hukum publik

1

HUKUM PUBLIK

Surabaya, April 2012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

MOH. SALEH, SH., MH.

KONSEP KEKUASAAN DI ROMAWI KUNO

a. Imperium The rule over all individuals by the

prince Kekuasaan raja bidang politik

(sovereignty) Melahirkan konsep hukum publikb.Dominium The rule over things by the individual Kekuasaan raja pada kekayaan

(property) Melahirkan konsep hukum perdata

Montesquieu(Perancis, 1689-1755)

a. Hukum Publik (Political Law), kita memperoleh kebebasan (Liberty)

b. Hukum Perdata (Civil Law), kita memperoleh hak milik

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan satu sama lain.

KONSEP DEMOKRASI

a. Imperium – Demokrasi Politikb.Dominium – Demokrasi Ekonomi

Konsep Kedaulatan di barat hanya pada bidang politik, tidak terjadi pada bidang ekonomi. Ekonomi mengikuti sistem pasar (Bung Hatta).

KONSEP DEMOKRASIINDONESIA

Demokrasi Politik + Demokrasi ekonomi = Demokrasi Sosial (Bung Karno)

Konsep Kedaulatan the founding fathers tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA IV

“….yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial….”

PEMBGAIAN HUKUM MENURUT SISTEM HUKUM

Sistem hukum Eropa kontinental (civil law system)

Sistem hukum Anglo Saxon (common law system)

Civil Law System

Berkembang di negara Eropa Daratan seperti Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia.

Civil law system mengutamakan hukum tertulis, disebut codified law (Hukum Kodifikasi).

Kodifikasi hukum merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang dikeluarkan atas perintah Yustianus I (Kaisar Romawi Timur, 527-565 M.) yang disebut Corpus Juris Civilis (529-534 M.)

Hukum di luar kodifikasi tidak mengikat kecuali dikehendaki oleh penguasa.

8

Dua Bagian Civil Law System

Hukum Publika. Hukum Tata Negarab. Hukum Administrasi Negarac. Hukum Pidana

Hukum Privata. Hukum Perdata (Sipil)b. Hukum Dagang

9

Common Law System

Berasal dari Inggris abad-11 dan berkembang abad ke-16 diantaranya ke Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia.

Sumber hukum utamanya adalah Putusan pengadilan (Judicial Precedent), sehingga disebut Case Law.

Kebiasaan dan hukum tertulis juga diakui karena sama2 berasal dari putusan pengadilan.

10

Dua Bagian Common Law System

Hukum Publika. Hukum Tata Negarab. Hukum Administrasi Negarac. Hukum Pidana

Hukum Privata. Hak milik (law of property)b. Hukum orang (law of persons)c. Hukum perjanjian (law of contract)d. Hukum perbuatan melanggar Hukum (law of torts)

Perkembangan Peran Negara

Negara mula2 menampakkan perannya sebagai penjaga malam (nachtwachterstaat) yang menuntut jaminan di bidang hukum.

– Ruang Privat sangat luas Kemudian peran negara berkembang menjadi

verzorgingsstaat atau welvarsstaat , yaitu adanya keharusan pemerintah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial .

– Ruang Publik sangat luas

HUKUM TATA NEGARA

HUKUM PIDANA

HUKUM ADMINISTRASI

HUKUM PERDATA

HUKUM ACARA/HUKUM FORMIL

KERANGKA HUKUM

MACAM-MACAM HUKUM PUBLIK

Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Pidana Hukum Internasional

HUKUM TATA NEGARA

Droit Constitutionnel (Perancis) Constitutional Law (Inggris) Diritto Constitutionale (Italia) Verfassungsrecht (Jerman) Staatsrecht (Belanda)

a. dalam arti luas = HTN+HANb. (dalam arti sempit = HTN

Verfassungslehre/Theorie der verfassung(Prof. Mr. Djokosoetono)

OBJEK HTN

Objek HTN adalah negara Empat unsur negara (1) a definite territory, (2)

population, (3) a government, dan (4) sovereignty.

Dalam Ilmu HTN berlaku doktrin Legal Fiction Theory bahwa suatu negara dianggap memiliki konstitusi sejak negara itu terbentuk, baik melalui transfer of authority, deklarasi dan proklamasi, revolusi dan kudeta

RUANG LINGKUP HTN

Struktur Negara Kekuasaan Negara Hubungan Negara dan Warga negara

TEORI KONSTITUSI

Konstitusi merupakan resultante (hasil kesepakatan) sesuai dengan kebutuhan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (KC. Wheare, The modern constitution, 1975)

Konstitusi bukan masalah salah dan benar karena merupakan pilihan politik berdasarkan resultante (Mahfud MD, 2010).

