berita negara republik indonesia - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1229-2017.pdf ·...
Post on 11-Mar-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.1229, 2017 KEMEN-KP. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas
pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, perlu mengatur
pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri secara
menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.09/MEN/2012 tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan perjalanan
dinas luar negeri, sehingga perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -2-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi
Perjalanan Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1272);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.
06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang
dilakukan oleh Pejabat negara, Aparatur Sipil Negara,
atau pihak lain yang ditugaskan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan keluar dan/atau masuk wilayah
Republik Indonesia termasuk kunjungan di luar wilayah
Republik Indonesia atas biaya negara dan/atau donor
luar/dalam negeri dalam rangka mendukung kegiatan
bidang kelautan dan perikanan.
2. Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang
selanjutnya disebut Delegasi Kementerian adalah
Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan, dan/atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya, untuk mewakili kepentingan
Pemerintah Republik Indonesia pada pertemuan bilateral,
multilateral, regional bidang kelautan dan perikanan di
luar negeri.
3. Kertas Posisi adalah naskah kebijakan pemerintah
Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang
disusun dengan tujuan memperkuat peran dan posisi di
bidang kelautan dan perikanan dalam melakukan
pertemuan bilateral/regional/multilateral dan pertemuan
terkait lainnya.
4. Pedoman Delegasi adalah buku pedoman yang berisi
agenda pertemuan, susunan dan peran delegasi, profil
dan perkembangan negara/ organisasi mitra, mekanisme
perundingan, dan/atau administrative arrangement, yang
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -4-
penyusunannya dikoordinasikan oleh unit kerja sama
Sekretariat Jenderal.
5. Lembaga Donor Dalam Negeri adalah perusahaan swasta,
lembaga pendidikan swasta, organisasi kemasyarakatan
atau perseorangan yang menyediakan dukungan dana
untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.
6. Lembaga Donor Luar Negeri adalah pemerintah negara
asing, badan-badan internasional di bawah Perserikatan
Bangsa-Bangsa, badan-badan regional, badan-badan
swasta internasional, lembaga pendidikan luar negeri,
perusahaan swasta asing yang menyediakan dukungan
dana untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris
Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala
Badan, dan Staf Ahli Menteri.
8. Pejabat Lain adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.
9. Pihak Lain adalah mitra kerja yang secara langsung
mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unit kerja teknis di Lingkungan Direktorat
Jenderal/Badan.
11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai
pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Kementerian dan Pihak Lain sebagai pemangku kepentingan
di bidang kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian.
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -5-
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk
mewujudkan terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Negeri
yang optimal, efisien, dan efektif di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Pasal 4
Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip sebagai berikut:
1. selektif hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan;
2. transparan dan akuntabel dalam pemberian perintah dan
pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
3. efisien dan efektif dalam penggunaan belanja negara; dan
4. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
kinerja Kementerian.
BAB III
PERENCANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 5
(1) Sekretariat Unit Kerja Eselon I wajib menyusun usulan
rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri, untuk
disampaikan kepada unit kerja lingkup Sekretariat
Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi
perjalanan dinas luar negeri, paling lambat bulan
Desember sebelum tahun berjalan.
(2) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri meng oordinasikan penyusunan daftar rencana
Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian, sebagai
pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri di lingkungan Kementerian dan menggunggah
daftar rencana tersebut melalui aplikasi Perjalanan Dinas
Luar Negeri Kementerian.
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -6-
(3) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan di
luar daftar rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri
Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi
Pejabat Lain permohonannya diajukan kepada Sekretaris
Jenderal, sedangkan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
permohonannya diajukan kepada Menteri untuk
mendapatkan persetujuan.
