direktur perencanaan kawasan hutan - forda · pdf fileperlu dilakukan penguatan peraturan dan...
Post on 16-Feb-2018
234 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KUPANG, 2 Juli 2013
Disampaikan oleh:
DIREKTUR PERENCANAAN KAWASAN HUTAN
DALAM SEMINARPEMBANGUNAN KEHUTANAN BERKELANJUTAN
DALAM PERSPEKTIF TATA RUANG
Hutan : suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
(Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999)
Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan
Pengertian Hutan Kawasan Hutan
Sejarah Penataan Ruang Kawasan Hutan
(Penatagunaan Kawasan Hutan)
1980 - 1992 1992 - 1999 1999 - 2005< 1980
UU No.
41/1999
UU No.
24/1992
UU No.
5/1967
Hutan register
Penunjukan partial TGHK
Paduserasi RTRWP -
TGHK
Usulan Perubahan Kawasan
Hutan dalam Review RTRWP/K
dan Pemekaran
Penunjukan
Kawasan Hutan
UU No.
5/1990
UU No. 32/2004 UU No.
26/2007
2004 - 2007
LATAR BELAKANG PERUBAHAN KAWASANHUTAN DALAM REVISI RTRWP
Dasar Hukum: UU No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan provinsi dan kabupaten/kota
untuk melakukan penyusunan atau penyesuaian RTRW-nya.
Untuk itu, perlu persetujuan substansi kehutanan melalui mekanismeyang telah diatur oleh:
UU No. 41 Tahun 1999;
PP No. 10 Tahun 2010;
Permenhut No. P 36/Menhut-II/2010.
Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutandilakukan untuk:
Memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional.
Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat pada masyarakat.
Menjamin keberadaan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutandengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
4
UU 26/2007
PROSES PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP
UU No. 41/1999
PP No. 10/2010 PP No. 15/2010PROSES
Revisi/Penyesuaian
Pemanfaatan Ruang
Pasal 77
UU No. 26 Tahun 2007
REKOM PENELITIAN
TERPADU
Persetujuan Perubahan
Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan dalam
usulan Revisi RTRWP
REVISI PERDA RTRWP
REVISI PERDA RTRWK
Keputusan
Perubahan Kawasan
Hutan ProvinsiPROSES INTEGRASI
Surat Persetujuan
Substansi
Kehutanan
Proses Integrasi sangat penting dan harus dilakukan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan
atau sudah ada dalam Perda Prov/Kab/Kota sesuai dengan peruntukan pola ruangnya. 5
RTRW
STRUKTUR
RUANG
POLA RUANG
1. Sistem perkotaan
2. Sistem transportasi
3. Sistem energi
4. Sistem telekomunikasi
5. Sistem sumber daya air.
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
1. Perlindungan Kawasan bawahannya:
– Kawasan hutan lindung
– Kawasan Bergambut
– Kawasan resapan air
2. Perlindungan setempat
3. KSA/KPA, dan cagar budaya
4. Rawan bencana alam
5. Kawasan lindung geologi, dan lainnya
(Cagar Biosfir, Taman Buru, Plasma
Nutfah, Pengungsian satwa, terumbu
karang, koridor satwa)
1. Kawasan hutan produksi
(HPT;HP;HPK)
2. Kawasan hutan rakyat
3. Kawasan pertanian
4. Kawasan perikanan
5. Kawasan pertambangan
6. Kawasan industri
7. Kawasan pariwisata
8. Kawasan pemukiman dan atau
9. Kawasan lainnya
POSISI KAWASAN HUTAN DI DALAM
TATA RUANG
Telah SelesaiTelaah Internal
Kementerian Kehutanan
Kajian Tim Terpadu
(22 Provinsi) (10 Provinsi) (1 Provinsi)
Ada Perubahan:1. Kalsel 7. Maluku Utara2. Gorontalo 8. Sumbar3. Bengkulu 9. Sulawesi Tenggara4. Papua 10. Kalteng5. Jambi 11. Sulawesi Barat6. Babel
Tdk Ada Perubahan:
12. Lampung 18. Sulsel
13. Jateng 19. Jabar
14. DIY 20. Banten
15. Bali 21. Jatim
16. NTB 22. DKI
17. NTT
1. Kaltim
2. Kalbar
3. Riau
4. Sulut
5. Maluku
6. Kepri
7. Sumsel
8. Aceh
9. Sumut
10.Sulteng
1. Papua Barat
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaatan ruang.
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Untuk memenuhi kebutuhan ruang, Pemerintah Daerah (Provinsi) dapat mengajukan perubahan kawasan hutandalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.
Sesuai amanat Pasal 19 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan olehpemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitianterpadu.
