daftar isi bab i visi dan misi 1. 2. bab iii strategi ... kemenkeu 2011.pdf2 bab ii pelaksanaan...
Post on 01-May-2018
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
Pengantar
BAB I VISI DAN MISI
1. Visi ............................................................................................................................. 1
2. Misi ............................................................................................................................ 1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS T.A. 2010, POTENSI, DAN PERMASALAHAN
1. Pelaksanaan Tugas T.A. 2010 ................................................................................. 2
2. Potensi dan Permasalahan ..................................................................................... 9
BAB III STRATEGI STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Sasaran Strategis ...................................................................................................... 17
2. Arah Kebijakan ........................................................................................................ 18
LAMPIRAN:
1. Matriks Kegiatan Prioritas
2. Matriks Kegiatan Non Prioritas
3. Matriks Usulan Kebijakan Baru
1
BAB I
VISI DAN MISI
I. VISI
Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara
yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis,
dan Berkeadilan.
Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan
dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang
mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan
negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan
keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara,
belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN.
Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek
terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan
keterbukaan.
II. MISI
a. Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati
(Prudent), dan Bertanggungjawab.
b. Misi Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal
sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan
bertanggungjawab.
c. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Mewujudkan industri pasar modal dan
lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional
yang tangguh dan berdaya saing global.
d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah :
i) Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai
dengan Tuntutan Masyarakat.
ii) Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas
Tinggi dan bertanggung jawab.
iii) Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan
Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.
2
BAB II
PELAKSANAAN TUGAS T.A. 2010, POTENSI, DAN PERMASALAHAN
I. Pelaksanaan Tugas T.A. 2010
a. Pelaksanaan Tugas Penerimaan Negara
Penerimaan Pajak
Target Penerimaan Pajak pada Tahun 2010:
Tabel Target Penerimaan Pajak Tahun 2010
Jenis Pajak Target APBN
(dalam jutaan rupiah)
PPh Non Migas 303.170.849
PPN dan PPnBM 269.537.049
PBB 26.506.421
BPHTB 7.392.899
Pajak Lainnya 3.851.023
JUMLAH 610.458.241
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada Tahun 2010:
Tabel Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2010
Jenis Pajak Target APBN
(dalam miliaran rupiah)
Bea Masuk 16.569,86
PE / Bea Keluar 7.633,64
Cukai 57.289,64
JUMLAH 81.492,67
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2010 di bidang Penerimaan
Negara Bukan Pajak yaitu: (i) Pembahasan target PNBP K/L untuk Pagu Sementara dalam
rangka RAPBN Tahun 2011, (ii) Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan migas, (iii)
3
Data penerimaan SDA Migas s.d. triwulan IV tahun 2009 per KKKS dalam rangka perhitungan
DBH SDA Migas, (iv) Perkiraan penerimaan migas, subsidi listrik, dan BBM RAPBN-P 2010, (v)
Rekonsiliasi dan monitoring Penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah, (vi) Sosialisasi PP
No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
PNBP yang Terutang (untuk tahap I, telah dilaksanakan di Banjarmasin), (vii) Draft final RPP
tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP (telah disampaikan ke
Menteri Hukum dan HAM).
b. Pelaksanaan Tugas Belanja Negara
Sampai dengan bulan Maret 2010 kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang Belanja
Negara adalah: (i) Penyusunan exercise I-Account RAPBN-P 2010; (ii) Penyusunan Buku NK
dan RAPBN-P 2010 beserta RUU APBN-P 2010; (iii) Penyusunan Buku Laporan APBN dan
Indikator Ekonomi; (iv) Penyusunan Laporan Perkembangan APBN dan Indikator Ekonomi
Makro; (v) Sedang disusun RPMK mengenai tata cara realokasi anggaran BA BUN ke sektoral
dan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi BA BUN; (vi) Penyusunan Laporan Keuangan
BSBL 2009; (vii) melakukan pembinaan dan monitoring atas temuan Itjen dan BPK tahun
2009 dan 2010; (viii) melakukan monitoring dan evaluasi atas Perguruan Tinggi yang
mendapatkan alokasi dari Subsidi dan Belanja Lain-lain; (ix) Penyusunan PMK tentang Revisi
DIPA; (x) tools analisis / Bussiness Intellegence dan migrasi database ke data center.
c. Pelaksanaan Tugas Perbendaharaan Negara
Fungsi Pelaksanaan Anggaran
Persentase ketepatan penyerapan DIPA adalah akurasi pelaksanaan belanja K/L
(satker) yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran.
Target tingkat penyerapan DIPA Kementerian Negara/Lembaga untuk triwulan I adalah
sebesar 11,12%.
Surat Pengesahan dokumen pelaksanaan anggarannya dapat disusun tepat waktu
apabila satker juga dapat menyusun Konsep DIPA-nya secara tepat waktu.
Batas waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran yang diajukan oleh
satker adalah selama 5 hari kerja.
Satker diharapkan menerapkan rencana penarikan dana sebagaimana tercantum pada
halaman III DIPA, serta melaksanakan updating rencana penarikan secara berkala
setiap triwulan.
Fungsi Pengelolaan Kas
Penerimaan negara dari pengelolaan surplus kas pemerintah yang diperoleh dengan
melakukan Penempatan di Bank Sentral dan Penempatan di Bank Umum
4
Atas penempatan diatas, negara memperoleh remunerasi yang besarnya sesuai dengan
kesepakatan. Diharapkan, remunerasi akan dapat menutupi cost of fund yang
ditanggung pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN.
Penerimaan kas (arus kas masuk) berasal dari pendapatan negara dan hibah,
pembiayaan.
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi
penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 5% (akurasi
≥ 95%).
Pengeluaran kas (arus kas keluar) yang berasal dari belanja negara dan pembiayaan.
Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi
pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 5%
(akurasi ≥ 95%).
Untuk membiayai pengeluaran negara diperlukan ketepatan jumlah dalam hal
ketersediaan dana yang ada di Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara
Pusat (RPK BUN-P) dan Rekening Kas Umum Negara (R-KUN).
Dalam rangka menjamin ketersediaan dana dalam Rekening Pengeluaran Kuasa
Bendahara Umum Negara Pusat (RPK BUN P), Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) diwajibkan mengajukan permintaan kebutuhan dana ke Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Agar data pengiriman permintaan kebutuhan
dana KPPN dapat diterima dengan cepat dan akurat, maka KPPN dalam mengirimkan
permintaan kebutuhan dana wajib menggunakan aplikasi e-kirana.
Bank/Pos Persepsi wajib mematuhi kontrak yang terkait dengan jam buka loket dan
ketepatan pelimpahan penerimaan negara serta penyampaian laporan ke KPPN.
Bank Operasional I (BO I) wajib mematuhi kontrak terkait menihilkan saldo RPK BUN-P
dan Rekening BO I pada akhir hari kerja, kepatuhan BO I untuk menyelesaikan transaksi
SP2D yang diterbitkan, dan ketepatan penyetoran imbalan jasa layanan perbankan BO
I.
Fungsi Manajemen Investasi
Pengembalian bunga dan kewajiban non pokok lainnya dari penerusan pinjaman harus
disetorkan kembali pada APBN tahun berjalan. Jumlah dana yang disetor harus dapat
dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan.
Pengembalian bunga dan kewajiban non pokok lainnya dari penerusan pinjaman
mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai PNBP.
Pengembalian pokok pinjaman dari penerusan pinjaman harus disetorkan kembali ke
APBN tahun berjalan. Jumlah dana yang disetor harus dapat dipenuhi sesuai dengan
target yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan. Pengembalian pokok
5
penerusan pinjaman, mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan defisit
APBN.
Penyaluran dana dari APBN di bidang investasi pemerintah dan pembiayaan lainnya
secara optimal akan menopang pengelolaan investasi pemerintah secara
berkelanjutan.
Penyaluran dana untuk investasi berupa penyaluran dana dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan ke Pusat Investasi Pemerintah.
Penyaluran pembiayaan lainnya berupa penyaluran dana penerusan pinjaman berupa
penyaluran penerusan pinjaman dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke Pengguna
Dana selaku debitur atas penerusan pinjaman.
Penyaluran subsidi dan belanja lainnya adalah pembayaran subsidi kepada Bank
Pelaksana yang berkomitmen dalam pelaksanaan kredit program.
Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
Persentase Satker BLU yang kinerja keuangannya meningkat.
Instansi/satker pemerintah yang telah ditetapkan sebagai satker Badan Layanan Umum
diharapkan kinerja keuangannya akan meningkat. Kinerja keuangan yang meningkat
adalah pendapatan operasional (tanpa menaikkan tarif) dan aset satker meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketepatan dalam penetapan satker BLU yang memenuhi persyaratan substantif, teknis,
dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa pertimbangan/draft
Keputusan Menteri Keuangan agar keputusan penetapan atau surat penolakan
terhadap usulan penetapan BLU dapat diberikan oleh Menteri Keuangan paling lambat
3 (tiga) bulan sejak diterima dari menteri/pimpinan lembaga secara lengkap.
Satker BLU wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan sesuai
ketentuan.
Fungsi Sistem perbendaharaan
Kebutuhan stakeholder akan sistem perbendaharaan mencakup prosedur, tatacara
dan program aplikasi komputer yang bisa menjabarkan proses pengelolaan
perbendaharaan secara mudah dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan di bidang
perbendaharaan.
Kebutuhan proses bisnis dan aplikasi sistem perbendaharaan dapat diperoleh
berdasarkan survey/penyebaran kuesioner terhadap stakeholder, untuk mendapatkan
masukan/usulan.
Peraturan di bidang Perbendaharaan adalah segala peraturan berupa rumusan
norma/pedoman/petunjuk/tata cara yang mengatur ketentuan pelaksanaan suatu
6
jenis pekerjaan tertentu yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh stakeholder
dalam rangka pengelolaan/permasalahan tertentu
Harmonisasi adalah proses pengkajian terhadap draft peraturan yang telah diusulkan
oleh unit teknis sebelum ditetapkan. Harmonisasi meliputi sinkronisasi dan
standardisasi peraturan.
Rekomendasi adalah rumusan kesimpulan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti
sehubungan dengan penyelesaian permasalahan/ kendala dalam penerapan sistem
perbendaharaan.
Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti berupa permasalahan-permasalahan di bidang
sistem perbendaharaan yang memerlukan penyelesaian. Permasalahan tersebut dapat
berasal dari temuan selama melaksanakan monev maupun permintaan tanggapan atas
permasalahan dari KPPN/Kanwil maupun satker K/L.
Sistem Database yang terintegrasi pada KPPN apabila masing-masing Seksi pada KPPN
(Seksi Vera, Seksi Bendum, dan Seksi Perbendaharaan) tidak memiliki server sendiri-
sendiri/independen, tetapi dalam satu KPPN terdapat satu server yang terintegrasi
yang digunakan oleh semua seksi di KPPN.
Sistem Database yang terintegrasi pada Kanwil apabila masing-masing Bidang pada
Kanwil (Bidang PA, Bidang PP, dan Bidang Aklap) tidak memiliki server sendiri-
sendiri/independen, tetapi dalam satu Kanwil terdapat satu server yang terintegrasi
yang digunakan oleh semua Bidang di Kanwil.
Sistem Database yang terintegrasi pada Kantor Pusat apabila masing-masing Direktorat
pada Kantor Pusat (Dit. PA, Dit. PKN, dan Dit. APK) tidak memiliki server sendiri-
sendiri/independen, tetapi dalam level Kantor Pusat terdapat satu server yang
terintegrasi yang digunakan oleh semua Direktorat.
Untuk mendukung ektivitas kerja, seluruh perangkat komputer diharapkan telah
terhubung dengan jaringan internet/intranet.
Jumlah penetapan dan rekomendasi tahapan implementasi dari rancangan
pengembangan proses bisnis perbendaharaan adalah banyaknya rancangan
pengembangan proses bisnis perbendaharaan yang ditetapkan dan direkomendasikan
tahapan implementasinya untuk menjadi proses bisnis sistem perbendaharaan yang
baru. Rancangan proses bisnis mencakup 7 modul yaitu : Management of Spending
Authority (MoSA), Commitment Management, Cash Management, General Ledger and
Chart of Account, Payment Management, Processing of Government Receipt dan
Reporting serta mencakup rancangan pengembangan proses bisnis di Satuan Kerja.
Rancangan aplikasi SPAN dan pendukungnya adalah rancangan atas aplikasi SPAN,
MPN dan Aplikasi Satker. Dalam penyusunan rancangan ketiga aplikasi tersebut
melalui tahapan: 1) Pembuatan DFD, 2) Pembuatan Flowchart, 3) Pembuatan Design
7
System, 4) Database dan 5) Job Specification. Direncanakan penyusunan ketiga aplikasi
tersebut akan dilakukan secara paralel.
Fungsi Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah bentuk pertanggungjawaban
Pemerintah atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
Rancangan Undang-Undang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN merupakan
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dari Pemerintah kepada DPR.
Jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik.
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK KL) dan Laporan Keuangan
Bendaharan Umum Negara (LK BUN) merupakan unsur pembentuk Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP). Opini BPK atas masing-masing LK KL dan LK BUN akan
berkontribusi terhadap opini BPK atas LKPP. Dengan mengetahui perkembangan opini
BPK atas LK KL, maka dapat diketahui peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara.
Rekonsiliasi realisasi APBN dilakukan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN setiap 3 bulan
sekali untuk memastikan data realisasi APBN di Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengguna Anggaran BUN andal. Sebagai bentuk pelayanan, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan harus memastikan Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna
Anggaran BUN telah melakukan rekonsiliasi tepat waktu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP, BPK memberikan rekomendasi yang harus
ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Tindak lanjut temuan tersebut dikategorikan menjadi
3, yaitu: (1) kategori I: ditindaklanjuti pada tahun anggaran yang bersangkutan, (2)
kategori II: ditindaklanjuti paling lambat 1 tahun anggaran mendatang, dan (3) kategori
III: ditindaklanjuti paling lambat 2 tahun anggaran mendatang.
Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN wajib menyampaikan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga secara tepat waktu yang sesuai
ketentuan yaitu paling lambat akhir Februari.
d. Pelaksanaan Tugas Pembiayaan APBN
Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2010 di bidang Pembiayaan
APBN yaitu: (i) Pembiayaan melalui utang ditargetkan sebesar Rp63 triliun (31,59%) dengan
realisasi sebesar Rp72,72 triliun (36,46%); (ii) Jumlah publikasi SUN melebihi target dari 110
set menjadi 120 set; (iii) Realisasi pembayaran utang sebesar Rp. 65.901.467.683.588,- telah
dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, sehingga tidak ada
8
pembayaran denda; (iv) Telah tersusunnya 13 peraturan dan keputusan yang mendukung
pengelolaan utang; (v) Telah tersusunnya Draft Strategi Pengelolaan Utang Tahun 2010-
2014; (vi) Realisasi effective cost baik untuk rupiah maupun valas mengalami penurunan,
yaitu: IDR sebesar 8,95% dari target sebesar 10,35%, realisasi effective cost USD sebesar 6%
dari target sebesar 7,39% dan realisasi effective cost JPY sebesar 3,43% dari target 3,9%; (vii)
Realisasi sementara outstanding Q1 Rp1.603,7 triliun dari target Rp1.648,0 triliun, realisasi
bunga utang Q1 Rp22,5 triliun dari target Rp28,2 triliun; (viii) Telah diverifikasi 1.326
dokumen tagihan secara tepat waktu; dan (ix) Partisipasi investor dalam setiap penerbitan
SBN rata-rata sebesar 218,57% dari target 152.50%.
e. Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Kekayaan Negara
Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2010 di bidang Pengelolaan
Kekayaan Negara yaitu: (i) Dalam rangka pembentukan 10 KPKNL Teladan yang telah
dilakukan yaitu pelaksanaan evaluasi pembentukan KPKNL Teladan 2009 sebagai bahan
perbaikan dan penyempurnaan pembentukan KPKNL Teladan 2010; (ii) Capaian kinerja
untuk indikator nilai kekayaan negara yang diutilisasi untuk lingkup BMN I sebesar
Rp454.224.058.488,-; (iii) Capaian kinerja untuk indikator penyelesaian inventarisasi dan
penilaian terhadap barang milik negara serta koreksi neraca sebesar
Rp386.609.692.047.817,- dan nilai kekayaan negara yang diutilisasi sebesar
Rp392.009.384.228,-; (iv) Realisasi penerimaan pembiayaan dari asset recovery sebesar
Rp257,64 milyar dari target sebesar Rp150 milyar; (v) Realisasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dari biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp10.087.593.684,-
dari target sebesar Rp6.770.500.000,- dan realisasi Piutang Negara Dapat Diselesaikan
(PNDS) sebesar Rp121.244.852.036,- dari target sebesar Rp77.000.000.000,-; (vi)
Penerimaan Negara Bukan pajak dari bea lelang yang diperoleh sebesar Rp.7.145.757.693,-
melalui 2.786 kali pelaksanaan lelang; (vii) Terdapat 4 (empat) peraturan yang ditetapkan
dan dalam proses penyelesaian harmonisasinya; dan (viii) updating penyempurnaan aplikasi
SIMPLE pada 20 KPKNL dari 70 KPKNL.
f. Pelaksanaan Tugas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank
Kinerja pasar modal dan lembaga keuangan pada triwulan I tahun 2010 terus
mengalami kenaikan sejalan dengan membaiknya ekonomi Indonesia. Hal ini antara lain
ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: (i) Per tanggal 31 Maret 2010, IHSG di
Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup pada posisi 2.777,30 atau meningkat sebesar 9,59% dari
posisi penutupan pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar 2.534,35. Posisi ini masih berada
di atas target pertumbuhan indeks harga saham tahun 2010 yaitu 5%. IHSG diperkirakan
masih akan terus meningkat dengan didukung tren pemulihan ekonomi global; (ii) Terdapat
4 perusahaan yang efektif melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO)
9
pada bulan Januari – Maret 2010. Posisi ini mencapai 16% dari target IPO tahun 2010 yaitu
25 IPO; (iii) Perolehan premi bruto industri asuransi pada Februari 2010 sebesar
Rp26.267.127,53 juta atau meningkat sebesar 12% dibandingkan Perolehan premi bruto
industri asuransi pada awal tahun 2010 sebesar Rp23.449.198 juta; dan (iv) Aset industri
pembiayaan pada akhir Februari 2010 sebesar Rp183,3 triliun atau meningkat sebesar 5%
persen dibandingkan aset industri pembiayaan pada awal tahun 2010 sebesar Rp174,4
triliun.
Berkaitan dengan pembentukan OJK, pada saat ini masih dilakukan penyusunan RUU
OJK dan RUU sektoral yaitu RUU Pasar Modal, RUU Usaha Perasuransian, RUU Dana Pensiun,
serta menyusun perangkat-perangkat OJK nantinya yaitu organisasi, SDM, penganggaran,
humas, infratruktur teknologi informasi, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan
terkait. Pembahasan dengan Tim Panitia Antar Departemen tengah dilakukan dan
diharapkan semester I tahun 2010 draft RUU OJK dapat disampaikan ke DPR, untuk segera
dilakukan pembahasan. Sesuai dengan pasal 34 UU Bank Indonesia bahwa paling lambat
akhir tahun 2010 RUU OJK dapat diundangkan. Apabila OJK terbentuk pada akhir tahun
2010, maka pada tahun 2011 merupakan masa transisi peralihan organisasi Bapepam-LK ke
organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
II. Potensi dan Permasalahan
a. Potensi dan Permasalahan Pelaksanaan Penerimaan Negara
Penerimaan Pajak
Potensi di bidang Penerimaan Pajak, dari hasil pelaksanaan program mapping,
profiling, dan benchmarking menunjukkan masih terdapat potensi untuk meningkatkan
penerimaan pajak secara signifikan, berupa potensi untuk mengoptimalkan tax coverage
ratio, dimana masih banyaknya potensi Wajib Pajak yang belum terdaftar, serta potensi
untuk meningkatkan tax compliance Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Meningkatnya
kepercayaan masyarakat kepada DJP, melalui antusiasme masyarakat dalam mengikuti
program sunset policy, juga merupakan potensi penerimaan pajak.
Permasalahan yang dihadapi di bidang penerimaan pajak adalah adanya potential loss
penerimaan perpajakan dalam jangka pendek. Masalah lainnya adalah adanya pembatasan
oleh Undang-Undang Perpajakan dalam pemberian insentif/fasilitas perpajakan. Apabila
Undang-Undang APBN dijadikan dasar pemberian fasilitas perpajakan, permasalahan yang
timbul adalah umur Undang-Undang APBN tersebut yang hanya satu tahun dan sering
menimbulkan kontroversi. Selain itu permasalahan lain adalah perlunya peningkatan kualitas
dan kuantitas SDM, sarana dan sistem TI yang belum memadai, database pajak masih
terbatas karena sumber data eksternal belum dapat dioptimalkan, penegakan hukum yang
masih lemah, serta koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas yang menyangkut
administrasi dan peraturan.
10
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Potensi di bidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yaitu: (i) Adanya peraturan
perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai; (ii) Keberadaan institusi DJBC
berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan penataan organisasi yang dinamis; (iii)
Adanya praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional yang dapat dijadikan acuan;
(iv) Adanya dukungan SDM DJBC dan komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi; (v)
Adanya dukungan anggaran berbasis kinerja dan dukungan sarana-prasarana; dan (vi)
Berkembangnya partisipasi dan sikap kritis masyarakat usaha dalam rangka meningkatkan
produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan dan pengawasan DJBC.
Permasalahan yang dihadapi di bidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai adalah
peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan pengawasan yang
efektif, meliputi hal-hal sebagai berikut: (i) Perlunya transformasi organisasi disesuaikan
dengan kebutuhan; (ii) Perlunya pengembangan sistem pelayanan dan pengawasan dengan
penerapan manajemen risiko; (iii) Perlunya pengembangan motivasi dan peningkatan
pengetahuan, keterampilan dan perilaku SDM; (iv) Perlunya harmonisasi kebijakan instansi
lain (government agencies) dan lingkungan dunia usaha (stakeholders) dengan peraturan-
peraturan kepabeanan dan cukai; (v) Perlunya setiap kebijakan perdagangan dan tarif
mempertimbangkan risiko tidak tercapainya penerimaan negara; (vi) Perlunya integrasi
teknologi informasi untuk pemenuhan kebutuhan organisasi; dan (vii) Perlunya optimalisasi
pemanfaatan sarana dan prasarana.
Terkait dengan penerimaan bea masuk terdapat faktor eksternal dan internal yang
mendistorsi penerimaan, yaitu: (i) Krisis ekonomi dunia mengakibatkan penurunan nilai
devisa dari transaksi perdagangan internasional baik ekspor maupun impor; (ii) Konsekuensi
dari komitmen Kerjasama Perdagangan Internasional melalui skema Free Trade Area (FTA)
dan IJ EPA; (iii) Kebijakan tarif umum BM (MFN) yang cenderung menurunkan tarif rata-rata
BM; (iv) Pemberian berbagai fasilitas pembebasan dan keringanan BM; (v) Kebijakan non
tarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor dan penggunaan produksi dalam
negeri; (vi) Keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana operasional; dan (vii) Tingkat
kolektibilitas tagihan terutang masih rendah karena pemberian jangka waktu pelunasan yang
relatif cukup lama.
Sedangkan untuk penerimaan cukai, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi
pencapaian penerimaan, yaitu: (i) Fatwa haram rokok dari MUI; (ii) RUU penyiaran
(Pembatasan iklan rokok); (iii) RUU pengendalian dampak tembakau; (iv) Peraturan daerah
tentang larangan merokok di tempat umum; (v) Peraturan daerah tentang larangan
peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA); (vi) Upaya dari Organisasi
Kemasyarakatan yang anti rokok dan MMEA; (vii) Penurunan daya beli masyarakat; dan (viii)
Pabrik ilegal dan peredaran BKC ilegal.
11
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Potensi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu PNBP mempunyai potensi
yang masih dapat dikembangkan. Disamping itu faktor lain yang mempengaruhi PNBP
seperti masih terdapat potensi PNBP yang belum terealisir, yang antara lain disebabkan oleh
(i) masih tingginya kegiatan illegal logging, illegal fishing; (ii) masih adanya potensi jenis
PNBP yang belum memiliki landasan hukum sehingga tidak dapat dipungut; (iii) belum
tergalinya potensi pertambangan panas bumi secara optimal; (iv) belum optimalnya PNBP
yang berasal dari pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.
Permasalahan di bidang PNBP antara lain juga disebabkan karena faktor eksternal,
seperti (i) adanya kecenderungan penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi (migas);
(ii) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN terutama karena
faktor kinerja BUMN dan makro ekonomi; (iii) adanya peningkatan cost recovery yang belum
diimbangi dengan peningkatan lifting yang memadai, dan adanya perubahan asumsi makro
yang digunakan seperti ICP, lifting dan kurs.
b. Potensi dan Permasalahan Belanja Negara
Dalam proses penyusunan Nota Keuangan dan APBN dari sejak tahap persiapan
hingga penetapan menghadapi tantangan yaitu: Banyak Stakeholder yang terlibat didalam
proses penyusunan dan perumusan baik stakeholder yang berasal dari kalangan Pemerintah
sendiri maupun stakeholder di luar Pemerintah seperti DPR dan DPD. Kepentingan yang
berbeda, pemahaman yang kadang-kadang tidak sama, membuat penyusunan dan
perumusan RUU tentang APBN pada tahun-tahun sebelumnya banyak menemui kendala dan
hambatan dalam hal kelancaran koordinasi.
Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang dimulai sejak berlakunya
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan belanja negara juga
mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya
meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam
perkembangannya, penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi
beberapa tantangan, antara lain:
i. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan struktur belanja
negara yang belum sepenuhnya sehat (sound);
ii. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan penganggaran pada
kementerian/lembaga;
iii. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga)
dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan
dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan
12
iv. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam
rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
Permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan LK BSBL adalah terlambatnya
penyampaian Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan berpengaruh
pada ketepatan penyusunan LK BSBL secara keseluruhan.
Permasalahan yang berkaitan dengan struktur program dan kegiatan dalam proses
perencanaan dan penganggaran antara lain sebagai berikut :
i. Belum digunakannya resource envelope sebagai landasan penyusunan KPJM;
ii. Program dan kegiatan beserta indikatornya belum sepenuhnya dapat digunakan
sebagai alat ukur efektivitas pencapaian kinerja, efisiensi belanja dan akuntabilitasnya;
iii. Masih terdapat pola pikir money follow programme yang berarti semakin banyak
program semakin banyak alokasi anggaran yang didapat, dengan tidak memperdulikan
apakah program yang dilaksanakan sesuai fungsi atau tidak;
iv. Dalam perkembangannya, ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2004
dipandang belum sepenuhnya dapat mengakomodir berbagai hal menyangkut
mekanisme penganggaran dalam rangka penyusunan dan penetapan APBN, sehingga
banyak ditemui kendala yang berdampak pada kurang optimalnya Anggaran dalam
menjalankan fungsinya sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.
Disamping itu, terdapat berbagai perubahan di bidang penganggaran yang bersifat
dinamis yang membutuhkan landasan hukum sekurang-kurangnya setingkat Peraturan
Pemerintah.
c. Potensi dan Permasalahan Perbendaharaan Negara
Potensi di bidang Perbendaharaan Negara, yaitu: (i) Adanya penerapan prinsip
“meminimumkan biaya” dan “memaksimalkan manfaat” dalam pengelolaan kas dapat
menjamin ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara; (ii) Terbentuknya KPPN
Percontohan dapat mempercepat daya serap APBN, meningkatkan perekonomian sektor riil,
dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi; (iii) Terselesaikannya pinjaman
kepada BUMN/BUMD/Pemda yang bersumber dari RDI/RPD/SLA, melalui program
restrukturisasi dapat meringankan beban pembayaran kewajiban BUMN/BUMD/Pemda
serta meminimalkan berkurangnya penerimaan negara; (iv) Tersedianya cukup banyak satker
yang memenuhi kriteria secara substantif dan teknis untuk dapat menerapkan PK BLU; (v)
Terselesaikannya pembenahan pengelolaan PNBP di satker-satker pemerintah melalui BLU,
PNBP-nya menjadi on budget dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat; (vi) Terlaksananya SPAN dapat meningkatkan pelayanan keuangan
publik, memperkuat instrumen kontrol fiskal, efisiensi penyerapan belanja pemerintah dan
mewujudkan transparansi dalam manajemen keuangan pemerintah; dan (vii) Tercapainya
LKPP dengan tingkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan meningkatkan
13
akuntabilitas pemerintah dan rating pemerintah di mata dunia internasional, yang
selanjutnya diharapkan akan menciptakan daya tarik investasi.
Permasalahan di bidang Perbendaharaan Negara, yaitu: (i) kurangnya pelaksanaan
perencanaan kas (cash forecasting) yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga serta
belum lengkapnya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan kas, khususnya yang
mengatur kelebihan dan kekurangan kas; (ii) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
masih mendapatkan opini Disclaimer dari BPK, hal ini disebabkan belum seluruh Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK KL) sebagai unsur utama dalam penyusunan
LKPP, memiliki kualitas yang baik; (iii) adanya beberapa satker BLU yang lebih mementingkan
sisi fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan kurangnya SDM yang memahami secara utuh
konsep PK BLU. Selain daripada itu masih terdapat satker yang belum memenuhi
persyaratan substantif dan teknis; (iv) penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari
SLA, RDI, dan RPD masih dijumpai masalah kesulitan BUMN/BUMD/Pemda untuk melunasi
kewajibannya.
d. Potensi dan Permasalahan Pembiayaan APBN
Potensi di bidang Pembiayaan APBN, yaitu: (i) Tersedianya komitmen pinjaman dari
Lembaga Keuangan Multilateral dan dari negara-negara asing secara Bilateral; (ii) Industri
pasar keuangan relatif masih memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat
berinvestasi pada SUN dengan porsi yang lebih besar; (iii) Tersedianya fasilitas Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung pengembangan industri keuangan
syariah; (iv) Meningkatnya sovereign credit rating Indonesia yang berdampak pada
menurunnya biaya utang Indonesia; dan (v) Penyelesaian pembayaran kewajiban utang
secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran akan meningkatkan kredibilitas
Pemerintah bagi kreditor, investor, agen pembayar dan pihak ketiga lainnya.
Permasalahan di bidang Pembiayaan APBN, yaitu: (i) Belum optimalnya efisiensi dan
efektivitas pemanfaatan pinjaman luar negeri yang berdampak pada meningkatnya beban
commitment fee karena keterlambatan pemenuhan persyaratan pencairan pinjaman oleh
pelaksana pinjaman (executing agency) dan keterlambatan dalam implementasi proyek.