Untuk lebih memaksimalkan materi konstitusi, haruslah dibentuk Komisi Konstitusi dan hasilnya disahkan oleh MPR (Mahfud MD, 2010).

SUMBER HTN

a. Nilai-Nilai Konstitusi yang tidak tertulis;b. Undang-undang dasar, baik pembukaan

maupun pasal-pasalnya;c. Peraturan Perundang-undangan tertulis;d. Yurisprudensi peradilan;e. Konvensi ketatanegaraan (constitutional

convention);f. Doktrin ilmu hukum (ius comminis opinio

doktorum); dang. Hukum internasional yang telah diratifikasi

atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.

BENTUK SUMBER HUKUM

a. Regels;

b. Contract, treaty;

c. Vonnis; atau

d. Beschikking.

REGELINGS(UU Nomor 12 Tahun 2011)

1. UUD 1945

2. Tap MPR

3. UU/Perppu

4. PP

5. Perpres

6. Perda Provinsi

7. Perda Kabupaten/Kota

ALGEMENE VERORDENINGEN (Peraturan Umum) Hindia Belanda

WetDibuat oleh Mahkota Belanda bersama Parlemen Belanda (Staten-Generale).

Algemene Maatregelen van bestuurDi buat oleh Mahkota Belanda Sendiri.

OrdonansiDibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama Dewan Rakyat Hindia Belanda (Volks-Raad).

Regerings – verodeningDibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Sendiri.

Stufenbau Theorie Hans Kelsen

GN

UUD

UU

REGULASI

KETETAPAN

TATA HUKUM

GENERAL NORM(Mengikat Umum)

INDIVIDUAL NORM(Mengikat Individu)

Theorie von Stufenufbau der Rechtsordnung dari Hans Nawasky

SFN

Grundgesetzes

Formele Gesetzes

Autonome Satzungen/Verordnungen

Norma fundamen Negara

Aturan Dasar

UU Formal

Peraturan teknis dan otonom

LAW MAKING PRINCIPLES

a. Asas Legalitas atau Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege

b. Asas lex superior derogat legi inferiori

c. Asas lex posteriori derogat legi priori

d. Asas lex specialis derogat legi generalis

BENTUK NEGARA

A. Leon Duguit :

1. Negara Kesatuan

2. Negara Serikat

3. Perserikatan Negara-negara

B. Sri Soematri :

1. Negara federal/Serikat (Federal

state, bondstaat)

2. Negara Kesatuan (Unitary State, eenheidstaat)

BENTUK PEMERINTAHAN MODERN

A. MONARKI Kehendak terjelma dari satu orang Kepala Negara berganti turun temurun.

B. REPUBLIK Kehendak terjelma dari rakyat. Kepala Negara berganti tidak turun temurun.

DOKTRIN TRIAS POLITICA (Montesquieu,1689-1755)

1.Fungsi Legislatif

2.Fungsi Eksekutif

3.Fungsi Yudikatif

SISTEM PEMERINTAHAN

a. Sistem Pemerintahan Parlementer

b. Sistem Pemerintahan Presidensiil

c. Sistem Pemerintahan Campuran

KONSEP NEGARA HUKUMINDONESIA

KONSEP NEGARA HUKUM PRISMATIK

RULE OF LAW

Nilai Keadilan

RECHTSSTAAT

Nilai Kepastian

a. Nilai Ketuhanan

b. Nilai Keadilan Hukum

c. Nilai Kepastian Hukum

Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 2010

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Belanda : administratief recht/bestuur recht Inggris : administrative law Jerman : verwaltungsrecht Perancis : droit administratief

DEFINISI HAN

Van Volen Hoven : Mendasarkan pada Hukum Tata Negara, dimana Hk Administrasi diartikan sebagai rangkaian dan peraturan yang mengatur organ tertinggi dan organ rendah setelah organ tersebut melakukan kewenangannya.

De Hann : Hukum Administrasi merupakan instrument yuridis bagi Pemerintah / Penguasa untuk secara aktif mengendalikan kehidupan masyarakat dimana pengendalian tersebut masyarakat ikut berperan serta di dalamnya

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum administrasi negara (Administratief recht/bestuursrecht) adalah berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi atau bestuur (fungsi pemerintahan), selain fungsi pembentukan perundang-undangan (regelgeving) dan peradilan (rechtspraak).