(4) Usulan rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
JENIS DAN PERSYARATAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI
Jenis Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 6
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan
untuk kegiatan:
a. pertemuan bilateral, regional, dan multilateral;
b. seminar/lokakarya/workshop/simposium;
c. pameran/promosi/expo;
d. tugas belajar;
e. pelatihan;
f. studi banding;
g. penugasan sebagai tenaga ahli atau peneliti;
h. penugasan sebagai staf perwakilan;
i. penugasan sebagai narasumber;
j. penugasan dalam rangka pengawasan bersama dengan
negara sahabat;
k. penugasan dalam rangka inspeksi karantina ikan, mutu,
dan keamanan hasil perikanan bersama dengan negara
mitra;
l. penugasan dalam rangka penyelesaian dan/atau
advokasi masalah hukum di bidang kelautan dan
perikanan; dan
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -7-
m. penugasan khusus dalam rangka keadaan mendesak
atas perintah Menteri.
Bagian Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal 7
Persyaratan umum Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat
Negara, Pejabat Lain, Aparatur Sipil Negara, atau Pihak Lain
yang ditugaskan oleh Kementerian meliputi:
a. telah masuk dalam daftar rencana Perjalanan Dinas Luar
Negeri Kementerian atau telah mendapatkan persetujuan
dari Sekretaris Jenderal/Menteri;
b. terdapat permintaan/undangan dari
Kementerian/Lembaga atau negara/lembaga
internasional/organisasi internasional/penyelenggara
kegiatan;
c. mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja; dan
d. tersedia alokasi sumber pembiayaan yang berasal dari
Kementerian, Lembaga Donor Dalam Negeri, atau
Lembaga Donor Luar Negeri.
Bagian Kedua
Persyaratan Khusus
Pasal 8
Persyaratan khusus Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat
Negara, Pejabat Lain, Aparatur Sipil Negara, atau Pihak Lain
yang ditugaskan oleh Kementerian, ditetapkan untuk masing-
masing jenis Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Pasal 9
(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan pertemuan
bilateral, regional, dan multilateral, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan
ketentuan:
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -8-
a. dalam rangka penjajakan, peningkatan, dan
pelaksanaan kerja sama di bidang kelautan dan
perikanan; dan
b. dilaksanakan oleh Delegasi Kementerian.
(2) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
a. memiliki bidang tugas dan fungsi, kompetensi, dan
keterkaitan dengan substansi yang akan dibahas;
b. kepatutan dalam perimbangan delegasi dari negara
peserta lainnya dengan tetap mengutamakan skala
prioritas; dan
c. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus
mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(3) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mempunyai tugas:
a. merumuskan Kertas Posisi;
b. menyusun Pedoman Delegasi;
c. merundingkan, memperjuangkan, dan
mengamankan kepentingan nasional; dan
d. melaporkan hasil perundingan kepada Menteri.
(4) Penyusunan Kertas Posisi dan Pedoman Delegasi
sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (3) huruf a dan
huruf b berpedoman pada peraturan Menteri tentang
pedoman kerja sama dan penyusunan perjanjian.
(5) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
dan/atau penugasan.
Pasal 10
Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan
seminar/lokakarya/ workshop/simposium sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi,
dan kompetensinya;
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -9-
b. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit
kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan
fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan
c. diutamakan untuk perjalanan dinas yang dibiayai oleh
pihak penyelenggara atau pihak donor.
Pasal 11
Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan
pameran/promosi/expo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
a. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi,
dan kompetensinya;
b. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit
kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan
fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan
c. apabila diperlukan, peserta pameran/promosi/expo
dapat ditambah dengan tenaga ahli atau pihak lain yang
mempunyai kompetensi untuk mendukung
pameran/promosi/expo tersebut dengan persetujuan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait.
Pasal 12
(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan tugas
belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tersedia alokasi sumber pembiayaan selama tugas
belajar yang berasal dari Kementerian, Lembaga
Donor Dalam Negeri, atau Lembaga Donor Luar
Negeri;
b. konfirmasi dari lembaga/perguruan tinggi yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan telah
diterima untuk melaksanakan tugas belajar di
lembaga/perguruan tinggi tersebut;
c. mendapatkan rekomendasi dari unit kerja lingkup
Kementerian yang melaksanakan fungsi administrasi
tugas belajar; dan
d. ditetapkan dengan keputusan Menteri.
