daftar isi - bandungkab.go.id · 11 penyediaan makanan dan minuman 12 penyediaan rapat-rapat...
Post on 20-May-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………… RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………………………………………………… DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………….. DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………..
i ii
vii
viii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN …..…………………………………………………………..
A. Gambaran Umum ……………………………………......................
B. Maksud dan Tujuan ..……………………………………………………..
C. Sistematika Penyajian ..………………………………………………….
RENCANA STRATEGIS dan PENETAPAN KINERJA ...…….
A. Rencana Strategis 2011 – 2015 ...…………………………………… 1. Isu Strategis ........................................................ 2. Visi dan Misi ......................................................... 3. Maksud dan Tujuan ...............................................
B. Penetapan Kinerja ..………………………………………………………. 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran ………………………
2. Rencana Kerja tahun 2013 ………………………………………
AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………….
A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ………....…………
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ……………….…………….
C. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM
1
1 8 9
10
10 10
12
13 13 18
25
25 28 56
60
62
65
65
74
74 75 77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 2
…….…….
D. Evaluasi terhadap penetapan kinerja tahun 2012 ...………….
E. Akuntabilitas Keuangan ..……………………………………………….
1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah ………………
2. Anggaran dan Realisasi Belanja ………………………………...
PENUTUP ..……………………………………………………………………….
A. Keberhasilan………………………………………………………………….
B. Permasalahan ……………………………………………………………….
C. Upaya Pemecahan Masalah…………………………………………….
LAMPIRAN-LAMPIRAN
I. Alur Perencanaan Tahun 2012 II. Penetapan Kinerja Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 3
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel : Indikator Kinerja Utama Tahun 2012…………………………. ... 14
Tabel : Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan serta Sasaran Renstra 16
Tabel : Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 ………………. .. 25
Tabel : Target SPM Tahun 2012 …………............................………… 56
Tabel : Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2012..............………. 58
Tabel : Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012 ..…................. 60
Tabel : Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) Tahun 2012 ……… 63
Tabel : Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tahun Anggaran 2012 ………… 67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan ini merupakan implementasi program-program guna mencapai Tujuan dan
Sasaran Utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas secara keseluruhan. Sesuai
dengan Rencana Strategik tahun 2011 - 2015, visi ke depan dari Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan adalah “ Permukiman Yang Layak, Tertata Dan
Berkelanjutan Tahun 2015 “. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan
beberapa misi, yaitu:
1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang
berkualitas dan terintegrasi.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman
(yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan
gedung, dan sarana prasarana kebersihan.
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di
lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi
masyakat.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan
permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana
kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan
permukiman.
5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum/ airbersih, air limbah,
drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta
masyarakat.
6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan
perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.
7. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.
Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai oleh Dinas. Tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Rencana Strategis
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. Program dan kegiatan tahun 2012
dapat dilihat sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 5
PROGRAM KEGIATAN DI DISPERTASIH TAHUN ANGGARAN 2012 PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor
3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah 13 Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & perkantoran 14 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam
daerah 15 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2 Penyusunan Produk Hukum Bidang Keciptakaryaan
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN
1 Program Pengembangan Perumahan
1 Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
3 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan 4 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
Kurang mampu 5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah sederhana sehat 6 Penyusunan Data Bangunan Pemerintah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 6
2 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Penyediaan Sarana Air Bersih Pedesaan)
2 Penetapan Kebijakan dan Strategis Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang (Penyusunan CAP-RPP)
3 Penetapan Kebijakan dan Strategis Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang (Pelaksanaan RPKPP)
4 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan
5 Penataan Sarana Sanitasi 3 Program Pemberdayaan
komunitas Perumahan 1 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
4 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
2 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
3 Pengadaan Sarana Prasarana Damkar Slang dan HT 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran 5 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
6 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 7 Pelatihan Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Diklat Damkar 5 Program pengelolaan
areal pemakaman 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
6 Program Perencanaan Tata Ruang
1 Penetapan kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang
2 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
3 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
4 Sosialisasi NSPM Perencanaan Penataan Ruang
7 Program Pemanfaatan Tata Ruang 1 Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang
(Perencanaan Kawasan Ibukota Cicalengka)
2 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Kajian Pemanfaatan Ruang KBT)
3 Survey dan pemetaan
4 Penyusunan Kajian (Kajian Tegalluar Pembuatan Danau Embung-embung)
8 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
9 Program Pengembangan Data /Informasi 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
2 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
3 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 7
4 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
10
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
3 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan (Sosialisasi Kebersihan)
4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
11
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 Penyusunan dan Analisis Data /Informasi Pengelolaan RTH 2 Penyusunan Program Pengembangan RTH 3 Penataan RTH dalam rangka dukungan Program Penataan RTH
(Si Jalak Harupat dan Jl. Al Fathu Pendampingan Program Pemerintah Pusat / Propinsi)
4 Pemeliharaan RTH (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Taman)
12
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana (Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)/PNPM Perkotaan
Di dalam analisis diuraikan mengenai hambatan-hambatan untuk kegiatan yang
tidak mencapai sasaran. Hal ini sebagai tindakan korektif untuk pelaksanaan kegiatan
di masa yang akan datang. Secara umum dapat dikemukakan bahwa hambatan dan
kendala berasal dari faktor internal dan eksternal yang menyangkut sumber daya, baik
masyarakat maupun karyawan, dana dan sarana/prasarana untuk kegiatan kedinasan.
Untuk keseluruhan kegiatan tersebut, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan mendapat alokasi biaya untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan
belanja langsung), Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat
alokasi biaya yaitu :
a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.861.916.064,50 dan terealisasi sebesar Rp.
15.036.328.372,00 atau 94,80 %, terdiri atas :
Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 13.031.797.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
12.446.037.372,00 atau 95,51 %,
Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 2.444.302.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 2.315.067.000,00 atau 94,71 %,
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 385.816.564,50,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 275.224.000,00 atau 71,33 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 8
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 53.560.738.540,00 dan terealisasi sebesar Rp.
48.981.654.715,00 atau 91,45 %, terdiri dari :
1) Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD sebesar Rp.
2.994.647.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.909.195.079,00 atau 97,14 %,
terdiri atas :
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 422.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
387.030.000,00 atau 91,67 %.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.317.212.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 2.275.122.679,00 atau 98,18 %.
- Belanja Modal sebesar Rp. 255.245.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
247.042.400,00 atau 96,78 %.
2) Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 50.566.091.040,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 45.933.144.636,00 atau 90,83 %, terdiri atas :
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.767.296.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
3.661.702.000,00 atau 97,19 %.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.361.369.350,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 14.611.152.966,00 atau 95,11 %.
- Belanja Modal sebesar Rp. 31.437.425.690,00 dan terealisasi sebesar Rp.
27.799.604.670,00 atau 88,42 %.
Sehingga pencapaian kinerja keuangan belanja total dalah rencana sebesar
Rp. 69.422.654.604,50 terealisasi sebesar Rp. 64.017.983.087,00 atau
pencapaian 92.21 %.
Soreang, Februari 2013
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
H. SLAMET MULYANA, SH., S.IP., M.Si
Pembina
NIP. 19600307 198503 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 9
BAB I
PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
Tugas pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah
merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis
operasional di bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan yang
meliputi pengembangan kawasan, pengembangan perumahan, penataan
ruang, penataan dan pengendalian bangunan, permukiman, pelayanan
kebersihan, dan pengelolaan sampah serta melaksanakan ketatausahaan
dinas.
Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan dalam pelaksanaan tugas pokok di atas, berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Bandung.
Dinas Pemahan, Penataan ruang dan Kebersihan, terdiri atas :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Penyusunan Program
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 10
3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu :
1.Bidang pengembangan Kawasan, membawahkan ;
1) Seksi Pengembangan Kawasan Khusus
2) Seksi Kerjasama pengembangan Kawasan
2.Bidang pengembangan Perumahan, membawahkan :
1) Seksi Pengembangan Perumahan
2) Seksi Pembinaan Perumahan
3) Seksi Pengembangan Fasilitas Umum
3.Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
1) Seksi Perencanaan Tata Ruang
2) Seksi pemanfaatan Ruang
3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.Bidang penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan :
1) Seksi Pembangunan Bangunan Gedung
2) Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung
3) Seksi Pengendalian Bangunan
5.Bidang Permukiman, membawahkan :
1) Seksi Pembangunan
2) Seksi Pembinaan Teknis
3) Seksi Pengembangan Teknologi Dan Industri
6.Bidang Kebersihan, membawahkan;
1) Seksi Pelayanan Kebersihan
2) Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan
3) Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana
4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu :
1. UPTD Pemadam Kebakaran sebanyak 3 (tiga) unit terdiri atas
Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
2. UPTD Pertamanan dan Pemakaman sebanyak 1 (satu) unit terdiri
atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
3. UPTD Pengangkutan Sampah sebanyak 4 (empat) unit terdiri atas
Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 11
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Perumahan, Penataan
Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi :
(a). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
(b). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
(c). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
(d). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
lingkup tugasnya.
Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
terdiri atas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kepala Dinas (Eselonering II b)
Sekretaris (Eselonering III a)
Kepala Bidang (Eselonering III b)
Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)
Kepala Seksi (Eselonering IV a)
Kepala UPTD (Eselonering IV a)
Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)
Kelompok Jabatan Fungsional
Pelaksana (Staf)
PNS (Pegawai Negeri Sipil)
TKK (Tenaga Kontrak Kerja)
J u m l a h
1
1
6
3
17
8
8
0
285
14
299
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 1 Tahun 2012
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, bahwa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 12
kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan Tahun 2012 meliputi program / kegiatan yaitu :
Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD :
a. Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas
kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor (Sewa Repeater)
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12. Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran
13. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
14. Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri
atas kegiatan :
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 13
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
terdiri atas kegiatan :
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Penyusunan Produk hukum Bidang Keciptakaryaan
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja
SKPD
Program dan Kegiatan Urusan :
f. Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Pendataan
Perumahan terorganisir dalam Bentuk Peta Digital)
2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
3. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan (Verifikasi
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan)
4. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu
5. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
6. Penyusunan Data Bangunan Pemerintah
g. Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin
2. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian
Kawasan dan Hunian Berimbang (Penyusunan CAP-RPP)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 14
3. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian
Kawasan dan Hunian Berimbang (Pelaksanaan RPKPP)
4. Pengendalian dan Pengawasan Bangunan
5. Penataan Sarana Sanitasi (Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi
masyarakat miskin) (Pendamping DAK dan BOP)
h. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas
kegiatan :
1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman
Berbasis Masyarakat
i. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran, terdiri atas kegiatan :
1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
3. Pengadaan Sarana Prasarana Damkar Slang dan HT
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
5. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
6. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
7. Pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Diklat Damkar
(Pendamping RPIJM Pemerintah Pusat)
j. Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
k. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang
2. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
3. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 15
4. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan (Perencanaan
Keterpaduan Blok Plan di Desa Cincin Kec. Soreang
5. Sosialisasi NSPM Perencanaan Penataan Ruang
l. Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang (Perencanaan Kawasan Ibukota Cicalengka)
2. Penyusunan Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang (Kajian Pemanfaatan Ruang KBT)
3. Survey dan Pemetaan
4. Penyusunan Kajian (Kajian Tegalluar Pembuatan Danau Embung-embung)
m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas
kegiatan :
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
n. Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan
:
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen
o. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
terdiri atas kegiatan :
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan
2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan.
3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
p. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas
kegiatan :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 16
1. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH
2. Penyusunan Program pengembangan RTH
3. Penataan RTH dalam dukungan Program Penataan RTH (Si Jalak
Harupat dan Jl. Al Fathu pendampingan Program pemerintahan
Pusat/Propinsi)
4. Pemeliharaan RTH
q. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa, terdiri atas kegiatan :
‘1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana
(Pendamping Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)/PNPM
Perkotaan
2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan adalah untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Bandung, dalam rangka pelaksanaan misi dinas berdasarkan
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari
sampai dengan Desember 2012.
Adapun tujuannya adalah :
1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai
masukan dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan.
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas,
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang
dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja Dinas Perumahan, Penataan
Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi guna peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 17
3. Sistematika Laporan
Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAKIP) ini sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Berisi Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan Pelaporan serta
Sistematika Penyajian.
Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja
Berisi Rencana Strategis, Penetapan Kinerja tahun 2011 - 2015 dan
Perencanaan Anggaran
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Berisi Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja, Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM
dan Akuntabilitas Keuangan
Bab IV Penutup
Berisi Keberhasilan, Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Lampiran-lampiran
a. Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani
b. Alur Perencanaan 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 18
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Tahun 2011 - 2015
1. Isu Strategis
Isu-isu penting merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tugas
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, diantaranya :
1) Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang dan infrastruktur wilayah;
2) Derajat Permukiman Sehat masyarakat masih rendah;
3) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;
4) Belum optimalnya capaian respon time penanggulangan kebakaran;
5) Belum optimalnya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di Bidang
perumahan dan pemukiman;
6) Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik;
7) Belum optimalnya pelayanan sarana prasarana dasar wilayah;
8) Belum optimalnya ketersediaan permukiman dan perumahan yang layak;
9) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh
terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi,
SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai;
10) Pola penggunaan lahan berkembang pesat;
11) Tingginya tingkat alih fungsi lahan;
12) Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.
2. Visi dan Misi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 19
Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, serta memperhatikan visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Bandung, aspirasi dan dinamika kehidupan
masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2011 - 2015, visi Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah :
” Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan
Tahun 2015 ”
Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap
personil Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten
Bandung. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi
yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang
masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.
Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :
8. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
yang berkualitas dan terintegrasi.
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan
permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang
publik, bangunan gedung, dan sarana prasarana kebersihan.
10. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan
partisipasi masyakat.
11. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan
dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana
kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan
permukiman.
12. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum / air bersih, air
limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan
peran serta masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 20
13. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui
kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan
swasta.
14. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.
3. Maksud dan Tujuan
Maksud
Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :
a. Sebagai acuan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dan
Stakeholder dalam menentukan prioritas program 5 (lima) tahun ke depan
(2011 – 2015) debagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Tahunan (Renja Dinas Tahunan).
b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami
dan menilai program dinas selama 4 (empat) tahun ke depan.
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
program yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun.
Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan
permasalahan serta isu utama bidang Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan di Kabupaten Bandung. Adapun rumusan tujuan di dalam
Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah :
1. Mewujudkan profesionalisme aparatur.
2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
3. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan
sanitasi.
4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase
permukiman.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 21
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis
dan cepat tumbuh.
6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi dan teratur.
7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta
menjadikan sampah sebagai sumber daya.
9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan
lestari.
B. PENETAPAN KINERJA
1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan
Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk periode tahun 2011 –
2015. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian
tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang
ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah
dapat dicapai. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis
SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran
yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria,
yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable),
nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).
