garis besar isi permendagri 86 tahun 2017 bappeda wonosobo-1 · :dmle 3hod\dqdq 'dvdu 8uxvdq...
Post on 27-Apr-2019
773 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Tentang:Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Garis Besar IsiPERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017
Oleh: Gunarto TaslimLPPSP Semarang
Sosiaslisasi dan Orienstasi Permendagri 86 Tahun 2017Bappeda Kabupaten Wonosobo
13 Febrari 2018
Urusan Pemerintahan
KonkurenAbsolut
1. PERTAHANAN2. KEAMANAN3. AGAMA4. YUSTISI5. POLITIK LUAR NEGERI6. MONETER & FISKAL
Pilihan(8)
Wajib(24)
Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan
Efisiensi
Urusan Pemerintahan Umum
Yan Dasar (6) Non Yan Dasar (18)
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN2. KESEHATAN3. PU DAN PR4. PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAW PERMUKIMAN5. TRAMTIBUM & LINMAS6. SOSIAL
Hanya Sebagian Substansinya
Substansi yang tidak masuk SPM
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 260 UU 23/2014
Wajib Pelayanan Dasar
6 Urusan:
1. Pendidikan2. Kesehatan3. Pekerjaan umum dan
penataan ruang4. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman5. Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan PelindunganMasyarakat
6. Sosial
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 Urusan:
1. Tenaga kerja2. Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak3. Pangan4. Pertanahan5. Lingkungan hidup6. Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana9. Perhubungan10. Komunikasi & Informatika11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah12. Penanaman modal13. Kepemudaan dan Olah Raga14. Statistik15. Persandian16. Kebudayaan17. Perpustakaan18. Kearsipan
Pilihan
8 Urusan:
1. Kelautan dan perikanan2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. Energi dan Sumber Daya
Mineral6. Perdagangan7. Perindustrian; dan8. Transmigrasi.
Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untukpeningkatan dan pemerataan:
1. Pendapatan masyarakat;2. Kesempatan kerja;3. Lapangan berusaha;4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan5. Daya saing Daerah.
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
Pembangunan Daerah :
Pembangunan Daerah(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
Dasar Hukum
Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Ketentuan LebihLanjut tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perdatentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri.
1
Beberapa Materi Pokok Amanat UU No. 23 Tahun 2014 yang perlu diintegrasikan kedalam Rancangan Permendagri,Substansi Pengaturan tidak hanya tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Pasal 277), tetapi juga mencakup:
2
Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD. Renstra danRenja PD)
Tatacara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD/Perubahan RPJPD dan RPJMD/Perubahan RPJMD.
a
b
Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunanDaerah
Tata cara evaluasirancangan
Peraturan Daerahtentang RPJPD
dan RPJMD; dan
1 2 3
Ruang LingkupPermendagri 86/2017
(Pasal 2 Permendagri 86/2017)
Tata cara perubahan
RPJPD, RPJMD,
dan RKPD
UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264
RPJPD
Renstra
RPJMD
Renja
RKPDPerencanaanPembangunan
Daerah
RencanaPembangunan
Daerah
RencanaPerangkat
Daerah
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau UrusanPemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomiDaerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkanoleh Pemerintah Pusat
ditetapkan dengan Perkada
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokokpembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
UU No.23 Th. 2014, Pasal272-273
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Arsitektur Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
RPJMDRenstraSKPD
RenjaSKPD RKPD
KUA PPA
Rancangan APBDRKA-SKPD
RPJPD
APBDDPA-SKPD
• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra SKPD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
Fungsi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidakmenetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggotaDPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupatidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalamketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga)bulan.
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepaladaerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hakkeuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3(tiga) bulan.
( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)
RPJPD
RPJMD
RKPD
Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan
program calon kepala daerah
Sebagai instrumen evaluasipenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah Dalam Satu Kesatuan SIMRENAS
RPJPN
DIP
EDO
MA
NI
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPDPROV
RPJMDPROV
RKPDRKPDPROV
RENSTRA SKPD PROV
RENJA SKPD PROV
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPDK/K
RPJMDK/K
RKPDRKPDK/K
RENSTRA SKPD K/K
RENJA SKPD K/K
RENSTRA K/L
RENJA K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBDRAPBDPROV
RAPBDRAPBDK/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIP
EDO
MA
NI
DIP
EDO
MA
NI
DIP
EDO
MA
NI
DIP
EDO
MA
NI
DIP
EDO
MA
NI
Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah
Mewujudkan pembangunan Daerah dalamrangka peningkatan dan pemerataanpendapatan masyarakat, kesempatan kerja,lapangan berusaha, meningkatkan aksesdan kualitas pelayanan publik dan dayasaing Daerah.