9
RaPerda RTRWP
UU 26/2007
Menteri Kehutanan
DPR RI
Menteri Kehutanan
Persetujuan Peruntukan Ruang KH
Persetujuan
Penelitian Terpadu
Gubernur
Perubahan Peruntukan
DPCLS
AdaPerubahanKawas an
Hutan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
UU 41/1999UsulanBupati
Perubahan Fungsi
UNSUR TIM TERPADU
TIM TERPADU BERASAL DARI LINTAS SEKTORAL / MULTI PIHAK :
a. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
b. Perguruan Tinggi;
c. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon I terkait lainnya lingkup
d. kementerian yang membidangi urusan kehutanan;
e. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;
f. Kementerian yang membidangi urusan tata ruang;
g. Pemerintah daerah; dan
h. Lembaga/instansi terkait lainnya.
BAGAIMANA TATA RUANG MEMAINKAN PERAN DALAM MEMBANGUN KEHUTANAN BERKELANJUTAN ??
BIOFISIK(EKOSISTEM)1
MASYARAKAT (SOSIAL)
2HUKUM DAN
KELEMBAGAAN3
Setidaknya ada tiga dimensi yang harus diperhatikan agarpengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan :
BIOFISIK (EKOSISTEM)1
Pengelolaan hutan tidak didasarkan pada wilayah administrasinamun berbasis ekosistem.
Penentuan fungsi kawasan harus menggunakan anasir yang cermatseperti kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan serta kondisitutupan vegetasinya.
Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan harus dibatasisehingga tidak melebihi daya dukung lingkungannya.
Mengutamakan pencegahan kerusakan hutan karena membangunhutan rusak sulit untuk dilaksanakan.
Masyarakat adalah elemen penting dalam pengelolaan hutan secara lestari.
Konflik lahan yang muncul dalam masyarakat pada umumnya akibat tidaksepahamnya para pihak akan batas kawasan.
Perubahan kawasan hutan dalam revisi tata ruang wilayah diarahkan untukmemenuhi kebutuhan pembangunan, mengeluarkan hak-hak pihak ketigayang statusnya masih sebagai kawasan hutan terutama permukiman danlahan garap yang dapat dibuktikan dengan alat bukti kepemilikan yang sah.
Percepatan tata batas dengan tanda-tanda yang mudah dikenali di lapangandan mendapat legitimasi dari para pihak untuk upaya penyelesaian konfliklahan.
Mendorong harmonisasi antara pengusaha kehutanan dengan masyarakatsetempat dengan mendorong program-program Corporate Social Responsibility (CSR).
Perlu mendorong pembangunan dan peningkatan ekonomi dengan tanpamelakukan perubahan kawasan hutan.
MASYARAKAT (SOSIAL)1
HUKUM DAN KELEMBAGAAN
2
Perlu dilakukan penguatan peraturan dan kebijakan yang memperkuat posisi kawasan hutan khususnya pada upayapenegakan hukum atas pelanggaran ruang.
Perlu mendorong para pihak untuk patuh atas rencana peruntukandan penggunaan ruang sesuai dengan RTRW, karena dalamUndang-Undang 26 Tahun 2007 pasal 73 menyebutkan bahwa setiappejabat yang menerbitkan perizinan tidak sesuai dengan rencanatata ruang dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
Perlu mendorong lembaga swadaya masyarakat yang ada untukmemposisikan sebagai mitra untuk mencari solusi bukan sekedarmengkritisi kebijakan.
Perlu memperkuat aturan-aturan yang dapat menjembatani agar masyarakat dapat mengakses hutan sehingga mendapatkankemanfaat secara langsung.
Melalui tata ruangberusaha membatasipengurangan kawasanhutan
PERMASALAHAN TATA RUANG KEHUTANAN
Sebagian besar revisi RTRW berimplikasiperubahan peruntukan/status maupun fungsikawasan hutan
>>> berdampak terhadap kepastian usaha
Perubahan kawasan hutan yang diusulkan berskalabesar
Usulan tidak dilengkapi hasil kajian teknis dan data spasial rencana serta realisasi pemanfaatan ruang
Pelanggaran terhadap UU No. 41 Tahun 1999 danadanya larangan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Pemutihan
PERMASALAHAN TATA RUANG KEHUTANAN
Konflik kepentingan antar lembaga (tumpangtindih perizinan, izin penggunaan tanpa melaluiprosedur pelepasan, dsb)
Pemekaran desa & wilayah administrasi yang mendesak Kawasan hutan
Konflik antara masyarakat lokal denganpemegang izin pemanfaatan Hutan
Perubahan peruntukan kawasan hutan tidakdiikuti dengan peningkatan kegiatan ekonomidaerah dan kesejahteraan masyarakat
Permasalahan Tumpang Tindih Penggunaan danPemanfaatan Lahan
1. Adanya ijin Lokasi oleh Pemerintah Daerah (Bupati) yangtumpang tindih dengan peruntukan/ijin lainnya di KawasanHutan.
2. Banyaknya kawasan perkebunan yang sudah eksist(merambah) sebelum diterbitkannya SK Pelepasan KawasanHutan oleh Menhut
3. Banyak areal permukiman transmigrasi telah ditempatinamun tanpa melalui proses pelepasan kawasan hutan danterdapat dalam kawasan HP, HPT dan HPK
4. Banyak dijumpai ijin konsesi kegiatan pertambangan didalam kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung.
5. Penguasaan lahan oleh masyarakat (perambahan) untukpermukiman, perladangan, persawahan dan perkebunan didalam kawasan hutan.
