digital_123763-pk iv 2078.8166-good corporate-analisis.pdf
Post on 19-Dec-2015
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
55
BAB IV
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM
PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA
4.1 KONSEP CODE OF CONDUCT
Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Good Corporate Governance
biasanya diadopsi lagi oleh perusahaan-perusahaan kedalam suatu bentuk
peraturan internal perusahaan yang biasanya disebut Code of Conduct. Tiap-tiap
perusahaan besar biasanya membuat dan memiliki sendiri Code of Conduct-nya
masing-masing.
Code of Conduct ialah pedoman etika usaha dan tata perilaku suatu
perusahaan. Menurut Black’s Law Dictionary, Code of Conduct ialah a written set
of rules governing the behaviour of a specified group, such as lawyers,
government employees or corporate employees.119 [Suatu kumpulan peraturan
tertulis yang mengatur mengenai tingkah laku dari suatu grup, seperti advokat,
pegawai pemerintah atau pegawai perusahaan].
4.2 CODE OF CONDUCT PERTAMINA
Pertamina yang telah berubah status badan hukumnya menjadi Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Perseroan, mewujudkan prinsip Good Corporate
Governance dalam bentuk Code of Corporate Governance dan Code of Conduct.
Tujuan Tata Kelola Perusahaaan adalah sebagai naskah acuan utama bagi seluruh
Organ Perusahaan dalam menerapkan praktik GCG. Penerapan prinsip-prinsip
GCG akan meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan serta meningkatkan nilai
Perusahaan bagi Pemegang Saham.
119 Bryan A Garner, ed., Black’s Law Dictionary, (St.Paul: West, 2004), hal .274.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
56
Tujuan penerapan GCG ialah:120
a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan
prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan
perusahaan;
b. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri;
c. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang
didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders;
e. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di
bidang energi dan petrokimia.
Selain Code of Corporate Governance terdapat juga Code of Conduct
yang disebut Pedoman Etika Usaha Dan Tata Perilaku. Tujuan Etika Usaha dan
Tata Perilaku (Code of Conduct) ini ialah penerapannya dimaksudkan untuk:121
1. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan
Misi perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh
insan Pertamina dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku insan Pertamina dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders
perusahaan.
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan Pertamina dapat menilai
bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan
pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.
120 “Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance),” http://www.pertamina.com/download/profil/PertaminaCodeofCorporateGovernance.pdf, 16 September 2008. 121 “Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct),” http://www.pertamina.com/download/profil/Pertamina_Code_of_CONDUCT.pdf, 16 September 2008.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
57
Tata Nilai yang dimaksud ialah:122
1. Clean (Bersih): Dikelola secara profesional, menghindari benturan
kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan
integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.
2. Competitive (Berdaya saing): Mampu berkompetisi dalam skala regional
maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi,
membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.
3. Confident (Percaya Diri): Berperan dalam pembangunan ekonomi
nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun
kebanggaan bangsa.
4. Customer Focused (Fokus Pada Pelanggan): Berorientasi pada
kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada pelanggan.
5. Commercial (Komersial): Menciptakan nilai tambah dengan orientasi
komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang
sehat.
6. Capable (Berkemampuan): Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang
profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi,
berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.
Didalam Code of Conduct ini termasuk pula diatur mengenai Standar Etika
Usaha dan Standar Tata Perilaku. Standar Etika Usaha ini mengatur etika antara
Pertamina dengan pihak-pihak. Standar Etika Usaha ini terdiri dari:123
1. Etika Perusahaan dengan Pekerja
Pertamina memperlakukan pekerja secara setara (fair) dan tidak membedakan
suku, agama dan ras dalam segala aspek. Setiap pekerja dituntut dapat
berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan
produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan
122 Ibid. 123 Ibid.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
58
seimbang antara perusahaan dan pekerja. Dalam melaksanakan etika ini,
Perusahaan:
a. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal
kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana
dan prasarana kerja.
b. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
c. Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku PKB.
d. Menyediakan penasehat hukum kepada pekerja dalam setiap
tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung
jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan
perusahaan.
e. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih
menjadi anggota Serikat Pekerja.
f. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan
mengikutsertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat
Pekerja dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan
hubungan industrial.
2. Etika Perusahaan dengan Konsumen
Pertamina mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen dengan:
a. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
b. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen
tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen.
c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak
menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat.
Insan Pertamina bertindak sebagai konsumen dan marketer dengan memakai dan
memasarkan produk Perusahaan.
3. Etika Perusahaan dengan Pesaing
Pertamina menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi
dengan cara:
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
59
a. Melakukan market research dan market intelligent untuk mengetahui
posisi pesaing.
b. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan
produk dan layanan yang bermutu.
4. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa
Pertamina menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam
pengadaan barang dan jasa dengan cara:
a. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan
dan prestasi.
b. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat
waktu dan tepat jumlah.
c. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang
melakukan pelanggaran.
d. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa
termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
e. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai
market intelligent dan competitor intelligent.
f. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya e-
procurement).
5. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja
Pertamina meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk
kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku
dengan cara:
a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan
dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur.
b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan
terbaik.
c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari
solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
60
6. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor
Pertamina menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk
kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara:
a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/
investor.
b. Memilih kreditur/ investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas
yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Menerima pinjaman/ penanaman modal yang diikat melalui perjanjian
yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip
kewajaran (fairness).
d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk
meningkatkan kepercayaan kreditur/ investor.
e. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan
pertumbuhan Perusahaan.
7. Etika Perusahaan dengan Pemerintah
Pertamina berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan cara:
a. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat
dan Daerah.
b. Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan,
lingkungan dan pelayanan.
8. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
Pertamina melaksanakan program sosial dan kemayarakatan untuk
memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup
serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara:
a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan
kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
61
b. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-
kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan
produk setempat dalam acara-acara Perusahaan.
c. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan
kepada masyarakat.
d. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar
kewenangannya.
e. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi
masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.
9. Etika Perusahaan dengan Media Massa
Pertamina menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk
membangun citra yang baik dengan:
a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
b. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang
disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek
resiko dan biaya.
c. Mengundang media massa utuk mengekspose berita tentang Perusahaan.
10. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi.
Pertamina menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi
profesi untuk meperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang
bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:
a. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
b. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.
Sedangkan Standar Tata Perilaku ini mengatur tentang:124
1. Etika kerja sesama Insan Pertamina
Etika kerja antar sesama insan Pertamina dilandasi dengan:
a. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang
optimal.
124 Ibid.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
62
b. Jujur, sopan dan tertib.
c. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan
masalah dengan musyawarah mufakat.
d. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan
tugas.
e. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan
dan kemampuan.
f. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam
melaksanakan tugas.
g. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan
koreksi yang konstruktif secara santun.
h. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.
2. Menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan
Insan Pertamina memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk
meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:
a. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai
b. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders
dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan.
c. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang
tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
d. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat
berhenti bekerja.
e. Menjaga kerahasiaan informasi tentang konsumen.
3. Menjaga harta Perusahaan
Insan Pertamina mengoptimalkan pengunaan harta perusahaan dengan cara:
a. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta perusahaan dan menghindarkan
penggunaannya di luar kepentingan perusahaan.
b. Mengamankan harta perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
c. Melakukan penghematan pemakaian energi.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
63
4. Menjaga keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan
Lingkungan (K3LL)
Insan Pertamina menjadikan keamanan dan K3LL sebagai bagian dari budaya
kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan
berwawasan lingkungan dengan cara:
a. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi kerja serta menerapkan
sistem keamanan dan K3LL di lingkungan kerja secara konsisten.
b. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan
keamanan, kecelakaan, pencemaran dan bencana alam.
5. Mencatat data dan pelaporan
Insan Pertamina mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu
dengan cara:
a. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan
dapat dipertanggungjawabkan.
b. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat komunikatif untuk
dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik
guna perbaikan kinerja.
c. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.
6. Menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan
Insan Pertamina menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan
kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:
a. Mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang ditetapkan.
b. Tidak memiliki saham/ kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi
mitra atau pesaing perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan termasuk suami/ istri dan anak.
c. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas
perusahaan, termasuk suami/ istri dan anak.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
64
d. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk anak
perusahaan yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi
tidak objektif.
e. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/ jasa
dan konsumen.
7. Menerima hadiah/ cindera mata/ gratifikasi dan entertainment
Insan Pertamina tidak menerima hadiah/ cinderamata/ gratifikasi dalam bentuk
apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali:
a. Menerima entertainment dalam bentuk jamuan makan.
b. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/ nama
perusahaan pemberi.
8. Memberi hadiah/ cindera mata dan entertainment
Insan Pertamina dapat memberikan hadiah/ cindera mata dan entertainment
kepada pihak lain dengan syarat:
a. Menunjang kepentingan perusahaan, dan
b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap, dan
c. Telah dianggarkan oleh perusahaan, dan
d. Apabila hadiah/ cindera mata berupa benda maka harus mencantumkan
logo/ nama Pertamina.
9. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan minuman
keras (Miras)
Insan Pertamina bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras.
10. Aktivitas politik
Insan Pertamina bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara:
a. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/
partai politik tertentu.
b. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/ atau anggota
legisatif.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
65
c. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang serta mengedarkan simbol,
gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.
Good Corporate Governance dalam Pertamina diwujudkan melalui Code
of Corporate Governance dan Code of Conduct. Keduanya merupakan acuan
utama bagi seluruh Organ Perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik Good
Corporate Governance.
