fasilitas kepabeanan
Post on 28-Jun-2015
262 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Fasilitas Kepabeanan1. Fasilitas Pembebasan dan Keringanan
Bea Masuk
Pemberian Keringanan Bea Masuk
Dasar Hukum
UU 10/1995 Jo. UU No.17/2006 Pasal 26
Kep.MenKeu RI No : 135/KMK.05/2000 tgl. 1-05-2000 jo. Kep.MenKeu RI No : 28/KMK.05/2001 tgl.26-01-2001
Kep. DirJend BC No : KEP-37/BC/2000 tgl. 9-06-2000
SE DirJend BC No : SE-13/BC/2001 tgl. 24-04-2001
Maksud dan Tujuan
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memacu pertumbuhan dan pengembangan industri/industri jasa
mendorong industri dan efisiensi nasional, perlu diberikan kemudahan berupa keringanan Bea Masuk atas Impor mesin, barang dan bahan
•perusahaan yang telah mempunyai izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri
Industri
•perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang kegiatannya dibidang jasa : Pariwisata kecuali golf, Agribisnis/pertanian, Transportasi/perhubungan, Pelayanan kesehatan, Telekomunikasi, Pusat pertokoan/supermarket/departemen store terbatas untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Non PMA/PMDN, Pertambangan, Pekerjaan Umum, Informasi, Pendidikan/Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Kehutanan, Konstruksi.
Industri Jasa
Definisi
•Pendirian baru industri yang menghasilkan barang dan/jasa
Pembangunan
•Perluasan, diversifikasi hasil produksi dan restrukturisasi (modernisasi dan rehabilitasi) mesin, peralatan pabrik dan peralatan lainnya beserta komponen-komponennya, untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi, mutu, jenis produksi, efisiensi, dari industri/industri jasa yang telah ada
Pengembangan
•Setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri/industri jasa, tidak termasuk suku cadang dan komponen
Mesin
•Semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi
Barang dan Bahan baku
Definisi
Bentuk fasilitas
Keringanan Bea Masuk sehingga tarif akhirnya maksimal 5% Fasilitas keringanan Bea Masuk dapat diberikan untuk :
Impor mesin/barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan industri untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun.
Impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri (meningkatkan kapasitas sekurang-kurangnya 30% dari kapasitas terpasang) diberikan untuk 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun
Impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri dengan menggunakan mesin buatan dalam negeri diberikan untuk 4 (empat) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun
SyaratDasar Hukum
Fasilitas BM
Bebas
UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006
Bibit atau benih tujuan utk dikembangbiakkan lebih lanjut yg ditetapkan oleh instansi teknis terkait
Hanya dapat diberikan kepada orang yg melakukan pengembangan bid. Pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan
Untuk kepentingan penelitian hanya dpt diberikan kepada lembaga yg mendapat rekomendasi dr
instansi terkait
105/PMK.04/2007
Permohonan ditujukan kepada Menkeu melalui Dirjend Bea dan Cukai
Apabila pada saat pengimporannya tidak sesuai masterlist, atas perbedaannya dipungut BM
Bila peruntukannya disalahgunakan, wajib bayar BM dan Denda sanksi administrasi
Impor Bibit / Benih
SyaratDasar Hukum
Fasilitas BM
Bebas / Ringan
UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006
Impor hasil laut yg ditangkap oleh kapal berbendera indonesia atau kapal asing yg memperoleh ijin
Kapal penangkap ikan wajib dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan oleh instansi
teknis terkait
Hasil laut yg mendapat pembebasan atau keringanan adalah semua hasil laut yg dapat dimakan yg belum
atau sudah diolah dalam kapal penangkap
113/PMK.04/2007
Permohonan ditujukan kepada Menkeu melalui Dirjend Bea dan Cukai
Apabila pada saat pengimporannya tidak sesuai masterlist, atas perbedaannya dipungut BM
Keputusan Permohonan memuat rincian jumlah dan perkiraan nilai pabean atas hasil laut yg diberikan
pembebasan dan tempat pembongkaran
Impor Hasil Laut
SyaratDasar Hukum
Fasilitas BM
Bebas / Ringan
UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006
Impor Barang yg mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan jumlah karena
alamiah antara saat diangkut kedalam daerah pabean
Permohonan diajukan kepada Dirjend Bea dan Cukai disertai bukti, rincian jumlah dan jenis barang serta
nilai pabean yg dimintakan pembebasan
132/KMK.05/1997
Atas pengeluaran barang dimaksud, importir wajib menyerahkan PIB dilampiri Keputusan Pembebasan/
keringanan dan dok. Pendukung lainnya