Penyelesaian konflik Review RTRWP merupakan moment untuk
menyelesaian permasalahan-permasalahan terkait dengan keruangan.
Penyelesaian tumpang tindih penggunaan ruang harus berjalan pada rel perundang-undangan
Mondorong optimalisasi penggunaan kawasan hutanyang sudah dilepaskan untuk kepentingan di luarsektor kehutanan, karena masih banyak tanah-tanahterlantar pasca diubah peruntukannya menjadi APL.
Melakukan koordinasi terkait penerbitan perijinanantara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Gubernur NTT melalui surat Nomor BU.522.1/09/BAPPEDA/2010 tanggal 20
Desember 2010
“tidak mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan”.
Menteri Kehutanan melalui surat Nomor S.5/Menhut-VII/2011 tanggal 3
Januari 2011
“menyetujui usulan tidak mengubah kawasan”.
Ranperda Provinsi NTT telah disahkan menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2011.
“Namun ternyata banyak permasalahan/konflik lahan khususnya
permukiman dalam kawasan hutan”
Para pihak mendorong Pemerintah Daerah merevisi RTRWP-nya dengan
mengajukan usulan perubahan kawasan hutan untuk harmonisasi dan
penyelesaian konflik pemanfaatan ruang.
No. Arahan Pemanfaatan
1Kawasan untukKonservasi
Diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan mempertimbangkan
aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan
2
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
Diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut sertapenyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa
meninggalkan tujuan utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat diarahkandalam pemanfatan kawasan ini.
3Kawasan untuk Rehabilitasi
Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah
DAS kritis dan areal bekas pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesaidapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
4Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
Diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi) dengan berbagai
skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE.
5Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
Diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan berbagai
skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan aksesmasyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.
6Kawasan untuk Non Kehutanan
Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untukmemenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui
prosedur perundangan yang berlaku.
PETA ARAHAN INDIKATIF RKTN 2011-2030
Sesuai amanat PP. 15 TAHUN 2010
Kawasan Hutan harus diintegrasikan ke dalam
Pola Ruang RTRW, yang berarti bahwa :
1. Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan juga
diatur dalam Perda baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota.
2. Dengan masuknya kawasan hutan dalam
Perda maka kedudukannya menjadi lebih
kuat dan diakui oleh Para Pihak.
UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Sektor Non Kehutanan
Kawasan Hutan:
a. Hutan Konservasi (KSA/KPA dan
Taman Buru)
b. Hutan Lindung (HL),
c. Hutan Produksi (HP)
a. Pertambangan (WP) :
b. Pertanian dan Perkebunan
c. Jalan dan Infrasruktur
d. Fasum/fasos
e. Telekomunikasi
f. dll.
Pola Ruang/Wilayah
GAP
(Overlap)
Hutan Lindung (HL) Hutan Produksi (HPT/HP)
• PP 10 Tahun 2010 jo PP.60 Tahun 2012
• PP.24 Tahun 2010 jo PP.61 Tahun 2012
• P.32/Menhut-II/2010 –TMKH
• P.33/Menhut-II/2011- Pelepasan HPK
• P.18/Menhut-II/2011- Pinjam Pakai
• HTR, HKm, Hutan Desa
• Pinjam Pakai Kawasan Hutan
• Perpres 28 tahun 2011 untuk
Penambangan Bawah Tanah
(underground mining)
•PP 24/2010, P.18/Menhut-II/2011
, untuk jalan , fasos dan fasum non
komersil
• HKm, Hutan Desa
Aturan Pemanfaatan Ruang Kehutanan Untuk Sektor Non Kehutanan
Hutan Konservasi (HK)
PP. 28 Tahun 2011
KEHUTANAN
PERMUKIMAN PELEPASAN KH
PERKEBUNANPELEPASAN KH
TUKAR MENUKAR KH
JALAN
PINJAM PAKAI KH
PERTAMBANGAN
GEOTERMAL
PINJAM PAKAI KHIZIN KOLABORASI
INFRASTRUKTUR LAINNYA
Lanjutan….
DASAR HUKUM:
PP. 10/2010PP.60/2012PP.24/2010PP.61/2012PP.28/2011P.32/2010P.33/2010P.18/2011
KEMENTERIAN KEHUTANAN
PENUTUP
Kawasan hutan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkandengan penataan ruang
Secara nasional, penyebab utama konflik terkait pengelolaanhutan, antara lain: Kepastian status kawasan hutan, Ketidakjelasan batas kawasan Keterbatasan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Konflik antar sektor (keterbatasan lahan dan tumpang tindih
perizinan pengelolaan sumberdaya)
Apabila masyarkat merasakan manfaat hutan secara langsung makapengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.
Hal yang sangat penting dan mendasar untuk
mewujudkan kawasan hutan yang mantap
Proses dan review penataan ruang harus
berlandaskan pada keseimbangan ekosistem
TERIMA KASIH
top related