Rendahnya penyerapan dana pinjaman tersebut akan berpotensi menambah biaya utang
secara keseluruhan; (ii) Tingginya porsi kepemilikan SUN oleh investor asing dapat
meningkatkan kerentanan pasar SUN terhadap potensi risiko ‘sudden reversal’ yang dapat
menggangu harga SUN di pasar sekunder dan juga indikator perekonomian lainnya; (iii)
Belum optimalnya penyediaan underlying assets SBSN untuk dapat mendukung penerbitan
SBSN secara tepat waktu; (iv) Pembiayaan utang dalam APBN merupakan residual yang
berpotensi melebihi kemampuan berutang secara wajar sehingga dapat menyebabkan
peningkatan risiko dan biaya utang; dan (v) Belum terintegrasinya data base untuk
menatausahakan pinjaman luar negeri dan surat berharga negara, penatausahaan hasil
14
penerbitan, pertukaran dan pembelian kembali SBN, penatausahaan data kepemilikan dan
transaksi perdagangan SBN di pasar sekunder, serta data base underlying asset dengan
aplikasi SBN;
e. Potensi dan Permasalahan Pengelolaan Kekayaan Negara
Potensi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, yaitu: (i) Hasil inventarisasi dan
penilaian BMN dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam mengusulkan aset yang akan
dijadikan sebagai Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN); (ii) pengelolaan BMN berupa aset
idle yang perlu dioptimalkan; (iii) Peningkatan jumlah aset K/L yang berasal dari alokasi
belanja barang dan belanja modal; (iv) Meningkatnya program restrukturisasi dan revitalisasi
BUMN; (v) Kebijakan terkait program pendirian, restrukturisasi/ revitalisasi, privatisasi,
penambahan/pengurangan PMN, pembubaran atau penggabungan BUMN dalam rangka
kepentingan Menteri Keuangan selaku pemegang saham; (vi) Penanganan aset yang berasal
dari eks BPPN, eks BDL, dan aset Negara yang dikelola PT. PPA; (vii)Kekayaan Negara Lain-
Lain yang berasal dari aset rampasan, sitaan kepabeanan, gratifikasi, Barang Muatan Kapal
Tenggelam (BMKT), aset bekas milik asing/cina (ABMAC), dan KKKS; (viii) Penilaian atas BMD,
BUMD, kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMD, kekayaaan negara yang dipisahkan
pada BUMN; (Pengelolaan Perusahaan Negara/Lembaga di Bawah Pembinaan Departemen
Keuangan; (ix) Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan; (x) Pelaksanaan Fungsi Sistem
Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP); (xi) Meningkatnya potensi lelang sukarela; (xii)
Meningkatnya potensi piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah; (xiii) Potensi
piutang negara yang berasal dari BUMN perbankan yang dananya disalurkan melalui pola
channeling dan risk sharing; dan (xiv) Inventarisasi piutang pemerintah pada
Kementerian/Lembaga.
Permasalahan yang dihadapi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, yaitu: (i) Belum
optimalnya pengamanan sebagaian Barang Milik Negara (BMN), baik secara administratif,
hukum dan fisik; (ii) Pelayanan kekayaan negara yang belum seluruhnya sesuai dengan
standar waktu yang telah ditentukan; (iii) Tingkat akurasi dan ketepatan waktu penyampaian
sebagian pelaporan BMN dari Kementerian/Lembaga yang tidak tepat; (iv) Belum optimalnya
pemanfaatan seluruh Barang Milik Negara (BMN) sesuai prinsip the highest and the best use;
(v) Penguasaan sebagaian kekayaan negara oleh pihak yang tidak berhak; (vi) Belum semua
kementerian dan lembaga memahami dan menerapkan SIMAK BMN; (vii) Potensi
gugatan/tuntutan dari pihak ketiga atas aset yang berada dalam penguasaan DJKN yang
berakibat lepasnya aset; (viii) Adanya potensi gugatan/tuntutan dari pihak ketiga atas aset
yang berada di dalam penguasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan K/L; (ix) Perlu
mengubah mindset pengelolaan Barang Milik Negara di level Kementerian/Lembaga
mengenai asset planning; (x) Belum optimal koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait
penertiban barang milik negara; (xi) Masih tingginya permasalahan penyelesaian illegal
15
logging; (xii) Potensi gugatan atas pelayanan yang diberikan di bidang pengurusan piutang
negara dan pelayanan lelang; (xiii) Belum optimalnya pengurusan piutang negara; (xiv) Masih
terdapat piutang negara yang tidak didukung dengan barang jaminan yang potensial untuk
dijual dan sebagain besar piutang negara non perbankan tidak didukung dengan barang
jaminan; (xv) Pemanfaatan sebagian BMN yang masih belum akuntabel dan transparan; (xvi)
Belum sempurnanya sistem pengelolaan BMN yang reliable, bisa dipertanggungjawabkan
dengan baik, transparan dan akuntabel; dan (xvii) Peraturan perundang-undangan di bidang
Pengelolaan Kekayaan Negara yang belum lengkap dan sempurna.
f. Potensi dan Permasalahan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank
Potensi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu: (i) Rasio antara
nilai PDB Rp5.613.441,7 milyar (data sementara PDB berdasarkan harga berlaku tahun 2009
yang bersumber dari website BPS) dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 2.071,23 triliun (data
per Februari 2010 yang bersumber pada Biro RISTI-Bapepam-LK) yang masih relatif kecil
yaitu 36,90% tahun 2009 menunjukkan bahwa peran pasar modal masih belum optimal.
Namun kondisi ini merupakan sebuah sinyal bahwa potensi pasar modal sebagai pergerak
perekonomian Indonesia masih perlu ditingkatkan; (ii) Potensi pengembangan industri
perasuransian yang masih sangat terbuka, mengingat tingkat penetrasi asuransi yaitu
perbandingan premi asuransi dengan GDP yang masih sangat rendah yaitu 1.55 persen; (iii)
Rasio industri dana pensiun yang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan GDP, yaitu
masih pada kisaran 4,33 persen, disamping itu tingkat kepesertaan baru mencapai 4,9
persen. Dengan demikian industri dana pensiun masih memiliki peluang yang sangat besar
untuk bertumbuh dan berkontribusi dalam ekonomi nasional; (iv) semakin meningkatnya
pengetahuan dan kepercayaan investor mengenai produk pasar modal dan terdapatnya
perbedaan kebutuhan investasi memberikan peluang baru bagi pengembangan produk-
produk investasi baru; (v) sebagai negara muslim terbesar Indonesia memiliki potensi yang
besar dalam mengembangkan produk-produk pasar modal dan lembaga keuangan non bank
berbasis syariah termasuk pembiayaan syariah; (vi) basis pemodal domestik yang masih
relatif kecil yaitu dari jumlah penduduk Indonesia memberikan peluang bagi pengembangan
perluasan basis dan kualitas pemodal domestik sehingga dapat berperan sebagai katalisator
pengembangan pasar modal Indonesia; dan (vii) peningkatan pendapatan dan mulai
tumbuhnya kesadaran berivestasi memberikan peluang bagi perluasan investor pasar modal
dan nasabah lembaga jasa keuangan non bank.
Permasalahan yang dihadapi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank,
yaitu: (i) Perkembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang semakin
pesat menbawa konsekuensi meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, dalam rangka menjawab tantangan tersebut,
maka kapasitas organisasi regulator perlu ditingkatkan baik dari aspek pembenahan
16
organisasi, sistem dan prosedur serta sumber daya manusia; (ii) Tingkat kualitas kepatuhan
pelaku industri pasar modal dan lembaga keuangan yang masih harus ditingkatkan; (iii)
Masih belum optimalnya pemenuhan standard internasional dalam produk regulasi baik
untuk industri pasar modal maupun untuk lembaga keuangan non bank; (iv) Kerangka
hukum industri pembiayaan masih diatur melalui Perpres, bukan Undang-Undang; (v) Masih
belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan terhadap
pelaku pasar modal dan industri lembaga keuangan non bank; (vi) Masih terbatasnya
alternatif investasi dan skema jasa keuangan non bank yang tersedia di industri pasar modal
dan jasa keuangan non bank; (vii) Kompleksitas industri pasar modal dan lembaga keuangan
yang semakin meningkat sementara sumber daya pengawasan dan penegakan hukum masih
terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; dan (viii) Daya saing industri pasar modal
dan lembaga keuangan non bank yang masih perlu ditingkatkan.
17
BAB III
SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
I. SASARAN STRATEGIS
a. Pendapatan Negara yang Optimal
Optimalisasi penerimaan pajak dan non pajak sesuai target APBN dan APBN/P.
b. Pelaksanaan Belanja yang Optimal
Pelaksanaan belanja negara yang optimal adalah kemampuan satuan kerja pada
Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola belanja dalam pelaksanaan kegiatan
yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran.
c. Pembiayaan yang Aman bagi Kesinambungan Fiskal
Pembiayaan sesuai Pasal 1 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah setiap
penerimaan negara yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan merupakan bagian untuk menjaga proses kesinambungan fiskal.
Pembiayaan dilakukan untuk menutup defisit APBN agar proses pembangunan dapat
terus berlanjut.
d. Utilisasi Kekayaan Negara yang Optimal
Pendayagunaan barang milik negara/kekayaan negara yang tidak dipergunakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja ,dalam bentuk
penetapan status penggunaan, sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun
serah guna/bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
e. Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel
Akuntabilitas keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang
lengkap oleh Pemerintah Pusat. Bentuk dari peningkatan dapat diidentifikasi dari
ketepatan penyusunan pertanggungjawaban anggaran dan opini yang baik dari pemeriksa
atas unsur-unsur pembentuk laporan keuangan.
f. Industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank yang Stabil, Tahan Uji dan Likuid
Industri Pasar Modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid adalah
industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang mampu menjaga kestabilan
pertumbuhan industrinya terhadap fluktuatif perkembangan ekonomi serta mampu
menghasilkan keuntungan/manfaat tertentu dengan biaya minimal dan lancar dalam
melakukan proses bisnis.
18
g. Pembentukan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi
Sistem rekrutmen yang kredibel dan pengembangan SDM tertata dan berkelanjutan
diharapkan menghasilkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dalam
mengelola Keuangan Negara
h. Pengembangan Organisasi yang Handal dan Modern
Pengembangan organisasi yang handal dan modern adalah pembentukan/penataan
organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang efektif,
efisien, responsif, transparan, dan akuntabel, right sizing, independen, one stop service,
build in control, dan check and balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan
pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi.
i. Pembangunan Sistem TIK yang Terintegrasi
Untuk menunjang kinerja Kemeneterian Keuangan, dibutuhkan sistem informasi dan
perangkat dukungan teknologi yang memadai. Sistem informasi yang dimaksud adalah
sistem informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan sharing dan retrieve data serta
memperlancar proses kerja kemkeu . Sistem informasi dan perangkat pendukung
teknologi lainnya haruslah sistem dan perangkat standar dan user friendly.
II. ARAH KEBIJAKAN
a. Arah Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Negara
Arah kebijakan di bidang pendapatan negara yang merupakan salah satu arah
kebijakan dan startegi APBN yaitu: (i) optimalisasi pendapatan negara, (ii) peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, (iii) mewujudkan keadilan dan perlindungan
masyarakat, serta (iv) perbaikan citra baik terkait dengan layanan publik dalam rangka
peningkatan pendapatan. Pencapaian keempat target tersebut secara sinergis menjadi
landasan kuat bagi keseimbangan baru kapasitas fiskal Pemerintah yang sekaligus
menunjukkan signifikansi peningkatan dari keseimbangan awal.
Adapun Strategi di bidang perpajakan yang akan ditempuh melalui: (i) peningkatan
kualitas pelayanan perpajakan; (ii) peningkatkan efektifitas penyuluhan; (iii) peningkatan
efektifitas kehumasan; (iv) peningkatan efektifitas pengawasan WP non-filer; (v) peningkatan
kepatuhan WP melalui pembetulan SPT; (vi) optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi
termasuk memperbaiki basis perpajakan; (vii) optimalisasi pelaksanaan penagihan; (viii)
peningkatan kegiatan intelijen perpajakan; (ix) peningkatan efektifitas pemeriksaan; (x)
peningkatan efektifitas penyidikan; (xi) pelaksanaan reformasi kebijakan; dan (xii)
pelaksanaan reformasi proses bisnis; (xiii) pelaksanaan reformasi organisasi; (xiv)
pelaksanaan modernisasi teknologi komunikasi dan informasi; (xv) optimalisasi pengelolaan
anggaran; (xvi) pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi;
dan (xvii) peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM (xviii) memberikan insentif pada
kegiatan usaha, daerah tertentu, serta komoditi strategis dalam rangka meningkatkan
19
investasi dan ekspor, dan mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha di dalam
negeri; (xix) meningkatkan Law Enforcement perpajakan.
Strategi di bidang kepabeanan dan cukai yang akan ditempuh melalui: (i) membentuk
organisasi DJBC yang modern; (ii) membentuk Authorized Economic Operator (AEO); (iii)
mewujudkan sistem pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif; (iv)
mewujudkan sistem pembinaan dan latihan SDM yang didasarkan pada kompetensi; (v)
mengimplementasikan National Single Window (NSW) secara bertahap; (vi) membentuk
mekanisme harmonisasi kebijakan perdagangan, kepabeanan dan cukai dalam rangka
meningkatkan efektivitas harmonisasi tarif dalam rangka kerjasama regional dan
internasional; (vii) membentuk sistem teknologi informasi kepabeanan dan cukai yang
terintegrasi; (viii) membentuk manajemen pengadaan, operasi dan perawatan sarana dan
prasarana yang optimal; (ix) penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan roadmap industri
rokok.
Arah kebijakan di bidang PNBP yaitu optimalisasi PNBP serta peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang akan ditempuh melalui (i) penyesuaian tarif
PNBP yang dilakukan oleh K/L serta peningkatan pengawasan pemungutannya, (ii) menggali
lebih banyak potensi PNBP, (iii) memperkuat peraturan-peraturan dan regulasi dan (iv)
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b. Arah Kebijakan Belanja Negara
Arah kebijakan Belanja Negara adalah untuk mendukung langkah simulasi
perekonomian dari sisi fiskal yang mendorong pro growth, pro job dan pro poor.
Strategi di bidang Belanja Negara akan ditempuh melalui: (i) penetapan kebijakan
belanja yang ekonomis, efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam
menghimpun pendapatan. Pada aspek administrasi, upaya efisiensi belanja Negara juga
dilakukan melalui penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based
budgeting) dan penerapan alokasi belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka
menengah (medium term expenditure framework) serta (ii) perencanaan dan alokasi
anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan
pemerintah yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP).
c. Arah Kebijakan Perbendaharaan Negara
Arah kebijakan di bidang Perbendaharaan Negara adalah: (i) Efisiensi dan akurasi
pelaksanaan belanja Negara; (ii) Optimalisasi pengelolaan kas; (iii) Optimalisasi tingkat
pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya; (iv) Peningkatan pelayanan
masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU; (v) Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara; dan (vi) Penerapan sistem perbendaharaan
yang handal, terintegrasi dan modern.
