bagian anggaran xxx - bppi.kemenperin.go.idbppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/laporan...
Post on 10-May-2019
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
1
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri adalah salah satu entitas
akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan
menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu
Industri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual
sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan
akuntabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Disamping itu, laporan keuangan ini
juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan
keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Jakarta, 20 Januari 2016
Kepala,
Dr. Haris Munandar N., Ma, NIP. 195907131981031002
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
2
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii 1
Daftar Isi 3
Pernyataan Tanggung Jawab iv Ringkasan 1 2
Ringkasan 4
I. Laporan Realisasi Anggaran 3 4
II. Neraca 4 4
III. Laporan Operasional 5 5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 5 5
V. Catatan atas Laporan Keuangan 5 5
A. Penjelasan Umum 11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 30
C. Penjelasan atas Per Pos Neraca 38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 47
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 54
F. Pengungkapan Penting Lainnya 55
VI. Lampiran dan Daftar 56
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab
kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, 20 Januari 2016
Kepala,
Dr. Haris Munandar N., MA, NIP. 195907131981031002
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
4
RINGKASAN
Laporan Keuangan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Tahun
2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Laporan Keuangan ini meliputi :
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja
selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.
Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2015 adalah berupa
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.125.626.243,- atau mencapai 0 persen
dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-
Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar
Rp.75.354.304.907,- atau mencapai 82,13 persen dari alokasi anggaran sebesar
Rp.91.752.002.000,-.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada 31 Desember 2015.
Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp.
20.424.517.871,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 832.015.475,-; Aset
Tetap sebesar Rp.19.252.965.479,-; dan Aset Lainnya sebesar Rp. 339.536.917,-.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 762.575.117,- dan
Rp.19.661.942.754,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.20.424.517.871,-
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan Operasional, Beban
Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
5
Kegiatan Non Operasional, Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa, Surplus/(Defisit)-LO,
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp. 15.279.902,-, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar
Rp. 90.583.920.979,-, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai
(Rp. 90.568.641.077,-).
Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing Surplus
sebesar Rp. 73.388.896,- dan Surplus (defisit) sebesar Rp.0,-, sehingga Entitas
mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 90.495.252.181,-).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal per tanggal
01 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 69.229.250.173,- dikurangi Defisit-LO sebesar
(Rp.90.495.252.181,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai
(Rp.330.251.038,-) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar
Rp.41.174.332.617,-, sehingga Ekuitas Akhir Entitas pada tanggal 31 Desember
2015 adalah senilai Rp. 19.661.942.754,-.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai
dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
6
Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk
Tahun Anggaran 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
7
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)
Uraian Catatan
TA 2015 TA 2014
Anggaran Realisasi % thd
anggaran Realisasi
A. PENDAPATAN
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 0 125.626.243 0,00 235.547.084
Jumlah Pendapatan 0 125.626.243 0,00 235.547.084
B. BELANJA B.2
1. Belanja Pegawai B.3 22.292.574.000 21.670.287.161 97,21 18.997.170.792
2. Belanja Barang B.4 63.405.292.000 47.950.404.169 75,63 42.784.434.770
3. Belanja Modal B.5 6.054.136.000 5.733.613.577 94,71 56.326.895.500
Jumlah Belanja 91.752.002.000 75.354.304.907 82,13 118.108.501.062
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
8
II. NERACA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN 2015 2014
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 Rp 0 Rp 0
Kas Lainnya dan Setara Kas C.2 Rp 829.809.600 Rp 595.098.840
Persediaan C.3 Rp 2.205.875 Rp 4.439.955
JUMLAH ASET LANCAR Rp 832.015.475 Rp 832.015.475
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin C.4 Rp 41.017.878.642 Rp 91.697.580.982
Gedung dan Bangunan C.5 Rp 1.439.098.000 Rp 1.439.098.000
Jalan Irigasi dan Jaringan C.6 Rp 4.343.550.000 Rp 4.343.550.000
Aset Tetap Lainnya C.7 Rp 914.880.550 Rp 771.794.550
Akumulasi Penyusutan C.8 Rp (28.462.441.713) Rp (29.173.105.004)
JUMLAH ASET TETAP Rp 19.252.965.479 Rp 69.078.918.528
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud C.9 Rp 339.536.917 Rp 114.167.500
JUMLAH ASET LAINNYA Rp 339.536.917 Rp 114.167.500
JUMLAH ASET Rp 20.424.517.871 Rp 69.792.624.823
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Kepada Pihak Ketiga C.10 Rp 704.253.870 Rp 519.755.042
Pendapatan Yang Ditangguhkan C.11 Rp 0 Rp 36.957.445
Utang Jangka Pendek Lainnya C.12 Rp 58.321.247 Rp 43.619.608
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp 762.575.117 Rp 600.332.095
JUMLAH KEWAJIBAN
Rp 762.575.117 Rp 600.332.095
EKUITAS
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Cadangan Persediaan C.13 Rp 0 Rp 4.439.955
Dana yg harus disediakan untuk pemb. Utang Jangka Pendek C.14 Rp 0 Rp (5.233.255)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR Rp 0 Rp (793.300)
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.15 Rp 0 Rp 69.078.918.528
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.16 Rp 0 Rp 114.167.500
JUMLAH EKUITAS INVESTASI Rp 0 Rp 69.193.086.028
JUMLAH EKUITAS DANA
Rp 0 Rp 69.192.292.728
JUMLAH EKUITAS Rp 19.661.942.754 Rp 69.229.250.173
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Rp 20.424.517.871 Rp 69.792.624.823
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
9
III. LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)
CATATAN 2015 2014
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1 15.279.902 -
15.279.902 -
Beban Pegawai D.2 21.598.500.507 -
Beban Persediaan D.3 883.071.402 -
Beban Barang dan Jasa D.4 47.229.609.709 -
Beban Pemeliharaan D.5 1.115.610.314 -
Beban Perjalanan Dinas D.6 16.071.781.942 -
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 3.685.347.105 -
90.583.920.979 -
(90.568.641.077) -
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.8 73.388.896 -
73.388.896 -
73.388.896 -
Beban Luar Biasa D.9 - -
- -
(90.495.252.181) -
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
URAIAN
BEBAN OPERASIONAL
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL
KEGIATAN OPERASIONAL
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
SURPLUS / (DEFISIT) - LO
OPERASIONAL LAINNYA
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL LAINNYA
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL LAINNYA
POS LUAR BIASA
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
10
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 2015 2014
EKUITAS AWAL E.1 69,229,250,173 -
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (90,495,252,181) -
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN : 83,863,183 -
PENYESUAIAN NILAI ASET E.3 83,863,183 -
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN - -
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR :
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN - -
SELISIH REVALUASI ASET TETAP -
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.4 (330,251,038) -
LAIN-LAIN - -
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 41,174,332,617 -
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS E.6 (49,567,307,419) -
EKUITAS AKHIR E.7 19,661,942,754 -
(330,251,038) -
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