Terhadap Importir dilakukan audit, apabila hasil audit kedapatan importir tidak memenuhi ketentuan yg mengakibatkan kerugian negara, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 100% dari BM dan BM, cukai, PDRI harus dibayar
Impor Barang yg Mengalami Kerusakan, Penyusutan atau musnah
SyaratDasar Hukum
Fasilitas BM
Bebas / Ringan
UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006
Barang impor dibeli atau hibah yg dilakukan oleh Pem.Pusat atau Pemda sepanjang nyata barang tersebut
untuk kepentingan masyarakat dan tidak
impor dpt dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak kerja antara Pem.Pusat atau Pemda
dengan pihak ketiga yang bersangkutan
perjanjian/kontrak kerja harus menyatakan bahwa nilai kontraknya tidak termasuk unsur bea masuk
163/KMK.04/2007
Pembelian dapat dibiayai dengan APBN atau APBD dan Hibah/bantuan luar negeri
Untuk mendapatkan pembebasan BM atas barang impor, Pem Pusat, Pemda, atau pihak ketiga
mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjend Bea dan Cukai
Impor Barang oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum
SyaratDasar Hukum
Fasilitas BM
Bebas / Ringan
UU. 10/1995 Jo. UU. 17/2006
Barang utk keperluan olahraga adalah barang yg semata-mata berkaitan langsung dengan pembinaan,
pengembangan, pemusatan latihan nasional (training centre), penyelenggaraan PON, dan penyelenggaraan
kegiatan olahraga yg bersifat internasional
Barang impor yg mendapatkan pembebasan BM, semata-mata hanya dipergunakan oleh induk organisasi olahraga nasional berdasarkan program kegiatan yang
ditetapkan oleh KONI
104/KMK.04/2007
Untuk mendapatkan pembebasan BM, induk organisasi olahraga nasional harus mengajukan permohonan kepada MenKeu melalui Dirjend BC
Permohonan harus dilampiri dengan : rekomendasi dari ketua KONI atau instansi teknis terkait; dan
rincian jumlah, jenis/spesifikasi barang, perkiraan nilai pabean dan pelabuhan tempat pembongkaran
Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Nasional
2. Keringanan dan Pembebasan untuk Impor Sementara
Impor sementara
pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
Diekspor kembali
pengeluaran barang impor sementara dari daerah Pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor
Tidak diekspor kembali
barang impor sementara yang tidak diekspor kembali dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal
jatuh tempo impor sementara.
Definisi
tidak akan habis dipakai
identitas barang tersebut jelas
tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan
terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.
Persyaratan Impor Sementara :
Diberikan untuk
BARANG IMPOR
yang :
IMPOR SEMENTARA
Pembebasan BM
Keringanan BM
barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari tempat penyelenggaraan pameran berikat;
barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;
barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;
barang untuk keperluan tenaga ahli;
barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan dibidang olahraga;
kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-ulang;
barang keperluan contoh atau model
IMPOR SEMENTARA
PEMBEBASAN BEA MASUK
kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan manca negara;
kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular
barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi
binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan
peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran, dan gangguan keamanan;
kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional;
pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional;
barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali ke luar negeri
barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri
PEMBEBASAN BEA MASUK
BUKAN BARU /DIATUR TATA NIAGA IMPOR
Jika tidak direekspor , Wajib Persetujuan impor
instansi yang berwenang pada saat definitif
MESIN DAN PERALATAN UNTUK KEPENTINGAN PRODUKSI ATAU
PENGERJAAN PROYEK INFRASTRUKTUR
IMPOR SEMENTARA
KERINGANANBEA MASUK
Jika BUKAN BARU /DIATUR TATA NIAGA IMPOR
Wajib Persetujuan impor instansi yang berwenang
memuat:rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean
pelabuhan tempat pemasukan
tujuan penggunaan
lokasi penggunaan
jangka waktu impor sementara
dilampiri :DOKUMEN PENDUKUNG yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali (Kontrak Kerja, Surat Pernyataan, Rekomendasi Instansi Terkait, dan lain-lain)
DOKUMEN IDENTITAS PEMOHON (NPWP, surat izin usaha, dan API/APIT)
PERMOHONAN IMPOR SEMENTARA
3. Fasilitas Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk Impor Barang Untuk Tujuan Ekspor
