perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id restrukturisasi ......perpustakaan.uns.ac.id...
Post on 14-Mar-2019
252 Views
Preview:
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
TINGKAT KESEHATAN BANK PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
CABANG SOLO
SKRIPSI
Oleh :
NOOR ARIFA SITTA BUDI ASTUTI
K7408016
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
JULI 2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
TINGKAT KESEHATAN BANK
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
CABANG SOLO
Oleh :
NOOR ARIFA SITTA BUDI ASTUTI
K 7408016
Skripsi
diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapat gelar
Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
JULI 2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Al-Insyirah : 5-6)
“Pelajarilah ilmu, karena sesungguhnya jika engkau memiliki harta
maka ilmu akan menjadi kecantikanmu, dan jika engkau tidak mempunyai
harta maka ilmu akan menjadi hartamu”
(Al-Hadits)
“Tak akan pernah ada usaha yang sia-sia,
selalu berusaha dan berserah diri pada Allah”
(Sitta)
“Jadikan kesalahan masa lalu sebagai pelajaran untuk
menjadi lebih baik di masa yang akan datang.”
(Sitta)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan kepada :
Ibu Susilowati dan Bp. Abu Na’im yang
aku cintai dan senantiasa memberikan
doa serta dukungan disetiap langkahku.
Keluarga yang aku cintai.
Nayla yang selalu memberi canda tawa
ditengah kegundahan hatiku.
Fajar Widyantoro yang selalu memberi
semangat padaku.
Nisa, Agus Ar, Agus Nug dan Abdoel
yang selalu menemani disaat suka dan
duka.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
ABSTRAK
Noor Arifa Sitta Budi Astuti. K7408016. RESTRUKTURISASI KREDITSEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TINGKAT KESEHATAN BANKPADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANGSOLO. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UniversitasSebelas Maret Surakarta, Juli 2012.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaanrestrukturisasi kredit untuk menekan rasio non performing loan (NPL) sebagaiupaya peningkatan tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk. cabang Solo.
Bank memiliki peran sebagai perantara keuangan antara pihak yangmembutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Salah satu usahabank dalam menjalankan peran tersebut adalah dengan pengucuran kredit bagimasyarakat yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan banyak mengandungresiko, salah satunya yaitu kredit bermasalah (non performing loan). Untukmengatasi kredit bermasalah dapat ditempuh dengan menggunakan upayapenyelamatan kredit yaitu melalui restrukturisasi kredit. Pada pelaksanaan perantersebut, bank harus memperhatikan aspek-aspek asas perbankan yang sehat untukmengetahui kinerja bank. Hasil kinerja bank dituangkan dalam penilaian tingkatkesehatan bank yang menjadi acuan untuk menilai kelayakan bank.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan terfokuspada satu lokasi, yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabang Solo.Sumber data yang digunakan adalah narasumber, peristiwa, lokasi serta dokumendan arsip dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pelaksanaanpengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah restrukturisasi kredit dapatmenekan rasio non performing loan, sehingga berdampak terhadap penilaiantingkat kesehatan bank. Restrukturisasi yang dapat berjalan secara maksimal dapatmeningkatkan tingkat kesehatan bank, sedangkan restrukturisasi yang berjalankurang maksimal akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kesehatan bank.
Kata Kunci : NPL, Restrukturisasi Kredit, Tingkat Kesehatan Bank.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
ABSTRACT
Noor Arifa Sitta Budi Astuti. K7408016. LOAN RESTRUCTURING AS THEATTEMPT OF IMPROVING BANK’S HEALTH LEVEL IN SOLOBRANCH OF PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. Thesis.Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas MaretUniversity, July 2012.
The objective of research is to find out the implementation of loanrestructuring to minimize the non performing loan (NPL) ratio as the attempt ofimproving the health level of bank in Solo Branch of PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk.
The bank serves as financial intermediary between those who need fundand those who have fund surplus. One business of the bank in undertaking thatrole is to issue loan for those who need fund. The loan given contains many risks,one of which is non performing loan. To cope with the non performing loan, aloan redemption attempt can be taken though loan restructuring. In undertakingsuch the role, the bank should take into account the aspects of healthy bankingprinciple to find out the performance of bank. The result of bank performance ispour into an assessment of bank health level becoming the reference to asses thebank feasibility.
This study employed a descriptive qualitative method focusing on onelocation, Solo Branch of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. The datasources used were informant, event, location as well as document and archivetaken using purposive sampling technique. The data collection was done usingobservation, interview and documentation methods.
The result obtained from this research was that loan restructuring couldminimize the non performing loan ratio, thereby affecting the assessment ofbank’s health level. Restructuring running maximally could improve the bank’shealth level, while the one running less maximally would contribute to thedecreased health level of bank.
Keywords: NPL, Loan Restructuring, Bank’s Health Level
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan
ridho-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini guna memenuhi
syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih
kepada :
1. Prof. Dr. Furqon Hidayatullah selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Syaiful Bachri selaku Ketua Jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Wiedy Murtini, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
4. Drs. Wahyu Adi, M.Pd. selaku Ketua BKK Pendidikan Akuntansi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Dra. Sri Witurachmi, M.M. selaku Pembimbing I yang telah memberikan
pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Jaryanto,S.Pd.,M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan
dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Sigit Santoso,M.Pd. selaku ketua penguji skripsi.
8. Drs. Sukirman,M.M. selaku sekretaris penguji skripsi.
9. Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS.
10. Bapak Hendratno selaku Kepala Kantor Cabang Solo PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini.
11. Bapak Fariudin Hamid selaku Head Collection Work Out PT. BTN (Persero)
Tbk. cabang Solo yang telah membantu terlaksananya penelitian.
12. Bapak Baehaqi selaku Legal and Loan Recovery PT. BTN (Persero) Tbk.
cabang Solo yang selalu memberikan pengarahan dan masukan serta data-
data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
13. Bapak Sehono selaku Staff CWO PT. BTN (Persero) Tbk. cabang Solo yang
telah membantu proses pelaksanaan penelitian.
14. Ibu Sri Ambarti selaku Head Accounting PT. BTN (Persero) Tbk. cabang
Solo yang telah membantu terlaksananya penelitian.
15. Ibu Tuti Lestari selaku Human Capital Support PT. BTN (Persero) Tbk.
cabang Solo yang telah membantu pelaksanaan penelitian.
16. Seluruh Staff dan Karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
cabang Solo yang telah membantu terlaksananya penelitian hingga
terselesaikannya skripsi ini.
17. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan segala dukungan dan doa
yang selalu teriring di setiap langkahku.
18. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan motivasi.
19. Nayla yang menjadi penyemangatku.
20. Fajar Widyantoro yang selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi.
21. Annisa Rahmania yang selama 7 tahun ini menjadi sahabat dalam hidupku.
22. Agus Ariyanto yang selalu membantu dalam terlaksananya penyusunan
skripsi ini.
23. Agus Nugroho dan Abdoel yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.
24. Andik dan Agus Ardi yang telah menemaniku ke perpustakaan.
25. Monik dan Dinda untuk perjuangan kita selama 4 tahun ini.
26. Dila yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
27. Lady dan Dewi yang selalu memberikan canda tawa ditengah kegundahan
hati melalui “LASIDO”
28. Teman-teman angkatan 2008 PAK B.
29. Semua teman-teman yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, penulisan skripsi ini masih
jauh dari sempurna. Penulis mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyusunan
skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Surakarta, 1 Juli 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................ i
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... ii
HALAMAN PENGAJUAN............................................................................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................... iv
HALAMAN REVISI........................................................................................ v
HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... vi
HALAMAN ABSTRAK.................................................................................. vii
HALAMAN ABSTRACT.................................................................................. viii
HALAMAN MOTTO ...................................................................................... ix
HALAMAN PERSEMBAHAN....................................................................... x
KATA PENGANTAR...................................................................................... xi
DAFTAR ISI .................................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL............................................................................................ xvi
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xviii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Perumusan Masalah ................................................................ 5
C. Tujuan Penelitian .................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian .................................................................. 6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Pustaka ........................................................................ 7
1..................................................................................... Bank 7
2..................................................................................... Kredi
t.......................................................................................... 9
3..................................................................................... Kredi
t Bermasalah ...................................................................... 27
4..................................................................................... Restr
ukturisasi Kredit ................................................................ 33
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
5..................................................................................... Kese
hatan Bank......................................................................... 42
6..................................................................................... Restr
ukturisasi Kredit sebagai Upaya Peningkatan
Tingkat Kesehatan Bank ................................................... 47
B. Hasil Penelitian yang Relevan ................................................ 48
C. Kerangka Berpikir ................................................................... 50
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................. 53
1..................................................................................... Temp
at Penelitian ....................................................................... 53
2..................................................................................... Wakt
u Penelitian........................................................................ 53
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.............................................. 54
1..................................................................................... Pend
ekatan Penelitian ............................................................... 54
2..................................................................................... Jenis
Penelitian........................................................................... 54
C. Data dan Sumber Data............................................................. 54
D. Teknik Sampling .................................................................... 55
E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 56
F. Uji Validitas Data.................................................................... 59
G. Analisis Data .......................................................................... 60
H. Prosedur Penelitian ................................................................. 61
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian ......................................... 63
1..................................................................................... Sejar
ah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.......... ........ 63
2..................................................................................... Sejar
ah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Cabang Solo ...................................................................... 65
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
3..................................................................................... Kead
aan Fisik dan Operasional PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo.................................. 66
4..................................................................................... Visi
dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ........ . 66
5..................................................................................... Buda
ya Kerja dan Perilaku Utama bagi Pegawai ...................... 67
6..................................................................................... Kead
aan Karyawan PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. Cabang Solo .............................................. 68
7..................................................................................... Struk
tur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. Cabang Solo .............................................. 69
8..................................................................................... Prod
uk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk .................. 70
B. Deskripsi Temuan Penelitian ................................................. 74
1..................................................................................... Restr
ukturisasi Kredit ................................................................ 74
2..................................................................................... Pola
Restrukturisasi Kredit........................................................ 76
3..................................................................................... Peng
golongan Kualitas Kredit dalam Restrukturisasi............... 89
4..................................................................................... Prose
dur Restrukturisasi Kredit ................................................. 90
5..................................................................................... Pelak
sanaan Restrukturisasi Kredit............................................ 93
6..................................................................................... Penil
aian Tingkat Kesehatan Bank............................................ 95
C. Pembahasan.............................................................................. 95
1..................................................................................... Pola
dan Ketentuan Restrukturisasi Kredit ............................... 95
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
2..................................................................................... Prose
dur Restrukturisasi............................................................. 96
3..................................................................................... Pelak
sanaan Restrukturisasi sebagai Upaya
Peningkatan Tingkat Kesehatan Bank............................... 97
BAB V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Simpulan................................................................................... 99
B. Implikasi................................................................................... 100
1...................................................................................... Impli
kasi Teoritis ........................................................................ 100
2...................................................................................... Impli
kasi Praktis ......................................................................... 101
C. Saran......................................................................................... 102
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 103
LAMPIRAN ..................................................................................................... 105
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Kolektibilitas Kredit Lancar dan DPK............................................. 4
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
Tabel 2. Kolektibilitas Non Performing Loan (NPL) .................................... 4
Tabel 3. Total Non Performing Loan (NPL).................................................. 4
Tabel 4. Jadwal Penelitian.............................................................................. 53
Tabel 5. Daftar Karyawan PT. BTN (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo..... 68
Tabel 6. Wewenang Memutus Restrukturisasi............................................... 91
Tabel 7. Pelaksanaan Restrukturisasi Penjadwalan Ulang (PUL).................. 93
Tabel 8. Pelaksanaan Restrukturisasi Alih Debitur........................................ 93
Tabel 9. Pelaksanaan Restrukturisasi pengurangan Tunggakan Bunga
dan/ atau Denda ............................................................................... 94
Tabel 10. Total Restrukturisasi ........................................................................ 94
Tabel 11. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank .................................................. 95
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Berpikir ....................................................................... 52
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xviii
Gambar 2. Macam-macam Teknik Observasi............................................... 57
Gambar 3. Struktur Organisasi PT BTN (Persero) Tbk. Cabang Solo.......... 69
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Foto kegiatan ............................................................................ 105
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xix
Lampiran 2. Struktur Organisasi ................................................................... 108
Lampiran 3. Kolektibilitas Kredit ................................................................. 109
Lampiran 4. Data Restrukturisasi.................................................................. 110
Lampiran 5. Perjanjian Kredit ....................................................................... 111
Lampiran 6. Surat Permohonan Debitur ....................................................... 128
Lampiran 7. Memo Pelaksanaan Restrukturisasi .......................................... 129
Lampiran 8. Simulasi Perhitungan PUL ....................................................... 136
Lampiran 9. Surat Persetujuan Restrukturisasi ............................................. 137
Lampiran 10. Addendum Perjanjian Kredit ..................................................... 138
Lampiran 11. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank............................................ 140
Lampiran 12. Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian............................................... 141
BAB I
PENDAHULUAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
A. Latar Belakang Masalah
Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan
(financial intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit)
dengan pihak yang memerlukan dana (deficit unit) serta sebagai lembaga yang
berfungsi memperlancar arus pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan
usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok
bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam
bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada
pihak yang memerlukan dana. Aktivitas perbankan yang pertama adalah
menghimpun dana dari masyarakat (funding), yaitu mengumpulkan atau mencari
dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Setelah memperoleh dana dalam
bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputarkan
kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih
dikenal dengan istilah kredit (lending).
Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka
perlu dilaksanakannya program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Salah satu program peningkatan tersebut adalah dengan pemberian
kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.
Istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat, sebab sering dijumpai adanya jual beli barang secara kredit. Bila
dihubungkan dengan bank, maka bank selaku kreditur percaya meminjamkan
sejumlah uang kepada debitur karena debitur dapat dipercaya kemampuannya
untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kredit
merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur
dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian tersebut bank sebagai pemberi
kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan
dikembalikan lunas. Tenggang waktu antara pemberian kredit dan penerimaan
kembali prestasi ini merupakan suatu hal yang abstrak dan sukar diraba, karena
dalam praktek banyak nasabah tidak menepati perjanjian yang telah disepakati
bersama dengan pihak bank. Dalam perjanjian tersebut terdiri dari jangka waktu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
kredit, suku bunga, cara pembayaran, agunan / jaminan kredit, biaya administrasi
dan asuransi jiwa.
Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dengan
demikian dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan
yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam
arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang sangat
penting yang harus diperhatikan oleh bank, dimana hal ini berpengaruh pada
tingkat kesehatan yang merupakan hal terpenting yang harus diusahakan dalam
manajemen bank untuk menilai kinerja bank.
Meskipun sudah melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat, tidak
berarti bahwa kredit yang diberikan akan kembali pada jangka waktu yang tepat.
Ada berbagai macam tipe debitur menurut wataknya. Untuk mengetahui adanya
kredit bermasalah dapat dilakukan melalui pengamatan gejala awal kredit
bermasalah dengan menilai beberapa aspek yang ada, seperti penyimpangan dari
ketentuan perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan, penyajian laporan
keuangan secara tidak benar, menurunnya sikap kooperatif debitur, penurunan
nilai jaminan serta problem pribadi debitur yang serius.
Untuk menangani kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua strategi,
yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit ditempuh
dengan perundingan kembali antara debitur dan kreditur untuk memperingan
syarat yang ada, metode penyelamatan ini antara lain penjadwalan kembali
(rescheduling), peryaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali
(restructuring). Hal ini dapat ditempuh jika masih ada kemauan dan itikad baik
dari debitur, jika penyelamatan tidak dapat mengatasi permasalahan kredit, maka
penanganan terakhir yang dilakukan adalah melalui penyelesaian kredit, yaitu
dengan menggunakan jalur hukum (melalui pengadilan maupun Direktorat Jendral
Piutang dan Lelang Negara) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan
kredit tanpa melalui jalur hukum, dengan adanya penyelamatan melalui
restrukturisasi ini diharapkan kredit bermasalah yang ada dapat berkurang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
sehingga dapat menekan rasio Non Performing Loan (NPL) yang merupakan
salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ditetapkan rasio untuk NPL adalah
sebesar 5%.
Aspek yang digunakan untuk menilai kesehatan bank salah satunya
adalah dengan menggunakan rasio NPL untuk mengetahui kualitas asset bank
yang bersangkutan. Rasio NPL yang tinggi akan berdampak pada penurunan laba
yang akan diterima oleh bank serta penurunan tingkat kesehatan bank. Melalui
restrukturisasi, rasio NPL yang tinggi dapat ditekan sehingga kualitas asset akan
meningkat yang berdampak pula pada peningkatan penilaian kesehatan bank,
dimana penilaian kesehatan bank merupakan salah satu hal yang penting untuk
menilai kinerja bank apakah sudah sesuai dengan asas perbankan yang sehat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menempuh berbagai cara
untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah agar dapat mempertahankan atau
bahkan meningkatan kesehatan bank. Bank BTN memiliki unit yang bertugas
untuk melakukan pembinaan terhadap kredit yang bermasalah, yaitu bagian
Collection Work Out (CWO), sehingga dapat menyelamatkan kredit yang secara
langsung memberikan keuntungan bagi pihak nasabah dan juga pihak bank. Bagi
nasabah jaminan yang diberikan pada bank dapat diselamatkan dan terbebas dari
proses penyitaan dari pihak bank, sedangkan bagi bank hal tersebut dapat
berpengaruh pada kesehatan bank yang digunakan sebagai indikator kelayakan
bank. Kolektibilitas kredit yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. cabang Surakarta dapat dilihat melalui tabel data berikut :
Tabel 1. Kolektibilitas Kredit Lancar dan DPK
THN JUMLAH LANCAR DPK
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
DEBITUR JMLH POKOK JMLH POKOK
2007 12.264 10.008 179.002.826.000 1.785 21.371.010.000
2008 12.581 10.626 252.595.283.000 1.434 21.313.070.000
2009 12.873 11.375 308.856.449.000 1.074 20.138.870.000
2010 13.485 11.859 376.423.505.000 1.203 29.261.562.000
2011 13.594 11.747 418.158.743.000 1.395 38.938.544.000
(sumber : CWO Bank BTN Cabang Solo)
Tabel 2. Kolektibilitas Non Performing Loan/NPL
THNKURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET
JMLH POKOK (Rp) JMLH POKOK (Rp) JMLH POKOK (Rp)
2007 66 915.439.000 116 1.218.421.000 289 2.995.102.000
2008 87 810.677.000 57 971.939.000 377 3.437.904.000
2009 60 1.062.992.000 48 941.587.000 334 5.024.745.000
2010 72 1.797.019.000 73 1.431.364.000 278 7.490.635.000
2011 55 798.196.000 77 1.645.242.000 320 9.927.240.000
(sumber : CWO Bank BTN Cabang Solo)
Tabel 3. Total Non Performing Loan/NPL
THNTOTAL
DEBITUR NPL
JUMLAH
TUNGGAKAN (Rp)
2007 471 1.310.648.000
2008 521 1.512.880.000
2009 442 1.935.732.000
2010 423 2.982.158.000
2011 452 4.371.693.000
(sumber : CWO Bank BTN Cabang Solo)
Tabel diatas menunjukkan kolektibilitas kredit pada PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta selama 5 tahun terakhir. Pada tahun
2008 terjadi peningkatan jumlah debitur yang diikuti pula dengan meningkatnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
jumlah tunggakan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2009 terlihat
penurunan jumlah debitur tetapi tidak diikuti dengan penurunan jumlah tunggakan
pada tahun yang bersangkutan. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2010 yang juga
mengalami penurunan jumlah debitur dari tahun 2009, namun jumlah tunggakan
mengalami peningkatan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2011
yang mengalami peningkatan dalam jumlah debitur dan juga peningkatan jumlah
tunggakan. Penurunan jumlah debitur yanng tidak diikuti dengan menurunnya
jumlah tunggakan terjadi karena adanya jumlah nominal realisasi kredit yang
lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Melihat banyaknya kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang ada,
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui usaha PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. cabang Solo dalam upaya untuk mengurangi kredit bermasalah
melalui restrukturisasi yang akan berpengaruh terhadap rasio NPL, dimana rasio
NPL merupakan bagian terpenting sebagai salah satu unsur untuk menilai tingkat
kesehatan bank. Upaya restrukturisasi yang berhasil akan ditunjukan dengan
adanya penurunan presentase rasio NPL, seperti yang telah disebutkan diatas
bahwa penetapan rasio NPL oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Bank
harus mengusahakan rasio NPL yang kurang dari standar tersebut untuk menilai
kualitas asset pada bank.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul : “RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN TINGKAT KESEHATAN BANK PADA PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG SOLO.”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat
dirumuskan permasalahn sebagai berikut :
1. Apa saja pola dan ketentuan restrukturisasi kredit yang ada pada PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. ?