11
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengkajian Kebijakan Iklim
dan Mutu Industri
Profil dan
Kebijakan Teknis
BPKIMI
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara. Pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 16 Maret
2015, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
ditetapkan menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI). Namun demikian berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian terbaru tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian belum disahkan. Sehingga,
Laporan Keuangan Semester I TA 2015 tingkat Satker BPPI masih
menggunakan nama Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu
Industri (BPKIMI) sesuai dengan Surat Pengesahan (SP-DIPA) Induk
Nomor SP DIPA-019.07-0/2014 tanggal 14 November 2014, sampai
DIPA terbaru dengan menggunakan nama Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) disahkan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015, Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) mempunyai tugas
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang
perindustrian dan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian,
pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa
industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi,
industry hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industry jangka
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
12
menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan
hak kekayaan intelektual dan pelaksanaan penelitian, pengkajian,
dan pengembangan;
b. Di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri,
konservasi, diversifikasi energi, industry hijau, iklim usaha dan
kebijakan makro industry jangka menengah dan jangka panjang,
serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang
industri; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi
industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi,
diversifikasi energi, industry hijau, iklim usaha dan kebijakan makro
industry jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan
perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
c. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:
105/M-IND/PER/10/2010, BPKIMI mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro
pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan
pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri.
Sedangkan fungsi BPKIMI sesuai Peraturan Menteri Perindustrian
tersebut di atas adalah :
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan
pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro
pengembangan industry jangka menengah dan panjang, kebijakan
pengembangan klaster industry prioritas serta iklim dan mutu
industri;
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
13
b. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana
kebijakan makro pengembangan industry jangka menengah dan
panjang, kebijakan pengembangan klaster industry prioritas serta
iklim dan mutu industri;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro
pengembangan industry jangka menengah dan panjang, kebijakan
pengembangan klaster industry prioritas serta iklim dan mutu
industri; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan
Mutu Industri.
Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, maka
sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, maka BPKIMI terbagi atas sekretariat dan 4 (empat)
pusat-pusat, dengan mempunyai tugas sebagai berikut :
(1) Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di
lingkungan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.
(2) Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri mempunyai
tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan dan
iklim usaha industri.
(3) Pusat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan
perumusan, penyiapan penerapan, pengembangan, dan kerja
sama di bidang standardisasi industri.
(4) Pusat Pengkajian Teknologi Industri dan Hak Kekayaan
Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengkajian di bidang teknologi industry dan hak kekayaan
intelektual.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
14
(5) Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di
bidang industry hijau dan lingkungan hidup.
(6) BPKIMI memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu sebelas Balai
Besar sektoral dan sebelas Balai Riset dan Standardisasi Industri
Regional (sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor: 119/M-IND/PER/11/2010). UPT
tersebut mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan litbang
terapan dan melakukan JPT sesuai dengan pengembangan
kompetensi Balai Besar dan fokus masing-masing Baristand.
VISI dan MISI
Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Industri
Nasional Jangka Panjang (2025) agar Indonesia menjadi Negara industry
tangguh pada tahun 2035, sesuai yang diamanatkan kepada Kementerian
Perindustrian, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
(BPKIMI) sebagai salah satu unit eselon I tahun 2015-2019 mempunyai
Visi:
“Menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan yang visioner dan
pelayanan teknis teknologis terkini yang mampu menjadi katalis
peningkatan produktivitas dan saya saing sekor industri di
tingkat nasional maupun global”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Badan Pengkajian
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) mengemban misi sebagai
berikut :
Mengembangkan Perwilayahan Industri guna Penyebaran dan
Pemerataan Industri;
Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan
sumber daya industri yang berkelanjutan;
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
15
Meningkatkan daya saing dan Produktivitas.
Misi :
merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Perindustrian, oleh karena itu ada 3 (tiga) Misi atau langkah
utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi “Indonesia
Menjadi Negara Industri Tangguh Pada Tahun 2035”.
Untuk mendukung misi tersebut di atas, tindakan nyata yang akan
dilakukan BPKIMI dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagai berikut :
1. Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri yang kondusif;
2. Meningkatkan peran standardisasi sebagai referensi pasar;
3. Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya
saing termasuk di dalamnya perlindungan HKI;
4. Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan (industry hijau);
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan penggunaan SDA local
melalui kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis.
TUJUAN
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BPKIMI
menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan
sesuai dengan Peta Strategis Kementerian Perindustrian yaitu
Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan dalam bagian
Sasaran Strategis BPKIMI.
Adapun, tujuan BPKIMI adalah :
1. Mewujudkan kebijakan di bidang inovasi teknologi, standardisasi, iklim
usaha, industry hijau dan kelitbangan dalam rangka mendorong daya
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
16
saing industri nasional;
2. Mendorong peningkatan pelayanan teknis teknologis dan focus pada
pemecahan masalah yang dihadapi sector industri;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi maju dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing industry.
SASARAN STRATEGIS
Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis
yang dijabarkan kedalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi
Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan
Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.
Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian
Perindustrian untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :
A. Perspektif Pemangku Kepentingan
Kementerian Perindustrian memiliki Sasaran Strategis :
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri;
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan
Luar Negeri;
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya investasi di sektor industri;
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di
Sektor Industri;
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan
Industri;
Sasaran Strategis 6 : Kuatnya Struktur Industri;
Dari Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian tersebut, BPKIMI
memiliki Sasaran Strategis yaitu :
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya investasi di sektor ndustri,
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
17
dengan indicator kinerja sasaran strategis
yaitu :
Meningkatnya investasi di sektor industry.