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM)
dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau untuk diolah, dirakit, atau dipasang
pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor
Diberikan Untuk
Perusahaan adalah perusahaan yang mendapat KITE yang mengimpor barang dan/atau bahan, mengolah, merakit atau
memasang pada barang lainnya dan mengekspor sendiri hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada
barang lain
Definisi
Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor
dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut
Terhadap barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain
yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian
Terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dapat
diberikan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut
Fasilitas
Pengecualian
Pembebasan dan/atau pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut dikecualikan terhadap bahan
bakar, minyak pelumas dan barang modal
Terhadap hasil produksi dari Perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke Dalam
Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) setelah ada realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke KaBer
Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yg rusak dan bahan baku yg
rusak yg bahan bakunya berasal dari impor oleh Perusahaan dapat dijual ke DPIL atau dimusnahkan
Terhadap hasil produksi dari Perusahaan yg bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke Dalam Pabean Indonesia lainnya (DPIL)
Sebanyak-banyaknya 25% dari jumlah realisasi ekspor dan/atau diserahkan ke KaBer dgn membayar BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM
Jumlah realisasi ekspor diperhitungkan dari nilai ekspor
Jumlah yang diserahkan ke KaBer diperhitungkan dari harga penyerahan ke KaBer
Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yg rusak dan bahan baku yg rusak yg bahan bakunya berasal dari impor dapat :
dijual ke DPIL dengan membayar BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM
dimusnahkan dengan persetujuan dan pengawasan Pejabat
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang
Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
Yang Mendapat Fasilitas
Perusahaan industri yang dalam proses produksi atau kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti industri
manufaktur, rumah sakit, dan laboratorium
Perusahaan pengolah limbah yang khusus mengusahakan pengolahan limbah agar limbah yang dibuang tidak mencemari dan merusak lingkunga.
Yang Diberikan Fasilitas
Peralatan yang digunakan untuk mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan adalah instalasi,
mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya yang semata-mata digunakan untuk
memproses limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan
Bahan yang digunakan untuk mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan adalah semua bahan biologi dan/atau bahan kimia yang semata-mata digunakan untuk memproses limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan
akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha dari instansi terkait
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir
bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT
rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas peralatan dan bahan yang diberikan pembebasan bea masuk, serta pelabuhan
tempat pembongkaran
rekomendasi dari kementerian yang menangani masalah lingkungan/badan yang menangani pengendalian dampak lingkungan
Mengajukan Permohonan Kepada Dirjend BC Dengan melampirkan :
KETENTUAN IMPORBARANG PINDAHAN
BARANG PINDAHANadalah
Barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili
di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri
diberikanPEMBEBASAN
Bea Masuk
KECUALI :
1. BARANG DAGANGAN2. KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAPIMPOR BARANG
PINDAHAN
a. Menjalankan tugas ke luar negeri minimal 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan SK Penempatan ke LN dan SK Penarikan kembali ke Indonesia dari instansi terkait;
b. Menjalankan tugas belajar di luar negeri minimal 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.
1. PNS / ANGGOTA TNI / POLRI dgn kriteria :
2. Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan
dgn surat keterangan telah selesai belajar
3. TKI yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di LN minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja
dengan DEPLU yg dibuktikan dgn surat keterangan dari perwakilan RI tempat bekerja
dan surat perjanjian dengan DEPLU.
