bag-organisasi.kuningankab.go.id · web viewberdasarkan peraturan daerah kabupaten kuningan nomor 5...
Post on 27-Apr-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB 1PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangRencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul.
Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan
sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi
perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam
melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang
akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai
sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai
dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana
Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia
dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis nasional dan global.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan
dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan
melibatkan unsurunsur organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, sehingga perencanaan yang
dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang :
a. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When,
Where, How dan Who;
b. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret
berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
c. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
d. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
e. Berkelangsungan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai,
hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
1 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
f. fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan
tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
g. komprehensif;
h. berdasarkan skala prioritas.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kuningan Pasal 4 ayat (1) huruf e, Kedudukan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan merupakan unsur
penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah bidang keuangan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai
kedudukan, susunanan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam mendorong
terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih, bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government). Dengan peranan yang
sangat strategis ini melekat tanggung jawab yang berat.
Kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan selaku SKPD mengacu kepada peraturan perundang-undangan
tentang pengelolaan keuangan, memiliki tugas antara lain :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;
d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan
daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
2 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
Kuningan yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet, Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Perkotaan dan Perdesaan.
Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah
berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi
daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana
strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam peranannya sebagai
pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten
Kuningan. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerh akan dapat menyelaraskan dengan potensi,
peluang dan kendala yang dihadapi.
3 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta
evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.
Disamping itu, Rencana Strategis merupakan salah satu tahapan dan
sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Bappenda dalam membangun
suatu sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan
akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada
pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor
kunci keberhasilan.
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan periode tahun 2014-
2018 tertuang di dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan akan diseleraskan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) yang berkaitan dengan
Nawacita. Revisi RPJMD termaksud merupakan dasar dari penyusunan
Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap
tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Renstra dan Renja
tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam
menciptakan pedoman strategis bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan terutama dalam mendukung pencapaian Misi ke satu
yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Sistem dan prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan
Renstra ini dimaksudkan untuk merevisi Renstra terdahulu agar sesuai
dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Revisi Renstra
ini juga disesuaikan dengan isi dari Revisi RPJMD 2014-2018, namun lebih
terfokus pada strategi untuk jangka waktu 2017-2018 tanpa mengabaikan isi
Renstra terdahulu.
1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);4 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578).5 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);
16. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
70).6 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008
Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010, Tentang
Pajak Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Kuningan Tahun
2014 – 2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
1.3. Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan adalah untuk memberikan pedoman
dan arahan strategis bagi seluruh aparat Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan dalam mendukung kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kuningan periode Tahun 2013 – 2018.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan adalah dimilkinya dasar rencana tindak
operasional dalam implementasi kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan, sehingga tercapai pengelolaan pendapatan
daerah secara efektif dan efisien.
1.4. Sistematika PenulisanBAB 1 : Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum keberadaan organisasi dan perencanaan
7 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
anggaran serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
BAB 2 : Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten KuninganMemuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.
BAB 3 : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan FungsiMenguraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta
Kedudukan dan Susunan Struktur Organisasi Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. Isu-isu
strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala
Daerah terpilih dan lingkungan hidup strategis.
BAB 4 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan KebijakanMenguraikan tentang Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari setiap
misi serta strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
BAB 5 : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi, Program Organisasi
serta kegiatan organisasi periode 2013 – 2018.
BAB 6 : Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMDMenguraikan tentang cara dan metode pengukuran serta
evaluasi kinerja, serta bagaimana kesimpulan hasil evaluasi
tersebut
BAB 7 : Penutup8 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari rencana
strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan secara keseluruhan.
Lampiran-LampiranFormat lampiran yang menjabarkan matriks rencana program dan kegiatan
indikatif Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan untuk
jangka waktu lima tahun ke depan.
BAB 2GAMBARAN PELAYANAN
BAPPENDA KABUPATEN KUNINGAN
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BappendaBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kuningan Pasal 4 ayat (1) huruf e, Kedudukan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan merupakan unsur penunjang
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
keuangan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan,
susunanan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan ditetapkan Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
9 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
1. Tugas PokokMembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.
2. Fungsi1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Kedudukan dan Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan
Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun
2016, Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
c. Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian, membawahkan :
1. Sub Bidang Perencanaan, dan Pengembangan;
2. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
3. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan.
d. Bidang Pendapatan I, membawahkan :
1. Sub Bidang Pendataan;
2. Sub Bidang Analisis dan Penetapan;10 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
e. Bidang Pendapatan II, membawahkan :
1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
3. Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan PBB dan BPHTB.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. KewenanganBadan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam mendorong
terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih, bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government). Dengan peranan
yang sangat strategis ini melekat tanggung jawab yang berat.
Kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan selaku SKPD mengacu kepada peraturan perundang-undangan
tentang pengelolaan keuangan, memiliki tugas antara lain :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;
b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;
d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh Bupati.
