harmony and the role of actors to actualize of social
Post on 05-Nov-2021
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
1
Harmony and The Role of Actors to Actualize of Social
Resilience in Purworejo and Tabanan
Irin Oktafiani(1), Norman Luther Aruan(1), Rahmat Saleh(1), Angela Iban(2)
rahmat.saleh@lipi.go.id (1)Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta,
Indonesia (2)Peneliti pada Pusat Penelitian Kewilayahan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta,
Indonesia
Rukun and Tri Hita Karana had been conceptualized by scholars in anthropology as
harmony in the Javanese and Balinese people from the late 20th until the early 21st
century. These two kinds of philosophies still relevant amid the significant changes in
the so-called modern society of Javanese and Balinese. This paper shows how rukun
and Tri Hita Karana, which have been renowned along time will ensure the social
resilience in the people of Purworejo and Tabanan when they are facing challenges.
These two regions also remain still by the supports of organic actors who are ready to
secure the harmony in the society. Data in this paper is collected from the focus group
discussion and in-depth interviews in Purworejo and Tabanan as part of the research
Penelitian Pembentukan Desa Berketahanan Sosial which is conducted in 2019 by
Social Welfare Research and Development Agency of The Ministry of Social Services of
Indonesia. Furthermore, this paper analyzed the meaning of harmony in the Purworejo
and Tabanan people and their ability to face any changes. The results are; (1) Rukun
and Tri Hita Karana still relevant in the people of Purworejo and Tabanan; (2) there
are some organic actors who then help the society to keep the long-live philosophy of
rukun and Tri Hita Karana.
Keywords: Harmony, Rukun, Tri Hita Karana, Actors, Social Resilience
Filosofi Rukun dan Tri Hita Karana pada masyarakat Jawa dan Bali dikonsepsikan
sebagai harmoni dalam kajian antropologi pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-
21. Kedua filosofi ini dianggap masih relevan di tengah perubahan masyarakat modern
di Jawa dan Bali. Tulisan ini akan memperlihatkan bagaimana filosofi Rukun dan Tri
Hita Karana yang sudah ada di dalam masyarakat masih relevan dan dapat menjamin
ketahanan sosial masyarakat Purworejo dan Tabanan dalam menghadapi perubahan.
Ditambah lagi kedua daerah tersebut telah memiliki dukungan melalui kehadiran aktor-
aktor organik yang siap menjadi penjaga bagi keseimbangan di dalam masyarakat.
Sumber data diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara
mendalam di Purworejo dan Tabanan sebagai bagian dari Penelitian Pembentukan Desa
Berketahanan Sosial yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI pada tahun 2019. Penelitian ini
menggunakan analisis makna harmoni dan pendekatan agency untuk melihat pola pikir
dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Temuan dari penelitian ini
adalah; (1) Filosofi rukun dan Tri Hita Karana masih relevan dalam perkembangan
masyarakat di Purworejo dan Tabanan; (2) Aktor-aktor dalam masyarakat lahir secara
organik sebagai penjaga keseimbangan dalam masyarakat.
Kata Kunci: Harmoni, Rukun, Tri Hita Karana, Aktor, Ketahanan Sosial
Kontribusi: Dalam artikel ini, Irin Oktafiani, Norman Luther Aruan, Rahmat Saleh,
dan Angela Iban berperan sebagai Kontributor Utama.
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
2
PENDAHULUAN
Tulisan ini adalah studi mengenai bagaimana harmoni dalam masyarakat menjadi
penopang untuk menciptakan ketahanan sosial atau lingkungan kehidupan sehari-hari
yang mapan. Selain lahir dari bekal-bekal filosofi budaya turun temurun masyarakat,
harmoni juga tercipta dari hadirnya para aktor yang kemudian disebut sebagai pranata
sosial. Tulisan ini berangkat dari hasil penelitian tahun 2019 yang dilakukan oleh Pusat
Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, Republik
Indonesia, dalam rangka Pembentukan Desa Berketahanan Sosial. Penelitian ini
bertujuan untuk mewujudkan Desa Berketahanan Sosial pada tujuh kabupaten yang
belum memiliki Penyuluh Sosial Masyarakat, dua di antaranya adalah Purworejo dan
Tabanan. Hal ini dikarenakan Penyuluh Sosial Masyarakat di dalam pokok kerja
Kementerian Sosial dianggap sebagai ujung tombak pembentukan Desa Berketahanan
Sosial. Penulis memilih Purworejo dan Tabanan sebagai obyek dari tulisan dengan dasar
bahwa kedua daerah ini menunjukkan kondisi ketahanan sosial turut tercipta dengan
keberadaan pranata sosial atau para aktor di dalam masyarakat.
Harmoni merupakan salah satu ide yang lahir dari masyarakat. Sebagai sebuah
pengetahuan, kebudayaan melahirkan nilai dan ide untuk mewujudkan ritus kehidupan
sehari-hari yang ideal bagi para pelakunya, yaitu masyarakat. Hal ini tentu tidak terlepas
bahwa sebagai makhluk sosial, hidup suatu individu adalah bagian dari masyarakat luas
(Mulder, 1983) sehingga membutuhkan suatu sistem nilai dan ide untuk menjalankannya.
Dalam budaya yang berkembang pada masyarakat Jawa, nilai dan ide tersebut tumbuh
menjadi sebuah prinsip kehidupan seperti yang dijelaskan oleh Adamson (2007), salah
satunya adalah rukun. Menurut pandangan Geertz (dalam Jay, 1969), rukun dalam
masyarakat Jawa telah membentuk sistem pengelolaan relasi dan interaksi di antara
mereka, bahwa rukun menjadi kaidah dasar yang paling menentukan. Tidak hanya
menjelaskan sebuah kondisi, nilai rukun juga dimaknai oleh masyarakat Jawa sebagai
cara bertindak. Pada kajian Antropologi, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
tertuntun oleh pengetahuannya untuk melakukan suatu perilaku. Itu sebabnya rukun juga
dapat diterjemahkan sebagai social harmony, yaitu sebuah keadaan atau kondisi sosial
yang tentram, aman, dan tanpa perselisihan (Jay, 1969). Lebih luas dari itu, Hawkins
(1996) menekankan bahwa kondisi rukun dianggap sebagai prinsip resolusi konflik dan
filosofi untuk menjaga relasi sosial dalam masyarakat Jawa. Bagi Hawkins, rukun bukan
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
3
sekadar mekanisme praktis yang ada di dalam masyarakat tradisional, tetapi juga
merupakan filosofi yang akan terus relevan sekalipun masyarakat berubah menjadi
modern.
Sementara itu, konsep harmoni yang sama berkembang dalam masyarakat Bali
melalui filosofi Tri Hita Karana (Ramstedt 2014:61). Tri Hita Karana merupakan filosofi
yang berhubungan dengan agama Hindu dan mengatur tiga jenis relasi yang ada di dalam
hidup manusia. Relasi tersebut adalah hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan),
hubungan manusia dengan sesama (pawongan), dan hubungan manusia dengan alam
(palemahan) (lihat Warren, 2007:172; Sukarma, 2016:88). Tiga unsur tersebut telah
mewakili mikrokosmos dan makrokosmos atau segmen-segmen kehidupan manusia,
yaitu sosial, lingkungan, dan spiritual yang membentuk suatu kesatuan dimana manusia
menjadi inti pelakunya. Kosmologi ini menunjukkan bahwa kebahagiaan, kemakmuran,
dan harmoni tidak diberikan oleh Sang Ilahi dan alam tanpa upaya manusia, untuk
menjaga ketahanan hubungan tersebut.
