belanja daerah dan pembiayaan
Post on 24-Jul-2015
398 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Belanja Daerah, Transfer dan
Pembiayaan
Struktur APBD
APBD
Pendapatan Daerah
Belanja Daerah Pembiayaan Daerah
• PAD• Dana
Perimbangan• Lain-lain
pendapatan daerah yang sah
• Klasifikasi belanja menurut organisasi
• Klasifikasi belanja menurut fungsi
• Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
• Klasifikasi belanja menurut jenis belanja
• Penerimaan Pembiayaan
• Pengeluaran Pembiayaan
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain pendapatan
daerah yang sah
● pajak daerah
● retribusi daerah
● hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
● lain-lain PAD yang sah
Pendapatan Daerah
● Dana Bagi Hasil
● Dana Alokasi Umum
● Dana Alokasi Khusus
seluruh pendapatan daerah selain PAD
dan dana perimbangan, yang
meliputi hibah, dana darurat, dan
lain-lain pendapatan yang
ditetapkan pemerintah.
Belanja daerah
Meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh daerah.
. Pasal 27 PP 58 / 2005Klasifikasi Belanja Daerah
ORGANISASI FUNGSI PROGRAM &KEGIATAN JENIS BELANJA
disesuaikan dengan susunan
organisasi pemerintahan
daerah
Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan
Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan
negara
diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota
untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan
keuangan negara
a. pelayanan umumb. Ketertiban &
keamananc. ekonomid. lingkungan hidupe. perumahan dan
fasilitas umum;f. kesehatang. pariwisata & budayah. agamai. pendidikanj. perlindungan sosial
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah
a. belanja pegawai;
b. belanja barang & jasa
c. belanja modal;
d. bunga
e. subsidi
f. hibah
g. bantuan sosial
h. belanja bagi hasil & bantuan keuangan
i. belanja tdk terduga
Penganggaran dalam APBD untuk setiap
jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan
DPRD, kepala daerah dan wakil kepala
daerah, sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan
kelurahan
urusan yang bersifat wajib dan
urusan bersifat pilihan yang
menjadi kewenangan
pemerintahan provinsi dan
pemerintahan kabupaten/kota
FUNGSI vs URUSAN
PERMENDAGRI 13/2006 URUSAN
1. Urusan Wajib (25)2. Urusan Pilihan (8)
PP 21/2004 Fungsi
1. Pelayanan Umum2. Pertahanan3. Ketertiban dan
Keamanan4. Ekonomi5. Lingkungan Hidup6. Perumahan dan
Fasilitas Umum7. Kesehatan8. Pariwisata dan Budaya9. Agama10. Pendidikan11. Perlindungan Sosial
Urusan Wajib Urusan Pilihan
a. pendidikan;b. kesehatan; c. pekerjaan umum;d. perumahan rakyat;e. penataan ruang;f. Perencanaan
pembangunan;g. perhubungan;h. lingkungan hidup;i. pertanahan;j. kependudukan dan
catatan sipil;k. pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;n. ketenagakerjaan;o. koperasi dan usaha
kecil dan menengah;p. penanaman modal;q. kebudayaan;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. ketahanan pangan;v. pemberdayaan
masyarakat dan desa;
w. statistik;x. kearsipan;y. komunikasi dan
informatika;danz. perpustakaan.
a. pertanian;b. kehutanan;c. energi dan sumber
daya mineral;d. pariwisata;e. kelautan dan
perikanan;f. perdagangan;g. industri; danh. ketransmigrasian.
Struktur BelanjaKEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
APARATUR & PELAYANAN PUBLIK► Belanja Administrasi Umum
Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan
► Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil & Bantuan
Keu Belanja Tak Terduga
► Belanja Operasi & Pemeliharaan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan
► Belanja LangsungProgram …Kegiatan … Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
► Belanja Modal Belanja Modal
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU
BELANJA TIDAK TERSANGKA
KELOMPOK DAN JENIS BELANJAKELOMPOK DAN JENIS BELANJAKEPMENDAGRI
29/2002PERMENDAGRI
13/2006
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PERJALANAN DINAS
BELANJA PEMELIHARAAN *)
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BUNGA
BELANJA SUBSIDI
BELANJA HIBAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA TAK TERDUGA
BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODALBELANJA MODAL
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU
BELANJA TIDAK TERSANGKA
BELANJA PEMELIHARAAN *)
BELANJA PERJALANAN DINAS
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
*) Jenis belanja pemeliharaan menjadi kegiatan yang didanai belanja langsung
BUNGA
BELANJA BANTU KEUANGAN
KEGIATAN
Definisi Belanja-belanja
Belanja Bunga, yaitu belanja yang digunakan untuk membayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Belanja Subsisdi, yaitu belanja yang digunakan untuk bantuan produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
Belanja Hibah, yaitu belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannnya.
Belanja Bantuan Sosial, yaitu belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan bersifat bantuan sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Definisi Belanja-belanja Belanja Bantuan Keuangan, yaitu belanja yang
digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
Belanja Tidak terduga, yaitu belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
TRANSFER
Transfer
Transfer Pemerintah Provinsi
a. Bagi hasil pajak ke kab/kotab. Bagi hasil retribusi ke
kab/kotac. Bagi hasil pendapatan
lainnya ke kab/kota
Transfer Pemerintah Kab/Kota
a. Bagi hasil pajak ke desab. Bagi hasil retribusi ke desac. Bagi hasil pendapatan
lainnya ke desa
Merupakan pengeluaran uang yang timbul sebagai konsekuensi berlakunya otonomi daerah.
Akuntansi Belanja d PPKD
DOKUMEN SUMBER BELANJA DI PPKD
JURNAL PENCATATAN BELANJA DI PPKD
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK)
merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.
Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD
JURNAL POTONGAN PFK DAN PENYETORANNYAPotongan PFK Dr. Kas di Kas Daerah xxx Cr. Utang PFK xxx
Penyetoran PFK Dr. Utang PFK xxx Cr. Kas di Kas Daerah xxx
PENGEMBALIAN BELANJAPada periode yang sama dengan terjadinya belanja Dr. Kas di Kas Daerah xxx Cr. Belanja......... Xxx
Belanja tahun lalu Dr. Kas di Kas Daerah xxx Cr. Pendapatan Lain-lain xxx
Akuntansi Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah• Pembiayaan merupakan transaksi keuangan
pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahunanggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untukmenutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.
• Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto.
PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
b. pencairan dana cadanganc. hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkand. penerimaan pinjamane. penerimaan kembali
pemberian pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan
a. pembentukan dana cadangan
b. penyertaan modal pemerintah daerah
c. pembayaran pokok utang
d. pemberian pinjaman
. Pasal 28 PP 58 / 2005
selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
pembiayaan neto
harus dapat menutup defisit anggaran
Dokumen Sumber
Dokumen Sumber
Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
Jurnal Penerimaan Pembiayaan
Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis.
Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan dua jurnal, di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca (jurnal korolari).
Pencairan Dana Cadangan
Dr Kas di Kas Daerah xxx
Cr. Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan Xxx
Dr. Ekuitas Dana Cadangan-Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Xxx
Cr. Dana Cadangan Xxx
Penerimaan pinjaman jangka panjang
Dr Kas di Kas Daerah xxx
Cr. Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Luar Negeri Xxx
Dr. Dana yang harus tersedia untuk utang jangka panjang
Xxx
Cr. Utang Jangka Panjang Xxx
Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Negara yang dipisahkan
Dr Kas di Kas Daerah xxx
Cr. Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Xxx
Dr. Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Xxx
Cr. Penyertaan Modal Pemerintah
Xxx
top related