Sasaran Strategis 2 : Kuatnya Struktur Industri, dengan indicator
kinerja sasaran strategis yaitu :
Peningkatan penguasaan teknologi
industri;
Laju pertumbuhan industri yang
menerapkan prinsip-prinsip industry hijau;
Penurunan impor produk industri yang
SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan
secara wajib
B. Perspektif Proses Internal
Sasaran Strategis 1 : Tersusunnya Insentif dan Disinsentif bagi
Industri, dengan indicator kinerja sasaran
strategis yaitu :
Jenis usulan insentif dan disinsentif.
Sasaran Strategis 2 : Tersusunnya rancangan Standar nasional
Indonesia (SNI), Spesifikasi teknis (ST) dan
Pedoman Tata Cara (PTC) bidang industri,
dengan indicator kinerja sasaran strategis
yaitu :
Jumlah Rancangan SNI (RSNI), ST dan
PTC
Jumlah regulasi teknis pemberlakuan
SNI, ST dan/atau PTC secara wajib
Jumlah lembaga penilaian kesesuaian
bagi pemberlakuan SNI, ST dan PTC
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
18
secara wajib
Sasaran Strategis 3 : Terusunnya Arah Pembangunan Industri,
dengan indicator kinerja sasaran strategis
yaitu :
Jumlah rencana pembangunan industri.
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Kepada Pelaku Usaha Industri dan
Masyarakat dengan indicator kinerja sasaran
strategis yaitu :
Indeks kepuasan pelanggan.
C. Perspektif Pembelajaran Organisasi
Sasaran Strategis 1 : Sistem Informasi yang Handal, dengan
indicator kinerja sasaran strategis yaitu :
Jumlah aplikasi sistem informasi yang
tersedia.
Sasaran Strategis 2 : Sistem Perencanaan dan Penganggaran
yang berkualitas, dengan indicator kinerja
sasaran strategis yaitu :
Tingkat kesesuaian rencana kegiatan
dengan dokumen perencanaan.
Sasaran Strategis 3 : Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang
Milik Negara (BMN) yang Transparan dan
Akuntabel, dengan indicator kinerja sasaran
strategis yaitu :
Tingkat penyerapan anggaran;
Tingkat kualitas laporan keuangan.
Sasaran Strategis 4 : Sistem Pengendalian Internal yang Efektif,
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
19
dengan indicator kinerja sasaran strategis
yaitu :
Jumlah satuan kerja (satker) yang
melaksanakan system pengendalian
internal.
Sasaran Strategis 5 : Sistem Pelaporan yang Handal, dengan
indicator kinerja sasaran strategis yaitu :
Tingkat ketepatan waktu penyampaian
laporan
Nilai SAKIP
Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ini merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan
Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Laporan Keuangan ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan
Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi
aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca
dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
20
Basis Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri menerapkan
basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk
penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan.
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui
pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.
Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dasar
Pengukuran
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran
yang diterapkan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan
menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
21
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Kebijakan
Akuntansi
A.5. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan
akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini
adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri yang merupakan entitas pelaporan
dari Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Tingkat
Eselon I.
Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim
dan Mutu Industri adalah sebagai berikut :
Pendapatan-
LRA
(1) Pendapatan- LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada
KasUmum Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
22
pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.
Pendapatan-LO
(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus
pengakuan pendapatan-LO pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri adalah sebagai berikut:
o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan
selesai dilaksanakan
o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional
antara nilai dan periode waktu sewa.
Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja (3) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride
tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
23
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban
atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi
akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban (4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya
konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang dan Aset Lainnya :
Aset Lancar
a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan
segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
24
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga
disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam
bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti
Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.
b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat
peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan
naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban
secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan
membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut
didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan
jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
50%
Macet
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 100%
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
25
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan
Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12
(dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada
tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila
diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap
b. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan
oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau
harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih
dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta
rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
26
biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan,
dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan
barang bercorak kesenian.
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN/BMD.
Penyusutan Aset
Tetap
c. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang
yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya
nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
27
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester
selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik
Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
Piutang Jangka
Panjang
d. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih
dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat
direalisasikan.
Aset Lainnya
e. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset
Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran
yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
28
dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi
penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto
yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi
amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas
ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan
amortisasi.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar
nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan.
Kewajiban
(6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam
waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan
Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
29
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu
lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.
Ekuitas (7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan
kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari
ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali
(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali
Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi
berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut
memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian
laporan keuangan.
Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember
2015 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi
ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.
Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan
dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan
Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi.
Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi
berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan
implementasi yang pertama.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
30
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
Realisasi
Pendapatan Rp.
125.626.243,-
PENDAPATAN
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Realisasi Pendapatan untuk periode Tahun Anggaran 2015 adalah
sebesar Rp. 125.626.243,- atau mencapai 0 persen dari estimasi
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,-.
Pendapatan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat
umum, yang rinciannya terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung
dan Bangunan; Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun
Anggaran Yang Lalu; Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun
Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain
Tahun Anggaran Yang Lalu.
Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Pendapatan sewa tanah, gedung & bangunan 0 330,000 0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 0 11,846,963 0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 0 86,687,278 0,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL 0 11,812,100 0,00
Jumlah 0 125,626,243 0,00
0 14,949,902 0,00
Uraian
Tahun Anggaran 2015
Anggaran Realisasi % Real
Angg.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
31
Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan
sebesar (46,67) % persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan antara
lain berkurangnya pendapatan dari pemindahtanganan BMN; penerimaan
kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dan penerimaan kembali
belanja lain-lain tahun anggaran yang lalu.
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2015 dan 2014
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya - 3,400,000 -100.00
Pendapatan sewa tanah, gedung & bangunan 330,000 123,750 166.67
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 11,846,963 24,065,285 -50.77
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 86,687,278 - 0,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL 11,812,100 203,093,649 -94.18
J U M L A H 125,626,243 235,547,084 -46.67
URAIANREALISASI T.A.
2015
REALISASI T.A.
2014
NAIK
(TURUN) %
14,949,902 4,864,400 207,33
Realisasi Belanja
Rp.