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -10-
(2) Dalam hal terjadi perpanjangan masa tugas belajar yang
berakibat pada pengurusan administrasi perizinan luar
negeri, harus dilaporkan kepada unit kerja lingkup
Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi perjalanan dinas luar negeri, dengan
melampirkan:
a. surat dari lembaga/perguruan tinggi yang
menyatakan bahwa penambahan masa tugas belajar
perlu diberikan;
b. surat perjanjian dengan sponsor/lembaga donor,
yang menyatakan bahwa perpanjangan tugas belajar
ditanggung oleh sponsor/lembaga donor;
c. surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari
Kementerian Sekretariat Negara yang telah
diterbitkan sebelumnya;
d. rekomendasi dari unit kerja yang menangani tugas
belajar;
e. surat keputusan Menteri tentang perpanjangan
masa tugas belajar; dan
f. laporan perkembangan tugas belajar.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjalanan Dinas Luar
Negeri dalam rangka tugas belajar, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
di lingkungan Kementerian.
Pasal 13
Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. substansi pelatihan terkait dengan bidang tugas,
fungsi, dan kompetensinya;
b. masuk dalam rencana kebutuhan pengembangan
kompetensi;
c. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh
unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -11-
melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya
manusia aparatur; dan
d. diutamakan untuk perjalanan dinas yang dibiayai
oleh pihak penyelenggara atau pihak donor.
Pasal 14
Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan studi banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. substansi studi banding harus terkait dengan bidang
tugas, fungsi, dan kompetensinya;
b. menyampaikan proposal dan/atau kerangka acuan kerja
terkait dengan studi banding yang akan dilaksanakan:
1. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ditujukan
kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris
Jenderal; dan
2. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditujukan
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
bersangkutan dengan tembusan kepada Sekretaris
Jenderal.
Pasal 15
Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai tenaga ahli atau peneliti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi,
dan kompetensi tenaga ahli atau peneliti yang ditunjuk;
b. mendapatkan surat keterangan dari pejabat unit kerja
eselon I yang bersangkutan; dan
c. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit
kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan
fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur.
Pasal 16
Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai staf perwakilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilaksanakan
dengan ketentuan mendapatkan persetujuan dari Menteri bagi
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -12-
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Jenderal bagi
Pejabat Lain.
Pasal 17
Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai narasumber
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan;
b. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi,
dan kompetensinya;
c. mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh unit
kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan
fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan
d. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus mendapatkan
surat persetujuan dari Menteri.
Pasal 18
Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan pengawasan
bersama dengan negara sahabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf j dilaksanakan dengan ketentuan:
a. terdapat perjanjian kerja sama dengan negara/lembaga
internasional/ organisasi internasional yang
membutuhkan; dan
b. melampirkan daftar awak kapal dan uraian tugas
masing-masing.
Pasal 19
Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan penugasan
dalam rangka inspeksi karantina ikan, mutu, dan keamanan
hasil perikanan bersama dengan negara mitra sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf k dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. terdapat perjanjian kerja sama dengan negara mitra; dan
b. melampirkan daftar anggota tim inspeksi dan uraian
tugas masing-masing.
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -13-
Pasal 20
Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka penyelesaian
dan/atau advokasi masalah hukum di bidang kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. terdapat masalah hukum di bidang kelautan dan
perikanan yang memerlukan penyelesaian dan/atau
advokasi;
b. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus
mendapatkan surat persetujuan dari Menteri; dan
c. apabila diperlukan, peserta dapat ditambah dengan
tenaga ahli atau pihak lain yang berkompeten dengan
persetujuan Sekretaris Jenderal.
Pasal 21
Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka penugasan
khusus yang dilakukan atas perintah langsung dari Menteri
dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf m, dilaksanakan berdasarkan penugasan
langsung dari Menteri, melalui catatan disposisi dan/atau
surat perintah.
Bagian Keempat
Rekomendasi
Pasal 22
(1) usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang memerlukan
rekomendasi disampaikan oleh UPT dan unit kerja teknis
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat
Jenderal/Badan untuk selanjutnya disampaikan kepada
unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia
aparatur.