[ B=Kn-(rg+rh) ]

Hakekat dan Cakupan Hukum Administrasi Negara

Prajudi Atmosudirdjo HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah

laku para Pejabat Administrasi Negara Van Wijk-Konjnenbeft dan P. de Haan Cs Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan

mengendalikan masyarakat', Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam

proses pengaturan dan pengendalian tersebut; Perlindungan hukum (rechtsbesherming); Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa

untuk pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

Dasar Kewenangan

Atribusi Delegasi Mandat

ATRIBUSI

Cara normal untuk memperoleh wewenang Wewenang untuk membuat keputusan (besluit)

yang langsung bersumber kepada UU dalam materiil

Merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu

DELEGASI

Penyerahan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) oleh Pejabat TUN kepada pihak lain dan wewenang tertentu

Syarat delegasi : (1) definitif; (2) hrs didsarkan peraturan per-UU-an; (3) tidak diperkenankan kepada bawahan; (4) kewajiban memberikan penjelasan; (5) beleidsregels

INSTRUMEN TINDAKAN PEMERINTAH

Untuk Siapa Apa & Bagaimana

Umum Abstrak

Individual Konkrit

1

2

3 4

Contoh :

Umum Abstrak : Peraturan perundang-undangan (regelings)

Individual kongkrit : Keputusan Pejabat/Badan TUN (beschiking)

Umum Konkrit : Peraturan Kebijakan (beleidregels)

Individual Abstrak : rencana dan perizinan

TINDAKAN PEMERINTAH

PERBUATAN HUKUM PERBUATAN NYATA

Hukum Privat Hukum Publik

Bersegi Satu Bersegi dua/Banyak

KTUN (Kongkrit individual)

Bersegi Satu

Bersegi dua/banyak

Keputusan Terikat

Keputusan Bebas

Kongkrit Individual

Kongkrit Umum Abstrak Umum Abstrak Individual

Perorangan

Kebendaan

Deklaratif

Konstitutif

Beleid

Interpretasi

Keputusan Terikat

Keputusan Bebas

Kgkrit umum

Abstk umum

Abstk Indvdl

Beleid

Interpretasi

TINDAKAN PEMERINTAH YANG MERUGIKAN

1.Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad)

2.Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad)

3.Perbuatan yang tidak tepat (onjuist)4.Perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatige)5.Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang

(detournement de pouvoir)

PERGESERAN PARADIGMA

ADMINISTRASI NEGARA

NEGARA RAKYAT

PERGESERAN PARADIGMA HUBUNGAN

NEGARA DAN RAKYAT

DISKRESI

Diskresi adalah kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah dengan memperhatikan batas-batas hukum yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan norma-norma masya rakat.

Pejabat sangat rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig/ondoelmatig) terutama saat menggunakan kewenangan untuk melakukan diskresi, oleh karenanya sangat diperlukan pengawasan dan pembatasan

Discretion (Inggris), Discretionair (Perancis), Freies Ermessen (Jerman)

Prajudi Atmosudirjo

Kebebasan bertindak atau menga mbil keputusan menurut pendapat sendiri

Laica marzuki

Kebebasan yang diberikankepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

KOMPONEN DISKRESI

Menurut Laica Marzuki SUBYEKTUM MATERI KEWENANGAN

UNSUR KEWENANGAN DALAM DISKRESI

Menurut Hadjon diskresi mengandung dua kewenangan

Kewenangan untuk memutus sendiri Kewenangan untuk interpretasi sendiri

ALASAN DISKRESI

(a) Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya;

(b) Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijaksanaan diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

(c) Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan Negara, dan untukkeadilan serta kesejahteraan masyarakat.

BATAS-BATAS DISKRESI Pasal 25 RUU Administrasi Publik(1) Jika seorang Pejabat Administrasi Pemerintahan harus menggunakan

diskresi dalam pembuatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, pejabat yang bersangkutan wajib memperhatikan tujuan pemberian diskresi, batas-batas hukum yang berlaku serta kepentingan umum.

(2) Batas-batas hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia,

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,

c. Wajib menerapkan AAUPB,

d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum & kesusilaan.