Penetapan Kinerja berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015 sesuai
RPJMD tahun 2011 - 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 22
PENATAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
TAHUN 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penanggung
jawab Sumber data Ket
Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)
Kualitas Ke-Tata Ruang-an
Bidang P2B
Jumlah bangunan ber-IMB ∑ Bangunan ber-IMB Jumlah bangunan ∑ Bangunan di Kab. Bandung Persentase Bangunan ber-IMB ∑ Bangunan ber-IMB
∑ Bangunan di Kab. Bandung
Kualitas Ke-Tata Ruang-an - Bidang
Penataan Ruang
- UPTD Pemakaman dan Pertamanan
Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) ∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola
Luas wilayah ber HPL/HGB ∑ Wil ber HPL/HGB
Luas wilayah ∑ Luas Wilayah
Persentase RTH per Satuan luas wilayah
∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola ∑ Wilayah
Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih)
Kualitas Permukiman dan Perumahan
Bidang Permukiman
Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih
∑ penduduk yang mendapat akses air bersih
Jumlah rumah tangga ∑ rumah tangga
Persentase penduduk yang mempunyai akses air minum/air bersih
∑ penduduk yang mendapat akses air bersih ∑ rumah tangga
Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan
Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan
Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)
Kualitas Permukiman dan Perumahan
- Bidang Permukiman
- Bidang Kebersihan
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
∑ rumah tinggal berakses sanitasi
Jumlah rumah tangga ∑ rumah tangga Persentase rumah tinggal bersanitasi
∑ rumah tinggal berakses sanitasi ∑ rumah tangga
Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya Kualitas Jasa
Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah volume sampah yang tertangani/terangkut (m3/hr)
∑ Volume sampah terangkut
Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3/hr)
∑ Volume sampah yang dihasilkan
Persentase penanganan sampah ∑ Volume sampah Terangkut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 23
Pelayanan Persampahan
Bidang Kebersihan
∑ Volume sampah yg dihasilkan
Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah TPSS (unit) ∑ TPSS yg ada Jumlah Daya Tampung TPS (m3) ∑ Penduduk x 2,5 l/o/h Jumlah Penduduk (jiwa) ∑ Penduduk Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk (%)
∑ Daya Tampung TPSS ∑ Penduduk
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan
III
Jumlah mobil pemadam kebakaran (Unit)
∑ mobil pemadam kebakaran
Jumlah penduduk (Jiwa) ∑ penduduk Luas wilayah (KM2) ∑ Luas wilayah Jumlah kejadian kebakaran (kali) ∑ kejadian kebakaran dalam 1 tahun Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kab. Bandung (%)
Jangkauan luas WMK Luas wilayah Kab. Bandung
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) (%)
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)
Kualitas Permukiman dan Perumahan
Bidang Pengembangan
Perumahan
Luas area permukiman (Ha) ∑ Luas permukiman Total luas area permukiman (Ha) ∑ total luas permukiman Persentase luas permukiman yang tertata (%)
∑ Luas permukiman ∑ total luas permukiman
Luas kawasan kumuh (Ha)
Bidang Kawasan
∑ Luas kawasan kumuh Luas wilayah (Ha) ∑ Wilayah Persentase kawasan kumuh (%) ∑ Luas kawasan kumuh
∑ Wilayah
Permukiman layak huni dan rumah layak huni
Bidang Pengembangan
Perumahan
Luas permukiman layak huni (Ha) ∑ Luas permukiman layak huni Luas wilayah (Ha) ∑ Luas wilayah Persentase kawasan permukiman layak huni (%)
∑ Luas permukiman layak huni ∑ Luas wilayah
Jumlah rumah layak huni (unit) ∑ Rumah layak huni Jumlah rumah tangga (unit) ∑ Rumah tangga Rasio rumah layak huni (%)
∑ Rumah layak huni ∑ Rumah tangga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 24
Kualitas Permukiman dan Perumahan
UPTD Pemakaman dan
Pertamanan
Jumlah Tempat Pemakaman Umum ∑ Tempat Pemakaman Umum Luas Tempat Pemakaman Umum ∑ Luas Tempat Pemakaman Umum
Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum
∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum
Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
luas Tempat Pemakaman Bukan Umum ∑ Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (M2)
Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
Jumlah Tempat Pemakaman ∑ Tempat Pemakaman Jumlah luas Tempat Pemakaman
∑ Luas Tempat Pemakaman Umum (M2) ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
Jumlah Daya tampung Tempat Pemakaman
∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
Jumlah Penduduk ∑ Penduduk Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk
∑ Daya tampung Tempat Pemakaman ∑ Penduduk
Sumber : Rencana Strategis Dinas tahun 2011 – 2015 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dan RPJMD Kab. Bandung tahun 2010 – 2015
Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan, diuraikan dalam matriks tabel berikut :
Tabel 3.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Renstra SKPD
Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015
Misi Tujuan Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang implementatif
1. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
2. Mewujudkan RTH yang fungsional, indah, teduh dan lestari
1. Meningkatnya kinerja penataan ruang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 25
Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015
Misi Tujuan Sasaran
Misi 4 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan Misi 2 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, ruang publik, bangunan gedung dan sarana prasarana kebersihan Misi 5 : Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan
1. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air limbah
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya
1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Meningkatnya kualitas jasa pelayanan prasarana air bersih)
2. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya kualitas jasa pelayanan persampahan)
Misi 3 : Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyarakat
1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya
1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 26
Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015
Misi Tujuan Sasaran
Misi 6 : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta
1. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur
1. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya prasarana dan sarana permukiman)
2. Rencana Kerja tahun 2013
Implementasi dari program yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari
beberapa dasar hukum yang melandasinya serta beberapa kebijakan yang
harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bandung.
Adapun beberapa dasar hukum yang melandasi program dan kegiatan Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012, diantaranya :
1. Rencana Pembangunan Daerah Tahunan Kabupaten Bandung.
2. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015.
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2011 tanggal 23
September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 27
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2012;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2012;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2012;
9. Keputusan Bupati Bandung Nomor 954/Kep.68/Dispertasih/2012
tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran
2012;
10. Keputusan Bupati Bandung Nomor 954/Kep.171/Dispertasih/2012
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor
954/Kep.68/Dispertasih/2012 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan
Daerah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012;
12 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bandung tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012;
13 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bandung tanggal 23 Nopember 2012 tentang Pengesahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 28
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran
2012.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 1 Tahun 2012
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2012, bahwa kegiatan yang menjadi tanggung
jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012
meliputi program / kegiatan yaitu :
Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD :
Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan
:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11. Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran
12. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
13. Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri atas
kegiatan :
1. Pengadaan mobil jabatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 29
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri
atas kegiatan :
1. Kajian Data Potensi Pendapatan
2. Evaluasi dan Kajian Tupoksi
3. Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Program dan Kegiatan Urusan :
Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan (Verifikasi
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan)
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
5. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)
Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 30
2. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan
dan Hunian Berimbang
3. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin
4. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)
5. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan
sanitasi Permukiman (PPSP)
6. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin (DAK)
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan
:
1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis
Masyarakat
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran, terdiri atas kegiatan :
1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
6. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan :
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Program Pengembangan Data/Informasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 31
1. Penyusunan Kajian keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan
Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung
2. Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan
Bangunan Komersil di Kabupaten Bandung
3. Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung
4. Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis WEB di Kabupaten
Bandung
5. Penataan dan Pengendalian Bangunan
6. Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan
Upakarti
7. Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung
8. Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)
Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :
1. Survey dan Pemetaan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan ruang
2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri
atas kegiatan :
1. Penyusunana Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan
3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan.
4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 32
Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas
kegiatan :
1. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH
2. Penataan RTH
3. Pemeliharaan RTH
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kerangka Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja Tahun 2012
Kerangka Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama Sumber data Target
tahun 2012 Ket
Meningkatnya Kualitas Ke-Tata Ruang-an
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 33
peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)
Jumlah bangunan ber-IMB ∑ Bangunan ber-IMB 3.900
Jumlah bangunan ∑ Bangunan di Kab. Bandung 1.594.191
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
∑ Bangunan ber-IMB ∑ Bangunan di Kab. Bandung
0,24
Kualitas Ke-Tata Ruang-an
Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)
∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola
46.187,94
Luas wilayah ber HPL/HGB ∑ Wil ber HPL/HGB -
Luas wilayah ∑ Luas Wilayah 176.793,46
Persentase RTH per Satuan luas wilayah
∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola ∑ Luas Wilayah
Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih)
Kualitas Permukiman dan Perumahan
Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih
∑ penduduk yang mendapat akses air bersih
942.244
Jumlah rumah tangga ∑ rumah tangga 999.082 Persentase penduduk yang mempunyai akses air minum/air bersih
∑ penduduk yang mendapat akses air bersih ∑ rumah tangga
95,071
Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan
Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan
Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)
Kualitas Permukiman dan Perumahan Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
∑ rumah tinggal berakses sanitasi
1.010.452
Jumlah rumah tangga ∑ rumah tangga 999.082 Persentase rumah tinggal bersanitasi
∑ rumah tinggal berakses sanitasi ∑ rumah tangga
101,983
Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya Kualitas Jasa
Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah volume sampah yang tertangani/terangkut (m3/hr)
∑ Volume sampah Terangkut 714
Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3/hr)
∑ Penduduk x 2,5 l/o/h 4.871
Persentase penanganan ∑ Volume sampah Terangkut 14,66
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 34
Pelayanan Persampahan)
sampah
∑ Volume sampah yg dihasilkan
Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah TPSS (unit) ∑ TPSS yg ada 41 Jumlah Daya Tampung TPS (m3)
∑ Penduduk x 2,5 l/o/h 144
Jumlah Penduduk (jiwa) ∑ Penduduk 3.418.174 Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk (%)
∑ Daya Tampung TPSS ∑ Penduduk
0,0042
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Jumlah mobil pemadam kebakaran (Unit)
∑ mobil pemadam kebakaran 10
Jumlah penduduk (Jiwa) ∑ penduduk 3.418.174 Luas wilayah (KM2) ∑ Luas wilayah 1762.39 Jumlah kejadian kebakaran (kali)
∑ kejadian kebakaran dalam 1 tahun
165
Persentase tingkat cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bandung (%)
Jangkauan luas WMK Luas wilayah Kab. Bandung
40,09
Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) (%)
45
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)
Kualitas Permukiman dan Perumahan Luas area permukiman (Ha) ∑ Luas permukiman 8044,39 Total luas area permukiman (Ha)
∑ total luas permukiman 14297,34
Persentase luas permukiman yang tertata (%)
∑ Luas permukiman ∑ total luas permukiman
56
Luas kawasan kumuh (Ha) ∑ Luas kawasan kumuh Luas wilayah (Ha) ∑ Wilayah Persentase kawasan kumuh (%)
∑ Luas kawasan kumuh ∑ Wilayah
Luas permukiman layak huni (Ha)
∑ Luas permukiman layak huni 70.718
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 35
Luas wilayah (Ha) ∑ Wilayah 14297,34 Persentase kawasan permukiman layak huni (%)
∑ Luas permukiman layak huni ∑ Wilayah
1 : 0,05
Jumlah rumah layak huni (unit)
∑ Rumah layak huni 707.351,01
Jumlah rumah tangga (unit) ∑ Rumah tangga 885.674 Persentase rumah layak huni (%)
∑ Rumah layak huni ∑ Rumah tangga
1 : 80
Rasio Tempat Pemakaman Umum
Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah)
∑ Tempat Pemakaman Umum 138
Luas Tempat Pemakaman Umum (m2)
∑ Luas Tempat Pemakaman Umum
291.309
Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (m2)
∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum
50.550
Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (buah)
∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
9
luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (m2)
∑ Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (M2)
328.627
Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (m2)
∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
57.509,73
Jumlah Tempat Pemakaman
∑ Tempat Pemakaman 267
Jumlah luas Tempat Pemakaman (m2)
∑ Luas Tempat Pemakaman Umum (M2) ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
762.658
Jumlah Daya tampung Tempat Pemakaman (buah)
∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
133.465,17
Jumlah Penduduk (jiwa) ∑ Penduduk 3.855.918 Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk
∑ Daya tampung Tempat Pemakaman ∑ Penduduk
23,67
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 36
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan tahun 2012 berdasarkan urusan yang terdiri dari Urusan
Perumahan Rakyat, Urusan Penataan Ruang dan Urusan Lingkungan
Hidup adalah sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang
(Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan optimalisasi penataan ruang
sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan
berkelajutan di Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian kinerja dari
sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Persentase Bangunan Yang Memiliki IMB per Satuan Bangunan
Setiap individu/badan usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang akan
mendirikan bangunan, mengubah fungsi banguanan dan mengubah
bangunan harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan
teknis yang berlaku yaitu wajib Memiliki Iizin yang diatur lebih lanjut oleh
Peraturan Bupati Nomer 33 tahun 2010.
Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam
kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam
melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini
karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang
ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk
mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan
secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari
melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB sehingga
terselenggaranya tertib bangunan di 31 kecamatan dalam bentuk pemberian
data rekomendasi penertiban IMB sehingga pelaksanaan pembangunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 37
bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah
Nomer 16 tahun 2009 tentang Tata Bangunan.
Sesuai dengan Rekomendasi Teknis (Rentek), dalam pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Bandung yang meliputi
penegakan ketertiban serta pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai
berikut : tahun 2012 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 21.045 unit,
tahun 2011 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 4754 unit dan tahun
2010 sebanyak 3514 unit. Kondisi diatas menunjukan bahwa Pemerintah
Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini Bidang P2B yang membawahi
indikator dan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja
dan target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan dalam
rangka pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bandung.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah bangunan ber IMB (> 250 m)
3.514 4.754 21.045
2. Jumlah Bangunan 1.148.437 819.319 865.623
3. Persentase Bangunan ber-IMB
0,30 % 0,58 % 2,43 %
Sumber : BPS tahun 2011 dan Bidang P2B Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan Kab. Bandung
Oleh sebab itu, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah
merumuskan strategi dan kebijakan baru yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra Dinas tahun 2011 – 2015) yang akan menjadi acuan di
dalam menyusun program/kegiatan dinas.
Sasaran : Meningkatnya Peran Rencana Tata Ruang Dalam Pelaksanaan
Pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran rencana tata ruang
dalam pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pengendalian tata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 38
ruang di wilayah Kabupaten Bandung dimana salah satunya adalah
penyediaan ataupun pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH) yang dapat
meningkatkan kualitas lingkungan menggambarkan serta dapat
menyeimbangkan pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah
Kabupaten Bandung sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman,
produktif dan berkelajutan di Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian
kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Persentase Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang
terbuka (Open Spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan,
tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat
langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota
tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan
wilayah perkotaan tersebut.
Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologi, social,
ekonomi dan arsitektur) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan
lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan
kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai
kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui
daya dukung dan daya tamping lingkungan, pengembangan ruang terbuka
hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30 % dimana 10 %
diantaranya adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi,
seperti rumah atau pabrik) dan 20 % adalah RTH publik. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
No Uraian 2010 2011 2012
1. Luas Ruang Terbuka Hijau 27,327 28,827 33,000
2. Luas Wilayah 176.238,67 176.238,67 176.238,67
3. Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah
0,016 0,016 0,019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 39
Sumber: UPTD Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan Kab. Bandung
Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari ruang-ruang suatu wilayah
yang diisi oleh tumbuhan guna mendukung manfaat langsung maupun tidak
langsung dari ruang tersebut. Tahun 2012 luas RTH sebesar 33,00 Ha
terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 2 Ha, Hutan Kota
Komplek Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha, TPU Perkotaan 16,5
Ha, RTH Jalan Raya 3,7 Ha dan Taman Cingcin 0,5 Ha. Tahun 2011 luas
RTH sebesar 28,827 Ha terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota
Kutawaringin 2 Ha, Hutan Hutan Kota Komplek Pemda Pemda 6,4 Ha dan
TPU Perkotaan 16,527 Ha. Tahun 2010 luas RTH sebesar 27,327 Ha
terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 0,5 Ha, Hutan
Hutan Kota Komplek Pemda Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha.
Sasaran : Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih
(Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Prasarana Air Bersih)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air
minum/air bersih yang masih rendah sehingga dapat terpenuhinya
kebutuhan masyarakat terhadap air minum/air bersih yang memenuhi
standar kesehatan, dimana tingkat kehilangan air rata-rata masih tinggi,
tidak sesuainya antara supply dan demand serta daya dukung air baku yang
semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik
serta kualitas dan kuantitas air baku yang tidak memenuhi standar air baku
yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Kemenkes RI).
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut:
Persentase rumah tangga berakses air bersih
Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta swadaya masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 40
PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan melayani pembangunan
sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air
bersih perdesaan tersebut, sumber air baku yang digunakan berasal dari air
permukaan, mata air dan sumur dalam, sistem pengaliran yang digunakan
adalah secara gravitasi.
Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa
secara gravitasi juga dilakukan melalui : pembangunan sumur dalam,
sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Pengelolaan dan
pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa
masing-masing yang dikoordinir oleh Bumdes atau BPABD.
Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan belum menjangkau seluruh
kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kab. Bandung. Oleh karenanya
pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung
jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
Proyeksi Peningkatan Pelayanan Tahun 2011 – 2015
Tahun Perkotaan Perdesaan % Pddk % Layanan % Pddk % Layanan
2010 8,28 16,59 9,96 13,38 2011 8,90 18,70 10,40 15,98 2012 9,56 20,09 11,14 18,08 2013 12,64 26,58 11,88 20,18 2014 16,16 34,00 12,62 22,28 2015 19,41 40,85 13,36 24,38
Sumber : Evaluasi Kinerja SPAM di Kab. Bandung, Bidang Permukiman Dispertasih
Pada tahun 2012 pembangunan sistem penyediaan air bersih berlokasi di
Kec. Kertasari Ds. Cibeureum, Kec. Rancabali Ds. Alamendah, Kec. Pacet
Ds. Cikitu, Kec. Ciwidey Ds. Sukawening dan Kec. Soreang Ds. Panyirapan
serta IKK Kutawaringin dan bantuan stimulan pipa yang diberikan ke desa
(Ds. Cipaku, Karang Tunggal, Tangsimekar Kec. Paseh, Ds. Ciluluk Kec.
