dewan perwakilan rakyat republik indonesia 2019
Post on 22-Oct-2021
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI BALI
Reses Masa Persidangan IV
Tahun Sidang 2018 - 2019
Tanggal 2 – 6 Mei 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2019
1
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI BALI
Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018 - 2019
Tanggal 6 – 8 Mei 2019
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Kunjungan Kerja
Surat Tugas Nomor: ST/25/KOM.VI/DPR-RI/IV/2019, tanggal 24 April 2019 tentang
Penugasan Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada Reses
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018 – 2019 ke Provinsi Bali.
B. Ruang Lingkup
Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan dan tantangan
yang dihadapi sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya
selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali. Kunjungan Kerja ini dilakukan dalam rangka
memenuhi salah satu fungsi Dewan untuk melakukan pengawasan sebagaimana diatur
dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi
Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sasaran Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini dititikberatkan pada pengawasan terhadap
kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan serta rencana/program pembangunan yang
akan dilakukan, terutama terkait dengan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, investasi, perlindungan konsumen, dan
persaingan usaha.
Adapun objek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:
1. Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
dan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali.
2. PT Angkasa Pura I (Persero).
3. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
4. PT Pelindo III (Persero).
5. PT Hotel Indonesia Natour (Persero).
2
6. Indonesia Tourism Development Corporation.
7. PT Pertamina (Persero).
8. PT PLN (Persero)
C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI
NO NO. ANGGOTA N A M A KETERANGAN
1. A-278 H. DITO GANINDUTO, MBA PIMPINAN / F.PG
2. A-361 MOHAMAD HEKAL, MBA PIMPINAN / F.GERINDRA
3. A-556 H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE., SE. PIMPINAN/F.HANURA
4. A-145 Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S F.PDIP
5. A-161 DANIEL LUMBAN TOBING F.PDIP
6. A-212 NYOMAN DHAMANTRA F.PDIP
7. A-133 M.R. IHSAN YUNUS, BA., BCOM., MECON F.PDIP
8. A-160 RIEKE DIAH PITALOKA F.PDIP
9. A-242 Ir. H.M. IDRIS LAENA F.PG
10. A-296 GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE. F.PG
11. A-255 Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, SE., Ph.D. F.PG
12. A-247 DWIE AROEM HADIATIE, S.I.KOM F.PG
13. A-354 ABDUL WACHID F.GERINDRA
14. A-373 KHILMI F.GERINDRA
15. A-408 WAHYU SANJAYA, SE F.PD
16. A-420 LINDA MEGAWATI, SE., M.Si. F.PD
17. A-480 MOHAMMAD HATTA F.PAN
18. A-475 DAENG MUHAMMAD, SE., M.Si. F.PAN
19. A-57 SITI MUKAROMAH, S.Ag. F.PKB
20. A-74 LUKMANUL KHAKIM F.PKB
21. A-97 Drs. H. ADANG DARADJATUN F.PKS
22. A-531 H. ISKANDAR D. SYAICHU, SE. F.PPP
23. A-522 H. MUHKLISIN F.PPP
3
NO NO. ANGGOTA N A M A KETERANGAN
24. A-10 Drs. NYAT KADIR F.NASDEM
25. A-30 H. HAMDHANI, S.IP F.NASDEM
26. -- ANITA HANDAYANIPUTRI, S.T., M.T. KASUBAG KOM VI
27. -- CDR BUJUNG SETKOM VI
28. -- SA’ADATI, S.A.P. SETKOM VI
29. -- MIRA AMINA NASUTION, S.H., M.H. TENAGA AHLI
30. -- ERLANGGA PANJI SAMUDRO, S.Ikom.
MEDIA CETAK DAN MEDIA
SOSIAL
31. -- M. SYAMSUL FAJRI TV PARLEMEN
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA
A. Deskripsi Umum Provinsi Bali
Provinsi Bali memiliki luas wilayah seluas 5.636 km2 atau sebesar 0,29 persen dari luas
wilayah Indonesia. Terbagi dalam 8 Kabupaten dan 1 Kota, 57 Kecamatan, serta 636 Desa
dan 80 Kelurahan. Secara adat terdiri dari 1.488 Desa Pakraman, 3.625 Banjar Pakraman,
1.603 Subak Sawah, dan 1.130 Subak Abian. Jumlah penduduk Bali pada tahun 2015
mencapai 4.152.800 jiwa dengan kepadatan 736,7 orang km2 dan pertumbuhan penduduk
rata-rata 1,9 persen per tahun.