2. Bagaimana prosedur restrukturisasi kredit pada PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. Cabang Solo?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
3. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai upaya peningkatan
tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Cabang Solo ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pola dan ketentuan restrukturisasi kredit pada PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui prosedur restrukturisasi kredit pada PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai upaya
peningkatan tingkat kesehatan bank PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. Cabang Solo.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. untuk meningkatkan profesionalisme usaha perbankan dalam
penanganan kredit melalui restrukturisasi untuk menekan rasio NPL agar
dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kesehatan bank.
2. Bagi penulis
Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan
penulis dalam memahami restrukturisasi kredit dan tingkat kesehatan bank.
3. Bagi pembaca
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk
penelitian selanjutnya.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Pustaka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
1. Bank
a. Pengertian Bank
Bank berasal dari bahasa Italia “banca” yang mempunyai arti tempat
penukaran uang. Bank adalah lembaga intermediasi (perantara) keuangan
yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang,
meminjamkan uang dan menerbitkan promes. Menurut UU perbankan
bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup masyarakat.
b. Jenis-jenis Bank
Pada dasarnya bank dibagi menjadi 3, yaitu :
1) Bank Sentral
Bank sentral adalah bank yang kegiatannya mengatur semua yang
berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan pada suatu
negara. Pada suatu negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu
oleh cabang-cabangnya. Bank sentral yang dimiliki Indonesia adalah
Bank Indonesia (BI).
2) Bank Umum
Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasar prinsip syariah yang kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan utama dari
bank umum adalah mencari keuntungan.
3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
c. Fungsi Bank Umum
Fungsi bank umum antara lain adalah sebagai berikut :
1) Penciptaan Uang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Uang yang diciptakan oleh bank umum adalah uang giral, yaitu alat
pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan (kliring).
2) Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran
Jasa yang ditawarkan oleh bank merupakan jasa-jasa yang berkaitan
dengan mekanisme pembayaran, seperti kliring, transfer uang, kredit,
kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
3) Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat
Bank memiliki kemampuan menghimpun dana yang jauh lebih besar
jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Penghimpunan
dana simpanan masyarakat terdiri dari giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan.
4) Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional
Kesulitan bertransaksi oleh 2 pihak yang berbeda negara dapat
diatasi melalui bank umum yang beroperasi pada skala internasional,
dengan adanya bank umum tersebut kepentingan pihak-pihak yang
akan melakukan transaksi dapat ditangani dengan lebih mudah.
5) Penyimpanan Barang-barang Berharga
Jasa penyimpanan barang-barang berharga merupakan salah satu jasa
yang ditawarkan bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-
barang berharga seperti perhiasan, uang dan surat-surat berharga lain
yang disimpan dalam safety box atau safe deposit box.
d. Kegiatan Bank
Menurut UU RI No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang
perbankan, menjelaskan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan
utama, yaitu :
1) Menghimpun dana dari masyarakat (funding).
2) Menyalurkan dana pada masyarakat (lending).
3) Memberikan jasa bank lainnya (services).
2. Kredit
a. Pengertian Kredit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Kredit berasal dari bahasa Latin “credere” yang mempunyai arti
percaya. Pemberi kredit atau kreditur percaya kepada penerima kredit
atau debitur bahwa kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai
dengan perjanjian, sedangkan bagi debitur berarti menerima kepercayaan,
sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman
sesuai dengan jangka waktu.
Pengertian kredit menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, yaitu “Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.”
Untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur benar-benar dapat
dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank harus
melakukan analisis untuk meyakinkan bahwa kredit yang diberikan aman
dan akan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
b. Dasar Pengaturan Kredit
Hampir setiap peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam suatu
perundang-undangan, seperti pengaturan pembahas mengenai kredit yang
didasarkan pada :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
c. Syarat Terjadinya Kredit
Kredit yang diajukan dapat terealisasi jika memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
1) Adanya debitur
2) Adanya kreditur
3) Tersedianya dana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
d. Unsur -unsur Kredit
Unsur- unsur yang mempengaruhi kredit menurut Kasmir (2002:
103) adalah :
1) Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa
kredit yang diberikan baik berupa uang, barang maupun jasa benar-
benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka
waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama
yang melandasi terkucurnya kredit pada debitur. Oleh karena itu,
sebelum dikucurkannya dana harus dilakukan penelitian dan
penyelidikan yang mendalam terhadap calon debitur baik secara
intern maupun ekstern.
2) Kesepakatan
Disamping unsur kepercayaan dalam kredit, diperlukan juga unsur
kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur. Kesepakatan tersebut
dituangkan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajibannya, kemudian menuangkan
kesepakatan tersebut dalam akad kredit dan ditandatangani sebelum
pengucuran dana.
3) Jangka Waktu
Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit
seperti yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap kredit
yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu
tersebut bisa berbentuk jangka pendek (kurang dari satu tahun),
jangka menengah (satu sampai tiga tahun) atau jangka panjang (lebih
dari 3 tahun). Untuk kondisi tertentu, jangka waktu ini dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan.
4) Tingkat Resiko (degree of risk)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan
memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya (macet) pemberian
suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit akan semakin
besar besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi
tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang
tidak disengaja oleh debitur.
5) Prestasi atau Obyek Kredit
Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas
pemberian suatu kredit, istilah dalam bank yang biasa kita kenal
dengan sebutan bunga. Selain bunga yang diperoleh, bank juga
mendapat keuntungan berupa biaya administrasi kredit.
e. Prinsip Kredit
Penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan
calon kreditur yang benar-benar layak menerima kredit dapat dilakukan
dengan menggunakan analisis 5 C (Jamal Wiwoho, 2011: 96), yaitu :
1) Character (watak)
Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak
calon debitur dapat dilihat melalui latar belakang pekerjaan dan latar
belakang secara pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup, keadaan
keluarga, hoby dan jiwa sosial. Penilaian sifat dan watak ini dapat
dijadikan sebagai ukuran tentang “kemauan” membayar calon
debitur.
2) Capacity (kemampuan)
Capacity adalah analisis yang digunakan untuk menilai kemampuan
calon debitur dalam membayar kredit. Kemampuan ini dilihat dari
latar belakang pendidikan dan pengalaman selama mengelola usaha,
sehingga dapat terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan
kredit yang akan diberikan.
3) Capital (modal)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
Untuk melihat penggunaan modal dapat melalui laporan keuangan
(neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan
pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran
lainnya. Selain itu laporan keuangan yang ada juga digunakan untuk
menganalisis sumber modal, termasuk presentase penggunaan modal
dalam membiayai proyek yang akan dijalankan, seperti berapa modal
sendiri dan berapa modal yang berasal dari pinjaman.
4) Condition of Economy (keadaan ekonomi)
Pada penilaian kredit perlu juga dinilai dari kondisi ekonomi, sosial
dan politik masa sekarang serta prediksi untuk masa yang akan
datang. Penilaian kondisi bidang usaha yang akan dibiayai harus
memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan adanya kredit
bermasalah relatif kecil.
5) Colleteral (jaminan)
Jaminan yang diberikan oleh calon debitur harus melebihi jumlah
kredit yang diberikan dan dapat diteliti keabsahanya secara hukum,
jaminan dapat berupa jaminan dalam bentuk fisik maupun non fisik.
Selain 5C tersebut, dapat juga dilakukan analisis melalui 7P (Jamal
Wiwoho, 2011: 97), yaitu :
1) Personality
Penilaian calon debitur dilihat dari segi kepribadian atau tingkah
laku masa sekarang serta masa lalu yang mencakup sikap, emosi,
tingkah laku dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah serta
pemecahan masalah yang dilakukan.
2) Party
Mengklasifikasikan calon debitur ke dalam suatu klasifikasi tertentu,
berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Penggolongan debitur
dilakukan untuk pemberian fasilitas berdasarkan golongan yang ada.
3) Purpose
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Tujuan pengembilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan
kebutuhan calon debitur. Dari analisis ini, maka akan dapat diketahui
tujuan penggunaan kredit.
4) Prospect
Penilaian usaha nasabah di masa yang akan datang sangat diperlukan
untuk mengetahui prospek proyek yang dijalankan. Prospek tersebut
harus diketahui karena merupakan suatu hal yang penting, jika
perusahaan tidak memiliki prospek tidak hanya debitur saja yang
akan rugi tetapi bank juga akan mengalami hal yang sama.
5) Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit
yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana yang digunakan
untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan
debitur, maka akan semakin baik dalam hal pembayaran kredit.
Sehingga jika salah satu sumber dana merugi akan dapat ditutup oleh
usahanya yang lain.
6) Profitability
Profitability diukur dari periode ke periode, untuk menganalisis
kemampuan nasabah dalam mencari laba. Apalagi dengan adanya
tambahan kredit yang diberikan.
7) Protection
Tujuan dari protection adalah menjaga agar kredit yang diberikan
mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan
terjamin keamanannya. Perlindungan yang diberikan oleh debitur
dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.
f. Tujuan Kredit
Tujuan kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka
ragam dan selalu meningkat, sedangkan kemampuan manusia untuk
memenuhinya mempunyai batasan tertentu, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan tersebut diperlukan bantuan permodalan sebagai pemenuhan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
hasrat dan cita–cita guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna
suatu barang atau jasa.
g. Fungsi Kredit
Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan,
antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2002:107) :
1) Kredit dapat meningkatkan daya guna uang
Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, jika uang hanya
disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang
berguna, dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna
untuk menghasilkan barang atau jasa bagi penerima kredit, serta juga
akan memberikan tambahan penghasilan bagi pemilik dana.
2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah
ke wilayah lainnya, sehingga suatu wilayah yang kekurangan dana
akan mendapat tambahan dana dari perolehan kredit.
3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk
mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat,
dengan demikian kredit yang dikucurkan dapat meningkatkan daya
guna barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat. Selain
itu kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari
1 wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar
dapat bertambah dalam suatu wilayah. Kredit yang digunakan untuk
meningkatakan peredaran barang adalah kredit perdagangan atau
kredit ekspor impor.
4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
Adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang
diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat juga digunakan untuk
membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri,
sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
Menurut Jamal Wiwoho (2011: 90) menyatakan bahwa arus kredit
yang diarahkan pada sektor produktif dapat meningkatkan produksi dan
memenuhi kebutuhan dalam negeri serta upaya untuk mengadakan
ekspor, hal ini menjadikan kredit berfungsi sebagai :
1) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
Bagi penerima kredit yang memiliki modal kecil, akan sangat
terbantu dengan adanya kredit tersebut. Dengan memperoleh kredit
debitur bergairah untuk memperbesar atau memperluas usahanya.
2) Kredit dapat meningkatkan penerimaan pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik,
terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika suatu kredit
digunakan untuk membangun pabrik, pabrik tersebut akan banyak
membutuhkan karyawan, sehingga dapat mengurangi pengangguran.
Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan memperoleh
pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan
dapat membuka warung di sekitar pabrik atau menyewakan rumah
serta menyediakan berbagai jasa lainnya bagi masyarakat yang
tinggal di sekitar pabrik.
3) Kredit digunakan sebagai alat untuk meningkatkan hubungan
internasional
Pinjaman internasional yang diberikan akan dapat meningkatkan rasa
saling membutuhkan antara kreditur dan debitur. Pemberian kredit
oleh negara lain dapat meningkatkan kerja sama di bidang lainnya,
sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.
h. Jenis-jenis Kredit
Jenis-jenis kredit seperti dikemukakan dapat dilihat dari berbagai
segi, antara lain :
1) Dilihat dari Segi Kegunaan
Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan bagi pengguna kredit,
dapat dibedakan menjadi :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
(a) Kredit Investasi
Kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang digunakan
untuk keperluan perluasanan usaha, membangun proyek baru
atau untuk keperluan rehabilitasi.
(b) Kredit Modal Kerja
Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk
keperluan meningkatkan produksi operasional. Kredit ini biasa
digunakan unutk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan
atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi
perusahaan.
2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit bagi pengguna
kredit, dapat dibedakan menjadi :
(a) Kredit Produktif
Kredit produktif digunakan untuk menghasilkan barang atau
jasa, serta sebagai peningkatan usaha atau produksi atau bahkan
investasi.
(b) Kredit Konsumtif
Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan
konsumsi secara pribadi, tidak ada pertambahan barang atau jasa
yang dihasilkan dari pemberian kredit tersebut. Sebagai contoh
kredit untuk perumahan, kredit mobil atau motor pribadi, kredit
perabot rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
(c) Kredit Perdagangan
Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para
pedagang, digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan.
Kredit ini diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan
yang akan membeli barang dalam jumlah besar.
3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu
Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu pengembalian
kredit, dapat dibedakan menjadi :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
(a) Kredit Jangka Pendek
Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau
paling lama satu tahun dan digunakan untuk keperluan modal
kerja.
(b) Kredit Jangka Menengah
Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun
sampai dengan tiga tahun dan digunakan untuk keperluan
investasi.
(c) Kredit Jangka Panjang
Kredit yang masa pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima
tahun, kredit ini digunakan untuk keperluan investasi jangka
panjang.
4) Dilihat dari Segi Jaminan
Jenis kredit dilihat dari segi jaminan dari pengguna kredit,
dapat dibedakan menjadi :
(a) Kredit dengan Jaminan
Kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan.
Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau jaminan
orang. Setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal
senilai jaminan atau melebihi jumlah kredit yang diajukan
debitur.
(b) Kredit tanpa Jaminan
Kredit yang diberikan tanpa menggunakan suatu jaminan, baik
jaminan yang berwujud barang maupun jaminan orang. Kredit
ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, loyalitas
serta nama baik calon debitur selam berhubungan dengan bank
atau pihak lain.
5) Dilihat dari Segi Pembayaran
Jenis kredit dilihat dari segi pembayaran dari pengguna
kredit, dapat dibedakan menjadi :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
(a) Kredit Angsuran
Pinjamanan yang pengembalian pokok pinjamannya dengan
cara angsuran bertahap.
(b) Kredit Tetap
Pinjaman yang cara pengembalian pokok pinjaman menurut
jangka waktu tertentu.
(c) Demand Loan
Pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang
tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.
(d) Kredit Rekening Koran
Fasilitas kredit yang disediakan oleh bank sesuai dengan mutasi
rekening debitur yang ditujukan untuk menunjang transaksi
perdagangan.
(e) Kredit Promes (AKSEP)
Pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal
maupun jatuh tempo pembayarannya.
(f) Kredit Call Money (Money Market)
Pinjaman antar bank yang pembayarannya didasarkan atas
nominal dan jangka waktu jatuh temponya sesuai tingkat suku
bunga yang disepakati.
6) Dilihat dari Segi Sifat
Jenis kredit dilihat dari segi sifat kredit yang diberikan, dapat
dibedakan menjadi :
(a) Kredit Sindikasi (Sobordinate Loan)
Pembiayaan bersama beberapa bank untuk membiayai sebuah
project financing, dimana tingkat suku bunga didasarkan pada
interbank offered rate, baik Sibor maupun Libor dan memiliki
sifat berulang yang dapat diperpanjang (Revolving Loan)
(b) Kredit Luar Negeri (Off Shore Loan)
Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk pembiayaan suatu
proyek, dengan tingkat suku bunga didasarkan pada interbank
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
offered rate, baik Sibor maupun Libor dan memiliki sifat
berulang yang dapat diperpanjang (Revolving Loan)
7) Dilihat dari Segi Sektor Usaha
Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha bagi pengguna
kredit, dapat dibedakan menjadi :
(a) Kredit Pertanian
Kredit yang dibiayai untuk keperluan sektor pertanian atau
perkebunan, yang dapat berupa jangka pendek maupun jangka
panjang.
(b) Kredit Peternakan
Kredit yang digunakan untuk sektor peternakan, baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Kredit jangka biasa digunakan
untuk peternakan ayam, sedangkan kredit jangka panjang
digunakan untuk peternakan kambing atau sapi.
(c) Kredit Industri
Kredit yang digunakan untuk membiayai industri, baik industri
kecil, menengah maupun industri besar.
(d) Kredit Pertambangan
Kredit yang diberikan untuk usaha tambang yang dalam jangka
panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
(e) Kredit Pendidikan
Kredit yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana
pendidikan atau dapat pula digunakan untuk para pelajar dan
mahasiswa.
(f) Kredit Profesi
Kreditt yang diberikan pada kalangan profesional, seperti dosen,
dokter atau pengacara.
(g) Kredit Perumahan
Kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau
pembelian perumahan dalam jangka waktu panjang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
i. Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang
antara debitur dan kreditur. Setiap kredit yang telah disetujui dan
disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan
dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Dalam Pasal 1313 Kitab
UU Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara
dua pihak yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan
hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin
oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak
memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak
dapat menuntut melalui pengadilan.
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak
yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang
berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.
Istilah perjanjian kredit secara definitif tidak dikenal di dalam UU
Perbankan, namun bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit
dalam UU Perbankan tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan
kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada
perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu
sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. Pihak yang ada
dalam perjanjian kredit adalah pihak pemberi kredit (kreditur) dan pihak
penerima kredit (debitur).Pembuatan suatu perjanjian kredit harus
memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat
para pihak yang membuat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Sedangkan komposisi perjanjian kredit terdiri dari :
1) Judul
2) Komparisi
3) Isi, yang mencakup :
(a) Jumlah kredit
(b) Jangka waktu kredit
(c) Bunga kredit
(d) Penggunaan kredit
(e) Cara pengembalian kredit
(f)Jaminan kredit
(g) Kelalaian debitur atau wanprestasi
(h) Hal-hal yang dilakukan debitur
(i)Pembatasan terhadap tindakan
(j)Asuransi barang jaminan
(k) Pernyataan dan jaminan
(l)Perselisihan den penyelesaian persengketaan
(m)Keadaan memaksa
(n) Pemberitahuan dan komunikasi
(o) Perubahan dan pengalihan
4) Penutup
j. Dokumentasi Kredit
Dokumentasi kredit sangat menetukan dalam proses persetujuan
kredit karena kelangkapan file kredit merupakan salah satu syarat dalam
proses awal pengajuan kredit (Ruddy,1996: 28). Unsur dokumen kredit
antara lain sebagai berikut :
1) Penyiapan dokumentasi.
2) Kecocokan dokumentasi dengan transaksi.
3) Asuransi resiko (coverage of risk).
4) Pelaksanaan dokumentasi.
5) Registrasi atau administrasi pinjaman.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Pada dokumentasi kredit terdapat sistem pengendalian intern
dokumentasi, yang meliputi :
1) Peninjauan jaminan pada saat awal kredit belum diberikan.
2) Daftar jenis dokumen dan jaminan yang diserahkan.
3) Peninjauan on the spot jaminan terutama bila terjadi perubahan.
4) Dokumentasi hukum jaminan dan pengikatannya.
5) Sistem pengendalian intern dilakukan secara periodik sebagai bahan
peninjauan ulang pengendalian.
k. Proses Pemberian Kredit
Proses pemberian kredit dilakukan melalui beberapa tahap, yang
antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2002: 123) :
1) Pengajuan permohonan atau aplikasi kredit
Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan
dalam suatu proposal dan dilampiri dengan berkas lain yang
dibutuhkan. Proposal tersebut hendaknya :
(a) Berisi :
1. Latar belakang perusahaan
2. Maksud dan tujuan
3. Besar kredit dan jangka waktu
4. Cara pengembalian kredit
5. Jaminan kredit
(b) Melampirkan dokumen yang meliputi fotokopi :
1. Akte Notaris
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir
5. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
6. Sertifikat jaminan
(c) Rasio penilaian sementara dari neraca dan laporan laba
rugi :
1. Current ratio
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
2. Acid test ratio
3. Inventory turn over
4. Sales to receivable ratio
5. Profit margin ratio
6. Return on net worth
7. Working capital
2) Penelitian berkas kredit
Untuk mengetahui kelengkapan dan kesesuaian berkas dengan
persyaratan yang ada, termasuk meneliti keabsahan berkas.
3) Wawancara awal
Penyidikan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung.
Dengan adanya wawancara ini dapat digunakan untuk meyakinkan
bank mengenai berkas yang diisi dan kesesuaian dengan keadaan
sebenarnya.