2.2. Sumber Daya Bappenda Kabupaten Kuningan2.2.1. Sumber Daya Manusia
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
11 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Kabupaten Kuningan pada Bulan Januari Tahun 2017 sebanyak 76 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian disajikan seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.1.Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Status Kepegawaian
No UNIT KERJA/SKPD PNS KATEGORI II NON KATEGORI JUMLAH
1 Sekretariat 18 1 - 19
2 Pendapatan I 21 - 1 22
3 Pendapatan II 17 3 3 23
4Perencanaan, Pelayanan &
Pengendalian12 - - 12
JUMLAH 68 4 4 76
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel di
bawah ini :
Tabel 2.2.Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No UNIT KERJA/SKPD SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3 Jumlah
1 Sekretariat - - 5 1 11 1 1 19
2 Pendapatan I - - 9 1 10 2 - 22
3 Pendapatan II 1 1 12 - 8 1 - 23
4Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian
- - 3 - 7 2 - 12
JUMLAH 1 1 23 2 34 6 1 76
Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel diatas,
secara umum tingkat pendidikan pegawai Bappenda berpendidikan SD
sebanyak 1 orang, SMP sebanyak 1 orang, SMA/SLTA yaitu sebanyak 23
orang, Diploma 3 sebanyak 2 orang, (Strata 1) sebanyak 34 orang dan Strata
2 (S2) sebanyak 6 orang dan Strata 3 (S3) sebanyak 1 orang. Dengan
berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi
yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM sebagai salah
12 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah dari sektor pajak daerah.
Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan disajikan seperti pada tabel
di bawah ini :
Tabel 2.3.Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Kepangkatan
No UNIT KERJA/SKPD GOLONGANI II III IV
1 Sekretariat - 2 14 2
2 Pendapatan I - 6 14 1
3 Pendapatan II - 6 10 1
4 Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian - 2 10 -
JUMLAH - 16 16 4
Berdasarkan data pegawai berdasarkan kepangkatan, seperti yang
terdapat pada tabel diatas, pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan secara umum adalah pegawai dengan golongan III yaitu
sebanyak 16 orang, golongan II sebanyak 16 orang dan golongan IV
sebanyak 4 orang.
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, bahwa untuk
menduduki jabatan struktural diwajibkan telah mengikuti pendidikan dan
latihan jabatan. Berdasarkan pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
yang telah diikuti, pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daereah
Kabupaten Kuningan yang telah mengikuti Diklatpim II, Diklatpim III, Diklatpim
IV dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2.4.Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Jabatan
No DIKLATPIM JUMLAH
1 DIKLATPIM II 1 Orang
2 DIKLATPIM III 4 Orang
3 DIKLATPIM IV 9 Orang
Jumlah 14 Orang
13 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
2.2.2 Sumber Daya InformasiFasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan antara lain fasilitas online sistem
perpajakan daerah serta server sebagai penyimpan data perpajakan daerah.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan memiliki
beberapa sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi yaitu : Sistem
Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD), Sistem Informasi
Manajemen PBB (SIMPBB), Sistem Informasi Manajemen BPHTB
(SIMBPHTB), e-SPTPD, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
(SIMKEUDA), Internet Pendapatan Asli Daerah (iPAD). Hal-hal di atas
menandakan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan telah mengoptimalkan pemanfaatan Infomasi Teknologi (IT) dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2.2.3 Sumber Daya Sarana dan PrasaranaKeberadaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana
perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan saat ini menempati
perkantoran milik PT. Bank BJB yang terletak di Jalan Aruji Kartawinata No.
12A Kuningan. Diharapkan pada tahun 2018, Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan memiliki gedung yang representatif sendiri,
sehingga diharapkan pelayanan publik akan semakin meningkat.