75.354.304.907,-
B. BELANJA
Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.
75.354.304.907,- atau 82,13 % dari anggaran belanja sebesar Rp.
91.752.002.000,-.
Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 adalah
sebagai berikut :
Belanja Pegawai 22,292,574,000 21,682,196,073 97.26
Belanja Barang 63,405,292,000 48,317,419,589 76.20
Belanja Modal 6,054,136,000 5,733,613,577 94.71
Total Belanja Kotor 91,752,002,000 75,733,229,239 82.54
Pengembalian - (378,924,332) -
Jumlah 91,752,002,000 75,354,304,907 82.13
Uraian
Tahun Anggaran 2015
Anggaran Realisasi % Real
Angg.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
32
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014, Realisasi Belanja pada
Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar (36,20 %)
dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan antara lain karena penurunan yang cukup signifikan pada
Belanja Modal.
Pada tahun 2014 terdapat pengadaan alat laboratorium SNI pada unit
Pusat Standardisasi dengan nilai sebesar Rp. 56.044.682.500,-.
Sedangkan pada tahun 2015 belanja modal untuk pembelian alat
laboratorium SNI hanya sebesar Rp. 4.489.950.000,-. Belanja Modal
berupa pembelian alat laboratorium SNI tersebut merupakan bantuan
untuk Balai Besar dan Baristand Industri yang nantinya akan
dilakukan transfer keluar, yang akan diterima Balai Besar dan
Baristand Industri (merupakan transfer masuk).
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 dan 2014
URAIAN REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014NAIK
(TURUN) %
Belanja Pegawai 21,670,287,161 18,997,170,792 14.07
Belanja Barang 47,950,404,169 42,784,434,770 12.07
Belanja Modal 5,733,613,577 56,326,895,500 (89.82)
Jumlah 75,354,304,907 118,108,501,062 (36.20)
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
33
Belanja Pegawai
Rp.
21.670.287.161,-
B.2. BELANJA PEGAWAI
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 dan Tahun
Anggaran 2014 masing-masingnya adalah sebesar
Rp.21.670.287.161,- dan Rp.18.997.170.792,-. Realisasi belanja
Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,07 persen
dari Tahun Anggaran 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh
adanya kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, kenaikan uang
makan pegawai dan kenaikan tunjangan khusus/kegiatan pegawai
Kementerian Perindustrian yang semula sebesar 47% menjadi 70%
sesuai dengan Perpres No.111 Tahun 2015.
Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2015 dan 2014
URAIAN REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014
NAIK
(TURUN)
%
Belanja Gaji Pokok PNS 8.368.212.760 7.826.045.260 6,93
Belanja Pembulatan Gaji PNS 206.460 134.583 53,41
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 604.550.468 567.977.810 6,44
Belanja Tunjangan Anak PNS 156.150.392 149.546.438 4,42
Belanja Tunjangan Struktural PNS 742.750.000 789.020.000 (5,86)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 237.575.000 230.075.000 3,26
Belanja Tunjangan PPh PNS 257.008.277 229.120.170 12,17
Belanja Tunjangan Beras PNS 440.303.780 409.903.280 7,42
Belanja Uang Makan PNS 1.026.354.000 799.915.000 28,31
Belanja Tunjangan Umum PNS 260.165.000 261.940.000 (0,68)
Belanja Uang Lembur 530.074.000 504.484.000 5,07
Belanja Pegawai (Tunjangan Kegiatan) 9.058.845.936 7.234.974.152 25,21
Jumlah Belanja Kotor 21.682.196.073 19.003.135.693 14,10
Pengembalian Belanja Pegawai 11.908.912 5.964.901 99,65
Jumlah Belanja 21.670.287.161 18.997.170.792 14,07
Belanja Barang
Rp.
47.950.404.169,-
B.3. BELANJA BARANG
Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun
Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.47.950.404.169,-
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
34
dan Rp.42.784.434.770,-.
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan
sebesar 12,07 % dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran
2014. Kenaikan Belanja Barang terdapat pada Belanja Barang Non
Operasional; Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi; Belanja
Jasa dan Belanja Perjalanan Luar Negeri.
Rincian Perbandingan Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2015
dan 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan 2014
URAIAN REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014NAIK
(TURUN) %
Belanja Barang Operasional 2,213,688,266 2,545,451,850 (13.03)
Belanja Barang Non Operasional 12,352,646,076 9,724,964,702 27.02
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 797,335,137 0 100.00
Belanja Jasa 15,409,186,134 7,420,680,483 107.65
Belanja Pemeliharaan 1,115,249,314 1,218,016,800 (8.44)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 14,227,898,083 19,880,633,949 (28.43)
Belanja Perjalanan Luar Negeri 2,201,416,579 2,031,834,086 8.35
Jumlah Belanja Kotor 48,317,419,589 42,821,581,870 12.83
Pengembalian Belanja (367,015,420) (37,147,100) 888.01
Jumlah Belanja 47,950,404,169 42,784,434,770 12.07
Belanja Modal
Rp.
5.733.613.577,-
B.4. BELANJA MODAL
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran
2014 yang masing-masingnya adalah sebesar Rp.5.733.613.577,-
dan Rp.56.326.895.500,-.
Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2015 mengalami penurunan
sebesar (89,82%) dibandingkan realisasi Belanja Modal pada tahun
2014. Hal ini disebabkan antara lain karena penurunan pada Belanja
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
35
Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Lainnya.
Pada tahun 2014 terdapat pengadaan alat laboratorium SNI pada unit
Pusat Standardisasi dengan nilai sebesar Rp. 56.044.682.500,-.
Sedangkan pada tahun 2015 belanja modal untuk pembelian alat
laboratorium SNI hanya sebesar Rp. 4.489.950.000,-. Belanja Modal
berupa pembelian alat laboratorium SNI tersebut merupakan bantuan
untuk Balai Besar dan Baristand Industri yang mana pada tahun 2015
dilakukan transfer keluar, dan diterima Balai Besar dan Baristand
Industri merupakan transfer masuk.
Jumlah Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2015 dan 2014 masing-
masingnya adalah sebesar Rp.5.733.613.577,- dan
Rp.56.326.895.500,-.