4) On the Spot
Kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai obyek
yang akan dijadikan usaha atau jaminan yang akan diberikan.
Kemudian hasil on the spot dicocokan dengan hasil wawancara awal.
5) Wawancara II
Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat
setelah dilakukan on the spot. Catatan yang ada pada berkas
permohonan dan pada saat wawancara awal dicocokkan dengan saat
on the spot.
6) Penilaian kelayakan kredit
Penilaian yang didasarkan pada aspek hukum, aspek pasar dan
pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasional, aspek
manajemen, aspek sosial ekonomi dan aspek AMDAL.
7) Keputusan kredit
Keputusan kredit dilakuakan untuk menentukan pemberian atau
penolakan kredit, jika diterima, maka selanjutnya adalah persiapan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
administrasi. Keputusan kredit merupakan hasil keputusan tim. Hal-
hal yang diumumkan mencakup :
(a) Jumlah uang yang akan diterima debitur
(b) Jangka waktu kredit
(c) Biaya yang harus dibayar
(d) Waktu pencairan kredit
8) Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
Kelanjutan dari diputuskannya kredit adalah penandatanganan akad
kredit sebelum pencairan dana, serta mengikat jaminan dengan
hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan lain yang dianggap
perlu. Penandatanganan dilakukan antara bank dan debitur secara
langsung, atau dapat juga dengan melalui notaris.
9) Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan
surat-surat lain yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau
tabungan di bank yang bersangkutan.
10) Penyaluran dana
Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari
pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan
kredit (sekaligus atau secara bertahap).
l. Penggolongan Kredit
Penggolongan kredit dibedakan menjadi lima tingkatan (Jamal
Wiwoho, 2002: 98), yaitu :
1) Kredit Lancar
Kredit digolongkan sebagai kredit lancar jika memenuhi kriteria :
(a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
(b) Memiliki mutasi rekening aktif.
(c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash
collateral).
2) Kredit dalam Perhatian Khusus
Kredit digolongkan dalam perhatian khusus jika memenuhi kriteria :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
(a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga belum
melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
(b) Kadang terjadi cerukan.
(c) Mutasi rekening relatif aktif.
(d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan.
(e) Didukung oleh pinjaman baru.
3) Kredit Kurang Lancar
Kredit digolongkan kredit kurang lancar jika memenuhi kriteria :
(a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang sudah
melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
(b) Sering terjadi cerukan.
(c) Mutasi rekening relatif rendah.
(d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih
dari 90 (sembilan puluh) hari.
(e) Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
(f) Dokumentasi pinjaman lemah.
4) Kredit Diragukan
Kredit digolongkan sebagai kredit diragukan jika memenuhi kriteria:
(a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang sudah
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
(b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
(c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
(d) Terjadi kapitalisasi bunga.
(e) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit
maupun peningkatan jaminan.
5) Kredit Macet
Kredit digolongkan sebagai kredit macet jika memenuhi kriteria :
(a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang sudah
melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
(b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
(c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat
dicairkan pada nilai wajar.
m. Kolektibilitas Kredit
Kolektibilitas kredit menurut Totok et al (2006: 118) berdasarkan
pertimbangan kuantitatif dan judgment serta sesuai Surat Edaran Bank
Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada semua bank
umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di
Indonesia perihal penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kualitas
kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang
lancar, diragukan dan macet menurut kriteria :
1) Prospek Usaha
Penilaian prospek usaha didasarkan pada komponen berikut :
(a) Potensi pertumbuhan usaha
(b) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
(c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
(d) Dukungan dari afiliasi/group
(e) Upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup.
2) Kinerja (performance) debitur
Penilaian kinerja debitur didasarkan pada komponen berikut :
(a) Perolehan laba
(b) Struktur permodalan
(c) Arus kas
(d) Sensitivitas terhadap resiko pasar.
3) Kemampuan Membayar
Penilaian kemampuan membayar didasarkan pada komponen :
(a) Ketepatan dalam pembayaran pokok dan bunga
(b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
(c) Kelengkapan dokumen kredit
(d) Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
(e) Kesesuaian penggunaan dana
(f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
3. Kredit Bermasalah
a. Pengertian Kredit Bermasalah
Kredit bermasalah dapat juga disebut sebagai non performing loan,
yaitu suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar
lunas kredit bank tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam
perjanjian kredit. Keadaan tersebut dalam hukum perdata disebut
wanprestasi atau ingkar janji. Macam-macam wanprestasi, antara lain :
1) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali seperti apa
yang telah diperjanjikan.
2) Debitur melaksanakan sebagian dari apa yang telah diperjanjikan.
3) Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
4) Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan.
5) Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian.
b. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah
Gejala kredit bermasalah antara lain disebabkan oleh (Jamal
Wiwoho, 2011: 100) :
1) Menurunnya pendapatan bersih
2) Menurunnya penjualan secara tajam
3) Menurunnya perputaran persediaan
4) Meningkatnya penjualan secara tajam
5) Menurunnya perputaran piutang
6) Menurunnya modal lancar
7) Nasabah mulai ingkar janji
8) Nasabah membuat laporan fiktif
9) Nasabah tidak terbuka
10) Nasabah menolak wawancara
Selain itu, menurut Ismail (2010: 218) penyebab kredit bermasalah
dilihat melalui dua faktor, yaitu :
1) Faktor Intern Bank
Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern
bank, antara lain :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
(a) Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat.
(b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit
dengan nasabah.
(c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha
debitur.
(d) Campur tangan dari pihak terkait cukup besar, misal komisaris.
(e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit.
2) Faktor Ekstern Bank
Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit bermasalah
antara lain:
(a) Debitur sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada
bank.
(b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar.
(c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan
dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan
(slide streaming).
(d) Adanya unsur ketidaksengajaan, misal bencana alam dan inflasi.
c. Gejala Awal Kredit Bermasalah
Kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, gejala penurunan
mutu kredit secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus kredit
bermasalah naik ke atas permukaan (Siswanto Sutojo, 1997: 29). Gejala
umum yang sering muncul bakal terjadinya kredit bermasalah, antara lain
sebagai berikut :
1) Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit
Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit merupakan gejala
awal yang sering kali tersirat berbagai macam hal yang dapat
menjurus kasus kredit bermasalah. Salah satu contoh penyimpangan
dari ketentuan perjanjian kredit adalah permintaan debitur untuk
memperpanjang jangka waktu kredit yang akan jatuh tempo tanpa
mengajukan alasan yang kuat mengenai perpanjangan tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
Contoh lainnya adalah keterlambatan pembayaran bunga atau cicilan
kredit yang telah jatuh tempo.
2) Penurunan kondisi keuangan debitur
Gejala penurunan kondisi keuangan debitur erat hubungannya
dengan penyimpangan debitur dari ketentuan kredit. Gejala tersebut
dapat dideteksi melalui pos-pos neraca dan daftar laba rugi selama
beberapa masa berurutan.
3) Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar
Khawatir kondisi keuangan yang menurun diketahui kreditur, debitur
berusaha menyembunyikan kesulitan yang sedang dihadapi. Salah
satu cara yang dilakukan debitur adalah menyampaikan laporan
keuangan dan bahan masukan lain yang telah direkayasa.
4) Menurunnya sikap kooperatif debitur
Sikap kurang kooperatif debitur dapat berbentuk keengganan untuk
menyampaikan informasi keuangan yang diperlukan oleh kreditur,
termasuk menunda penyerahan neraca dan daftar laba rugi bulanan,
kwartal maupun tahunan. Selain itu dapat pula terjadi keenggaan
mendiskusikan situasi keuangan dan usaha bisnis yang sedang
dihadapi dan menghindari pertemuan dengan para eksekutif kreditur
yang ditugaskan untuk memonitor kredit, dalam suatu kasus tertentu,
menurunnya sikap kooperatif debitur dapat disebabkan karena
debitur merasa tidak senang atas sikap, tingkah laku atau cara kerja
account officer yang ditugaskan kreditur untuk menangani kredit.
5) Penurunan nilai jaminan yang disediakan
Barang yang telah dijaminkan oleh debitur tidak dapat dikuasai
sepenuhnya oleh kreditur. Kebanyakan kreditur hanya menguasai
dokumen bukti kepemilikan barang jaminan. Fisik barang jaminan
tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur. Untuk menjalankan
operasi perusahaan, nilai barang yang dijaminkan dapat berubah dari
waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan. Jika
barang yang dijaminkan mobil, motor, kapal dan sebagainya dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
dipindahkan tempat sehingga sulit dicari, mudah lenyap atau bahkan
dilenyapkan oleh debitur, apabila barang lenyap atau dilenyapkan,
nilai barang jaminan dapat turun sampai nol.
6) Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti
Penuruan kondisi keuangan perusahaan debitur akan menimbulkan
suasana kerja yang kurang menyenangkan bagi para karyawan,
sehingga karyawan mudah tergoda untuk mencari pekerjaan lain.
Account officer yang bertugas mengadakan kontak dengan debitur
akan mengetahui frekuensi pergantian tenaga inti pada perusahaan
tersebut. Dari hal tersebut akan diketahui pula gejala-gejala lain yang
mengikuti, yang dapat menimbulkan kasus kredit bermasalah.
7) Timbul problem keluarga atau pribadi debitur yang serius
Apabila tidak ditangani dengan benar, banyak problem keluarga
yang dapat menghancurkan operasi bisnis perusahaan, apalagi jika
perusahaan dimiliki oleh beberapa anggota keluarga. Perceraian para
pemilik perusahaan keluarga dapat mengganggu kelancaran operasi
dan kelangsungan hidup perusahaan. Masalah tersebut akan semakin
berat, jika perusahaan tidak memiliki perjanjian pemisahan harta.
d. Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah
Teknik yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah
(Kasmir, 2002: 129), antara lain sebagai berikut :
1) Rescheduling
Tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu
kredit atau jangka waktu angsuran. Debitur diberi keringanan dalam
jangka waktu pembayaran kredit.
2) Reconditioning
Tindakan ini dilakukan bank dengan cara mengubah berbagai
persyaratan yang ada, seperti :
(a) Kapitalisasi bunga.
(b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
(c) Penurunan suku bunga.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
(d) Pembebasan bunga.
3) Restructuring
Tindakan yang dilakukan bank (kreditur) kepada debitur dengan cara
melakukan penataan kembali perjanjian kredit, seperti penurunan
suku bunga, perpanjangan jangka waktu pengembalian kredit dan
penambahan fasilitas kredit.
4) Kombinasi
Kombinasi terdiri dari rescheduling,reconditioning dan retructuring.
Debitur dapat diselamatkan dengan kombinasi antara rescheduling
dan restructuring atau reconditioning dan rescheduling.
5) Penyitaan jaminan
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila
debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun
sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya.
e. Upaya Mengatasi kredit Bermasalah
Upaya mengatasi kredit bermasalah dapat dilakukan dengan dua
metode, yaitu :
1) Penyelamatan kredit bermasalah
Upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui
perundingan kembali antara debitur dan kreditur (negosiasi dan
pencarian solusi) dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank
Indonesia No. 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya
mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan
melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara
penjadwalan kembali atau rescheduling, persyaratan kembali atau
reconditioning dan penataan kembali atau restructuring. Penanganan
tersebut dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga
cara tersebut. Melalui langkah tersebut syarat-syarat pengembalian
kredit diperingan, sehingga dengan keringanan tersebut diharapkan
debitur memiliki kemampuan untuk dapat memuhi kewajibannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Penyelamatan ini dapat dilakukan jika debitur ada kemauan dan
itikad baik serta bersikap kooperatif.
2) Penyelesaian kredit bermasalah
Penyelesaian kredit bermasalah merupakan langkah terakhir yang
dapat dilakukan setelah langkah penyelamatan (sebagaimana diatur
dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPP) tidak efektif lagi.
Penyelesaian masalah kredit melalui badan peradilan membutuhkan
waktu yang relatif lama, maka dapat pula melalui lembaga lain yang
berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah,
yang dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam
penanganan kredit. Lembaga hukum yang dapat menyelesaikan
kredit bermasalah, antara lain melalui Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN), Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN),
badan peradilan dan melalui arbitrase atau melalui badan alternatif
Penyelesaian Sengketa.
f. Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah
Upaya pencegahan memerlukan berbagai kebijakan yang baik
(Jamal Wiwoho, 2011: 107), yaitu :
1) Kebijakan pokok penyaluran kredit yang sehat
Kebijakan pokok harus dinyatakan secara tertulis oleh setiap bank,
sehingga pejabat bank mempunyai pedoman yang dapat digunakan
sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan yang dibuat
harus jelas, mudah dimengerti, ringkas dan padat. Meskipun
kebijakan setiap bank tidak sama, namun ketentuan yang harus ada,
antara lain :
(a) Struktur organisasi bidang perkreditan beserta job description.
(b) Kewenangan dari masing-masing pejabat bank.
(c) Batas pemberian kredit kepada debitur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
2) Sumber daya manusia yang solid dalam bidang perkreditan
Agar dapat menerapkan azas manajemen yang sehat, bank harus
mempunyai SDM yang sehat pula, baik mengenai pendidikan
maupun moralnya.
3) Kebijakan persetujuan kredit
Persetujuan pemberian kredit dapat dikatakan sehat bila diberikan
berdasarkan hasil penilaian total atas kelayakan permintaan kredit
yang diajukan dan mutu kredit yang pernah diberikan kepada calon
debitur. Persetujuan pemberian kredit oleh pejabat bank yang terkait
harus dinyatakan secara tertulis. Para pejabat pengambil keputusan
yang memiliki tugas untuk menyetujui realisasi kredit harus dapat
mempertanggungjawabkan kepada bank bahwa :
(a) Keputusan pemberian kredit didasarkan pada hasil analisis
kredit yang proporsional.
(b) Kredit tersebut diharapkan tidak akan berkembang menjadi
kredit bermasalah.
(c) Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan kebijakan pokok
penyaluran kredit yang telah digariskan oleh bank.
(d) Keputusan pemberian kredit bebas dari pengaruh pihak ketiga
yang ikut berkepentingan dalam pemberian kredit.
3. Restrukturisasi Kredit
a. Pengertian Restrukturisasi Kredit
Restrukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
No.2/15/PBI/2000 merupakan suatu proses untuk merestruktur kredit
bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur.
Restrukturisasi kredit adalah pembayaran kredit dengan syarat yang lebih
lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran kredit
sebelum dilakukannya proses restrukturisasi kredit, karena adanya
konsesi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur. Konsesi semacam
ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam
keadaan kesulitan keuangan. Konsesi semacam ini dapat berasal dari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
perjanjian antara kreditur dengan debitur, atau dari keputusan pengadilan,
serta dari peraturan hukum. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa
yang berkepentingan terhadap restrukturisasi kredit adalah pihak debitur
yang bermasalah.
Restrukturisasi kredit perlu dilakukan untuk mengatasi kredit yang
bermasalah yang sedang dialami oleh debitur baik perusahaan maupun
perorangan. Restrukturisasi kredit merupakan suatu tindakan yang perlu
diambil sebab debitur tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan
untuk memenuhi commitment-nya kepada kreditur. Commitment yang
dimaksud adalah dimana debitur tidak dapat lagi memenuhi perjanjian
yang telah disepakati sebelumnya pada perjanjian kredit dengan kreditur,
sehingga dapat mengakibatkan gagal bayar. Jika debitur adalah suatu
perusahaan, maka apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi
kreditnya maka akan timbul wanprestasi yang dapat mengakibatkan
masalah besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dampak yang
akan timbul tersebut, antara lain:
1) Pihak debitur akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dana di
masa yang akan datang nantinya.
2) Pihak kreditur dapat mengumumkan bahwa pihak debitur yang
bermasalah tersebut sudah pailit atau bangkrut.
3) Beban dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak debitur akan dapat
membengkak atau bahkan lebih besar daripada biasanya di dalam
memperoleh dana di masa yang akan datang.
4) Pihak debitur akan memiliki reputasi yang jelek di dalam dunia
usaha.
Berdasarkan dampak tersebut, debitur yang mengalami masalah
sangat diarahkan dan disarankan untuk mengambil langkah melakukan
restrukturisasi kredit guna menghindari masalah-masalah yang mungkin
akan terjadi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
b. Alasan Restrukturisasi
Alasan untuk diadakannya restrukturisasi kredit bagi pihak debitur
adalah sebagai berikut:
1) Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih
bagus. Penataan dan perbaikan sektor keuangan debitur akan dapat
dicapai apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, efisiensi,
dan kuat.
2) Dengan melakukan proses restrukturisasi kredit maka debitur akan
dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran, yaitu
caranya berunding dengan kreditur dan melalui suatu argumen yang
cukup, sehingga dapat tercapai kesepakatan atau win-win solution.
Argumen yang dimaksud adalah dimana pihak debitur mampu
menunjukan bahwa keadaannya benar-benar dalam posisi kesulitan
keuangan.
c. Proses Restrukturisasi
Restrukturisasi kredit bermasalah dapat terjadi jika berdasarkan
pertimbangan ekonomi atau hukum, kreditur memberikan konsesi khusus
kepada debitur yaitu konsesi yang tidak akan diberikan dalam keadaan
tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur. Konsesi ini dapat
berasal dari perjanjian antara kreditur dan debitur, atau dari keputusan
pengadilan, atau dari peraturan hukum.
Restrukturisasi kredit bermasalah dapat terjadi sebelum, pada, atau
sesudah tanggal jatuh tempo kredit yang tercantum dalam perjanjian, dan
akan terdapat rentang waktu diantara saat perjanjian, keputusan
pengadilan, dan sebagainya. Dengan tanggal efektif persyaratan baru atau
terjadinya peristiwa lain yang merupakan pelaksanaan restrukturisasi,
yang dimaksud dengan ini yaitu tanggal efektif pelaksanaan merupakan
saat restrukturisasi.
d. Metode Restrukturisasi Kredit
Bentuk upaya penyelamatan kredit melalui restukturisasi (Sutarno,
2003:266), yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
1) Penurunan suku bunga kredit
Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk upaya
restrukturisasi yang memiliki tujuan memberikan keringanan kepada
debitur, sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga
yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih
kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
2) Pengurangan tunggakan bunga kredit
Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui
upaya restrukturisasi kredit dengan cara memberi kemudahan debitur
melalui pengurangan tunggakan bunga kredit/menghapus seluruh
tunggakan bunga kredit. Para debitur dibebaskan dari kewajiban
membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau bahkan seluruhnya.
3) Pengurangan tunggakan pokok kredit
Pengurangan tunggakan pokok merupakan pola restrukturisasi kredit
yang paling maksimal diberikan kreditur kepada debitur karena
pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan
bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok kredit
ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset
bank yang berupa hutang pokok dari debitur ini tidak kembali dan
merupakan kerugian yang menjadi beban bank.
4) Perpanjangan jangka waktu kredit (Reschedulling)
Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi
kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan
hutangnya, dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit maka
kualitas kredit debitur digolongkan menjadi performing loan (tidak
bermasalah) dan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan
kesempatan kepada debitur untuk melunasi hutangnya.
5) Penambahan fasilitas kredit
Adanya penambahan fasilitas kredit yang diberikan, diharapkan
debitur yang telah melakukan pinjaman untuk usaha agar dapat
mengembangkan usahanya, sehingga akan menghasilkan pendapatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru.
Namun untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan
analisisa yang cermat, akurat dan perhitungan yang tepat mengenai
prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan
hutang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan
yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan
kredit baru serta masih mampu mengembangkan usaha ke depan.
6) Pengambil alihan agunan/asset debitur
Pengambil alihan asset debitur dalam hukum disebut kompensasi
atau perjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan cara
ini bank mengambil alih agunan kredit yang dijaminkan tersebut
dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang
diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit
yang diambil alih bank digunakan untuk membayar kredit yang
tertunggak. Sehingga agunan kredit menjadi asset bank dan hutang
debitur dinyatakan lunas. Pengambil alihan asset debitur ini dapat
juga disebut set off.
7) Jaminan kredit dibeli oleh bank
Untuk menyelamatkan kredit, bank dapat membeli agunan melalui
penjualan umum atau melalui lelang. Undang-Undang melarang
bank memiliki langsung agunan, namun larangan untuk memiliki
agunan tersebut dapat batal secara hukum, jika debitur cidera janji.
Agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya apabila
debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.
8) Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham
Konversi kredit menjadi modal artinya adalah sejumlah nilai kredit
dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur (Dept Equity
Swap), dengan adanya konversi tersebut, maka bank memiliki
sejumlah saham pada perusahaan debitur dan hutang debitur menjadi
lunas. Mengenai berapa nilai saham tergantung pada kesepakatan
antara bank dan debitur, sedangkan berapa jumlah saham yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
dimiliki bank disesuaikan dengan hasil penilaian nilai saham yang
disepakati. Menurut kebijaksanaan Bank Indonesia (BI) yang diatur
dalam surat edaran BI No.25/1/BPPP/Jo dan surat keputusan Direksi
BI No.25/97/KEP/DIR/tanggal 27 November 1992 yang menyatakan
bahwa penyertaan modal hanya dapat dilakukan paling lama 5 tahun.
9) Dept to Asset Swap
Dept to Asset Swap adalah pengalihan harta yang dimiliki oleh
debitur kepada kreditur, karena debitur sudah tidak sanggup lagi
untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Pengalihan harta atau
asset yang dimiliki oleh debitur ditujukan untuk dikuasai oleh
kreditur, pihak bank atau BPPN. Penguasaan asset tersebut hanya
bersifat sementara waktu saja, sampai asset terjual dan dapat dipakai
untuk melunasi hutang debitur.
10) Alih manajemen
Apabila proyek yang dibiayai dengan kredit menunjukan adanya
prospek yang dapat menghasilkan sumber dana namun manajemen
tidak mampu untuk menjalankan usaha tersebut, maka bank berhak
untuk mengganti manajemen pada perusahaan debitur. Namun untuk
perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) penggantian
manajemen tidak semudah yang dibayangkan. Pergantian pengurus
harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan
kedudukan bank disini hanyalah sebagai pihak yang memberikan
kredit dan tidak memiliki saham diperusahaan tersebut, sehingga
bank tidak memiliki hak untuk mengganti pengurus pada perusahaan
debitur. Bank hanya bisa menganjurkan kepada pemegang saham
mengenai pergantian penggurus tersebut, namun hak sepenuhnya
tetap berada pada RUPS.
11) Pengambil alihan pengelolaan proyek
Sering terjadi debitur gagal dalam mengelola proyek yang dibiayai
dengan kredit sehingga proyek tidak menghasilkan pendapatan
sebagai sumber tambahan pengembalian kredit, sedangkan sumber
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
utama pengembalian kredit terletak pada keberhasilan proyek yang
dijalankan. Kegagalan pengelolaan proyek dapat disebabkan karena
penyimpangan penggunaan kredit atau kurangnya profesionalisme
manajemen dalam langkah pengelolaan proyek. Untuk melakukan
penyelamatan kredit, bank sebagai pemegang hak tanggungan atas
proyek dapat mengambil alih pengelolaan proyek seperti yang telah
tercantum pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Bank
dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengambil alih
proyek tersebut dan mendapatkan penetapan Pengadilan.
12) NOVASI (pembaharuan hutang)
Novasi (pembaharuan utang) adalah suatu perjanjian baru yang
menghapuskan perjanjian kredit (PK) lama dan pada saat yang sama
memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
Novasi diatur dalam pasal 1423-pasal 1424 KUHPerdata. Untuk
melakukan penyelamatan kredit dapat dilakukan melalui Novasi,
yang dibedakan menjadi 3 menurut jenisnya, yaitu:
(a) Novasi subyektif pasif
Novasi ini dilakukan dengan cara mengalihkan debitur lama
kepada debitur baru beserta asset yang menjadi jaminan kredit,
dengan penggantian debitur lama kepada debitur baru, maka
akan membebaskan debitur lama dari kewajiban membayar
hutang pada bank. Pengalihan debitur ini dapat disebut juga
sebagai alih debitur.
(b) Novasi subyektif aktif
Pengalihan kreditur lama pada kreditur baru, sehingga kreditur
baru berhak untuk menagih piutangnya kepada debitur beserta
hak-hak jaminan yang telah ada. Penggantian kreditur dapat
dilakukan secara sepihak oleh kreditur lama tanpa melalui
sepengetahuan debitur. Novasi ini disebut sebagai alih kreditur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
(c) Novasi obyektif
Pada novasi obyektif tidak ada perubahan mengenai kedudukan
kreditur dan debitur, yang dirubah hanyalah pada obyek dari
perjanjian tersebut. Pelaksanaan novasi ini dengan melakukan
amandemen pada perjanjian kredit sesuai dengan kesepakatan
kreditur dan debitur.
13) Subrogasi
Suborgasi adalah penggantian hak kreditur oleh pihak ketiga yang
telah membayar hutang debitur, sehingga kedudukan debitur telah
digantikan oleh pihak ketiga tersebut. Karena hutang telah dibayar
oleh pihak ketiga, maka perjanjian antara kreditur dan debitur telah
dihapus. Pihak ketiga yang telah membayar hutang tersebut dapat
bertindak sebagai kreditur baru dan berhak menagih debitur serta
memperoleh hak-hak ikutannya yang berupa jaminan kredit.
14) CESSIE
Cessie adalah pengalihan piutang atas nama kepada pihak lain.
Dalam praktek pelaksanaan, cessie dapat dimanfaatkan sebagai
jaminan kredit namun hanya sebatas tambahan saja, sedangkan
jaminan pokoknya adalah proyek yang dibiayai dengan kredit.
Inisiatif penyelamatan kredit melalui cessie merupakan prakarsa dari
kreditur, sehingga kreditur yang harus mencari kreditur baru yang
bersedia dan membeli piutang dengan pembayaran lunas sekaligus,
meneliti nilai jaminan harus lebih besar dari piutang yang akan
dijual, jaminan marketable, stategis, pengikatan jaminan kuat secara
hukum serta dokumen lengkap.
Penyelesaian kredit melalui cessie kreditur tidak perlu meminta
persetujuan dari debitur (selama debitur bersikap pasif), tetapi
kreditur tetap mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada
debitur agar mengetahui mengenai terjadinya pergantian kreditur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
15) Debitur menjual sendiri barang jaminan
Untuk menghemat waktu, biaya dan agar mendapatkan hasil yang
lebih baik dari lelang, maka kreditur dapat meminta pada debitur
agar melakukan penjualan jaminan kredit. Kreditur harus membantu
debitur dalam penjaualan jaminan tersebut, dengan cara mencarikan
calon pembeli dan jika diperlukan dapat melakukan perundingan
dengan calon pembeli untuk memperlancar penjualan. Meskipun
debitur memiliki hak untuk menentukan nilai penjualan tersebut,
tetapi kreditur selaku pihak pemegang jaminan juga berhak untuk
mengatur nilai penjualan.
16) Bank menjual barang jaminan dibawah tangan berdasar surat
kuasa
Pada usaha penyelamatan kredit ini, debitur dapat memberi kuasa
kepada kreditur untuk menjual barang jaminan karena debitur tidak
sanggup menjual barang jaminan tersebut. Meskipun dalam praktek
ada kesulitan untuk menjual barang jaminan berdasar surat kuasa,
namun petugas kredit harus tetap mengusahakan penggunaan surat
kuasa kepada kreditur untuk menjual barang jaminan dan memberi
keyakinan pada PPAT untuk membuat Akta Jual Beli.
17) Penghapusan piutang
Penghapusan piutang adalah pembebasan hutang debitur oleh bank,
baik seluruh atau sebagian atau karena hutangnya telah kadaluwarsa
menurut hukum.
18) Cegah tangkal (CEKAL) debitur macet
Kredit bermasalah juga dapat disebabkan karena pemilik perusahaan
menyalahgunakan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi,
jika hal itu terjadi bisa dimungkinkan penyalahgunaan keuangan
tersebut melarikan diri ke luar negeri (LN). Untuk mencegah hal ini,
kreditur dapat meminta bantuan pada kantor imigrasi agar tersangka
tidak melarikan diri ke luar negeri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
4. Kesehatan Bank
a. Pengertian Kesehatan Bank
Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assesment) melalui
pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) atas Tingkat Kesehatan
Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Penilaian tersebut dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi
bulan Juni dan Desember pada tiap tanggal 31.
Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan dasar pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang
menitikberatkan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan suatu
bank yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif (KAP),
manajemen, rentabilitas dan likuiditas dengan menggunakan rasio-rasio,
sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan cara
mengkuantifikasikan komponen-komponen tersebut pada masing-masing
faktor.
Fungsi dari adanya penilaian tingkat kesehatan bank ini adalah
sebagai tolak ukur manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan
bank telah dilakukan sejalan dengan asas perbankan yang sehat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, selain itu juga digunakan sebagai tolak
ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik
secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.
Bank sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya
dengan baik, dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat
menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan
fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran
serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai
kebijakan terutama kebijakan moneter, dengan menjalankan fungsi-
funngsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat serta dapat bermanfaat bagi perekonomian secara
keseluruhan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus
mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik,
dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian,
menghasilkan keuntungan (profit) yang cukup untuk mempertahankan
kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat
memenuhi kewajibannya pada kreditur. Selain itu, bank harus senantiasa
memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan , dimana
pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-
prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
b. Dasar Hukum Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan berdasar pada
peraturan perundang-undangan melalui Bank Indonesia selaku bank
sentral yang diberi wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan
atas semua jenis bank yang beroperasi di Indonesia, yaitu Peraturan Bank
Indonesia No.13/1/PBI/2011 yang didukung dengan adanya Surat Edaran
No.13/24/DPNP, menjelaskan mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI)
tentang mekanisme penilaian kesehatan bank umum secara individual
maupun konsolidasi.
c. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
1) Tujuan penilaian tingkat kesehatan bank
Tujuan dari penialaian tingakat kesehatan bank, antara lain :
(a)Sebagai salah satu sarana untuk menetapkan strategi usaha dimasa
yang akan datang.
(b)Sebagai salah satu sarana penetapan dan implementasi strategi
pengawasan bank.
2) Hal yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank
Hal-hal yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank
antara lain :
(a) Pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil.
(b) Kekurangan pada kewajiban pencapaian target pemberian kredit
ekspor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
(c) Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.
(d) Pelanggaran ketentuan posisi devisa netto.
(e) Pelanggaran ketentuan know your customer.
(f)Pelanggaran transparansi produk bank dan penggunaan data
pribadi nasabah.
(g) Pelanggaran ketentuan penyelesaian pengaduan kredit.
d. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank melalui Rasio NPL
Salah satu aspek dalam penilaian kesehatan bank adalah melalui
kualitas asset yang dinilai berdasarkan kualitas aktiva produktif. Kualitas
aktiva produktif dihitung dengan cara membandingkan aktiva produktif
diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Perhitungan aktiva produktif
diklasifikasikan diperoleh dari jumlah kredit yang diberikan namun
hanya dibebankan pada kredit dengan kriteria NPL, dengan bobot resiko
yang telah ditentukan. Pemberian bobot resiko tersebut adalah 50% untuk
kredit kurang lancar, kredit diragukan dengan bobot resiko sebesar 75%,
sedangkan untuk kredit macet dengan bobot resiko 100%.
Perhitungan kualitas asset tersebut sangat berpengaruh terhadap
kolektibilitas kredit yang ada terutama kolektibilitas dengan kriteria NPL,
sehingga rasio NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas
asset bank. Kualitas asset bank yang sehat dapat meningkatkan kesehatan
bank. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia, menetapkan
rasio NPL sebesar 5%. Semakin tinggi rasio NPL, maka akan semakin
menurunkan kualitas aktiva produktif pada bank yang bersangkutan.
Rumus perhitungan rasio NPL adalah sebagai berikut :
Rasio NPL = x 100%
e. Strategi Pengawasan oleh Bank Indonesia
Perlu pengawasan terhadap kesehatan bank oleh Bank Sentral atau
Bank Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat fungsi bank sebagai
lembaga intermediasi, berfungsi untuk memperlancar sistem pembayaran
dan sebagai lembaga perantara kebijakan moneter, dengan fungsi-fungsi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
penting tersebut, maka bank wajib untuk diawasi mengenai kesehatannya
deni kelangsungan sistem perekonomian yang ada. Strategi pengawasan
dari Bank Indonesia dilakukan melalui 3 cara, yaitu :
1) Pengawasan normal (rutin)
Dilakukan untuk bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi
atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
2) Pengawasan intensif
Sedangkan pengawasan intensif dilakukan untuk bank yang memiliki
potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya,
dengan cara :
(a) Bank melaporkan hal-hal tertentu kepada BI.
(b)Pembaharuan rencana kerja terhadap sasaran yang akan dicapai.
(c) Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi.
(d)Menempatkan pengawas atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank
(bila diperlukan).
3) Pengawasan khusus
Pengawasan khusus dilakukan untuk bank yang mengalami kesulitan
yang membahayakan kelangsungan usahanya, dengan cara :
(a) Memerintahkan bank untuk mengajukan rencana secara tertulis
mengenai perbaikan modal
(b) Memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan
tindakan perbaikan
f. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank
Jika terjadi pelanggaran aturan kesehatan bank, maka Bank
Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
1) Pemegang saham menambah modal
2) Mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi
3) Menghapus bukukan kredit/pembiayaan yang macet
4) Melakukan merger atau konsolidasi
5) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh
kewajiban
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
6) Menyerahkan pengelolaan sebagian atau seluruh harta dan kewajiban
kepada pihak lain
Pada permasalahan ini Badan Khusus yang ada pada bank yang
bersangkutan memiliki wewenang untuk ;
1) Mengambil alih hak dan wewenang pemegang saham
2) Mengambil alih hak dan wewenang Direksi dan Komisaris
3) Menguasai dan mengelola seluruh kekayaan bank
4) Mengevaluasi kontrak dengan pihak ketiga yang merugikan bank
5) Menjual kekayaan bank dan pemegang saham
6) Menjual tagihan bank atau pengelolaan kepada pihak lain
7) Mengalihkan pengelolaan kekayaan atau manajemen pada pihak lain
8) Melakukan penyertaan modal sementara
9) Melakukan penagihan pada pihak lain dengan paksa
10) Melakukan pengosongan hak tanah yang dikuasai oleh pihak lain
g. Faktor yang Menggugurkan Tingkat Kesehatan Bank
Faktor-faktor yang dapat menggugurkan tingkat kesehatan bank antara
lain sebagai berikut :
1) Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan
dalam Bank yang bersangkutan
2) Campur tangan pihak di luar bank dalam kepengurusan (manajemen)
bank, termasuk kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau
beberapa kantornya berdiri sendiri
3) Window dressing dalam pembukuan dan laporan bank yang secara
material berpengaruh terhadap keadaan keuangan sehingga dapat
mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank
4) Praktek “bank dalam bank” atau melakukan usaha diluar pembukuan
bank
5) Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara
atau pengunduran diri dan keikutsertaannya dalam kliring
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
h. Sanksi terhadap Pelanggaran atas Tingkat Kesehatan Bank
Sanksi pelanggaran atas tingkat kesehatan bank berupa rangkaian
ketentuan yang disebut tindak lanjut pelaksanaan pengawasan dan
pembinaan bank (cease and desist order) yang dicantumkan dalam SK
Direksi BI No.23/82/KEP/DIR dan SEBI No.23/22/BPPP tanggal 28
Februari 1991. Sanksi tersebut dapat berupa :
1) Sanksi administratif :
(a) Denda uang
(b) Teguran tertulis
(c) Penurunan tingkat kesehatan bank
(d) Larangan kliring
(e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu
(f) Pemberhentian pengurus bank
(g) Pencantuman pengurus, pegawai atau pemegang saham dalam
daftar orang tercela
2) Sanksi pidana
5. Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Peningkatan Tingkat Kesehatan
Bank
Kredit yang diberikan oleh bank tidak semua memiliki kolektibilitas
performing loan (PL). Ada beberapa debitur yang melakukan wanprestasi
(mengingkari perjanjian kredit), sehingga kolektibilitas kredit tergolong
menjadi non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Untuk mengatasi
terjadinya kredit bermasalah tersebut dapat dilakukan upaya penyelamatan
kredit melalui restrukturisasi kredit. Upaya penyelamatan ini dilakukan
dengan jalan musyawarah antara debitur dan kreditur tanpa melalui jalur
hukum. Restrukturisasi dilakukan untuk mengurangi rasio non performing
loan yang secara langsung digunakan sebagai salah satu indikator penilaian
tingkat kesehatan bank pada aspek asset (kualitas asset), yaitu kemampuan
bank dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat. Peraturan
Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio maksimal non performing
loan adalah sebesar 5%, sehingga bank harus berupaya untuk meminimalkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
rasio non performing loan sekecil mungkin dibawah presentase maksimal
dari PBI.
Kriteria penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya didasarkan pada
rasio NPL saja, tetapi melalui aspek penilaian CAMEL (Capital, Assets,
Management, Earning, Liquidity). Penilaian tersebut dilakukan secara
kualitatif dan kuantitatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga
akan didapat predikat penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu sehat, cukup
sehat, kurang sehat dan tidak sehat.
B. Hasil Penelitian yang Relevan
1. Dwi Pratiwi, Nur. 2011. Upaya Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) untuk menekan adanya kredit macet pada PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. Tugas Akhir D3 Keuangan dan
Perbankan Fakultas Ekonomi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
Surakarta (UNS).
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan restrukturisasi kredit didasarkan
pada ketentuan yang mengacu pada masing-masing pola dan aturan tentang
tujuan pelaksanaan, debitur yang melaksanakan, syarat pelaksanaan dan
kebijakan perusahaan. Terdapat tujuh pola restrukturisasi KPR yang
dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah, namun dari ketujuh
pola tersebut memiliki tata cara pengajuan usul, analisa dan monitoring yang
sama, yang membedakan hanya terletak pada wewenang pengambilan
keputusan. Upaya restrukturisasi yang dilakukan untuk menekan kredit macet
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dalam
praktiknya hanya ada tiga pola yang digunakan, yaitu penjadwalan ulang
(PUL), alih debitur dan pengurangan tunggakan bunga dan atau denda.
Namun restrukturisasi kredit yang dilakukan belum sepenuhnya bisa berjalan
efektif, hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa perjanjian
restrukturisasi kredit yang tidak dapat dilaksanakan oleh debitur. Kelemahan
dari penelitian ini adalah kredit yang dibahas hanya terbatas pada Kredit
Pemilikan Rumah (KPR).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Adanya kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai
restrukturisasi kredit dan dengan menggunakan tempat penelitian yang sama,
yaitu pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabang Solo, selain itu
terdapat perbedaan pada upaya restrukturisasi kredit yang dilaksanakan.
Penelitian terdahulu menggunakan restrukturisasi sebagai upaya untuk
menekan adanya kredit macet, sedangkan pada penelitian ini upaya
restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan bank,
yaitu melalui rasio non performing loan (NPL). Penelitian yang dilakukan ini
akan membahas restrukturisasi kredit pada jenis kredit perseorangan, tidak
hanya berdasar pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
2. Nurhudawaty, Eka. 2010. Analisis Pengaruh Rasio CAMEL terhadap
Ekspansi Kredit Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta
Nasional Periode 2004-2008. Skripsi Fakultas Ekonomi. Surakarta :
Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).
Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio CAMEL (CAR, NPL,
ROE, NIM, ROA, BOPO dan LDR) terhadap ekspansi kredit serta untuk
mengetahui ada tidaknya perbedaan ekspansi kredit antara Bank Umum
Mulik Negara (BUMN) dan Bank Umum Milik Swasta (BUMS). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari CAR,
NPL, ROE, NIM ROA, BOPO dan LDR memiliki pengaruh secara simultan
terhadap ekspansi kredit pada BUMN dan BUMS. Secara parsial rasio yang
paling signifikan terhadap ekspansi kredit BUMN dan BUMS adalah rasio
NPL dan rasio LDR, selain itu diketahui pula adanya perbedaan ekspansi
kredit antara BUMN dan BUMS melalui pengujian Mann-Whitney Test.
Kelemahan dari penelitian ini adalah rasio yang digunakan hanya sebagian
dari rasio yang ada dari rasio CAMEL.
Kesamaan dalam penelitian ini adalah digunakannya rasio NPL sebagai salah
satu unsur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kesehatan
bank, selain itu perbedaan yang ada adalah analisis rasio CAMEL digunakan
untuk menilai ekspansi kredit pada bank umum milik negara maupun bank
umum milik swasta nasional. Penelitian yang dilakukan membahas mengenai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
upaya peningkatan kesehatan bank dengan menggunakan rasio NPL yang
dikaitkan dengan proses menekan rasio NPL melalui restrukturisasi kredit,
sehingga tidak hanya mengulas mengenai rasio NPL yang berpengaruh
terhadap ekspansi kredit.