20
Dalam rangka pencapaian arah kebijakan pertama yaitu efisiensi dan akurasi
pelaksanaan belanja negara, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan
dokumen pelaksanaan anggaran sejalan dengan penyempurnaan sistem penganggaran, yaitu
penerapan Performance Based Budgeting dan MTEF; (ii) penyelesaian dokumen pelaksanaan
anggaran secara tepat waktu dan (iii) peningkatan akurasi perencanaan pencairan dana
dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Termasuk dalam usaha-usaha efisiensi dan akurasi
belanja negara, secara bertahap akan diterapkan Electronic Transaction, dengan melibatkan
sektor perbankan dan institusi terkait lainnya, baik di bidang pengeluaran negara maupun
penerimaan negara.
Selanjutnya dalam rangka mencapai arah kebijakan kedua yaitu optimalisasi
pengelolaan kas, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penerapan Treasury Single
Account secara penuh, baik di bidang penerimaan, pengeluaran serta terkait dengan
pengelolaan rekening Bendahara; (ii) penyempurnaan sistem dan prosedur serta
pengorganisasian pengelolaan kas, sehingga memenuhi kaidah-kaidah International Best
Practices; (iii) peningkatan kualitas perencanaan kas; dan (iv) penguatan kompetensi
pengelolaan kas, baik terkait dengan infrastruktur maupun SDM.
Guna mencapai arah kebijakan ketiga yaitu optimalisasi tingkat pengembalian dana di
bidang investasi dan pembiayaan lainnya, strategi yang akan dilaksanakan adalah mulai
tahun 2009 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk tidak lagi memberikan pinjaman
kepada BUMN/BUMD/Pemda dari dana RDI dan RPD. Selanjutnya untuk perjanjian
penerusan pinjaman (SLA) yang ditandatangani sejak Tahun 2009, pengembalian hutang
pokok, bunga dan kewajiban lainnya tidak lagi disetorkan ke RDI tetapi langsung disetorkan
ke Rekening Kas Umum Negara. Dengan disetorkannya kewajiban debitur untuk SLA yang
ditandatangani sejak Tahun 2009, maka kontribusi RDI/RPD kepada APBN semakin mengecil
dan akan berakhir pada Tahun 2011. Untuk pelaksanaannya maka semua perjanjian yang
bersumber dari pinjaman luar negeri / RDI/RPD akan diamandemen dari penyetoran
kewajiban hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya kepada RDI/RPD menjadi kepada
rekening Kas Umum Negara.
Terkait dengan arah kebijakan keempat yaitu peningkatan pelayanan masyarakat
melalui penyempurnaan pengelolaan BLU, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i)
penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU; (ii) peningkatan penilaian kinerja
satker BLU; (iii) penguatan kompetensi SDM; dan (iv) studi banding.
Guna mencapai peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara yang menjadi arah kebijakan kelima, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i)
penyempurnaan standar basis akuntansi dari cash toward acrual basis menjadi berbasis
akrual secara penuh; dan (ii) peningkatan pembinaan Sistem Akuntansi Instansi yang
berkelanjutan.
21
Dengan pelaksanaan strategi diatas, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) akan semakin baik, sehingga diharapkan akan tercapai peningkatan opini BPK dari
Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP).
Strategi-strategi dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, tidak akan
berjalan dengan baik tanpa didukung oleh modernisasi dan penyempurnaan sistem
perbendaharaan negara. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan di atas, penerapan sistem
perbendaharaan yang andal dan modern juga merupakan salah satu sasaran strategis di
bidang penyelengaraan Perbendaharaan Negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB I,
strategi utama dalam rangka penyempurnaan sistem perbendaharaan negara adalah melalui
Proyek SPAN. Proyek SPAN akan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: (1) penyempurnaan
proses bisnis; (2) pengembangan teknologi informasi dan (3) tata kelola perubahan dan
komunikasi. Disamping itu terdapat beberapa kegiatan pendukung terkait dengan
implementasi Proyek SPAN yaitu pengembangan Service Desk dan penyusunan ICT Strategy
Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan DJA dan Pusintek.
d. Arah Kebijakan Pembiayaan APBN
Arah kebijakan di bidang Pembiayaan APBN adalah: (i) mengamankan kebutuhan
pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali
sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara; dan (ii) mendukung upaya untuk
menciptakan pasar Surat Berharga Negara yang dalam, aktif dan likuid.
Strategi di bidang Pembiayaan APBN akan ditempuh melalui: (i) Mengoptimalkan
potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN Rupiah maupun
penarikan pinjaman dalam negeri; (ii) Melakukan pengembangan instrumen utang agar
diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko
minimal; (iii) Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang untuk memenuhi
kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (favourable) bagi
Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor; (iv) Mempertahankan kebijakan
pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah; (v) Meningkatkan
koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal, dan pelaku pasar dalam rangka
mendorong upaya pengembangan pasar termasuk pembangunan/pengadaan berbagai
infrastruktur pasar sekunder SBN; (vi) Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter
dalam pelaksanaan Asset-Liability Management (ALM); (vii) Meningkatkan koordinasi dan
komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan
pinjaman dan sovereign credit rating; dan (viii) Menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan
untuk transaksi hedging dalam rangka memastikan biaya utang dan pengelolaan risiko
portofolio utang.
22
e. Arah Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Negara
Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara yaitu:
(i) Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara dan penilaian
kekayaan negara untuk menentukan nilai ekonomi (exixting value) serta nilai potensi
(potential value) kekayaan negara; dan (ii) Pengamanan kekayaan negara yang meliputi
administratif, hukum dan fisik sehingga keberadaan aset dalam keadaan utuh, tidak rusak,
tidak hilang dan dapat dipergunakan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui sertifikasi
nasional atas tanh dan bangunan milik negara.
Strategi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara akan ditempuh melalui: (i) Menyusun
dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan
negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang; (ii)
Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel;
(iii) Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib
hukum; (iv) Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan
penganggaran; (v) Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara,
penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang; (vi) Mengoptimalkan pengelolaan
kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara; (vii) Meningkatkan
penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (viii) Meningkatkan kesadaran (awareness) dan
kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan
piutang negara, dan lelang; (ix) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan
pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
f. Arah Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank
Arah Kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah: (i)
Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan
profesional; (ii) Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber
pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif; (iii) Terwujudnya pasar modal dan
lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta sarana
pengelolaan risiko yang handal; (iv) Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga
keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid; (v) Tersedianya kerangka regulasi yang
menjamin adanya kepastian hukum, adil dan transparan; dan (vi) Tersedianya infrastruktur
pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan
berstandar internasional.
Dalam rangka mewujudkan regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang
amanah dan profesional ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Independensi
Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank; (ii) Mengembangkan
dan menerapkan performance based budgeting, riks management, menyempurnakan bisnis
23
proses dan menerapkan reward dan punishment berdasarkan kinerja; dan (iii)
Meningkatkan kapasitas dan integritas regulator.
Dalam rangka mewujudkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai
sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif ditetapkan strategi-strategi
sebagai berikut: (i) Mengurangi hambatan bagi Dunia Usaha untuk Mengakses Sumber
Pendanaan; (ii) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Lembaga Pembiayaan dan
Penjaminan; dan (iii) Menyempurnakan Peran Profesi, Lembaga Penunjang dan Penjamin
Emisi dalam Penawaran Umum.
Dalam rangka mewujudkan pasar modal sebagai sarana investasi yang kondusif dan
atraktif serta sarana pengelolaan risiko yang handal ditetapkan strategi-strategi sebagai
berikut: (i) Meningkatkan Penyebaran dan Kualitas keterbukaan informasi; (ii) Mendorong
diversifikasi instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank; (iii)
Mengembangkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Syariah;
(iv) Meningkatkan Kemudahan Bertransaksi; (v) Mengembangkan Skema Perlindungan
Investor dan Nasabah; dan (vi) Mengembangkan Pasar Sekunder Surat Utang dan Sukuk
serta Pengawasannya.
Dalam rangka mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank
yang stabil, tahan uji, dan likuid ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i)
Meningkatkan Kualitas pelaku industri; (ii) Meningkatkan Basis investor domestik dan Dana
Jangka Panjang; (iii) Meningkatkan kemampuan Industri dalam Mengelola Risiko; (iv)
Mendorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan (v) Meningkatkan
Kapasitas Pengawasan Terhadap Pelaku Industri.
Dalam rangka penyediaan kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum,
adil dan transparan ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Kualitas
Penegakan Hukum; (ii) Melakukan Harmonisasi Regulasi Antar Industri dan Pemenuhan
Standar internasional; (iii) Menyusun Regulasi Berdasarkan Kebutuhan dan Pengembangan
Industri; dan (iv) Meningkatkan Kualitas Transparansi Informasi Keuangan Pelaku Industri
pasar Modal dan LKNB.
Dalam rangka menyediakan infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non
bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional ditetapkan strategi-
strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Daya Saing dan Efisiensi Lembaga Bursa Efek dan
Anggota Bursa; dan (ii) Mengembangkan Sistem Informasi yang Handal.
Kementerian Keuangan
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
I PROGRAM 31,62 31,06 34,19 35,95
Pengelolaan Anggaran Negara Terwujudnya pengelolaan anggaran negara 100% 100% 100% 100%
yang tepat waktu, transparan danakuntabel
Kegiatan
1 Penyusunan Rancangan APBN Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN 100% 100% 100% 100% 4,80 4,87 5,11 5,73
(APBN-P) dengan besaran yang akurat dantepat waktu
2 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pengalokasian belanja pemerintah pusat 100% 100% 100% 100% 6,53 6,64 7,51 7,80
Pusat (ABPP) yang tepat waktu dan efisien
3 Penyusunan dan penyampaian laporan 1 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan 100% 100% 100% 100% 3,27 3,32 3,58 3,72
keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan
Lain-lain (BSBL) tepat waktu2 Tercapainya target penerimaan SDA 100% 100% 100% 100%
Migas dan Laba BUMN dalam APBN atauAPBN-P
4 Pengelolaan PNBP dan subsidi 1 Tersusunnya target dan pagu penggunaan 100% 100% 100% 100% 8,28061 7,39 7,98 8,30
PNBP untuk APBN dan atau APBN-P2 Terlaksananya pembayaran subsidi 100% 100% 100% 100%
energi yang tepat waktu dan jumlah
5 Pengembangan Sistem Penganggaran Tersedianya norma penganggaran 100% 100% 100% 100% 8,74 8,84 10,01 10,40berbasis kinerja dan penerapan MTEFyang kredibel dan tepat waktu
II PROGRAM 464,39 596,20 365,64 306,10
Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 100% 100% 100%
Pajak terhadap target penerimaan pajak
Persentase realisasi waktu pelayanan 100% 100% 100% 100%
terhadap janji waktu pelayanan
(Quick-Win)
Kegiatan
1 Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, 1 Persentase penyelesaian usulan 100% 100% 100% 100% 4,76 2,31 2,49 2,72
BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai pembuatan / Revisi peraturan
perundangan terhadap peraturan
perundangan yang harus dibuat / direvisi
2 PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal 100% - - -
sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema
Pembiayaan Infrastruktur ke & di
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
RENCANA KERJA 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan Prioritas
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
1
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
2 Perumusan kebijakan di bidang PPh dan 1 Persentase penyelesaian usulan 100% 100% 100% 100% 2,37 2,53 2,73 2,98
perjanjian kerjasama internasional pembuatan / Revisi peraturan
perundangan terhadap peraturan
perundangan yang harus dibuat / direvisi
2 PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal 100% - - -
sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema
Pembiayaan Infrastruktur ke & di
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3 Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan Persentase jumlah Refund Discrepancy 4% 4% 3% 3% 3,04 3,25 3,51 3,83
optimalisasi pelaksanaan penagihan dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan
dan Penagihan terhadap Realisasi
Penerimaan Pajak
4 Peningkatan kualitas pelayanan serta Indeks kepuasan masyarakat atas 73% 74% 75% 76% 58,47 65,20 73,66 84,01
efektivitas penyuluhan dan kehumasan pelayanan dan penyuluhan
5 Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi Persentase penyelesaian pembangunan 100% 100% 100% 100% 168,23 132,80 182,46 174,99
di bidang teknologi, komunikasi dan dan pengembangan sistem informasi
informasi terhadap target
6 Pelaksanaan reformasi proses bisnis 1 Persentase penyelesaian proses bisnis/ 100% 100% 100% 100% 189,71 362,48 69,59 2,02
RM SOP terhadap proses bisnis/SOP yang 63,15 88,27 18,46 2,02
PHLN harus dibuat 126,56 274,21 51,13 0,00
2 Persentase penyelesaian proses bisnis/ 100% 100% 100% 100%
SOP terhadap proses bisnis/SOP yang
harus disempurnakan
7 Pengelolaan data dan dokumen perpajakan Persentase penyelesaian pemindaian 73% 75% 77% 79% 37,81 27,64 31,20 35,56
berkas SPT
III PROGRAM 783,79 744,61 789,67 844,69
PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN 1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 100% 100% 100% 100%
PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN 2 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win 81% 82% 83% 85%
CUKAI ke pihak eksternal
3 Persentase jumlah kasus tindak pidana di 50% 55% 60% 60%
bidang kepabeanan dan cukai yang
diserahkan ke Kejaksaan
Kegiatan
1 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang 1 Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I 12X 12X 12X 12X 2,13 1,33 1,46 1,70
Kepabeanan 2 Persentase rumusan peraturan yang menjadi 76% 77% 79% 80%
keputusan di bidang teknis kepabeanan
3 Presentase ketepatan waktu 77% 78% 79% 80%
penyelesaian penetapan nilai pabean
dan klasifikasi barang
2
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
4 Persentase penyelesaian PMK tentang 25% 45% 70% 100%
Authorized Economic Operator (AEO) dan
dukungan terkait dengan Sistem Logistik
Nasional
2 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis 1 Persentase realisasi dari janji pelayanan 85% 85% 90% 90% 1,00 14,62 0,76 0,97
Fasilitas Kepabeanan yang tepat waktu
2 Persentase penyelesaian rancangan 75% 100% 100% 100%
peraturan di bidang fasilitas kepabeanan
3 Persentase penyelesaian rancangan PMK 100% - - -dan aturan pelaksanaan lainnya terkait
sistem pelayanan kepabeanan yang
mendukung Sistem Logistik Nasional
(Customs Advance Trade Systems)
4 Persentase penyelesaian peraturan 100% - - -
terkait sistem pelayanan kepabeanan
dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)
5 Persentase penyelesaian rancangan PMK 25% 45% 70% 100%
untuk pengembangan sistem elektronik
terkait dengan perijinan investasi di
bidang kepabeanan dan perpajakan
6 Persentase penyelesaian rancangan PMK 100% - - -
untuk memadukan Kawasan Pelayanan
Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa
dan Sumatra)
3 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan 1 Persentase tindak pidana di bidang 50% 55% 60% 60% 58,47 125,04 143,92 150,13
atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke
Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kejaksaaan
Kepabeanan dan Cukai 2 Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai
yang
10% 9%
diblokir kegiatannya dibandingkan dengan perijinan
3 Persentase penegahan Barang Larangan 70% 70% 75% 80%
dan Pembatasan4 Persentase pemanfaatan sarana 65% 70% 75% 80%
pengawasan Gamma Ray
4 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan 1 Jumlah penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 4,53 3,40 3,58 3,72
Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai 2 Persentase penyelesaian rancangan dan 75% 75% 75% 80%
legalisasi peraturan pelaksanaan UU
Kepabeanan dan UU Cukai
3 Persentase penyelesaian tagihan 55% 57% 58% 60%
4 Persentase peraturan pelaksanaan di 80% 80% 85% 90%
bidang kepabeanan dan cukai yang
selaras dengan UU Kepabeanan dan UU
Cukai.
