draft naskah akademis ranperda an dan an gki
Post on 20-Jun-2015
931 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Bagian Pertama
NASKAH AKADEMIK
RANPERDA TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Bab 1 Pendahuluan
11 Latar Belakang
Pelaksanaaan perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana
yang dimaksudkan dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
dan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah mengemban dua misi utama di dalamnya Pertama
terciptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah yang
partisipatif Kedua pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan
mengoptimalkan kemampuan prakarsa kreativitas inisiasi dan partisipasi
masyarakat serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah
dalam melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip good
governance
Beberapa masalah perencanaan dan penganggaran telah diidentifikasi
oleh Departemen Dalam Negeri dan Bank Dunia antara lain kurang
sinkronnya program pembangunan yang dituangkan dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah dengan program yang menjadi
kepentingan nasional anggaran yang dikeluarkan setiap tahun belum
merupakan cermin dari langkah-langkah menuju pencapaian tujuan-tujuan
pembangunan yang diagendakan dan masih diperlukannya perhatian lebih
lanjut tentang aplikasi perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada
kelompok miskin dan pelayanan publik yang berkualitas
Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang
matang baik dari aspek mekanisme proses sistem maupun subtansi Maka
1 | P a g e
berkaitan dengan mekanisme pilihan terhadap perencanaan dari bawah
(bottom up planning) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan
yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat) dan subtansial
(jenis kebutuhan secara nyata diperlukan masyarakat) sehingga dalam
mekanisme yang dari bawah seperti ini sesungguhnya merupakan proses
agregatif (hasil kesepakatan bersama) yang harus secara konsisten dipatuhi
dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya Prinsip dasar inilah yang
menjadi taruhan apakah proses perencanaan dari tingkat desa kemudian ke
kecamatan dan sampai kabupaten tetap konsisten Sehingga dalam makna
lain hilangnya mata rantai (missing link ) hasil perencanaan dari bawah
terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten
karena adanya pihak-pihak yang tidak konsisten dan patuh atas kesepakatan
yang telah dihasilkan Dalam konteks ini bisa dibaca pula bahwa proses
perencanaan pembangunan yang dibangun dari bawah rawan terhadap
distorsi melalui proses politik yang tidak demokratis Maka komitmen dan niat
baik (goodwill) dari seluruh stakeholders perencanaan pembangunan mutlak
diperlukan
Konsep perencanaan pembangunan partisipatif jika diterapkan dalam
perencanaan pembangunan akan mengintegrasikan keinginan dari
pemerintah daerah dengan perangkat di bawahnya serta pemerintah daerah
dengan masyarakatnya Adanya integrasi dari berbagai keinginan yang ada
tersebut akan menghasilkan keselarasan dan keterpaduan antara komitmen
persepsi dari segi perencanaan pembangunan Dijalankannya proses
perencanaan pembangunan secara partisipatif transparan dan akuntabel
maka ada empat hal utama yang bisa diperoleh Pertama masyarakat akan
berperan aktif di dalam proses pembangunan Kedua mendorong
kemandirian ditingkat desa Ketiga menjalin koordinasi dan sinergitas antara
pemerintah kabupaten dengan struktur pemerintah dibawahnya serta
pemerintah kabupaten dengan masyarakat Keempat menghasilkan sebuah
pembangunan di tingkat kabupaten yang menjadi kehendak semua pihak
2 | P a g e
12 Tujuan dan Kegunaan yang Ingin Dicapai
121 Tujuan Pengaturan
Tujuan pengaturan perencanaan pembangunan daerah antara lain
1048710 Efektifitas dokumen perencanaan dan penganggaran dalam memenuhi
harapan masyarakat
1048710 Kualitas partisipasi masyarakat (demokratisasi) dalam proses
perencanaan dan penganggaran
1048710 Effektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menangani
issues strategis daerah
1048710 Peningkatan kualitas pelayanan publik
1048710 Pengesahan APBD tepat waktu
1048710 Konsistensi RPJP-D RPJM-D dan RKPD
1048710 Konsistensi RKPD dengan KUA PPAS dan APBD
1048710 PRO POOR APBD
1048710 Kejelasan hak-hak peranan dan keterlibatan pemda masyarakat dan
DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran
1048710 Perbaikan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan dan
Forum SKPD
1048710 Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara
konsisten Penerapan SPM secara konsisten
122 KegunaanManfaat Pengaturan
Bagi Pemda dan DPRD
Mendorong terdapatnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
Mendorong perumusan kebijakan pembangunan berorientasi kepada
3 | P a g e
kepentingan masyarakat dan terwujudnya pembangunan daerah secara
berkelanjutan
Efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah daerah
Mendorong transparansi dan akuntabilitas
Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perencanaan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik partisipatif dan
demokratis
Dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian tujuan sasaran dan
dampak pembangunan daerah
Merupakan instrument yang efektif untuk pengurangan kemiskinan
123 Bagi masyarakat
Masyarakat memahami proses pengambilan keputusan perencanaan
dan menyadari peluang dan keterbatasannya
Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar
Meningkatkan partisipasi kelompok miskin dan marjinal dalam proses
pengambilan keputusan
13 Metoda Pendekatan
131 Pendekatan Filosofis
Demokrasi perwakilan versus demokrasi deliberatifmdashdemokrasi
perwakilan menekankan pada aspek prosedur dan kerangka aturan formal
mekanisme perwakilan masih belum optimal dimana kehendak parlemen
seringkali tidak berbanding lurus dengan kehendak rakyat yang diwakilinya
Demokrasi deliberatif menekankan pelibatan publik dalam proses-proses
pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari pendidikan politik
warga
4 | P a g e
132 Pendekatan Yuridis
Perencanaan dan penganggaran daerah sejak tahun 1999 telah
menjadi isu yang sangat penting di Indonesia terutama bila dikaitkan dengan
dua tuntutan praktis yaitu 1) implementasi desentralisasi administrasi
pemerintahan dan 2) implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik Selain itu secara substantif perencanaan dan penganggaran juga
memiliki arti penting jika dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip
demokrasi dalam alokasi sumber daya publik Untuk mendorong reformasi
dalam perencanaan dan pengangaran daerah pemerintah telah
mengeluarkan berbagai instrumen hukum
Ada empat instrumen hukum utama yang secara langsung melandasi
kerangka kerja dan kelembagaan perencanaan dan penganggaran daerah
yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu
1 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pasal 17
ndash 20
2 UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional terutama pasal 21 ndash 27
3 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 150
ndash 154 dan pasal 179 ndash 199
4 UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah terutama pasal 66
ndash 86
UU No 252004 yang mengatur mengenai Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) berkaitan erat dengan UU No 172003
yang mengatur tentang Keuangan Negara Hubungannya bersifat langsung
karena proses penganggaran daerah menurut UU No 172003 dimulai
dengan merumuskan Kabijakan Umum Anggaran (KUA) yang harus merujuk
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sedangkan RKPD
merupakan proses akhir dari proses perencanaan yang diatur oleh UU No
252004 Baik UU No 252004 maupun UU No 172003 mengatur
perencanaan dan keuangan di tingkat nasional yang meliputi pusat dan
5 | P a g e
daerah Khusus untuk daerah pemerintah mengeluarkan UU 32 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-undang ini mengatur mengenai berbagai
aspek pemerintahanan daerah salah satunya adalah regulasi mengenai
perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah Dengan kata lain UU No
322004 berisi substansi baik mengenai perencanaan maupun
penganggaran di tingkat daerah
Berdasarkan Undang-undang No 172003 dan Undang-undang No
252004 beberapa lembaga memiliki peran penting dalam perencanaan dan
penganggaran daerah yaitu Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kepala daerag dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya hampir
seluruh instrumen hukum mengenai perencanaan dan penganggaran yang
dikeluarkan seletalah tahun 2004 menekankan pentingnya standard
pelayanan minimum lebih pro-porr dan menekankan pendekatan berbasis
kinerja
Ke-empat instrumen hukum di atas tidak mengatur secara rinci
mengenai substansi dan proses perencanaan dan penganggaran
Pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam peraturan pemerintah yaitu
1 PP No 542005 tentang Pinjaman Daerah
2 PP No 562005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
3 PP No 572005 tentang Hibah Kepada Daerah