3. Nandini, Shakti Wrestikara. 2009. Penilaian Tingkat Kesehatan pada 5
Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Surakarta tahun 2008 dengan
Menggunakan Analisis Rasio Perbankan dan Tingkat Non Performing
Loan (NPL). Tugas Akhir D3 Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi.
Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).
Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima BKK
tersebut dinyatakan “sehat” dengan menggunakan penilaian berdasarkan cash
ratio, loan to debt ratio (LDR), capital adequate ratio (CAR), kualitas aktiva
produktif, penyisihan penghapusan aktiva produktif, return on asset (ROA),
beban operasional pendapatan operasional (BOPO) dan non performing loan
(NPL). Kelemahan dari penelitian ini aadalah tidak menyebutkan nama BKK
yang menjadi objek penelitian, untuk membedakan kelima BKK tersebut
hanya digunakan inisial huruf a-e, selain itu penelitian ini hanya
menggunakan beberapa rasio dari aspek CAMEL untuk menilai tingkat
kesehatan BKK.
Kesamaan penelitian ini adalah pada penggunaan rasio non performing loan
(NPL) untuk mengetahui pengaruhnya pada tingkat kesehatan bank, namun
penelitian tersebut dilakukan pada Badan Kredit Kecamatan (BKK), sehingga
terdapat beberapa perbedaan peraturan mengenai penilaian tingkat kesehatan
bank umum dan Badan Kredit Kecamatan (BKK). Penelitian yang dilakukan
menyebutkan dengan jelas tempat penelitian, sedangkan penelitian terdahulu
tidak menyebutkan secara rinci BKK yang digunakan sebagai tempat
penelitian.
C. Kerangka Berpikir
PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. merupakan salah satu lembaga
keuangan perbankan yang yang berperan sebagai perantara keuangan (financial
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan
pihak yang memerlukan dana (deficit unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi
memperlancar arus pembayaran.
Salah satu fasilitas ungulan dari Bank BTN adalah kredit. Kredit yang
diberikan oleh Bank BTN banyak jenisnya menurut kebutuhan penggunaan kredit.
Kredit yang akan diberikan harus melalui serangkaian proses dan tahapan yang
dilaksanakan untuk pencairan dana. Proses tersebut diawali dari permohonan
kredit oleh calon debitur yang dituangkan dalam pengajuan permohonan atau
aplikasi kredit, pengajuan permohonan kredit selanjutnya dianalisis untuk menilai
kelayakan calon debitur, setelah dinyatakan layak, maka diadakan akad kredit
melalui perjanjian kredit. Pada perjanjian kredit diatur mengenai jumlah kredit
yang diberikan dan jangka waktu pemberian kredit.
Jangka waktu pembelian kredit merupakan salah satu hal abstrak yang
sulit untuk di analisis, sehingga kemungkinan dapat menimbulkan adanya kredit
bermasalah (non performing loan). Kredit bermasalah jika tidak segera ditangani
akan menimbulkan dampak yang besar bagi debitur maupun kreditur. Untuk
menyelamatkan kredit bermasalah, Bank BTN melakukan restrukturisasi kredit,
yaitu upaya penyelamatan kredit melalui jalan musyawarah antara debitur dan
kreditur tanpa menggunakan jalur hukum. Hal ini dapat dilakukan jika debitur
memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi.
Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya untuk memperkecil rasio
NPL yang secara langsung berhubungan dengan tingkat kesehatan bank, dimana
kesehatan bank selalu diawasi oleh Bank Indonesia, karena digunakan sebagai
tolak ukur untuk menilai kinerja bank.
Melihat adanya permasalahan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk
mengetahui proses penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit untuk
menekan rasio NPL yang menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan
bank. Penelitian dilakukan melalui studi kasus mengenai pola dan penerapan
restrukturisasi yang dikaitkan dengan hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada
periode yang bersangkutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Tahapan dan alur kerangka berpikir penelitian ini dilakukan dengan cara
mempelajari pola restrukturisasi kredit Bank BTN dan mengamati pelaksanaan
proses restrukturisasi kredit Bank BTN. Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat
digunakan untuk menekan kredit bermasalah melalui rasio NPL, dimana rasio
tersebut digunakan sebagai upaya peningkatan kesehatan bank. Proses terakhir
dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis dan observasi
yang dilakukan. Gambaran alur dari kerangka berpikir penelitian ini adalah :
Gambar 1. Kerangka Berpikir
KREDIT
PERFORMING LOAN NON PERFORMINGLOAN (NPL)
RESTRUKTURISASIKREDIT
PENILAIANKESEHATAN BANK
RASIO NPL
TINGKATKESEHATAN BANK
SEHAT CUKUP SEHAT TIDAK SEHATKURANG SEHAT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian yang digunakan untuk memperoleh data, informasi,
keterangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian
sekaligus sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo yang beralamatkan di Jl. Brigjen Slamet
Riyadi No.282 Surakarta. Pemilihan tempat penelitian tersebut didasarkan
pada beberapa pertimbangan, yang antara lain karena PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak dibidang perbankan berskala nasional dan telah
beroperasi selama puluhan tahun serta banyak mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat, selain itu tempat penelitian mudah dijangkau karena terletak di
jalan Slamet Riyadi yang merupakan akses utama jalan di kota Solo.
2. Waktu Penelitian
Penelitian terhadap permasalahan yang telah dirumuskan didepan
dilaksanakan dari bulan Januari 2012 - Juli 2012, dengan jadwal berikut :
Tabel 4. Jadwal Penelitian
Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
a.Perencanaan Penelitian
1. Pengajuan Judul
2. Penyusunan Proposal
3. Perijinan
b.Pelaksanaan Penelitian
1. Pengumpulan Data
2. Analisis Data
c.Penyusunan Laporan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu serangkaian
proses untuk menggambarkan obyek yang diteliti, melalui pengumpulan data
yang diperoleh dari obyek penelitian maupun narasumber serta pengamatan
secara langsung keadaan obyek yang diteliti. Penggunaan pendekatan ini
karena sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus pada PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo untuk mengetahui pelaksanaan
restrukturisasi kredit yang akan berdampak terhadap tingkat kesehatan bank.
C. Data dan Sumber Data
Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian
yang sangat penting, karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data
akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh.
Data tidak akan diperoleh tanpa adanya sumber data. Adapun sumber data yang
digunakan antara lain :
1. Narasumber (Informan)
Narasumber (informan) adalah orang yang memiliki peran penting
dalam penelitian sebagai sumber informasi yang dibutuhkan. Penggunaan
sumber data ini narasumber memberikan informasi dalam bentuk kata-kata
yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan serta disajikan dalam bentuk
laporan. Narasumber/informan dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan
staff Collection Work Out (CWO) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Cabang Solo.
2. Peristiwa atau Aktivitas
Melalui pengamatan pada peristiwa atau aktivitas dapat diketahui
proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan
secara langsung. Berbagai masalah memerlukan pemahaman melalui kajian
terhadap perilaku atau sikap dari para pelaku dalam aktivitas yang terjadi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Dalam hal ini dilakukan pengamatan secara langsung dalam penagihan kredit
macet yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang
Solo.
3. Tempat atau Lokasi
Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan
penelitian merupakan salah satu jenis sumber data yang bermanfaat. Untuk
mendapatkan informasi yang valid, tempat atau lokasi sangat diperlukan
dalam mengetahui kondisi secara langsung di lapangan, dengan demikian
akan dapat dilakukan pencocokan antara data yang diperoleh dengan kondisi
kenyataan pada lapangan. Tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran
adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo.
4. Dokumen dan Arsip
Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan
dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Pengkajian dokumen maupun
arsip perlu menguji keaslian dari dokumen tersebut melalui kajian secara
aspek formal. Dokumen dan arsip yang diperlukan antara lain adalah pola dan
aturan restrukturisasi kredit serta hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo.
D. Teknik Sampling
Cuplikan berkaitan erat dengan pembatasan jumlah dan jenis dari sumber
data yang akan digunakan dalam penelitian. Pemikiran mengenai cuplikan ini
tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan penelitian mengingat selalu adanya
beragam keterbatasan yang dihadapi. Dalam hal menentukan sumber data harus
diputuskan siapa dan berapa jumlah narasumber, apa dan di mana aktivitas
tertentu serta dokumen apa yang akan dikaji secara cermat sebagai sumber
informasi utama.
Menurut Sugiyono (2010: 300) dalam penelitian kualitatif, teknik
sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball
sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan
pertimbangan tertentu, seperti mengenai pemilihan narasumber yang dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
memudahkan penjelajahan obyek atau situasi sosial yang diteliti. Sedangkan
snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada
awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena
dengan pengambilan sampel sumber data yang sedikit belum mampu memberikan
data yang lengkap.
Lincoln dan Guba (1985) yang dikutip dari Sugiyono (2010: 301)
dikemukakan bahwa “ Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik)
sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional atau
kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan
perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi
yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.”
Melihat dua teknik sampling yang dikemukakan Sugiyono, penelitian ini
menggunakan teknik sampling dengan metode purposive sampling. Penggunaan
metode sampling ini karena penelitian tidak diarahkan berapa jumlah sampel yang
akan digunakan, tetapi lebih menekankan pada kualitas informasi yang didapat.
Mengingat lebih utamanya sumber data yang berkaitan dengan permasalahan
yang dihadapi, sehingga akan lebih memudahkan dalam pemecahan masalah yang
sedang diteliti.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam sebuah
penelitian, dimana tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.
Melihat pentingnya teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian, maka perlu
ditetapkan teknik yang akan digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung untuk
menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa dan tempat atau lokasi
diadakannya penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
Menurut Nasution mengenai observasi yang dikutip dalam Sugiyono
(2010: 310) menyatakan bahwa :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanyadapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai duniakenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkandan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih,sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupunyang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi denganjelas.
Klasifikasi observasi menurut Safinah dalam Sugiyono (2010: 310)
dinyatakan sebagai berikut :
Mengklasifikasikan macam observasi menjadi observasi berpartisipasi(participant observation), observasi yanng secara terang-terangan dantersamar (overt observation and covert observation), dan observasiyang tidak berstruktur (unstructured observation). SelanjutnyaSpradley dalam Susan Stainback (1988) membagi observasiberpartisipasi menjadi empat, yaitu pasive participation, moderateparticipation, active participation dan complete participation.
Pemahaman mengenai macam-macam observasi seperti yang
disebutkan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2. Macam – macam Teknik Observasi
Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi aktif, dimana
dilakukan observasi secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara
kepada narasumber, mengamati proses restrukturisasi kredit dan menganalisis
hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. Cabang Solo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
2. Wawancara
Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak
dengan maksud/tujuan tertentu. Menurut Sutopo (2002: 58) “Tujuan utama
melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi masa sekarang
sebagai bagian dari pengalaman masa lampau dan memproyeksikan hal-hal
itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi dimasa yang akan datang.”
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara melalui tiga tahap,
yaitu pertama dengan wawancara tak berstruktur yang dilakukan secara bebas
tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan
lengkap, wawancara ini dilakukan sebelum diketahuinya secara pasti data
yang akan didapat sehingga lebih mendengarkan apa yang dijelaskan oleh
narasumber, setelah mendapatkan data yang diperoleh kemudian dilakukan
wawancara semiterstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan
secara lebih terbuka setelah dilakukannya wawancara tak berstruktur.
Wawancara pada tahap yang terakhir adalah wawancara terstruktur, yaitu
wawancara yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti tentang informasi
yang akan diperoleh dengan menyiapkan pertanyaan tertulis dan menyiapkan
alternatif jawaban.
Pelaksanaan wawancara ini dilakukan pada kepala bagian dan staff
Collection Work Out (CWO) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Cabang Solo.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu yang berbentuk
tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen
menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan
adanya dokumentasi.
Penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam proses pelaksanaan
restrukturisasi kredit serta laporan keuangan PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. Cabang Solo, serta ditambahkan juga dokumentasi berbentuk
foto dalam pelaksanaan observasi sebagai bukti secara nyata pada penelitian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
F. Uji Validitas Data
Validitas data merupakan teknik pemeriksaan untuk menguji keabsahan
data. Data yang telah terkumpul harus teruji kebenarannya. Untuk bisa
menentukan validitas data yang diperoleh perlu dilakukan cara yang tepat, dimana
validitas merupakan jaminan bagi kesimpulan akhir sebagai hasil dari penelitian.
Menurut Sutopo yang dikutip dari bukunya (2002: 78) “Cara yang bisa
dipilih untuk mengembangkan validitas data penelitian kualitatif antara lain
berupa trianggulasi dan review informan.” Trianggulasi merupakan teknik yang
didasarkan pada pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif, yaitu
untuk menarik kesimpulan tidak hanya didasarkan hanya pada satu cara pandang.
Patton dalam Sutopo (2002: 78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik
trianggulasi, yaitu :
1. Trianggulasi Data
Trianggualsi data sering juga disebut sebagai triangulasi sumber. Cara ini
mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data wajib menggunakan
beragam sumber data yang tersedia. Data yang sama atau sejenis akan lebih
mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda,
sehingga bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data
sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda.
2. Trianggulasi Metode
Jenis trianggulasi ini dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan
data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan
data yang berbeda.Penekanan terletak pada penggunaan metode pengumpulan
data yang berbeda dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada
sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya.
3. Trianggulasi Peneliti
Trianggulasi metode ini adalah hasil penelitian baik data atau pun simpulan
mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari
beberapa peneliti. Cara dari trianggulasi ini adalah dengan mengadakan
pertemuan diskusi kelompok untuk membahas beragam data yang telah
berhasil digali dan dikumpulkan (member check), menggunakan studi kasus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
ganda dengan membandingkan data sejenis dari setiap lokasi kasusnya dan
dapat juga dilakukan dengan mengadakan seminar mengenai hasil penelitian
yang hampir selesai dilakukan untuk mengetahui beragam perspektif dan
kemampuan kritis para peneliti.
4. Trianggulasi Teori
Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih
dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Peneliti wajib
memahami teori yang digunakan dan keterkaitannya dengan permasalahan
yang diteliti sehingga mampu menghasilkan simpulan yang lebih mantap dan
benar-benar memiliki makna yang kaya perspektifnya.
Melihat empat teknik trianggulasi tersebut, maka penelitian ini
menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode, yaitu dengan melakukan
pengecekan dan pembandingan sumber data untuk mengetahui kebenaran suatu
informasi melalui waktu dan alat yang berbeda serta melakukan pengecekan
mengenai penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data
dan pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
Pemilihan trianggulasi tersebut didasarkan pada kesesuaian cara pada
teknik trianggulasi tersebut. Penggunaan trianggulasi data dikarenakan penelitian
ini menggunakan teknik pengumpulan dengan menggali beragam sumber data
yang berbeda dari data yang sama atau sejenis, sedangkan untuk penggunaan
trianggulasi metode karena penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara
mendalam pada informan, observasi untuk mengetahui kegiatan yang dijalankan
serta dokumentasi untuk melengkapi wawancara dan observasi yang dilakukan,
sehingga dengan tiga teknik pengumpulan data tersebut hasilnya dapat
dibandingkan dan ditarik simpulan data yang lebih kuat validitasnya.
G. Analisis Data
Analisis data merupakan proses urutan data dengan mengorganisasikan
data dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data pada
penelitian ini menggunakan pola induktif yang diolah dengan teknik saling terjalin
yang melalui proses sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut saling berhubungan
dan saling melengkapi satu sama lain. Pengumpulan data akan terus
dilakukan selama data yang didapat kurang memadai dan pengumpulan data
akan dihentikan ketika data yang didapat sudah mencukupi untuk mendukung
teori yang ada.
2. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pembuangan data yang dirasa kurang
diperlukan dalam penelitian ini. Dalam pembuangan data perlu dilakukan
pengkajian yang cermat mengenai data-data yang diperlukan maupun yang
tidak diperlukan. Reduksi data dilakukan jika data yang diperoleh tidak
relevan/sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menganalisa masalah yang
ada. Pembuangan data terus-menerus dilakukan selama berlangsungnya
penelitian.
3. Penyajian Data
Penyajian data merupakan hasil rakitan dari sumber-sumber data yang
diperoleh sesuai dengan pemahaman peneliti. Sumber data yang didapat
kemudian diolah menjadi kalimat yang logis dan sistematis sehingga mudah
dipahami.
4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Simpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang dilaksanakan.
Agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sebelum menarik
kesimpulan akhir harus dilakukan verifikasi secara berulang melalui
penelusuran data kembali secara cepat.
H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian adalah kegiatan penelitian mulai dari awal hingga
akhir. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
1. Tahap Persiapan Penelitian
Pada tahap ini dilakukan segala persiapan untu melakukan penelitian,
seperti pengajuan judul, penyusunan proposal dan pengurusan perijinan
sebelum terjun ke lapangan.
2. Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik, yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut saling berhubungan dan
melengkapi satu sama lain, sehingga akan didapatkan data yang dapat teruji
keabsahannya.
3. Tahap Analisis Data Awal
Analisis data awal merupakan kegiatan untuk mengetahui data yang
terkumpul. Dari data yang terkumpul tersebut dilakukan reduksi agar data
yang ada relevan dengan penelitian yang dilakukan.
4. Tahap Analisis Data Akhir
Analisis data akhir dilakukan untuk melengkapi analisis data awal
dengan pengumpulan data baru, sehingga data yang ada merupakan data yang
lengkap dan dapat mendukung penelitian.
5. Tahap Penarikan Kesimpulan
Setelah melakukan analisis data, tahap selanjutnya adalah menarik
kesimpulan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diawal. Penarikan
kesimpulan sesuai dengan tujuan dilakukan agar kesimpulan yang didapat
valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Tahap Penyusunan dan Penggandaan Laporan
Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah penyusunan laporan
penelitian yang kemudian akan diujikan dan dipertanggungjawabkan didepan
tim penguji. Langkah selanjutnya adalah menggandakan hasil laporan
penelitian sesuai dengan kebutuhan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
BAB IV
HASIL PENELLITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi/Obyek Penelitian
1. Sejarah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung, Pemerintah
Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897
mendirikan POSTSPAARBANK yang merupakan cikal bakal dari Bank
Tabungan Negara. POSTPAARBANK memperkenalkan pada masyarakat
mengenai lembaga perbankan secara luas yang kemudian terus hidup dan
berkembang hingga tahun 1939 memiliki empat cabang yaitu di Jakarta,
Medan, Surabaya, dan Makasar.
Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan
Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-
besaran dalam waktu yang relatif singkat (rush). Namun demikian pada tahun
1941, kepercayaan masyarakat mulai pulih kembali yang ditandai dengan
mulai banyaknya masyarakat yang menabung pada POSTPAARBANK,
sehingga keadaan keuangan POSTSPAARBANK kembali membaik.
Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada
Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK dan
mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan menarik dana
masyarakat melalui tabungan. Usaha Pemerintah Jepang ini tidak sukses
karena dilakukan dengan paksaan. KYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu
cabang yaitu di Yogyakarta.
Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 telah memberikan
inspirasi kepada Bp. Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan
TYOKIN KYOKU dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah RI dan terjadilah
penggantian nama menjadi Kantor Tabungan Pos. Bp. Darmosoetanto
ditetapkan oleh Pemerintah RI menjadi direktur yang pertama. Tugas pertama
Kantor Tabungan Pos adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan
Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan Kantor Tabungan Pos tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
berumur panjang karena Agresi Belanda pada Desember 1946 mengakibatkan
didudukinya semua kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos hingga tahun
1949. Saat Kantor Tabungan Pos dibuka kembali tahun1949 nama Kantor
Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan RI. Sejak lahir hingga
berubah nama menjadi Bank Tabungan Pos RI, lembaga ini bernaung di
bawah Kementrian Perhubungan.
Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang
substansif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU darurat No.9 th 1950
tgl 9 Februari 1950 yang mengubah nama menjadi POSTSPAARBANK IN
INDONESIA berdasarkan staatblat No. 295 tahun 1941 menjadi Bank
Tabungan Pos dan memindahkan induk kementrian dari Kementrian
Perhubungan ke Kementrian keuangan dibawah Menteri Urusan Bank
Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama Bank
Tabungan Pos, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan
tanggal lahir Bank Tabungan Negara. Nama Bank Tabungan Negara menurut
UU darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No. 36 th 1953 tanggal 18
Desember 1953. Perubahan nama dari Bank Tabungan Pos menjadi Bank
Tabungan Negara didasarkan pada UU No. 2 th 1964 tgl 25 Mei 1964.
Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik Negara
ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 yang sebelumnya (sejak pahun
1946) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menjadi BNI unit V. Jika
tugas utama saat pendirian POSTSPAARBANK (1897) sampai dengan Bank
Tabungan Negara (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana
masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974, Bank Tabungan
Negara ditambah tugasnya yaitu mendirikan pelayanan KPR dan untuk
pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976,
karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi Bank
Tabungan Negara.
Bentuk hukum Bank Tabungan Negara mengalami perubahan lagi
pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkanya PP No. 24 tahun 1992 yang
merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 1992 bentuk badan hukum Bank
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Tabungan Negara berubah menjadi perusahaan Perseroan. Sejak itu nama
Bank Tabungan Negara menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
dengan call name Bank BTN. Berdasarkan kajian konsultan independen,
Price Waterhouse Coopers, pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat
No. S-544/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank
Tabungan Negara sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan
rumah tanpa subsidi.
2. Sejarah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo
merupakan perpanjangan dari kantor pusat, dimana Bank Tabungan Negara
Kantor Cabang Solo pertama kali berdiri pada tahun 1990 yang merupakan
pecahan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Yogyakarta. Pertimbangan pembukuan kantor Cabang karena dinilai
mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Sejak tahun
1990 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo
mengalami perpindahan sebanyak tiga kali.
Pada tahun 1990 pertama kali PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Solo didirikan bertempat di Jl. Slamet Riyadi No. 228,
pada waktu itu lokasi masih berstatus sewa. Kemudian tahun 1993
mengalami perpindahan kantor yaitu di Ruko Beteng Plasa blok A11-12, Jl.
Kapten Mulyadi yang pada saat itu masih bersifat sewa. PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo bertahan di Ruko Beteng Plasa
sampai dengan November 1997.
Akhirnya pada tahun 1997 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Solo mempunyai gedung sendiri, yaitu di Jl. Slamet Riyadi
No 282 Surakarta, 57141, Telepon: (0271) 226930, Fax: (0271) 726931,
226931, email : btn-solo@slo.meganet.id. Kepindahan kantor pusat pada
bulan Desember tersebut langsung digunakan sebagai aktivitas PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Kantor Cabang Solo hingga saat ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
3. Keadaan Fisik dan Operasional PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. Cabang Solo
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo
beralamat di Jl. Slamet Riyadi No 282, Surakarta, Solo 57141, telepon (0271)
726930, fax (0271) 726931, 226939, email btn-solo@slo.meganet.id.
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo
mempunyai luas tanah ±3000 m², luas tanah ±800 m² dan terdiri dari 3 lantai.
Lantai 1 terdiri dari ruang kerja Customer Service, Teller Service dan
Processing, ruang Accounting and Control Unit, ruang Selling Officer, ruang
Komputer dan ruang Section Head.
Lantai 2 terdiri dari ruang Branch Manager, ruang rapat, ruang
sekretaris, Loan Service, ruang Loan Administration, ruang General Branch
Administration dan Mushola, sedangkan Lantai 3 terdiri dari ruang kerja
Loan Recovery, aula, ruang dokumen, dan gudang ATK.
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo
memiliki 5 kantor pelayanan yaitu: Kantor Cabang Pembantu Kentingan,
Kantor Cabang Pembantu Mojosongo, Kantor Cabang Pembantu Palur,
Kantor Cabang Pembantu Klaten, Kantor Cabang Pembantu Sukoharjo.
4. Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
a. Visi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan
mengutamakan kepuasan nasabah.
b. Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan
industri yang terkait, pembiyaan konsumsi dan usaha kecil menengah.
2) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan
produk, jasa dan jaringan strategis yang berbasis teknologi terkini.
3) Menyiapkan dan mengembangkan Human Capital yang berkualitas,
profesional dan memiliki integritas tinggi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip
kehati-hatian dan Good Corporate Governance untuk meningktkan
Shareholder Value.
5) Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.
5. Budaya Kerja dan Perilaku Utama bagi Pegawai
a. POLA PRIMA
Budaya kerja dan perilaku utama bagi pegawai PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. adalah melalui POLA PRIMA, yaitu :
1) Pelayanan Prima (service excelent)
(a) Ramah, sopan dan bersahabat.
(b) Peduli, proaktif dan cepat tanggap.
2) InOvasi (inovation)
(a) Berinisiatif melakukan penyempurnaan.
(b) Berorientasi menciptakan nilai tambah.
3) KeteLAdanan (role mode)
(a) Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar.
(b) Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja.
4) PRofesionalisme (profesionalism)
(a) Kompeten dan bertanggungjawab.
(b) Bekerja cerdas dan tuntas.
5) Integritas (intregity)
(a) Konsisten dan disiplin.
(b) Jujur dan berdedikasi.
6) KerjasaMA (teamwork)
(a) Tulus dan terbuka.
(b) Saling percaya dan menghargai.
b. Pedoman Pegawai
Pedoman pegawai dalam melaksanakan pekerjaan adalah :
1) Kita layani secara ikhlas, sopan dan santun semua langganan Bank
BTN dengan senyum, salam dan sapa.
2) Dalam menunaikan tugas kita pedomani 3 jangan :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
(a) Jangan terlambat atau menunda pekerjaan.
(b) Jangan membuat kesalahan.
(c) Jangan menerima apalagi meminta atau mengambil sesuatu
yang bukan haknya.
3) Kita laksanakan semua tugas dengan baik secara profesional supaya
bank BTN menjadi maju, berkembang, solid dan sehat sehingga
kesejahteraan keluarga meningkat.
6. Keadaan Karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang
Solo
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo
mempunyai karyawan sebanyak 83 orang per 1 April 2012, yaitu untuk
karyawan laki-laki sebanyak 35 orang dan karyawan wanita sebanyak 48
orang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5. Daftar karyawan PT. BTN (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo
JABATAN JUMLAH
Branch Manager (BM) 1
DBM 2
PPC 3
Kepala Sie (Kasie) 2
Penyelia 7
Staff 59
Teller 9
JUMLAH 83
(sumber : HCS Bank BTN Cabang Solo)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
7. Struktur Organisasi PT. BTN (Persero) Tbk. Cabang Solo
Gambar 3. Struktur Organisasi PT. BTN (Persero) Tbk. Cabang Solo
(sumber : HCS Bank BTN Cabang Solo)
Branch Manager
Secretary
DBM Commercial
Housing &CommercialLending Unit
RelationshipMgt
ConsumerLendingAnalyst
Commercial Funding& Services Unit
Govern & Corp.
Education Inst. &Others
DBM Consumer
Mortage &Consumer
Lending Unit
ConsumerLoan
Marketing
ConsumerLoan Service
ConsumerLoan Analyst
Consumer Funding& Services Unit
ConsumerFunding
Marketing
Post Office Aliance
Costumer Care Unit
Costumer Service
Service Quality
Sub Branch
DBM Suporting
Collection &Work Out
Unit
AccountingControl Unit
Operation Unit
TellerService
TransactionProcessingSub Unit
Teller
Vault
Clearing
Collection
RestructuringAnalyst
Legal &Loan
Recovery
Accounting&
Reporting
InternalControl
GeneralAdmin
Sub Unit
LoanAdmin& Doc
Sub Unit
Human CapitalSupport
Logistic Support
LoanAdministration
Loan Document
TransactionProcessing &
IT Support
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
8. Produk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
a. Produk Dana
1) Tabungan
(a) Tabungan Batara
Tabungan multiguna yang aman untuk dana masyarakat dengan
berbagai kemudahan yang terus meningkat.
(b) Tabungan e’Batarapos
Produk tabungan merupakan peremajaan dari produk Tabanas
Batara, diselenggarakan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia
(Persero) melalui loket kantor Pos yang telah ditentukan.
(c) Tabungan Haji Nawaitu
Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi calon jemaah haji
dalam rangka persiapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji
(d) Tabungan Batara Prima
Tabungan Batara Prima adalah produk tabungan dengan suku
bunga yang tinggi dan fleksibilitas penarikan serta dilengkapi
dengan fitur-fitur menarik.
(e) Tabungan Batara Junior
Merupakan peremajaan dari tabungan Batara Pelajar dengan
peruntukan lebih luas untuk semua kalangan yang sensitif
terhadap biaya administrasi bulanan.
(f) TabunganKu
TabunganKu adalah program dari pemerintah untuk perorangan
dengan syarat mudah dan ringan, guna menumbuhkan budaya
menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2) Deposito
(a) Deposito Berjangka Rupiah
Simpanan berjangka dalam bentuk mata uang rupiah (Rp.) yang
menguntungkan, terpercaya dan aman.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
(b) Sertifikat Deposito
Simpanan dalam bentuk deposito berjangka yang sertifikat bukti
penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
(c) Deposito Valas
Merupakan Simpanan berjangka dalam mata uang USD yang
menguntungkan, terpercaya dan aman.
3) Giro
(a) Giro Rupiah
Produk simpanan dengan fleksibilitas tinggi yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/BG atau
media lainya.
(b) Giro Valas
Produk simpanan dalam denominasi USD dengan fleksibilitas
tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan Cek/BG atau media lainnya
b. Produk Kredit Perseorangan
1) KPR Bersubsidi
KPR Bersubsidi diberikan kepada keluarga / rumah tangga yang baru
pertama kali memiliki rumah dan termasuk ke dalam kelompok
sasaran masyarakat berpenghasilan rendah.
2) KP Sarusun Bersubsidi
Kredit bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk
kepemilikan rumah susun, baik yang ready stock maupun yang
indent.
3) Kredit Griya Utama (KGU)
Fasilitas kredit dengan peruntukan membeli rumah (baru/lama),
rumah belum jadi (KGU Indent), atau rumah take over.
4) KRP BTN Platinum
Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi pemohon / calon debitur
untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan rumah tinggal
(baru/lama) dengan maksimal kredit > 150 juta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
5) Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)
Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi pemohon / calon debitur
untuk membiayai pembelian apartement (baru/lama), apartemen
belum jadi (KPA Indent), atau apartemen take over.
6) Kredit Griya Multi (KGM)
Fasilitas kredit yang diperuntukan bagi pemohon / calon debitur
perorangan untuk berbagai keperluan.
7) Kredit Ringan Batara (Kring Batara)
Fasilitas kredit kepada karyawan perusahaan/Instansi dengan agunan
gaji karyawan.
8) Kring Batara tanpa Payroll
Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi pegawai BUMN, BUMD,
PNS, dan TNI/POLRI dengan jumlah pegawai lebih dari 20 orang.
9) Kredit Pemilikan Rumah Toko (Ruko)
Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank untuk membeli Rumah
Toko guna dihuni dan digunakan sebagai toko.
10) Kredit Swa Griya (KSG)
Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan
rumah diatas tanah yang telah dimiliki oleh pemohon.
11) Kredit Swadana
Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan
berupa sebagian/seluruh simpanan (baik berupa tabungan maupun
deposito) yang disimpan di Bank.
12) Real Cash
Penyediaan dana tunai bagi nasabah untuk berbagai keperluan dan
dapat ditarik sewaktu-waktu (stand by loan).
c. Jasa dan Layanan
1) Kartu Debit Visa
Kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi pada semua
merchant dengan jaringan Visa Internasional, sehingga memberikan
kemudahan dalam belanja serta aman.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
2) ATM Batara
Kartu ATM Batara merupakan fasilitas layanan kartu bagi nasabah
Tabungan dan Giro di Bank BTN yang memberikan kemudahan bagi
nasabah dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan transaksi
melalui mesin ATM seperti tarik tunai, pembayaran tagihan, dan
sebagainya.
3) Kiriman Uang
Fasilitas jasa pelayanan Bank BTN untuk pengiriman uang dalam
bentuk rupiah maupun mata uang asing yang ditujukan kepada pihak
lain di suatu tempat (dalam/luar negeri).
4) INKASO
Merupakan jasa pelayanan Bank BTN untuk melakukan penagihan
kepada pihak ketiga atas inkaso tanpa dokumen di tempat lain di
dalam negeri.
5) Safe Deposit Box
Sarana penyimpanan barang/surat-surat berharga yang aman dan
terjaga dari resiko kebakaran, kejahatan dan bencana alam dsb.
6) Money Changer
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual
atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan
kurs pada Bank Indonesia.
7) Bank Garansi
Merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan
nasabah untuk menjamin resiko tertentu yang timbul apabila nasabah
tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak
yang menerima jaminan.
8) Payment Point
Merupakan fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam
membayar tagihan rutin, seperti Telkom, PLN Online (PRAQTIS),
GSM Pascabayar (Kartu Hallo & Matrix), Pajak, PDAM (Wilayah
Bogor, Bekasi, Cilegon, Padang, dan Banjarmasin).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
9) Real Time Gross Settlement (RTGS)
Sistem transfer dana on-line dalam mata uang rupiah yang
penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual.
10) Batara Payroll
Merupakan layanan Bank BTN bagi Pengguna Jasa (Perusahaan,
Perorangan, Lembaga) dalam mengelola pembayaran gaji, THR dan
Bonus serta kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi
karyawan pengguna jasa.
11) SPP Perguruan Tinggi
SPP Online merupakan layanan Bank BTN bagi Perguruan Tinggi /
Sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima setoran
biaya-biaya pendidikan secara online.
12) Western Union
Layanan Kiriman Uang Bank BTN bekerjasama dengan Western
Union secara cepat (real time on line) yang dilakukan lintas negara
atau dalam satu negara.
13) SMS Batara
SMS Batara merupakan fasilitas layanan transaksi perbankan yang
dapat diakses dari handphone. Cukup dengan mengetik SMS ke
nomor 3555,nasabah dapat menikmati kemudahan melakukan
transfer uang, pembayaran tagihan rutin, pembelian voucher isi
ulang, serta transaksi lainnya. Selain menggunakan sms biasa, SMS
Batara juga dapat digunakan melalui menu aplikasi Java yang dapat
diinstall di handphone.
14) Fasilitas Deposit
Fasilitas pemindahbukuan secara otomatis pada sistem Bank.
B. Deskripsi Temuan Penelitian
1. Restrukturisasi Kredit
Berdasarkan Surat Edaran Bank BTN SE Nomor 19.DIR.DRPK.2006
restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk
memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dilakukan terhadap debitur yang
memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, namun belum memiliki
kemampuan keuangan. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan pada
kredit yang memiliki kolektibilitas non performing loan (kurang lancar,
diragukan dan macet).
Penyelamatan kredit melalui restrukturisasi adalah upaya penyelesaian
kredit antara debitur dan kreditur tanpa melalui jalur hukum. Restrukturisasi
dilaksanakan ketika debitur mengajukan permohonan secara tertulis kepada
kreditur (bank), sedangkan bagi debitur yang memiliki kolektibilitas non
performing loan tetapi tidak mengajukan permohonan restrukturisasi, maka
kreditur akan menawarkan pada debitur untuk melakukan restrukturisasi
kredit. Tidak ada format khusus pada surat permohonan restrukturisasi tertulis
tersebut.
Pelaksanaan restrukturisasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. Cabang Solo dilakukan oleh divisi khusus yang dibentuk, yaitu
Collection Work Out (CWO) dimana bertugas untuk menjalankan fungsi
pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian kredit yang bertujuan untuk
menjaga kualitas asset perusahaan yang secara langsung akan berpengaruh
terhadap penilaian tingkat kesehatan bank, yang digunakan oleh Bank
Indonesia untuk menilai kinerja bank.
Ketentuan pelaksanaan restrukturisasi diatur pada pola restrukturisasi
kredit yang memuat mengenai tujuan pelaksanaan restrukturisasi, kriteria
debitur, syarat pelaksanaan restrukturisasi dan kebijakan perusahaan dalam
pelaksanaan restrukturisasi. Pola tersebut didasarkan pada Surat Edaran yang
dikeluarkan oleh Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
yang berada di Jakarta dan berlaku untuk semua kantor cabang PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk di seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam
pelaksanaan restrukturisasi kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
2. Pola Restrukturisasi Kredit
Pola restrukturisasi kredit perseorangan sesuai dengan Surat Edaran
BTN SE No.02.DIR.DRPK 2006 perihal petunjuk pelaksanaan restrukturisasi
dan penyelesaian kredit perseorangan antara lain sebagai berikut :
a. Penjadwalan Ulang (PUL)
1) Pengertian
Penjadwalan ulang (PUL) adalah penetapan kembali jangka waktu
kredit dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kredit dan atau
penetapan pembayaran angsuran atas tunggakan angsuran yang ada
dari kredit bermasalah dan atau mempunyai potensi bermasalah, yang
meliputi Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman (PUSP) dan Penjadwalan
Ulang Sisa Tunggakan (PUST).
2) Tujuan
Debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank secara rutin dan
tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Kredit berikut addendumnya.
3) Kriteria
Debitur bermasalah atau debitur yang berpotensi bermasalah dan
menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kredit.
4) Syarat
Syarat dari pelaksanaan penjadwalan ulang (PUL) adalah :
a) Surat permohonan secara tertulis dari debitur.
b)Total jangka waktu PUL maksimal 20 tahun.
c) Usia debitur pada saat jatuh tempo penjadwalan ulang/PUL tidak
melampaui 65 tahun.
d)Apabila jangka waktu setelah PUL melebihi jangka waktu SHGB,
maka debitur wajib mengajukan perpanjangan jangka waktu
SHGB kepada instansi berwenang dalam hal ini BPN.
e) Biaya provisi sebesar 0,5% dari total kewajiban kredit yang di
PUL.
5) Kebijakan
Kebijakan restrukturisasi melalui PUL meliputi :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
(a) Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman (PUSP)
PUSP dilaksanakan dengan cara menjadwalkan kembali masa
angsuran jumlah sisa pokok kredit dengan ketentuan sebagai
berikut:
(1) PUSP I : masa angsuran tetap sama dengan ketentuan pada
Perjanjian Kredit, sehingga nilai angsurannya
menjadi lebih besar.
(2) PUSP II : masa angsuran ditambah, sehingga menjadi lebih
panjang dari ketentuan sebelumnya (menentukan
nilai angsuran agar tidak terlalu besar).
(b) Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan (PUST)
Sisa tunggakan kewajiban (tunggakan pokok dan tunggakan
bunga) yang ada dijadwalkan kembali dan dibayar secara
angsuran, sedangkan sisa saldo pinjaman pokok kredit tetap
berjalan sesuai Perjanjian Kredit, sehingga debitur mempunyai
dua macam angsuran, yaitu angsuran reguler dan angsuran
tunggakan.
(c) Untuk PUSP tunggakan bunga dan denda harus dilunasi oleh
debitur, sedangkan untuk PUST denda harus dilunasi oleh debitur.
(d) Dimungkinkan dapat diberikan keringanan atau diskon tunggakan
bunga dan atau denda sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang
debitur melunasi seluruh tunggakan bunga dan atau denda setelah
diperhitungkan dengan keringanan atau diskon yang diberikan.
6) Lain-lain
Proses PUL dianggap selesai dengan telah dilakukannya penggantian
master kredit dan selanjutnya unit yang terkait dengan pembinaan
debitur di kantor cabang harus melakukan monitor dengan baik
terhadap pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam
Surat Penegasan Restrukturisasi Kredit, termasuk administrasi
pendukungnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
b. Penundaan Pembayaran Angsuran (Grace Periode)
1) Pengertian
Keringanan yang diberikan bank kepada debitur dengan cara menunda
pembayaran atas sejumlah kewajiban kredit untuk jangka waktu
tertentu, sesuai hasil analisa kemampuan debitur.
2) Tujuan
Debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank secara rutin dan
tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Kredit dan addendumnya.
3) Kriteria
Debitur masih mempunyai itikad baik, namun mengalami penurunan
kemampuan membayar kewajiban kredit karena adanya musibah,
seperti pemutusan hubungan kerja, bencana alam, kerusuhan dan atau
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bank.
4) Syarat
Syarat dari pelaksanaan grace periode adalah :
(a) Debitur mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank.
(b) Diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam
memenuhi kewajibannya kepada bank yang disebabkan karena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bencana alam, kerusuhan
atau menurut pertimbangan lain yang ditetapkan oleh bank.
5) Kebijakan
Kebijakan restrukturisasi melalui grace periode dilaksanakan
berdasarkan jenisnya, yang meliputi :
(a) Grace periode angsuran
Grace periode angsuran adalah penundaan pembayaran angsuran
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan hasil analisa
kemampuan debitur. Pada saat berakhirnya masa jatuh tenpo
grace periode teerhadap akumulasi angsuran yang ditunda
dimungkinkan dilakukan pembayaran dengan alternatif sebagai
berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
(1) Dibayar sekaligus oleh debitur pada saat jatuh tempo masa
grace periode.