Dua sistem ide masyarakat yang berkembang pada masyarakat Jawa dan Bali di
atas, yaitu rukun dan Tri Hita Karana, menunjukkan perannya untuk menjaga
keseimbangan dan memastikan adanya harmoni di dalam masyarakat. Tulisan ini akan
melihat bahwa harmoni dalam masyarakat Purworejo dan Tabanan masih dirasakan
melalui keberadaan filosofi rukun dan Tri Hita Karana. Terdapat argumentasi bahwa
filosofi harmoni merupakan suatu hal bentukan negara dan merupakan ciri dari
masyarakat tradisional. Namun, di dalam tulisan ini penulis menemukan bahwa sekalipun
masyarakat mengalami dinamika, misalnya kemajuan teknologi, filosofi rukun dan Tri
Hita Karana masih terus memiliki peran menjadi penjaga keharmonisan dalam
masyarakat. Di sisi lain, hal tersebut pada nyatanya tidak berdiri sendiri, namun juga
didukung oleh adanya aktor-aktor yang lahir secara organik di dalam masyarakat
Purworejo dan Tabanan, sehingga semakin mendukung kelanggengan konsep harmoni
tersebut. Tulisan ini akan terbagi ke dalam dua bagian pembahasan. Pertama, penulis akan
menggambarkan kondisi terkini masyarakat Purworejo dan Tabanan yang kemudian
dianalisis menggunakan konsep rukun (Hawkins, 1996) dan Tri Hita Karana (Sukarma,
2016). Kedua, adalah bagian munculnya aktor-aktor secara organik yang mendukung
harmoni di dalam masyarakat yang akan dianalisis melalui modalitas agency as intention
(Ortner, 2011). Penulis melihat keberadaan aktor-aktor di dalam masyarakat Purworejo
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
4
dan Tabanan tidak bisa dilihat sebagai kemampuan individu karena memiliki otoritas
lebih tinggi dari yang lain, tetapi didasari oleh kesadaran masyarakat yang memiliki pola
pikir dan tujuan yang sama, dalam hal ini adalah filosofi rukun dan Tri Hita Karana.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang
digunakan yaitu diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion atau FGD),
wawancara mendalam (in-depth interview), analisis data sekunder, dan observasi. FGD
dilakukan dengan para tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat
desa di masing-masing kabupaten. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran
profil, potensi, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di tiap desa.
Sementara metode wawancara mendalam dilakukan untuk mendalami hasil dari FGD,
melihat respon dari informan yang terpilih terkait potensi desa dan masalah-masalah yang
dihadapi, sampai munculnya aktor-aktor secara organik di setiap desa. Wawancara
mendalam dilakukan secara luring (offline) dan daring (online) melalui aplikasi Whatsapp
dengan beberapa informan di Purworejo dan Tabanan. Informan yang dipilih dari
Kabupaten Tabanan merupakan seorang penyuluh sosial dan dosen, sedangkan dari
Kabupaten Purworejo merupakan dua orang pekerja. Analisis data sekunder dilakukan
dengan mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggambarkan
kondisi terkini masyarakat Purworejo dan Tabanan. Metode observasi dilakukan untuk
mengamati secara langsung kehidupan masyarakat desa dan bagaimana mereka hidup
beriringan dengan filosofi rukun di Kabupaten Purworejo dan Tri Hita Karana di
Kabupaten Tabanan.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Tabanan.
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan pada
karakteristik masyarakat dan merupakan lokasi pembentukan penyuluh sosial yang telah
dipilih oleh Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos), Kementerian Sosial. Di sisi lain, kedua
daerah tersebut menunjukkan bahwa kondisi harmoni di dalam masyarakat lahir secara
organik melalui keberadaan para aktor di dalam masyarakat.
HASIL DAN DISKUSI
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
5
A. Konsep Ketahanan dan Definisi Ketahanan Sosial Bagi Pemerintah1
Teori ketahanan lahir dan banyak dipakai untuk menjelaskan fenomena psikologi,
akan tetapi teori ketahanan juga dipakai untuk menjelaskan fenomena dari disiplin ilmu
lain. Sebagai contoh, C. S. Holling (1973:14) melihat ketahanan dalam sistem ekologi
dan berpendapat bahwa ketahanan merupakan ukuran kegigihan sistem dan
kemampuannya dalam menyerap perubahan dan gangguan, sekaligus dapat tetap
mempertahankan beberapa hubungan atau relasi di antara populasi atau beberapa variabel
yang tersedia. Ketahanan juga menjelaskan bagaimana individu dapat memanfaatkan
akses untuk mengatasi efek negatif yang mungkin muncul dari tekanan yang dihadapi,
hal ini dinamakan sebagai coping strategy (Meadows, et al., 2015:9). Kemudian konsep
ketahanan berkembang, tidak hanya mampu menjelaskan strategi bertahan individu tetapi
juga dapat menjelaskan strategi yang dilakukan di dalam masyarakat sebagai bagian dari
komunitas. Misalnya saja coping strategy masyarakat di Ethiopia dan Makassar dalam
menghadapi perubahan iklim dengan melakukan migrasi, pembagian kerja, diversifikasi
pekerjaan, dan mengurangi luas lahan (lihat Costa, et al. 2013 dan Asmamaw, 2019).
Dalam aspek sosial, ketahanan secara khusus dilihat sebagai upaya-upaya advokasi untuk
penguatan kapasitas institusi masyarakat (Suwignyo, 2018:94). Bagi Michael Hanisch
(2016), agar lebih memahami konsep ketahanan, perlu mengetahui apa dan siapa yang
penting untuk bertahan beserta tujuannya, bagaimana ketahanan harus dipromosikan,
serta siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Apabila dapat disimpulkan, penulis
berargumentasi bahwa ketahanan sosial dapat dilihat sebagai upaya-upaya yang
dilakukan masyarakat untuk menjaga satu tatanan yang dianggap ideal dan bagaimana
masyarakat merespon tekanan-tekanan yang melanda dalam kehidupan mereka.
Pemerintah Indonesia juga sudah merumuskan konsep ketahanan sosial di dalam
masyarakat yang tercantum pada Keputusan Menteri Sosial nomor 12 tahun 2006.
Ketahanan sosial masyarakat merupakan suatu kemampuan bagi komunitas dalam
mengatasi risiko perubahan, ekonomi, dan politik. Risiko dari perubahan ekonomi dan
politik dianggap dapat mengganggu kestabilan masyarakat, sehingga penting bagi suatu
1 Pemakaian istilah ketahanan di Indonesia masih menjadi perdebatan dalam dunia akademis karena dekat dengan program yang dilakukan pemerintah Orde Baru (Suryanto, 2020) dan istilah ini kadang diartikan oleh para akademisi sebagai resilience maupun strength. Penulis membatasi istilah ketahanan sosial dalam tulisan ini menggunakan konsep resilience untuk melakukan analisis karena kedekatan konsepnya dengan istilah ketahanan sosial yang dipakai oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Sosial nomor 12 tahun 2006.
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
6
komunitas untuk melewati perubahan tersebut dengan baik. Ketahanan sosial ini
diharapkan muncul dimulai dari individu dan institusi keluarga. Suatu komunitas
dianggap memiliki ketahanan sosial apabila mampu melindungi dirinya dari keterpurukan
dan hal ini dapat dilihat melalui empat dimensi ketahanan sosial.
Empat dimensi ketahanan sosial mencakup elemen yang perlu diperhatikan agar
tidak terjadi keterpurukan dan perlu dikembangkan dalam masyarakat. Dimensi pertama
berfokus pada kepastian tersedianya pelayanan dasar di masyarakat dan tingkat
perlindungan sosial bagi kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah sosial.