4 PP No 582005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5 PP No 652005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
6 PP No 722005 tentang Desa
Dari kelima Peraturan Pemerintah di atas PP No 582005 dan PP
No 652005 merupakan PP yang sangat penting untuk perencanaan dan
penganggaran daerah PP No 652005 menjelaskan mengenai proses
penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah Peraturan ini juga
6 | P a g e
menetapkan peran-peran SKPD di daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah
Untuk mengatur secara rinci proses penganggaran daerah
berdasarkan PP No 582005 saat ini pemerintah tengah menyusun revisi
Keputusan Menteri No 292002 yang memberi pedoman baik proses
pengelolaan maupun format isian anggaran daerah Sedangkan PP No
652005 menetapkan bahwa standar pelayanan minimal harus menjadi
rujukan ketika SKPD menetapkan capaian kinerja program dan
pengalokasian anggaran Ketentuan ini sangat penting sebagai
pedoman utama daerah dalam menyusun berbagai dokumen
perencanaan Untuk peraturan pelaksanaan perencanaan daerah saat ini
pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Untuk menjamin terlaksananya mekanisme bottom-
up dalam proses perencanaan pemerintah tiap tahun mengeluarkan Surat
Edaran Bersama (SEB) tentang tata cara Musrenbang dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi
rujukan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Untuk perencanaan di tingkat desa serta hubungan antara
perencanaan di tingkat desa dengan perencanaan dan penganggaran
daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa
Peraturan tersebut mewajibkan desa untuk menyusun rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa
PP No 722005 mewajibkan daerah untuk mengalokasikan bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
KabupatenKota untuk Desa paling sedikit 10 Selain dari dana
perimbangan desa juga mendapatkan minimal 10 dari retribusi
kabupatenkota Dana ini selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa
(ADD)
Merujuk pada kerangka hukum ada beberapa reformasi penting
dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu
7 | P a g e
1 Bappeda merupakan satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang mengkoordinasikan siklus proses perencanaan di daerah
2 Karena APBD adalah cerminan dari kebijakan alokasi sumber daya publik
maka dokumen APBD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah
Karena itu DPRD harus terlibat dalam pembahasan anggaran terutama
dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas dan
plafon APBD
3 Meskipun secara teoritis dokumen MTEF bisa berjangka waktu dua
sampai tiga tahun UU No 172003 dan PP 582005 secara tegas
menetapkan bahwa dokumen MTEF dibuat oleh SKPD untuk jangka
waktu dua tahun Meskipun hanya untuk jangka waktu dua tahun tetapi
dokumen ini sangat berguna bagi Bappeda sebagai masukan dalam
menyusun rancangan awal RKPD tahun berikutnya
4 Berdasarkan PP No 582005 penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal
Reformasi ini sangat penting karena SKPD untuk mengorientasikan SKPD
dalam menetapkan kinerja yang akan dicapai
5 PP No 722005 menggariskan adanya alokasi dana desa dari kabupaten
ke desa Reformasi ini juga sangat penting terutama untuk perencanaan
partisipatif Dengan dana ini maka program skala desa tidak perlu dibahas
dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan SKPD karena program
tersebut telah didanai oleh ADD Yang perlu ditindaklanjuti dari kebijakan
ini terutama adalah mekanisme transfer pedoman penggunaan dan
akuntabilitas pemanfaatan ADD baik kepada masyarakat maupun kepada
Pemerintah KabupatenKota
6 UU No 252004 memberikan pengertian yang luas mengenai tahapan
perencanaan termasuk tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana yang dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh Bappeda Lebih
jauh UU No 172003 menetapkan bahwa sanksi pidana dan denda dapat
dikenakan kepada pejabat yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan
kebijakan anggaran yang telah ditetapkan Reformasi ini sangat penting
8 | P a g e
karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana
pelaksanaan menitoring dan evaluasi
133 Pendekatan Sosiologis
Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran
daerah antara lain
Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait
dan alokasi sumber daya
Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik
Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama
9 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
berkaitan dengan mekanisme pilihan terhadap perencanaan dari bawah
(bottom up planning) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan
yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat) dan subtansial
(jenis kebutuhan secara nyata diperlukan masyarakat) sehingga dalam
mekanisme yang dari bawah seperti ini sesungguhnya merupakan proses
agregatif (hasil kesepakatan bersama) yang harus secara konsisten dipatuhi
dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya Prinsip dasar inilah yang
menjadi taruhan apakah proses perencanaan dari tingkat desa kemudian ke
kecamatan dan sampai kabupaten tetap konsisten Sehingga dalam makna
lain hilangnya mata rantai (missing link ) hasil perencanaan dari bawah
terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten
karena adanya pihak-pihak yang tidak konsisten dan patuh atas kesepakatan
yang telah dihasilkan Dalam konteks ini bisa dibaca pula bahwa proses
perencanaan pembangunan yang dibangun dari bawah rawan terhadap
distorsi melalui proses politik yang tidak demokratis Maka komitmen dan niat
baik (goodwill) dari seluruh stakeholders perencanaan pembangunan mutlak
diperlukan
Konsep perencanaan pembangunan partisipatif jika diterapkan dalam
perencanaan pembangunan akan mengintegrasikan keinginan dari
pemerintah daerah dengan perangkat di bawahnya serta pemerintah daerah
dengan masyarakatnya Adanya integrasi dari berbagai keinginan yang ada
tersebut akan menghasilkan keselarasan dan keterpaduan antara komitmen
persepsi dari segi perencanaan pembangunan Dijalankannya proses
perencanaan pembangunan secara partisipatif transparan dan akuntabel
maka ada empat hal utama yang bisa diperoleh Pertama masyarakat akan
berperan aktif di dalam proses pembangunan Kedua mendorong
kemandirian ditingkat desa Ketiga menjalin koordinasi dan sinergitas antara
pemerintah kabupaten dengan struktur pemerintah dibawahnya serta
pemerintah kabupaten dengan masyarakat Keempat menghasilkan sebuah
pembangunan di tingkat kabupaten yang menjadi kehendak semua pihak
2 | P a g e
12 Tujuan dan Kegunaan yang Ingin Dicapai
121 Tujuan Pengaturan
Tujuan pengaturan perencanaan pembangunan daerah antara lain
1048710 Efektifitas dokumen perencanaan dan penganggaran dalam memenuhi
harapan masyarakat
1048710 Kualitas partisipasi masyarakat (demokratisasi) dalam proses
perencanaan dan penganggaran
1048710 Effektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menangani
issues strategis daerah
1048710 Peningkatan kualitas pelayanan publik
1048710 Pengesahan APBD tepat waktu
1048710 Konsistensi RPJP-D RPJM-D dan RKPD
1048710 Konsistensi RKPD dengan KUA PPAS dan APBD
1048710 PRO POOR APBD
1048710 Kejelasan hak-hak peranan dan keterlibatan pemda masyarakat dan
DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran
1048710 Perbaikan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan dan
Forum SKPD
1048710 Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara
konsisten Penerapan SPM secara konsisten
122 KegunaanManfaat Pengaturan
Bagi Pemda dan DPRD
Mendorong terdapatnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
Mendorong perumusan kebijakan pembangunan berorientasi kepada
3 | P a g e
kepentingan masyarakat dan terwujudnya pembangunan daerah secara
berkelanjutan
Efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah daerah
Mendorong transparansi dan akuntabilitas
Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perencanaan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik partisipatif dan
demokratis
Dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian tujuan sasaran dan
dampak pembangunan daerah
Merupakan instrument yang efektif untuk pengurangan kemiskinan
123 Bagi masyarakat
Masyarakat memahami proses pengambilan keputusan perencanaan
dan menyadari peluang dan keterbatasannya
Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar
Meningkatkan partisipasi kelompok miskin dan marjinal dalam proses
pengambilan keputusan
13 Metoda Pendekatan
131 Pendekatan Filosofis
Demokrasi perwakilan versus demokrasi deliberatifmdashdemokrasi
perwakilan menekankan pada aspek prosedur dan kerangka aturan formal
mekanisme perwakilan masih belum optimal dimana kehendak parlemen
seringkali tidak berbanding lurus dengan kehendak rakyat yang diwakilinya
Demokrasi deliberatif menekankan pelibatan publik dalam proses-proses
pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari pendidikan politik
warga
4 | P a g e
132 Pendekatan Yuridis