Disamping sarana perkantoran, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan didukung pula dengan sarana sebagai berikut :
Tabel 2.4.Daftar Sarana dan Prasarana
No. Jenis/Nama Barang Merk / Tipe Nopol Jml Ket1 Kendaraan Roda Empat Toyota Kijang Innova E 451 Y 1 Baik2 Kendaraan Roda Empat Toyota Kijang Kapsul E 185 Y 1 Baik3 Kendaraan Roda Empat Mitsubishi Maven GLX E 47 Z 1 Baik4 Kendaraan Roda Empat Mitsubishi Maven GLX E 20 Z 1 Baik5 Kendaraan Roda Empat Mitsubishi Maven GLX E 54 Y 1 Baik6 Kendaraan Roda Empat Mitsubishi Maven GLX E 16 Y 1 Baik7 Kendaraan Roda Empat Suzuki APV GE PS E 1096 Z 1 Baik8 Kendaraan Roda Empat Toyota Hillux E 8044 Y 1 Baik9 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 2352 Y 1 Baik10 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 2353 Y 1 Baik
14 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
11 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 2166 Y 1 Baik12 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 2167 Y 1 Baik13 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 2061 Y 1 Baik14 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 2181 Y 1 Baik15 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 2133 Y 1 Baik16 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 2134 Y 1 Baik17 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 6003 Z 1 Baik18 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 6004 Z 1 Baik19 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 6005 Z 1 Baik20 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 6007 Z 1 Baik21 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 6008 Z 1 Baik22 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 6426 Z 1 Baik23 Kendaraan Roda Dua Honda Win E 6449 Z 1 Baik24 Kendaraan Roda Dua Honda Win MKB E 6399 Z 1 Baik25 Kendaraan Roda Dua Honda Win MKB E 6398 Y 1 Baik26 Kendaraan Roda Dua Honda Supra E 6604 Z 1 Baik27 Kendaraan Roda Dua Honda Supra E 6605 Z 1 Baik28 Kendaraan Roda Dua Honda Supra E 6593 Z 1 Baik29 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6846 Z 1 Baik30 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6847 Z 1 Baik31 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6848 Z 1 Baik32 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6850 Z 1 Baik33 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6851 Z 1 Baik34 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6852 Z 1 Baik35 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6853 Z 1 Baik36 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6854 Z 1 Baik37 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6855 Z 1 Baik38 Kendaraan Roda Dua Honda Fit X E 6856 Z 1 Baik39 Kendaraan Roda Dua Honda Supra X E 3265 Y 1 Baik40 Kendaraan Roda Dua Honda Supra X E 3266 Y 1 Baik41 Kendaraan Roda Dua Honda Supra X E 3269 Y 1 Baik42 Kendaraan Roda Dua Honda Supra X E 3271 Y 1 Baik43 Kendaraan Roda Dua Honda Supra X E 3272 Y 1 Baik44 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3221 Y 1 Baik45 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3225 Y 1 Baik46 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3228 Y 1 Baik47 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3229 Y 1 Baik48 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3230 Y 1 Baik49 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3234 Y 1 Baik50 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3235 Y 1 Baik51 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3238 Y 1 Baik52 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3350 Y 1 Baik53 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3351 Y 1 Baik54 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3352 Y 1 Baik55 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3353 Y 1 Baik56 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3378 Y 1 Baik57 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3379 Y 1 Baik58 Kendaraan Roda Dua Honda Revo New Absolute E 3391 Y 1 Baik
15 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
59 Kendaraan Roda Dua Honda Revo New Absolute E 3394 Y 1 Baik60 Kendaraan Roda Dua Honda Revo New Absolute E 3395 Y 1 Baik61 Kendaraan Roda Dua Honda Revo New Absolute E 3396 Y 1 Baik62 Kendaraan Roda Dua Honda Revo New Absolute E 3403 Y 1 Baik63 Kendaraan Roda Dua Honda Revo New Absolute E 3405 Y 1 Baik64 Kendaraan Roda Dua Honda Revo New Absolute E 3406 Y 1 Baik65 Kendaraan Roda Dua Honda Revo New Absolute E 3407 Y 1 Baik66 Kendaraan Roda Dua Honda Revo New Absolute E 3408 Y 1 Baik67 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3432 Y 1 Baik68 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3435 Y 1 Baik69 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3436 Y 1 Baik70 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3437 Y 1 Baik71 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3439 Y 1 Baik72 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3441 Y 1 Baik73 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3445 Y 1 Baik74 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3446 Y 1 Baik75 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3448 Y 1 Baik76 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3452 Y 1 Baik77 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3453 Y 1 Baik78 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3454 