Selain itu Pertamina juga mempunyai Komite GCG yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:125
1) Memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil assesment berkala tentang
penerapan GCG untuk memastikan efektifitas peranan organ-organ RUPS,
Komisaris dan Direksi dan organ pendukung dalam penegakan GCG yakni
Sekretaris Perseroan, Sekretaris Komisaris, Satuan Pengawas Intern,
Komite Audit dan Komite Komisaris lainnya.
2) Memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem dan
kelengkapan GCG Perusahaan serta memantau pelaksanaannya, terutama
berkenaan dengan:
a. Pedoman Corporate Governance (Code of CG);
b. Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
c. Statement of Corporate Intent (SCI);
d. Board Manual.
3) Meriviu rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai
bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan.
4) Melakukan kajian tentang praktek-praktek terbaik GCG (best practice)
untuk dapat diimplementasikan di Perusahaan.
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris yang terkait
dengan pengembangan dan penerapan GCG.
125 “Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance),” http://www.pertamina.com/download/profil/PertaminaCodeofCorporateGovernance.pdf, 16 September 2008.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
66
Dengan adanya komite GCG ini penerapan GCG dapat diawasi dengan
lebih efektif. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah diatur secara
seksama dalam Code of Corporate Governance dan Code of Conduct yang
dikeluarkan oleh Pertamina ini.
4.3 CODE OF CONDUCT INTERNATIONAL
Good Corporate Governance juga diterapkan pada banyak perusahaan-
perusahaan di dunia. Penerapan Good Corporate Governance oleh perusahaan-
perusahaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Code of Conduct masing-masing
perusahaan. Organisasi-organisasi internasional pun banyak yang mengeluarkan
Code of Conduct Internasional.126 Ada banyak Code of Conduct Internasional
yang mengatur banyak bidang, seperti International Code of Conduct for Public
Service, International Code of Conduct Against Coruption, dan belum lagi Code
of Conduct yang dibuat oleh masing-masing Negara.
International Code of Conduct terdiri dari prinsip-prinsip Good Corporate
Governance. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang biasa digunakan
antara lain yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dibuat oleh
OECD.
OECD menciptakan prinsip-prinsip good corporate governance dengan
harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional (international
benchmark) bagi para penguasa Negara, investor, perusahaan dan para
stakeholders perusahaan (termasuk pemegang saham), baik di Negara-negara
anggota OECD maupun bagi Negara non-anggota.127 Dengan demikian prinsip-
prinsip Good Corporate Governance diterapkan pada banyak Code of Conduct
International.
126 “International Code of Conduct: OECD Guidelines,” http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/international_code_of_conduct_oecd_guidelines, 28 Oktober 2008 127 Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2005), hal. 9.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
67
Sebagai perbandingan akan dibahas code of conduct mengenai perusahaan
internasional yang bergerak di bidang yang sama dengan Pertamina, yaitu Shell.
Menurut Shell Code of Conduct, Code of Conduct ialah titik acuan umum bagi
siapa saja yang tidak jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Code of
Conduct merupakan perwujudan peraturan dasar, standar dan tingkah laku yang
diperlukan untuk mencapai tujuan. Di dalamnya tersedia persyaratan dan petunjuk
sejelas dan sekonsiten yang dimungkinkan dalam satu dokumen untuk semua
pegawai Shell. Termasuk juga didalamnya kumpulan hukum dan kebijakan yang
diperlukan. Code of Conduct ini merupakan komponen penting bagi Kerangka
Kontrol Shell.128
Hal-hal yang diatur dalam Code of Conduct Shell, yaitu:129
1. National And International Trade (Perdagangan Nasional dan Internasional).
Dalam bagian ini diatur mengenai Hukum Persaingan Usaha dan Anti
Monopoli, Kontrol Ekspor dan Sanksinya, serta Kontrol Impor dan
Sanksinya.
2. Health, Safety, Security And the Environment (Kesehatan, Keselamatan,
Keamanan dan Lingkungan).
Dalam bagian ini diatur mengenai kesehatan, keselamatan, keamanan dan
lingkungan.
3. Personal And Business Integrity (Integritas Perorangan dan Bisnis)
Dalam bagian Integritas Perorangan dan Bisnis ini diatur mengenai
penyuapan dan korupsi, konflik kepentingan, pemberian dan jamuan,
penjualan yang dilakukan oleh orang dalam, pembayaran dan aktivitas
politik.
4. Financial And Asset Protection (Perlindungan Keuangan dan Asset)
Dalam bagian ini diatur mengenai keterbukaan publik, laporan keuangan,
pencucian uang dan perlindungan terhadap asset perusahaan.
128 “Shell Code of Conduct”, http://www-static.shell.com/static/aboutshell/downloads/who_we_are/code_of_conduct/english.pdf, hal.4. 129 Ibid., hal.1.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
68
5. People (Orang)
Dalam bagian ini diatur mengenai kesempatan yang sama, gangguan dan
penyalahgunaan subtansi.