• Dari segi Perkonomian Provinsi, Total perekonomian Bali pada triwulan I-2019 yang diukur
berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB)
tercatat sebesar Rp. 60,36 triliun dan berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK)
tercatat sebesar Rp. 39,08 triliun. Ekonomi Bali triwulan I-2019 bila dibandingkan triwulan I-
2018 (y-on-y) tumbuh 5,94 persen atau meningkat jika dibandingkan dengan periode yang
sama tahun sebelumnya sebesar 5,58 persen. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada
lapangan usaha kategori C (industri pengolahan) dan kategori O (administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) dengan besaran yang sama yakni
sebesar 9,74 persen. Pada sisi pengeluaran, Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah
tercatat sebagai komponen dengan pertumbuhan tertinggi pertama dan kedua dengan
pertumbuhan masing-masing sebesar 23,09 persen dan 20,84 persen.
4
Secara (q-to-q) atau jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Bali triwulan
I-2019 tercatat tumbuh negatif sebesar -1,51 persen. Dari sisi lapangan usaha,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori K (jasa keuangan dan asuransi) sebesar 4,15
persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Konsumsi
LNPRT dengan pertumbuhan sebesar 12,56 persen.
• Terkait Industri Manufaktur, Produksi Industri manufaktur Besar dan Sedang (IBS) Provinsi
Bali triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 5,34 persen (q-to-q). Angka ini di atas
pertumbuhan nasional yang sebesar 0,61 persen pada periode yang sama. Sedangkan
secara tahunan (y-on-y) tumbuh sebesar 24,12 persen. Angka ini lebih tinggi dari
pertumbuhan nasional yakni sebesar 4,45 persen pada periode yang sama.
Sementara itu produksi Industri manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Bali pada
triwulan I tahun 2019 (q-to-q) tumbuh sebesar 6,58 persen, dibandingkan dengan triwulan
IV tahun 2018. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang tercatat 4,55 persen
pada periode yang sama. Jika dilihat secara tahunan, produksi Industri Mikro dan Kecil
(IMK) Provinsi Bali triwulan I tahun 2019 (y-on-y) tercatat tumbuh sebesar 18,94 persen
dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2018. Angka ini lebih tinggi dari
pertumbuhan nasional, yang tumbuh sebesar 6,88 persen pada periode yang sama.
• Dari sisi Wisatawan di Provinsi Bali Kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke
Provinsi Bali di awal tahun 2019 tercatat mencapai 456.218 kunjungan, dengan wisman
yang datang melalui bandara sebanyak 452.405 kunjungan, dan yang melalui pelabuhan
laut sebesar 3.813 kunjungan. Jumlah wisatawan ke Provinsi Bali pada bulan Januari 2019
turun sedalam -8,54 persen dibandingkan dengan catatan bulan Desember 2018 (m to m).
Bila dibandingkan dengan bulan Januari 2018 (y on y), jumlah wisman ke Bali tercatat
mengalami peningkatan sebesar 27,41 persen. Wisman yang tercatat paling banyak
datang ke Bali pada bulan Januari 2019 yaitu wisman dengan kebangsaan Tiongkok (24,94
persen), Australia (20,94 persen),India (6,30 persen), Amerika Serikat (3,85 persen) dan
Rusia (3,59 persen)
• Terkait dengan pembangunan infrastruktur di Bali, terdapat 12 Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan menjadi “Bali Baru”. Semakin baik fasilitas
pariwisata maka akan mendatangan lebih banyak wisatawan. pembangunan
5
infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan Harus secara terpadu baik penataan
kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan
perbaikan hunian penduduk.Hal ini dapat dilakukan dengan sebuah rencana induk
pembangunan infrastruktur yang telah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah. Rencana induk disusun untuk pengembangan KSPN 10 tahun ke depan,
kemudian lebih didetailkan dalam rencana lima tahun dan setiap tahunnya dilakukan
evaluasi. tourism area atau spot-spot pergerakan turis menjadi prioritas bersama untuk
penyediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk turis
yang datang namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan
mendukung potensi ekonomi lokal.
Rekomendasi
Tidak ada rekomendasi khusus dari Komisi VI DPR RI kepada Pemerintah Provinsi
Bali disebabkan acara dibatalkan secara mendadak di saat-saat terakhir, karena
Gubernur atau Wakil Gubernur tidak berada di tempat untuk dapat menerima Tim
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI. Hal ini kemudian menjadi catatan penting bagi
Komisi VI DPR RI untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Komisi
terkait agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.