Y 1 Baik79 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3455 Y 1 Baik80 Kendaraan Roda Dua Honda Revo Fit E 3457 Y 1 Baik81 Alat Ukur GPS Garmin Montana 650 - 2 Baik82 Distometer Leica - 2 Baik83 Mesin Tik Olivati - 7 Baik84 Mesin Tik Royal - 1 Baik85 Absen Electric Secure - 1 Baik86 Mesin Foto Copy Canon - 1 Baik87 Filling Cabinet Brother - 6 Baik88 Filling Cabinet Data Crip - 1 Baik89 Filling Cabinet Alba - 1 Baik90 Filling Cabinet Elite - 1 Baik91 Filling Cabinet Lion - 1 Baik92 Brankas Cobra - 1 Baik93 Mesin Penghancur Kertas Secure - 3 Baik94 Mesin Porporator Alfalet - 1 Baik95 Papan Tulis Electric Panasonic Panaboard - 1 Baik96 Mesin Hitung Uang Secure - 1 Baik97 Air Conditioner Samsung - 1 Baik98 Air Conditioner Changhong - 1 Baik99 Air Conditioner Panasonic - 2 Baik100 Air Conditioner Lokal - 1 Baik101 Kipas Angin Miyako - 6 Baik102 Speaker Aktif Sharp - 2 Baik103 Wirelles Toa - 1 Baik104 Kamera Nicon D 3000 - 1 Baik105 Kamera Samsung - 1 Baik106 Kamera Canon EOS 1100 D - 1 Baik
16 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
107 Dispenser Sharp - 1 Baik108 Handycam Sony - 1 Baik109 Komputer PC Philip - 2 Baik110 Komputer PC HP - 4 Baik111 Komputer PC Asus - 2 Baik112 Komputer PC Pitech - 1 Baik113 Komputer PC Samsung - 2 Baik114 Komputer PC Acer - 2 Baik115 Komputer PC Ben Q - 1 Baik116 Komputer PC LG - 7 Baik117 Komputer PC Dell - 5 Baik118 Laptop Toshiba - 3 Baik119 Laptop Acer - 1 Baik120 Laptop HP - 2 Baik121 Laptop Lenovo - 1 Baik122 Laptop Compact - 1 Baik123 Laptop Dell - 7 Baik124 Laptop Asus - 2 Baik125 Note Book Samsung - 1 Baik126 Plotter Canon - 1 Baik127 Monitor LCD Acer - 1 Baik128 Printer Dot Matric Epson DFX 9000 - 1 Baik129 Printer Dot Matric Epson LX 300 - 2 Baik130 Printer Dot Matric Epson LX 2190 - 1 Baik131 Printer High Speed Printonic PSA3 P7220 - 3 Baik132 Printer Epson LX 300 - 4 Baik133 Printer Epson LX 310 - 1 Baik134 Printer Epson T 111 - 1 Baik135 Printer Epson T13 - 7 Baik136 Printer HP Laser Jet M 1319 - 1 Baik137 Printer HP Laser Jet - 1 Baik138 Printer Lokal - 2 Baik139 Hard Disc Eksternal Seagate Goflek Desk 2 TB - 1 Baik140 Server Sismiop IBM - 1 Baik141 Server SIG IBM - 1 Baik142 Server Backup IBM - 1 Baik143 Modem Internet TP Link - 1 Baik144 Infocus Ben Q XGA Model MX501 - 2 Baik145 Layar Infocus ORCA Layar Proyektor - 2 Baik146 UPS Stabilizer Krisbouw Pro - 7 Baik17 UPS Server ICA Model SIN 3100 C - 1 Baik148 Batrei Laptop Toshiba - 1 Baik149 Aiphone Commax - 6 Baik150 Faxmile Panasonic - 1 Baik151 Genset Starke Tive - 1 Baik152 Televisi Panasonic - 3 Baik153 Televisi Sharp - 1 Baik154 Lemari Krisbouw - 4 Baik
17 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
155 Lemari Lokal - 1 Baik156 Lemari Ichiban - 1 Baik157 Meja Komputer Top - 5 Baik158 Kalkulator Citizen - 1 Baik159 Karpet Lokal - 1 Baik160 Pompa Air Lokal - 1 Baik161 Papan Nama Lokal - 1 Baik162 Vacum Cleaner Lokal - 1 Baik163 Kulkas Sharp - 1 Baik164 Gorden Lokal - 1 Baik165 Lemari Kaca - - 6 Baik166 Lemari - - 5 Baik167 Rak Arsip - - 3 Baik168 Meja Telepon - - 2 Baik169 Kursi Tamu - - 7 Baik170 Meja Biro - - 12 Baik171 Meja Setengah Biro - - 53 Baik172 Pigura - - 2 Baik173 Mainframe - - 1 Baik174 Rak Server - - 1 Baik175 Jaringan Komputer - - 1 Baik176 Meja Kerja Pejabat - - 7 Baik177 Meja Kerja - - 10 Baik178 Meja Rapat - - 2 Baik179 Kursi Kerja Pejabat - - 7 Baik180 Kursi Kerja - - 10 Baik181 Kursi Putar - - 24 Baik182 Lemari Arsip - - 5 Baik183 Kursi Direksi - - 3 Baik184 Kursi Sofa - - 1 Baik185 Meja Informasi - - 1 Baik
2.3. Kinerja Pelayanan Bappenda Kabupaten KuninganBadan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah
(PAD). Target Kinerja Bappenda dalam Revisi RPJMD tahun 2014-2018,
memiliki satu Indikator Kinerja Daerah yaitu Kontribusi PAD terhadap
Pendapatan Daerah, Indikator Kinerja ini dikaitkan dengan Misi ke dua yaitu
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi pendapatan Daerah. Adapun
Target pencapaian Kinerja yang telah diamanatkan sebagai berikut :
Tabel 2.5.Pencapaian Kinerja BAPPENDA Kabupaten Kuningan
18 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Sasaran Indikator Sasaran
Target CapaianRata-Rata
Kenaikan Per
Tahun
Realisasi Capaian Target Tahun
ke-2014(%)
2015(%)
2016(%)
2017(%)
2018(%)
Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
10,69 9,66 10,63 11,69 12,86 11,11% -
Tabel 2.6Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
BAPPENDA Kabupaten Kuningan
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran
pada Tahun
ke-
Rasio antara
Realisasi dan
Anggaran Tahun
ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
4 5 4 5 4 5 Anggaran RealisasiBelanja Tidak Langsung
9.579.971.458 10.537.968.604 - - - - 10% -
Belanja Langsung 6.178.000.000 6.178.000.000 - - - - - -
Pengelolaan pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian kinerja
sebagaimana diamanatkan dalam Revisi RPJMD Tahun 2014-2018, dapat
digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.1Kinerja Pelayanan BAPPENDA Kabupaten Kuningan
19 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
KINERJA PELAYANAN BAPPENDA KABUPATEN KUNINGAN
PEMUNGUTAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH
PENANGANAN PAJAK DAERAHPELAYANAN KONSULTASI PAJAKPENEGAKAN SANKSIPENDAPATAN DAERAH
CONTROLLING
ACTUATING
PENGELOLAAN PBB, BPHTB DLL.