6. Information Management (Manajemen Informasi).
Dalam bagian Manajemen Informasi ini diatur mengenai kekayaan
intelektual, perlindungan dan privasi data, manajemen record, komunikasi
bisnis dan kode email, penggunaan personal dan komunikasi.
Shell merupakan perusahaan global, beroperasi di dunia yang selalu
berubah-ubah. Jadi tidak mungkin bagi seorang pegawai Shell untuk memprediksi
hambatan-hambatan yang akan datang. Jika dihadapi dengan suatu masalah maka
Code of Conduct ini merupakan tempat awal untuk mencari petunjuk, nasihat dan
jawaban karena Code of Conduct ini menyediakan berbagai macam informasi
yang berguna. Informasi tersebut antara lain:130
a. Menyediakan nasihat praktis bagaimana untuk mematuhi peraturan dan
hukum.
b. Menyediakan syarat-syarat yang diperlukan dan petunjuk bagaimana
seharusnya bertindak terhadap kolega, pelanggan, pemegang saham,
komunitas, penjual, kompetitor dan pemerintah.
c. Mengarahkan langsung kepada sumber informasi yang berguna.
d. Dapat membantu pertanyaan sulit mengenai etika usaha dan perilaku
bisnis dan menjelaskan bagaimana mendapatkan nasihat rahasia.
Mengenai pelanggaran terhadap Shell Code of Conduct juga diatur
didalamnya. Jika terjadi pelanggaran maka dapat dilaporkan kepada pihak
manajemen atau bagian Sumber Daya Manusia (Human Resources), dengan
melalui Business or Functional Compliance Officer di masing-masing Negara
atau menghubungi Shell Compliance Office. Shell juga menyediakan saluran
langsung internasional melalui Shell Global Helpline yang dapat diakses melalui
130 Ibid., hal. 05.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
69
telepon atau internet. Shell juga melindungi pihak-pihak yang melaporkan adanya
pelanggaran Shell Code of Conduct.131
Perusahaan shell mengenali lima area tanggungjawab, yang terdiri dari:132
1) Tanggungjawab kepada Pemegang Saham
Melindungi investasi pemegang saham dan menyediakan pengembalian
jangka panjang yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain.
2) Tanggungjawab kepada Pelanggan
Mendapatkan dan memelihara pelanggan dengan melakukan
pengembangan dan menyediakan produk dan jasa yang mempunyai nilai tambah
dalam harga, kualitas, keamanan dan dampak lingkungan yang didukung oleh
teknologi terkini, keahlian lingkungan dan komersial
3) Tanggungjawab kepada Pegawai
Menghargai hak asasi manusia dari pegawai dan menyediakan kondisi
kerja yang baik dan aman.
4) Tanggungjawab kepada Pihak Yang Ada Hubungan Bisnis
Mencari hubungan yang menguntungkan antara kontraktor, supplier dan
dalam joint ventures.
5) Tanggungjawab kepada Masyarakat.
Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku didalam masyarakat dan
berkontribusi dalam bidang kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.
131 Ibid., hal. 07. 132 Ibid., hal. 09.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
70
Didalam Shell Code of Conduct juga diatur mengenai Prinsip-prinsip
Bisnis Umum Shell, yaitu terdiri dari:133
1) Prinsip 1 Ekonomi
Keuntungan jangka panjang merupakan tujuan utama bisnis perusahaan
dan untuk pertumbuhan perusahaan. Kemudian dalam Prinsip Ekonomi ini diatur
juga antara lain mengenai kriteria bagi pengambilan keputusan untuk investasi
dan divestasi.
2) Prinsip 2 Kompetisi
Berkompetisi secara wajar dan sesuai etika dalam kerangka Hukum
Persaingan Usaha.
3) Prinsip 3 Integritas Bisnis
Shell menekankan pada kejujuran, integritas dan kewajaran dalam setiap
aspek bisnis. Penawaran langsung maupun tidak langsung, pembayaran ataupun
penerimaan suap dalam segala bentuk tidak diperbolehkan.
4) Prinsip 4 Aktivitas Politik
Shell tidak memberikan sumbangan kepada organisasi politik dan Shell
juga tidak berpartisipasi dalam politik. Namun dalam hubungan dengan
pemerintahan, Shell mempunyai hak dan kewajiban untuk menyatakan posisinya
dalam berbagai masalah yang dapat mempengaruhi perusahaan, pegawai,
pelanggan, pemegang saham atau komunitas lokal yang sesuai dengan Business
Principles. Pegawai Shell diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik.
5) Prinsip 5 Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan
Shell mempunyai pendekatan sistematik dalam bidang kesehatan, keselamatan,
keamanan dan manajemen lingkungan dalam rangka untuk mencapai performa
manajemen yang berkelanjutan.
133 Ibid., hal. 11.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
71
6) Prinsip 6 Komunitas Lokal
Shell mengatur dampak sosial dari aktivitas bisnis dengan hati-hati dan bekerja
untuk keuntungan komunitas lokal.