(Pasal 4 Permendagri 86/2017)
Prinsip-prinsipPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.
b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
Daerah; dan
d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan
nasional.
(Pasal 4 Permendagri 86/2017)
Pendekatan Perencanaan
Orientasi Proses• Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH
terpilih)• Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah)• Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan)• Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi,
kabupaten/ kota, kecamatan dan desa)
Orientasi Substansi
• holistik-tematik, (mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya)
• Integratif, (menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah)
• Spasial, (mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan)
(Pasal 7-10 Permendagri 86/2017)
Rencana Pembangunan Daerah & Rencana Perangkat Daerah
(Pasal 11 Permendagri 86/2017)
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENSTRA PD
RENJA PD
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Dokumen Rencana Perangakat Daerah
Bappeda Perangkat Daerah
Menyusun MenyusunMengkoordinasikan
Tahapan PenyusunanRencana Pembangunan Daerah
1 • Persiapan Penyusunan
2 • Penyusunan Rancangan Awal
3 • Penyusunan Rancangan
4 • Pelaksanaan Musrenbang
5 • Perumusan Rancangan Akhir
6 • Penetapan
Tahapan PenyusunanRencana Perangkat Daerah
1•Persiapan Penyusunan
2•Penyusunan Rancangan Awal
3•Penyusunan Rancangan
4• Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah
5•Perumusan Rancangan Akhir
6•Penetapan
1•Persiapan Penyusunan
2•Penyusunan Rancangan Awal
3•Penyusunan Rancangan
4•Pelaksanaan Musrenbang
5•Perumusan Rancangan Akhir
6•Penetapan
Tahapan PenyusunanRencana Pembangunan Daerah
1•Persiapan Penyusunan
2•Penyusunan Rancangan Awal
3•Penyusunan Rancangan
4•Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD
5•Perumusan Rancangan Akhir
6•Penetapan
Tahapan PenyusunanRencana Perangkat Daerah
Perbedaan Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana
RPJPD
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi,arah kebijakan, dan sasaran pokokpembangunan Daerah jangka panjang untuk 20(dua puluh) tahun yang disusun denganberpedoman pada RPJPN dan RTRW.(pasal 12:1)
Sistematika RPJPD
Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah
Visi dan Misi Daerah
Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
Penutup
I
II
III
IV
V
VI
Perbedaan Sistematika RPJPD
Permendagri 86/2017 Permendagri 54/2010
Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah
Visi dan Misi Daerah
Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
Penutup
I
II
III
IV
V
VI
Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Isu-isu Strategis
Visi dan Misi Daerah
Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah
Kaidah Pelaksanaan
I
II
III
IV
V
VI
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD
Persiapan Penyusunan RPJPD
Pengolahan data dan informasi
PerumusanPermasalahan
dan AnalisisPembangunan
Daerah
Masukan dari PD
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik
Penelaahan RTRW Provinsi
& Daerah Lainnya
Perumusan visi dan misi
daerah
Perumusan arah kebijakan
dan sasaran pokok
Analisis isu-isu strategis
Rancangan Awal RPJPD
Musrenbang RPJPD
Evaluasi RaperdaRPJPD ke Mendagri
PerumusanRancangan
Akhir RPJPD
penetapan Perda RPJPD
Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah
Penyelarasan visi, misi dan arah
kebijakan RPJPD
RancanganRPJPD
Persetujuan bersamadengan DPRD
KLHS
Konsultasi RANWAL dgnGUBERNUR/MENDAGRI
1 22
3
4
5
6
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programKepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arahkebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,serta program Perangkat Daerah dan lintas PerangkatDaerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifatindikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusundengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. (pasal12:2)
RPJMD
Sistematika RPJMD
I. PendahuluanII. Gambaran Umum Kondisi DaerahIII. Gambaran Keuangan DaerahIV. Permasalahan dan Isu Strategis DaerahV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
DaerahVII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat DaerahVIII.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahIX. Penutup
Perbedaan Sistematika RPJMD
I. Pendahuluan
II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
III. Gambaran Keuangan Daerah
IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah
VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah
VIII. Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
IX. Penutup
I. PendahuluanII. Gambaran Umum Kondisi DaerahIII. Gambaran Keuangan Daerah Serta
Kerangka PendanaanIV. Analisis Isu-Isu StrategisV. Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran VI. Strategi, Arah Kebijakan VII. Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan DaerahVIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang
Disertai Kebutuhan PendanaanIX. Penetapan Indikator Kinerja DaerahX. Penutup
Permendagri 86/2017 Permendagri 54/2010
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD
Persiapan Penyusunan