PENGELOLAAN ADMINISTRASI
DAN OPERASIONAL PENDAPATAN ASLI
DAERAH
PLANNING PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH
PENETAPAN ESTIMASI PENDAPATAN
INSTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PELAPORAN
DAN EVALUASI
GAMBARAN PELAYANAN BAPPENDAKABUPATEN KUNINGAN
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan BAPPENDA Kabupaten KuninganFaktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi,
tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga
dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang
melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan
menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, hal ini dilakukan melalui metode
analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).
1. KEKUATAN (STRENGTHS)
a. Adanya Political Will dari Kepala Daerah.
b. Adanya pertumbuhan wajib pajak dari tahun ketahun
c. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.
d. Potensi Sumber Daya Air, Pariwisata dan Sumber Alam lainnya yang
dapat mendorong peningkatan penerimaan PAD.
e. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat dan
Pemerintah Provinsi.
f. Adanya upaya penataan SOTK, fungsi dan Kewenangan tugas
Bappenda dalam pengelolaan pendapatan daerah.
g. Adanya BUMD yang dapat didorong untuk peningkatan Penerimaan
Asli Daerah.
2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)
a. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan
pegawai masih belum optimal.
b. Terbatasnya sarana dan prasarana organisasi dan sistem tata kelola
Pendapatan Daerah.
c. Terdapatnya Peraturan Perundangan yang menimbulkan multi tafsir.
d. Masih lemahnya kewenangan dan koordinasi dengan unit kerja terkait.
e. Relatif kecil dan terbatasnya potensi pajak di kabupaten Kuningan.
f. Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak
3. PELUANG (OPPORTUNITIES)
a. Adanya Political Will dari pusat tentang perpajakan
b. Adanya globalisasi yang mendorong percepatan perekonomian dan
pariwisata daerah.
20 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
c. Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaaan pemerintah
daerah untuk bergerak dan berkembang.
d. Perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang
menambah jenis pajak baru untuk Kabupaten/Kota serta propinsi.
4. ANCAMAN (THREATS)
a. Tunggakan pajak masih besar
b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder.
c. Peraturan yang berubah-ubah.
d. Belum diterapkannya sangsi/hukuman wajib pajak yang melanggar
Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman yang ada maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan
faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan
organisasi dalam melaksanakan misi guna mencapai visi organisasi sebagai
berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar
pelaksanaan pemungutan pajak;
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur pengelola
pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan
4. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi
Informasi Teknologi (IT)
5. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna
memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya
6. Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu
pelayanan;
7. Meningkatkan kualitas data potensi pendapatan pajak daerah sebagai
dasar penetapan target pendapatan pajak daerah;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian operasional
pengelolaan pajak daerah serta pengawasan internal pemungutan Pajak
Daerah serta pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib
Pajak;
9. Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan;
21 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
10. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah
11. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun
daerah;
12. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menggali potensi yang dimiliki
daerah.
BAB 3ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu
menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara
maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang
pajak daerah.
Penerimaan pendapatan daerah mengalami kecenderungan yang terus
menaik akan tetapi hal ini lebih dikarenakan adanya regulasi dari pelimpahan
pengelolaan PBB dan BPHTB dari pusat ke daerah sehingga PAD menjadi
meningkat dan juga dari sektor dana perimbangan yakni belanja DAU terus
mengalami peningkatan yang mana DAU adalah anggaran untuk belanja gaji 22 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Pegawai Negeri Sipil dan juga hasil dari upaya optimal dari aparatur Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan seperti melakukan
Audit Pajak Daerah, penagihan jemput bola PBB melalui kegiatan Operasi
sisir, penertiban administrasi pengelolaan pendapatan serta intensifikasi
pendapatan daerah. Meskipun demikian hal ini kami merasa akan lebih
optimal lagi apabila permasalahan seperti dibawah ini dapat kami tangani
yakni :
a. Belum Optimalnya pelayanan Pajak Daerah;
b. Belum optimalnya tata kelola Pendapatan Daerah;
c. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai
masih belum optimal
d. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas dalam
pengelolaan pendapatan daerah;
e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana;
f. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya PAD dari
Stakeholder;
g. Regulasi selalu berubah-ubah;
h. Data potensi Pendapatan Daerah belum tergali secara maksimal;
i. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. Pengendalian dan Pengawasan belum optimal;
k. Dibentuk UPTD di semua Kecamatan;
l. Tunggakan pajak masih besar.