3
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
5 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan 1 Persentase sistem aplikasi dan 100% 100% 100% 100% 271,46 129,89 138,05 147,95
Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai infrastruktur TI yang sesuai dengan proses
bisnis DJBC
2 Persentase downtime sistem informasi 1% 1% 1% 1%
3 Rata-rata persentase penyelesaian 70% 70% 70% 75%
pengembangan aplikasi sesuai rencana
4 Persentase penerapan aplikasi Sistem 100% 100% 100% 100%
Komputer Pelayanan (SKP) kepabeanan
yang terintegrasi dengan portal INSW
6 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan 100% 100% 100% 100% 446,20 470,34 501,90 540,22
Kepabeanan dan Cukai di Daerah cukai
2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai 61% 62% 63% 65%
3 Persentase temuan pelanggaran 82% 85% 87% 90%
kepabeanan dan cukai
IV PROGRAM 70,22 79,45 98,81 114,76
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1 Persentase ketepatan penyerapan DIPA 90% 91% 91% 92%
(Prioritas Bidang)
2 Jumlah Penerimaan Remunerasi atas 3500 mIliar 4000 miliar 4500 miliar 5000 miliar
Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
Jangka Pendek ( Prioritas Bidang )
3 Persentase Ketepatan Penyediaan Dana 92,50% 95% 97,50% 97,50%
untuk Pengeluaraan Negara (Prioritas
Bidang)
4 Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang 1779 1554 1339 1165
dan Penerusan Pinjaman secara Optimal miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp
(Prioritas Bidang)
5 Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal WTP (50) WTP (60) WTP (70) WTP (79)
dengan opini audit yang baik (Prioritas WDP (28) WDP (23) WDP (13) WDP (4)
Bidang)
Kegiatan
1 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan 1 Persentase ketepatan penyerapan DIPA 90% 91% 91% 92% 12,86 15,00 17,71 21,22
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan (Prioritas Bidang)
Anggaran 2 Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap 3,4 3,4 3,5 3,5
Layanan Perbendaharaan
3 Jumlah Satker yang Dokumen 100% 100% 100% 100%
Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan
Tepat Waktu
4 Jumlah Satker yang Revisi Dokumen 85% 90% 90% 90%
Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan
Tepat Waktu
5 Tingkat Pemahaman Stakeholder 87% 87% 87% 87%
terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan
6 Persentase Satker yang Menerapkan 40% 40% 35% 35%
Penarikan Dana sesuai Rencana
4
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
2 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 1 Jumlah Penerimaan Remunerasi atas 3500 mIliar 4000 miliar 4500 miliar 5000 miliar 14,47 16,90 23,01 27,48
Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
Jangka Pendek ( Prioritas Bidang )
2 Indeks kepuasaan stakeholder terhadap 3,2 3,2 3,3 3,4
layanan perbendaharaan
3 Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan 87,50% 90% 90,25% 95%
Penerimaan Kas
4 Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan 87,50% 90% 90,25% 95%
Pengeluaraan Kas
5 Persentase Ketepatan Penyediaan Dana 92,50% 95% 97,50% 97,50%
untuk Pengeluaraan Negara (Prioritas
Bidang)
6 Tingkat Pemahaman Stakeholder 87% 87% 87% 87%
terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan
7 Persentase Jumlah KPPN yang 92,5% 95,0% 97,5% 97,5%
Menyampaikan Kebutuhan Dana Melalui
E-Kirana
8 Persentase Kepatuhan Bank Persepsi/Pos
Persepsi dalam Melaksanakan Kontrak
85% 87,5% 90% 92,5%
9 Persentase Kepatuhan Bank Operasional I 92,5% 95% 97,5% 97,5%
dalam Melaksanakan Kontrak
3 Manajemen Investasi dan Penerusan 1 Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang 1779 1554 1339 1165 18,54 20,02 22,45 24,48
Pinjaman dan Penerusan Pinjaman secara Optimal miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp
(Prioritas Bidang)
2 Pemenuhan Target Penerimaan 5336 4723 4539 6412
Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp miliar/Rp
dari Rekening Dana Investasi
3 Persentase Penyaluran Dana di Bidang 100% 100% 100% 100%
Investasi dan Pembiayaan Lainnya,
Subsidi dan Belanja Lainnya yang
Disetujui
4 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban 1 Penyelesaian LKPP (unaudited) secara 3 (skala 3 (skala 3 (skala 3 (skala 24,35 27,53 35,64 41,58
Pelaksanaan Anggaran Tepat Waktu waktu) waktu) waktu) waktu)
2 Penyelesaian RUU Pelaksanaan 3 (skala 3 (skala 3 (skala 3 (skala
Pertanggungjawaban APBN waktu) waktu) waktu) waktu)
3 Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal WTP (50) WTP (60) WTP (70) WTP (79)
dengan opini audit yang baik (Prioritas WDP (28) WDP (23) WDP (13) WDP (4)
Bidang)
4 Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap 3,4 3,5 3,5 3,6
Layanan Perbendaharaan
5 Persentase Rekonsiliasi Realisasi APBN 85% 90% 95% 100%
yang Handal dan Tepat Waktu
6 Tingkat Pemahaman Stakeholder 87% 87% 87% 87%
terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan
7 Persentase Monitoring dan Evaluasi 100% 100% 100% 100%
Rekomendasi BPK atas LKPP yang
ditindaklanjuti
5
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
8 Persentase K/L dan Pengguna Anggaran 100% 100% 100% 100%
BUN yang Menyampaikan LKKL dan LKBUN
sesuai ketentuan
V Program: 72,46 66,35 80,65 102,41
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian 1 Jumlah Penerimaan Negara dan
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Penerimaan Kembali (recovery) yang
Lelang berasal dari Pengeluaran PembiayaanAPBN- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang 47 M 44,65 M 42,418 M 40,29 MNegara- Bea Lelang 47,57 M 51,37 M 55,99 M 61,04- Pembiayaan APBN 372 M 200 M 175 M 135 M
2 Jumlah penyelesaian piutang negara danpelayanan lelang - Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan 731,5 M 694,925 M 660,179 M 627,17 M(PNDS)- Pokok Lelang 3,4 T 3,67 T 4 T 4,35 T
3 Persentase penyelesaian permohonan 100% 100% 100% 100%pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan asset idle
4 Persentase penyelesaian pengelolaan dan 70% 80% 90% 100%penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan
Kegiatan:
1 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Persentase formulasi/pembaruan 90% 95% 100% 100% 11,86 9,54 12,70 16,68 bimbingan teknis, evaluasi, dan peraturan perundangan di bidangpengelolaan Barang Milik Negara. pengelolaan Barang Milik Negara.
2 Persentase penyelesaian permohonan 75% 80% 85% 82,50%pengelolaan kekayaan negara, termasukpemanfaatan aset idle.
2 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Persentase formulasi/ pembaruan 75% 85% 90% 100% 6,08 6,48 8,52 14,45
bimbingan teknis, evaluasi, dan peraturan perundangan di bidangpengelolaan barang milik negara dan pengelolaan BMN dan KNDkekayaan negara yang dipisahkan 2 Persentase penyelesaian pengelolaan 70% 80% 90% 100%
dan penatausahaan Kekayaan NegaraDipisahkan.
3 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan 975 435 390 400 54,52 50,33 59,42 71,29 bimbingan teknis, evaluasi dan pengnelolaan Negara Lain-lain.kekayaan negara lain-lain 2 Jumlah Penerimaan Kembali (recovery) 372 M 200 M 175 M 135 M
yang berasal dari PengeluaranPembiayaan APBN.*)
VI PROGRAM 67,98 73,46 68,98 98,99
PENINGKATAN PENGELOLAAN 1 Rasio realisasi dari janji pelayanan 100% 100% 100% 100%
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA pengalokasian dana transfer ke daerah
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN ke pihak eksternal
DAERAH 2 Realisasi janji pelayanan evaluasi 15 hari 15 hari 15 hari 12 hari
Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal
3 Persentase ketepatan jumlah 100% 100% 100% 100%
penyaluran dana transfer ke daerah
6
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
4 Ketepatan waktu penyelesaian 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari
dokumen pelaksanaan penyaluran dana
transfer ke daerah
5 Indeks kepuasan Pemda terhadap 3 3 3 3
norma, standar, dan pengelolaan
belanja transfer ke daerah
ke pihak eksternal
6 Persentase kepatuhan dan penegakan 80% 80% 80% 85%
ketentuan/peraturan
7 Persentase penyelesaian kasus KKN yang 100% 100% 100% 100%
terjadi di lingkungan Ditjen PK sesuai
dengan kewenangannya
KEGIATAN
1 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, 1 Rasio realisasi dari janji pelayanan 100% 100% 100% 100% 10,03 17,45 19,86 22,72dan pengelolaan transfer ke daerah pengalokasian dana transfer ke daerah ke
pihak eksternal2 Persentase ketepatan jumlah penyaluran 100% 100% 100% 100%
dana transfer ke daerah3 Ketepatan waktu penyelesaian dokumen 4 hr 4 hr 3 hr 3 hr
pelaksanaan penyaluran dana transfer kedaerah
4 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, 3 3 3 3standar, dan pengelolaan belanjatransfer ke daerah ke pihak eskternal
5 Persentase kepatuhan dan penegakan 80% 80% 85% 85%ketentuan/ peraturan
6 Persentase jumlah kebijakan dana 100% 100% 100% 100%transfer ke daerah sesuai rencana
7 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma 3 3 3 3dan standar transfer ke daerah
2 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, 1 Persentase jumlah kebijakan Pajak 80% 80% 85% 85% 10,29 12,22 1,51 19,59dan monitoring dan evaluasi di bidang PDRD Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat
diimplementasikan2 Jumlah konsep kebijakan Pajak Daerah 100% 100% 100% 100%
dan Retribusi Daerah sesuai denganrencana
3 Realisasi janji pelayanan evaluasi 14 hr 14 hr 13 hr 12 hrPerda/raperda PDRD ke pihak eksternaldalam bentuk rekomendasi MenteriKeuangan
4 Persentase tingkat penyelesaian evaluasi 100% 100% 100% 100%Perda tentang PDRD terhadap rencanaevaluasi
Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, 1 Persentase penyaluran dana hibah ke 100% 100% 100% 100% 30,60 29,64 30,49 33,84dan monitoring dan evaluasi di bidang daerah sesuai rencanapembiayaan dan kapasitas daerah 2 Persentase jumlah kebijakan 100% 100% 100% 100%
pem-biayaan dan kapasitas daerah yangdapat diimplementasikan
3 Persentase jumlah konsep kebijakan 100% 100% 100% 100%pembiayaan dan kapasitas daerah sesuairencana
3
7
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
4 Persentase kepatuhan dan penegakan 80% 85% 85% 85%ketentuan/peraturan di bidang hibah kedaerah
5 Jumlah aparat pengelola keuangan daerah 1.050 orang 1.100 orang 1.150 orang 1.200 orangyang mengikuti KKD/KKD/KKD Khusus pertahun
4 Perumusan kebijakan, pemantauan dan 1 Persentase jumlah kebijakan evaluasi 100% 100% 100% 100% 17,07 14,14 17,11 22,84evaluasi di bidang pendanaan daerah dan pendanaan dan informasi keuanganekonomi daerah, penyusunan laporan daerah sesuai rencanakeuangan transfer ke daerah, serta 2 Persentase penyelesaian laporan hasil 100% 100% 100% 100%pengembangan sistem informasi keuangan evaluasi pendanaan desentralisasi,daerah dekonsentrasi dan tugas pembantuan
serta perekonomian daerah sesuairencana
3 Persentase tersedianya layanan 80% 85% 85% 90%informasi yang terkini pada website danmofisda sesuai yang disampaikan olehpenyaji data
4 Tersedianya hasil pemantauan 100% 100% 100% 100%penyampaian Perda APBD
5 Persentase penyelesaian laporan 100% 100% 100% 100%keuangan transfer ke daerah yang tepatwaktu
6 Tersedianya Sistem Informasi Manajemen 50% 65% 75% 100%
Transfer ke Daerah (SIMTRADA)
VII PROGRAM 38,25 33,36 35,35 37,13
PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG 1 Pemenuhan target pembiayaan melalui 100% 100% 100% 100%
utang;
2 Terpenuhinya struktur portofolio utang 100% 100% 100% 100%
sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
3 Ketersediaan informasi dalam rangka 100% 100% 100% 100%
transparansi pengelolaan utang;
4 Peningkatan partisipasi investor dalam 145% 145% 145% 175%
penerbitan SBN;
5 Pembayaran utang secara tepat waktu, 100% 100% 100% 100%
tepat jumlah, dan tepat sasaran;
KEGIATAN
1 PENGELOLAAN PINJAMAN 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 10,58 9,37 9,57 9,18
pembiayaan melalui pinjaman program;
2 Persentase penyelesaian perjanjian 100% 100% 100% 100%
pinjaman dan hibah;
3 Persentase ketersediaan informasi dalam 100% 100% 100% 100%
rangka transparansi pengelolaan
pinjaman.
2 PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 9,58 8,67 9,06 9,47
pembiayaan melalui SUN;
2 Persentase terpenuhinya struktur 100% 100% 100% 100%
portofolio SUN sesuai dengan strategi
yang ditetapkan;
8
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
3 Persentase ketersediaan informasi dalam 100% 100% 100% 100%
rangka transparansi pengelolaan SUN
4 Persentase peningkatan partisipasi 155% 165% 170% 175%
investor dalam penerbitan SUN;
3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SYARIAH 1 Pemenuhan target pembiayaan melalui 100% 100% 100% 100% 7,80 6,40 6,79 7,27
SBSN;
2 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100%
portofolio SBSN sesuai dengan strategi
yang ditetapkan;
3 Persentase ketersediaan informasi dalam 100% 100% 100% 100%
rangka transparansi pengelolaan SBSN
4 Persentase peningkatan partisipasi 155% 165% 170% 175%
investor dalam penerbitan SBSN.
4 PENGELOLAAN STRATEGI DAN PORTOFOLIO 1 Jumlah dokumen strategi pengelolaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3,67 3,37 3,99 4,77
UTANG utang
2 Persentase pencapaian target effective 100% 100% 100% 100%
cost yang kredibel
3 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100%
portofolio utang sesuai dengan strategi
yang ditetapkan;
4 Persentase ketersediaan informasi dalam 100% 100% 100% 100%
rangka transparansi pengelolaan utang
5 PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI, DAN 1 Pembayaran utang secara tepat waktu, 100% 100% 100% 100% 6,63 5,54 5,94 6,45
SETELMEN tepat jumlah, dan tepat sasaran;
2 Persentase ketersediaan informasi dalam 100% 100% 100% 100%
rangka transparansi pengelolaan utang
VIII PROGRAM 48,40 50,25 57,05 65,19
PENGATURAN, PEMBINAAN DAN 1 Persentase pertumbuhan nilai transaksi 2,5% 2,5% 2,5% 3%
PENGAWASAN PASAR MODAL DAN saham harian
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK 2 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga10% 10% 10% 10%
pembiayaan dan penjaminan3 Persentase pertumbuhan dana yang 6% 7% 8% 10%
dikelola oleh industri perasuransian4 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana5% 10% 12,5% 15%
pensiun5 Persentase pertumbuhan unit penyertaan 36% 36% 36% 36%
Reksa Dana6 Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK 77% 78% 80% 82
KEGIATAN
1 Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi 1 Persentase jumlah regulasi di bidang 90% 90% 90% 90% 5,00 5,14 5,82 6,68 dan Pemberian Bantuan Hukum pasar modal dan LKNB yang memenuhi
asas peraturan perundang-undanganyang baik.