(2) Unit Kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal
menyampaikan permohonan rekomendasi kepada unit
kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan
fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur.
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -14-
(3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan (2), melampirkan:
a. surat undangan dari penyelenggara;
b. jadwal dan agenda dari penyelenggara;
c. keterangan pembiayaan;
d. paparan apabila sebagai narasumber dan kertas
posisi apabila sebagai delegasi perundingan;
e. keterangan perjalanan dinas ke luar negeri pada
tahun berjalan;
f. laporan perjalanan dinas sebelumnya apabila
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat lainnya
pernah melaksanakan perjalanan dinas luar negeri;
dan
g. surat dari pimpinan/pihak pengundang yang
menyatakan bahwa perjalanan dinas tersebut
diperlukan karena peran/tanggungjawab sebagai
anggota tim/kelompok kerja/organisasi
internasional, yang tidak dapat digantikan dengan
pegawai/pejabat lain.
Pasal 23
(1) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia
aparatur melakukan analisa terhadap permohonan
rekomendasi.
(2) Dalam melakukan analisa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia
aparatur dapat melakukan komunikasi dan konfirmasi
kepada pihak terkait dan kepada pemohon.
(3) Dalam hal permohonan rekomendasi diterima, unit kerja
lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
pembinaan sumber daya manusia aparatur memberikan
jawaban atas permohonan rekomendasi.
(4) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -15-
aparatur berhak menolak dan/atau tidak memproses
permohonan rekomendasi yang dimohonkan dalam hal:
a. tidak memenuhi persyaratan umum dan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
b. usulan disampaikan setelah setelah pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri; atau
c. waktu keberangkatan perjalanan dinas yang tidak
memungkinkan.
(5) Rekomendasi atau penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh unit kerja
lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
pembinaan sumber daya manusia aparatur kepada unit
pengusul dengan tembusan unit kerja lingkup Sekretariat
Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam waktu 3 (tiga) hari
kerja sejak permohonan diterima.
(6) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang tidak sesuai dengan
rekomendasi menjadi bahan pertimbangan dalam
pengajuan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya.
BAB V
MEKANISME PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 24
(1) Usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari pimpinan UPT
dan pimpinan unit kerja eselon II lingkup Direktorat
Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan disampaikan
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat
Jenderal/Badan.
(2) Usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari pimpinan Unit
kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal disampaikan
kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar
negeri.
(3) Untuk perjalanan dinas yang memerlukan rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),
Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat/Badan dan
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -16-
unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar
negeri setelah mendapatkan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan
permohonan rekomendasi kepada unit kerja lingkup
Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
pembinaan sumber daya manusia aparatur.
(4) Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat
Jenderal/Badan dan Kepala Unit Kerja lingkup
Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri melakukan
analisa terhadap usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan
mengacu pada daftar rencana Perjalanan Dinas Luar
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan
persyaratan umum maupun persyaratan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
(5) Apabila berdasarkan hasil analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan, Sekretaris
Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
menyampaikan permohonan pengurusan administrasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada unit kerja lingkup
Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan
tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) diunggah melalui aplikasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri Kementerian dengan melampirkan:
a. fotokopi identitas yang masih berlaku;
b. fotokopi paspor dinas yang masih berlaku minimal 6
(enam) bulan;
c. keterangan perjalanan dinas ke luar negeri yang
telah diisi dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -17-
d. surat tugas dari instansi/organisasi, jika
delegasi/pemohon Perjalanan Dinas Luar Negeri
berasal dari Pihak lain di luar Kementerian; dan
e. Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dan Pasal 8.
(7) Usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri juga disampaikan
dalam bentuk hardcopy kepada unit kerja lingkup
Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi perjalanan dinas luar negeri.
Pasal 25
(1) Setelah menerima usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, unit kerja
lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri melakukan
verifikasi kelengkapan dokumen dan analisis
berdasarkan rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri tahun
berjalan.