HUKUM PIDANA

NORMATIF

HP Positif(ius constitutum)

I. HP Positif

HP Yad.(ius constituendum)

POLITIK HP(Penal Policy)

HP Asing(ius comperandum)

PERBANDINGANHkm. Pidana

HP Adat (tidakTertulis) HP ADAT

ILMUHP

FAKTUAL

ASAS

Perbu-atan

Orang

Asas Legalitas

Asas SMH Materiel (AVAW – Afwezigheids van alle materiele Wederrechtelijk)

Asas Culpabilitas

Asas alasan penghapus pidana

Asas Personal (individual justice/liability)

Asas Humanism

Asas elastisitas/fleksibilitas/modifikasi

ASAS HUKUM PIDANA

Asas Presumption of Innocence

ASAS ALASAN PENGHAPUS PIDANA(Strafuitsluitingsground)

a. Alasan Pembenar (rechtvaardigingsgrond) menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, meliputi :

1. Keadaan Darurat (Psl 48)

2. Pembelaan terpaksa (Psl 49 ayat (1))

3. Melaksanakan peraturan per-UU-an (Psl 50)

4. Menjalankan perintah jabatan dr pejabat berwenang (Psl 51)

b. Alasan Pemaaf (schuldduitsluitingsgrond), yaitu menghapus kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban , meliputi :

1. Tidak mampu bertanggungjawab (krn kejiwaan) (Psl 44)

2. Overmacht ( daya paksa) (Psl 48)

3. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Psl 49 (2)

4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Psl 51 (2)

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA

RUANG LINGKUP

SISTEM HP

SUBSTANSI HP

MSLH POKOKHP

SISTEMATIKAKUHP

• Substansi HP• Struktur HP• Kultur HP

• HP Materiel• HP Formal• Hk. Pelaksn. Pidana

• Tindak Pidana• Kesalahan (PJP)• Pidana

• Bagian Umum• Bagian Khusus

SUMBER HP POSITIF

Menguasai KUHP : Sistematika KUHP Perubahan/perkembangan KUHP; Keterkaitan “aturan umum” KUHP dengan UU

khusus di luar KUHP. Memahami UU Khusus di luar KUHP.

PERBUATAN (TINDAK PIDANA)

ORANG(KESALAHAN/PJP)

PIDANA(SANKSI)

SISTEM HP MATERIEL/SUBSTANTIF

Strafbaar feitCriminal ActActus Reus

SchuldCriminal resposibilityMens rea

StrafPunishmentPoena

PIDANA Tindak Pidana

Kesalahan (PJP) = + + TUJUAN

PIDANA

• Perbuatan• Memenuhi UU• SMH• Td. Ada Alsn

Pembenar

• KBJ• Dolus/Culpa• Td. Ada Alsn.

Pemaaf

SYARAT PEMIDANAAN

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA

Kejahatan (Bk. II) dan Pelanggaran (Bk.III) Delik Formil dan Delik Materiel Delik Berbuat/aktif (commissionis) dan Delik

Tidak Berbuat/pasif (omissionis) Delik Aduan dan Delik Biasa Delik Dolus dan Delik Culpa Delik Umum dan Delik Khusus SMH Materiil dan SMH Formil Delik yang dikodifikasi & yang tidak dikodifikasi.

BENTUK-BENTUK TP(Forms of Criminal Offence)

Permufakatan Jahat (samenspanning/ conspiracy)

Persiapan (voorbereiding/preparation) Percobaan (poging/attempt) Penyertaan (deelneming/complicity) Perbarengan (concursus) Pengulangan (recidive)

Kemampuan Bertanggung Jawab Kesengajaan (dolus) Kealpaan (culpa) Tidak ada Alasan Pemaaf

PJB (KESALAHAN)

Pidana POKOK :1. Pidana mati2. Penjara 3. Kurungan 4. Denda 5. Tutupan

Pidana TAMBAHAN :1. Pencabutan hak2. Perampasan barang3. Pengumuman keputusan hakim

PIDANA (Straf/Punishment)

HUKUM PIDANA(Wetboek Van Strafrecht)

a. Buku I : Ketentuan Umumb. Buku II : Kejahatanc. Buku III : Pelanggaran

HUKUM INTERNASIONAL

Hubungan antara dua negara atau lebih Melalui Instrumen Perjanjian Internasional Subek Hukum Internasional berupa

negara atau dalam bentuk konfederasi.

PERKEMBANGAN PENTING:

Munculnya teori-teori kedaulatan negara: Bodin (1530-1596), Machiavelli (1469-1527); Hobbes (1588-1679).

Pertumbuhan negara merdeka melahirkan praktek hubungan antar negara dan teori-teori baru hukum antar bangsa (pengaruh teori hukum alam).

Hukum internasional abad XVI: hukum perang antara negara-negara

Karya penting: Huig de Groot atau yang dilatinkan sebagai Hugo Grotius. Bukunya yang terkenal berjudul De Iure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace), terbit tahun 1625.