2 Persentase jumlah sanksi administrasi 97% 97% 97% 97%atas pelanggaran peraturanperundang-undangan di bidang PasarModal dan Jasa Keuangan yang obyektif.
9
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
3 Persentase jumlah perkara/litigasi yang 50% 50% 50% 50%diselesaikan dengan baik.
2 Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1 Persentase penyelesaian jumlah laporan 100% 100% 100% 100% 4,30 5,68 6,39 7,00 Non Bank serta Pengembangan Teknologi hasil riset yang tepat dan akurat di bidangInformasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
sesuai rencana.2 Persentase jumlah sistem yang 60% 70% 70% 80%
terimplementasi sesuai dengan rencana.
3 Pemeriksaan dan penyidikan di bidang 1 Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan 80% 80% 85% 90% 6,00 6,45 7,40 8,58 Pasar Modal yang dapat diterima oleh Ketua atau
Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan(KPSK).
2 Penyelesaian perilaku pelaku PasarModal yang menyimpang:
a Persentase penyelesaian pelanggaran 90% 95% 95% 98%terhadap kewajiban pelaporan, baikberkala maupun insidentil sesuai targetwaktu (keterlambatan penyampaianpelaporan)
b Penyelesaian pelanggaran terhadap 70% 80% 80% 90%peraturan perundang-undangan di bidangPasar Modal yang memerlukan SuratPerintah Pemeriksaan sesuai targetwaktu.
c Penyelesaian pelanggaran terhadap 50% 60% 60% 70%ketentuan pidana di bidang Pasar Modalyang memerlukan Surat PerintahPenyidikan sesuai target waktu
4 Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan 1 Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam 4,10 3,87 4,37 4,99 Bidang Pengelolaan Investasi satu tahun:
a Persentase pemeriksaan kepatuhan 100% 100% 100% 100%terhadap Manajer Investasi sesuairencana
b Persentase pemeriksaan kepatuhan 100% 100% 100% 100%terhadap Agen Penjual Efek Reksa Danasesuai rencana
2 Persentase layanan yang memenuhitarget SOP:
a Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang 100% 100% 100% 100%memenuhi target SOP
b Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual 90% 90% 90% 90%Efek Reksa Dana yang memenuhi targetSOP
5 Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan 1 Persentase lama proses perijinan yang 5,20 5,30 5,96 6,78 Bidang Transaksi dan Lembaga Efek sesuai dengan target SOP.
a Proses perijinan Wakil Perantara 100% 100% 100% 100%Pedagang Efek.
b Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi 100% 100% 100% 100%Efek
2 Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga 100% 100% 100% 100%Efek yang dilaksanakan dbandingkandengan yang direncanakan.
3 Persentase tingkat penyelesaian 67% 67% 67% 70%penelaahan hasil pengawasan transaksiefek yang dindikasikan tidak wajar
10
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
6 Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan 1 Persentase jumlah Laporan Keuangan 100% 100% 100% 100% 2,80 2,69 3,04 3,47 Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa Tahunan, Laporan Keuangan Tengah
Tahunan, dan Laporan Tahunan yangditelaah sesuai dengan rencana
2 Persentase jumlah pemrosesan 100% 100% 100% 100%Penyataan Pendaftaran sesuai SOP
7 Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan 1 Persentase jumlah Laporan Keuangan 100% 100% 100% 100% 2,90 2,76 3,11 3,55 Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil Tahunan, Laporan Keuangan Tengah
Tahunan dan Laporan Tahunan yangditelaah sesuai dengan rencana
2 Persentase jumlah pemrosesan 100% 100% 100% 100%Pernyataan Pendaftaran sesuai SOP
8 Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan 1 Persentase jumlah kebijakan di bidang 100% 100% 100% 100% 4,70 4,37 4,99 5,77 di bidang Lembaga Pembiayaan dan pembiayaan dan penjaminan yangPenjaminan dihasilkan
2 Persentase jumlah peraturan di bidang 100% 100% 100% 100%pembiayaan dan penjaminan yangdihasilkan
3 Persentase perizinan perusahaan 100% 100% 100% 100%pembiayaan danpenjaminan sesuai SOP
9 Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan 1 Persentase jumlah rumusan peraturan di 100% 100% 100% 100% 7,20 7,35 8,32 9,54 bidang Perasuransian bidang perasuransian sesuai rencana
2 Persentase layanan pemberian izin usaha 100% 100% 100% 100%asuransi dan reasuransi yang memenuhitarget SOP
3 Persentase jumlah laporan keuangan 100% 100% 100% 100%perusahaan asuransi dan reasuransi yangtelah dianalisis sesuai dengan targetwaktu
10 Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan 1 Persentase pengesahan pembentukan 100% 100% 100% 100% 6,20 6,65 7,64 8,82 Bidang Dana Pensiun dana pensiun yang sesuai dengan SOP
2 Persentase jumlah laporan hasil analisis 100% 100% 100% 100%sesuai rencana
3 Persentase jumlah pemeriksaan langsung 100% 100% 100% 100%sesuai rencana
IX PROGRAM 59,72 54,69 57,34 60,53
PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL 1 Persentase penggunaan anggaran risiko 94% 95% 95% 95%
fiskal2 Tingkat akurasi kebijakan fiskal 90% 90% 91% 94%
a. Rata-rata persentase deviasi asumsi makro 11% 10% 9% 5%
b. Persentase deviasi target defisit APBN 10% 10% 9% 9%
c. Persentase deviasi proyeksi pendapatan 10% 9% 8% 4%
negara
3 Persentase efektivitas kebijakan 70% 75% 75% 80%
pendapatan negara
KEGIATAN
1 Perumusan Kebijakan APBN 1 Persentase deviasi target defisit APBN 10% 10% 9% 8% 10,47 12,76 13,33 14,05
2 Persentase deviasi proyeksi penerimaan 10% 4,5% 4,5% 4,0%
perpajakan
11
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU
3
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
2 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang 4 4 4 5 15,33 12,43 13,05 13,77
Keuangan terukur
3 Perumusan Kebijakan Ekonomi Persentase rata rata deviasi proyeksi 11% 10% 9% 5% 18,44 16,80 17,63 18,63
asumsi makro
4 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Persentase efektifitas kebijakan 70% 75% 80% 85% 15,48 12,70 13,33 14,07
Cukai dan PNBP pendapatan negara
X PROGRAM 73,71 92,23 99,65 108,69
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang 7883 8321 8457 11,587
KEMENTERIAN KEUANGAN Keuangan Negara
2 Jumlah kerjasama pendidikan dan 75 Mitra 82 Mitra 90 Mitra 145 Mitra
pelatihan skala nasional, regional dan
internasional
3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 3,28% 3,48% 3,72% 3,92%
KEGIATAN
1 Pengembangan SDM melalui 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang 5.050 5.150 5.200 5.260 73,71 92,23 99,65 108,69
penyelenggaraan pendidikan Program Keuangan Negara
Diploma Keuangan Negara 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan 20 20 20 20
pelatihan skala nasional, regional dan
internasional
TOTAL 1.710,55 1.821,65 1.687,32 1.774,44
12
KEGIATAN NON PRIORITAS
2012 2013 2014 2012 2013 2014I DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN 1. Rasio realisasi dari janji layanan 100% 100% 100% 100%
TUGAS TEKNIS LAINNYA quick win ke pihak eksternal: 6.165,50 6.374,15 7.153,42 8.034,42
a. Penyelesaian PMK/KMK b. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa
secara elektronik (e-procurement) di lingkunganKementerian Keuangan dan lembaga pemerintah non kementerian/ sekretariat lembaga tinggi negara/komisinegara/komisi pemerintah
c. Penyelesaian ijin akuntan publik dan penilai publik 2. Tingkat kompetensi karyawan 82,50% 82,50% 82,50% 85,00%
untuk jabatan tematik (JPM 70%) (JPM 70%) (JPM 70%) (JPM 70%)3. Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%4. Service Level Agrement (SLA) Index 93% 93% 93% 94%
1 KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA 1. Kualitas Laporan Keuangan Departemen Keuangan (Opini Wajar Dengan Wajar Tanpa Wajar Tanpa Wajar Tanpa 5.260,42 5.512,66 6.237,07 7.123,13 KERJA, PEMBINAAN DAN dari BPK) Pengecualian/ Pengecualian/ Pengecualian/ Pengecualian/PENGELOLAAN ANGGARAN WDP (LKKL 2009) WTP (LKKL 2013) WTP (LKKL 2013) WTP (LKKL 2013)
2. Persentase realisasi belanja terhadap pagu 100% 100% 100% 100% (Realisasi Tahun (Realisasi Tahun (Realisasi Tahun (Realisasi Tahun
2010) 2011) 2012) 2013)
2 PEMBINAAN DAN PENATAAN 1. Persentase penyelesaian penataan/ modernisasi organisasi 100% 100% 100% 100% 6,57 9,27 11,45 14,28 ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN di lingkungan Kementerian KeuanganJABATAN FUNGSIONAL 2. Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%
3. Persentase perancangan dan pengembangan jabatan 100% 100% 100% 100%fungsional yang tepat
4. Persentase jumlah laporan monitoring dan evaluasi 100% 100% 100% 100%5. Jumlah bimbingan, arahan dan diseminasi di bidang 100% 100% 100% 100%
organisasi, ketatalaksanaan dan jabatan fungsional
3 PEMBINAAN DAN KOORDINASI 1. Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan 9,43 14,06 15,56 17,37 PERUMUSAN PERATURAN Menteri Keuangan:PERUNDANG-UNDANGAN a. Bersifat Administratif 4 hari kerja 4 hari kerja 4 hari kerja 4 hari kerja
b. Bersifat Kebijakan 6 hari kerja 6 hari kerja 6 hari kerja 4 hari kerja2. Penyelesaian legal opinian 100% 100% 100% 100%3. Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan 80% 80% 80% 100%
dan Kekayaan Negara yang terdokumentasi
4 PEMBINAAN DAN KOORDINASI 1. Persentase penyelesaian penanganan perkara hukum 100% 100% 100% 100% 3,27 3,66 4,21 4,83 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 2. Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara 30 hari kerja 30 hari kerja 30 hari kerja 30 hari kerja
perdata di pengadilan tingkat pertama3. Persentase pendampingan pejabat, pegawai, mantan 90% 90% 90% 95%
pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, eks. BPPNdan eks. BDL
RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 2011
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
1
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
5 PEMBINAAN DAN KOORDINASI 1. Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik 82,50% 82,50% 82,50% 85,00% 11,83 34,16 38,66 44,18 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (JPM 70%) (JPM 70%) (JPM 70%) (JPM 75%)
2. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat 100% 100% 100% 100%waktu
6 PENINGKATAN CITRA POSITIF DAN 1. Indeks persepsi stakeholder 3,92 3,92 3,92 3,92 27,58 42,60 56,99 71,03 KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADAKEMENTERIAN KEUANGAN
7 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN 1 Persentase satker Depkeu yang telah melakukan koreksi 100% 100% 100% 100% 45,69 229,11 240,63 149,55 PENGELOLAAN PERLENGKAPAN neraca
2 Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal 100% 100% 100% 100%
8 PEMBINAAN ADMINISTRASI & 1. Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan 80% 80% 80% 80% 381,00 193,59 227,56 262,44 DUKUNGAN PELAYANAN PELAKSANAAN kantor pusat Kementerian Keuangan
TUGAS KANTOR PUSAT DEPARTEMEN 2. Penyelesaian PMK/KMK 3 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja
9 KOORDINASI DAN HARMONISASI 1 Indek kepuasan Manteri Keuangan 76% 77% 77% 80% 8,50 8,72 9,42 10,28 PELAKSANAAN KEBIJAKAN MENTERI 2 Prosentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri 81% 82% 82% 85%KEUANGAN keuangan Hasil Rapat Pimpinan
3 Prosentase penyelesaian pembangunan scorecard kinerja 10% 10% 10% 10%kementerian keuangan
10 KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN 1. Revitalisasi kebijakan TIK di Kementerian Keuangan 4 5 6 7 77,09 95,46 100,86 113,88 SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI 2. Service Level Agreement (SLA) Index 93% 93% 93% 94% 1,64 - - - KEUANGAN
11 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1 Penyelesaian izin akuntan publik dan penilai publik 20 hari kerja 20 hari kerja 20 hari kerja 20 hari kerja 15,89 14,95 15,65 17,19 PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN 2. Persentase tindak lanjut terhadap KAP dan KJPP yang tidak 100% 100% 100% 100%PENILAI PUBLIK menyampaikan laporan tahunan sesuai waktu penyampaian yang ditentukan
12 PENGENDALIAN PENGELOLAAN INVESTASI 1. Pertumbuhan nilai portofolio investasi 15% 15% 15% 15% 1,80 16,53 18,19 20,23 PEMERINTAH 2. Pencapaian target PNBP 100% 100% 100% 100% 17,25 - - -
13 PEMBINAAN TEKNIS & LAYANAN 1. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara 25% 25% 25% 100% 8,13 5,12 5,35 5,74 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dan 1,31 3,63 4,77 -
Lembaga Non Kementerian/Sekretariat Lembaga TinggiNegara/Komisi Negara/ Komisi Pemerintah
2. Meningkatnya/persentase penggunaan LPSE Kementerian 25% 25% 25% 100%Keuangan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/ Komisi Pemerintahdalam Pengadaan Barang/Jasa
3. Tercapainya layanan dan dukungan bagi proses 75% 75% 75% 100%penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah serta terlaksananya pengembangan sistem manajemen keuanganpemerintah
2
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
14 PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK 1. Persentase jumlah berkas banding siap sidang 82% 82% 82% 90% 50,20 28,27 26,19 27,42 2. Persentase jumlah berkas gugatan siap sidang 82% 82% 82% 90% 1,16 0,47 - - 3. Persentase putusan yang telah diucap 42% 42% 42% 50%4. Persentase permohonan peninjauan kembali yang dikirim 77% 77% 77% 85%5. Persentase penyelesaian pengembangan sistem TIK dan IT 30% 30% 30% 100%
pendukung (Case Management and Court Administration System)
6. Indeks kepuasan atas layanan administrasi sengketa pajak 3 3 3 4
15 DUKUNGAN PELAYANAN PELAKSANAAN Terwujudnya pelayanan GKN yang prima kepada kantor-kantor 93% 94% 95% 98% 236,76 161,89 140,86 152,88 TUGAS KANTOR-KANTOR VERTIKAL DI vertikal di daerah yang berkantor di GKNDAERAH YANG BERKANTOR DI GKN
II Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, 100% 100% 100% 100% 68,75 62,08 70,27 72,99
transparan dan akuntabel
1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN Terlaksananya dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas 100% 100% 100% 100% 68,75 62,08 70,27 72,99
TEKNIS LAINNYA DJA DJA
III PENINGKATAN DAN PENGAMANAN 1. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100% 100% 100% 100% 3.420,51 3.657,49 3.687,17 4.079,89
PENERIMAAN PAJAK penerimaan pajak2. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu 100% 100% 100% 100%
pelayanan (Quick-Win)
1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN Indeks Kepuasan Unit 77% 79% 81% 83% 791,48 977,17 856,93 976,14DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DJP