B. Badan Usaha Milik Negara
Pertemuan dengan PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk, dan PT Pelindo III (Persero).
➢ PT Angkasa Pura I (Persero).
Setelah melalui masa transisi selama dua tahun, terhitung sejak 20 Februari 1964
PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan
operasional Pelabuhan Udara Kemayoran Jakarta dari Pemerintah RI. Pada
tanggal 17 Mei 1965, berdasarkan PP Nomor 21 tahun 1965 tentang Perubahan
dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah
nama menjadi PN Angkasa Pura, dengan maksud untuk lebih membuka
kemungkinan mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia.
Di dalam pengembangan bisnis, PT Angkasa Pura I (Persero) senantiasa
berpegang pada visi dan rencana kerja jangka panjang (RJPP) perseroan untuk
menjadi salah satu dari pengelola bandar udara terbaik di Asia.
6
Atas hal tersebut dirumuskan 5 (lima) strategi dasar, yaitu:
1. Peningkatan Costumer Satisfaction Index (CSI) dari waktu ke waktu.
2. Peningkatan revenue, khususnya Non Aero Nautical Revenue.
3. Peningkatan Economic Contribution dan Environment Conservation.
4. Cost Rational.
5. Sumber daya manusia yang andal.
Bandara-bandara dibawah pengelolaan PT Angkasa Pura I (Persero) seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Bandara-bandara yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero)
Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai pada akhirnya dikelola oleh PT Angkasa Pura I
(Persero), memiliki 2 Terminal, yaitu:
- Terminal Domestik dengan Luas Terminal 67.884 m2 dan Kapasitas Eksisting 9,7 juta
pax / tahun.
- Terminal Internasional dengan Luas Terminal 126.205 m2 dan Kapasitas Eksisting 14,3
juta pax / tahun .
Terkait Kinerja Keuangan, berikut laporan Laba-Rugi PT. Angkasa Pura I, adalah dipaparkan
dalam tabel dibawah sebagai berikut, dengan data CAGR yang didapat adalah Kenaikan
Pendapatan sebesar 17,47 %, Beban sebesar 9,3 %, dan Laba 22,73%.
7
Peningkatan fasilitas Bandara untuk memenuhi kebutuhan konsumen sampai dengan 2019
adalah sebagai berikut:
1. Fasilitas baru Auto Tray Handling System di Terminal Keberangkatan Internasional
ditujukan untuk membantu pelayanan percepatan screening bagasi penumpang
2. Penambahan 6 fasilitas autogate passport scanner di Terminal Kedatangan Internasional
dan 10 fasilitas di Terminal Keberangkatan Internasional
3. Penambahan fasilitas flap barrier / boarding pass scanner sejumlah 12 fasilitas yang
terletak di Terminal Keberangkatan Internasional
4. Penambahan fasilitas baru Orientation Zone di Terminal Keberangkatan Internasional
untuk kemudahan penyediaan informasi bagi pengguna jasa Bandar Udara
Bahwa terdapat bebrapa manfaat holding penerbangan yang akan berada dibawah
naungan Penas, sebgaimana digambarkan sebagai berikut
-
500000,0
1000000,0
1500000,0
2000000,0
2500000,0
3000000,0
3500000,0
4000000,0
2014 2015 2016 2017 2018
2.0892.572
2.925 3.257
3.964
826 1.… 1.132 1.227 1.1351.…1.467
1.7932,030
2.829
PENDAPATAN BEBAN LABA
( Rp.Miliar)
8
Kendala teknis yang saat ini dihadapi PT Angkasa Pura I (Persero) adalah sebagai
berikut yaitu:
1. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali berdiri di atas lahan seluas
285,6 hektar, jauh di bawah luas lahan ideal untuk bandar udara internasional, yaitu
600 hektar
2. Izin reklamasi yang dikeluarkan saat ini menyisakan area L3. Saat ini, pengurusan
izin reklamasi yang belum terbit pada area L3 sedang berjalan, dengan dikoordinasi
oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
3. Isu reklamasi saat ini masih menjadi isu sensitif di Bali, terkait kawasan konservasi
laut yang menjadi bagian lokasi rencana pengembangan bandar udara.