Cikancung, Ds. Loa Kec. Pacet, Ds. Babakan Kec. Ciparay, Ds. Sukapura,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 41
Ds. Tarumajaya Kec. Kertasari, Ds. Sukamaju, Warjabakti, Cipinang,
Mekarsari Kec. Cimaung, Ds. Lamajang Kec. Pangalengan, Ds. Bandasari
Kec. Cangkuang, Ds. Panundaan dan Panyocokan Kec. Ciwidey) dari
Program Lingkungan Sehat Perumahan pada Kegiatan Penyediaan Sarana
Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin. Tahun
2011 berlokasi di 5 kecamatan/5 desa yang meliputi Kec. Pangalengan Ds.
Margamulya, Kec. Cimaung Ds. Mekarsari, Kec. Banjaran Ds. Banjaran, Kec.
Arjasari Ds. Mekarjaya dan Kec. Cipinang Ds. Babakan serta adanya
kegiatan IKK Ciwidey meliputi Kec. Ciwidey Ds. Ciwidey, Kec. Pasirjambu
Ds. Mekarmaju dan Ds. Pasirjambu dari Dinas Permukiman dan Perumahan
Propinsi Jawa Barat dan luncuran program P2TPD 2 di Kec. Cimaung Ds.
Campaka Mulya dan Ds. Pasirhuni yang merupakan Bantuan dari Bank
Dunia. Tahun 2010 konstruksi fisik APBD tersebar di 29 desa (16 desa
sistem perpipaan+ 3 desa sumur dalam + 10 desa sumur dangkal dan bak
penampung). Konstruksi fisik DAK tersebar di 3 desa dengan sistem
perpipaan serta Proyek P2TPD 2 paket dari Bank Dunia. Tahun 2009
konstruksi fisik APBD tersebar di 29 desa (16 desa sistem perpipaan+ 3
desa sumur dalam + 10 desa sumur dangkal dan bak penampung).
Konstruksi fisik DAK tersebar di 3 desa dengan sistem perpipaan serta
Proyek P2TPD 2 paket dari Bank Dunia.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah rumah tinggal yang mendapatkan akses air bersih
763.184 615.705 620.379
2. Jumlah rumah tangga 831.988 859.101 865.623
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 42
3. Persentase rumah tangga berakses air bersih
91,73 71,67 71,67
4. Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan (%)
8,64 8,71 9,88
5. Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan (%)
9,96 10,13 10,55
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, RPIJM dan RIS-PAM Bidang Permukiman Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Cakupan pelayanan air bersih perpipaan untuk penduduk yang tinggal di kawasan
perkotaan adalah 9,98 % dan tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan
perdesaan adalah 10,55 % terhadap total jumlah penduduk Kab. Bandung.
Sehingga prosentase cakupan air bersih sebesar 20,53 % sedangkan untuk
persentase rumah tangga berakses air bersih di Kabupaten Bandung adalah 71,67
%.
Capaian kinerja Persentase rumah tangga berakses air bersih tersebut
sangat dipengaruhi oleh tingkat kinerja Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin.
Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan Sistem Air Limbah Setempat
Jumlah Yang
Dilayani10,55%
Jumlah Yang
Belum Dilayani…
Cakupan Pelayanan Terhadap Total Penduduk
Jumlah Yang
Dilayani14,34%
Jumlah Yang
Belum Dilayani........%
Cakupan Pelayanan Di Daerah Pelayanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 43
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan
pelayanan sanitasi (air limbah) untuk meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat dan memenuhi Standar dari Pemerintah bagi penyediaan
sanitasi dan pengelolaan limbah yang aman, layak dan sehat bagi
masyarakat Kabupaten Bandung. Terbatasnya pengetahuan dan perilaku
higienis masyarakat serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya
sanitasi masih sangat rendah, 80 % sumber pencemaran yang masuk
Sungai Citarum berasal dari limbah domestik sehingga sangat diperlukan
sistem penanganan air limbah setempat yang memadai untuk mewujudkan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatnya budaya
hidup bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Grafik Penggunaan Sarana Sanitasi
(sumber : Dinkes Kab. Bandung)
Persentase rumah tinggal bersanitasi (mempunyai fasilitas
tempat buang air besar/tinja)
Pada saat ini Kab. Bandung telah memiliki 2 buah instalasi pengolahan air
limbah (IPAL Soreang dan IPLT Cibeet) serta IPLT Bojongsoang. Kesadaran
masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar
(mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai memdapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 44
respon yang baik dari masyarakat maupun pemerintah. Berikut adalah data
tentang kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kab. Bandung selama
kurun waktu 2010 – 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja
440.000 450.651 460.750
2. Jumlah rumah tangga 831.988 859.101 865.623 3. Persentase 52,89 52,46 53,23
Sumber : BPS Kab. Bandung, Bidang P2PL Dinkes Kab. Bandung dan Bidang Permukiman
Dispertasih Kab. Bandung
Target kinerja sasaran sebesar 101,983 % (RPJMD 2011 – 2015 Kabupaten
Bandung) dan terealisasi pada tahun 2012 adalah 53, 23% di hitung dari
jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar di
wilayah Kabupaten Bandung karena minimnya lumpur tinja yang akan
diolah.
Aspek penilaian Air limbah permukiman yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/2010 yang
mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Tersedianya sistem air limbah
setempat yang memadai dan Tersediannya sistem air limbah skala
komunitas/kawasan/kota.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 45
Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kinerja
Penyediaan Sarana Sanitasi di mana merupakan program dan kegiatan yang
secara berkelanjutan setiap tahun.
Sasaran : Terwujudnya Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih Dari Sampah
(Meningkatkan Kualitas Jasa Pelayanan Persampahan)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan
persampahan yang semakin hari semakin meningkat di wilayah Kabupaten
Bandung. Rendahnya tingkat pelayanan tersebut berdampak secara
langsung terhadap kualitas lingkungan dan sanitasi masyarakat.
Pembuangan sampah ke sungai dan tempat-tempat lainnya yang kerap
ditemukan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan
kesehatan, kenyamanan dan estetika.
Citarum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 46
Persentase Penanganan Sampah
Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kab.
Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan
yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan
pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPAS) yang layak,
baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPAS selain dapat
menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat
meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah
tersebut. Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 (satu) buah TPAS yang
terletak di Desa Babakan Kecamatan Ciparay. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut :
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah volume sampah yang tertangani (m3)
560 716 716
2. Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3)
6.983 6.655 6.936
3. Persentase penanganan sampah (%) 8,02 10,76 10,32
Sumber : Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III dan IV
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) per
Satuan Penduduk
Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah
dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS
di Kab. Bandung pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 42 buah (berlokasi di
pasar dan pabrik) dengan daya tampung setiap TPSS tersebut hanya
sebesar 252 m3 sedangkan tahun 2010 sebanyak 23 buah (berlokasi di
pasar dan pabrik) dengan daya tampung setiap TPSS tersebut hanya
sebesar 138 m3..
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 47
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah TPSS (unit) 23 42 42
2. Jumlah daya tampung TPS (m3) 138 252 252
3. Jumlah Penduduk (jiwa) 3.215.548 3.299.988 3.351.048
Sumber : Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III dan IV
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per Satuan Penduduk
Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA Babakan Kec. Ciparay
Kabupaten Bandung. Pengangkutan Sampah di wilayah Kabupaten Bandung
terbagi 4 wilayah yaitu Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang,
Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, Pengangkutan Sampah Wilayah
Ciparay dan Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek. Berikut data
mengenai perbandingan truk pengangkut sampah terhadap jumlah
penduduk Kab. Bandung.
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah truk pengangkut sampah (unit)
57 60 70
2. Jumlah daya tampung truk (m3) 362 376 616
3. Jumlah Penduduk (jiwa) 3.215.548 3.299.988 3.351.048
Sumber : Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan sasaran ini adalah dengan
melaksanakan program dan kegiatan yang berkelanjutan setiap tahunnya.
Tahun 2012 Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah
mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut : Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang meliputi kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 48
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan
Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Sosialisasi
Kebijakan Pengelolaan Persampahan serta Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. Program dan kegiatan-kegiatan
tersebut dapat mengurangi timbulan sampah yang semakin hari semakin
tinggi masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Babakan.