(2) Apabila persyaratan lengkap dan berdasarkan hasil
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjalanan
Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan, unit kerja lingkup
Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri memproses
Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(3) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri melakukan input data permohonan Perjalanan
Dinas Luar Negeri ke dalam sistem aplikasi Perjalanan
Dinas Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara.
(4) Setelah permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri
diterima oleh sistem aplikasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri Kementerian Sekretariat Negara, unit kerja
lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi perjalanan dinas luar negeri menerima
nomor registrasi sebagai bukti bahwa permohonan
Perjalanan Dinas Luar Negeri telah diterima oleh
Kementerian Sekretariat Negara.
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -18-
(5) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri menerima notifikasi dari sistem aplikasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Sekretaris
Negara mengenai diterima atau dikembalikannya
permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(6) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri menyampaikan hasil notifikasi dari Kementerian
Sekretariat Negara kepada pemohon melalui aplikasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian.
(7) Dalam hal permohonan dikembalikan, unit kerja lingkup
Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri akan
menyampaikan alasan pengembalian kepada pemohon
melalui aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
Kementerian untuk ditindaklanjuti oleh unit pengusul.
(8) Dalam hal permohonan diterima, unit kerja lingkup
Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
menyampaikan surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar
Negeri yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara
kepada Kementerian Luar Negeri bersama paspor dinas,
untuk mendapatkan exit permit.
Pasal 26
(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilaksanakan oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Lain lingkup
Kementerian hanya dapat dilaksanakan dengan
menggunakan paspor dinas.
(2) Penggunaan paspor umum dalam Perjalanan Dinas Luar
Negeri akan menjadi bahan pertimbangan dalam
pengajuan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya.
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -19-
Pasal 27
(1) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri melaksanakan pengurusan paspor dinas setelah
diterbitkannya surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar
Negeri dari Kementerian Sekretariat Negara.
(2) Pemohononan pengurusan paspor dinas hanya dapat
dilakukan apabila waktu keberangkatan Perjalanan
Dinas Luar Negeri tidak mendesak.
Pasal 28
Surat permohonan pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat lain, dan Pihak
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus sudah
diterima oleh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri paling lambat:
a. 7 (tujuh) hari kerja sebelum keberangkatan, untuk
negara asing yang tidak memerlukan visa;
b. 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan,
untuk negara asing yang memerlukan visa; dan
c. 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum keberangkatan,
untuk negara asing yang memerlukan visa Schengen dan
merupakan negara anggota Uni Eropa.
Pasal 29
Dalam hal terdapat perubahan tanggal, waktu, keanggotaan
Delegasi Kementerian, atau pembatalan perjalanan dinas luar
negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat
Jenderal/Badan dan pimpinan unit kerja eselon II lingkup
Sekretariat Jenderal menyampaikan usulan perubahan atau
pembatalan tersebut kepada Unit kerja lingkup Sekretariat
Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan
dinas luar negeri, yang memuat alasan perubahan atau
pembatalan, dengan melampirkan salinan surat persetujuan
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -20-
penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang sebelumnya
telah diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara.
Pasal 30
(1) Sekretaris Jenderal dapat melakukan pembatasan
Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat lain apabila
tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi,
kompetensi, substansi kegiatan, dan jumlah anggota
Delegasi Kementerian melebihi jumlah kepatutan.
(2) Dalam hal dilakukan pembatasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), unit kerja lingkup Sekretariat
Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri menyampaikan
pemberitahuan kepada pemohon disertai alasan
pembatasan.
BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 31
(1) Setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Lain wajib
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perjalanan
dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan
laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada
Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Jenderal;
dan
b. Pejabat Lain atau Pihak Lain menyampaikan laporan
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
bersangkutan dengan tembusan kepada unit kerja
lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan
fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak selesai dilaksanakannya perjalanan dinas
ke luar negeri.
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -21-
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah
ke dalam aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
Kementerian.
(4) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri akan menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Kementerian Sekretariat
Negara melalui sistem aplikasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri Kemeneterian Sekretariat Negara.