Perencanaan dan penganggaran daerah sejak tahun 1999 telah
menjadi isu yang sangat penting di Indonesia terutama bila dikaitkan dengan
dua tuntutan praktis yaitu 1) implementasi desentralisasi administrasi
pemerintahan dan 2) implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik Selain itu secara substantif perencanaan dan penganggaran juga
memiliki arti penting jika dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip
demokrasi dalam alokasi sumber daya publik Untuk mendorong reformasi
dalam perencanaan dan pengangaran daerah pemerintah telah
mengeluarkan berbagai instrumen hukum
Ada empat instrumen hukum utama yang secara langsung melandasi
kerangka kerja dan kelembagaan perencanaan dan penganggaran daerah
yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu
1 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pasal 17
ndash 20
2 UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional terutama pasal 21 ndash 27
3 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 150
ndash 154 dan pasal 179 ndash 199
4 UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah terutama pasal 66
ndash 86
UU No 252004 yang mengatur mengenai Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) berkaitan erat dengan UU No 172003
yang mengatur tentang Keuangan Negara Hubungannya bersifat langsung
karena proses penganggaran daerah menurut UU No 172003 dimulai
dengan merumuskan Kabijakan Umum Anggaran (KUA) yang harus merujuk
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sedangkan RKPD
merupakan proses akhir dari proses perencanaan yang diatur oleh UU No
252004 Baik UU No 252004 maupun UU No 172003 mengatur
perencanaan dan keuangan di tingkat nasional yang meliputi pusat dan
5 | P a g e
daerah Khusus untuk daerah pemerintah mengeluarkan UU 32 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-undang ini mengatur mengenai berbagai
aspek pemerintahanan daerah salah satunya adalah regulasi mengenai
perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah Dengan kata lain UU No
322004 berisi substansi baik mengenai perencanaan maupun
penganggaran di tingkat daerah
Berdasarkan Undang-undang No 172003 dan Undang-undang No
252004 beberapa lembaga memiliki peran penting dalam perencanaan dan
penganggaran daerah yaitu Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kepala daerag dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya hampir
seluruh instrumen hukum mengenai perencanaan dan penganggaran yang
dikeluarkan seletalah tahun 2004 menekankan pentingnya standard
pelayanan minimum lebih pro-porr dan menekankan pendekatan berbasis
kinerja
Ke-empat instrumen hukum di atas tidak mengatur secara rinci
mengenai substansi dan proses perencanaan dan penganggaran
Pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam peraturan pemerintah yaitu
1 PP No 542005 tentang Pinjaman Daerah
2 PP No 562005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
3 PP No 572005 tentang Hibah Kepada Daerah
4 PP No 582005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5 PP No 652005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
6 PP No 722005 tentang Desa
Dari kelima Peraturan Pemerintah di atas PP No 582005 dan PP
No 652005 merupakan PP yang sangat penting untuk perencanaan dan
penganggaran daerah PP No 652005 menjelaskan mengenai proses
penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah Peraturan ini juga
6 | P a g e
menetapkan peran-peran SKPD di daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah
Untuk mengatur secara rinci proses penganggaran daerah
berdasarkan PP No 582005 saat ini pemerintah tengah menyusun revisi
Keputusan Menteri No 292002 yang memberi pedoman baik proses
pengelolaan maupun format isian anggaran daerah Sedangkan PP No
652005 menetapkan bahwa standar pelayanan minimal harus menjadi
rujukan ketika SKPD menetapkan capaian kinerja program dan
pengalokasian anggaran Ketentuan ini sangat penting sebagai
pedoman utama daerah dalam menyusun berbagai dokumen
perencanaan Untuk peraturan pelaksanaan perencanaan daerah saat ini
pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Untuk menjamin terlaksananya mekanisme bottom-
up dalam proses perencanaan pemerintah tiap tahun mengeluarkan Surat
Edaran Bersama (SEB) tentang tata cara Musrenbang dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi
rujukan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Untuk perencanaan di tingkat desa serta hubungan antara
perencanaan di tingkat desa dengan perencanaan dan penganggaran
daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa
Peraturan tersebut mewajibkan desa untuk menyusun rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa
PP No 722005 mewajibkan daerah untuk mengalokasikan bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
KabupatenKota untuk Desa paling sedikit 10 Selain dari dana
perimbangan desa juga mendapatkan minimal 10 dari retribusi
kabupatenkota Dana ini selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa
(ADD)
Merujuk pada kerangka hukum ada beberapa reformasi penting
dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu
7 | P a g e
1 Bappeda merupakan satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang mengkoordinasikan siklus proses perencanaan di daerah
2 Karena APBD adalah cerminan dari kebijakan alokasi sumber daya publik
maka dokumen APBD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah
Karena itu DPRD harus terlibat dalam pembahasan anggaran terutama
dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas dan
plafon APBD
3 Meskipun secara teoritis dokumen MTEF bisa berjangka waktu dua
sampai tiga tahun UU No 172003 dan PP 582005 secara tegas
menetapkan bahwa dokumen MTEF dibuat oleh SKPD untuk jangka
waktu dua tahun Meskipun hanya untuk jangka waktu dua tahun tetapi
dokumen ini sangat berguna bagi Bappeda sebagai masukan dalam
menyusun rancangan awal RKPD tahun berikutnya
4 Berdasarkan PP No 582005 penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal
Reformasi ini sangat penting karena SKPD untuk mengorientasikan SKPD
dalam menetapkan kinerja yang akan dicapai
5 PP No 722005 menggariskan adanya alokasi dana desa dari kabupaten
ke desa Reformasi ini juga sangat penting terutama untuk perencanaan
partisipatif Dengan dana ini maka program skala desa tidak perlu dibahas
dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan SKPD karena program
tersebut telah didanai oleh ADD Yang perlu ditindaklanjuti dari kebijakan
ini terutama adalah mekanisme transfer pedoman penggunaan dan
akuntabilitas pemanfaatan ADD baik kepada masyarakat maupun kepada
Pemerintah KabupatenKota
6 UU No 252004 memberikan pengertian yang luas mengenai tahapan
perencanaan termasuk tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana yang dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh Bappeda Lebih
jauh UU No 172003 menetapkan bahwa sanksi pidana dan denda dapat
dikenakan kepada pejabat yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan
kebijakan anggaran yang telah ditetapkan Reformasi ini sangat penting
8 | P a g e
karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana
pelaksanaan menitoring dan evaluasi
133 Pendekatan Sosiologis
Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran
daerah antara lain
Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait
dan alokasi sumber daya
Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik
Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama
9 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
12 Tujuan dan Kegunaan yang Ingin Dicapai
121 Tujuan Pengaturan
Tujuan pengaturan perencanaan pembangunan daerah antara lain
1048710 Efektifitas dokumen perencanaan dan penganggaran dalam memenuhi
harapan masyarakat
1048710 Kualitas partisipasi masyarakat (demokratisasi) dalam proses
perencanaan dan penganggaran
1048710 Effektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menangani
issues strategis daerah
1048710 Peningkatan kualitas pelayanan publik
1048710 Pengesahan APBD tepat waktu
1048710 Konsistensi RPJP-D RPJM-D dan RKPD
1048710 Konsistensi RKPD dengan KUA PPAS dan APBD
1048710 PRO POOR APBD
1048710 Kejelasan hak-hak peranan dan keterlibatan pemda masyarakat dan
DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran
1048710 Perbaikan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan dan
Forum SKPD
1048710 Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara
konsisten Penerapan SPM secara konsisten
122 KegunaanManfaat Pengaturan
Bagi Pemda dan DPRD
Mendorong terdapatnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
Mendorong perumusan kebijakan pembangunan berorientasi kepada
3 | P a g e
kepentingan masyarakat dan terwujudnya pembangunan daerah secara
berkelanjutan
Efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah daerah
Mendorong transparansi dan akuntabilitas
Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perencanaan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik partisipatif dan
demokratis
Dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian tujuan sasaran dan