Grotius berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang mengatur hubungan antar bangsa memiliki daya paksa secara hukum dan mengikat kecuali jika bertentangan dengan keadilan alami atau hukum alam (natural law).

a. Treaty

b. Customary International Law

c. General Principles of Law recognized by Civilized Nations

d. Keputusan-keputusan pengadilan & ajaran para sarjana terkemuka.

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Hukum Internasional terdiri dari :

(Mochtar Kusumaatmaja)

Hukum INternasional Publik, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dan bukan bersifat perdata

Hukum Perdata Internasional, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. (hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.)

METODE PENYELESAIAN

Metode Non-yudisial (non-judicial method). Metode semi-yudisial (quasi-judicial method). Metode yudisial melalui pengadilan (Judicial

method).

NON-JUDICIAL METHOD

Metode tradisional: Negosiasi. Mediasi. Konsiliasi. Kombinasi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi

QUASI-JUDICIAL METHOD

Arbitrase Perbedaan dengan adjudikasi lain. Klausa arbitrase/perjanjian arbitrase. Consent to arbitrate. Compromis Komposisi majelis arbitrase. Putusan (award) Hukum yang berlaku (applicable law) dan sumber

hukum. Arbitrase internasional.

JUDICIAL METHOD

Lembaga yudisial internasional yang permanen. International Court of Justice (ICJ).

Contentious jurisdiction. (Yurisdiksi/kewenangan menyelesaikan sengketa)

Advisory jurisdiction. (Yurisdiksi/kewenangan memberikan nasehat hukum/pendapat hukum)

MACAM-MACAM HUKUM PRIVAT

Hukum Perdata (BW : Burgerlijk Wetboek)

Hukum Dagang (WvK : Wetboek van Koophandel )

HUKUM PERDATA

a. Hukum Perorangan (Personenrecht)b. Hukum Keluarga (Familierecht)c. Hukum Warisand. Hukum Harta kekayaan (Vermogenrecht)1. Hukum Kebendaan (zakenrecht)2. Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht)

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

a. Buku I : Bendab. Buku II : Orangc. Buku III : Perikatand. Buku IV : Pembuktian dan Daluwarsa

HUKUM DAGANG

Hukum dagang hukum yang mengatur hubungan hukum antara produsen dan konsumen, baik yang ada dalam kodifikasi maupun luar kodifikasi.

Dalam WvK, Hukum dagang dibagi 2 Buku :

a. Buku I : Dagang Umumnyab. Buku II : Hak dan Kewajiban yang

Terbit Dari Pelayaran

SUBJEK HUKUM

Subjek hukum merupakan pemegang hak dan kewajiban dalam setiap tindakan hukum.

Subjek hukum terdiri dari :

a. Manusia (natuurlijke persoon), dg syarat dewasa, sehat dan tidak dalam pengampuan.

b. Badan hukum (rechts persoon), terdiri dari badan hukum publik dan privat.

SUBJEK HUKUM : MANUSIA

PRIVAT PUBLIK

Perorangan

Kerjasama

Penyelenggara Negara

(Eksekutif, Legislatif dan yudikatif)

CV Firma Persekutuan

Ket : Subjek Hukum Publik bisa jadi sebagai subjek hukum privat jika melakukan perbuatan hukum yang tunduk pada hukum privat.

SUBJEK HUKUM : BADAN HUKUM

PRIVAT PUBLIK

PT

YAYASAN

KOPERASI

PARPOL

BUMN

BUMD

PEMBENTUKAN BADAN HUKUM

a. Legalitas Institusional Pendirian BH Privat melalui Akte Notaris dan

disahkan dengan SK KemenhumHAM. Pendirian dan Pengesahan BUMN dengan PP Pendirian dan Pengesah BUMD dengan Perda.

b. Legalitas Operasional Oleh instansi teknis terkait. Tergantung jenis usahanya.

HUKUM EKONOMI

Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

Dua pendekatan dalam hukum ekonomi :a. Pendekatan Mikro , ada intervensi negara

untuk mencapai keseimbanganb. Pendekatan Makra, kajian hubungan

hukum perdata.

HUKUM EKONOMI

RANAH PRIVAT

NEGARA

RANAH PRIVAT

RANAH. PUBLIK

Aktivitas ekonomi

Perangkat Peraturan Per-UU-an Pusat dan daerah

Asas Keseimbangan Kepentingan

Perkembangan Hubungan Hukum Publik dan Hukum Privat

di Belanda

Privatisering Publiekrecht (Hukum Privat mendekati hukum publik)

Publiektisering Privatrecht(Hukum Publik mendekati hukum privat)

TERIMA KASIH