➢ PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Saat ini, Garuda Indonesia sedang dalam tahap Revitalisasi armada Garuda Indonesia yang
bertujuan untuk memperbarui aset lama dan menyesuaikannya dengan standar modern
sebagai salah satu dasar untuk terus mengembangkan modal dan memastikan
pertumbuhan di industri penerbangan. Hal ini dilakukan dengan program pengembangan
armada melalui penambahan pesawat agar dapat lebih maksimal menangkap peluang
pertumbuhan di masing-masing segmen pasar yang dilayani. Pada saat bersamaan,
Garuda Indonesia juga akan menyederhanakan dan meremajakan pesawat agar dapat
meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya operasi. Jenis pesawat yang dipakai
akan distandardisasi yaitu jenis Boeing B737-800NG dan Bombardier CRJ1000 NextGen
untuk rute jarak pendek dan regional, Airbus A330-200/300 untuk rute jarak menengah,
Boeing B777-300ER untuk rute jarak jauh, dan Airbus A320-200 untuk Citilink. Garuda
Indonesia saat ini memiliki total 144 pesawat yang terdiri dari: Boeing 777-300ER, Boeing
737-800NG, Airbus A330-200, Airbus A330-300, CRJ1000 NextGen, dan ATR 72-600. Pada
30 September 2018, dengan rata-rata usia armada adalah 6,62 tahun.
PT Garuda Indonesia saat ini memaksimalkan kapasitas penerbangan jarak jauh outbound
cgk dengan ac 777, hal ini dipaparkan dengan hal-hal sebagai berikut:
- Saat ini Garuda Indonesia memiliki 2 rute ke Eropa dari CGK yang terkendala payload
restriction dikarenakan kekuatan daya dukung runway di bandara CGK
9
- Saleable seat untuk ke-2 rute tersebut masing- masing sebesar CGK-AMS (358 dari 393
seat) dan CGK-LHR (241 dari 393 seat)
- Adapun permasalahan ini sedang dibenahi oleh pihak pengelola bandara dengan
melakukan overlay landasan tahap ketiga di bandara internasional Soekarno Hatta.
Penyelesaian pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2019
Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang
Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan tarif Batas Atas dan Batas bawah,
Garuda Indonesia masuk dalam kategori full service, yang mana penetapan tarif 100% dari
tarif maksimum untuk badan usaha angkutan udara yang memberikan pelayanan standar
maksimum.
Tidak ada kenaikan Tarif Batas Atas sejak 2016 ( PM 14/2016) sd 2019 (PM 20/2019-
KM72/2019
- KM 72 2019 (disahkan 29 Mar 2019)
Tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal
dalam negeri sebelumnya diatur dalam PM 14 tahun 2016
- PM 20 2019 (disahkan 29 Mar 2019)
Tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas atas penumpang pelayanan ekonomi
angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sebelumnya diatur dalam PM 14 tahun
2016, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:
10
Bahwa Issue terkait pertumbuhan biaya meningkat sejak 2016 ke 2019 - PM 14/2019
Adalah dengan alasan sebagai berikut:
- Tiga komponen biaya tertinggi saat ini ialah Fuel, Lease dan overhaul cost
- Selanjutnya biaya lainya terdiri dari biaya kebandarudaraan, depresiasi pesawat,
navigasi, pelayanan penumpang overhead dan lainya
Data dari PT. Garuda Indonesia terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI 2015 perihal “Penentuan
Harga Tiket Garuda Indonesia Tidak Optimal” adalah Mekanisme penentuan harga saat ini
merupakan salah satu tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2015
tentang penetapan harga tiket dimana BPK menilai bahwa penentuan harga tiket Garuda tidak
optimal. Serta dengan memperhatikan aspek keberlangsungan bisnis agar dapat berjalan
dengan optimal dan sesuai dengan amanah Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN
pasal 2 ayat 1 (b) yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah
mengejar keuntungan.
➢ PT PELINDO III (Persero) Tbk.
Sebagai operator terminal pelabuhan, PT Pelindo III mengelola 43 pelabuhan dengan 16
kantor cabang yang tersebar di tujuh provinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan
Selatan.
Wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia III berada di center pengembangan wilayah Indonesia
Barat dan Indonesia Timur. Terkait kinerja keuangan, PT Pelindo mendapat kenaikan
pendapatan dari 8,849 (dalam triliun) di tahun 2017 menjadi 10,175 (dalam triliun) di tahun
2018, Kenaikan laba usaha 2,977 (dalam triliun) di tahun 2017 menjadi 3,302 (dalam triliun) di
tahun 2018, dengan kenaikan total asset 30,506 (dalam triliun) di tahun 2017 menjadi 34,974
(dalam triliun) di Tahun 2018.