(5) Dalam hal pejabat tinggi madya, Pejabat Lain atau Pihak
Lain yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak
menyampaikan laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri
sebelumnya, maka unit kerja lingkup Sekretariat
Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat mempertimbangkan
kembali usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya.
(6) Bentuk dan format pelaporan pelaksanaan Perjalanan
Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 32
(1) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar
Negeri melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri lingkup Kementerian.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menganalisa keterkaitan antara
tujuan, pelaksanaan dan hasil perjalanan dinas luar
negeri.
(3) Evaluasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit kerja
lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri setiap 6
(enam) bulan sekali.
(4) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang
melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -22-
Negeri mengkoordinasikan evaluasi rencana Perjalanan
Dinas Luar Negeri setiap 6 (enam) bulan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
(1) Apabila Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melaksanakan
perjalanan dinas luar negeri, maka Sekretaris unit kerja
eselon I yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk
ikut serta dalam Perjalanan Dinas Luar Negeri dimaksud.
(2) Sekretaris unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melaksanakan perjalanan dinas ke
luar negeri bersama-sama Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya yang bersangkutan, apabila Sekretaris unit kerja
tersebut duduk sebagai steering/technical/organizing
committee pada organisasi yang menyelenggarakan
perundingan/pertemuan tersebut, dan/atau mendapat
persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
(3) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang menggunakan
pembiayaan pihak donor tetap mengikuti persyaratan
dan mekanisme dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 34
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Lain di
lingkungan Kementerian tidak diperbolehkan melakukan
perjalanan dinas luar negeri, tanpa dilengkapi dengan surat
persetujuan penugasan yang diterbitkan oleh Kementerian
Sekretariat Negara.
Pasal 35
Perjalanan Dinas Luar Negeri ke negara yang belum memiliki
hubungan diplomatik dengan Indonesia harus dilengkapi
dengan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.
Pasal 34 ...
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -23-
Pasal 36
Pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan Perjalanan
Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
Pejabat Lain mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
Masukan pada tahun berjalan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2012
tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 445), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -24-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMETERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBIK INDONEISIA
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -25-
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
USULAN RENCANA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN ....
UNIT ESELON I:
SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL/INSPAKTORAT
JENDERAL/BADAN
No Waktu
Pelaksanaan
Perjalanan
Dinas
Nama
Kegiatan
Yang Akan
Diikuti
Jumlah
Delegasi
Kota/Negara
Tujuan
Pembiayaan Keterangan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSI PUDJIASTUTI
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -26-
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KETERANGAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
I. Rencana Perjalanan Dinas
1. Nama :
2. NIK :
3. NIP. :
4. No. Telp/HP :
5. Alamat email :
6. Nomor paspor dan masa berlaku :
7. Unit Kerja Eselon I :
8. Jabatan :
9. Dasar/undangan dari :
10. Tugas :
11. Urgensi :
12. Waktu :
13. Kota di negara tujuan :
14. Sumber biaya :
15. Manfaat :
16. Pejalanan dinas LN yang ke *) :
II. Perjalanan dinas terakhir
1. Tugas :
2. Waktu :
3. Kota di negara tujuan :
4. Sumber biaya :
5. Nomor/tanggal laporan :
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -27-
Dengan ini menyatakan bersedia membuat laporan perjalanan dinas ke
luar negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kembali ke Indonesia,
dan berkelakuan baik selama berada di luar negeri serta menjunjung tinggi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta,..............
Pejabat yang bersangkutan
..............................
*) jumlah perjalanan dinas yang telah dilakukan dalam tahun berjalan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSI PUDJIASTUTI
www.peraturan.go.id
2017, No.1229 -28-
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
SISTEMATIKA PELAPORAN
I. PENDAHULUAN
A. Dasar pelaksanaan
B. Maksud dan Tujuan
C. Waktu Pelaksanaan
II. HASIL PELAKSANAAN
A. Pelaksanaan kegiatan
B. Hasil pelaksanaan kegiatan
C. Manfaat kegiatan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan
III. PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran tindak lanjut
C. Lampiran (bila diperlukan)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSI PUDJIASTUTI
www.peraturan.go.id
top related