2. PENINGKATAN KEGIATAN INTELEJEN DAN Persentase Berkas penyidikan yang diserahkan ke Kejaksaan 30% 30% 30% 30% 4,08 4,35 4,70 5,13EFEKTIVITAS PENYIDIKAN PAJAK
3. PENINGKATAN PELAKSANAAN Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah KK 26% 26% 26% 27% 11,77 13,00 14,55 16,45EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN
4. PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG 1. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap 100% 100% 100% 100% 4,83 3,23 3,49 3,81PENYELESAIAN KEBERATAN DAN Janji Waktu Pelayanan Pasal 16 UU KUPBANDING 2. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap 100% 100% 100% 100%
Janji pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Pasal 36UU KUP
3. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap 100% 100% 100% 100%*Janji Waktu Pelayanan Pasal 20 UU BPHTB
4. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap 100% 100% 100% 100%Janji Waktu Pelayanan Keberatan Pasal 25 UU KUP, Pasal 15UU PBB, Pasal 16 UU BPHTB
5. PERUMUSAN KEBIJAKAN, Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak 18,47% 18,47% 18,47% 20% 3,55 1,88 2,04 2,22STANDARDISASI DAN BIMBINGANTEKNIS, EVALUASI DAN PELAKSANAANDI BIDANG ANALISIS DAN EVALUASIPENERIMAAN PERPAJAKAN
PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA
3
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
6. PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN Indeks kepuasan pengguna TIK 72% 75% 78% 80% 106,12 118,34 133,71 152,50DUKUNGAN TEKNIS DI BIDANGTEKNOLOGI KOMUNIKASI DANINFORMASI PERPAJAKAN
7. PENINGKATAN, PEMBINAAN, DAN 1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap 80% 80% 80% 80% 2,43 2,59 2,80 3,06PENGAWASAN SDM DAN kompetensi jabatan (eselon IV lingkup DJP)PENGEMBANGAN ORGANISASI 2. Persentase pelaksanaan pengujian kepatuhan terhadap 100% 100% 100% 100%
rencana
8. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN 1. % realisasi penerimaan pajak 100% 100% 100% 100% 423,70 328,32 365,87 411,75PERPAJAKAN DAN PENYELESAIAN 2. Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah 20% 20% 20% 20%KEBERATAN DI BIDANG PERPAJAKAN DI tunggakan pajakDAERAH 3. Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana 75% 75% 75% 75%
pemeriksaan
9. PELAKSANAAN ADMINISTRASI 1. % realisasi penerimaan pajak 100% 100% 100% 100% 2072,55 2.208,61 2.303,08 2.508,84PERPAJAKAN DI DAERAH 2. Persentase realisasi pelayanan tepat waktu terhadap 100% 100% 100% 100%
jumlah pelayanan3. Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah KK 26% 26% 26% 27%4. Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah 20% 20% 20% 20%
tunggakan pajak5. Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana 75% 75% 75% 75%
pemeriksaan
IV PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN 1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 100% 100% 100% 100% 1.132 1.136 1.193 1.279
PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN 2 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal 81% 82% 83% 85%
DAN CUKAI 3 Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan 50% 55% 60% 60%dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 362,84 364,80 389,05 429,97Teknis Lainnya DJBC 2 Persentase penyelesaian program pengembangan SDM 100% 100% 100% 100%
3 Persentase penyelesaian/modernisasi Organisasi 100% 100% 100% 100%
4 Persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana 82% 85% 87% 90%5 20% 30% 40% 50%
6 100% 100% 100% 100%
7 100% 100% 100% 100%
2 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita cukai 22 hari 22 hari 22 hari 20 hari 297,57 265,30 273,01 283,59Teknis Bidang Cukai 2 Persentase permohonan pengembalian cukai yang selesai 80% 80% 80% 100%
diproses3 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan 98% 99% 99% 99%
dengan jumlah cukai keseluruhan
3 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan 1 Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan DROA (Daftar 90% 90% 90% 95% 4,73 4,20 4,59 4,95Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Rencana Obyek Audit)
2 Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit 85% 85% 87% 90%
Persentase pos lintas batas tradisional dengan kondisi sarana danprasarana kepabeanan yang memadaiPersentase tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran (RKA-KL)dengan jumlah satuan kerja DJBCPersentase tercapainya penyelesaian Laporan Keuangan denganjumlah satuan kerja DJBC
4
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
4 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi 1 Persentase kebijakan kepabeanan nasional terhadap hasil 72% 73% 74% 75% 2,15 1,87 1,95 2,03Pelaksanaan Kerjasama Internasional kesepakatan kepabeanan internasional
2 Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di 77% 78% 79% 80%bidang kepabeanan dan cukai
5 Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan 1 Persentase pegawai DJBC yang terkena sanksi pelanggaran 1% 1% 0,50% 0,50% 3,31 4,86 5,09 5,38Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, kode etik/disiplin pegawaiEvaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak 2 Indeks kepuasan pengguna jasa kepabeanan dan cukai 60% 60% 65% 65%Lanjut Pemberian Rekomendasi 3 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara berkala 10X 10X 10X 10X
4 Persentase rekomendasi audit aparat pengawas fungsional 75% 75% 80% 80%yang telah ditindaklanjuti
5 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan internal yang 100% 100% 100% 100%direalisasikan
6 Pembinaan Penyelenggaraan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 279,72 277,23 275,64 278,12Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai 50% 55% 60% 60%
yang diproses diserahkan ke Kejaksaan3 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana 91% 92% 93% 95%
7 Pembinaan Penyelenggaraan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 111,50 95,73 105,90 118,25Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan jalur 95% 95% 100% 100%
prioritas dan jalur hijau ke pihak eksternal3 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai 50% 55% 60% 60%
yang diproses diserahkan ke Kejaksaan
8 Peningkatan Pelayanan dan 1 Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk berlayar 65% 70% 75% 80% 50,43 101,11 114,45 130,77Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di dibandingkan dengan jumlah kapal dalam kondisi baikDaerah
9 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan 1 Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk uji 82% 84% 86% 90% 12,69 14,18 16,06 18,35dan Cukai di Daerah laboratorium
2 Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji laboratorium 80% 85% 90% 100%dibandingkan dengan target penyelesaian
3 Persentase status akreditasi ISO 17025 sebagai 100% 100% 100% 100%laboratorium penguji yang berhasil dipertahankan
4 Persentase laboratorium penguji yang memiliki akreditasi 25% 25% 25% 50%ISO 17025
5 Persentase jumlah instrumen analisa yang tersedia 85% 90% 95% 100%dibandingkan dengan target
10 Peningkatan Pengawasan dan 1 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama 76% 77% 78% 80% 6,67 7,12 7,41 7,79Pelayanan Kepabeanan dan internasional di bidang kepabeanan dan cukai terhadap isuCukai pada Perwakilan LN yang diidentifikasi
V PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1 Persentase ketepatan penyerapan DIPA (Prioritas Bidang) 90% 91% 91% 92% 1.224 1.257 1.231 1.328
2 Jumlah Penerimaan Remunerasi atas Penyimpanan, 3500 mIliar Rp 4000 miliar Rp 4500 miliar Rp 5000 miliar RpPenempatan dan Investasi Jangka Pendek ( Prioritas Bidang )
3 Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk 92,50% 95% 97,50% 97,50%Pengeluaraan Negara (Prioritas Bidang)
5
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
4 Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan 1779 miliar/Rp 1554 miliar/Rp 1339 miliar/Rp 1165 miliar/RpPinjaman secara Optimal (Prioritas Bidang)
5 Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang WTP (50) WDP (28) WTP (60) WDP (23) WTP (70) WDP (13) WTP (79) WDP (4)
baik (Prioritas Bidang)
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Jumlah SPM yang diselesaikan secara tepat waktu 92% 93% 94% 95% 318,59 327,69 355,61 387,81
Teknis Lainnya 2 Indeks Kepuasan Pegawai 3,1 3,2 3,3 3,43 Jumlah Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau 17 Orang 16 Orang 15 Orang 14 Orang
berat
4 Presentase jam pelatihan pegawai Ditjen Perbendaharaan 3,50% 4% 4,50% 5%terhadap jam kerja
5 Presentase jumlah pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80%kompetensi jabatannya
6 Presentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%7 Presentase Unit Eselon II yang memiliki profil risiko 100% 0 0 08 Presentase penyerapan DIPA 90% 92% 92% 95%
2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan 1 Presentase satker BLU yang kinerja keuangannya meningkat 70% 75% 75% 80% 6,79 7,21 9,77 11,16Badan Layanan Umum 2 Indeks kepuasan satker BLU terhadap penetapan dan 3 3,1 3,1 3,2
pembinaan PK- BLU
3 Presentase penetapan satker BLU sesuai batas waktu yang 100% 100% 100% 100%
ditetapkan
4 Tingkat pemahaman stakeholders terhadap tugas bidang 87% 87% 87% 87%Perbendaharaan
5 Presentase satker BLU yang menyampaikan laporan 70% 75% 80% 85%keuangan sesuai ketentuan
3 Pembinaan Sistem dan Dukungan 1 Presentase jumlah sistem perbendaharaan yang dihasilkan 95% 95% 96% 96% 29,16 30,6 38,59 40,99Teknis Perbendaharaan sesuai kebutuhan stakeholder
2 Indeks kepuasan satker K/L terhadap Aplikasi Sistem 3 3 3,1 3,1Perbendaharaan
3 Presentase jumlah peraturan yang dihasilkan melalui 90% 90% 91% 92%harmonisasi
4 Tingkat pemahaman stakeholder terhadap tugas bidang 87% 87% 87% 87%perbendaharaan
5 Presentase jumlah rekomendasi perbaikan sistem 100% 100% 100% 100%perbendaharaan yang ditindaklanjuti
6 Presentase sistem database yang terintegrasi pada KPPN, 75% 75% 78% 78%Kanwil, dan Kantor Pusat DJPBN
7 Presentase PC yang terhubung dengan website internet 100% 100% 100% 100%perbendaharaan
4 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 1 Presentase jumlah rancangan Aplikasi SPAN dan pendukungnya 100% 100% 100% 100% 112,60 145,79 46,92 44,34
5 Pembinaan Pelaksanaan 1 Presentase ketepatan penyerapan DIPA 90% 90% 90% 90% 244,14 236,09 246,01 264,11Perbendaharaan di Wilayah 2 Jumlah satker yang dokumen pelaksanaan anggaran 94,80% 94,80% 94,80% 94,80%
diselesaikan tepat waktu
3 Jumlah satker yang revisi dokumen pelaksanaan anggaran 90,20% 90,20% 90,20% 90,20%dieselesaikan tepat waktu
4 Presentase rekonsiliasi Realisasi APBN yang handal dan 74,66% 74,66% 74,66% 74,66%tepat waktu
6
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
5 Tingkat pemahaman stakerholder terhadap tugas bidang 87% 87% 87% 87%perbendaharaan
6 Presentase satker yang menerapkan penarikan dana sesuai 40% 40% 40% 40%rencana
6 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara 1 Presentase jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu 92% 93% 94% 95% 513,03 509,23 534,41 579,46Umum Negara
VI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, 1 Jumlah Penerimaan Negara dan Penerimaan Kembali 559,534 530,207 581,693 663,706
PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN
NEGARA DAN PELAYANAN LELANG - Biaya Administrasi Pengurusan 47 M 44,65 M 42,418 M 40,29 M Piutang Negara- Bea Lelang 47,57 M 51,37 M 55,99 M 61,04- Pembiayaan APBN 372 M 200 M 175 M 135 M
2 Jumlah penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang
- Piutang Negara yang Dapat 731,5 M 694,925 M 660,179 M 627,17 M Diselesaikan (PNDS)- Pokok Lelang 3,4 T 3,67 T 4 T 4,35 T
3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan 100% 100% 100% 100%kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan asset idle
4 Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan 70% 80% 90% 100%Kekayaan Negara Dipisahkan
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Persentase pegawai yang memiliki standar kompetensi 75% 80% 85% 95% 145,256 157,478 175,864 197,577Teknis Lainnya Direktorat Jenderal jabatan sesuai dengan kebutuhan jabatan.Kekayaan Negara. 2 Modernisasi unit organisasi di lingkungan DJKN. 10 15 15 14
3 Persentase penyerapan anggaran. 80% 80% 80% 90%
2 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Jumlah formulasi /pembaruan peraturan perundangan di 2 2 1 1 12,020 10,526 12,072 15,294
bimbingan teknis, analisis, supervisi bidang penilaian kekayaan negara.evaluasi dan rekomendasi Penilaian 2 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset. 100% 100% 100% 100%Kekayaan Negara
3 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Jumlah formulasi/ pembaruan peraturan perundangan di 4 2 2 2 7,505 4,839 8,223 12,950
bimbingan teknis, perencanaan dan bidang pengurusan piutang negara.evaluasi atas pelaksanaan 2 Jumlah Penerimaan Negara dari Biaya Administrasi 47 M 44.65 M 42.418 M 40.29 Mpengurusan Piutang Negara Pengurusan Piutang Negara.*)
3 Persentase K/L yang piutangnya sudah diinventarisasi. 75% 100% - -
4 Perumusan kebijakan, standardisasi, 1 Jumlah formulasi / pembaruan peraturan perundangan di 4 3 2 3 6,592 8,790 12,649 15,845bimbingan teknis, evaluasi, dan bidang lelang.pengawasan pelaksanaan lelang. 2 Jumlah Penerimaan Negara dari Bea Lelang.*) 47.57 M 51.37 M 55.99 M 61.04 M
3 Jumlah Frekuensi Lelang. 16,208 17,019 17,847 18,7634 Jumlah Pokok Lelang. 3.4 T 3.67 T 4 T 4.35 T
5 Perumusan peraturan perundangan, 1 Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan 100% 100% 100% 100% 38,097 20,010 21,007 22,339pemberian bantuan hukum serta yang disampaikan.pengembangan sistem informasi 2 Persentase bantuan hukum dan pendapat hukum yang 100% 100% 100% 100%manajemen diberikan.
3 Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi. 78% 90% 96% 100%
7
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
6 Pengelolaan Kekayaan Negara, 1 Jumlah Penerimaan Negara 123,646 97,044 107,876 125,538penyelesaian Pengurusan Piutang - Biaya Administrasi Pengurusan 47 M 44.65 M 42.418 M 40.29 MNegara dan pelayanan lelang di Piutang Negara.wilayah kerja Kanwil DJKN - Bea Lelang. 47.57 M 51.37 M 55.99 M 61.04 M
2 Jumlah Penyelesaian Piutang Negara dan pelayanan lelang- Piutang Negara yang Dapat 731.5 M 694.925 M 660.179 M 627.17 MDiselesaikan (PNDS).- Pokok Lelang. 3.4 T 3.67 T 4 T 4.35 T
3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan 100% 100% 100% 100%Kekayaan Negara.