RPJMD
PerumusanPermasalahanPembangunan
Daerah
Rancangan Awal
RPJMD
Musrenbang RPJMD
Evaluasi RANPERDA
RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan persetujuan bersama
RANPERDA RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
PenelaahanRPJPD
Penelaahan RPJMN/ RPJMD
Provinsi
KinerjaPenyelenggaraan
Pemda
Hasil evaluasi capaianRPJMD
Penelaahan RTRW RTRW
daerah lainnya
KONSULTASI KE GUBERNUR/MENTERI
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis
1 2
4
5
Kerangka pendanaan dan
program PD
Perumusan Strategi, arah kebijakandan program
pembangunan daerah
Analisis Gambaran
umumkondisi
daerah & Perumusangambarankeuangan
daerah
PerumusanPenjelasan
visi dan misiserta
Tujuan dan Sasaran
Pembahasan dengan DPRD
(Nota Kesepakatan)
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik
3
Penetapan
Pengolahan data &
informasi
PENYUSUNAN RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMD
6KLHS
SE KepalaDaerah
kepada Ka PD
a. pembentukan tim penyusun RPJMD;
b. orientasi; c. Agenda kerja d. penyiapan data
dan informasi; e. rancangan
teknokratik RPJMD.
Persiapan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. gambaran keuangan Daerah;
c. permasalahan pembangunan Daerah;
d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; isu strategis Daerah.
a. pendahuluan;b. gambaran umum
kondisi Daerah; c. gambaran
keuangan Daerah; dan
d. Permasalahan dan isu strategis Daerah.
a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi
Daerah; c. gambaran keuangan
Daerah; d. permasalahan dan isu
strategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan
sasaran;
f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
i. penutup.
disempurnakan berpedoman pada visi, misi,
& program Kepala Daerah
terpilih.
Rumusan Strategi
dan Arah Kebijakan
RumusanTujuanSasaran
RumusanVisi & Misi
KesepakatanKDH dgn DPRD
Fungsi Legislasi, Budget
& Pengawasan
Indikator Kinerja DaerahThn 1 s.d Thn 5
Program/Indikator Program/Pagu Per-programSetiap SKPD 5 Thn
Rancangan Awal
RPJMD
Rancangan RPJMD
MUSRENBANGRPJMD
Rancangan Akhir
RPJMD
RANPERDARPJMD
PERDARPJMD
EVALUASI MDN
program pembangunan Daerah 5 thn
Program perangkat daerah
PembahasanDengan DPRD
Peran dan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan RPJMD
Konsultasi Ranwal dg MDN
PembahasanDengan DPRD
REVIUAPIP
Urutan dan Tatawaktu Penysunan RPJMD Kabupaten/Kota dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017
(Pasal 41 sd 72)
No Kegiatan Waktu Keterangan Catatan/Komentar
1. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
Sebelum dilantik Minimal berisi 4 Bab (1. Pendahuluan; 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah; 3 Gambaran Keuangan Daerah; 4 Permasalhaan dan Isu-isu Strategis) (pasal 43)Dibahas oleh tim penyusun bersama PD untuk penyempurnaannya
Jika antara Pilkada dengan pelantikan KDH lebih 6 bulan, Rancangan Teknokratik dapat disempurnakan berpedoman visi misi dan progam KDH terpilih sehingga bab nya bertambah yaitu Bab 5 Visi Misi Tujuan dan Sasara; 6. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembagunan Daerah; 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; 8. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 9. Penutup. (pasal 44-46)
(antara lain disebabkab oleh menunggu penyelesaian sengketa di MK)
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
Setelah KDH dilantik Berdasarkan Rancangan Teknokratik yang telah disusun sebelumnya Minimal berisi 9 Bab (1. Pendahuluan; 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah; 3 Gambaran Keuangan Daerah; 4 Permasalhaan dan Isu-isu Strategis; Bab 5 Visi Misi Tujuan dan Sasara; 6. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembagunan Daerah; 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; 8. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 9. Penutup. (pasal 47)
3. Forum Konsultasi Publik 30 hari Setelah KDH dilantik
Untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD
4. Pengajuan Rancangan Awal RPJMD pasca Konsultasi Publik oleh Bappeda Kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan DPRD. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD diajukan kepada DPRD untuk dibahas guna memperoleh kesepakatan
40 hari Setelah KDH dilantik
5. Pembahasan dan penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Awal RPJMD antara Ketua DPRD dengan KDH
10 hari setelah dokumen diterima oleh Ketua DPRD (atau 50 hari setelah KDH dilantik)
Jika waktu 10 hari terlampaui maka KDH bisa melanjutkan ke proses berikutnya
Waktu yang disediakan hanya 10 hari sementara dokumen yang diberikan adalah Rancangan Awal RPJMD yang terdiri dari 9 Bab, sangat rawan terjadi keterlambatan.Untuk itu perlu disarankan untuk disusun Juknis bagi DPRD bagaimana cara mensikapi atau cara pembahasan
6. Konsultasi Kepada Gubernur 50 hari Setelah KDH dilantik
Dilengkapi dengan 1. Surat permohonan konsultasi 2. Rancangan Awal3. Nota Kesepakatan DPRD-KDH4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah daerah Kab/Kota
Syarat keempat adalah “Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kab/Kota” Unsur manakah dari RPJMD yang disebut sebagai “Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah” ?