Melalui dimensi ini diharapkan pelayanan sosial dapat diakses dengan mudah, dapat
dijangkau oleh masyarakat, serta segala kebutuhan kelompok rentan dan penyandang
masalah sosial dapat tercukupi. Dimensi kedua berfokus pada tingkat partisipasi
masyarakat dalam organisasi sosial yang ada di lingkungan mereka. Melalui dimensi ini
diharapkan relasi sosial yang sudah ada di dalam masyarakat dapat dipelihara dengan baik
dan berkelanjutan. Kemudian, dimensi ketiga berfokus pada kemampuan pengendalian
konflik sosial dan tindak kekerasan. Melalui dimensi ini peran aktif para aktor atau tokoh
dalam masyarakat diharapkan dapat mencegah, maupun menanggapi dan mengatasi
konflik sosial yang muncul. Dimensi terakhir adalah pemeliharaan kearifan lokal dalam
mengelola sumber daya alam dan sosial yang ada di tengah masyarakat. Pada dimensi ini,
pemerintah berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga serta melestarikan
alam, lingkungan, dan budaya masing-masing daerah.
Lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2006,
pemerintah menganggap pranata sosial yang ada pada masyarakat menjadi pendukung
terwujudnya ketahanan sosial masyarakat. Apabila dapat didefinisikan secara sederhana,
pranata sosial merupakan seperangkat nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat
yang dilembagakan atau diinstitusikan dalam bentuk formal maupun informal. Hal ini
berarti, pranata sosial merupakan suatu sistem yang muncul secara organik dari
masyarakat itu sendiri dan lebih lagi bersumber dari nilai dan norma yang dipercaya oleh
mereka. Penulis dalam hal ini setuju dengan anggapan mengenai pentingnya pranata
sosial dalam mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Sekalipun pranata sosial terlihat
penting di dalam penentuan peran dan fungsi anggota masyarakat, tetapi penulis juga
melihat bahwa pranata sosial dapat berfungsi dengan baik disebabkan oleh filosofi yang
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
7
dipegang di dalam masyarakat. Filosofi rukun dan Tri Hita Karana menjadi landasan bagi
masyarakat bertindak dan berelasi dengan pencipta, sesama, dan lingkungannya.
Jadi, ketahanan sosial dapat terwujud oleh karena keberadaan filosofi yang hidup
dan bertahan di dalam masyarakat serta diusahakan untuk terus dalam kondisi mapan.
Apabila digambarkan, ketahanan sosial dan filosofi harmoni dalam masyarakat
merupakan hubungan bolak-balik saling ketergantungan untuk menjaga keseimbangan di
dalam masyarakat dan masih dipegang teguh oleh masyarakat. Meskipun hubungan
antara harmoni dan ketahanan sosial di dalam masyarakat sifatnya saling ketergantungan,
akan tetapi kondisi ini hanya akan dapat tercapai melalui peran-peran penjaga di dalam
masyarakat. Hal ini akan dijelaskan dalam lebih lanjut dalam deskripsi untuk memahami
kondisi masyarakat di Purworejo dan Tabanan.
Gambar 1. Hubungan bolak-balik saling ketergantungan antara filosofi harmoni dengan
ketahanan sosial masyarakat.
B. Kabupaten Purworejo
Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan dan 494 desa/kelurahan. Pada
tahun 2018 luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 103.481 Ha yang terdiri dari
87.105 Ha (84,18%) lahan pertanian dan 16.375 Ha (15,82%) bukan lahan pertanian.
Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 berjumlah sebanyak
Harmoni - Rukun dan Tri Hita Karana
Ketahanan sosial masyarakat (upaya-
upaya yang dilakukan)
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
8
716.477 jiwa. Dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 49,32% dan penduduk
perempuan sebanyak 50,68 % (BPS, 2019). Kabupaten Purworejo secara administratif
berada pada Provinsi Jawa Tengah dan secara historis lebih dikenal sebagai tanah
Bagelen. Secara administratif, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan beberapa daerah. Sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Wonosobo dan Magelang; Sebelah selatan berbatasan dengan
Samudra Indonesia; Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan Sebelah
timur berbatasan dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten
Kulonprogo. Kabupaten Purworejo dikenal sebagai tanah Bagelen dikarenakan awalnya
kawasan ini sangat disegani oleh wilayah lain, karena keberadaan sejumlah tokoh.
Misalnya dalam pengembangan ajaran agama Islam di tanah Jawa bagian selatan, tokoh
Sunan Geseng dikenal sebagai ulama besar yang pengaruhnya sampai ke Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang. Selain itu juga terdapat tokoh dalam
bidang pendidikan, pertanian dan militer. Seperti WR Supratman Komponis lagu
Kebangsaan “Indonesia Raya”, Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Ahmad Yani, Letjen
Sarwo Edy Wibowo, dan lain sebagainya 2.
Potensi Alam dan Sosial di Desa
Kabupaten Purworejo memiliki beberapa potensi, baik alam maupun sosial.
Beberapa potensi alam Kabupaten Purworejo di antaranya area pesisir pantai, pertanian,
perkebunan, dan pegunungan Menoreh untuk berladang. Selain itu beberapa jenis
investasi juga mulai dikembangkan di Kabupaten Purworejo, di antaranya pada industri
mebel bambu, industri kayu, dan industri gula dan pariwisata3. Potensi alam di Kabupaten
Purworejo ini dapat mendukung kemajuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya
sehari-hari. Di samping itu, masyarakat Kabupaten Purworejo mendukung keberadaan
wilayahnya melalui pembentukan lembaga-lembaga sosial --potensi sosial yang dimiliki
oleh desa--, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun inisiatif masyarakat. Misalnya
seperti keberadaan PKK, Karang Taruna, BUMDES, dan Linmas (Suradi, dkk., 2019).
2 (https://purworejokab.go.id/web/sejarah-kabupaten-purworejo.html) 3 Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Purworejo, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan”
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
9
Masalah Sosial di Desa
Pergesekan di antara warga juga merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri terjadi
di Purworejo. Secara umum, beberapa permasalahan yang sering muncul di antaranya
adalah permasalahan irigasi lahan, perselingkuhan, dan pembagian warisan. Masalah-
masalah tersebut dapat muncul dan menimbulkan keresahan di desa. Beruntung, warga
memiliki mekanisme penyelesaian konflik sendiri, seperti Kepala Desa atau pemuka
agama yang dianggap memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Namun,
apabila masalah dianggap besar, akan dibawa ke pihak yang berwajib, yaitu kepolisian.
Di sisi lain, seiring perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat desa
Kabupaten Purworejo pun sadar mengakui adanya ancaman masalah sosial di
wilayahnya, yaitu migrasi masuk yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Migrasi masuk ini menyebabkan munculnya kompleks perumahan baru di tengah
masyarakat. Kondisi demikian jika tidak ditangani dengan baik maka khawatir akan
memicu gesekan sosial.
“Saya takutnya, masyarakat yang sudah guyub, karena makin ke sini
pendatang makin banyak, dan sifatnya orang itu kan beda-beda, ada yang
mau bersosialisasi, ada yang tidak, nah itu yang harus kita tangani bersama
agar warga masyarakat tetap terhindar dari masalah sosial,” – hasil FGD,
28 November 2019
Menyikapi kondisi di atas, dari pihak aparatur desa atau kelurahan akan menggerakkan
kader-kadernya untuk menjalankan peran sebagai Penyuluh Sosial Masyarakat (PSM).