4 Persentase laporan hasil penilaian yang dapat diselesaikan 100% 100% 100% 100%sesuai dengan standar penilaian.
10 Pengelolaan Kekayaan Negara, 1 Jumlah Penerimaan Negara 226,418 231,521 244,002 274,165penyelesaian pengurusan - Biaya Administrasi Pengurusan 47 M 44.65 M 42.418 M 40.29 MPiutang Negara, dan pelayanan Piutang Negara.lelang pada Kantor Pelayanan - Bea Lelang. 47.57 M 51.37 M 55.99 M 61.04 MKekayaan Negara dan Lelang 2 Jumlah Penyelesaian Piutang Negara dan pelayanan lelang
- Piutang Negara yang Dapat 731.5 M 694.925 M 660.179 M 627.17 MDiselesaikan (PNDS).- Pokok Lelang. 3.4 T 3.67 T 4 T 4.35 T
3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan 100% 100% 100% 100%Kekayaan Negara.
4 Persentase laporan hasil penilaian yang dapat diselesaikan 100% 100% 100% 100%sesuai dengan standar penilaian.
VII PENINGKATAN PENGELOLAAN 1 Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana 100% 100% 100% 100% 33,62 38,62 46,10 56,14
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA transfer ke daerah ke pihak eksternalPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN 2 Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke 15 hari 15 hari 15 hari 12 hari DAERAH pihak eksternal
3 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke 100% 100% 100% 100%daerah
4 Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan 4 hari 4 hari 4 hari 3 haripenyaluran dana transfer ke daerah
5 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan 3 3 3 3pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eksternal
6 Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan 80% 80% 80% 85%7 Persentase penyelesaian kasus KKN yang terjadi di 100% 100% 100% 100%
lingkungan Ditjen PK sesuai dengan kewenangannya
1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 1 Persentase pegawai yang melanggar kode etik pegawai DJPK 4% 3% 3% 2% 33,62 38,62 46,10 56,14DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 2 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus 100% 100% 100% 100%DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN diperbaharu/ dibuatKEUANGAN 3 Persentase tingkat penyelesaian dokumen pencairan 100% 100% 100% 100%
anggaran
4 Rasio penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana 100% 100% 100% 100%sesuai rencana
5 Persentase penyelesaian kasus KKN yang terjadi di 100% 100% 100% 100%lingkungan DJPK sesuai dengan kewenangannya
8
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
VIII PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG 1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang; 100% 100% 100% 100% 40,15 35,05 37,03 39,95
2 Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan 100% 100% 100% 100%
strategi yang ditetapkan;3 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi 100% 100% 100% 100%
pengelolaan utang;4 Peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBN; 145% 145% 145% 175%
5 Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan 100% 100% 100% 100%
tepat sasaran;
1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 1 Persentase penyusunan prosedur standar yang mendukung 100% 100% 100% 100% 40,15 35,05 37,03 39,95
DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT pengelolaan utangJENDERAL PENGELOLAAN UTANG 2 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80%
kompetensi jabatannya;3 Persentase kesesuaian data rekonsiliasi keuangan; 100% 100% 100% 100%
4 Persentase realisasi pengadaan barang; 100% 100% 100% 100%
5 Jumlah sistem aplikasi kesekretariatan yang terintegrasi 2 sistem 2 sistem 2 sistem 2 sistemantar unit eselon II;
IX PENGAWASAN DAN PENINGKATAN 1 Jumlah policy recommendation : 16 rekomendasi 18 rekomendasi 21 rekomendasi 22 rekomendasi 90,6 88,0 95,0 103,7
AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN a. Pendapatan Negara 5 rekomendasi 5 rekomendasi 7 rekomendasi 8 rekomendasi
KEUANGAN b. Belanja Negara 1 rekomendasi 1 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasic. Perbendaharaan Negara 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi c. Pembiayaan APBN 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasid. Pegelolaan Kekayaan Negara 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasie. Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasif. Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan 3 rekomendasi 5 rekomendasi 5 rekomendasi 5 rekomendasig. Pencegahan Praktik KKN 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi
2 Penindakan Praktik KKN:a. Jumlah informasi gratifikasi,pungutan 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan
liar, kolusi, dan korupsi b. Persentase realisasi penyetoran hasil 40% 30% 20% 20%
investigasi c. Jumlah kasus yang diserahkan kepada 4 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus
instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan3 Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan 3,00 3,50 3,50 4,00
(BA 15)
4 Indeks kualitas laporan keuangan BUN BA 61 (Cicilan dan 3,5 3,75 3,75 3.78Bunga Hutang), 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya), 69 (BelanjaLain-lain), 70 (Dana Perimbangan), 71 (Dana Otonomi Khusus
dan Penyeimbang), 96 (Pembayaran Cicilan Pokok HutangDalam Negeri), 97 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luarNegeri), 98 (Penerusan Pinjaman), 99 (Penyertaan ModalPemerintah)
5 Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara 2,50 3,00 3,50 4,00(BA999)
6 Frekuensi komunikasi pengawasan 15 kali 19 kali 23 kali 24 kali
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Jumlah hari mulai diresponnya permintaan layanan dan 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 59,3 55,26 59,71 65,12Teknis Lainnya Inspektorat Jendral dukungan
2 Indeks kepuasan layanan dan dukungan pilihan 2,6 (Indeks) 2,7 (Indeks) 2,8 (Indeks) 3,0 (Indeks) 3 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%
9
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
2 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Jumlah konsultasi 80% 80% 85% 85% 4,2 3,62 3,91 4,26Pelaksanaan Pengawasan serta 2 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 2 rekom. 2 rekom. 3 rekom. 3 rekom.peningkatan Akuntabilitas Aparatur 3 laporan keuangan oleh Itjen 1 kali 2 kali 3 kali 3 kaliDirektorat Jenderal Pajak 4 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011
3 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Jumlah konsultasi 80% 80% 85% 85% 4,0 4,25 4,59 5,00Pelaksanaan Pengawasan serta 2 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 2 rekom. 2 rekom. 3 rekom. 4 rekom.peningkatan Akuntabilitas Aparatur 3 laporan keuangan oleh Itjen 1 kali 2 kali 3 kali 3 kaliDirektorat Jenderal Bea dan Cukai 4 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011
4 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan 1 Jumlah policy recommendation Indeks Laporan Keuangan 80% 80% 85% 85% 3,9 3,86 4,17 4,55Pengawasan serta peningkatan (BA 61, 96,Akuntabilitas Aparatur Direktorat 2 97, dan 98) 2 rekom. 2 rekom. 3 rekom. 3 rekom.Jenderal Perbendaharaan dan 3 Jumlah konsultasi Peningkatan pelaksanaan reviu atas 3,00 3,50 3,75 3,75Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 4 laporan keuangan oleh Itjen 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali
5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011
5 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Indeks Laporan Keuangan 80% 80% 85% 85% 3,8 3,70 3,99 4,35Pelaksanaan Pengawasan serta (BA 99)peningkatan Akuntabilitas Aparatur 2 Jumlah konsultasi 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom.Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat 3 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 2,5 3,0 3,5 4,0Jenderal Kekayaan Negara 4 laporan keuangan oleh Itjen 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali
5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011
6 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Indeks Laporan Keuangan 80% 80 85% 85% 3,7 3,78 4,08 4,46Pelaksanaan Pengawasan serta (BA 70,71)peningkatan Akuntabilitas Aparatur 2 Jumlah konsultasi 2 rekom. 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom.Direktorat Jenderal Anggaran dan 3 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 4,0 4,0 4,0 4,0Direktorat Jenderal Perimbangan 4 laporan keuangan oleh Itjen 2 kali 3 kali 3 kali 3 kaliKeuangan 5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011
7 Perumusan Kebijakan dan 1 Jumlah policy recommendation Indeks laporan keuangan (BA 80% 80 85% 85% 4,2 5,17 5,59 6,10Pelaksanaan Pengawasan serta 15)peningkatan Akuntabilitas Aparatur 2 Jumlah konsultasi 1 rekom. 2 rekom. 2 rekom 2 rekom.Sekretariat Jenderal, Badan 3 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 3,0 3,5 3,5 4,0Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 4 laporan keuangan oleh Itjen 3 kali 3 kali 3 kali 3 kaliKeuangan, dan Badan Pendidikan dan 5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan Nov 2011Pelatihan Keuangan
8 Pelaksanaan Program Transformasi 1 Jumlah policy recommendation Jumlah konsultasi 80% 90% 90% 100% 3,6 3,98 4,30 4,69Pengawasan 2 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom. 3 rekom.
3 laporan keuangan oleh Itjen 1 kali 2 kali 2 kali 3 kali4 Jumlah informasi gratifikasi,pungutan liar, kolusi, dan Nov 2011
korupsi
9 Pelaksanaan Audit Investigasi dan 1 Persentase realisasi penyetoran hasil investigasi 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan 3,9 4,34 4,69 5,12Edukasi anti KKN 2 Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak 40% 30% 20% 20%
hukum sebagai bukti awal penyelidikan3 Jumlah policy recommendation Jumlah sosialisasi anti KKN 4 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus4 Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian 1 rekom. 1 rekom. 1 rekom. 1 rekom.5 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
10
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
X PENGATURAN, PEMBINAAN DAN 1 pembiayaan dan penjaminan 2,5% 2,5% 2,5% 3% 110,23 98,37 110,54 126,80
PENGAWASAN PASAR MODAL DAN 2 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri 10% 10% 10% 10%
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK perasuransian3 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri 6% 7% 8% 10%
dana pensiun4 Persentase pertumbuhan unit penyertaan Reksa Dana 5% 10% 12,5% 15%5 Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK 36% 36% 36% 36% 6 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus 77% 78% 80% 82
diperbaharui/dibuat
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Persentase kesesuaian antara realisasi peningkatan 100% 100% 100% 100% 103,33 91,04 101,98 116,89
Teknis Lainnya Badan Pengawas Pasar kualitas pegawai dengan kebutuhan riil
Modal dan Lembaga Keuangan 2 Persentase pelaksanaan Program Edukasi dan Sosialisasi 80% 80% 80% 90%Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank sesuai target
3 Persentase penyusunan dan penyempurnaan draft regulasi 100% 100% 100% 100%di bidang akuntansi, keterbukaan dan tata kelola, pelakupasar modal serta penerapan prinsip syariah di pasar modalsesuai rencana.
2 Penyusunan dan Pengembangan 1 Persentase penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yang memenuhi 100% 100% 100% 100% 4,20 4,68 5,70 6,50
Standar Akuntansi dan Keterbukaan target waktu2 Persentase jumlah pemrosesan Pendaftaran Akuntan yang 100% 100% 100% 100%
memenuhi target waktu.3 Persentase jumlah pelaksanaan audit yang sesuai dengan 100% 100% 100% 100%
rencana audit (penelaahan dan penilaian) tahunan
3 Penelaahan dan Penilaian Kepatuhan 1 Persentase kesesuaian pelaksanaan audit dengan program 100% 100% 100% 100% 2,70 2,65 2,86 3,42
Pelaksanaan Tugas Bapepam-LK audit2 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti auditee 100% 100% 100% 100%
(sekretariat badan dan biro)3 Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal Tingkat 85% 85% 85% 85%
akurasi kebijakan fiskal
XI PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL 1 Presentase penggunaan anggaran risiko fiskal 94% 95% 95% 95% 68,88 52,02 54,70 60,39
2 Tingkat akurasi Kebijakan Fiskal 90% 90% 91% 94%
a Rata-rata presentase deviasi asumsi makro 11% 10% 9% 5%
b Persentase deviasi target defisit APBN 10% 10% 9% 9%
c. Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara 10,0% 9% 8% 4%
3 Tingkat Kepuasan Pegawai Capaian Realisasi Anggaran 70% 75% 75% 80%
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Tingkat Kepuasan Pegawai 3,75 3,75 3,75 4 52,40 38,47 40,49 45,38
Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal 2 Capaian Realisasi Anggaran 85% 85% 85% 90%
3 Persentase rekomendasi audit yang selesai ditindak lanjuti 90% 95% 95% 95%
2 Pelaksanaan Kerja Sama Pelaksanaan 1 Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka 625 635 645 665 16,48 13,54 14,21 15,01
Kerja Sama Keuangan Internasional kerja sama teknik luar negeri2 Jumlah rekomendasi Delri yang diadopsi menjadi 35 35 35 35
kesepakatan internasional
11
2012 2013 2014 2012 2013 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKELUARAN ALOKASI (Miliar Rupiah)
RENCANA 2011PRAKIRAAN MAJU RENCANA
2011
PRAKIRAAN MAJU
XII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara 7883 8321 8457 11,587 343,39 425,79 472,67 458,30
KEMENTERIAN KEUANGAN 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 75 Mitra 82 Mitra 90 Mitra 145 Mitra
regional dan internasional3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 3,28% 3,48% 3,72% 3,92%
1 Penyelenggaraan dukungan manajemen 1 % penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/ 100% 100% 100% 100% 53,71 63,95 67,13 71,12
dan dukungan teknis lainnya bagi unit dibuat
kerja di lingkungan BPPK 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 2 mitra 2 mitra 2 mitra 4 mitraregional dan internasional
2 Pengembangan SDM melalui 1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,63% 0,64% 0,66% 0,68% 85,68 125,20 152,34 116,32
penyelenggaraan diklat kepemimpinan 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 5 mitra 5 mitra 5 mitra 8 mitra
dan manajemen serta pendidikan regional dan internasional
pascasarjana bagi PegawaiKementerian Keuangan
3 Pengembangan SDM melalui 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara di 1300 peserta 1400 peserta 1400 peserta 1540 peserta 15,10 19,82 22,64 24,44
penyelenggaraan diklat teknis dan bidang anggaran dan perbendaharaan
fungsional di bidang anggaran dan 2 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,13% 0,14% 0,15% 0,16%
perbendaharaan 3 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 27 29 31 33regional dan internasional Mitra Mitra Mitra Mitra
4 Pengembangan SDM melalui 1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,32% 0,35% 0,39% 0,41% 25,78 33,94 36,94 39,89
penyelenggaraan diklat teknis dan 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 4 mitra 4 mitra 5 mitra 5 mitra
fungsional di bidang perpajakan regional dan internasional
5 Pengembangan SDM melalui 1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,21% 0,23% 0,25% 0,26% 19,38 25,44 28,35 30,62
penyelenggaraan diklat teknis dan 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 2 mitra 2 mitra 2 mitra 2 mitra
fungsional di bidang kepabeanan dan regional dan internasional
cukai
6 Pengembangan SDM melalui 1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,10% 0,11% 0,12% 0,13% 25,86 33,94 33,03 34,76
penyelenggaraan diklat teknis dan 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 2 mitra 2 mitra 3 mitra 3 mitra
fungsional di bidang kekayaan negara regional dan internasional
dan perimbangan keuangan
7 Pengembangan SDM melalui 1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,14% 0,14% 0,15% 0,16% 19,45 25,55 26,82 28,42
penyelenggaraan diklat teknis dan 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 2 3 3 4
fungsional di bidang selain anggaran, regional dan internasional mitra mitra mitra mitra
perbendaharaan, perpajakan,kepabeanan, cukai, kekayaan negaradan perimbangan keuangan
8 Pengembangan SDM melalui 1 Kegiatan mengedukasi publik tentang Keuangan Negara 2150 peserta 2520 peserta 2600 peserta 4.787 peserta 98,43 97,95 105,42 112,72
penyelenggaraan pendidikan dan melalui program BPPK
pelatihan Keuangan Negara di daerah 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, 35 mitra 39 mitra 43 mitra 78 mitraregional dan internasional
3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 0,45% 0,49% 0,50% 0,30%
16.303,33 TOTAL 13.257,05 13.754,74 14.733,08
12
top related