Rencana Pengembangan Pelabuhan Benoa telah tertuang dalam Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor : KP 792 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Benoa Provinsi
bali tanggal 24 agustus 2017.
Progress pengembangan Benoa Cruise Terminal sampai saat ini telah meningkat dengan
perbandingan fasilitas sebagai berikut:
11
Terkait Sengketa Informasi Pelindo III dan WALHI, berikut kronologis yang disampaikan:
- 28 September 2018, Walhi mengirimkan Surat Nomor : 10/ED/WALHI-BALI/IX/2018
Perihal Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada GM Pelabuhan Benoa, 6
dokumen yang diminta oleh WALHI :
a. Izin Lokasi Kegiatan Reklamasi
b. Izin Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi
c. Kerangka Acuan Andal Kegiatan Reklamasi
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) Kegiatan Reklamasi
e. Ringkasan Eksekutif Kegiatan Reklamasi f. Izin Lingkungan Kegiatan Reklamasi
- 15 Oktober 2018, WALHI mengajukan surat keberatan kepada General Manager
Pelabuhan Benoa dengan Nomor : 13/ED/WALHI-BALI/X/2018
- 10 Desember 2018, WALHI mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi
melalui sidang Adjudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Bali
- 8 Januari 2019 – 26 Maret 2019
Telah melalui 8 kali persidangan. Pada sidang tanggal 26 Maret 2019 dilakukan Sidang
Pemeriksaan Setempat, Pelindo III terbukti memiliki keseluruhan dokumen
- 30 April 2019, Menunggu Relaas Panggilan Sidang untuk Pembacaan Putusan Perkara
Nomor : 007/XII/KI.Bali-PS/2018 antara Pelindo III dan WALHI Bali di Komisi Informasi
Bali.
12
Rekomendasi
Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT Angkasa Pura I (Persero), PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pelindo III (Persero) adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI segera meminta kembali PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk
mendapatkan penjelasan detail secara tertulis terkait masalah-masalah harga tiket
pesawat yang melambung tinggi dan rincian maksimal terkait jarak jauh outbound cgk
dengan ac 777
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelindo III
(Persero) untuk dapat berkontribusi memkasimalkan dan menyegerakan pembangunan
bandara dan pelabuhan di wilayah utara Bali, dalam upaya melakukan pemerataan
pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Bali.
3. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali BUMN merupakan konsekuensi logis Pasal 33
UUD Tahun 1945 yang seharusnya memiliki tujuan social, bukan hanya mencari
keuntungan semata, sangat penting agar BUMN dapat berperan optimal sesuai tujuan-
tujuan sosialnya
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk, dan PT Pelindo III (Persero) untuk segera memberikan jawaban tertulis
atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada saat pertemuan, dalam agenda
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali.
➢ PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
PT Hotel Indonesia Natour merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang
bergerak dibidang penyediaan akomodasi, makanan dan minuman. Perusahaan ini
mengoperasikan beberapa hotel di bawah merek Inna Group Hotel atau Grup Hotel Inna.
Revitalisasi Grand Inna Bali Beach menjadi "Kawasan Hotel Indonesia Bali" oleh PT.HIN
akan memberikan manfaat dan nilai tambah untuk meningkatkan kegiatan kepariwisataan Bali
dan Indonesia pada umumnya. PT. HIN mempunyai keyakinan dan optimistis bahwa
pembangunan hotel yang saat ini fokus di kawasan Sanur akan berdampak pada peningkatan
sektor andalan pariwisata Bali dan Indonesia. Dengan penjelasan bahwa hotel tahap pertama
ini akan memiliki 161 kamar yang terdiri dari kamar "deluxe" sebanyak 139 dan "suite" 22 unit,
juga dilengkapi dengan fasilitas "MICE" (meeting, incentives, conference & exhibition), seperti
ruang pertemuan (ballroom) yang mampu menampung 900 orang, bar, restoran, pusat
kebugaran (fitness centre), kolam renang, pusat belanja (retail area) dan lain-lain.
Target operasi PT.HIN adalah beroperasi pada November 2020. Sejalan dengan
pengoperasian hotel tersebut akan dilanjutkan pelaksanaan revitalisasi untuk menjadikan
13
Grand Inna Bali Beach yang memiliki luas 42 hektare menjadi suatu kawasan Hotel terbesar
di Sanur yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana dengan fasilitas dan
akomodasi kamar 1.017 yang terdiri dari 943 kamar untuk hotel berbintang tiga, empat dan
lima, 73 kamar premium villa, dan satu unit presidential villa, convention centre yang
dilengkapi dengan teknologi terdepan yang mampu menampung hingga 10000 orang, lifestyle
art market, eco-park, dermaga, dan helipad.