Kader-kader ini sudah terbiasa aktif menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan urusan
kemasyarakatan, seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan sebagainya. Sehingga
hadirnya PSM diharapkan bisa turut serta menjaga harmoni kehidupan masyarakat
Kabupaten Purworejo.
Guyub-Rukun Masyarakat Desa
Masyarakat desa di Kabupaten Purworejo pada umumnya menghayati prinsip
hidup yang disebut guyub-rukun. Artinya, hidup bersama dalam keadaan saling
menghormati, saling membantu, tanpa perselisihan dan pertentangan, sehingga hidup
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
10
tenang dan tentram. Guyub-rukun merupakan keadaan yang harus dipertahankan dalam
semua hubungan sosial, seperti bertetangga atau bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial
di tengah masyarakat, manusia tentu tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari
orang lain. Terlebih kehidupan di desa, tetangga menjadi “saudara” terdekat dari rumah
yang akan cepat memberikan bantuan. Namun tidak menutup kemungkinan jika tetangga
sebelah rumah berbeda keyakinan.
“Guyub itu perasaan komunal untuk bersatu, mementingkan kepentingan
orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Rukun itu lebih kepada usaha
untuk selalu mencari keselarasan.”- wawancara, 1 April 2020
Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat desa di Kabupaten Purworejo sebagian
besar beragama Islam, dengan afiliasi organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU).
Akan tetapi terdapat juga agama atau keyakinan lain yang dianut masyarakat di sana yaitu
Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Penghayat Kepercayaan. Perbedaan dalam beragama
atau berkeyakinan tidaklah menjadi “gangguan” bagi masyarakat. Nyatanya mereka bisa
hidup berdampingan dengan guyub rukun. Terciptanya kerukunan hidup tidak terlepas
dari kesadaran-bersama terhadap nilai-nilai toleransi. Selain itu juga peran dari tokoh
masyarakat dan tokoh agama yang ada di masyarakat setempat. Misalnya di Desa
Kemanukan, Kecamatan Bagelen, yang telah dinobatkan menjadi Kampung Kerukunan
Umat Beragama dan menjadi desa percontohan di Jawa Tengah. Masyarakat Desa
Kemanukan terkenal dengan budaya toleransi dan keramahan masyarakatnya. Pemerintah
Kabupaten mengakuinya bahwa kerukunan masyarakat tersebut menjadi modal positif
dalam mendukung pembangunan daerah4.
Kerukunan hidup masyarakat desa di Kabupaten Purworejo juga karena adanya
tradisi dan adat-istiadat Jawa yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Meski diakui
ada pengaruh dari luar, tetapi tidak menjadi sumber masalah sosial. Masyarakat mampu
menyaring mana yang sesuai atau tidak sesuai dengan tradisi dan adat istiadat. Justru dari
praktik tersebut, menjadi kekuatan untuk meningkatkan kerukunan masyarakat.
Misalnya, dalam studinya Purnamasari (2015) mencontohkan yang terjadi pada
masyarakat Desa Kamijoro Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, yaitu kegiatan
4 https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-kerukunan-umat-beragama/
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
11
selametan, mitung dino (hari ketujuh duka cita), mitoni, mantu, khitanan, nyukur
kuncung, kesripahan (dibantu pas lagi berduka), dan tradisi lainnya. Tradisi-tradisi
tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok Islam, tetapi juga dilaksanakan oleh
kelompok Kristen. Menariknya adalah setiap pelaksanaan tradisi tidak hanya
mengundang sesama kelompok tetapi juga mengundang dari luar kelompoknya.
Pelaksanaan tradisi ini untuk menunjukkan eksistensi bersama hidup rukun sebagai
masyarakat Jawa, tanpa melihat latar belakang agama.
“Selametan itu ‘penjaga’ guyub-rukun di desa. Dulu, waktu saya keterima
kerja saya juga bikin selametan di rumah. Saya pikir, tidak perlu, padahal
posisinya sudah di Jakarta. Orangtua pikir itu penting, gak enak sama
tetangga.” – wawancara, 1 April 2020
Tidak hanya pada pelaksanaan tradisi, guyub-rukun masyarakat desa di Kabupaten
Purworejo juga tampak pada kegiataan keagamaan. Seperti saat acara haul (peringatan
hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali) Simbah Kyai Iman Syafi'i dari Desa
Tlogobulu, syabanan (kegiatan rutin sebelum memasuki bulan puasa), dan suran
(selamatan awal Tahun Hijriyah), kelompok agama lain membawakan makanan serta
minuman. Begitu juga sebaliknya, ketika kelompok Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau
Penghayat Kepercayaan sedang melaksanakan kegiatan kerohanian atau keyakinannya
maka kelompok Islam (seperti Banser NU) ikut menjaga ketertiban agar peribadatan
kelompok tersebut berjalan lancar. Kegiatan-kegiatan keagamaan itu mencerminkan
kedewasaan bermasyarakat di sana, dalam arti masyarakat mampu menempatkan
kepentingan masing-masing keyakinan beragama dan urusan kemasyarakatan.
Hal lain yang turut mendukung guyub-rukunnya kehidupan masyarakat desa di
Kabupaten Purworejo adalah kegiatan sosial-budaya tradisional. Seperti acara nguber
rowo jombor, kuda kepang, merdi bumi, merti desa (bersih desa), kerigan (kerja bakti
atau bakti sosial) membangun rumah warga “bedah rumah”, gotong-royong memperbaiki
jalan, dan kegiatan lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Beberapa desa yang
sudah mendukung kegiatan sosial-budaya ini melalui Dana Desa, yaitu Desa Kliwonan,
Desa Pituruh, Desa Gantung, Desa Pandanrejo, Desa Keligintung, Desa Sidomukti, dan
Desa Suren. Kegiatan sosial-budaya ini menjadi ruang-ruang perjumpaan tersendiri bagi
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
12
warga. Sering kali pada kegiatan ini terjalin interaksi sosial yang cair dan penuh
keterbukaan antar warga sehingga bisa saling memahami dan menghormati.
“Di kampung saya itu masih dilakukan kegiatan gotong-royong, terutama
pada saat membangun atau renovasi rumah. Biasanya pas pemasangan
genteng itu akan dibantu sama tetangga. Genteng di kampung itu kan satu-
satu dipasangnya, beda dengan genteng di kota. Jadi dibantu sama tetangga.
Dibayarnya pakai makanan saja” – wawancara, 1 April 2020
C. Kabupaten Tabanan
Kabupaten Tabanan berada di bagian selatan Pulau Bali, Provinsi Bali dengan
luas wilayah 839,33 km² yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Beberapa
wilayah di kabupaten ini merupakan daerah yang cukup subur sehingga menjadi tempat
di mana para petani melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Di daerah-daerah yang lain merupakan daerah berbukit-bukit dan terjal. Kabupaten
Tabanan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung di
sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah selatan. 14,90 persen dari luas Provinsi
Bali merupakan wilayah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan dikenal sebagai daerah
agraris karena 28 persen dari luas lahan yang ada merupakan lahan persawahan.