7) Prinsip 7 Komunikasi dan Perjanjian
Dalam berinteraksi dengan pegawai, partner bisnis dan komunitas lokal, Shell
mengedepankan kejujuran dan tanggungjawab.
8) Prinsip 8 Pemenuhan
Shell akan mematuhi dan memenuhi hukum dan peraturan di negara tempat Shell
beroperasi.
Code of Conduct Shell ini memang tidak jauh berbeda dengan Code of
Conduct Pertamina. Keduanya sama-sama mengatur tentang etika usaha dan tata
perilaku dalam bisnis. Namun apabila dilihat dengan lebih seksama maka akan
terlihat bahwa Code of Conduct Shell memang lebih lengkap dibandingkan
dengan Code of Conduct Pertamina. Ada hal-hal tertentu yang telah diatur dalam
Code of Conduct Shell namun belum diatur dalam Code of Conduct Pertamina,
antara lain yaitu mengenai laporan keuangan, pencucian uang, dan kekayaan
intelektual. Hal-hal tersebut belum diatur dalam Code of Conduct Pertamina. Shell
Code of Conduct memang tidak merujuk langsung pada prinsip Good Corporate
Governance seperti dalam Code of Conduct Pertamina, namun prinsip Good
Corporate Governance terdapat dalam Shell Code of Conduct.
4.4 PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM
PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA
Good Corporate Governance merupakan kaedah, norma ataupun pedoman
korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat, untuk
mensosialisasikan hal tersebut khususnya dalam menegakkan prinsip transparansi,
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
72
pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang transparansi BUMN,
akuntabilitas BUMN dan pembentukan Komite Audit. 134
Pertamina sebagai sebuah BUMN, harus menggunakan prinsip Good
Corporate Governance sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini
dikarenakan UU No.19 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap BUMN harus
menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 6 ayat
3 UU No19 tahun 2003 secara jelas menyebutkan bahwa direksi dan komisaris
BUMN dalam melakukan pengelolaan perusahaannya harus berpedoman pada
prinsip Good Corporate Governance. Dalam menjalankan kegiatan usahanya,
Pertamina haruslah melaksanakannya sesuai dengan prinsip Good Corporate
Governance. Jika Direksi Pertamina tidak melakukan prinsip Good Corporate
Governance maka menurut Pasal 23 ayat 2 huruf C PP No.45 Tahun 2005
Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran BUMN yang
berbunyi pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota direksi yang bersangkutan tidak
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan
anggaran dasar.135 Apabila direksi suatu BUMN tidak melaksanakan prinsip Good
Corporate Governance yang diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN,
maka direksi BUMN tersebut dapat dikatakan telah melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sanksi yang dapat diberikan ialah pemberhentian
melalui keputusan RUPS.
Hal yang sama juga terhadap komisaris, menurut Pasal 56 ayat 2 huruf b
PP No.45 Tahun 2005 dikatakan bahwa pemberhentian anggota komisaris dan
dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila
berdasarkan kenyataan anggota komisaris dan dewan pengawas yang
bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
134 Ingke Yosi Hermawati, “Penerapan GCG Pada BUMN (Studi Kasus: PT. Timah, Tbk),” (Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2004). 135 Indonesia, PP Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran BUMN, PP No. 45 Tahun 2005, LN No.117 Tahun 2005, TLN No.4556, pasal 23 ayat 2 huruf c.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
73
dan/atau ketentuan anggaran dasar. 136 Sanksi yang dapat diberikan juga berupa
pemberhentian melaui RUPS.
Prinsip Good Corporate Governance dalam Pertamina diwujudkan dalam
bentuk Code of Conduct Pertamina. Ini berarti jika pengelolaan Pertamina harus
berdasarkan Good Corporate Governance maka pengelolaan Pertamina haruslah
sesuai dengan Code of Conduct Pertamina. Pokok permasalahan yang utama yang
akan dibahas adalah penerapan Good Corporate Governance dalam penjualan
tanker VLCC Pertamina. Permasalahan ini akan dibahas sesuai dengan prinsip-
prinsip yang terdapat dalam Good Corporate Governance yaitu transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
4.4.1 TRANSPARANSI (TRANSPARENCY)
Pengertian transparansi menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor
117/2002, ialah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan.137 Transparansi dalam Code of Conduct Pertamina telah dijabarkan
dalam Bagian II Standar Etika Usaha mengenai Etika Perusahaan Dengan Media
Massa yang berbunyi:
Pertamina menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk
membangun citra yang baik dengan:
a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media
massa.
b. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang
disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan
aspek resiko dan biaya.
c. Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang
Perusahaan.