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk
mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu
mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan
menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Visi pembangunan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018
yaitu “Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS) Tahun 2018”. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan
pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan
dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi
suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi
juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Pernyataan misi sesuai dengan Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan
Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Kuningan adalah :1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penanaman nilai-
nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan
pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis;
2. Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor
unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta
peningkatan sarana dan prasarana daerah;
3. Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan
sosial terpadu dalam pemberdayaan masyarakat;
4. Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam
rangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan
berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama
daerah.
Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di
bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut
24 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan mempunyai
fungsi, sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Secara umum tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5, yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.
3.3. Telaahan Renstra Kementeriaan/Lembaga Kementerian/Lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan pendapatan
daerah di Kabupaten Kuningan adalah Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementeriaan Dalam Negeri).
Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :
"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisifatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif"
Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :
1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah.
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan
kemampuan fiskal daerah.
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD.
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
25 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :
"Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah
yang kompetitif"
dengan Sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun
2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.
Adapun Arah Kebijakan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran
daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian
bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi
kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi
daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak
daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir,
kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan
obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi,
monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta
sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan fasilitasi di
bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan
keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah
serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan
data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga
serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.
26 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi yang dicapai adalah :
1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,
transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam
peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri,
terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi dari Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan terutama yang terkait dengan
Pendapatan Daerah. Beberapa misi yang sesuai dengan Renstra Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan yaitu Mendorong
peningkatan pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kualitas
pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
Adapun arah kebijakan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah
yaitu Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah
mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah,
investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama
daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah.
3.4. Isu-isu StrategisProgram kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah.
Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan
isu strategis pelayanan Dipenda Kabupaten Kuningan27 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Tabel 3.1Faktor - Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Pendapatan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD Kabupaten Kuningan
Visi : Mandiri,Agamis,Unggul,dan Sejahtera.
No Misi dan Program Permasalahan Pelayanan
FaktorPenghambat Pendorong
Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.
1 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Pelayanan Pendapatan Daerah Belum Optimal
Kurangnya SDM professional
Komitmen Pemeritah Daerah kuat
Belum optimalnya tata kelola Pendapatan Daerah
Adanya perbedaan penafsiran terkait jenis-jenis pajak daerah untuk jenis usaha tertentu
Bertambahnya Wajib Pajak setiap tahun
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas dalam pengelolaan pendapatan daerah
Belum optimalnya sosialisasi dan transparansi ke masyarakat terkait pajak daerah dan pendapatan daerah
Beralihnya beberapa pajak pusat menjadi pajak daerah
Masih kurangnya kesadaran WP dalam membayar pajak
Tidak adanya petugas lapangan
Adanya komitmen aparat pemerintah desa/kelurahan
Regulasi selalu berubah-ubah
Penetapan pajak tahunan terlambatl
Komitmen Pemerintah Daerah kuat
Data potensi Pendapatan Daerah belum tergali secara maksimal
Kurang petugas Dibantu aparat desa/kelurahan
Peran Koordinasi masih perlu ditingkatkan
Rapat koordinasi
Pengendalian dan Pengawasan belum optimal
Kurang petugas profesional
Peran camat sangat membantu
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas dalam pengelolaan pendapatan daerah
Masih kurang efektifnya pelayanan pendapatan daerah
Adanya Kebijakan tentang Pengolahan Data Berbasis Sistem dan Indormasik
Keterbatasan Sarana dan PrasaranaKompetensi SDM masih kurang
Kurangnya Pemahaman Aparatur tentang Pajak Daerah
Adanya Insenstif Pendapatan Asli Daerah
Kurangnya kompetensi aparatur dalam menggolah data berbasis teknologi
Perumusan isu-isu strategis pada Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan adalah penekanan apa yang diuraikan di atas,
adapun isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :
28 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
1. Belum optimalnya kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan sebagai pengelola dan pelayanan Pajak daerah
2. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kesesuaian
kompetensi di bidang Perpajakan
3. Belum memadainya Sarana dan Prasarana Organisasi dan Sistem tata
kelola Pendapatan Daerah
4. Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan tingkat
kebocoran Pajak Daerah masih ditemukan.
5. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dalam implementasi
penggalian potensi pendapatan daerah.
Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan diarahkan untuk
menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi,
tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan.
