dr. elly sinaga direktur bina sistem transportasi perkotaan
Post on 22-Oct-2021
53 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Disampaikan pada Rakornis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Batam
Tahun
2009
DR. ELLY SINAGADR. ELLY SINAGA
Direktur Bina Sistem Transportasi PerkotaanDirektur Bina Sistem Transportasi Perkotaan
2Konsep Laporan Akhir 2
Transportasi Perkotaan saat ini ???Transportasi Perkotaan saat ini ???Transportasi Perkotaan saat ini ???
Jln. Otista, Kota Bandung
Jatingalih, SemarangJatingalih, Semarangyogyakarta
PASAR MARDIKA AMBON
“SEKILAS WAJAH” PERMASALAHAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
Samarinda
Jakarta
Jakarta
Surabaya
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALINSISTEM INFORMASI & KOMUNIKASI
8
Penyediaan jasa Angk umum dilaksanakan oleh BUMN/D atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Ps 139)
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kawasan Perkotaan (Kawasan Megapolitan, Kawasan Metropolitan dan Kawasan Perkotaan Besar)
Kawasan Perkotaan mengacu ke UU No. 26/2007 ttg Penataan Ruang
Psl
158 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
ANGKUTAN MASSAL
Angkutan massal harus didukung dengan :Bus berkapasitas angkut massal;Lajur khusus;Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan;Angkutan pengumpan.
Psl
158 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
ANGKUTAN MASSAL
Pengaturan LL harus mampu mengakomodasi setiap mobilitas orang dan barang/jasa;Pengaturan LL harus berdasarkan prinsip keadilan, yang mencakup mobilitas orang dan barang/jasa; mobilitas angkutan umum dan kendaraan pribadi; mobilitas kendaraan bermotor dan tidak bermotor; mobilitas orang dengan kemampuan berbeda;Dalam kondisi tertentu pengaturan LL dapat memberikan peluang keberpihakan kepada lalu lintas angkutan umum, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki, orang dengan kemampuan berbeda;Perlindungan terhadap lingkunganPenyelenggaraan LL merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat;
FILOSOFI PENGATURAN LALU LINTAS(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
PENGAWASAN
PEMBERDAYAAN
APILL/APILL/RAMBU/RAMBU/ MARKAMARKA
PerencaPerenca naannaan
PengaPenga turanturan
PemberPember dayaandayaan
PengaPenga wasanwasan
PerekaPereka yasaanyasaan
MobilitasMobilitas Orang/BaOrang/Ba
rangrang
JalanJalan Nas/Prov/Nas/Prov/ Kota/Kab/Kota/Kab/
DesaDesa
Setiap pembina LLAJ wajib mengelola sistem Informasi dan Komunikasi (Ps 147)
Sistem Informasi merupakan subsistem yang dibangun secara terpadu dan dikendalikan oleh Pusat Kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi yang dikelola oleh Kepolisian negara Republik Indonesia
Psl 245 UU No. 22/2009 ttg LLAJ
SISTEM INFORMASI & KOMUNIKASI LLAJ (Psl
245 –
Psl
252)
Penyelenggaraan SIK LLAJ dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Prov. & PemerintahKab./KotaData, Informasi & Komunikasi dptdiakses olh setiap Pembina LLAJ & Masyarakat
Psl 245 – Psl 252 UU No. 22/2009 ttg LLAJ
KEBIJAKAN TRANSPORTASI
PERKOTAAN(IMPLEMENTASI UU LLAJ NO. 22/2009)
1. Setiap kota/kabupaten memiliki Rencana Induk Transportasi Perkotaan
2. Reformasi Sistem Angkutan Umum maupun Sistem angkutan Umum Massal (SAUM) sesuai UULLAJ N0 22/2009
3. Strategy Penanganan Angkot4. Pengembangan Angkutan Pemadu Moda5. Pembangunan sistem informasi dan Komunikasi