136 Ibid., pasal 56 ayat 2 huruf b. 137 Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf a.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
74
Pada kasus penjualan tanker VLCC Pertamina ini prinsip transparansi
tidak dilakukan dengan semestinya. Hal ini bisa dilihat pada saat pelaksanaan
Divestasi VLCC tersebut adalah dengan pengumuman terbatas melalui undangan
yang didalamnya disertakan persyaratan tender.138 Jadi Divestasi VLCC ini hanya
diketahui oleh pihak-pihak yang diundang oleh Pertamina untuk mengikuti tender.
Pihak-pihak di luar pihak yang diundang tidak mengetahui adanya proses
Divestasi VLCC tersebut.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Pertamina sebenarnya tidak pernah
mempublikasikan rencana Divestasi VLCC tersebut, namun sebelum tanggal 16
April 2004 Divisi Perkapalan Pertamina sudah menerima surat dari beberapa
perusahaan yang berminat untuk membeli VLCC.139 Hal ini berarti Pertamina
sebenarnya tidak pernah mempublikasikan rencana Divestasi VLCC tersebut.
Pertamina tidak memberitahu media massa bahwa akan ada Divestasi VLCC.
Media massa hanya mengetahui Divestasi VLCC yang telah terjadi, bukan
sebelum dan pada saat Divestasi VLCC itu terjadi. Pemberitaan yang ramai di
media massa pun terjadi pada saat penjualan tanker VLCC ini diperiksa oleh
KPPU. Jika ada pemberitaan di media massa mengenai rencana Divestasi VLCC
ini maka itu bukanlah pemberitahuan resmi dari Pertamina, karena sebenarnya
Pertamina tidak pernah mempublikasikan rencana Divestasi VLCC tersebut.
Jadi Pertamina tidak menginformasikan kepada media massa tentang
rencana Divestasi VLCC tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip transparansi
yang terdapat dalam Code of Conduct Pertamina yang dijabarkan dalam Etika
Perusahaan Dengan Media Massa. Dalam Code of Conduct ini Pertamina
seharusnya memberikan informasi kepada media massa mengenai rencana
Divestasi VLCC. Dalam Code of Conduct inipun disebutkan bahwa Pertamina
secara aktif mengundang media massa untuk mengekspose berita mengenai
Pertamina, tidak hanya menunggu datangnya media massa.140
138”Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004,” http://www.KPPU.go.id/docs/Putusan/putusan_VLCC.pdf, 16 September 2008, hal.6. 139 Ibid., hal. 6. 140 “Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct),” http://www.pertamina.com/download/profil/Pertamina_Code_of_CONDUCT.pdf, 16 September 2008.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
75
Karena itu prinsip transparansi yang terdapat dalam Code of Conduct
Pertamina tidak terpenuhi. Pertamina pada waktu melakukan Divestasi VLCC
tersebut tidak melaksanakan prinsip transparansi dengan baik.
4.4.2 KEMANDIRIAN (INDEPENDENCE)
Pengertian kemandirian dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor
117/2002, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.141 Prinsip ini dijabarkan melalui Code of Conduct Pertamina
Bagian II tentang Standar Etika Usaha mengenai Etika Perusahaan Dengan
Penyedia Barang Dan Jasa, yaitu:
Pertamina menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam
pengadaan barang dan jasa dengan cara:
a. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada
kemampuan dan prestasi.
b. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa
dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
c. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa
yang melakukan pelanggaran.
d. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan
jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
e. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa
sebagai market intelligent dan competitor intelligent.
f. Menetapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya
e-procurement).
141Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf b.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
76
Dalam kasus VLCC Pertamina, pihak Pertamina memang menetapkan
penjualan tanker VLCC Pertamina melalui tender. Namun pihak yang
melaksanakan tender itu ialah Goldman Sach yang ditunjuk langsung oleh
Pertamina. Sehingga walaupun pemenang tender ditetapkan berdasarkan tender itu
namun pihak yang menyelenggarakan tender itu ditunjuk secara langsung.
Alasan Goldman Sach ditunjuk secara langsung ialah karena rapat antara
Direksi Pertamina dengan Dewan Komisaris Pertamina memutuskan Divestasi
VLCC harus selesai dalam waktu 1 (satu) bulan, adanya keterbatasan kemampuan
Pertamina untuk menjual tanker VLCC, lalu Goldman Sach memiliki kredibilitas
dan kemampuan yang sudah mendunia serta memiliki jaringan yang luas untuk
mencari pembeli potensial di luar negeri dan memiliki pengalaman dalam
penjualan aset serta sebelumnya Goldman Sachs bekerja pada Pertamina tanpa
retainer fee.142 Namun diketahui pada saat persidangan oleh KPPU, ternyata
Goldman Sach mempunyai saham dalam perusahaan yang menang tender VLCC
itu, yaitu Frontline, Ltd yang beralamat di Bermuda. Goldman Sachs mempunyai
saham sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) saham pada Frontline,
Ltd.143
Hal ini menunjukkan adanya kepentingan Goldman Sachs dengan
kemenangan Frontline, Ltd atas tender VLCC. Memang penunjukkan Goldman
Sachs telah sesuai dengan prinsip kemandirian yang terdapat dalam Code of
Conduct Pertamina tentang Etika Perusahaan Dengan Penyedia Barang dan Jasa.