7. Penyempurnaan Hasil Konsultasi Gubernur, untuk menjadi lampiran SE KDH tentang penysunan Rancangan Awal Renstra
8. Kepala PD menyampaikan Rancangan Awal Renstra kepada Bappeda untuk di verifikasi
9. Penyempuranaan Rancangan Awal RPJMD bersarkan Renstra PD menjadi Rancangan RPJMD
No Kegiatan Waktu Keterangan Catatan/Komentar
10. Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD kepada Sekda untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan MUSRENBANG
70 hari Setelah KDH dilantik
11. Musrenbang RPJMD 75 hari Setelah KDH dilantik
12. Penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD
13 Rancangan Akhir RPJMD diserahkan kepada Sekda untuk dilakukan harmonisasi (oeh Bagian Hukum)
5 hari setelah musrenbang (80 hari setelah dilantik)
14 Bappeda memaparkan Rancangan Akhir RPJMD dan Raperda yang telah diharomisasi dihadapan KDH
15 KDH menyerahkan Rancangan Akhir RPJMD dan Raperda yang telah diharomisasi kepada DPRD
90 hari Setelah KDH dilantik
Tidak jelas berapa lama DPRD akan melakukan pembahasan pasca waktu 90 hari KDH dilantik
16 Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Akhir RPJMD dan Rancangan Perda
5 bulan Setelah KDH dilantik
Tidak jelas kapan Rancangan Akhir dan Raperda tersebut diserahkan kepada gubernur untuk dibahas
17 KDH menetapkan Rancangan Perda RPJMD menjadi Perda seelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur
6 bulan Setelah KDH dilantik
Tidak disebutkan kapan DPRD memberikan persetujuan terhadap Raperpda RPJMD Rersebut
Rawan konflik karena batasan yang tidak jelas
No Kegiatan Waktu Keterangan Catatan/Komentar
Perubahan RPJMD
Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar (pasal 342:1)
Perubahan mendasar : bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (Pasal 342:3)
Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila: sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. (pasal 342:2)
Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlakumutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahanRPJPD dan RPJMD.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
RKPD
Sistematika RKPD
I• Pendahuluan
II • Gambaran Umum Kondisi Daerah
III • Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
IV• Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
V • Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/kota
VI • Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
VIII • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
IX • Penutup
Perbedaan Sistematika RKPD
Permendagri 86/2017 Permendagri 54/2010
I• Pendahuluan
II• Gambaran Umum Kondisi Daerah
III• Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
IV• Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
V• Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten/kota
VI• Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
VIII• Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
IX • Penutup
I• Pendahuluan
II
•Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan
III
• Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
IV• Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
V
• Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
VI• Penutup
BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD kab/kota
Rancangan Akhir RKPD
Perumusansasaran dan
prioritaspembangunan
Forum Konsultasi
Publik
PerumusanKerangka
Ekonomi & Kebijakan
Keuda
Pengolahan data dan informasi
Analisis Ranc
Kerangka Ekonomi &
keuda
PerumusanPermasalahanPembangunan
Daerah
Telaahan kebijakan nasional
(RKP)/program strategis nasional
SE Penyusunan Renja-SKPD
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Rancangan RKPD
VERIFIKASIBappeda
Persiapan Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok pikiran DPRD