antar daerah (URBAN TRANSPORT INFORMATION CENTRE )
6. Pengembangan Transport Demand Management ( Electronic Road Pricing , Manajemen Parkir , Free Buses, dll)
7. Pembentukan kompetensi Analyst Dampak Lalu Lintas
8. Pengembangan ATCS ( Indoor MRLL) dan Intelligent Transport System (I.T.S.) ITS INDONESIA
9. Peningkatan prasarana LLAJ Perkotaan (perlengkapan Jalan)
10. Pelaksanaan Survai LLAJ dikota/kab melalui WTN11. Pengembangan Transyt Oriented Development12. Manajemen Sepeda Motor ( jalan lajur kiri )13. Pengembangan Gasifikasi/Konverter Kit dan
S.P.B.G.14. Bantuan teknis prasarana ramah lingkungan
(daerah pejalan kaki, jalur sepeda)
REFORMASI SISTEM ANGKUTAN UMUMReview jaringan trayek perkotaan/aglomerasi : Utama, Cabang dan Ranting (Feeder) Rencana Umum Jaringan TrayekPelayanan berupa satu kesatuan jaringan bukan individual trayekPembangunan/Pengembangan infrastrukturBerhenti hanya di shelter Pengembangan Public Private partnership (PPP) Penetapan STANDAR PELAYANANRubah sistem individu Badan UsahaTanggungjawab di pemerintah, operator hanya menjalankan, tak boleh menyewakan ke awakMetode pembayaran Smart Card
Tiap trayek ditawarkan kpd swasta dg sistem seleksi/tender
Pemerintah ‘membeli’ layanan - ‘menjual’ ke masy Buy the service
Ijin dg. sistem lisensi (kualitas) berupa kontrakMetode
pembayaran Smart CardPerlu badan penyelenggara yang luwes (PTA)
Bisa dikaitkan dengan manajemen transportasi perkotaan
yang lain (parkir, road pricing)
REFORMASI SISTEM ANGKUTAN UMUM
REFORMASI SISTEM REFORMASI SISTEM ANGKUTAN ANGKUTAN UMUM UMUM BERBASIS JALAN BERBASIS JALAN
(SESUAI UULLAJ NO 22(SESUAI UULLAJ NO 22/2009/2009 ))
STATUS PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL
8 KOTA SUDAH BEROPERASI:
1.JAKARTA (TRANSJAKARTA ; 8 KORIDOR) 2.BATAM (BPP ; 2 KORIDOR)3.BOGOR (TRANSPAKUAN ; 2 KORIDOR)4.YOGYAKARTA (TRANSYOGYA ; 6 KORIDOR)5.PEKANBARU (TRANS METRO PEKANBARU ; 2 KORIDOR)6.MENADO
(TRANS KAWANUA ; 2 KORIDOR)
7.SEMARANG (TRANS SEMARANG ; 2 KORIDOR)8.BANDUNG (TRANS METRO BANDUNG ; 1 KORIDOR)
3 KOTA DALAM PERSIAPAN ( 2010)
1.PALEMBANG (TRANS PALEMBANG)2.SURAKARTA (TRANS BATIK SOLO)3.GORONTALO (TRANS THOLONDHALANGI)
No Tahun KOTA/KAWASAN
1. 2004 DKI Jakarta
2. 2005 Kota Batam
3. 2006 Bogor, Bandung
4. 2007 Bogor, Yogyakarta
5. 2008 Semarang, Pekanbaru, Manado
6. 2009 Palembang, Surakarta, Gorontalo
7. 2010 Padang, Sarbagita (Bali), Tangerang
8. 2011 Pontianak, Surabaya, Makassar, Samarinda, Bandar Lampung
9. 2012 Malang Raya, Bekasi, Kab. Bogor, Depok
10 2013 Jambi, Banjarmasin, Balikpapan, Mataram
11 2014 Medan, Kupang, Kendari, Palu
Keterangan: Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang
PROGRAM PENGEMBANGAN BUS ANGKUTAN UMUM s.d. 2014PROGRAM PENGEMBANGAN BUS ANGKUTAN UMUM s.d. 2014
Bus Trans Pakuan berhenti di Halte Transfer
Bus Trans Pakuan berhenti di Halte Transfer
PENERAPAN ON-BUS SMART CARD TICKETING SYSTEM “TRANS PAKUAN” DI BOGOR
PENERAPAN ON-BUS SMART CARD TICKETING SYSTEM “TRANS PAKUAN” DI BOGOR
Perangkat ticketing pada bus
‘Gate’
pada Shelter transfer
“TRANS KAWANUA” - MANADO“TRANS KAWANUA” - MANADO
PEKANBARU & SEMARANGPEKANBARU & SEMARANG
Bus Trans Semarang
Bus Trans Metro Pekanbaru
ShelterShelter
Smart Card Ticketing System dipasang di dalam Shelter
DESAIN BUS UNTUK BRT