Volume produksi sampah tahun 2012 sebesar 6.936 m3/hari, tahun
2011 sebesar 6.655 m3/hari sehingga setiap tahun Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan khususnya Bidang Kebersihan Seksi
Kerjasama Pengelolaan Persampahan melakukan sosialisasi untuk seluruh
masyarakat Kabupaten Bandung. Sedangkan tahun 2010 Program dan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat mengurangi timbulan sampah
yang semakin hari semakin tinggi masuk ke Tempat Pembuangan Akhir
Sampah (TPA) Babakan sebesar 6.983 m3/hari atau pelayanan
pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung rata-rata mencapai 560
m3/hari.
Aspek penilaian Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/2010 yang
mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Tersedianya fasilitas pengurangan
sampah di perkotaan dan Tersedianya sistem penanganan sampah di
pekotaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 49
Sasaran : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran
Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran dan
Persentase Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana
kebakaran dan capaian respon time rate daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian
kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah mobil pemadam kebakaran (unit) 7 7 7 2. Jumlah penduduk (jiwa) 3.215.548 3.299.988 3.351.048 3. Luas wilayah (Ha) 176.238,67 176.238,67 176.238,67 4. Jumlah Kejadian Kebakaran (kali) 168 192 220 5. Rasio cakupan pelayanan bencana kebakaran
(%) 30,06 30,06 35,00
6. Rasio Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)
32 40 50
Sumber : UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III, Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan Kab. Bandung
Cakupan pelayanan bencana kebakaran yaitu setiap peristiwa yang
disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian material
maupun korban jiwa, cakupan pelayanan bencana kebakaran
mencerminkan berapa persen luas wilayah yang dapat terlayani dalam
penanggulangan kebakaran. Sedangkan Capaian Respon Time Rate daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu rasio antara kejadian
kebakaran yang tertangani dalam waktu kurang dari/ sama dengan 15
menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Sesuai dengan target kinerja Meningkatnya cakupan pelayanan bencana
kebakaran sebesar 30 % dan realisasi sebesar 30 % serta Meningkatnya
Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 40 % dan realisasi sebesar 43 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 50
Sedangkan tahun 2010 untuk Meningkatnya cakupan pelayanan bencana
kebakaran terealisasi sebesar 30 % dan realisasi 35 % untuk Meningkatnya
Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK). Kondisi diatas menunjukan bahwa
Pemerintah Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini UPTD DAMKAR
Wilayah I, II dan III yang membawahi indikator dan program/kegiatan
yang menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan dimana masih
terdapat kesenjangan antara sarana dan peralatan Unit Pemadam
Kebakaran dan meningkatnya kesenjangan dalam system penanggulangan
oleh Unit Pemadam Kebakaran Kab. Bandung (Respon time yang tinggi,
tumpulnya efektifitas pemadaman dsb) serta kurangnya kesadaran
masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran serta
faktor penyebabnya. Jarak tempuh yang jauh dari pos pemadam turut
memperlambat penanganan kebakaran di lokasi dimana kondisi saat ini
bahwa Luas wilayah Kab. Bandung 176.238,67 Ha dengan 31 kecamatan
dilayani oleh 3 pos pemadam kebakaran wilayah I Soreang Wilayah II
Ciparay dan wilayah III Cicalengka dan 7 mobil pemadam kebakaran
dimana jumlah kejadian kebakaran tahun 2010 sebanyak 168 kali kejadian
dan tahun 2011 sebanyak 192 kejadian sedangkan tahun 2012 sebanyak
220 kali kejadian.
Aspek penilaian Penanggulangan Bencana Kebakaran yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008
yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten/kota dan Tingkat waktu tanggap (response time rate)
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 51
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman
(Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan
permukiman. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat
digambarkan sebagai berikut:
Persentase Luas Permukiman Tertata
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,
baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu
masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait
dengan permukiman adalah penataan permukiman. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
No Uraian 2010 2011 2012
1. Luas area permukiman tertata (Ha)
11.649,05 12.469,50 12.508,50
2. Total luas area permukiman (Ha)
14.297,30 14.297,30 14.297,30
3. Persentase luas permukiman yang tertata
81,84 87,22 87,49
Sumber : Bidang Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan Kab. Bandung
Persentase Kawasan Kumuh
Permukiman dan perumahan layak huni merupakan harapan dan idaman
setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian
masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu
dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli
terhadap masyarakat dengan memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan
permukiman dan perumahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 52
No Uraian 2010 2011 2012
1. Luas kawasan kumuh (Ha) - - 595,7
2. Luas wilayah (Ha) 14.297,30 14.297,30 14.297,30
3. Persentase kawasan kumuh (%) - - 4,167
Sumber : Bidang Kawasan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Bandung.
Target kinerja kawasan kumuh adalah 10 % di tahun 2014 (Berdasarkan
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan sampai saat ini
peraturan yang ada adalah Peraturan Bupati No. 14 tahun 2010 tentang
RP4D yang merupakan hasil survai tahun 2008 tidak dijelaskan angka-
angka kawasan kumuh. Sedangkan sebesar 4,167 % di tahun 2012 yang di
ukur dari kegiatan Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan
Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang (Pelaksanaan RPKPP) sebagai
tindak lanjut dari program Strategi Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) sehingga adanya kesesuaian rencana
pembangunan sesuai dengan RTRW, RP4D dan RPKPP di tahun 2012
dengan kegiatan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan
keserasian kawasan dan hunian berimbang (Penyusunan CAP-RPP dan
RPKPP).
Aspek penilaian Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan pada yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor 14/PRT/2010 yang mengacu pada 1 aspek penilaian yaitu :
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
Rasio Tempat Pemakaman Umum
Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penataan Prasarana TPU
sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima
Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan dan pemukiman dan Peraturan
Daerah Kab. Bandung Nomer 6 tahun 2012 tentang prosedur penyerahan
prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 53
Pemerintah Kabupaten Bandung sehingga dapat meningkatkan kualitas
perumahan dan permukiman. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini
dapat digambarkan sebagai berikut:
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah)
133 138 156
2. Luas Tempat Pemakaman Umum (m2)
289.529 291.170 310.395
3. Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH)
60.077 60.418 64.407
4. Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
9 9 9
5. Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
328.627 328.627 328.627
6. Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
68.190 68.190 68.190
7. Jumlah Tempat Pemakaman 142 147 165
8. Jumlah luas Tempat Pemakaman
618.156 619.797 639.022
9. Jumlah Daya Tampung Tempat Pemakaman
128.267 128.608 132.597
10. Jumlah Penduduk 3.215.548 3.299.988 3.351.048
11. Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan penduduk
1 : 1 : 18,31 1 : 19,22
Sumber : UPTD Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan Kab. Bandung
Melalui Program pengelolaan areal pemakaman di kegiatan Pemeliharaan
sarana dan prasarana pemakaman yang dilakukan secara berkelanjutan
dari tahun ke tahun untuk areal pemakaman yang sudah diserah terimakan
kepada Pemerintah Daerah dan dikelola oleh UPTD Pemakaman dan
Pertamanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. Tahun
2012 jumlah lokasi TPU sebanyak 156 lokasi, tahun 2011 jumlah lokasi TPU
sebanyak 138 lokasi, tahun 2010 jumlah lokasi TPU sebanyak 133 lokasi.
Sedangkan sampai dengan tahun 2012 jumlah TPBU sebanyak 9 lokasi
yang dikelola oleh yayasan-yayasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 54
Persentase Rumah Layak Huni
Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap
insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian
masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang
mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi
dan peduli terhadap sesame warga masyarakat tersebut. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah rumah layak huni 707.600 711.486 713.351
2. Jumlah rumah tangga 831.988 831.988 831.988
3. Persentase rumah layak huni
85 % 85,52 % 85,74 %
Sumber : Bidang Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan Kab. Bandung
Pencapaian ketersediaan rumah layak huni adalah dengan dilaksanakanya
rehabilitas rumah dan prasarana dasar lingkungan yang tidak layak huni.
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) periode tahun 2006 – 2009 telah dibangun
sebanyak 2150 unit atau 43 % dari rencana sebanyak 5000 unit di tahun
2010. Tahun 2012 konstruksi rehab RTLH sebanyak 1100 unit penataan
PSU sebanyak 10 paket, tahun 2011 konstruksi rehab RTLH sebanyak 205
unit penataan PSU sebanyak 20 paket, tahun 2010 pengadaan konstruksi
rehab RTLH sebanyak 616 unit penataan PSU sebanyak 3 paket.