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Tabanan
tercatat berjumlah 431.162 jiwa dengan laju pertumbuhan alaminya sebesar 0,15. Dari
431.162 jiwa, 214.264 (49,69 %) di antaranya merupakan penduduk laki laki dan 216.898
(50,31 %) merupakan penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduknya, rasio
jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2010 adalah
sebesar 98,79, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tabanan terdapat
98 penduduk laki laki. Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah sebesar 839 km² dan
jumlah penduduk sebanyak 431.162 jiwa, kepadatan penduduknya mencapai 513 jiwa per
km². Apabila dilihat tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di
Kabupaten Tabanan tidak merata. Terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan
penduduknya jauh di atas rata-rata, antara lain kecamatan Kediri (1.399 jiwa per km²),
Tabanan (1.235 jiwa per km²), Marga (970 jiwa per km²), Kerambitan (930 jiwa per km²),
Baturiti (515 jiwa per km²) sedangkan lainnya tingkat kepadatan penduduknya 500 jiwa
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
13
per km² ke bawah. Untuk jumlah anggota rumah tangga per keluarga, di Kabupaten
Tabanan, jumlah anggota rumah tangga per keluarga sebanyak 4 orang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk suatu daerah antara lain kelahiran,
kematian, perpindahan keluar, dan perpindahan ke dalam. Selama tahun 2010 di
Kabupaten Tabanan telah terjadi kelahiran sebanyak 3.650 jiwa, kematian 3.012 jiwa,
jumlah penduduk yang datang sebanyak 3.816 jiwa dan jumlah penduduk yang pindah
sebanyak 2.519 jiwa. Dan pada tahun 2010, di Kabupaten Tabanan tidak ada keluarga
yang mengikuti program transmigrasi.
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010 menunjukkan
angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 261.534 jiwa. Dari angkatan kerja yang
ada 254.402 jiwa (97,27 persen) di antaranya adalah penduduk yang bekerja, dan sisanya
7.132 (2,73 persen) merupakan pengangguran terbuka. Penduduk angkatan kerja yang
berada di Kabupaten Tabanan, penduduknya bekerja di sektor pertanian, yaitu sekitar
43,96 persen. Penduduk angkatan kerja yang bekerja di sektor perdagangan terdapat
44.250 jiwa (17,39 persen), di sektor industri sebanyak 35.313 jiwa (13,88 persen), dan
sisanya tersebar di enam sektor lainnya. Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja di
Kabupaten Tabanan sebanyak 82.354 jiwa, di mana 19.249 jiwa (23,37 persen) karena
masih bersekolah, 48.697 jiwa (59,13 persen) mengurus rumah tangga dan 14.408 (17,05
persen) karena alasan lainnya5.
Potensi Alam dan Sosial di Desa
Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian karena sebagian
besar mata pencaharian, soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan wilayah
Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Kabupaten Tabanan terdiri
dari 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan
Kerambitan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan
Selemadeg Timur, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Marga, dan
Kecamatan Baturiti6.
5 www.tabanankab.go.id 6 ibid
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
14
Dari hasil FGD ditemukan bahwa Karang Taruna, Posyandu Balita/Lansia dan
PKK adalah potensi sosial yang dimiliki oleh seluruh desa. Karang Taruna (Sekehe
Teruna Teruni) kebanyakan bergerak di bidang olahraga dan kesenian di setiap desa.
Dalam banyak kasus, Sekehe Teruna Teruni (STT) adalah tempat belajar bagi anak-anak
muda untuk berorganisasi. STT atau yang sering disebut sebagai muda-mudi juga setiap
enam bulan menunjukkan bahwa mereka adalah agen kewirausahaan dan ekonomi
dengan mengadakan kegiatan bazar atau penggalangan dana, dan biasa dilakukan
menjelang hari raya Galungan. Selain itu setiap desa juga memiliki potensi yang
beragam. Mulai dari Kelompok-Kelompok Usaha, Sekehe Gong dan Kelompok Tani
(subak).
Potensi alam yang dimiliki oleh beberapa desa yaitu pertanian dan pariwisata.
Kabupaten Tabanan secara keseluruhan merupakan lumbung padi di Provinsi Bali. Rata-
rata mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Namun terdapat juga desa yang
memiliki potensi wisata seperti air terjun, pantai, maupun potensi seni dan budaya.
Tabel 1. Potensi Desa di Kabupaten Tabanan
No Potensi Desa Jumlah No
Potensi
Desa
Jumla
h No
Potensi
Desa Jumlah
1 Karang Taruna 18 16
Peternakan
babi 2 31 BPD 1
2 Posyandu Lansia 15 17 Pecalang 2 32
Kelompok
Usaha
Mikro 1
3 Posyandu Anak 12 18
Kelompok
Posbindu 1 33 TPS 3R 1
4 PKK 11 19
Kelompok
Seka Seni 1 34 UMKM 1
5 Bumdes 6 20
Kelompok
Sadar
Wisata 1 35 Ladang 1
6 Kelompok Subak 5 21
Wisata
Pantai 1 36
Tukang
Stiel Bali 1
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
15
7 Seka Gong 5 22
Posyandu
Lansia 1 37
Tukang
Ukir Kayu 1
8 Kelompok Tani 3 23
Kelompok
Kue 1 38
Tukang
Ukir Patung 1
9
Kelompok Wanita
Tani 2 24
Kelompok
Lemon 1 39
Linmas/Kea
manan 1
10
UPPO (Unit
Pengolahan Pupuk
Organik) 2 25 Air Terjun 1 40
KWT
Mekar sari 1
11 Kader Posyandu 2 26
Pokdar
Was 1 41 TK/PAUD 1
12 Peternakan Babi 2 27
Kelompok
Budidaya
Ikan 1 42
Seka
Angklung 1
13 Bank Sampah 2 28
Organisasi
Saman
Traya 1 43
Kelompok
KWT 1
14 Sawah 2 29 Pertanian 1
15 Gotong Royong 2 30 Pariwisata 1
Sumber: Hasil FGD, 28 November 2019
Masalah Sosial di Desa
Masalah sosial merupakan realitas sosial yang kompleks sehingga sumber
masalahnya juga bersifat kompleks, dapat berasal dari level individu maupun sistem
(Soetomo, 2011). Permasalahan sosial di Kabupaten Tabanan yaitu pernikahan dini,
pencurian ternak dan hasil tani, keadilan, kemiskinan, kebersihan lingkungan, akses ke
layanan kesehatan dan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah merupakan
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
16
permasalahan sosial, dianggap masalah yang prioritas oleh masyarakat Kabupaten
Tabanan, harus segera diselesaikan.
Penyebab permasalahan sampah yang utama adalah tidak adanya Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) yang dapat diakses oleh tiap desa di Kabupaten Tabanan. Hal ini seperti
yang ditegaskan oleh informan X:
“ Terkait dengan sampah, desa kami berada di pelosok, cukup jauh dari
kabupaten, intinya kurang lebih 38 KM dari Kabupaten Tabanan, rata-rata
permasalahan di desa kecamatan kami memang sampah, karena kami tidak
mempunyai TPA, tempat pembuangan sampah bersama.”- wawancara,
November 2019
Permasalahan sampah bukan menjadi permasalahan khas Kabupaten Tabanan,
tetapi merupakan permasalahan Provinsi Bali secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian
Bali Partnership sebanyak 50 persen sampah di Bali berasal dari tiga daerah, yaitu Kota
Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. 70 persen dari sampah yang
dibuang ke tempat sampah berakhir di TPA Sarbagita Suwung. Artinya tidak
memadainya fasilitas TPA yang ada di Provinsi Bali, sehingga hanya terkonsentrasi di
beberapa tempat sehingga menyulitkan akses masyarakat untuk mengelola sampah di
wilayahnya.