TRANS KAWANUA /MANADO
TRANS METRO PEKANBARAU
DESAIN BUS UNTUK BRT
TRANS JOGJA
TRANS PAKUAN/ BOGOR
STRATEGI PENATAAN ANGKOT
Tetap melayani jaringan trayek rantingReform manajemen operasi Buy the serviceTrade inOwnership Badan Usaha Pelayanan sesuai StandarIntegrasi manajemen operasi dg trunk route (tiket,
tarif, organisasi,dll )Integrasi fisik dg trunk route (shelter interchange ,
terminal, dll )
Bantuan bis dimulai sejak tahun2002
Diberikan kepada Pemda atauLembaga Pendidikan setempat
Peningkatan pelayananangkutan umum khususpelajar/mahasiswa
Menyediakan Sarana AngkutanUmum dgn tarif yg terjangkauoleh pelajar/mahasiswa
Data base untuk seluruh kota /kabupatenMerupakan Forum Komunikasi antar daerahSbg contoh “Best Practices”pengembangan perkotaanSudah tersusun lebih 100 kotaTraining telah dilakukan untuk Operator didaerah
1)1)
Penggunaan Penggunaan BBG pada Kendaraan BermotorBBG pada Kendaraan Bermotor AngkutanAngkutan
UmumUmum
2)2)
Perluasan pelayanan pengisian BBGPerluasan pelayanan pengisian BBG
(SPBG)(SPBG)3)3)
Pemberian insentif bagi penggunaan BBGPemberian insentif bagi penggunaan BBG
Penggunaan Bahan Bakar GaPenggunaan Bahan Bakar Gass
PROGRAM UTAMA KEBIJAKAN LINGKUNGAN
Pengadaan Converter Kit dan Perluasan Jaringan SPBG :
› Tahun 2007 : DKI Jakarta (1775 Unit Converter Kit TAKSI)
› Tahun 2008 : DKI Jakarta (1200 UNIT KONVERTER TAKSI)
› Tahun 2009 : Bogor & Palembang ( 1700 UNIT KONVERTER ANGKOT)
a. 2006 : Kota Batam (selanjutnya dikembangkan dengan melalui APBD Prop/Kota)
b. 2007: Kota Tegal
c. 2008: > Kota Bukit Tinggi> Kota Manado> Kota Balikpapan> Kota Pontianak
d. 2009: Kota SragenKota Batam (VMS)
a. 2010: Kota Surakarta
ATCS BATAM
ATCS TEGAL
ATCS MANADO
ATCS BALIKPAPAN
Penerapan
fasilitas
pejalan
kaki
Penerapan
lajur
khusus
sepeda
1. Penghargaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota, merupakan program pembinaan kepada daerah oleh pemerintah Pusat, khususnya dalam bidang transportasi
untuk mencapai Kinerja Transportasi Perkotaan yang Tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan;
2. Piala Wahana Tata Nugraha (WTN), merupakan Piala Presiden RI, yang telah didaftar dalam Lembaran Negara pada Sekretaris Negara yang diberikan kepada Kota- Kota yang terbaik dalam bidang transportasi perkotaan,;
3. Dimulai sejak tahun 1992 sampai sekarang; tetapi pada tahun 1998 dan tahun 1999 sempat terhenti karena disebabkan adanya krisis moneter;
Peningkatan peran moda angkutan umum
Pengurangan kemacetan lalulintas jalan
Pengurangan polusi dan kebisingan dari operasional transportasi
Manajemen kebutuhan transportasi untuk mengendalikan demand
Peningkatan keselamatan dan keamanan
Pengembangan SAUM
Pengembangan jaringan prasarana angkutan massal
Peningkatan intermodality dan aksesibilitas angkutan umum
Perbaikan sistem pengusahaan angkutan umum
Peningkatan kapasitas jalan
Pembangunan ATCS / ITS
Traffic management
Dis-insentif penggunaan mobil pribadi
GASIFIKASI
Promosi penggunaan energi alternatif
Pemilihan teknologi moda transport yang ramah lingkungan
Penerapan ERP
Parking Policy
ANDALALIN
Penyempurnaan perambuan dan marka jalan
Penataan Sepeda Motor
Kampanye safety- awareness
KEBIJAKAN
PROGRAM TRANSPORTASI
THANK YOU ANDTERIMA KASIH……THANK YOU ANDTERIMA KASIH……
Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum.