Yaitu penunjukkan Goldman Sachs didasarkan atas kemampuan dan prestasi dari
Goldman Sachs tersebut. Pemenang tender VLCC tersebut yaitu Frontline, Ltd
pun telah ditunjuk atas dasar kemenangannya dalam proses tender. Namun
terdapat benturan kepentingan antara Pertamina, Goldman Sachs dan Frontline,
Ltd. Goldman Sachs memiliki saham di Frontline, Ltd sehingga kemenangan
Frontline, Ltd dalam proses tender Divestasi VLCC tersebut menjadi kepentingan
Goldman Sachs juga. Goldman Sachs dapat mempengaruhi proses tender VLCC
142”Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004,” http://www.KPPU.go.id/docs/Putusan/putusan_VLCC.pdf, 16 September 2008, hal.5. 143 Ibid., hal. 8.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
77
Pertamina tersebut karena Goldman Sachs merupakan financial advisor dan
arranger yang ditunjuk oleh Pertamina dalam Divestasi VLCC tersebut.
Jadi sebenarnya Pertamina secara tidak langsung mendapatkan pengaruh
dan tekanan dari Goldman Sachs. Hal ini bisa dilihat pada saat Direksi Pertamina
menyampaikan usulan agar Essar dan OSG diberikan kesempatan untuk
memasukkan penawaran ketiga, namun usulan ini ditolak oleh Goldman Sachs
dengan alasan waktu yang tersedia terbatas dan Goldman Sachs menyampaikan
pada Petamina bahwa Pertamina memiliki hak untuk tidak memberikan penjelasan
kepada para peserta atas keputusan mengenai proses tender.144 Seharusnya Essar
dan OSG diberikan kesempatan yang sama dengan Frontline, Ltd untuk
mengajukan penawaran ketiga.
Menurut Code of Corporate Governance Pertamina yang sesuai dengan
Keputusan Menteri BUMN, kemandirian ialah keadaan dimana perusahaan
dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.145 Maka prinsip
kemandirian ini belum dipenuhi oleh Pertamina. Pertamina dalam Divestasi
VLCC ini masih dipengaruhi oleh pihak lain dalam hal ini Goldman Sachs.
4.4.3 AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)
Akuntabilitas dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 ialah
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.146 Hal ini terdapat pada Code of
Corporate Governance Bagian II mengenai Struktur Corporate Governance.
Dalam bagian ini diatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab Organ Perusahaan.
144 Ibid., hal. 8. 145 “Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance),” http://www.pertamina.com/download/profil/PertaminaCodeofCorporateGovernance.pdf, 16 September 2008. 146 Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf c.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
78
Hal yang menarik ialah pada kasus VLCC, terungkap pada persidangan
KPPU dikatakan penjualan tanker VLCC tersebut telah disetujui oleh RUPS.147
Dalam penjualan tanker VLCC Pertamina, Direksi dan Komisaris
Pertamina sebenarnya telah memainkan peranannya dengan baik. Penjualan
tersebut memang dilaksanakan oleh Direksi atas persetujuan dengan Komisaris.
Hanya saja persetujuan RUPS diterima setelah proses tender selesai. Pemenang
tender ditentukan pada tanggal 10 Juni 2004, sedangkan persetujuan RUPS atas
divestasi VLCC diterima tanggal 11 Juni 2004. Ini berarti persetujuan RUPS
dalam hal pengalihan aktiva dilakukan setelah proses tender selesai. Seharusnya
persetujuan RUPS diberikan pada saat sebelum dimulainya proses tender.
Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 UU No.19 tahun 2003, kewenangan RUPS
ialah:
a. Perubahan jumlah modal;
b. Perubahan anggaran dasar;
c. Rencana penggunaan laba;
d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran
persero;
e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
f. Kerjasama persero;
g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
h. Pengalihan aktiva.
Kewenangan mengalihkan aktiva memang merupakan kewenangan RUPS,
tetapi persetujuan tersebut seharusnya diberikan sebelum dimulainya proses
tender. Bukan sesudah proses tender selesai.
Dalam Code of Corporate Governance Pertamina, tidak disebutkan
adanya kewenangan RUPS untuk mengalihkan aktiva perusahaan. Seharusnya
kewenangan RUPS untuk mengalihkan aktiva dicantumkan dalam Code of
Corporate Governance ini.
147”Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004,” http://www.KPPU.go.id/docs/Putusan/putusan_VLCC.pdf, 16 September 2008, hal.8.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
79
Namun karena yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam Code of
Corporate Governance Pertamina adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif, 148 maka dalam kasus penjualan tanker VLCC Pertamina ini prinsip
tersebut belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan persetujuan RUPS diberikan setelah
proses tender selesai. Sehingga RUPS tidak melaksanakan fungsinya dengan baik.