Rincian Perbandingan Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2015
dan 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014
URAIAN REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014NAIK
(TURUN) %
Peralatan dan Mesin 5,392,527,577 56,291,150,500 -90.42
Belanja Modal Lainnya 341,086,000 35,745,000 854.22
Jumlah Belanja Kotor 5,733,613,577 56,326,895,500 -89.82
Pengembalian - - -
Jumlah Belanja 5,733,613,577 56,326,895,500 -89.82
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015
dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.5.392.527.577,- dan
Rp.56.291.150.500,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar (90,42%)
dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada
tahun anggaran 2014. Hal ini disebabkan antara lain karena pada
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
36
tahun 2014 terdapat pengadaan alat laboratorium SNI pada unit
Pusat Standardisasi dengan nilai sebesar Rp. 56.044.682.500,-.
Sedangkan pada tahun 2015 belanja modal untuk pembelian alat
laboratorium SNI hanya sebesar Rp. 4.489.950.000,-. Belanja Modal
berupa pembelian alat laboratorium SNI tersebut merupakan
bantuan untuk Balai Besar dan Baristand Industri.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 dan 2014
URAIAN JENIS BELANJAREALISASI
TA. 2015
REALISASI TA.
2014
Naik
(Turun)
Pembelian Alat Ukur 4,587,660 - 100.00
Pembelian Alat Pengolahan 51,975,000 33,000,000 57.50
Pembelian Alat Kantor 262,382,000 124,258,000 111.16
Pembelian Alat Rumah Tangga 48,256,625 - 100.00
Pembelian Alat Studio 5,298,375 - 100.00
Pembelian Alat Komunikasi 2,972,000 - 100.00
Pembelian Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup
Pembelian Alat Khusus Kepolisian 16,550,000 21,632,150,500 -99.92
Pembelian Komputer Unit 388,454,750 79,410,000 389.18
Pembelian Peralatan Komputer 85,791,750 9,800,000 775.43
Pembelian Alat Laboratorium 4,489,950,000 18,682,532,000 -75.97
Pembelian Software Komputer 27,369,417 - 100.00
Pembelian Alat Laboratorium
Kimia Nuklir
Jumlah Belanja Kotor 5,392,527,577 56,291,150,500 -90.42
Pengembalian Belanja Modal - - -
Jumlah Belanja 5,392,527,577 56,291,150,500 -90.42
8,940,000 - 100.00
- 15,730,000,000 100.00
B.4.2 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainya Tahun Anggaran 2015 dan Tahun
Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.341.086.000,-
dan Rp.35.745.000,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun
Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar 854,22 persen
dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2014. Hal ini disebabkan
pengadaan software untuk mendukung implementasi akuntansi
pendapatan berbasis akrual.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
37
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2015 dan 2014
URAIAN JENIS BELANJA T.A. 2015 T.A 2014
Naik
(Turun)
%
Pembelian Bahan Perpustakaan tercetak 143,086,000 35,745,000 300.30
Pembelian Lisensi Software 198,000,000 - 100.00
Jumlah Belanja Kotor 341,086,000 35,745,000 854.22
Pengembalian Belanja Modal - - -
Jumlah Belanja 341,086,000 35,745,000 854.22
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
38
II. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA
C. NERACA
Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-
yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung
jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang
belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara
per tanggal neraca.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Keterangan TH 2015 TH 2014
PT. Bank BRI No. Rek. 126801000035305 - -
Uang Tunai - -
Jumlah - -
Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.
829.809.600,-
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.829.809.600,-
dan Rp.595.098.840. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas
yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang
bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun
uang tunai.
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari : uang tunjangan
kinerja pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang
bersangkutan per tanggal neraca; pajak PPh dari tunjangan kinerja
pegawai yang belum disetorkan per tanggal neraca dan
pengembalian kelebihan belanja tunjangan kinerja yang belum
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
39
disetorkan ke kas Negara per tangal neraca.
Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Jenis TH 2015 TH 2014
Tunjangan Kinerja Pegawai yang belum dibayarkan 688,291,559 514,521,787
Pajak PPh Tunjangan Kinerja yang belum disetor 58,321,247 43,619,608
Pengembalian belanja tunkin belum disetor ke kas negara 83,196,794 36,957,445
Jumlah 829,809,600 595,098,840
Persediaan
Rp.2.205.875,-
C.3. Persediaan
Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
masing-masing adalah sebesar Rp. 2.205.875,- dan Rp. 4.439.955,-.
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual,
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
adalah sebagai berikut:
Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 4.439.955
Mutasi Tambah :
- Pembelian Barang Konsumsi 797.335.137
Mutasi Kurang :
- Habis Pakai Barang Konsumsi 799.569.217
Saldo per 31 Desember 2015 2.205.875
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam
kondisi baik
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
40
Peralatan dan
Mesin Rp.
41.017.878.642,-
C.4. Peralatan dan Mesin
Jumlah Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015
dan 2014 masing-masingnya adalah sebesar Rp.41.017.878.642,- dan
Rp.91.697.580.982,-.
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 91,697,580,982
Mutasi tambah: 39,777,512,160
- Pembelian 875,030,160Rp
- Reklasifikasi Masuk 34,412,532,000Rp
- Transfer Masuk -Rp
- Penyelesaian Pembangunan KDP 4,489,950,000Rp
Mutasi kurang: 90,457,214,500
- Transfer Keluar 56,044,682,500Rp
- Reklasifikasi Keluar 34,412,532,000Rp
Saldo per 31 Desember 2015 41,017,878,642
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 27,124,717,920
Nilai Buku per 31 Desember 2015 13,893,160,722
Mutasi kurang merupakan transfer keluar alat laboratorium yang dibeli oleh
Pusat Standardisasi pada tahun anggaran 2014 dan diserahkan kepada 20
Satker Balai Besar dan Baristand di lingkungan Badan Pengkajian
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Mutasi lainnya yaitu reklasifikasi ke dalam
Aset Lainnya. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.
Gedung dan dan
Bangunan Rp.
1.439.098.000,-
C.5. Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 masing-masingnya adalah sebesar
Rp.1.439.098.000,- dan Rp.1.439.098.000,-.
Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan
pada tanggal pelaporan, rinciannya adalah sebagai berikut:
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
41
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 1,439,098,000
Mutasi tambah : -
Mutasi kurang : -
Saldo per 31 Desember 2015 1,439,098,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 229,948,313
Nilai Buku per 31 Desember 2015 1,209,149,687
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran
Laporan Keuangan ini.
Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.
4.343.550.000,-
C.6. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.343.550.000,-
dan Rp.4.343.550.000,-. Pada tahun 2015 tidak terjadi mutasi tambah
atau mutasi kurang terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Rincian
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut :
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 4,343,550,000
Mutasi tambah: -
Mutasi kurang: -
Saldo per 31 Desember 2015 4,343,550,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 1,107,775,480
Nilai Buku per 31 Desember 2015 3,235,774,520
Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran
Laporan Keuangan ini.
Aset Tetap
Lainnya Rp.
914.880.550 ,-
C.7. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
42
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember
2014 masing-masing adalah sebesar Rp.914.880.550,- dan
Rp.771.794.550,-.
Pada Aset Tetap Lainnya terdapat mutasi tambah sebesar
Rp.143.086.000,-, sedangkan mutasi kurang tidak terdapat atas aset
tetap ini, rinciannya adalah sebagai berikut :
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 771,794,550
Mutasi tambah : 143,086,000
Pembelian Bahan Perpustakaan Tercetak 143,086,000
Mutasi kurang : -
Saldo per 31 Desember 2015 914,880,550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 -
Nilai Buku per 31 Desember 2015 914,880,550
Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan
Keuangan ini.
Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.
(28.462.441.713,
-)
C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014 adalah masing-masing (Rp.28.462.441.713,-)
dan (Rp. 29.173.105.004,-).
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset
Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin; Gedung dan
Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015
adalah sebagai berikut :
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
43
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
No Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
1 Peralatan dan Mesin 41,017,878,642 27,124,717,920 13,893,160,722
2 Gedung dan Bangunan 1,439,098,000 229,948,313 1,209,149,687
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,343,550,000 1,107,775,480 3,235,774,520
46,800,526,642 28,462,441,713 18,338,084,929Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya
Rp.
339.536.917,-
C.9. Aset Tak Berwujud
Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan bagian dari Aset Lainnya yang
nilainya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah
Rp.339.536.917,- dan Rp.114.167.500,-.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri berupa software
dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang
operasional kantor.
Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut :
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 114.167.500
Mutasi tambah: 225.369.417
Reklasifikasi dari aset tetap 27.369.417
Pembelian Lisensi 198.000.000
Mutasi kurang: -
Saldo per 31 Desember 2015 339.536.917
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 -
Nilai Buku per 31 Desember 2015 339.536.917
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
44
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
Rincian Aset Tak berwujud
Uraian Nilai
Software 45,169,417
Lisensi 198,000,000
Aset Tak Berwujud Lainnya 96,367,500
Jumlah 339,536,917
Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.704.253.870,
-
C.10. Utang kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.704.253.870,- dan
Rp.519.755.042,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja
yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus
segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu
kurang dari 12 (dua belas bulan).
Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Badan Badan
Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri per tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
URAIAN JUMLAH PENJELASAN
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar 11,410,140 Belanja Pegawai untuk Gaji Susulan bln Okt. s/d Des. 2015
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 688,291,559 Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember 2015
Belanja langganan telepon yg masih hrs dibayar 4,552,171 Penggunaan langganan daya dan jasa yang belum dibayar
Total 704,253,870
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER 31 DESEMBER 2015
Pendapatan
Yang
Ditangguhkan
Rp. 0,-
C.11. Pendapatan Yang Ditangguhkan
Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan
Rp.36.957.445,-. Pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada lagi akun
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
45
pendapatan yang ditangguhkan.
Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp. 58.321.247,-
C.12. Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.58.321.247,- dan
Rp.43.619.608,-. Utang Jangka pendek Lainnya merupakan Utang
Pajak Tunjangan Kinerja Pegawai yang belum disetorkan ke Kas
Negara per tanggal pelaporan.
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai berikut:
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Uraian Jumlah
Pajak Tunjangan Kinerja Pegawai yang belum disetor 58,321,247
Total 58,321,247
Cadangan
Persediaan
Rp.0,-
C.13. Cadangan Persediaan
Cadangan Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember
2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.4.439.955,-.
Pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada lagi Cadangan Persediaan.
Dana yg hrs
disediakan utk
pemb. Utang
Jangka Pendek
Rp.0,-
C.14. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka
Pendek
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka
Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-
masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.(5.233.255),-.
Pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada lagi Dana yang harus
disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
46
Diinvestasikan
Dalam Aset
Tetap Rp.0,-
C.15. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember
2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp.0,-
dan Rp.69.078.918.528,-.
Pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada lagi Ekuitas Dana
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap.
Diinvestasikan
Dalam Aset
Lainnya Rp.0,-
C.16. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember
2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp.0,-
dan Rp.114.167.500,-.
Pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada lagi Ekuitas Dana
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
47
III. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D. KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
adalah sebesar Rp.15.279.902,- dan Rp.0,-. Pendapatan tersebut
merupakan pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya :
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
URAIAN31 Desember
2015
31 Desember
2014
Naik
(Turun)
%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 15,279,902 - -
Jumlah 15,279,902 - -
Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan-LO yang
diperoleh dari sewa tanah, gedung dan bangunan dan denda
keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak pada LRA adalah
Rp125.626.243,-. Terdapat selisih sebesar Rp 110.346.341,- yang
merupakan pendapatan dari pengembalian belanja tahun yang lalu
dimana di Laporan Operasional termasuk dalam Pendapatan Non
Operasional.
Beban Pegawai
Rp.
21.681.697.301,-
D.2. Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2015 dan 31 Desember
2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.598.500.507,- dan
Rp.0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
48
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.
Nilai belanja pegawai pada LRA adalah sebesar Rp 21.670.287.161,-.
Terdapat selisih sebesar Rp 71.786.654,- yang berasal dari adanya
pengurangan beban pegawai karena pengembalian tunjangan kinerja
yang belum disetorkan pada tanggal neraca yaitu sebesar
Rp83.196.794,- dan mutasi tambah sebesar Rp 11.410.140,- dari
beban pegawai yang masih harus dibayar.