dampak pembangunan daerah
Merupakan instrument yang efektif untuk pengurangan kemiskinan
123 Bagi masyarakat
Masyarakat memahami proses pengambilan keputusan perencanaan
dan menyadari peluang dan keterbatasannya
Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar
Meningkatkan partisipasi kelompok miskin dan marjinal dalam proses
pengambilan keputusan
13 Metoda Pendekatan
131 Pendekatan Filosofis
Demokrasi perwakilan versus demokrasi deliberatifmdashdemokrasi
perwakilan menekankan pada aspek prosedur dan kerangka aturan formal
mekanisme perwakilan masih belum optimal dimana kehendak parlemen
seringkali tidak berbanding lurus dengan kehendak rakyat yang diwakilinya
Demokrasi deliberatif menekankan pelibatan publik dalam proses-proses
pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari pendidikan politik
warga
4 | P a g e
132 Pendekatan Yuridis
Perencanaan dan penganggaran daerah sejak tahun 1999 telah
menjadi isu yang sangat penting di Indonesia terutama bila dikaitkan dengan
dua tuntutan praktis yaitu 1) implementasi desentralisasi administrasi
pemerintahan dan 2) implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik Selain itu secara substantif perencanaan dan penganggaran juga
memiliki arti penting jika dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip
demokrasi dalam alokasi sumber daya publik Untuk mendorong reformasi
dalam perencanaan dan pengangaran daerah pemerintah telah
mengeluarkan berbagai instrumen hukum
Ada empat instrumen hukum utama yang secara langsung melandasi
kerangka kerja dan kelembagaan perencanaan dan penganggaran daerah
yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu
1 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pasal 17
ndash 20
2 UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional terutama pasal 21 ndash 27
3 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 150
ndash 154 dan pasal 179 ndash 199
4 UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah terutama pasal 66
ndash 86
UU No 252004 yang mengatur mengenai Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) berkaitan erat dengan UU No 172003
yang mengatur tentang Keuangan Negara Hubungannya bersifat langsung
karena proses penganggaran daerah menurut UU No 172003 dimulai
dengan merumuskan Kabijakan Umum Anggaran (KUA) yang harus merujuk
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sedangkan RKPD
merupakan proses akhir dari proses perencanaan yang diatur oleh UU No
252004 Baik UU No 252004 maupun UU No 172003 mengatur
perencanaan dan keuangan di tingkat nasional yang meliputi pusat dan
5 | P a g e
daerah Khusus untuk daerah pemerintah mengeluarkan UU 32 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-undang ini mengatur mengenai berbagai
aspek pemerintahanan daerah salah satunya adalah regulasi mengenai
perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah Dengan kata lain UU No
322004 berisi substansi baik mengenai perencanaan maupun
penganggaran di tingkat daerah
Berdasarkan Undang-undang No 172003 dan Undang-undang No
252004 beberapa lembaga memiliki peran penting dalam perencanaan dan
penganggaran daerah yaitu Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kepala daerag dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya hampir
seluruh instrumen hukum mengenai perencanaan dan penganggaran yang
dikeluarkan seletalah tahun 2004 menekankan pentingnya standard
pelayanan minimum lebih pro-porr dan menekankan pendekatan berbasis
kinerja
Ke-empat instrumen hukum di atas tidak mengatur secara rinci
mengenai substansi dan proses perencanaan dan penganggaran
Pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam peraturan pemerintah yaitu
1 PP No 542005 tentang Pinjaman Daerah
2 PP No 562005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
3 PP No 572005 tentang Hibah Kepada Daerah
4 PP No 582005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5 PP No 652005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
6 PP No 722005 tentang Desa
Dari kelima Peraturan Pemerintah di atas PP No 582005 dan PP
No 652005 merupakan PP yang sangat penting untuk perencanaan dan
penganggaran daerah PP No 652005 menjelaskan mengenai proses
penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah Peraturan ini juga
6 | P a g e
menetapkan peran-peran SKPD di daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah
Untuk mengatur secara rinci proses penganggaran daerah
berdasarkan PP No 582005 saat ini pemerintah tengah menyusun revisi
Keputusan Menteri No 292002 yang memberi pedoman baik proses
pengelolaan maupun format isian anggaran daerah Sedangkan PP No
652005 menetapkan bahwa standar pelayanan minimal harus menjadi
rujukan ketika SKPD menetapkan capaian kinerja program dan
pengalokasian anggaran Ketentuan ini sangat penting sebagai
pedoman utama daerah dalam menyusun berbagai dokumen
perencanaan Untuk peraturan pelaksanaan perencanaan daerah saat ini
pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Untuk menjamin terlaksananya mekanisme bottom-
up dalam proses perencanaan pemerintah tiap tahun mengeluarkan Surat
Edaran Bersama (SEB) tentang tata cara Musrenbang dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi
rujukan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Untuk perencanaan di tingkat desa serta hubungan antara
perencanaan di tingkat desa dengan perencanaan dan penganggaran
daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa
Peraturan tersebut mewajibkan desa untuk menyusun rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa
PP No 722005 mewajibkan daerah untuk mengalokasikan bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
KabupatenKota untuk Desa paling sedikit 10 Selain dari dana
perimbangan desa juga mendapatkan minimal 10 dari retribusi
kabupatenkota Dana ini selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa
(ADD)
Merujuk pada kerangka hukum ada beberapa reformasi penting
dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu
7 | P a g e
1 Bappeda merupakan satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang mengkoordinasikan siklus proses perencanaan di daerah
2 Karena APBD adalah cerminan dari kebijakan alokasi sumber daya publik
maka dokumen APBD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah
Karena itu DPRD harus terlibat dalam pembahasan anggaran terutama
dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas dan
plafon APBD
3 Meskipun secara teoritis dokumen MTEF bisa berjangka waktu dua
sampai tiga tahun UU No 172003 dan PP 582005 secara tegas
menetapkan bahwa dokumen MTEF dibuat oleh SKPD untuk jangka
waktu dua tahun Meskipun hanya untuk jangka waktu dua tahun tetapi
dokumen ini sangat berguna bagi Bappeda sebagai masukan dalam
menyusun rancangan awal RKPD tahun berikutnya
4 Berdasarkan PP No 582005 penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal
Reformasi ini sangat penting karena SKPD untuk mengorientasikan SKPD
dalam menetapkan kinerja yang akan dicapai
5 PP No 722005 menggariskan adanya alokasi dana desa dari kabupaten
ke desa Reformasi ini juga sangat penting terutama untuk perencanaan
partisipatif Dengan dana ini maka program skala desa tidak perlu dibahas
dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan SKPD karena program
tersebut telah didanai oleh ADD Yang perlu ditindaklanjuti dari kebijakan
ini terutama adalah mekanisme transfer pedoman penggunaan dan
akuntabilitas pemanfaatan ADD baik kepada masyarakat maupun kepada
Pemerintah KabupatenKota
6 UU No 252004 memberikan pengertian yang luas mengenai tahapan
perencanaan termasuk tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana yang dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh Bappeda Lebih
jauh UU No 172003 menetapkan bahwa sanksi pidana dan denda dapat
dikenakan kepada pejabat yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan
kebijakan anggaran yang telah ditetapkan Reformasi ini sangat penting
8 | P a g e
karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana
pelaksanaan menitoring dan evaluasi
133 Pendekatan Sosiologis
Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran
daerah antara lain
Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait
dan alokasi sumber daya
Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik
Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama
9 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
kepentingan masyarakat dan terwujudnya pembangunan daerah secara
berkelanjutan
Efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah daerah
Mendorong transparansi dan akuntabilitas
Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perencanaan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik partisipatif dan
demokratis
Dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian tujuan sasaran dan
dampak pembangunan daerah
Merupakan instrument yang efektif untuk pengurangan kemiskinan
123 Bagi masyarakat
Masyarakat memahami proses pengambilan keputusan perencanaan
dan menyadari peluang dan keterbatasannya
Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar
Meningkatkan partisipasi kelompok miskin dan marjinal dalam proses
pengambilan keputusan
13 Metoda Pendekatan
131 Pendekatan Filosofis
Demokrasi perwakilan versus demokrasi deliberatifmdashdemokrasi
perwakilan menekankan pada aspek prosedur dan kerangka aturan formal
mekanisme perwakilan masih belum optimal dimana kehendak parlemen
seringkali tidak berbanding lurus dengan kehendak rakyat yang diwakilinya
Demokrasi deliberatif menekankan pelibatan publik dalam proses-proses
pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari pendidikan politik
warga
4 | P a g e
132 Pendekatan Yuridis
Perencanaan dan penganggaran daerah sejak tahun 1999 telah
menjadi isu yang sangat penting di Indonesia terutama bila dikaitkan dengan
dua tuntutan praktis yaitu 1) implementasi desentralisasi administrasi
pemerintahan dan 2) implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik Selain itu secara substantif perencanaan dan penganggaran juga
memiliki arti penting jika dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip
demokrasi dalam alokasi sumber daya publik Untuk mendorong reformasi
dalam perencanaan dan pengangaran daerah pemerintah telah
mengeluarkan berbagai instrumen hukum
Ada empat instrumen hukum utama yang secara langsung melandasi
kerangka kerja dan kelembagaan perencanaan dan penganggaran daerah
yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu
1 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pasal 17
ndash 20
2 UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional terutama pasal 21 ndash 27
3 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 150
ndash 154 dan pasal 179 ndash 199
4 UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah terutama pasal 66
ndash 86
UU No 252004 yang mengatur mengenai Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) berkaitan erat dengan UU No 172003
yang mengatur tentang Keuangan Negara Hubungannya bersifat langsung
karena proses penganggaran daerah menurut UU No 172003 dimulai
dengan merumuskan Kabijakan Umum Anggaran (KUA) yang harus merujuk
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sedangkan RKPD
merupakan proses akhir dari proses perencanaan yang diatur oleh UU No
252004 Baik UU No 252004 maupun UU No 172003 mengatur
perencanaan dan keuangan di tingkat nasional yang meliputi pusat dan
5 | P a g e
daerah Khusus untuk daerah pemerintah mengeluarkan UU 32 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-undang ini mengatur mengenai berbagai
aspek pemerintahanan daerah salah satunya adalah regulasi mengenai
perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah Dengan kata lain UU No
322004 berisi substansi baik mengenai perencanaan maupun
penganggaran di tingkat daerah
Berdasarkan Undang-undang No 172003 dan Undang-undang No
252004 beberapa lembaga memiliki peran penting dalam perencanaan dan
penganggaran daerah yaitu Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kepala daerag dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya hampir
seluruh instrumen hukum mengenai perencanaan dan penganggaran yang
dikeluarkan seletalah tahun 2004 menekankan pentingnya standard
pelayanan minimum lebih pro-porr dan menekankan pendekatan berbasis
kinerja
Ke-empat instrumen hukum di atas tidak mengatur secara rinci
mengenai substansi dan proses perencanaan dan penganggaran
Pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam peraturan pemerintah yaitu
1 PP No 542005 tentang Pinjaman Daerah
2 PP No 562005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
3 PP No 572005 tentang Hibah Kepada Daerah
4 PP No 582005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5 PP No 652005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
6 PP No 722005 tentang Desa
Dari kelima Peraturan Pemerintah di atas PP No 582005 dan PP
No 652005 merupakan PP yang sangat penting untuk perencanaan dan
penganggaran daerah PP No 652005 menjelaskan mengenai proses
penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah Peraturan ini juga
6 | P a g e
menetapkan peran-peran SKPD di daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah
Untuk mengatur secara rinci proses penganggaran daerah
berdasarkan PP No 582005 saat ini pemerintah tengah menyusun revisi
Keputusan Menteri No 292002 yang memberi pedoman baik proses
pengelolaan maupun format isian anggaran daerah Sedangkan PP No
652005 menetapkan bahwa standar pelayanan minimal harus menjadi
rujukan ketika SKPD menetapkan capaian kinerja program dan
pengalokasian anggaran Ketentuan ini sangat penting sebagai
pedoman utama daerah dalam menyusun berbagai dokumen
perencanaan Untuk peraturan pelaksanaan perencanaan daerah saat ini
pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Untuk menjamin terlaksananya mekanisme bottom-
up dalam proses perencanaan pemerintah tiap tahun mengeluarkan Surat
Edaran Bersama (SEB) tentang tata cara Musrenbang dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi
rujukan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Untuk perencanaan di tingkat desa serta hubungan antara
perencanaan di tingkat desa dengan perencanaan dan penganggaran
daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa
Peraturan tersebut mewajibkan desa untuk menyusun rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa
PP No 722005 mewajibkan daerah untuk mengalokasikan bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
KabupatenKota untuk Desa paling sedikit 10 Selain dari dana
perimbangan desa juga mendapatkan minimal 10 dari retribusi
kabupatenkota Dana ini selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa
(ADD)
Merujuk pada kerangka hukum ada beberapa reformasi penting
dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu
7 | P a g e
1 Bappeda merupakan satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang mengkoordinasikan siklus proses perencanaan di daerah
2 Karena APBD adalah cerminan dari kebijakan alokasi sumber daya publik
maka dokumen APBD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah
Karena itu DPRD harus terlibat dalam pembahasan anggaran terutama
dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas dan
plafon APBD
3 Meskipun secara teoritis dokumen MTEF bisa berjangka waktu dua
sampai tiga tahun UU No 172003 dan PP 582005 secara tegas
menetapkan bahwa dokumen MTEF dibuat oleh SKPD untuk jangka
waktu dua tahun Meskipun hanya untuk jangka waktu dua tahun tetapi
dokumen ini sangat berguna bagi Bappeda sebagai masukan dalam
menyusun rancangan awal RKPD tahun berikutnya
4 Berdasarkan PP No 582005 penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal
Reformasi ini sangat penting karena SKPD untuk mengorientasikan SKPD
dalam menetapkan kinerja yang akan dicapai
5 PP No 722005 menggariskan adanya alokasi dana desa dari kabupaten
ke desa Reformasi ini juga sangat penting terutama untuk perencanaan
partisipatif Dengan dana ini maka program skala desa tidak perlu dibahas
dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan SKPD karena program
tersebut telah didanai oleh ADD Yang perlu ditindaklanjuti dari kebijakan
ini terutama adalah mekanisme transfer pedoman penggunaan dan
akuntabilitas pemanfaatan ADD baik kepada masyarakat maupun kepada
Pemerintah KabupatenKota
6 UU No 252004 memberikan pengertian yang luas mengenai tahapan
perencanaan termasuk tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana yang dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh Bappeda Lebih
jauh UU No 172003 menetapkan bahwa sanksi pidana dan denda dapat
dikenakan kepada pejabat yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan
kebijakan anggaran yang telah ditetapkan Reformasi ini sangat penting
8 | P a g e
karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana
pelaksanaan menitoring dan evaluasi
133 Pendekatan Sosiologis
Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran
daerah antara lain
Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait
dan alokasi sumber daya
Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik
Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama
9 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
132 Pendekatan Yuridis
Perencanaan dan penganggaran daerah sejak tahun 1999 telah
menjadi isu yang sangat penting di Indonesia terutama bila dikaitkan dengan
dua tuntutan praktis yaitu 1) implementasi desentralisasi administrasi
pemerintahan dan 2) implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik Selain itu secara substantif perencanaan dan penganggaran juga
memiliki arti penting jika dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip
demokrasi dalam alokasi sumber daya publik Untuk mendorong reformasi
dalam perencanaan dan pengangaran daerah pemerintah telah
mengeluarkan berbagai instrumen hukum
Ada empat instrumen hukum utama yang secara langsung melandasi
kerangka kerja dan kelembagaan perencanaan dan penganggaran daerah
yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu
1 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pasal 17