Psl
139 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUM
Penyusunan dilakukan berkordinasi dg instansi terkaitJaringan trayek perkotaan disusun berdasarkan kawasan perkotaan (otonom; bgn kabupaten dg ciri kota; kawasan bgn dari > 2 daerah yg memiliki ciri kota)Penetapan jaringan trayek oleh Pemerintah/Pemdasesuai wilayah (dlm wilayah kota/kab. perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri (Ps 148)Berhenti ditempat yg ditentukan (tdk perlu hrs di terminal/Ps 143, kecuali AKAP/AKDP)
Psl
145 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK
Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berpedoman padaRencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansesuai dengan kebutuhan.Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanNasional/Prov/Kab/Kota memuat :
–
prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan (O/D);
–
arah dan kebijakan
peranan Lalu
Lintas
dan
Angkutan Jalan
dalam keseluruhan moda transportasi;
–
rencana
lokasi
dan kebutuhan
Simpul
dan–
rencana
kebutuhan
Ruang
Lalu
Lintas
Psl
15 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
Untuk mewujudkan standar pelayanan jasa angkutan umum,Pemerintah menetapkan suatu Standar Pelayanan Minimal(SPM).Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal
keamanan,keselamatan,kenyamanan,keterjangkauan,kesetaraan, danKeteraturan
mengakomodir kebutuhan penyandang cacat
Psl
141 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
STANDAR PELAYANAN (SPM)
Dilaksanakan melalui seleksi/ pelelanganIzin satu trayek atau berupa KAWASANPerpanjangan izin harus melalui seleksi/lelangWajib mengoperasikan sesuai SPM (Ps 177)Pemerintah wajib menjaga keseimbangan supply /demand (Ps 197)
IZIN ANGKUTAN UMUM
Psl
174 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
Tarif penumpang kelas ekonomi ditetapkan pemerintah/daerah (Ps 182)
Tarif kelas ekonomi dapat diberi subsidi oleh pemerintah/daerah
SUBSIDI ANGKUTAN UMUM
Psl
185 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
1. PERENCANAAN (Ps 94) : Identifikasi inventarisasi/analisis analisis kapasitas Penetapan Level of service ( V/C dan kualitatif) Penetapan rencana Kebijakan
2. PENGATURAN : Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan (rambu/marka) info masyarakat
3. PEREKAYASAAN : Geometrik (PU) Rambu Optimalisasi operasional (Kepolisian)
4. PEMBERDAYAAN : Bimbingan dan bantuan teknis , penyuluhan dan pelatihan
5. PENGAWASAN : Penilaian pelaksanaan Korektif
Menteri untuk jalan Nasional; Gubernur jalan Provinsi dan Walikota/Bupati untuk jalan Kota/kabupaten/desa (Ps 96)
FASILITAS PARKIR DI DALAM RMJ PADA JALAN KABUPATEN, JALAN DESA DAN JALAN KOTA DAN HARUS DINYATAKAN DENGAN RAMBU DAN/ATAU MARKA JALAN.
Jadi, dilarang menyediakan tempat parkir pada jalan provinsi dan atau jalan nasional.
Psl
43 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
FASILITAS PARKIR
Penyelenggaraan
manajemen
kebutuhan
lalu
lintas dilakukan untuk
meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas penggunaan
ruang
lalu
lintas
dan
mengendalikan pergerakan
lalu
lintas, dapat
dilakukan dengan
cara
pengenaan
retribusi
pengendalian lalu lintas
atau
dikenal
dengan
road pricing Peningkatan pelayanan angkutan umum)
( Koridor/kawasan ; Angk Barang; Sepeda motor ; angk umum; pembatasan parkir;kend.tidak bermotor )
TRANSPORT DEMAND MANAGEMENT
Psl
133 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
Pelaksananan
manajemen
kebutuhan
lalu
lintas:
a.
pembatasan
pada
koridor
atau
kawasan
tertentu
pada
waktu
dan jalan
tertentu
untuk
kendaraan
perseorangan, kendaraan
barang, sepeda
motor , kendaran
umum
sesuai
dengan
klasifikasi fungsi
jalan;
b.
pembatasan
ruang
parkir
pada
kawasan
tertentu
dengan
batasan ruang
parkir
maksimal; dan/atau
c.
pembatasan
lalu
lintas
kendaraan
tidak
bermotor
umum
pada koridor
atau
kawasan
tertentu
pada
waktu
dan
jalan
tertentu.
dapat
dilakukan
dengan
pengenaan
retribusi
pengendalian
lalu
lintas yang diperuntukkan
bagi
peningkatan
kinerja
lalu
lintas
dan
peningkatan
pelayanan
angkutan
umum
Psl
133 UU No. 22/2009 ttg
LLAJ
MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
Diwajibkan untuk setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dilakukan oleh lembaga konsultan yang memilikitenaga ahli bersertifikat.
Persetujuan : Hub; PU ; Polri
MUATAN ANDALALIN
1.Analisis bangkitan/ tarikan2.Simulasi “with”
and “without”
3.Rekomendasi4.Tanggung jawab (pengembang,
pemerintah )5.Rencana evaluasi
top related