Pencapaian layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah dengan
dilaksanakanya pembangunan perumahan baik oleh pihak swasta ataupun
pemerintah seperti Rusunawa. Tahun 2011 Kemenpera membangun
rusunawa sebanyak 1 twin blok di Ds. Cangkuang Kec. Rancaekek, tahun
2010 Kementerian Pekerjaan Umum membangun rusunawa sebanyak 3
twin blok di Ds. Baleendah Kec. Baleendah, dan tahun 2009 Kemenpera
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 55
membangun rusunawa sebanyak 1 twin blok di Ds. Baleendah Kec.
Baleendah.
Oleh sebab itu, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah
merumuskan strategi dan kebijakan baru yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra Dinas tahun 2011 – 2015) yang akan menjadi acuan di
dalam menyusun program/kegiatan dinas.
C. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM
Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM tahun 2012 yang
dilakukan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah
sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang
- Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk perencanaan ruang
- Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
- Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
35,25%
100 %
35,25%
0,11 %
0
(Tidak ada kegiatan
tahun 2012)
800.000.000,00
- Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang
- Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB
100 %
35 %
137.745.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 56
2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya
- Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan
100 %
67.500.000,00
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran
- Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
30%
40%
3.207.125.000,00
4. Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih
- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60%
40,75 %
5.603.526.490,00
5. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat
- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
- Tersediannya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
51,15%
1,5%
2.101.270.000,00
70.000.000,00
6. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotan
- Tersedianya sistem penanganan sampah di pekotaan
3,79 %
12,62 %
200.000.000,00
7. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.
- Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
0,74 %
1.050.000.000,00
- Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman
11 % 150.000.000,00
- Cakupan ketersediaan rumah layak huni
- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
89,99 %
5,22 %
8.258.150.000,00
8. Meningkatnya Kinerja Aparatur
Peningkatan SPM 10 % per tahun yang meliputi variabel :
20% 2.994.647.500,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 57
- Tertib administrasi kepegawaian.
- Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.
- Tertib administrasi keuangan.
- Persentase SOP yang diterapkan.
- Persentase SPM yang diterapkan.
- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
- Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan
Sumber : Rencana Strategis Dinas tahun 2011 – 2015, Standar Pelayanan Minimal, Dokumen Pengelola Anggaran (DPA)
tahun 2012 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
‘d. Evaluasi Terhadap Penetapan Kinerja Tahun 2012
Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun Anggaran : 2012
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya kinerja penataan ruang
- Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya
- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
31,27 %
0,1 %
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
650.000.000,- (700.000.000,-)
300.000.000,- (1.120.001.500,-)
93.522.500,- (178.522.500,-) 1.394.902.500,-
2. Meningkatnnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya
- Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan
100 % Program Pengembangan Perumahan
40.000.000,- (67.500.000,-)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 58
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran
- Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
30 %
40 %
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2.997.650.000,- (3.207.125.000,-)
4. Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih
- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60 % (perkotaan+perdesaan)
31 % Lingkungan Sehat Perumahan
4.591.801.490,- (5.603.526.490,-)
5. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat
- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
- Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
51,01 %
1 %
Lingkungan Sehat Perumahan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.665.276.000,- (2.101.270.000,-)
6. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
- Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
0,6 %
11,36 %
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
13.729.680.300,- (14.951.931.300,-)
7. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
- Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
- Cakupan ketersediaan rumah layak huni
- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
- Terlaksananya penataan prasarana TPU
0,37 %
0,65 % (89,99 %)
0,39 % (5,22 %)
11 %
Pengembangan Perumahan Pengelolaan Areal Pemakaman
18.033.921.750,- (375.000.000,-)
150.000.000,-
8. Meningkatnya kinerja aparatur
Peningkatan SPM 10 % per tahun, meliputi : - Tertib administrasi
kepegawaian
10 % - Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana
2.670.702.500,- (2.994.647.500,-)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 59
- Tertib adminnistrasi program, evaluasi dan pelaporan
- Tertib administrasi keuangan
- Persentase SOP yang diterapkan
- Persentase SPM yang diterapkan
- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
- Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penetapan Kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan adalah berdasarkan Target Penilaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) tahun 2012 dari 3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu
SPM Perumahan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomer : 22/PERMEN/M/2008, SPM
Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2008 dan SPM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/2010.
Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini
:
Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012
Sasaran strategis Indikator Kinerja Realisasi Program Realisasi (Rp) (1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya kinerja penataan
- Tersedianya informasi mengenai rencana tata
24,76 %
1. Program Perencanaan Tata Ruang
664.923.500,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 60
ruang ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya
- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
0,114 %
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.021.217.500,-
177.708.000,-
1.368.819.930,-
5. Meningkatnnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya
- Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan
100 % Program Pengembangan Perumahan
67.455.000,-
6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran
- Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
35 %
46 %
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
3.152.509.900,-
7. Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih
- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60 % (perkotaan+perdesaan)
36,04 % Lingkungan Sehat Perumahan
4.856.311.200,-
8. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat
- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
- Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
51,12%
0,012 %
Lingkungan Sehat Perumahan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.081.599.600,-
9. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
- Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
2,86 %
10,76 %
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
14.281.619.585,-
10.Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
- Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
- Cakupan ketersediaan rumah layak huni
0,37 %
89,99 %
Pengembangan Perumahan
366.095.000,-
8.188.742.500,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 61
- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
- Terlaksananya penataan prasarana TPU
5,22 %
11 %
Pengelolaan Areal Pemakaman
148.224.500,-
11.Meningkatnya kinerja aparatur
Peningkatan SPM 10 % per tahun, meliputi : - Tertib administrasi
kepegawaian - Tertib adminnistrasi
program, evaluasi dan pelaporan
- Tertib administrasi keuangan
- Persentase SOP yang diterapkan
- Persentase SPM yang diterapkan
- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
- Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
10 % - Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.909.195.079,-
D. Akuntabilitas Keuangan
1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggungjawab Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berupa Hasil Retribusi
Daerah, terdiri atas :
1. Retribusi Pelayanan Persampahan
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
3. Retribusi Sewa Rumah Susun Sewa
4. Retribusi Penyedotan Tinja
5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Gambaran rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 62
No. Jenis Pendapatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian
1.
2.
3.
4.
5.
Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Rumah Susun Sewa Retribusi Penyedotan Tinja Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.076.480.000,00
30.000.000,00
211.536.000,00
47.421.000,00
5.195.043.000,00
2.094.002.001,00
9.585.000,00
147.230.000,00
22.102.500,00
6.506.083.426,00
100,84
31,95
69,60
46,61
121,59
J u m l a h 7.716.331.290,00 8.779.002.927,00 113,77
Berdasarkan tabel di atas retribusi yang tidak mencapai target adalah :
a) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dimana target
yang tercapai 31,95 %, yang menjadi faktor penyebab adalah adanya
Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
yang menghilangkan beberapa potensi pendapatan pemakaman karena
tidak sesuai dengan UU nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak dan
retribusi daerah yang tidak memperbolehkan pengenaan retribusi
terhadap : Retribusi izin penyediaan tanah cadangan, Retribusi izin
penyediaan tanah TPBU, Retribusi izin pengadaan tempat penitipan
mayat dan Retribusi izin pengadaan krematorium sehingga target
tersebut tidak tercapai dari target Rp. 30.000.000,00 terealisasi Rp.
9.585.000.000,00
b) Retribusi Sewa Rumah Susun Sewa Balegede Kec. Baleendah, dimana
target yang tercapai sebesar 69,60 % yang menjadi faktor
penyebabnya adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 63
1. Pada saat penentuan target pendapatan pada awalnya diperkiraakan
berasal dari pengelolaan Rusunawa Balegede dan Rusunawa PU di
Baleendah. Namun untuk Rusunawa PU sampai saat ini belum ada
serah terima pengelolaan dari kementerian PU ke pemerintah Kab.
Bandung sehingga sampai saat ini Rusunawa PU di Baleendah belum
dihuni
2. Untuk penghunian kamar yang ditempati sifatnya fluktuatif
(keluar/masuk) sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target
pendapatan.