ndash 20
2 UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional terutama pasal 21 ndash 27
3 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 150
ndash 154 dan pasal 179 ndash 199
4 UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah terutama pasal 66
ndash 86
UU No 252004 yang mengatur mengenai Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) berkaitan erat dengan UU No 172003
yang mengatur tentang Keuangan Negara Hubungannya bersifat langsung
karena proses penganggaran daerah menurut UU No 172003 dimulai
dengan merumuskan Kabijakan Umum Anggaran (KUA) yang harus merujuk
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sedangkan RKPD
merupakan proses akhir dari proses perencanaan yang diatur oleh UU No
252004 Baik UU No 252004 maupun UU No 172003 mengatur
perencanaan dan keuangan di tingkat nasional yang meliputi pusat dan
5 | P a g e
daerah Khusus untuk daerah pemerintah mengeluarkan UU 32 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-undang ini mengatur mengenai berbagai
aspek pemerintahanan daerah salah satunya adalah regulasi mengenai
perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah Dengan kata lain UU No
322004 berisi substansi baik mengenai perencanaan maupun
penganggaran di tingkat daerah
Berdasarkan Undang-undang No 172003 dan Undang-undang No
252004 beberapa lembaga memiliki peran penting dalam perencanaan dan
penganggaran daerah yaitu Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kepala daerag dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya hampir
seluruh instrumen hukum mengenai perencanaan dan penganggaran yang
dikeluarkan seletalah tahun 2004 menekankan pentingnya standard
pelayanan minimum lebih pro-porr dan menekankan pendekatan berbasis
kinerja
Ke-empat instrumen hukum di atas tidak mengatur secara rinci
mengenai substansi dan proses perencanaan dan penganggaran
Pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam peraturan pemerintah yaitu
1 PP No 542005 tentang Pinjaman Daerah
2 PP No 562005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
3 PP No 572005 tentang Hibah Kepada Daerah
4 PP No 582005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5 PP No 652005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
6 PP No 722005 tentang Desa
Dari kelima Peraturan Pemerintah di atas PP No 582005 dan PP
No 652005 merupakan PP yang sangat penting untuk perencanaan dan
penganggaran daerah PP No 652005 menjelaskan mengenai proses
penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah Peraturan ini juga
6 | P a g e
menetapkan peran-peran SKPD di daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah
Untuk mengatur secara rinci proses penganggaran daerah
berdasarkan PP No 582005 saat ini pemerintah tengah menyusun revisi
Keputusan Menteri No 292002 yang memberi pedoman baik proses
pengelolaan maupun format isian anggaran daerah Sedangkan PP No
652005 menetapkan bahwa standar pelayanan minimal harus menjadi
rujukan ketika SKPD menetapkan capaian kinerja program dan
pengalokasian anggaran Ketentuan ini sangat penting sebagai
pedoman utama daerah dalam menyusun berbagai dokumen
perencanaan Untuk peraturan pelaksanaan perencanaan daerah saat ini
pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Untuk menjamin terlaksananya mekanisme bottom-
up dalam proses perencanaan pemerintah tiap tahun mengeluarkan Surat
Edaran Bersama (SEB) tentang tata cara Musrenbang dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi
rujukan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Untuk perencanaan di tingkat desa serta hubungan antara
perencanaan di tingkat desa dengan perencanaan dan penganggaran
daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa
Peraturan tersebut mewajibkan desa untuk menyusun rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa
PP No 722005 mewajibkan daerah untuk mengalokasikan bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
KabupatenKota untuk Desa paling sedikit 10 Selain dari dana
perimbangan desa juga mendapatkan minimal 10 dari retribusi
kabupatenkota Dana ini selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa
(ADD)
Merujuk pada kerangka hukum ada beberapa reformasi penting
dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu
7 | P a g e
1 Bappeda merupakan satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang mengkoordinasikan siklus proses perencanaan di daerah
2 Karena APBD adalah cerminan dari kebijakan alokasi sumber daya publik
maka dokumen APBD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah
Karena itu DPRD harus terlibat dalam pembahasan anggaran terutama
dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas dan
plafon APBD
3 Meskipun secara teoritis dokumen MTEF bisa berjangka waktu dua
sampai tiga tahun UU No 172003 dan PP 582005 secara tegas
menetapkan bahwa dokumen MTEF dibuat oleh SKPD untuk jangka
waktu dua tahun Meskipun hanya untuk jangka waktu dua tahun tetapi
dokumen ini sangat berguna bagi Bappeda sebagai masukan dalam
menyusun rancangan awal RKPD tahun berikutnya
4 Berdasarkan PP No 582005 penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal
Reformasi ini sangat penting karena SKPD untuk mengorientasikan SKPD
dalam menetapkan kinerja yang akan dicapai
5 PP No 722005 menggariskan adanya alokasi dana desa dari kabupaten
ke desa Reformasi ini juga sangat penting terutama untuk perencanaan
partisipatif Dengan dana ini maka program skala desa tidak perlu dibahas
dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan SKPD karena program
tersebut telah didanai oleh ADD Yang perlu ditindaklanjuti dari kebijakan
ini terutama adalah mekanisme transfer pedoman penggunaan dan
akuntabilitas pemanfaatan ADD baik kepada masyarakat maupun kepada
Pemerintah KabupatenKota
6 UU No 252004 memberikan pengertian yang luas mengenai tahapan
perencanaan termasuk tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana yang dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh Bappeda Lebih
jauh UU No 172003 menetapkan bahwa sanksi pidana dan denda dapat
dikenakan kepada pejabat yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan
kebijakan anggaran yang telah ditetapkan Reformasi ini sangat penting
8 | P a g e
karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana
pelaksanaan menitoring dan evaluasi
133 Pendekatan Sosiologis
Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran
daerah antara lain
Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait
dan alokasi sumber daya
Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik
Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama
9 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
daerah Khusus untuk daerah pemerintah mengeluarkan UU 32 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-undang ini mengatur mengenai berbagai
aspek pemerintahanan daerah salah satunya adalah regulasi mengenai
perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah Dengan kata lain UU No
322004 berisi substansi baik mengenai perencanaan maupun
penganggaran di tingkat daerah
Berdasarkan Undang-undang No 172003 dan Undang-undang No
252004 beberapa lembaga memiliki peran penting dalam perencanaan dan
penganggaran daerah yaitu Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kepala daerag dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya hampir
seluruh instrumen hukum mengenai perencanaan dan penganggaran yang
dikeluarkan seletalah tahun 2004 menekankan pentingnya standard
pelayanan minimum lebih pro-porr dan menekankan pendekatan berbasis
kinerja
Ke-empat instrumen hukum di atas tidak mengatur secara rinci
mengenai substansi dan proses perencanaan dan penganggaran
Pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam peraturan pemerintah yaitu
1 PP No 542005 tentang Pinjaman Daerah
2 PP No 562005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
3 PP No 572005 tentang Hibah Kepada Daerah
4 PP No 582005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5 PP No 652005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
6 PP No 722005 tentang Desa
Dari kelima Peraturan Pemerintah di atas PP No 582005 dan PP
No 652005 merupakan PP yang sangat penting untuk perencanaan dan
penganggaran daerah PP No 652005 menjelaskan mengenai proses
penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah Peraturan ini juga
6 | P a g e
menetapkan peran-peran SKPD di daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah
Untuk mengatur secara rinci proses penganggaran daerah
berdasarkan PP No 582005 saat ini pemerintah tengah menyusun revisi
Keputusan Menteri No 292002 yang memberi pedoman baik proses
pengelolaan maupun format isian anggaran daerah Sedangkan PP No
652005 menetapkan bahwa standar pelayanan minimal harus menjadi
rujukan ketika SKPD menetapkan capaian kinerja program dan
pengalokasian anggaran Ketentuan ini sangat penting sebagai
pedoman utama daerah dalam menyusun berbagai dokumen
perencanaan Untuk peraturan pelaksanaan perencanaan daerah saat ini
pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Untuk menjamin terlaksananya mekanisme bottom-
up dalam proses perencanaan pemerintah tiap tahun mengeluarkan Surat
Edaran Bersama (SEB) tentang tata cara Musrenbang dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi
rujukan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Untuk perencanaan di tingkat desa serta hubungan antara
perencanaan di tingkat desa dengan perencanaan dan penganggaran
daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa
Peraturan tersebut mewajibkan desa untuk menyusun rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa
PP No 722005 mewajibkan daerah untuk mengalokasikan bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
KabupatenKota untuk Desa paling sedikit 10 Selain dari dana
perimbangan desa juga mendapatkan minimal 10 dari retribusi
kabupatenkota Dana ini selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa
(ADD)
Merujuk pada kerangka hukum ada beberapa reformasi penting
dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu
7 | P a g e
1 Bappeda merupakan satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang mengkoordinasikan siklus proses perencanaan di daerah
2 Karena APBD adalah cerminan dari kebijakan alokasi sumber daya publik
maka dokumen APBD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah
Karena itu DPRD harus terlibat dalam pembahasan anggaran terutama
dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas dan
plafon APBD
3 Meskipun secara teoritis dokumen MTEF bisa berjangka waktu dua
sampai tiga tahun UU No 172003 dan PP 582005 secara tegas
menetapkan bahwa dokumen MTEF dibuat oleh SKPD untuk jangka
waktu dua tahun Meskipun hanya untuk jangka waktu dua tahun tetapi
dokumen ini sangat berguna bagi Bappeda sebagai masukan dalam
menyusun rancangan awal RKPD tahun berikutnya
4 Berdasarkan PP No 582005 penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal
Reformasi ini sangat penting karena SKPD untuk mengorientasikan SKPD
dalam menetapkan kinerja yang akan dicapai
5 PP No 722005 menggariskan adanya alokasi dana desa dari kabupaten
ke desa Reformasi ini juga sangat penting terutama untuk perencanaan
partisipatif Dengan dana ini maka program skala desa tidak perlu dibahas
dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan SKPD karena program
tersebut telah didanai oleh ADD Yang perlu ditindaklanjuti dari kebijakan
ini terutama adalah mekanisme transfer pedoman penggunaan dan
akuntabilitas pemanfaatan ADD baik kepada masyarakat maupun kepada
Pemerintah KabupatenKota
6 UU No 252004 memberikan pengertian yang luas mengenai tahapan
perencanaan termasuk tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana yang dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh Bappeda Lebih
jauh UU No 172003 menetapkan bahwa sanksi pidana dan denda dapat
dikenakan kepada pejabat yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan
kebijakan anggaran yang telah ditetapkan Reformasi ini sangat penting
8 | P a g e
karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana
pelaksanaan menitoring dan evaluasi
133 Pendekatan Sosiologis
Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran
daerah antara lain
Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait
dan alokasi sumber daya
Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik
Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama
9 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
menetapkan peran-peran SKPD di daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah
Untuk mengatur secara rinci proses penganggaran daerah
berdasarkan PP No 582005 saat ini pemerintah tengah menyusun revisi
Keputusan Menteri No 292002 yang memberi pedoman baik proses
pengelolaan maupun format isian anggaran daerah Sedangkan PP No
652005 menetapkan bahwa standar pelayanan minimal harus menjadi
rujukan ketika SKPD menetapkan capaian kinerja program dan
pengalokasian anggaran Ketentuan ini sangat penting sebagai
pedoman utama daerah dalam menyusun berbagai dokumen
perencanaan Untuk peraturan pelaksanaan perencanaan daerah saat ini
pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Untuk menjamin terlaksananya mekanisme bottom-
up dalam proses perencanaan pemerintah tiap tahun mengeluarkan Surat
Edaran Bersama (SEB) tentang tata cara Musrenbang dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi
rujukan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Untuk perencanaan di tingkat desa serta hubungan antara
perencanaan di tingkat desa dengan perencanaan dan penganggaran
daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa
Peraturan tersebut mewajibkan desa untuk menyusun rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa
PP No 722005 mewajibkan daerah untuk mengalokasikan bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
KabupatenKota untuk Desa paling sedikit 10 Selain dari dana
perimbangan desa juga mendapatkan minimal 10 dari retribusi
kabupatenkota Dana ini selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa
(ADD)
Merujuk pada kerangka hukum ada beberapa reformasi penting
dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu
7 | P a g e
1 Bappeda merupakan satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang mengkoordinasikan siklus proses perencanaan di daerah
2 Karena APBD adalah cerminan dari kebijakan alokasi sumber daya publik
maka dokumen APBD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah
Karena itu DPRD harus terlibat dalam pembahasan anggaran terutama
dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas dan
plafon APBD
3 Meskipun secara teoritis dokumen MTEF bisa berjangka waktu dua
sampai tiga tahun UU No 172003 dan PP 582005 secara tegas
menetapkan bahwa dokumen MTEF dibuat oleh SKPD untuk jangka
waktu dua tahun Meskipun hanya untuk jangka waktu dua tahun tetapi
dokumen ini sangat berguna bagi Bappeda sebagai masukan dalam
menyusun rancangan awal RKPD tahun berikutnya
4 Berdasarkan PP No 582005 penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal
Reformasi ini sangat penting karena SKPD untuk mengorientasikan SKPD
dalam menetapkan kinerja yang akan dicapai
5 PP No 722005 menggariskan adanya alokasi dana desa dari kabupaten
ke desa Reformasi ini juga sangat penting terutama untuk perencanaan
partisipatif Dengan dana ini maka program skala desa tidak perlu dibahas
dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan SKPD karena program
tersebut telah didanai oleh ADD Yang perlu ditindaklanjuti dari kebijakan
ini terutama adalah mekanisme transfer pedoman penggunaan dan
akuntabilitas pemanfaatan ADD baik kepada masyarakat maupun kepada
Pemerintah KabupatenKota
6 UU No 252004 memberikan pengertian yang luas mengenai tahapan
perencanaan termasuk tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana yang dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh Bappeda Lebih
jauh UU No 172003 menetapkan bahwa sanksi pidana dan denda dapat
dikenakan kepada pejabat yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan
kebijakan anggaran yang telah ditetapkan Reformasi ini sangat penting
8 | P a g e
karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana
pelaksanaan menitoring dan evaluasi
133 Pendekatan Sosiologis
Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran
daerah antara lain
Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait
dan alokasi sumber daya
Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik
Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama
9 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
1 Bappeda merupakan satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang mengkoordinasikan siklus proses perencanaan di daerah
2 Karena APBD adalah cerminan dari kebijakan alokasi sumber daya publik
maka dokumen APBD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah
Karena itu DPRD harus terlibat dalam pembahasan anggaran terutama
dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas dan
plafon APBD
3 Meskipun secara teoritis dokumen MTEF bisa berjangka waktu dua
sampai tiga tahun UU No 172003 dan PP 582005 secara tegas
menetapkan bahwa dokumen MTEF dibuat oleh SKPD untuk jangka
waktu dua tahun Meskipun hanya untuk jangka waktu dua tahun tetapi
dokumen ini sangat berguna bagi Bappeda sebagai masukan dalam
menyusun rancangan awal RKPD tahun berikutnya
4 Berdasarkan PP No 582005 penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal
Reformasi ini sangat penting karena SKPD untuk mengorientasikan SKPD
dalam menetapkan kinerja yang akan dicapai
5 PP No 722005 menggariskan adanya alokasi dana desa dari kabupaten
ke desa Reformasi ini juga sangat penting terutama untuk perencanaan
partisipatif Dengan dana ini maka program skala desa tidak perlu dibahas
dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan SKPD karena program
tersebut telah didanai oleh ADD Yang perlu ditindaklanjuti dari kebijakan
ini terutama adalah mekanisme transfer pedoman penggunaan dan
akuntabilitas pemanfaatan ADD baik kepada masyarakat maupun kepada
Pemerintah KabupatenKota
