 indikator, terdapat 14
indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat tercapai
dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah dilaksanakan
dengan baik
5. 4 Indikator yang tidak tercapai :
a. Persentase Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat , mencapaimencapai mencapai
mencapai mencapai 86,42% upaya yang dilakukan adalah Intensifikasi
kasus kusta di semua Kab/Kota . Pemberian profilaksis obat kusta setelah
dilakukan deteksi dini jika ditemukan bercak. Selain itu perlu dilakukan
advokasi kepada Kepala Daerah untuk mendukung upaya eliminasi kusta di
Provinsi Sulawesi Selatan.
b. Presentasi Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standar, mencapai
88%, dari target 95%. Upaya yang dilakukan adalah penyampaian
Informasi kepada masyarakat khususnya kepada penderita akan
86 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
ketersediaan Obat Anti Malaria di Kabupaten dan fasyankes , jejaring
informasi terkait cara mendapatkan obat anti malaria, menyediakan buku
tatalaksana bagi tenaga medis, dan melakuan advokasi dan sosialisasi
kepada tenaga medis yang melakukan penanganan kasus malaria agar
melakukan tatalaksana kasus malaria terkini.
c. Persentasi Kabupaten kota yang 50 % puskesmasnya melakukan
tatalaksana pneuomonia mencapai 41,67 dari target 60%. Upaya yang
dilakukan adalah peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana
pneumonia, melakukan molaborasi hitung napas antara petugas MTBS s
dengan pengelola ISPA di puskesmas.
d. Persentasi kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa
rokok (KTR) minimal 50% sekolah mencapai 17% dari target 50%. Upaya
yang dilakukan Peningkatan Kapasitas SDM Implementasi KTR dan
Konseling UBM di Puskesmas dan Sekolah, melakukan advokasi dan
sosialisasi baik lintas sektor maupun lintas program juga kepada
masyarakat secara umum.
4.2 Tindak Lanjut
1. Melakukan review untuk mengevaluasi capaian target inkator Perjanjian
Kinerja dan realisasi anggaran lingkup Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan setiap bulannya.
2. Meningkatkan koordinasi LS/LP terkait Lingkup Bidang P2P Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan
Demikian Laporan Kinerja Bidang P2 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun
berikutnya.
top related