Dengan berbagai fasilitas tersebut, selain akan menjadi "convention centre" di Sanur (seperti
convention centre yang ada di kawasan Nusa Dua), kawasan Hotel Indonesia Bali akan
menjadi ikon dan hotel negara yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan
dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan.
Terkait kinerja keuangan, PT HIN mengambarkan kinerja keuangan dalam 5 tahun terakhir
sebagai berikut:
Kendala yang dihadapi PT. Hotel Indonesia Natour (PT.HIN) adalah sebagai berikut:
- Jumlah hotel yang terus bertambah ditambah pemasaran property pribadi melalui
jaringan Online AirBnB;
- SDM existing: status pegawai tetap , usia tua, turn over rendah sehingga rasio biaya
SDM tinggi. Sementara dalam Industri perhotelan biasanya status SDM Kontrak &
Harian, usia muda.
➢ PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero )/ Indonesia Tourism Development
Corporation (ITDC)
14
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development
Corporation (ITDC) adalah BUMN yang memiliki lini bisnis membangun dan mengembangkan
kawasan pariwisata di Indonesia. Selama 45 tahun Perseroan telah membangun dan
mengelola the Nusa Dua, kawasan pariwisata kelas dunia yang berlokasi di Bali Selatan.
Dengan insfrastuktur serta fasilitas akomodasi dan pertemuan berstandar internasional, the
Nusa Dua telah menjadi tuan rumah berbagai event resmi berskala internasional seperti
APEC 2013, Bali Democratic Forum, Miss World 2013, dan baru saja IMF-WBG Annual
Meetings 2018.
Sejalan dengan strategi Pemerintah mengangkat sektor pariwisata menjadi sumber devisa
utama negara melalui peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, ITDC
ditugaskan untuk mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata di luar Bali. Melalui PP
Nomor 50 Tahun 2008 dan PP Nomor 33 Tahun 2009, ITDC memperoleh hak untuk
mengembangkan dan mengelola the Mandalika di Lombok Tengah, NTB, dengan luas 1.175
hektar. The Mandalika merupakan satu dari sepuluh destinasi pariwisata prioritas yang
ditetapkan Pemerintah untuk dikembangkan menjadi ‘Bali Baru’, dan resmi beroperasi sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sejak 2017. Saat ini the Mandalika tengah
dibangun sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, dengan berbagai fasilitas dan atraksi
berstandar internasional. Terkait Kinerja Keuangan ITDC, terdapat peningkatan Laba, jumlah
asset, jumlah liabilitas dan ekuitas sebagaimana digambarkan dibawah ini:
15
Saat ini, hal menjadi fokus pengembangan di Provinsi Bali adalah Bali Utara, dengan gambaran
sebagai berikut:
Tujuan Mengembangkan pariwisata Bali Utara adalah agar dapat menjadi daya tarik bagi
wisatawan untuk datang ke Bali Utara . Pada September 2017, PT Pengembangan Pariwisata
Indonesia (Persero)/ ITDC menandatangani Nota Kesepahaman dengan mitra strategis dari
pihak swasta untuk mengembangkan destinasi pariwisata baru di Bali bagian utara seluas 100
Ha. Pada Juni 2018, ITDC, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan mitra strategis swasta telah
menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama investasi di lahan seluas 100 Ha
tersebut. Progres sampai saat ini adalah finalisasi Master plan, Business plan dan Feasibility
studies, serta AMDAL. Untuk nilai investasi sedang dalam proses penghitungan Konsultan,
namun diperkirakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan akan memerlukan
pendanaan sebesar Rp. 3,34 Triliun.
Upaya dan kegiatan apa saja yang dilakukan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
dalam rangka penguatan sosialisasi pemasaran dan pemaafatan produk local adalah sebagai
berikut:
• Melakukan sosialisasi penerapan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran
dan pemanfaatan produk pertanian,perikanan dan Industri Lokal Bali, kepada para tenant
The Nusa Dua pada tanggal 28 Februari 2019, bertempat di Command Centre Nusa
16
Dua, dengan mengundang Narasumber dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali
• Menginisasi fasilitasi kerjasama bisnis sektor pariwisata dengan sektor pertanian,
dengan mendata kebutuhan para tenant The Nusa Dua akan produk-produk pertanian,
mencakup jenis produk yang dibutuhkan, volume kebutuhan, dan kualitas produk yang
dibutuhkan saat high maupun low season.