Berita AcaraMusrenbang kecamatan
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD kab/kota tahun
berjalan
Perumusanprogramprioritas
daerah beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana programprioritas daerah
beserta pagu indikatif
PENYUSUNAN KUA & PPAS
Penetapan PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
3
4
5
ReviewRPJMD
Fasilitasi Menteri/ Gubernur
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif
RENSTRA PD
Catatan : Definsi Renstra Dalam Permendagri 86/2017 ini sama dengan Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tidak ada rumusan visi dan misi Perangkat Daerah. (catatan-1)
sesuai
Bagan Alir Tahapan Dan Tatacara Penyusunan RENSTRA PD
Persiapan Penyusunan Rentra-PD
Musrenbang RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan sasaran
Perumusan TujuanPerumusan
Isu-isu strategis
berdasarkan tupoksi
Analisis Gambaran
pelayanan PD
SPM
Penelaahan RTRW & KLHS
Renstra-KL & Renstra PD
Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD
Perumusan rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif
Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD
Rancangan RENSTRA-PD
VERIFIKASI
sesuai
Penyesuaian Rancangan Renstra-
PD
Tdk sesuai
Rancangan akhir RENSTRA-PD
PenyempurnaanRancangan Renstra-
PD
Penetapan Renstra PD
RENSTRA-PD
VERIFIKASI
Tdk sesuai
Perumusan Strategi dan Kebijakan
1
3
5
6
2
FORUM PD/LINTAS PD
4
I. Pendahuluan;
II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
III. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
IV. Tujuan Dan Sasaran;
V. Strategi Dan Arah Kebijakan;
VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan;
VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
VIII.Penutup.
Sistematika RENSTRA PD
I. Pendahuluan;
II. Gambaran Pelayanan Perangkat
Daerah;
III. Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah;
IV. Tujuan dan Sasaran;
V. Strategi dan Arah Kebijakan;
VI. Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan;
VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan; Dan
VIII. Penutup.
I. Pendahuluan;II. Gambaran Pelayanan SKPD;III. Isu Strategis Berdasarkan Tugas
dan Fungsi;IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
Strategi dan Kebijakan;V. Rencana Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja, KelompokSasaran dan Pendanaan Indikatif;
VI. Indikator Kinerja SKPD yangMengacu Pada Tujuan danSasaran RPJMD; Dan
VII. Penutup.
Perbedaan Sistematika Renstra PD
Permendagri 86/2017 Permendagri 54/2010
Pada Permen 86/2017 jumlah bab lebih banyak, Bab IV dan V merupakan pemecahan dari bab IV pada permendagri 54/2010 (catatan-2)
NoTUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tabel IV.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Rumusan tujuan harus disertai dengan indikator Tujuan, pada Permendari 54/2010, cukup indikator sasaran (catatan-3)
NoTUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Tujuan-1 ----------- Rumusan indikator tujuan 1
Sasaran A Rumusan indikator sasaran A
VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 11. Sasaran 1.12. Sasaran 1.23. Dst…
Strategi 1.11. Strategi 1.22. Dst……..
1. Arah Kebijakan 1.12. Arah Kebijakan 1.23. Dst…
Tujuan 21. Sasaran 2.12. Sasaran 2.23. Dst…
1. Strategi 2.12. Strategi 2.23. Dst……
1. Arah Kebijakan 2.12. Arah Kebijakan 2.23. Dst…
Dst…… Dst…… Dst…… Dst……
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 11. Sasaran 1.12. Sasaran 1.23. Dst…
Strategi 1.1Strategi 1.2Dst……..
Arah Kebijakan 1.1Arah Kebijakan 1.2Dst…
Tujuan 21. Sasaran 2.12. Sasaran 2.23. Dst…
1. Strategi 2.12. Strategi 2.23. Dst……..
1. Arah Kebijakan 2.12. Arah Kebijakan 2.23. Dst…
Dst…… Dst…… Dst…… Dst……
Dst ....