Maka target tersebut tidak tercapai dari target Rp. 211.536.000,00
terealisasi Rp. 147.230.000,00.
c) Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai 46,61 %, yang
menjadi faktor penyebab adalah :
1. Kendaraan truk tinja sebagian tidak dapat beroperasi dikarenakan
rusak berat dan adanya persaingan dengan pihak swasta yang
melakukan usaha penyedotan tinja
2. Fasilitas IPLT belum mendukung/masih memerlukan perbaikan untuk
dapat beroperasi dengan baik
3. Daya jangkau pelayanan kurang maksimal karena semua kendaraan
disimpan di pool kantor UPTD Persampahan di Citaliktik sehingga
konsumen yang berada di daerah timur (Kec. Cileunyi, Rancaekek,
Majalaya dan lain-lain tidak terlayani)
Maka kontribusi terhadap PAD tidak tercapai dari target Rp.
47.421.000,00 terealisasi Rp. 22.102.500,00.
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 64
Untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung),
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya
yaitu :
a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.861.916.064,50 dan terealisasi sebesar Rp.
15.036.328.372,00 atau 94,80 %, terdiri atas :
Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 13.031.797.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 12.446.037.372,00 atau 95,51 %,
Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 2.444.302.500,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 2.315.067.000,00 atau 94,71 %,
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 385.816.564,50,00
dan terealisasi sebesar Rp. 275.224.000,00 atau 71,33 %
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 53.560.738.540,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 48.981.654.715,00 atau 91,45 %, terdiri dari :
3) Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD sebesar Rp.
2.994.647.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.909.195.079,00 atau
97,14 %, terdiri atas :
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 422.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
387.030.000,00 atau 91,67 %.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.317.212.500,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 2.275.122.679,00 atau 98,18 %.
- Belanja Modal sebesar Rp. 255.245.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
247.042.400,00 atau 96,78 %.
4) Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 50.566.091.040,00
dan terealisasi sebesar Rp. 45.933.144.636,00 atau 90,83 %, terdiri
atas :
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.767.296.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 3.661.702.000,00 atau 97,19 %.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.361.369.350,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 14.611.152.966,00 atau 95,11 %.
- Belanja Modal sebesar Rp. 31.437.425.690,00 dan terealisasi sebesar Rp.
27.799.604.670,00 atau 88,42 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 65
Sehingga pencapaian kinerja keuangan belanja total dalah rencana
sebesar Rp. 69.422.654.604,50 terealisasi sebesar Rp. 64.017.983.087,00
atau pencapaian 92.21 %.
Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 69
BAB IV
P E N U T U P
1. Keberhasilan
Dalam tahun anggaran 2012, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan tersebut sesuai
dengan sasaran yang direncanakan, dan bila ditinjau dari segi pembiayaan /
belanja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi
biaya terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.861.916.064,50 dan terealisasi
sebesar Rp. 15.036.328.372,00 atau 94,80 %.
Belanja Langsung sebesar Rp. 53.560.738.540,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 48.981.654.715,00 atau 91,45 %.
Sehingga pencapaian kinerja keuangan dari rencana sebesar Rp.
69.422.654.604,50 terealisasi sebesar Rp. 64.017.983.087,00 atau
pencapaian 92.21 %.
Adapun pencapaian kinerja pada tahun 2012 berdasarkan adalah sebagai
berikut :
1. Cakupan pelayanan air bersih pedesaan sampai dengan tahun 2012
mencapai 10,55 % terhadap daerah pelayanan
2. Penambahan sistem air limbah setempat (komunal) yang memadai di
10 lokasi dengan persentase 53,23 %
3. Cakupan pelayanan sampah di perkotaan sebesar 10,32 %.
4. Rekomendasi Teknis (Rentek) IMB di Kabupaten/Kota sebesar 21.045 unit.
5. Luas RTH sebesar 33,00 Ha dari Luas wilayah Kab. Bandung
6. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sebesar 35 %.
7. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 40 %. (Jangkauan luas WMK/ Luas
wilayah Kab. Bandung)
8. Persentase luas permukiman yang tertata sebesar 87,48 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 70
9. Persentase kawasan kumuh sebesar 4,167 %
10. Persentase Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk sebesar 4,02
%
11. Persentase rumah layak huni sebesar 82,41 %
12. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni tahun 2012 mencapai 1.100 unit
2. Permasalahan
Secara umum seluruh sasaran kegiatan belum mencapai 100 %, tetapi bila
dikaitkan dengan sasaran yang diharapkan masih terdapat beberapa
permasalahan diantaranya :
Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum (perpipaan dan non
perpipaan) masih rendah tahun 2012 : 20,53 %;
Tidak semua desa memiliki sumber mata air;
Jarak mata air ke daerah pelayanan relatif jauh;
Belum optimalnya pemanfaatan dari jaringan yang telah terbangun oleh
para pengelola air bersih desa;
Keterbatasan dana untuk pengembangan (mengandalkan pendanaan dari
pemerintah/Pemerintah Daerah), operasional dan pemeliharaan SPAM
karena besarnya biaya yang diperlukan untuk pengembangan SPAM;
Masyarakat Kabupaten Bandung belum semua memiliki sarana air limbah
yang memadai;
Masih rendahnya penanganan sistem air limbah skala
komunitas/kawasan/kota (sistem off-site sanitation) di Kabupaten
Bandung;
Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penanganan sampah dan saat
ini Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan memiliki armada
truk sebanyak 70 unit, 1 diantaranya dalam kondisi rusak berat;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 71
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah;
Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung dalam melakukan
pengurusan IMB;
Jumlah mobil pemadam kebakaran masih kurang guna mencapai target
capaian SPM (Standar pelayanan minimal);
Jumlah SDM petugas damkar yang tersertifikasi masih sangat kurang guna
mencapai target capaian SPM;
Status kelembagaan pemadam kebakaran yang saat ini masih lemah
dengan terbagi menjadi 3 UPTD (eselon 4), dibandingkan dengan tugas
dan kewenangan dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;
Belum terimplementasinya RISPK rencana induk sistem proteksi kebakaran
yang telah dimiliki oleh Kabupaten Bandung;
Jumlah kenaikan rumah layak huni dan permukiman layak huni masih
sangat kecil;
Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal karena Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagai penjabaran dari Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum semua mendapat
persetujuan dari Propinsi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 72
3. Upaya Pemecahan Masalah
Sehingga beberapa upaya yang harus dapat dilaksanakan pada tahun-tahun
mendatang diantaranya :
Meningkatkan prosentase cakupan pelayanan air bersih pedesaan
sehingga prosentase cakupan pelayanan meningkat sesuai sasaran MDG’s,
SPM dan Indikator Kinerja Tahun 2013, dengan mengajukan proposal
bantuan pembangunan ke Pemerintah Pusat dan Pihak swasta;
Untuk desa yang tidak memiliki mata air dibangun sumur dalam atau sumur
dangkal;
Dilakukan pengambilan mata air dari desa lain;
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku potensial bagi masyarakat
pedesaan yang memiliki keinginan untuk mengelola dengan baik;
Meningkatkan kapasitas pengelolaan SPAM Perdesaan dan melakukan
bimbingan teknis bagi pengelola SPAM Perdesaan agar lebih profesional;
Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Soreang dan
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Ds. Cibeet Kecamatan Ibun;
Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk
menunjang fasilitas pengurangan dan penanganan sampah di perkotaan
dan mengoptimalkan penggunaannya melalui penjadualan ulang
pengangkutan;
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah
melalui Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 73
dalam mengelola sampah dengan sistem 3 R, maka diharapkan jumlah
timbulan sampah akan berkurang sampah bisa berkurang dari sumbernya;
Meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung dalam
melakukan pengurusan IMB melalui sosialisasi dan melakukan
panggilan/pemberitahuan/teguran-teguran kepada masyarakat yang
sedang membangun sebagai bahan potensi IMB;
Perlunya penambahan mobil pemadam kebakaran secara rutin setiap
tahun guna meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran;
Perlunya penambahan SDM petugas damkar mengacu pada jumlah mobil
damkar yang dimiliki, dengan standar 1 mobil damkar di butuhkan 6 org
petugas;
Perlunya peningkatan status kelembagaan Instansi Damkar menjadi
institusi yang mandiri (satuan atau kantor) guna meningkatkan peran
serta pelayanan penanggulangan kebakaran;
Perlunya implementasi RISPK dengan pembuatan Peraturan Bupati tentang
RISPK yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan program dan kegiatan di
RPJMD Kabupaten Bandung;
Rehabilitasi RTLH dan penanganan kawasan kumuh agar dilaksanakan
berkelanjutan pada setiap tahun;
Mendorong pihak propinsi agar Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
(RDTRK) memperoleh rekomendasi gubernur yang selanjutnya akan
segera diproses ke BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional).
top related