• Memfasilitasi business supply chain dari para petani di Bali dengan seluruh tenant di
kawasan.
• Agar proses pembayaran dari tenant Nusa Dua kepada para petani dapat dilakukan
secara lebih cepat, ITDC mengusulkan adanya kerja sama antara tenant, petani dan
BPD Bali untuk membuka SKBDN ( Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ).
Tantangan dan kendala apa yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya dalam
mengembangkan usaha pariwisata oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) di
Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
• Dicabutnya Perda Kab. Badung no. 2 th.1979 tentang Nusa Dua pada tahun 2013
sehingga dapat mengurangi minat investor di dalam kawasan.
• Masalah sampah dan abrasi pantai, kerusakan terumbu karang, kerusakan vegatasi
hutan mangrove dan pencemaran air laut.
Dan hal yang dapat menjadi Solusi dari kendala yang ada alah dengan menerbitkan kembali
Perda tentang kekhususan kawasan pariwisata terpadu Nusa Dua.
Rekomendasi
Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development
Corporation (ITDC) :
1. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT
Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development
Corporation (ITDC) untuk dapat memaksimalkan pembangunan yang dipaparkan tersebut
untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia dengan efisien dan tepat waktu;
2. Komisi VI DPR RI beraharap Pengembangan Bali Utara menjadi Fokus dan tidak
mengenyampingkan Tenaga Kerja Indonesia (WNI) serta mengutamakan masyarakat asli bali
setempat
17
Pertemuan dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero)
➢ PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina (Persero) atau biasa disebut Pertamina merupakan perusahaan milik
negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas, serta energi baru dan
terbarukan. Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan
usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina
yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi
kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas.
Sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah, pemasaran
dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis perkapalan terkait
untuk pendistribusian produk perusahaan.
Pertamina Marketing Operation Region V (Provinsi Bali)
Wilayah kerja Pertamina Marketing Operation Region V (MOR V) meliputi Provinsi
Jawa Timur, Bali, Nusa tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur, dan memiliki
19 Terminal BBM untuk memenuhi kebutuhan di keempat provinsi tersebut. Untuk
Provinsi Bali sendiri terdapat 2 Terminal BBM yaitu Terminal BBM Manggis dan
Terminal BBM Sanggaran dan 1 DPPU Ngurah Rai (DPS)
Terminal BBM Manggis.
Terminal BBM Manggis diresmikan tanggal 19 Maret 1996, berlokasi di Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali. Secara geografis berada di kawasan Selat Mataram.
Terminal BBM Manggis merupakan suplai poin utama BBM untuk wilayah Bali dan
back up wilayah NTB dan NTT. Safe capacity 5,600 MT.
Supply emergency yang digunakan yaitu menggunakan mobil tangki dari Surabaya.
Terminal BBM Sanggaran.
TBBM Sanggarab berlokasi di Benoa , memiliki kapasitas total 22.090 KL yang
terdiri dari 12 Tangki (2 tangki dalam perbaikan) dan untuk fasilitas Dermaga
terdapat 2 jetty dengan kapasitasn 3,500DWT dan 7000 DWT.
Terminal BBM Sanggaran melakukan kegiatan Penerimaan, Penimbunan, dan
Penyaluran Premium, Solar, Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Terminal BBM Sanggaran melayani sekitar 60 SPBU di wilayah Kodya Denpasar,
Kab. Badung, sebagian Kab. Tabanan, dan Kab. Gianyar.
18
DPPU Ngurah Rai
Memiliki kapasitas 24,300 KL, DOT sebesar 2,350 KL/hari dengan rata-rata 200
refuelling/hari yang dilayani oleh 9 Refueller.
Pendistribusian LPG Bersusidi oleh Pertamina dapat dilihat pada bagan sebagai
berikut:
Program CSR Unggulan bali dapat dijabarkan sebagai berikut:
19
➢ PT PLN (Persero)
PLN Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (JTBN) meliputi 4 provinsi yaitu Jawa
Timur, Bali, Nusa tenggara Barat, dan Nusa tenggara timur. PLN Regional JTBN memiliki
8 unit kerja yaitu PLN Distribusi Jawa Timur, PLN Distribusi Bali, PLN Wilayah NTB, PLN
Wilayah NTT, Unit Transmisi Jawa Bagian Timur & Bali, Unit Induk Pembangunan JTBN I,
Unit Induk Pembangunan JTBN II, dan Unit Induk Pembangunan JTBN III.