6 UU No 252004 memberikan pengertian yang luas mengenai tahapan
perencanaan termasuk tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana yang dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh Bappeda Lebih
jauh UU No 172003 menetapkan bahwa sanksi pidana dan denda dapat
dikenakan kepada pejabat yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan
kebijakan anggaran yang telah ditetapkan Reformasi ini sangat penting
8 | P a g e
karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana
pelaksanaan menitoring dan evaluasi
133 Pendekatan Sosiologis
Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran
daerah antara lain
Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait
dan alokasi sumber daya
Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik
Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama
9 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana
pelaksanaan menitoring dan evaluasi
133 Pendekatan Sosiologis
Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran
daerah antara lain
Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional
mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait
dan alokasi sumber daya
Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan
Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil
karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik
Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan
menyelesaikan problem utama
9 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik
21 Ketentuan Umum
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya
disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua
puluh (20) tahun
2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan
arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima
(5) tahun
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat
penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi
pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode satu (1) tahun
6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi
10 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran
8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi
tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)
tahun
11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja SKPD
12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas
kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD
13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
11 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD
14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR
adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan
RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang
wilayah
17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan
adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi
kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait
19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para
Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan
masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi
APBD
20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan
bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk
pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari
kabupaten
12 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau
Organisasi Masyarakat Sipil
22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik
23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah
24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati
22 Identifikasi Permasalahan
Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun
Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih
menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak
selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada
kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan
organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan
penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran
atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta
keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada
pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya
memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan
penganggaran daerah yang cukup kompleks
Komitmen pimpinan daerah
Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa
komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan
komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif
sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain
disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat
jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan
daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat
13 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam
proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan
Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran
Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses
penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang
dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam
penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit
banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan
anggaran
Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran
Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk
mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya
kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah
bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam
proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif
dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan
anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang
proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya
atas pembangunan daerah
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD
Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas
penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan
keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih
meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan
penggunaan dana ADD yang efektif
14 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk
memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan
Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil
dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan
kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan
kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum
perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili
dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat
kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan
mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka
masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial
dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit
daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara
melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih
erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi
masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran
Kompleksitas isu pembangunan daerah
Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti
perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan
penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah
peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian
pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup
Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang
demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis
permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan
efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan
kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas
15 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
16 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah
Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan
legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Adanya akses masyarakat terhadap informasi
24 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah
perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi
Perencanaan pembangunan daerah
Penganggaran daerah
Perencanaan pembangunan desa
Monitoring dan evaluasi pembangunan
Bab 3 Kesimpulan dan Saran
31 Kesimpulan
1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik
1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan
lainlain peraturan perundang-undangan
1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan
32 Saran-saran
1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk
peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan lainnya
1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik
peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai
diproses beserta alasannya
Bab 4 Lampiran
1048710 Daftar Kepustakaan
1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku
1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya
1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)
1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik
1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah
17 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
akademik
18 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah
19 | P a g e
20 | P a g e
20 | P a g e
top related