Tabel Bab 5 (catatan-4)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD)
Renja PD: Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun,
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
Rencana Kerja (Renja) PD
KEGIATAN WAKTU
I Persiapan Sblm Des; T-21Penyusunan SK KDh Pembentukan Tim2Orientasi Renja3Penyusunan Agenda kerja Tim4Penyusunan Data dan Informasi
II Penyusunan Ranwal Renja M-I Des; T-2
III Penyusunan Rancangan Renja1Penyampaian Rancangan Ke Bappeda M-I Maret; T-12Verifikasi Renja 2 Minggu Stlh
Serah Rancangan
IV Forum PD/Lintas PD 2 Minggu stlh SE Kdh
V Perumusan Rancangan Akhir Setelah Forum PD
VI Penetapan Rancangan Akhir 1 Minggu Slh Perkada RKPD
1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
5. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan Rancangan Akhir
Tata Cara Penyusunan RENJA PD(pasal 119 sd 143 jo pasal 82 sd 84)
I. Pendahuluan;
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu;
III. Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah;
IV. Rencana Kerja Dan
Pendanaan Perangkat
Daerah; dan
V. Penutup
Perbedaan Sistematika RenJa PD
Permendagri 86/2017 Permendagri 54/2010
I. Pendahuluan;
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu;
III. Tujuan, Sasaran Program dan
Kegiatan;
IV. Penutup
I. Pendahuluan;
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu;
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat
Daerah; dan
V. Penutup
Sistematika Rancangan Awal RenJa PD(Rancangan-Rancangan Akhir)
Kaidah Perumusan KebijakanPerencanaan Pembangunan Daerah
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. analisis keuangan Daerah;
c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
d. KLHS;
e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
Kaidah perumusan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
Forum Konsultasi Publik
• Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh
anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk
menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran
dan program pembangunan Daerah
• Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat
yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan
pembangunan dan isu strategis Daerah.
• Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau
sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan.
Tata Cara Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah
Tahapan Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi
Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Menjamin &Memastikan)
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan
Daerah(Menilai & Memastikan)
Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Menjamin & Memastikan)
Perbandingan Antara Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Rencana & Evaluasi Hasil RencanaPembangunan Daerah
RPJMD
1 2 3 4 5
RPJPD
I II III IV
RENSTRA PD
1 2 3 4 5
RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD
1 2 3 4 5
RenjaPD
RenjaPD
RenjaPD
RenjaPD
RenjaPD
1 2 3 4 5
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan
Evaluasi Hasil
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
1 2 3 4 5
DPASKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
DPASKPD
1 2 3 4 5APBD
MEMASTIKAN TERCIPTANYA:
a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional danpembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota)
b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah yang ditetapkandalam:
RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
RKPD dengan RPJMD
RENSTRA PD dengan RPJMD
RENJA PD dengan RKPD
RKPD dengan KUA & PPAS yang disepakati dgn DPRD,
Perda ttg APBD dgn DPA-SKPD
Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD.
c. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerahyang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86/2017`
TUJUAN PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKANRENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
1. Menjabarkan dan memastikan bahwa :a. sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk
mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjangdaerah telah dirumuskan dalam RPJMD
b. indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertaikebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskandalam Renstra SKPD dan RKPD
c. rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran,lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalamRenstra PD telah dirumuskan dalam Renja PD
d. sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dankegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telahdirumuskan dalam KUA-PPAS , RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA SKPDtermasuk perubahannya.
2. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunanrencana pembangunan daerah dan rencana PD
Tujuan Pengendalian PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah Dan Rencana PD
1. Menilai realisasi antara :a. capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan
pembangunan jangka panjang nasional.b. capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan
rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antaracapaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD denganprioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokokdan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW.
c. capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan danadan kendala yang dihadapi dalam Renja PD dengan target indikator kinerja,kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra PD.
d. capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan danaDPA SKPD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan danaindikatif dalam Renja PD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yangdihadapi untk menilai realisasi capaian RKPD.
2. Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD (sekurang-kurangnya 1 kalidalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra PD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun),RKPD dan Renja PD (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) denganmenggunakan laporan realisasi setiap dokumen.
Tujuan Evaluasi Hasil PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD
Pasal 122 PP 18/20161) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh
Perangkat Daerah yang melaksanakan UrusanPemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetapmelaksanakan tugasnya sampai dengan peraturanperundang-undangan mengenai pelaksanaan urusanpemerintahan umum diundangkan.
2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sampai denganperaturan perundang-undangan mengenai pelaksanaanurusan pemerintahan umum diundangkan.
Pembinaan Bidang Kesbangpol:1) Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan2) Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan
melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika sertabudaya politik;
3) Pemberdayaan dan pengawasan organisasikemasyarakatan;
4) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social, dan budaya; dan
5) Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
SE Mendagri 050.012/7746/SJPenyusunan Program Bidang Kesbangpol dalam Dokrenda
TERIMAKASIH
top related