PLN kini mengoperasikan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar
Marine Guel Oil (MFO) di Nusa Penida. Sebanyak tujuh unit mesin dioperasikan dengan
menghasilkan daya listrik sebesar 10 Megawatt (MW). Mesin ini mulai beroperasi di Nusa
Penida sejak 29 Agustus 2018. Pembangkit ini berpotensi menurunkan biaya pokok
produksi sistem Nusa Penida karena penggunaan bahan bakar MFO. Dengan daya listrik
yang dihasilkan 10 MW, beban puncak di tiga pulau di Kecamatan Nusa Penida yang
dioperasikan oleh PLTD Kutampi yakni sebesar 7,3 MW. Ini terjadi pada 24 September
lalu. Beban puncak yang dioperasikan PLTD MFO 10 MW yaitu sebesar 7,3 MW.
Kronologi Operasi PLTD Tiga Nusa dapat terlihat sebagai berikut:
20
PT.PLN memiliki Rencana Pembangunan Pembangkit sebagai berikut:
Rencana perluasan wilayah pelayanan.
Salah satu cara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Bali adalah
melalui Listrik Pedesaan (Lisdes). Oleh karena itu, perluasan wilayah pelayanan
untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dilakukan di desa-desa yang belum memiliki
jaringan aliran listrik.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satker Lisdes yaitu:
1. Lokasi pemasangan jaringan sulit akses jalan.
2. Masalah perolehan ijin untuk pemasangan tiang dan pemangkasan tanaman
produktif warga untuk jaringan listrik.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada yaitu:
1. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi lapangan
terutama untuk pengangkutan tiang.
2. Komunikasi dengan kepala desa dan instansi terkait untuk perolehan ijin
pemasangan tiang.
Upaya untuk mencapai Ratio Elektrifikasi 100% yang dilakukan PLN:
Pemetaan Rasio Elektrifikasi oleh Universitas Udayana (selesai 27 Juli 2018) dengan
hasil:
1. Jumlah Rumah Tangga Provinsi Bali = 982.678 KK
2. Jumlah Rumah tangga berlistrik = 982.598 KK
3. Jumlah Rumah tangga yang belum berlistrik = 80 KK
Sehingga Rasio Elektrifikasi Bali telah mencapai 99,99%
Resurvei terhadap KK Belum berlistrik dan memastikan tidak ada KK belum berlistrik yang
belum terdata, dengan hasil:
1. Jumlah KK Belum Berlistrik = 113 KK
21
2. Masuk data BDT-TNP2K = 48 KK 3. Tidak terdaftar di Data BDT-TNP2K = 65 KK
• 113 KK dilistriki dengan biaya swadaya (108 juta) Pegawai PLN dan Mitra Kerja (SLO)
• Tanggal 27 Oktober 2018 Deklarasi RE 100% (Rumah Tangga Berlistrik)
Rekomendasi
Rekomendasi hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero)
dan PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina (Persero) Tbk untuk dapat
lebih maksimal dalam memenuhi panggilan rapat dengan Komisi VI terkait
substansi yang dipertanyakan serta ketepatan waktu dan pihak yang dapat
menjawab seluruh materi yang dipertanyakan Komisi VI DPR RI.
2. Komisi VI DPR RI meminta agar PT Pertamina (Persero) untuk dipanggil
kembali dalam RDP di Komisi VI DPR terkait jawaban atas pertanyaan yang
diajukan sebelum pertemuan di Bali yang sama sekali tidak dijawab PT
Pertamina (Persero)
3. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali BUMN merupakan konsekuensi logis Pasal 33
UUD Tahun 1945 yang seharusnya memiliki tujuan social, bukan hanya mencari
keuntungan semata, sangat penting agar BUMN dapat berperan optimal sesuai tujuan-
tujuan sosialnya
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero),
dan PT Telkom (Persero) Tbk untuk segera memberikan data-data dan jawaban
tertulis atas permintaan data (kontrak-kontrak) dan pertanyaan-pertanyaan yang
belum terjawab pada saat pertemuan, dan akan dibahas pada Rapat Dengar
Pendapat di Komisi VI DPR RI.
PENUTUP
Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali pada
Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018 - 2019.
24 Mei 2019 Tim Kunker Reses
Komisi VI DPR RI
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
top related