Selain disebabkan TPA yang memadai, permasalahan sampah juga disebabkan oleh
proses pemilahan sampah yang tidak dilakukan oleh masyarakat dan kebiasaan
membuang sampah sembarangan. Agar pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dan
memiliki nilai tambah, sampah sebaiknya dipilah terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian
Bali Partnership, sebanyak 52 persen sampah di Bali tidak dikelola dengan baik, artinya
masih ada sampah yang terbuang di sekitarnya, dibakar dan terbuang ke saluran air7. Hal
tersebut juga ditegaskan oleh informan Y:
“Kalau kita bicara masalah sampah memang ga ada habis-habisnya,
kebetulan di desa kami, dulu memang masyarakat buang sampah
sembarangan, ada di titik-titik tertentu, seperti di tempat umum, membuang
sampah, pake plastik kresek gitu, ditimbun. Karena adanya timbunan sampah
7 https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
17
tersebut, akhirnya menimbulkan masalah.”- wawancara tanggal 28
November 2019
Tri Hita Karana Masyarakat Desa
Menghadapi permasalahan sampah, masyarakat di Kabupaten Tabanan telah
melakukan beberapa usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, menggunakan
Dana Desa untuk membayar petugas untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan
Akhir (TPA). Hal ini merupakan solusi jangka pendek agar sampah tidak menumpuk di
wilayah desa. Kedua, menyediakan kontainer di setiap banjar sebagai tempat
penampungan sampah dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk mengangkut ke TPA. Hal ini masih dirasakan menyulitkan karena birokrasi yang
kurang jelas dan masyarakat merasa sangat tidak terbantu. Hal ini dijelaskan oleh
informan Y:
“...desa kami ini sudah kebetulan banjar nya ada empat, kita sudah belikan
kontainer yang besar itu untuk masing-masing banjar. Permasalahannya
mentok sampai di sana karena seperti dibilang tadi, TPA kita ga punya, kalau
saya di desa X itu letaknya di tengah kota pak. Nggak ada lahan. Kita sudah
kerja sama dengan DLHK, truknya ktia suruh angkut, membawa ke sana, kita
bayar, oke kita keluarkan dana. Ada benturan lagi, katanya dari dinas ga
boleh mungut ini. Ini permasalahan yang klasik.” – hasil FGD, 28 November
2020
Ketiga, menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan pemilahan sampah mulai
dari dalam rumah tangga. Sampah plastik dapat dipilah dan disetorkan ke Bank Sampah.
Bank Sampah akan menjual ke investor yang membutuhkan dan diolah menjadi biji
plastik. Anggota masyarakat yang menjadi nasabah program Bank Sampah dapat
memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Sedangkan untuk sampah organik akan
diolah menjadi pupuk. Sehingga pada gilirannya masyarakat sadar dan berperan dalam
menjaga lingkungan.
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
18
D. Rukun dan Tri Hita Karana di dalam Masyarakat Desa di Purworejo dan
Tabanan
Desa dan masyarakat saling terkait satu sama lain karena keberadaan masyarakat
membentuk desa, di sisi lain desa mengatur bagaimana masyarakat bertindak dan
berperilaku. Beberapa literatur dalam ilmu sosial yang mengkaji mengenai desa di Jawa,
misalnya, melihat desa sebagai sebuah satuan komunitas sosial. James Scott (1976)
mendefinisikan desa sebagai sebuah kesatuan besar sosial. Dalam bukunya, Scott melihat
desa sebagai komunitas korporat dari petani, mereka memiliki nilai-nilai tersendiri dalam
unit komunitasnya, yang akhirnya dikenal sebagai konsep moral economy. Sebelum studi
James Scott, Eric Wolf (1957) melihat desa layaknya organisasi korporat yang memiliki
seperangkat aturan berisikan hak-hak dan ketentuan keanggotaan di dalam desa. Melalui
dua tulisan ini terlihat bahwa desa identik dengan masyarakat yang berada di dalamnya.
Peter Boomgaard (1991:291) berargumen bahwa setidaknya ada tiga terminologi
desa, yaitu pertama, desa merupakan sebuah kluster fisik tempat tinggal, baik desa kecil
maupun yang lebih luas. Kedua, desa dilihat sebagai unit administratif. Sebagai unit
administratif desa identik dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan kekuasaan di
atasnya, misalnya saja kerajaan atau negara. Keberadaan desa sebagai pengatur
masyarakat dalam skala yang lebih kecil dan langsung berhubungan dengan masyarakat.
Terakhir, desa merupakan unit komunal yang memiliki kohesi sosial yang menentukan
keberadaan komunitas di dalam desa, baik dalam hal kepentingan desa dan solusi dalam
menghadapi konflik. Terminologi terakhir lebih melihat relasi sosial di dalam masyarakat
yang menjadi pengikat sekaligus penjaga keseimbangan di desa. Sebuah desa dapat
terjaga ‘kedamaiannya’ atau berada dalam kondisi harmoni tergantung dari ikatan dari
masyarakatnya.
Pada desa di Jawa, filosofi mengenai rukun dikenal dalam relasi sosial
masyarakat. Beberapa literatur telah melihat bagaimana filosofi rukun menjadi bagian
dari praktik hidup orang Jawa (lihat Jay, 1969; Geertz, 1976; Koentjaraningrat 1985).
Clifford Geertz (1976:61) melihat rukun tidak hanya sebagai sebuah nilai yang abstrak
tetapi juga dapat terlihat kepada praktik kerjasama yang ada di masyarakat. Dalam
konteks penelitian Geertz saat itu, Ia melihat bahwa rukun menjadi dasar dalam
pembagian kerja dan pertukaran kapital, seperti pembangunan rumah, pengolahan sawah,
dan irigasi. Pertukaran kapital dalam konteks rukun juga terlihat dalam acara selametan
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
19
di desa. Pada acara selametan sunat misalnya, Geertz mencontohkan pemberian buwuh8
sebagai alat penjaga kerukunan oleh karena itu setiap orang yang sudah mendapatkan
undangan dan sebelumnya sudah pernah diberikan buwuh oleh tetangganya harus
membalasnya pada saat tetangga tersebut melakukan hajatan yang serupa. Saling
membalas buwuh ini tetap dilakukan sebagai salah satu bentuk menjaga kondisi rukun di
desa. Lebih tajam lagi, Andrew A Beatty (1999:47) beranggapan bahwa selametan
merupakan bentuk kompromi sosial sekaligus merupakan kunci kerukunan karena tiap-
tiap masyarakat diingat dan dinilai bukan dari identitas bawaan mereka melainkan apa
yang sudah mereka berikan sebagai kontribusi di dalam masyarakat.
Seiring dengan perkembangan zaman, filosofi rukun juga mulai dipertanyakan
eksistensinya pada orang Jawa terutama bagi mereka yang sudah tidak tinggal di desa.
Apakah rukun masih bisa dianggap sebagai dasar orang Jawa dalam berperilaku? Hal ini
dipertanyakan juga oleh Mary Hawkins (1996) apakah filosofi rukun juga berubah dalam
pandangan orang Jawa kontemporer. Bagi Hawkins pertumbuhan daerah menjadi kota
dan masuknya modernitas malah tetap melanggengkan keberadaan filosofi rukun di
dalam kehidupan orang Jawa yang berada di daerah urban bahkan yang berada di luar
Pulau Jawa. Rukun tetap ada dalam bentuk selametan dan arisan, misalnya saja dalam
selametan yang diadakan seseorang setelah melakukan ibadah haji. Melalui selametan
dan arisan terlihat bahwa rukun masih eksis sebagai nilai yang dipegang dalam kehidupan
orang Jawa.