(2) Dilakukan penjadwalan ulang terhadap sisa pokok kredit
(PUSP), sedangkan akumulasi bunga dilunasi pada saat jatuh
tempo masa grace periode.
(3) Dilakuakan penjadwalan ulang terhadap angsuran yang
ditunda, seperti halnya PUST.
(b) Grace periode pokok kredit
Grace periode pokok kredit adalah penundaan pembayaran
angsuran pokok kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
hasil analisa kemampuan debitur, sedangkan bunga berjalan tetap
dibayar. Pada saat berakhirnya masa jatuh tempo grace periode,
akumulasi pokok kredit yang ditunda dimungkinkan dilakukan
pembayaran dengan alternatif sebagai berikut :
(1) Dilakukan pembayaran tunai sekaligus oleh debitur.
(2) Dilakukan penjadwalan pembayaran terhadap sisa pokok
(PUSP).
(c) Grace periode bunga kredit
Grace periode bunga kredit adalah penundaan pembayaran bunga
kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan hasil analisa
kemampuan debitur, sedangkan pokok kredit jatuhh tempo tetap
dibayar tepat waktu setiap bulannya. Pada saat jatuh tempo masa
grace periode, akumulasi bunga kredit yang ditunda dilakukan
pembayaran dengan alternatif sebagai berikut :
(1) Dilakukan pembayaran tunai oleh debitur.
(2) Dilakukan penjaddwalan ulang terhadap bunga kredit yang
ditunda, seperti halnya PUST sesuai dengan hasil analisa
kemampuan debitur.
(3) Grace periode dapat diberikan dengan syarat tidak ada
tunggakan bunga dan denda.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
(4) Apabila terdapat tunggakan bunga dan denda, maka harus
dilunasi terlebih dahulu.
(5) Jika debitur tidak mampu melunasi tunggakan bunga dan
denda dapat diberikan diskon tunggakan bunga dan denda
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas sisa
tunggakan bunga dan denda setelah diberikan diskon harus
dilunasi.
(6) Grace periode diberikan secara kepada debitur secara massal,
maka harus diusulkan atau direkomendasikan oleh kantor
cabang ke kantor pusat, yang disertai data pendukung, antara
lain :
a. Permasalahan
b. Lokasi perumahan
c. Jumlah debitur
d. Jumlah kewajiban pada debitur yang terdiri dari pokok
tunggakan bunga dan denda
e. Pengaruh terhadap kinerja kantor cabang jika dilakukan
kebijakan grace periode tersebut.
6) Lain-lain
Proses grace periode akan dianggap selesai apabila debitur telah
melakukan penandatanganan addendum dan perubahan secara sistem
dan selanjutnya dilakukan monitoring terhadap fasilitas kreditnya.
Apabila jangka waktu grace periode akan berakhir, petugas harus
membuat surat pemberitahuan untuk mengingatkan debitur mengenai
ketentuan grace periode yang telah disepakati sekaligus sanksi yang
akan diterima debitur apabila melakukan wanpreestasi. Untuk
memudahkan dalam monitoring, perlu dilakukan hal-hal sebagai
berikut :
(a) Membuat registrasi (daftar debitur yang diberikan grace periode).
(b) Mengadministrasikan dengan baik semua dokumen yang
berkaitan dalam proses grace periode.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
c. Alih debitur (novasi)
1) Pengertian
Alih debitur (novasi) merupakan pengalihan seluruh hutang atau
kewajiban debitur (berikut asset) kepada pihak lain yang memenuhi
ketentuan bank yang berlaku.
2) Tujuan
Mengganti debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan dengan
debitur baru yang memiliki kemampuan dan kredibilitas yang baik.
3) Kriteria
Kriteria dari pelaksanaan pengalihan debitur antara lain :
(a) Debitur mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembayaran
angsuran dan untuk mengatasinya debitur yang bersangkutan
menginginkan dan menyetujui untuk mengalihkan kewajibannya
sebagai debitur kepada pihak lain (calon debitur baru).
(b) Debitur sulit dihubungi atau tidak menghuni dan telah dinyatakan
raib oleh Pengadilan Negeri dan telah ada calon debitur pengganti
atau dimungkinkan bank dapat melakukan alih debitur tanpa
sepengetahuan dan menghadirkan debitur lama dengan Akta
Kuasa Menjual sepanjang notaris/PPAT bersedia.
4) Syarat
Syarat dilaksanakannya restrukturisasi melalui pengalihan debitur
adalah:
(a) Debitur bermaksud mengalihkan hak dan kewajibannya kepada
pihak lain atau debitur yang baru dengan cara mengajukan surat
permohonan secara tertulis.
(b)Telah ada calon debitur pengganti.
(c) Calon debitur pengganti memenuhi syarat sebagai pemohon kredit
perorangan.
(d)Telah ada kesepakatan antara debitur lama atau bank (apabila
debitur lama raib) dan calon debitur pengganti dalam hal harga,
pembayaran uang muka, penanggung biaya dan lain-lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
(e) Biaya yang berkaitan dengan alih debitur yang berhubungan
dengan bank, seperti biaya administrasi, provisi, biaya notaris,
biaya asuransi dan lain-lain merupakan beban debitur pengganti.
(f) Jika debitur raib, harus ada keputusan dari Pengadilan Negeri,
namun dimungkinkan bank dapat langsung melakukan alih
debitur dengan mengacu pada Surat Edaran Direksi perihal
petunjuk penyelesaian agunan kredit yang ditelantarkan atau
rumah kosong.
(g)Sertifikat telah terbit atas nama debitur lama.
(h)Apabila sertifikat atas nama debitur lama belum terbit, agar
dibicarakan dengan notaris, jika notaris yang bersangkutan dapat
menyelesaikan, maka alih debitur dapat dilaksanakan.
(i) Syarat-syarat umum lain sesuai dengan ketentuan umum KPR yang
berlaku.
(j) Akta-akta yang harus dibuat meliputi :
1. Perjanjian Kredit baru dengan debitur pengganti, sehingga
muncul nomor debitur baru.
2. Akta Notaris tentang Akta Pengakuan Hutang yang dibuat
debitur baru.
3. Akta Notaris tentang Akta Kuasa Menjual.
4. Akta Surat Keterangan Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) yang dibuat debitur baru.
5. Akta Jual Beli (AJB).
6. Akta Pengalihan Hutang dan Jaminan
5) Kebijakan
Kebijakan pelaksanaan alih debitur meliputi :
(a) Jika debitur lama dinyatakan raib, maka bank mewakili debitur
untuk menandatangani akta-akta tersebut (sebagai kuasa debitur
lama) setelah ada keputusan dari Pengadilan Negeri atau tanpa
keputusan Pengadilan Negeri dengan memenuhi syarat pada butir
(f) diatas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
(b) Setelah penandatanganan akta-akta sesuai butir (j) diatas, maka
seluruh kewajiban (pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga
dan tunggakan denda) debitur lama beralih kepada debitur baru,
kecuali ada kebijakan lain dari bank.
(c) Apabila suku bunga kredit debitur lama merupakan suku bunga
subsidi, maka suku bunga kredit yang diberlakukan pada debitur
baru sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku berdasarkan
hasil analisa kemampuan debitur/penghasilan.
6) Lain-lain
Proses alih debitur dianggap selesai dengan ditandatanganinya akta-
akta dalam rangka alih debitur dan telah dilakukannya penggantian
master kredit dan selanjutnya sebagaimana kredit lainnya kantor
cabang melakukan pembinaan. Biaya provisi adalah sebesar 0,5% dari
nilai maksimal kredit pada saat dialih debiturkan.
d. Pengurangan Tunggakan Bunga dan atau Denda
1) Pengertian
Pengurangan tunggakan bunga dan atau denda adalah pemberlakuan
kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas jumlah
nilai total pembayaran tunggakan bunga yang belum dipenuhi,
sedangkan untuk pengurangan denda adalah pemberlakuan kewajiban
pembayaran di bawah jumlah yang seharusnya atas jumlah nilai total
pembayaran denda yang belum dipenuhi.
2) Tujuan
Debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank secara rutin dan
tepat waktu sesuai Perjanjian Kredit berikut addendumnya.
3) Kriteria
Debitur mempunyai itikad baik, namun belum memiliki kemampuan
untuk membayar seluruh kewajiban, sehingga perlu ada keringanan
berupa pengurangan tunggakan bunga dan atau denda.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
4) Syarat
Syarat pelaksanaan restrukturisasi melalui pengurangan tunggakan
bunga dan atau denda adalah :
(a) Ada surat permohonan secara tertulis dari debitur.
(b) Debitur melunasi secara sekaligus seluruh tunggakan pokok serta
seluruh sisa tunggakan bunga dan atau denda serta membayar
angsuran berikutnya secara rutin setiap bulannya.
(c) Debitur belum pernah diberikan keringanan ataupun pengurangan
tunggakan bunga dan atau denda sebelumnya.
(d) Akta/dokumen yang dibuat untuk debitur yang tidak melunasi
kredit, sedangkan untuk debitur yang mendapat pengurangan
tunggakan bunga dan atau denda harus membuat surat pernyataan
untuk tidak akan menunggak lagi dan dengan konsekuensi apabila
menunggak pihak bank akan melakukan lelang atas agunan yang
menjadi jaminan.
5) Kebijakan
Kebijakan pengurangan tunggakan dan atau denda meliputi :
(a) Nilai/besarnya keringanan tunggakan bunga dan atau denda yag
dapat diberikan kepada debitur yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana kriteria diatas mengacu pada Pilar Kemauan (P1)
dan kemampuan (P2).
(b) Penentuan nilai atau besarnya prosentase diskon dengan mengacu
pada rasio pembayaran dan rasio umur tunggakan.
(c) Apabila berdasarkan hasil analisa kemampuan debitur dan potensi
recovery yang akan diterima bank, baik oleh kantor cabang atau
kantor pusat, debitur dapat diberikan diskon tunggakan bunga dan
atau denda melebihi perhitungan diatas, maka dapat diberikan
diskon maksimal sebesar kewenangan memutus dari masing-
masing pejabat pemutus sebagaimana diatur dalam Peraturan
Direksi tersendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
(d) Kewenangan memutus pemberian diskon tunggakan bunga dan
atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(e) Untuk kasus force majeur, misal bencana alam, kebakaran, PHK
massal, besarnya diskon tunggakan bunga dan denda dapat
diberikan maksimal sesuai kewenangan kepala cabang yang
berlaku.
(f)Jika keringanan tunggakan bunga dan atau denda yang diajukan
oleh debitur melebihi kewenangan kepala cabang, sepanjang
kantor cabang meyakini bahwa debitur tidak punya kemampuan
untuk membayar sesuai kewenangan kepala cabang, maka kantor
cabang dapat mengajukan ke kantor pusat (DRPK). Pengajuan
permohonan debitur ke kantor pusat harus disertai :
1. Nomor debitur
2. Surat permohonan dari debitur
3. Data/informasi agunan yang memuat :
a. Obyek agunan (tanah dan bangunan)
b. Lokasi agunan
c. Luas masing-masing obyek
d. Nilai taksiran agunan (nilai pasar wajar, nilai likuidasi,
NJOP)
e. Tanggal dan yang melakukan taksiran agunan
4. Permasalahan debitur
5. Tindak lanjut yang telah dilakukan
6. Usulan/rekomendasi kantor cabang sesuai dengan format
restrukturisasi
6) Lain-lain
Untuk memudahkan proses pemantauan kepada debitur yang telah
diberikan keringanan tunggakan bunga dan atau denda, maka petugas
pada unit Loan Recovery/Loan Work Out harus :
(a) Membuat register (daftar debitur yang telah diberikan diskon dan
besar nominal diskon yang diberikan) dan mengenalkannya di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
sistem dengan membuat pesan (message) “Debitur mendapatkan
keringanan tunggakan bunga dan atau denda”.
(b) Mengadministrasikan semua dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan proses pemberian diskon dimaksud untuk masing-masing
debitur/debitur pengganti (pada dossier B).
(c) Melakukan pemantauan secara ketat kepada setiap debitur agar
dapat terdeteksi sedini mungkin gejala timbulnya wanprestasi
terhadap kesepakatan yang sebagaimana telah tercantum dalam
surat kesanggupan debitur.
(d) Meminta kepada debitur untuk membuat Surat Pernyataan tidak
akan menunggak kembali, dan apabila hal tersebut terjadi, maka
tunggakan bunga dan atau denda yang telah didiskon akan
dibebankan kembali menjadi kewajiban debitur.
e. Pengambilalihan Asset Debitur (set off)
1) Pengertian
Pengambilalihan aset debitur merupakan pengalihan/konversi kredit
(aktiva produktif) menjadi aktiva agunan yang diambil alih atau aktiva
lain-lain.
2) Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan set off adalah :
(a) Mempertahankan eksistensi pemanfaatan atau pengoperasian aset
debitur secara optimal untuk menyelesaikan kewajibannya kepada
bank.
(b) Mencegah penggelapan dan atau penyalahgunaan asset.
(c) Mempertahankan kelengkapan/keutuhan manfaat dan nilai asset
debitur sebagai sumber penyelesaian kredit.
3) Kriteria
Pelaksanaan set off harus memenuhi kriteria berikut :
(a) Debitur kooperatif.
(b) Kemampuan debitur sudah tidak ada tetapi nilai agunan atau asset
dapat digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
4) Syarat
Syarat restrukturisasi kredit melalui set off adalah :
(a) Kredit yang dikonversi menjadi asset meliputi agunan yang diikat
oleh bank maupun agunan yang belum diikat (diluar jaminan)
sepanjang dokumen/sertifikat telah ada.
(b) Diperlukan adanya calon investor prospektif yang akan membeli
agunan atau asset yang ditawarkan tersebut untuk mendapat
dukungan pencairan agunan yang di set off dalam waktu singkat.
5) Kebijakan
Kebijakan pelaksanaan set off meliputi :
(a) Penjualan agunan yang di set off sesuai UU Perbanakan No.10
tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 (pasal
12A) harus dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu
satu tahun, sehingga terhadap agunan tersebut harus diyakini
prospek pasarnya.
(b) Set off hars dilengkapi dengan akta penyerahan dan surat kuasa
menjual dari debitur kepada bank.
(c) Pemberian kebijakan ini merupakan wewenang direksi, untuk itu
kantor cabang agar menyampaikan usulan/ rekomendasinya
kepada kantor pusat c.q. DRPK apabila restrukturisasi kredit
harus diupayakan dengan pengambilalihan asset debitur yang
dilengkapi dengan data sebagai berikut :
1. Informasi kredit
2. Informasi agunan/asset
3. Permasalahan
4. Tindak lanjut
5. Analisa kantor cabang
6. Usulan/rekomendasi kantor cabang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
f. Penurunan Suku Bunga Kredit
1) Pengertian
Penurunan suku bunga kredit adalah pemberlakuan suku bunga kredit
dibawah suku bunga yang berlaku.
2) Tujuan
Debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank secara rutin dan
tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Kredit berikut addendumnya.
3) Kriteria
Pelaksanaan penurunan suku bunga harus memenuhi kriteria sebagai
berikut :
(a) Debitur kooperatif dan mempunyai itikad baik untuk memenuhi
kewajibannya pada bank, namun debitur belum memiliki
kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajibannya
sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
(b) Debitur memiliki track record/kinerja kredit yang baik.
4) Syarat
Syarat pelaksanaan restrukturisasi melalui penurunan suku bunga
kredit adalah :
(a) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi secara tertulis.
(b) Rekomendasi kantor cabang yang dilengkapi data pendukung.
5) Kebijakan
Kebijakan pemberian penurunan suku bunga kredit merupakan
kewenangan direksi yang diajukan oleh kantor cabang secara kasus
per kasus ke kantor pusat dengan mempertimbangkan kemampuan
debitur dan analisa cost and benefit bagi bank.
g. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit
1) Pengertian
Pengurangan tunggakan pokok kredit adalah keringanan yang
diberikan bank kepada debitur untuk membayar tunggakan pokok
kredit yang seharusnya dibayar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
2) Tujuan
Debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank secara rutin dan
tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Kredit dan addendum.
3) Kriteria
Pelaksanaan pengurangan tunggakan pokok kredit harus memenuhi
kriteria sebagai berikut :
(a) Debitur kooperatif dan mempunyai itikad baik untuk memenuhi
kewajibannya pada bank, namun debitur belum memiliki
kemampuan yang memadai.
(b) Debitur memiliki track record/kinerja kredit yang baik, seperti
rasio pembayaran angsuran terhadap total kewajiban angsuran
atau tunggakan yang terjadi namun bukan karena karakter debitur.
4) Syarat
Syarat pelaksanaan pengurangan tunggakan pokok kredit adalah :
(a) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit secara
tertulis.
(b) Ada rekomendasi dari kantor cabang yang dilengkapi data-data
pendukung.
5) Kebijakan
Kebijakan restrukturisasi melalui pengurangan tunggakan pokok
kredit meliputi :
(a) Pengurangan tunggakan pokok kredit hanya diberikan apabila
debitur melunasi seluruh tunggakan pokok kredit yang tersisa dan
meneruskan membayar angsuran secara rutin atas sisa kredit.
(b) Pengurangan tunggakan pokok kredit hanya dapat diberikan oleh
bank setelah mendapatkan persetujuan pemilik (pemegang
saham).
3. Penggolongan Kualitas Kredit dalam Restrukturisasi Kredit
Penggolongan kualitas kredit dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit
ditentukan sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
a. Penggolongan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit
ditetapkan sebagai berikut :
1) Setinggi-tingginya Kurang Lancar (KL) untuk kredit yang sebelum
dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan (D) atau Macet
(M).
2) Kualitas kredit tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan
restrukturisasi kredit tergolong Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus
(DPK) atau Kurang Lancar (KL).
b. Kualitas kredit yang telah diubah sebagaimana dijelaskan pada poin a
diatas, selanjutnya dapat berubah menjadi :
1) Lancar (L) apabila tidak terjadi tunggakan angsuran (pokok dan
bunga) selama tiga kali pembayaran dan secepat-cepatnya dalam
waktu tiga bulan. Selanjutnya kualitas kredit mengacu pada
ketentuan penggolongan kualitas kredit yang berlaku.
2) Kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi atau yang
sebenarnya apabila lebih buruk, jika debitur tidak dapat memenuhi
kriteria pada poin 1) diatas dan atau syarat-syarat dalam perjanjian
restrukturisasi kredit.
c. Kredit yang direstrukturisasi dengan pola pemberian tenggang waktu
pembayaran (grace periode) pokok dan bunga kredit atau pola
restrukturisasi yang tidak ada pembayaran kredit ditetapkan memiliki
kualitas sebagai berikut :
1) Selama grace periode, kualitas mengikuti kualitas kredit sebelum
dilakukan restrukturisasi.
2) Setelah grace periode berakhir, kualitas kredit mengikuti penetapan
kualitas kredit yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Prosedur Restrukturisasi Kredit
Pelaksanaan restrukturisasi pada Bank BTN mengacu pada ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank BTN SE.02.DIR.DRPK.2006
dimana seorang debitur mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan
kewajibannya namun belum didukung dari segi materi. Pada aplikasinya,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
tidak semua pola tersebut dapat dilaksanakan oleh Bank BTN Cabang Solo,
karena berdasarkan aturan pada Bank BTN melalui SE.19.DIR.DKPB.2006
mengenai wewenang memutus restrukturisasi kredit, pemutus restrukturisasi
didasarkan pada pemutus pemberi kredit, yang antara lain sebagai berikut :
Tabel 6. Wewenang Memutus Restrukturisasi
Pemutus Pemberi Kredit Pemutus Restrukturisasi
Kepala Cabang Pembantu Kepala Cabang
Kepala Cabang Kepala DPPK
Kepala Divisi Direktur Supervisi DPPK
(Sumber : CWO Bank BTN Cabang Solo)
Wewenang memberikan persetujuan restrukturisasi dan penyelesaian
kredit sesuai dengan SE 19.DIR.DKPB 2009 perihal pelimpahan wewenang
memutus restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit PT. BTN (Persero)
Tbk. antara lain sebagai berikut :
a. Wewenang untuk memutus restrukturisasi dan penyelesaian kredit di bank
pada dasarnya adalah wewenang Direksi.
b. Untuk meningkatkan pelayanan pada nasabah bank dalam hal memutus
restrukturisasi dan penyelesaian kredit kepada Kepala Divisi Pembinaan
dan Penyelamatan Kredit (DPPK). Kepala cabang dalam hal ini kantor
cabang tidak ada dibawah koordinasi area penagihan dan penyelamatan
kredit dan kepala bagian area penagihan dan penyelamatan dalam hal
pembinaan dan penyelamatan kredit di kantor cabang dibawah koordinasi
area penagihan dan penyelamatan kredit.
c. Pelaksanaan wewenang untuk memutus restrukturisasi dan penyelesaian
kredit harus berdasarkan analisa kehati-hatian sesuai dengan peraturan
tentang restrukturisasi dan penyelesaian kredit yang berlaku.