4. WNI yg karena pekerjaannya pindah dan berdiam di LN minimal 1 (satu) tahun secara
terus menerus yang dibuktikan dgn surat keterangan pindah dan rincian barang yg
ditandasahkan oleh Perwakilan RI di negara ybs
5. WNA yg karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama
keluarganya setelah mendapatkan :a. Izin menetap sementara dari Dirjen Imigrasi
yang dibuktikan dgn Kartu Izin Menetap Sementara min 1 (satu) tahun
b. Izin kerja sementara dari departemen yg membidangi tenaga kerja yg dibuktikan dgn Kartu Izin Kerja Sementara min 1 (satu) tahun
5. WNA yg karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama
keluarganya setelah mendapatkan :a. Izin menetap sementara dari Dirjen Imigrasi
yang dibuktikan dgn Kartu Izin Menetap Sementara min 1 (satu) tahun
b. Izin kerja sementara dari departemen yg membidangi tenaga kerja yg dibuktikan dgn Kartu Izin Kerja Sementara min 1 (satu) tahun
No. Importir Jangka waktu Dokumen
1. PNS, TNI, Polisi Minimal 1 (satu) tahun
a. SK Penempatan ke LN dan SK Penarikan
b. surat keterangan belajar 2. Pelajar,
mahasiswaMinimal 1 (satu) tahun
surat keterangan telah selesai belajar
3. TKI perwakilan Indonesia di LN
Minimal 1 (satu) tahun
surat keterangan dari perwakilan RI tempat bekerja dan surat perjanjian dengan DEPLU
4. WNI yang bekerja di LN
Minimal 1 (satu) tahun
surat keterangan pindah dan rincian barang yg ditandasahkan oleh Perwakilan RI di negara ybs
5. WNA yang bekerja di Indonesia
Minimal 1 (satu) tahun
a. Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS)
b. Kartu Izin Kerja Sementara (KITAS)
Dokumen yang dipersyaratkan
a) HARUS TIBA BERSAMA-SAMA PEMILIKb) ATAU PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUDAH ATAU SEBELUM PEMILIK BARANG YBS TIBA DI INDONESIA
1. DAFTAR RINCIAN JUMLAH, JENIS, PERKIRAAN NILAI PABEAN ATAS BARANG PINDAHAN YG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK YANG TELAH DITANDASAHKAN
2. SURAT KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN TERKAIT (KIMS/KITAS/SURAT KETERANGAN BELAJAR, DSB)
3. FOTOKOPI PASPOR
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERTENTU (PIBT)
dilampiri :
DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK
Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman
PENGERTIAN
BARANG PRIBADI PENUMPANG
adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut yang tiba bersama,Sebelum atau setelah kedatangan penumpang (lewat udara : Maks 15 hari, Lewat laut : maks 60 hari)
BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT
adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat pekerjaannyaharus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya
barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang;
barang bawaan penumpang : - maksimal FOB USD 250.00/orang atau - maksimal FOB USD 1,000.00/keluarga;
barang bawaan awak sarana pengangkut : maksimal FOB USD 50.00/orang
200 batang sigaret ; 25 batang cerutu atau 100 gram
tembakau iris ; 1 (satu) liter minuman mengandung
etil alkohol.
BKC Barang Penumpang Dewasa :
40 batang sigaret, 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris:
350 ml minuman mengandung etil alkohol.
BKC Barang Awak Sarana Pengangkut :
BARANG KIRIMAN
BARANG KIRIMAN
Dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri
Tidak termasuk dokumen surat menyurat
Melalui Perusahaan Jasa Titipan
Berat < 100 kilogram netto untuk satu House AwB / Bill of Lading
NILAI PABEAN
< FOB USD 50, DIBEBASKAN BM & PDRI
> FOB USD 50, DIKENAKAN BM & PDRI
PERUSAHAAN JASA TITIPAN
• menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu• memiliki ijin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait• mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Bea Cukai.
PJT(a.n. Penerima Brg)
Kantor Bea CukaiPIBT
Manual / Elektronik
Penelitian dokumen :kelengkapan dokumen kebenaran pengisisan PIBTnilai pabeanklasifikasi dan pembebananperhitungan Bea Masuk dan PDRIizin dari instansi teknis (Lartas)
Pemeriksaan Fisik( selektif )
Pj. BC menetapkan:KlasifikasiPembebananNilai PabeanBM dan PDRI
Catt : Penetapan Final
PelunasanBM & PDRI
(maks 3 hr stlh SPPB)
Persetujuan Pengeluaran
Barang yang diatur tataniaga impornya wajib mendapat persetujuan instansi teknis terkait, kecuali ditentukan lain,dapat disetujui pengeluarannya setelah persyaratan-persyaratan dipenuhi
Apabila dalam satu PIBT konsolidasi terdapat House AwB atau House B/L yang belum memenuhi persyaratan impor, maka terhadap House AwB atau House B/L lainnya dapat disetujui pengeluarannya
Klasifikasi /Tarif TARIF TERTINGGI
NILAI PABEAN TOTAL NILAI BARANG
JIKA 1 HOUSE AWB/BL TERDIRI DARI BEBERAPA JENIS BARANG
• Berat lebih dari 100 Kg netto per House AwB atau B/L
• Mendapatkan fasilitas KITE, Impor Sementara, atau pembebasan BM dan PDRI
• Barang impor yang dikirim melalui PJT untuk dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat, tidak dibatasi beratnya
Barang impor yang dikirim melalui PJT diselesaikan dengan PIB, dalam hal :
Pelunasan BM & PDRI dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Bea Cukai
Jika PIBT yang telah mendapat SPPB namun BM & PDRI belum dilunasi (Maks 3 Hari), ◦ Jaminan akan dicairkan untuk membayar BM
dan PDRI yang terhutang◦ Perusahaan Jasa Titipan bersangkutan juga akan
dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan
top related