Di sisi lain, bagi masyarakat Hindu Bali dikenal filosofi harmoni bernama Tri Hita
Karana. Apabila konsep rukun di Jawa menjelaskan pentingnya relasi harmoni di antara
masyarakat, filosofi Tri Hita Karana melihat harmoni sebagai dasar moral dari relasi di
antara Tuhan kepada manusia, antar sesama manusia, dan juga antara manusia dan alam
(Warren, 2007; Ramstedt, 2014). Bagi Sukarma (2016:88), Tri Hita Karana adalah sebuah
apresiasi dari Tuhan yang memberikan kemampuan untuk mengetahui dan mengerti
bahwa esensi kuasa pekerjaan Tuhan yang dapat membentuk kehidupan sosial dalam
masyarakat dan juga relasi dengan lingkungan. Karena Tri Hita Karana merupakan
sebuah dasar moral yang mengatur juga relasi dengan alam, oleh karena itu filosofi ini
dapat terlihat juga dalam pengaturan sistem irigasi tradisional bali yang dikenal dengan
8 Kontribusi berupa uang atau makanan yang diberikan tetangga atau keluarga besar dalam rangka mengganti keramah-tamahan yang diberikan oleh si penyelenggara hajatan
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
20
subak. Wisnu Wardana dan Putu Sudira (1999) membahas mengenai penerapan nilai Tri
Hita Karana dalam subak, mereka berargumentasi bahwa terdapat nilai Tri Hita Karana
dalam konstruksi, operasi, dan perawatan sistem subak di Bali. Semua ini dilakukan
masyarakat demi terciptanya harmoni.
Masuk ke dalam permasalahan sosial yang terjadi di kedua daerah, berdasarkan
FGD yang dilakukan di Purworejo dan Tabanan penyelesaian masalah dapat dicapai
sesuai dengan filosofi rukun dan Tri Hita Karana yang ada di dalam masyarakat. Di dalam
masyarakat desa di Kabupaten Purworejo dan Tabanan permasalahan selalu dicoba
diselesaikan terlebih dahulu dan apabila dipandang berat baru akan masuk ke pengadilan.
Hal ini disebabkan adanya perasaan di dalam masyarakat yang menganggap bahwa
kerukunan di dalam masyarakat harus diutamakan. Akan tetapi, perasaan wajib untuk
menjaga keseimbangan ini tidak hanya muncul pada saat ada masalah namun juga muncul
dalam suasana tenang. Misalnya dalam hal pengadaan selametan selain sebagai bentuk
ucapan syukur juga menjadi sarana untuk membalas kebaikan tetangga yang sebelumnya.
Di Tabanan dikenal kegiatan adat ngayah atau ayahan yang berarti sumbangan
tenaga kerja pada saat ada seseorang yang membutuhkan bantuan dalam
menyelenggarakan selametan. Bagi Warren (2007:175) ayahan merupakan jantung dari
hubungan di dalam masyarakat, di samping itu ayahan juga merupakan kewajiban yang
mengikat masyarakat dan merupakan perilaku baik dalam pengertian kebanyakan orang
Bali. Sama halnya dengan buwuh pada orang Jawa, ngayah mengikat rasa tanggung jawab
individu untuk membantu dikarenakan adanya sumbangan dalam bentuk tenaga kerja atau
ayahan yang menjadi pengikat antar mereka dalam suatu organisasi. Apabila seseorang
atau keluarga tidak mengikuti ngayah maka keluarga tersebut akan dikenakan denda atau
dalam bentuk yang lebih berat akan dikeluarkan dari organisasi adat yang ada di desa
tersebut. Hal lain yang mendukung terjaganya tradisi ngayah di suatu desa adalah
perasaan malu yang menghantui individu yang tidak mengindahkannya.
Kalau enggak ikut ngayah itu kena denda atau kalau sudah parah dikeluarkan
dari adat... (dendanya) gak (besar) sih tapi malunya itu loh... [D]endanya
berupa uang 50.000, uang kepeng, semen, pasir, bata/batako yang digunakan
untuk pembangunan fisik – wawancara, 6 Juni 2020
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
21
Di sisi lain, di Tabanan filosofi Tri Hita Karana bahkan muncul dalam upaya
pengelolaan sampah yang ada di desa. Sebelum adanya TPA, banyak keluarga mengelola
sampahnya sendiri dengan cara dibakar atau dikumpulkan di belakang rumah. Sebelum
sampah dibakar, biasanya mereka akan membuat lubang untuk menampung sampah. Hal
ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Beberapa keluarga bahkan memisahkan
sampah organik dan non-organik untuk kemudian dijadikan pupuk tanaman. Akan tetapi
seiring berjalannya waktu kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan
lingkungan menjadi kecil, banyak dari mereka yang hanya menumpuk sampah tanpa
dipisahkan terlebih dahulu. Meskipun belum banyak yang menyadari, nilai-nilai Tri Hita
Karana dalam menjaga keseimbangan lingkungan mulai kembali digaungkan oleh
beberapa orang yang berpengaruh di desa, di antaranya kepala desa dan penyuluh sosial
yang dipilih dari masyarakat. Pengelolaan sampah diupayakan dapat berjalan dengan
baik, bahkan sampai dikirimkan kepada bank sampah untuk mendapatkan hasil yang lebih
menguntungkan. Jalan ini diambil sebagai bentuk upaya menjaga keseimbangan di antara
masyarakat dan alam.
Apabila diperhatikan kembali, keberadaan aktor menjadi penting dalam menjaga
dan menjamin terwujudnya harmoni dalam masyarakat. Aktor-aktor dalam masyarakat
muncul sebagai mediator di antara perbedaan pendapat dan keinginan masyarakat,
terlebih sebagai penjaga filosofi atau nilai yang ada di dalam masyarakat, seperti
keberadaan kepala desa, orang-orang yang dituakan serta tokoh lain yang berpengaruh di
dalam masyarakat. Tulisan Patrojani dan Affif (2018) melihat keberadaan aktor di dalam
kekerabatan sebagai pranata sosial di Sumatera Barat dapat mempengaruhi proyek
pembangunan irigasi di Sumatera Barat. Di dalam tulisannya Patrojani dan Affif melihat
agency pada aktor di dalam kekerabatan setempat memiliki kemampuan untuk
menghimpun dukungan dan melakukan protes terhadap kebijakan pembangunan irigasi.
Kemunculan aktor dalam menjaga harmoni di masyarakat juga muncul di
Purworejo dan Tabanan, dalam bentuk kepala kampung, pedanda atau pandita (Pendeta
tinggi Hindu Bali), orang-orang yang dituakan, kelihan adat atau banjar, tempek, pekaseh
subak, pemangku, sutri agung, dan tokoh-tokoh agama. Keberadaan mereka
mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil di desa sebelum dapat
diimplementasikan. Aktor-aktor ini muncul bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan
nilai yang sudah ada di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah rukun dan Tri Hita
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
22
Karana. Hal ini sejalan dengan pendapat Sherry Ortner (2011) yang melihat aktor di
masyarakat dalam dua bentuk modalitas, yaitu agency as power dan agency as intention.
Para aktor di atas muncul bukan semata sebagai legitimasi kekuasaan tetapi untuk
menjaga nilai internal yang ada dalam budaya setempat, dalam hal ini adalah nilai rukun
dan Tri Hita Karana. Dalam tulisan ini, terlihat dalam pengakuan informan di Purworejo,
bahwa orang tua menjadi penting untuk kembali mengadakan selametan sebagai bentuk
pandangan baik yang harus dilakukan di dalam masyarakat. Kemudian keberadaan kepala
desa dan penyuluh sosial turut menjadi aktor penting dalam berkontribusi memberikan
edukasi untuk menjaga lingkungan sekaligus tetap menghidupi filosofi Tri Hita Karana.