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 201531 Desember
2014
Naik
(Turun) %
Beban Gaji 8,366,150,511 - -
Beban Tunjangan-Tunjangan 3,726,819,604 - -
Beban Lembur 529,881,250 - -
Beban Tunjangan Khusus/ Kinerja Pegawai 8,975,649,142 - -
Jumlah 21,598,500,507 - -
Beban
Persediaan Rp.
883.071.402,-
D.3. Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember
2014 adalah masing-masing sebesar Rp.883.071.402,- dan Rp.0,-
Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas
barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil
produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah
sebagai berikut:
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
49
Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
URAIAN31 Desember
2015
31 Desember
2014
Naik
(Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi 883,071,402 - -
Jumlah 883,071,402 - -
Beban Barang
dan Jasa Rp.
47.229.609.709,-
D.4. Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Jasa Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
adalah masing-masing sebesar Rp.47.229.609.709,- dan Rp.0,-.
Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa Per 31
Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
Rincian Beban Jasa Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 201531 Desember
2014
Naik
(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran 1,491,516,366 - -
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 43,212,100 - -
Beban Honor Operasional Satuan Kerja 559,320,000 - -
Beban Barang Operasional Lainnya 119,639,800 - -
Beban Bahan 2,394,073,574 - -
Beban Honor Output Kegiatan 7,701,717,500 - -
Beban Barang Non Operasional Lainnya 2,247,372,300 - -
Beban Langganan Telepon 72,455,207 - -
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1,280,000 - -
Beban Jasa Konsultan 1,959,287,000 - -
Beban Sewa 1,138,992,000 - -
Beban Jasa Profesi 5,960,850,000 - -
Beban Jasa Lainnya 23,539,715,862 - -
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin 178,000 - -
Jumlah 47,229,609,709 - -
Terdapat belanja barang yang masih harus dibayar untuk
pembayaran tagihan telpon bulan Januari 2016 yang merupakan
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
50
beban di tahun 2015 namun baru dibayarkan di Tahun Anggaran
2016 sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara realisasi
Belanja barang dan jasa dan beban barang dan jasa.
Beban
Pemeliharaan
Rp.
1.115.610.314,-
D.5. Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
adalah masing-masing sebesar Rp.1.115.610.314,- dan Rp.0,-
Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke
dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2015
dan 2014 adalah sebagai berikut :
Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 201531 Desember
2014
Naik
(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 324.838.360 - -
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 790.410.954 - -
Persediaan bahan untuk pemeliharaan 361.000 - -
Jumlah 1.115.610.314 - -
Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
16.071.781.982,-
D.6. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
adalah masing-masing sebesar Rp.16.071.781.942,- dan Rp.0,-.
Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan
dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember
2014 adalah sebagai berikut :
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
51
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 201531 Desember
2014
Naik
(Turun) %
Beban Perjalanan Biasa 7,713,547,540 - -
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 231,360,000 - -
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,290,419,059 - -
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,935,464,459 - -
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1,900,990,884 - -
Jumlah 16,071,781,942 - -
Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp.
(3.685.347.105,-
)
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp.(3.685.347.105,-) dan Rp.0,-.
Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN
AMORTISASI31 Desember 2015
31 Desember
2014
Naik
(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 3,510,951,210 - -
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 29,672,770 - -
Beban Penyusutan Jaringan 144,723,125 - -
Jumlah 3,685,347,105 - -
Nilai delta penyusutan tahun lalu dengan tahun ini pada Neraca
sebesar Rp 710.663.291,-. Terdapat selisih yang cukup signifikan
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
52
antara delta penyusutan tahun lalu dan tahun ini sebesar
Rp.2.974.683.814,-. Selisih tersebut berasal dari mutasi akumulasi
penyusutan pada saat transfer keluar alat laboratorium dari Satker
BPKIMI Pusat kepada 20 Satker Balai Besar dan Baristand Industri.
Pendapatan Dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp.
73.388.896,-
D.8. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah
merupakan bagian dari Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non
Operasional Lain terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya
tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
URAIAN 31 Desember 201531 Desember
2014
Naik
(Turun) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - - -
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (25,110,482) - -
- Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 86,687,278 - -
- Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL 11,812,100 - -
Jumlah 73,388,896 - -
Terdapat selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
dengan realisasi pendapatan PNBP pada LRA untuk pendapatan dari
penerimaan kembali belaja TAYL. Selisih tersebut merupakan setoran
penerimaan kembali belanja pegawai TAYL yang berasal dari belanja
Tunjangan Kinerja bulan Desember 2014 yang sisanya baru
disetorkan di tahun anggaran 2015 namun pada tanggal neraca 31
Desember 2014 sisa tunjangan kinerja sebesar Rp 36.957.445,- telah
diakui sebagai pendapatan yang ditanggunkan pada neraca dan telah
masuk dalam ekuitas awal pada LPE 2015.
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
53
Pos Luar Biasa
Rp.0,-
D.9. Pos Luar Biasa
Beban pada Pos Luar Biasa Per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.
Rincian Pos Luar Biasa Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember
2014 adalah sebagai berikut :
Rincian Pos Luar Biasa Per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014
URAIAN 30 JUNI 2015 31 DES. 2014
NAIK
(TURUN)
%
Beban Luar Biasa - - -
Jumlah - - -
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
54
IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Ekuitas Awal Rp.
69.229.250.173,-
E.1 Ekuitas Awal
Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah
masing-masing sebesar Rp. 69.229.250.173,- dan Rp. 0,-
Surplus / Defisit
LO (Rp.
90.495.252.181,)
E.2 Surplus/Defisit – LO
Jumlah Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar
Rp.(90.495.252.181),- dan Rp.0,-.
Defisit LO merupakan selisih kurang antara Surplus/(deficit) Kegiatan
Operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar
biasa.
Penyesuaian
Nilai Tahun
Berjalan Rp.
83.863.183,-
E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan adalah merupakan Penyesuaian
Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 83.863.183,-
dan Rp.0,-.
Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp.
(330.251.038),-
E.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan
Mendasar merupakan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir
31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masingnya
adalah sebesar Rp.(330.251.038),- dan Rp. 0,-
Transaksi Antar
Entitas Rp.