4.4.4 PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY)
Pertanggungjawaban menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor
117/2002 ialah kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal
ini dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan perusahaan tidak boleh melanggar
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.149
Prinsip ini diwujudkan salah satunya dalam Bagian II Standar Etika Usaha
tentang Etika Perusahaan Dengan Pemerintah yang terdapat dalam Code of
Conduct Pertamina, yaitu:
Pertamina berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan cara:
a. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah
Pusat dan Daerah.
b. Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk,
kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.
Dalam kasus penjualan VLCC Pertamina terdapat hal yang melanggar
peraturan perundang-undangan yaitu adanya kerugian negara yang ditimbulkan
148“Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance),” http://www.pertamina.com/download/profil/PertaminaCodeofCorporateGovernance.pdf, 16 September 2008. 149 Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf d.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
80
oleh penjualan itu. Namun pihak Pertamina sendiri berdalih bahwa Pertamina
merupakan BUMN, sehingga kerugian yang diderita Pertamina bukanlah kerugian
negara. Negara hanya berkedudukan sebagai pemegang saham saja dalam
Pertamina.
Selain itu pihak Pertamina juga mengatakan bahwa penjualan VLCC itu
perlu karena adanya ancaman penyitaan aset Pertamina di luar negeri pada waktu
itu oleh Karaha Bodas. Sehingga daripada disita lebih baik dijual saja, begitulah
anggapan pihak Pertamina pada waktu itu.
Kemudian penjualan tanker VLCC Pertamina juga dicurigai melanggar
Pasal 16, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam putusannya yang
bernomor 07/KPPU-L/2004, KPPU menyatakan Pertamina bersalah. Putusan
KPPU ini dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun KPPU
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan kasasi
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan Pertamina telah melakukan
monopoli dalam penjualan dua unit tanker VLCC.150 Sehingga dapat dianggap
bahwa Pertamina telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian Pertamina juga tidak menerapkan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat. Hal ini bisa dilihat karena Pertamina tidak mengetahui bahwa
Goldman Sachs memiliki saham di Frontline, Ltd. Pertamina baru mengetahui
setelah hal itu diberitakan di media massa.151 Seharusnya Pertamina mengetahui
hal tersebut. Karena kepemilikan Frontline, Ltd oleh Goldman Sachs dapat
mempengaruhi proses tender Divestasi VLCC dimana Goldman Sachs
berkedudukan sebagai financial advisor dan arranger dari Divestasi VLCC
tesebut.
Jadi Pertamina telah melanggar peraturan perundang-undangan dan
Pertamina juga tidak melaksanakan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, sehingga
prinsip pertanggungjawaban ini belum dipenuhi oleh Pertamina. 150 “KPK Masih Selidiki Soal Dugaan Korupsi Kasus Penjualan Tanker VLCC,” http://www.kapanlagi.com/h/0000154282.html, 23 November 2008. 151”Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004,” http://www.KPPU.go.id/docs/Putusan/putusan_VLCC.pdf, 16 September 2008, hal.8.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
81
4.4.5 KEWAJARAN (FAIRNESS)
Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 kewajaran ialah
keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.152
Hubungan dengan stakeholders ini diatur dalam Code of Corporate Governance
Pertamina Bagian V mengenai Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholders.
Yang dimaksud dengan stakeholders dalam Code of Corporate
Governance Pertamina ialah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak
langsung menerima keuntungan-keuntungan atau menanggung beban dan yang
terpengaruh oleh keberadaan Perusahaan atau dapat mempengaruhi keputusan,
kebijakan serta operasi Perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan
Perusahaan. 153
Pada kasus VLCC ini, Negara yang juga berkedudukan sebagai
stakeholders dalam Pertamina juga dirugikan dengan penjualan VLCC ini. Belum
lagi masyarakat yang juga merupakan stakeholders Pertamina. Hal ini disebabkan
dengan dijualnya kapal tanker VLCC Pertamina mengakibatkan Pertamina harus
menyewa kapal untuk mengangkut minyaknya. Ada kemungkinan hal ini bisa
mempengaruhi harga minyak dipasaran akibat mahalnya ongkos pengangkutan
minyak. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat yang akan
menanggung beban dari penjualan tanker VLCC tersebut.
Oleh karena itu prinsip kewajaran belum dipenuhi Pertamina dalam
penjualan tanker VLCC ini. Belum ada keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi
hak-hak negara dan hak-hak masyarakat sebagai stakeholders Pertamina.
152 Indonesia, Keputusan Menteri BUMN Tentang Penerapan GCG Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.117 Tahun 2002, pasal 3 huruf e. 153 “Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance),” http://www.pertamina.com/download/profil/PertaminaCodeofCorporateGovernance.pdf, 16 September 2008.
Universitas Indonesia Good corporate..., Shalahuddin S, FHUI, 2009
top related