SIMPULAN
Melalui tulisan ini penulis mendapati bahwa ketahanan sosial masyarakat dan
harmoni merupakan hal yang saling bersisian dan berhubungan timbal balik, terutama
dalam konteks masyarakat di Purworejo dan Tabanan. Harmoni terwujud di dalam
masyarakat melalui filosofi rukun dan Tri Hita Karana untuk menjaga ketahanan sosial
masyarakat. Hal ini terwujud di dalam relasi sosial dan interaksi bermasyarakat. Relasi di
antara masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui berbagai bentuk, salah satunya
keberadaan selametan dan ayahan. Melalui dua kegiatan tersebut masyarakat di
Purworejo dan Tabanan menunjukkan bahwa mereka masih menjaga sebuah kompromi
sosial di tengah dinamika kemajuan zaman. Hal lain yang tidak kalah penting ditunjukkan
oleh masyarakat Tabanan, yaitu menjaga harmoni dengan alam melalui kegiatan
pengolahan sampah. Dalam hal ini konsep Tri Hita Karana masih dipegang oleh
masyarakat Tabanan untuk menjaga keseimbangan harmoni dengan alam.
Sementara itu, tulisan di atas menunjukkan peran aktor tidak dapat diabaikan
dalam menjaga harmoni masyarakat. Para pemangku adat, tokoh, agama, dan orang yang
dituakan penting perannya untuk menjaga sekaligus meneruskan perilaku ini pada
generasi selanjutnya. Dengan dipertahankan dan dipromosikan terus menerus, filosofi
rukun dan Tri Hita Karana akan membentuk ikatan di antara masyarakat. Misalnya,
dengan tetap melakukan selametan walaupun sudah tidak tinggal di desanya lagi, serta
tetap mengikuti ayahan yang dilakukan di desa, atau menyebarkan edukasi mengenai
pengelolaan sampah yang baik agar alam tetap terjaga keseimbangannya. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa ketahanan sosial masyarakat dan harmoni tidak dapat
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
23
dipisahkan dan hal tersebut dapat terjaga berkat peran keberadaan aktor-aktor yang
menjaga filosofi tersebut di dalam masyarakat.
ACKNOWLEDGEMENT
Terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial -
Kementerian Sosial RI, dimana para penulis telah dilibatkan dalam “Action Research
Desa Berketahanan Sosial Tahun 2019”. Bahwa ide dan gagasan artikel ini lahir dari
Action Research tersebut.
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
24
DAFTAR REFERENSI
Adamson, C. (2007). Gendered Anxieties: Islam, Women’s Rights, and Moral Hierarchy
in Java. Anthropological Quarterly 80(1): 5–37
Asmamaw, M., Mereta S. T., & Ambelu A. (2019). Exploring households’ resilience to
climate change-induced shocks using Climate Resilience Index in Dinki watershed,
central highlands of Ethiopia. PLoS ONE 14(7): e0219393. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0219393
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2020). Kabupaten Purworejo dalam Angka
2019. Purworejo: CV Berguna.
Beatty, A. (1999). Varieties of Javanese Religion: An anthropological account. New
York: Cambridge University Press.
Boomgaard, P. 1(991). The Javanese village as a Cheshire cat: The Java debate against a
European and Latin American background dalam The Journal of Peasant Studies.
(18)2, 288-304, DOI: 10.1080/03066159108438453
Coser, L. A. (1956). The Functions of Social Conflicts. New York: Routledge.
Costa, M. M., Máñez, K. S., & Paragay, S. H. (2013). Climate Change: International Law
and Global Governance Book. Nomos Verlagsgesellschaft mbH
Hanisch, M. (2016). What is resilience? Ambiguities of Key Term. Federal Academy for
Security Policy. Security Policy Working Paper No. 19
Hawkins, M. (1996). Is Rukun Dead? Ethnographic Interpretations of Social Change and
Javanese Culture dalam The Journal of Australian Anthropology. 7(3)
Henley, D. & Davidson, J. S. (2007). Introduction: radical conservatism – the protean
politics of adat dalam Jamie S. Davidson dan David Henley (eds). The revival of
tradition in Indonesian politics : the deployment of adat from colonialism to
indigenism. New York: Routledge.
Holling, C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological Systems dalam Annual
Review of Ecology and Systematics, 4. Pp. 1-23
Jay, R. R. (1969). Javanese Villagers: Social Relations in Rural Modjokuto. Cambridge:
Massachusetts Institute of Technology Press.
Johnson, C. (2009). Arresting development : the power of knowledge for social change.
New York: Routledge.
Kementerian Sosial. (2006). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 12/HUK/2006 Tentang
Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat
Berketahanan Sosial, Jakarta: Kementerian Sosial.
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
25
Koentjaraningrat. (1985). Javanese Culture. Singapore: Oxford University Press.
Meadows, S., Miller, L., & Robson, S. (2015). Airman And Family Resilience. California:
RAND Corporation.
Newberry, J. ( 2013). Back Door Java: Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di
Keluarga Jawa. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
Ortner, S. B. (2011). Specifying Agency The Comaroffs and Their Critics, Interventions,
3:1, 76-84, DOI: 10.1080/13698010020027038
Patrojani, P. D. & Surraya, A. (2018). Kekerabatan sebagai Pranata Sosial yang
Mempengaruhi Agency Perlawanan Masyarakat: Studi Kasus Protes Petani
terhadap Proyek Pembangunan Irigasi di Sumatra Barat dalam Antropologi
Indonesia. 39(2). Pp. 157-175
Purnamasari, D. E. (2015). Solidaritas Mekanik Komunitas Islam Dan Kristen Di Desa
Kamijoro Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. FIS Vol. 42 No. 2 Desember
2015, hal. 161-176 http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS
Rahnema, M. (1997). Towards post-development: searching for signposts, a new
language and new paradigms. Dalam : (M. Rahnema and V. Bawtree, eds) The Post-
Development Reader; Zed Books; London: pp. 377–404.
Ramstedt, M. (2014). Discordant temporalities in Bali's new village jurisdictions, The
Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 46:1, 60-78, DOI:
10.1080/07329113.2014.893722
Scott, J. C. (1976). The Moral Economy of the Peasant; Rebellion and Subsistence in
Southeast Asia, New Haven, CT/London: Yale University Press.
Sukarma, I. W. (2016). Tri Hita Karana: Theoretical Basic of Moral Hindu dalam
International Journal of Linguistics, Language, and Culture. 2(9). Pp. 84-96.
Suradi, dkk. (2019). Pembentukan Desa Berketahanan Sosial. Jakarta: Pusat Penelitian
dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan
Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.
Suryanto. (2020). Bahan presentasi ‘Pembahasan Topik Penelitian Penguatan Ketahanan
Keluarga dan Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan’. Disajikan
dalam Seminar Daring Rancangan Penelitian Grand Desain Riset Topik Penelitian:
Penguatan Ketahanan Keluarga dan Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan
Lingkungan. Kedeputian Bidang IPSK-LIPI, 22 Juli 2020
Wardana, W. & Sudira, P. (1999). Penerapan Tri Hita Karana dalam Perancangan,
Pembangunan, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Subak dalam
Agritech 19(2). Pp. 59-65.
INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.13 No.1 2021
26
Warren, C. (2007). Adat in Balinese discourse and practice: locating citizenship and the
commonweal dalam Jamie S. Davidson dan David Henley (eds). The revival of
tradition in Indonesian politics : the deployment of adat from colonialism to
indigenism. New York: Routledge.
Wolf, E. R. (1957). Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central
Java, Southwestern Journal of Anthropology, Vol.13, No.1
top related