41.174.332.617,-
E.5 Transaksi Antar Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31
Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masingnya adalah
sebesar Rp.41.174.332.617,- dan Rp. 0,-
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
55
Ekuitas Akhir Rp.
(49.567.307.419)
E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31
Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masingnya adalah
sebesar Rp.(49.567.307.419),- dan Rp. 0,-
Ekuitas Akhir Rp.
19.661.942.754,-
E.7 Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014 masing-masingnya adalah sebesar
Rp.19.661.942.754,- dan Rp. 0,-
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
Jakarta, 20 Januari 2016
Kepala,
Dr. Haris Munandar N., Ma, NIP. 195907131981031002
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
56
LAMPIRAN LAPORAN PENDUKUNG
I. LAMPIRAN A.1. : RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI, AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI DAN NILAI BUKU ASET TETAP
II. LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG SEBAGAI LAMPIRAN :
NERACA PERCOBAAN
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
NERACA TAHUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LRA BELANJA DAN LRA PENGEMBALIAN BELANJA
LRA PENDAPATAN DAN LRA PENGEMBALIAN PENDAPATAN
III. LAPORAN PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA
IV. BERITA ACARA REKONSILIASI BPKIMI DENGAN KPKNL
JAKARTA IV
V. BERITA ACARA REKONSILIASI BPKIMI DENGAN KPPN JAKARTA VII
VI. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA
PENGELUARAN
VII. FOTO COPY SSBP/SSPB TAHUN BERJALAN
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
57
Lampiran A1
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015
Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Tot. Ak. Penyusutan Nilai Buku
Manfaat Per 31-12-2015 Per 31-12-2015 Per 31-12-2015 Per 31-12-2015 Per 31-12-2015
A Peralatan dan Mesin
1 Alat Besar Darat 6 7,926,000 7,926,000 - - 7,926,000 -
2 Alat Bantu 3 187,105,000 187,105,000 - - 187,105,000 -
3 Alat Angkutan Darat Bermotor 44 5,157,410,600 3,484,719,560 424,870,216 - 3,909,589,776 1,247,820,824
4 Alat Ukur 21 1,905,579,660 1,838,982,000 19,477,532 - 1,858,459,532 47,120,128
5 Alat Pengolahan 27 100,610,000 13,510,000 17,246,875 - 30,756,875 69,853,125
6 Alat Kantor 355 1,355,589,500 796,276,500 120,688,500 - 916,965,000 438,624,500
7 Alat Rumah Tangga 896 1,770,545,225 1,520,519,610 85,362,465 - 1,605,882,075 164,663,150
8 Alat Studio 51 603,203,395 557,221,520 12,740,675 - 569,962,195 33,241,200
9 Alat Komunikasi 3 11,022,000 2,895,000 2,204,400 - 5,099,400 5,922,600
10 Peralatan Pemancar 8 19,263,000 7,360,450 1,400,300 - 8,760,750 10,502,250
11 Alat Kedokteran 64 347,138,006 273,564,506 21,021,000 - 294,585,506 52,552,500
12 Alat Kesehatan Umum 1 377,000 377,000 - - 377,000 -
13 Unit Alat Laboratorium 150 19,179,482,833 10,253,873,513 1,947,919,243 (1,167,658,250) 11,034,134,506 8,145,348,327
14 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 64,629,000 554,071,174 5,656,556 (524,333,333) 35,394,397 29,234,603
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/
Elektronika
16 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 4 12,435,000 3,495,000 638,571 - 4,133,571 8,301,429
17 Peralatan Laborat. Hydrodinamica 107 339,402,500 188,885,350 22,626,852 - 211,512,202 127,890,298
Alat Laboratorium Standarisasi
Kalibrasi & Instrumentasi
19 Alat Khusus Kepolisian 6 70,750,000 2,731,368,813 15,618,750 (2,704,018,813) 42,968,750 27,781,250
20 Komputer Unit 361 4,645,293,058 3,577,032,683 377,771,626 - 3,954,804,309 690,488,749
21 Peralatan Komputer 430 1,587,678,185 1,374,983,560 74,750,314 - 1,449,733,874 137,944,311
22 Unit Peralatan Proses/Produksi 3 58,747,000 41,884,500 6,745,000 - 48,629,500 10,117,500
Jumlah 41,017,878,642 28,009,777,106 3,510,951,210 -4,396,010,396 27,124,717,920 13,893,160,722
Jumlah untuk dipindahkan 41,017,878,642 28,009,777,106 3,510,951,210 -4,396,010,396 27,124,717,920 13,893,160,722
No Aset Tetap Nilai Perolehan
15 9 64,636,000
18 6 3,529,055,680
38,847,465
554,877,902
4,309,067 - 21,479,468
349,903,268 - 2,624,274,510
43,156,532
904,781,170
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2015
58
Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Tot. Ak. Penyusutan Nilai Buku
Manfaat Per 31-12-2015 Per 31-12-2015 Per 31-12-2015 Per 31-12-2015 Per 31-12-2015
Jumlah Pindahan 41,017,878,642 28,009,777,106 3,510,951,210 -4,396,010,396 27,124,717,920 13,893,160,722
B Gedung dan Bangunan
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 2 1,353,268,000 191,497,474 27,722,088 - 219,219,562 1,134,048,438
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1 85,830,000 8,778,069 1,950,682 - 10,728,751 75,101,249
Jumlah 1,439,098,000 200,275,543 29,672,770 - 229,948,313 1,209,149,687
C Jaringan
1 Instalasi Air Bersih / Air Baku 1 427,000,000 49,816,668 14,233,334 - 64,050,002 362,949,998
2 Instalasi Air Kotor 3 3,909,125,000 911,472,249 130,304,166 - 1,041,776,415 2,867,348,585
3 Instalasi Gardu Listrik 2 7,425,000 1,763,438 185,625 - 1,949,063 5,475,937
Jumlah 4,343,550,000 963,052,355 144,723,125 - 1,107,775,480 3,235,774,520
46,800,526,642 29,173,105,004 3,685,347,105 (4,396,010,396) 28,462,441,713 18,338,084,929
- 2 -
Total
No Aset Tetap Nilai Perolehan
Jakarta, 20 Januari 2016
Kepala,
Dr. Haris Munandar N., Ma, NIP. 195907131981031002
top related