Pelimpahan wewenang untuk memutus restrukturisasi kredit dan
penyelesaian kredit dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :
a. Pelimpahan wewenang untuk memutus restrukturisasi kredit komersial.
b. Pelimpahan wewenang untuk memutus restrukturisasi kredit konsumsi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
c. Pelimpahan wewenang untuk memutus restrukturisasi kredit komersial
dan konsumsi.
Prosedur restrukturisasi diawali dengan adanya permohonan tertulis
dari debitur, selanjutnya tata cara pengajuan usul, analisa dan monitoring
pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut :
a. Unit Loan Recovery/Loan Work Out melakukan analisa dan pola
restrukturisasi kredit yang akan diterapkan setelah mendapat permohonan
restrukturisasi kredit secara tertulis dari debitur.
b. Unit Loan Recovery/Loan Work Out melakukan negoisasi restrukturisasi
kredit secara maksimal dengan debitur, sehingga diharapkan usulan yang
disampaikan ke Kantor Pusat (DRPK) atau Pemutus dapat dilaksanakan.
c. Unit Loan Recovery/Loan Work Out menyampaikan analisa dan usulan
restrukturisasi kredit ke Kantor Pusat (DRPK) atau Pemutus untuk
diminta keputusan restrukturisasi kredit yang berupa memo usulan.
d. Penyampaian usulan restrukturisasi kredit tersebut harus dengan surat atau
faksimili pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang atau
caratakernya dan pejabat Loan Recovery/Loan Work Out atau pejabat
lainnya.
e. Kantor Cabang khususnya unit Loan Recovery/Loan Work Out menerima
keputusan restrukturisasi kredit dari Kantor Pusat (DRPK) atau Pemutus
yang selanjutnya disampaikan kepada debitur dan dilakukan finalisasi
restrukturisasi kredit (penandatanganan addendum PK restrukturisasi
berikut accessoirnya oleh Kepala Cabang).
f. Unit Loan Recovery/Loan Work Out berkoordinasi dengan unit Loan
Administration/Transaction Processing untuk melakukan perubahan atau
up date data di master KPR dan non KPR yang direstrukturisasi.
g. Unit Loan Recovery/Loan Work Out melaporkan ke Kantor Pusat atas
tindak lanjut keputusan Kantor Pusat (DRPK) tentang restrukturisasi
kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
5. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit
Pelaksanaan restrukturisasi kredit pada PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. cabang Solo yang telah sesuai dengan Surat Edaran Bank BTN
melalui SE BTN Nomor.02.DIR.DRPK.2006 perihal petunjuk pelaksanaan
restrukturisasi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 7. Pelaksanaan Restrukturisasi Penjadwalan Ulang (PUL)
TAHUN
KPR
Griya
Pemula
KPR
Griya
Inti
KPR
Griya
Utama
KRD
Ruko
BTN
TOTAL
2007 - 3 - 1 4
2008 1 1 2 - 4
2009 - 2 1 - 3
2010 2 1 - - 4
2011 - 2 1 - 3
(Sumber : CWO Bank BTN cabang Solo)
Tabel 8. Pelaksanaan Restrukturisasi Alih Debitur
TAHUN
KPR
Griya
Pemula
KPR
Griya
Inti
KPR
Griya
Utama
KRD
Ruko
BTN
TOTAL
2007 - 1 - - 1
2008 - - - - 0
2009 - 1 1 - 2
2010 - - - - 0
2011 - - - - 0
(Sumber : CWO Bank BTN cabang Solo)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
Tabel 9. Pelaksanaan Restrukturisasi Pengurangan Tunggakan Bunga
dan/atau Denda
TAHUN
KPR
Griya
Pemula
KPR
Griya
Inti
KPR
Griya
Utama
KRD
Ruko
BTN
TOTAL
2007 56 106 41 3 206
2008 58 136 30 7 231
2009 64 111 49 2 226
2010 39 128 32 6 205
2011 29 41 24 - 94
(Sumber : CWO Bank BTN cabang Solo)
Tabel 10. Total Restrukturisasi
TAHUN
JUMLAH
TUNGGAKAN
(Rp)
TOTALDEBITUR
NPL%
2007 1.310.648.000 211 471 44,79
2008 1.512.880.000 235 521 45,10
2009 1.935.732.000 231 442 52,26
2010 2.982.158.000 209 423 49,40
2011 4.371.693.000 97 452 21,46
(Sumber : tabel 1, 7, 8 dan 9)
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan
restrukturisasi yang paling banyak dilakukan adalah pada jenis kredit KPR
Griya Inti, dengan pola restrukturisasi Pengurangan Tunggakan Bunga dan/
atau Denda. Keberhasilan restrukturisasi terjadi pada tahun 2009 dengan hasil
presentase pelaksanaan restrukturisasi sebanyak 52,26%. Pola restrukturisasi
Alih Debitur (Novasi) masih jarang digunakan mengingat sulitnya mencari
pengganti debitur, seedangkan untuk pola Penjadwalan Ulang (PUL) juga
sudah dijalankan namun masih jarang diajukan oleh debitur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
6. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Penilaian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. cabang Solo 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 11. Penilaian Kesehatan Bank
TAHUN SEHATCUKUP
SEHAT
KURANG
SEHAT
TIDAK
SEHAT
2007 v
2008 v
2009 v
2010 v
2011 v
(Sumber : Accounting Bank BTN cabang Solo)
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa manajemen
pengelolaan bank telah dilakukan dengan baik dan sejalan dengan asas
perbankan yang sehat, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan kinerja
dengan menurunnya tingkat kesehatan bank menjadi “cukup sehat”. Hal ini
dapat dihubungkan dengan data restrukturisasi yang juga mengalami
penurunan pada tahun 2011, sehingga mengakibatkan menurunnya penilaian
kesehatan bank.
C. Pembahasan
1. Pola dan Ketentuan Restrukturisasi Kredit
Pola dan ketentuan restrukturisasi kredit perseorangan yang ada pada
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terdiri dari 7 pola, yaitu
penjadwalan ulang (PUL), penundaan pembayaran angsuran (grace periode),
alih debitur (novasi), pengurangan tunggakan bunga dan/ atau denda,
pengambilalihan asset debitur (set off), penurunan suku bunga kredit dan
pengurangan tunggakan pokok kredit. Pola dan ketentuan tersebut mengacu
pada SE.02.DIR.DRPK.2006 yang telah ditetapkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
2. Prosedur Restrukturisasi Kredit
Prosedur restrukturisasi dimulai dengan adanya permohonan tertulis
dari debitur untuk mengajukan restrukturisasi kredit, selanjutnya dilakukan
analisis untuk merealisasi restrukturisasi tersebut.
Namun pada pelaksaannya dilapangan tidak semua pola dan ketentuan
restrukturisasi dapat diterapkan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. cabang Solo, karena sesuai dengan aturan wewenang memutus kredit
melalui SE No.19 DIR.DKPB.2006 pola yang dapat diputus oleh Bank BTN
Kantor Cabang Solo adalah pola restrukturisai Penjadwalan Ulang (PUL),
Alih Debitur dan Pengurangan Tunggakan Bunga dan/ atau Denda.
Mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dijalankan oleh
Bank BTN telah sesuai dengan ketentuan SE.BTN.02.DIR.DRPK.2006,
namun ada beberapa persyaratan tambahan yang dilakukan sebelum
pengajuan usul kepada Kepala Cabang yang antara lain sebagai berikut :
a. Penjadwalan Ulang (PUL)
Ketentuan pelaksanaan PUL adalah :
1) Melengkapi persyaratan berupa fotocopy KTP, fotocopy KK,
fotocopy Surat Nikah dan surat keterangan penghasilan.
2) Melakukan pengecekan dokumen kredit (sertifikat).
3) Melakukan perhitungan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan
kemampuan debitur, jangka waktu kredit dan usia debitur.
b. Alih Debitur
Ketentuan pelaksanaan alih debitur adalah :
4) Mencari pengganti debitur.
5) Menandatangani surat permohonan alih debitur dengan calon debitur
baru.
6) Harga jual ditetapkan oleh bank, dengan ketentuan tidak lebih
rendah dari maksimal kredit.
7) Selisih antara harga jual dengan posisi hutang yang disetujui bank
untuk dialihdebiturkan merupakan uang muka yang harus dilunasi
oleh calon debitur baru.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
8) Melakukan wawancara untuk menilai kelayakan calon debitur baru.
9) Penandatanganan pada Surat Penegasan Persetujuan Alih Debitur
(SP2AD) oleh kedua belah pihak, yaitu debitur lama dan baru.
c. Pengurangan Tunggakan Denda dan/atau Bunga
Ketentuan pelaksanaan pengurangan tunggakan denda dan/atau bunga
adalah sebesar maksimal sampai dengan 75% untuk tunggakan bunga
dan persentase sebesar 100% untuk tunggakan denda yang tidak melebihi
Rp 800.000.000,00
Debitur yang telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan
restrukturisasi wajib dilakukan pemantauan (monitoring) dan pembinaan agar
tidak terjadi penunggakan pembayaran kredit. Pola yang paling banyak
dilaksanakan pada Bank BTN cabang Solo adalah pengurangan tunggakan
bunga dan/atau denda dengan kriteria kredit yang banyak direstrukturisasi
yaitu kredit perseorangan dengan jenis KPR Griya Inti.
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, restrukturisasi dapat
berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran
Bank BTN, namun karena adanya kekosongan jabatan pada petugas
restrukturisasi, maka pada saat ini pelaksanaan restrukturisasi dijalankan oleh
bagian Legal and Loan Recovery yang merangkap sebagai Restructuring
Analyst.
Permasalahan yang timbul dari adanya restrukturisasi tersebut adalah
wanprestaasi dari debitur yang mengakibatkan berlakunya kembali perjanjian
kredit sebelum dilakukan restrukturisasi. Akibat dari adanya permasalahan
tersebut, maka addendum yang telah dibuat tidak berlaku lagi, sedangkan
untuk melakukan realisasi addendum membutuhkan waktu yang cukup lama
mengingat ada beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh debitur dan
melalui proses yang cukup panjang pada pihak bank.
3. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Peningkatan Tingkat
Kesehatan Bank
Restrukturisasi yang dilaksanakan akan mengurangi jumlah rasio Non
Performing Loan (NPL), dimana rasio NPL merupakan salah satu indikator
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
untuk menilai kinerja fungsi bank yang menjadi indikator kesehatan kualitas
asset bank. Bank Indonesia menetapkan rasio nilai kredit NPL adalah sebesar
5%, semakin tinggi nilai NPL akan menyebabkan menurunnya laba yang
akan diterima bank.
Penyebab adanya penurunan atau kenaikan rasio NPL pada bank
sangat dipengaruhi oleh itikad baik debitur, kebijakan pemerintah dan Bank
Indonesia serta kondisi perekonomian pada saat itu. Itikad baik debitur akan
mempermudah kelancaran pembayaran pelunasan kredit tepat pada waktunya,
sedangkan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia juga dapat berpengaruh
terhadap kenaikan atau penurunan NPL sebagai contoh kebijakan pemerintah
dalam penetapan kenaikan harga BBM dan kebijakan Bank Indonesia
mengenai kebijakan kenaikan BI Rate yang akan mengakibatkan naiknya
suku bunga kredit. Selain hal tersebut, kondisi perekonomian debitur juga
merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap kemampuan membayar
debitur.
Penurunan tingkat kesehatan pada tahun 2011 tersebut terjadi akibat
adanya realisasi nominal kredit pada masing-masing debitur yang lebih besar
dari tahun sebelumnya, sehingga terjadi tunggakan hingga mencapai angka
Rp 4.371.693.000,00 dengan jumlah debitur NPL sebanyak 452 yang tidak
diimbangi dengan pelaksanaan restrukturisasi secara maksimal. Hal tersebut
terjadi karena kurangnya permohonan tertulis pengajuan restrukturisasi dari
debitur dan kurangnya kemampuan debitur untuk memenuhi syarat
restrukturisasi, sehingga mengakibatkan tidak terealisasinya restrukturisasi.
Syarat dari pelaksanaan restrukturisasi telah diatur pada masing-masing pola
yang ditetapkan Bank BTN sesuai dengan Surat Edaran yang berlaku, salah
satu contoh dari syarat tersebut adalah pembayaran tunggakan bunga hingga
saat akan terjadinya realisasi restrukturisasi.
Keberhasilan restrukturisasi kredit merupakan upaya mengurangi rasio
NPL dan juga menjadi salah satu aspek yang cukup penting sebagai salah satu
unsur untuk menilai kinerja bank yang dapat berpengaruh terhadap penilaian
tingkat kesehatan bank.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan pemaparan mengenai restrukturisasi kredit sebagai upaya
peningkatan kesehatan bank, maka simpulan dari hasil penelitian adalah sebagai
berikut :
1. Pola dan ketentuan restrukturisasi kredit perseorangan yang ada di PT.Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. dijelaskan secara intern Bank BTN melalui
SE.02.DIR.DRPK.2006. Sesuai dengan SE tersebut, pola dan ketentuan
restrukturisasi kredit terdiri dari tujuh pola, yaitu Penjadwalan Ulang (PUL),
Penundaan Pembayaran Angsuran (grace periode), Pengurangan Tunggakan
Bunga dan/ Denda, Pengambilalihan Asset Debitur (set off), Penurunan Suku
Bunga Kredit dan Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit. BerdasarkanSurat
Edaran BTN melalui SE.19.DIR.DKPB.2009 mengenai wewenang memutus
restrukturisasi bahwa pemutus restrukturisasi kredit didasarkan pada pemutus
pemberi kredit, dalam hal ini Kepala Cabang hanya memiliki wewenang
dalam memutus restrukturisasi kredit dengan pola Penjadwalan Ulang (PUL),
Alih Debitur dan Pengurangan Tunggakan Bungan dan/ atau Denda.
2. Prosedur restrukturisasi kredit dilakukan dengan tahapan awal adanya
permohonan resrtukturisasi kredit secara tertulis dari debitur, setelah itu
dilakukan analisa terhadap pola restrukturisasi kredit yang diminta oleh
debitur. Tahap selanjutnya adalah melakukan negosiasi dengan debitur untuk
mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh debitur berkaitan dengan
permohonan restrukturisasi tersebut, setelah dilakukannya negosiasi maka
tahap berikutnya adalah penyampaian analisa dan usulan restrukturisasi kredit
kepada pihak pemutus kredit untuk dimintai keputusan mengenai pelaksanaan
restrukturisasi tersebut. Keputusan yang telah ditetapkan disampaikan pada
debitur untuk ditindaklanjuti, yaitu dilakukannya finalisasi restrukturisasi
kredit dengan penandatanganan addendum perjanjian kredit restrukturisasi.
Pihak bank dapat melakukan perubahan master data pada debitur yang telah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
menandatangani addendum perjanjian kredit restrukturisasi yang kemudian
akan dilaporkan ke Kantor Pusat tentang restrukturisasi kredit.
3. Pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai upaya peningkatan kesehatan bank
dapat dilihat pada hasil data yang diperoleh. Pada tahun 2007 hingga 2010
terjadi restrukturisasi kredit yang berkisar dengan presentase antara 40%
hingga 50% dari total debitur NPL, dengan hasil terbanyak pada tahun 2009
sebanyak 52,26% dengan predikat kesehatan bank adalah “sehat”, sedangkan
pada tahun 2011 restrukturisasi hanya terjadi sebesar 21,46% yang
mengakibatkan adanya penurunan penilaian tingkat kesehatan menjadi
“cukup sehat”. Data tersebut dapat menunjukkan bahwa keberhasilan
restrukturisasi akan berpengaruh terhadap penilaian kesehatan bank melalui
aspek kualitas asset, yaitu dengan cara membandingkan aktiva produktif yang
diklasifikasikan terhadap aktiva produktif yang ada. Aktiva produktif yang
diklasifikasikan dinilai berdasarkan kredit dengan kolektibilitas NPL yang
diberi pembebanan bobot resiko pada masing-masing kolektibilitas, untuk
kredit kurang lancar diberi bobot resiko sebesar 50%, kolektibilitas kredit
diragukan dengan bobot resiko 75%, sedangkan untuk kredit macet bobot
resiko sebesar 100%. Rasio NPL yang tinggi dapat ditekan dengan adanya
pelaksanaan restrukturisasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas asset serta
meningkatkan penilaian kesehatan bank secara keseluruhan. Meskipun hanya
sebagai salah satu indikator penilaian kesehatan bank, namun restrukturisasi
memiliki pengaruh yang cukup penting dalam unsur penilaian tersebut.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikaji implikasinya baik
secara teoritis maupun praktis, yang antara lain sebagai berikut :
1. Implikasi Teoritis
Penyelamatan kredit melalui restrukturisasi akan mengurangi kredit
bermasalah yang akan berpengaruh terhadap rasio non performing loan/NPL.
Pelaksanaan restrukturisasi secara optimal akan dapat menurunkan rasio NPL,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
sedangkan pelaksanaan restrukturisasi yang berjalan kurang maksimal dapat
menaikkan rasio NPL.
NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola
kredit bermasalah, yaitu kredit yang diberikan pada pihak ketiga. Semakin
tinggi rasio NPL, maka semakin buruk kualitas kredit bank. Kemampuan
manajemen dalam mengelola kredit bermasalah (NPL) dapat dilihat melalui
penilaian tingkat kesehatan bank, yang merupakan tolak ukur untuk menilai
kinerja manajemen bank apakah pelaksanaan pengelolaan telah sesuai dengan
asas perbankan yang sehat dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
Penilaian kesehatan merupakan indikator untuk menilai kelayakan bank.
Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat digunakan sebagai salah satu
upaya peningkatan tingkat kesehatan bank melalui kualitas asset. Penilaian
kualitas asset dihitung dari perbandingan jumlah kredit yang diklasifikasikan
terhadap kredit produktif. Kredit yang diklasifikasikan diperoleh dari
perhitungan kolektibilitas kredit NPL dengan bobot resiko yang telah
ditetapkan, sehingga NPL yang tinggi akan berdampak pada penurunan
tingkat kesehatan bank. Untuk menekan rasio NPL dapat dilakukan dengan
pelaksanaan restrukturisasi kredit, sehingga perlu lebih dioptimalkan
pelaksanaan restrukturisasi kredit untuk menunjukkan kinerja yang baik
dengan meningkatnya kualitas asset dan peningkatan tingkat kesehatan bank.
2. Implikasi Praktis
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan
masukan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi
PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. khususnya cabang Solo untuk
lebih mengoptimalkan pelaksanaan restrukturisasi pada kredit bermasalah,
sehingga akan meningkatkan kualitas asset yang secara langsung berdampak
terhadap penilaian kesehatan bank yang digunakan sebagai tolak ukur dalam
menilai kinerja bank yang sejalan dengan asas perbankan yang sehat dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan tersebut,
maka saran yang dapat diberikan adalah :
1. Perlu adanya penambahan pegawai sebagai analyst restructuring, karena
banyaknya pertimbangan yang harus dilakukan sebelum disetujuinya
restrukturisasi kredit.
2. Memberikan informasi kepada para debitur terutama yang mengalami kredit
bermasalah mengenai restrukturisasi kredit agar dapat menyelamatkan kredit
tanpa melalui jalur hukum.
3. Perlu adanya revisi SE.19.DIR.DKPB.2006 mengenai wewenang memutus
restrukturisasi yang dapat diserahkan kepada masing-masing kantor cabang
untuk mempermudah pelaksanaan restrukturisasi dan mempercepat jangka
waktu pelaksanaan restrukturisasi, karena restrukturisasi merupakan proses
penyelamatan kredit yang dapat berpengaruh dalam penilaian kinerja bank.
4. Perlu ditingkatkan pemberian restrukturisasi kredit pada debitur yang
mengalami masalah, sehingga dapat meningkatkan kualitas asset yang akan
berpengaruh terhadap penilaian kesehatan bank.
5. Memberikan syarat yang lebih ringan untuk pelaksanaan restrukturisasi
kredit, sehingga akan semakin banyak realisasi restrukturisasi kredit pada
kolektibilitas kredit NPL.
top related