Tabel 3.2.Rencana Lima Tahunan Isu-Isu Strategis
Bappenda Kabupaten Kuningan
NO URAIANRENCANA TAHUN KE -
2014 2015 2016 2017 20181 Belum optimalnya
kinerja Dipenda sebagai pengelola dan pelayanan Pajak daerah
Intensifikasi Pajak daerah dan Peningkatan Administrasi Pajak Daerah
Intensifikasi Pajak daerah dan Peningkatan Administrasi Pajak Daerah
Intensifikasi Pajak daerah dan Peningkatan Administrasi Pajak Daerah
Intensifikasi Pajak daerah dan Peningkatan Administrasi Pajak Daerah
Intensifikasi Pajak daerah dan Peningkatan Administrasi Pajak Daerah
2 Terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kesesuaian kompetensi di bidang Perpajakan
Pelaksanaan pelatihan pengembangan diri, perpajakan daerah, pelatihan tim work (kerja sama) dan pelaksanaan pendidikan formal lainnya
Pelaksanaan pelatihan pengembangan diri, perpajakan daerah, pelatihan tim work (kerja sama) dan pelaksanaan pendidikan formal lainnya
Pelaksanaan pelatihan pengembangan diri, perpajakan daerah, pelatihan tim work (kerja sama) dan pelaksanaan pendidikan formal lainnya
Pelaksanaan pelatihan pengembangan diri, perpajakan daerah, pelatihan tim work (kerja sama) dan pelaksanaan pendidikan formal lainnya
Pelaksanaan pelatihan pengembangan diri, perpajakan daerah, pelatihan tim work (kerja sama) dan pelaksanaan pendidikan formal lainnya
4 Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan tingkat kebocoran Pajak Daerah
Audit Pajak Daerah dan Sosialisasi Pajak Daerah
Audit Pajak Daerah
Audit Pajak Daerah dan Sosialisasi Pajak Daerah
Audit Pajak Daerah
Audit Pajak Daerah dan Sosialisasi Pajak Daerah
5 Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dalam implementasi penggalian potensi
Penguatan Koordinasi dengan SKPD/ BUMD Penghasil PAD
Penguatan Koordinasi dengan SKPD/ BUMD Penghasil PAD
Penguatan Koordinasi dengan SKPD/ BUMD Penghasil PAD
Penguatan Koordinasi dengan SKPD/ BUMD Penghasil PAD
Penguatan Koordinasi dengan SKPD/ BUMD Penghasil PAD
29 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
NO URAIANRENCANA TAHUN KE -
2014 2015 2016 2017 2018pendapatan daerah
BAB 4VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan sebagai
salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan berkewajiban untuk mendukung visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati terpilih sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas
berdasarkan Pembentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Pasal 4 ayat (1) huruf e, Kedudukan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan merupakan
unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah bidang keuangan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut
mengenai kedudukan, susunanan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan ditetapkan
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, maka
30 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan merumuskan
visi sebagai berikut “Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal dengan berorientasi pada kepuasan publik”
Perumusan visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan untuk mendukung pencapaian misi teknis di bidang pendapatan
daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten yang menetapkan
visi Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera.
Dari makna kata “agamis“ diterjemahkan ke visi Dipenda Kabupaten
Kuningan direpresentasikan dengan etos kerja dan mindset kerja pegawai
yang mengedepankan nilai-nilai keikhlasan, taat azas, dan berbuat yang
terbaik demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kuningan.
Selanjutnya visi “mandiri dan sejahtera” RPJMD direpresentasikan
dengan upaya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan
pengelolaan Pendapatan Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
meningkatkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan upaya penerapan nilai-nilai religius dalam bekerja, peningkatan
etos kerja, serta peningkatan pelayanan maka Pengelolaan Pendapatan akan
Optimal, masyarakat dapat terlayani dengan memuaskan, partisipasi
masyarakat meningkat dan secara intervening dapat menunjang terwujudnya
kesejahteraan masyarakat Kuningan.
Gambar 4.1.Hubungan Visi Kabupaten Kuningan dengan Visi
Bappenda Kabupaten Kuningan
VISI RPJMD VISI BAPPENDA
31 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
MANDIRI Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan PAD, dan Sumber sumber penerimaan lainnya untuk tersedianya Dana Pembangunan yang memadai, Serta meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perpajakan.
AGAMISSEJAHTERA
Berdasarkan pengertian di atas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan yang telah dipercayakan sebagai pengelola Pendapatan
Daerah berusaha mengemban amanah tersebut dengan menjalankan
keseluruhan kegiatan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah yang menjadi urusan wajib Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan berprinsip hukum,
keterbukaan, tranparansi, keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum
serta sesuai ketentuan yang berlaku dan juga prinsip moralitas sebagaimana
dalam ajaran agama.
Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya atau pelayanan prima, akan
memberi kesan yang baik bagi masyarakat sehingga wajib pajak akan
membayar pajak dengan senang dan ikhlas.
Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.Perumusan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan adalah penjabaran dari visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan dan juga kesesuaiannya dengan visi dan misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Adapun Misi Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Sistem dan prosedur
Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah
3. Penegakan Hukum (Law Enforcement)
4. Peningkatan Sinegritas dan Jejaring Kerja di Bidang Pendapatan Daerah
Tabel 4.1.Perumusan Misi Dipenda Kabupaten Kuningan
32 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
No Visi Pokok-
pokok visi
Stakeholder layananMisi
SKPD lain Pengguna layanan Pelaku Ekonomi Lainnya
1
Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal dengan berorientasi pada kepuasan publik
Pengelola Pendapatan Daerah
√ Meningkatkan Penerimaan PAD
√ Mewujudkan Pelayanan Prima
√ Meningkatkan kualitas dan komptensi aparatur dinas
√ Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Sistem dan prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah
2
Optimal √ Meningkatkan Penerimaan PAD
√ Mewujudkan Pelayanan Prima
√ Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur dinas
√ Terciptanya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis TI
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah
3
Kepuasan Publik
√ Meningkatkan Penerimaan PAD
√ Mewujudkan Pelayanan Prima
√ Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur dinas serta penguatan sinergitas jejaring kerja
x Tuntutan kesabaran dan ikhlas dari petugas
Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Peningkatan Sinegritas dan Jejaring Kerja di Bidang Pendapatan Daerah
4.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan DaerahTujuan dan Sasaran dari Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan selama lima tahun kedepan adalah untuk
mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang
merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu
tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan
merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Pengelolaan
Daerah Kabupaten Kuningan dan memiliki keterkaitan dengan visi Badan
Pengelolaan Daerah Kabupaten Kuningan yang ingin dicapai.
Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang
ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur,
kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran
yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.
Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan
dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan
pembangunan antara lain :
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang
telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui
beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
33 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten
Kuningan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan
visi Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Kuningan sebagai berikut :
a. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai
b. Meningkatkan jumlah realisasi dan jumlah pendapatan daerah
c. Meningkatkan pemahaman, ketaatan, motivasi dan sanksi hukum wajib
pajak / retribusi dalam membayar pajak dan retribusi daerah
d. Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk
optimalisasi peningkatan pendapatan daerah
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis
pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus
bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai,
berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun
kedepan.
Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pengelolaan Daerah
Kabupaten Kuningan menetapkan sasaran organisasi dalam rangka mencapai
tujuan adalah sebagai berikut :
1. Tujuan 1 : Meningkatkan produktivitas kerja pegawai, sasaran yang ingin
dicapai adalah :
a. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai
b. Terlaksananya peningkatan wawasan keterampilan dan disiplin
pegawai
c. Terlaksananya peningkatan motivasi kerja aparatur
2. Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah realisasi dan jumlah pendapatan daerah,
sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Terlaksananya pendataan obyek dan subyek Pajak/ Retribusi sesuai
potensi dan sumber daya yang dimiliki
b. Terlaksananya penetapan target pendapatan daerah secara optimal
c. Terlaksananya penerimaan pendapatan daerah sesuai target
anggaran
d. Terlaksananya penggalian sumber- sumber pendapatan daerah
34 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
3. Tujuan 3 : Meningkatkan pemahaman, ketaatan, motivasi dan sanksi
hukum wajib pajak / retribusi dalam membayar pajak dan retribusi daerah,
sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi secara
cepat dan tertib
b. Terlaksananya tata cara pemungutan, pemeriksaan, sistem dan
prosedur administrasi pemungutan pajak/ retribusi daerah secara
konsisten
c. Terlaksananya peningkatan sosialisasi dan sanksi kepada wajib pajak/
retribusi
d. Terlaksananya kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan
4. Tujuan 4 : Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk
optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, sasaran yang ingin dicapai
adalah :
a. Terlaksananya pendataan wajib pajak/ retribusi yang akurat
b. Terlaksananya Akurasi data pendapatan
c. Terlaksananya koordinasi antar instansi pengelola pendapatan
Gambar 4.1Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Dengan
Tujuan dan Sasaran Bappenda Kabupaten Kuningan
TUJUAN SASARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berjalan secara efektif dan efiesien.
TUJUAN SASARAN
Meningkatkan produktivitas kerja pegawai
Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai
Terlaksananya peningkatan wawasan keterampilan dan disiplin pegawai
Terlaksananya peningkatan motivasi kerja aparatur
Meningkatkan jumlah realisasi dan jumlah pendapatan daerah
Terlaksananya pendataan obyek dan subyek Pajak/ Retribusi sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki
Terlaksananya penetapan target pendapatan daerah secara optimal
35 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Terlaksananya penerimaan pendapatan daerah sesuai target anggaran
Terlaksananya penggalian sumber- sumber pendapatan daerah
Meningkatkan pemahaman, ketaatan, motivasi dan sanksi hukum wajib pajak / retribusi dalam membayar pajak dan retribusi daerah
Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi secara cepat dan tertib
Terlaksananya tata cara pemungutan, pemeriksaan, sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak/ retribusi daerah secara konsisten
Terlaksananya peningkatan sosialisasi dan sanksi kepada wajib pajak/ retribusi
Terlaksananya kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan
Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah
Terlaksananya pendataan wajib pajak/ retribusi yang akurat
Terlaksananya Akurasi data pendapatan
Terlaksananya koordinasi antar instansi pengelola pendapatan
Hubungan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta targetnya
dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 4.2.Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Dareah Kabupaten Kuningan
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran SatuanTarget kinerjaSasaran pada
Tahun ke-4 5
1 Meningkatkan produktivitas kerja pegawai
1 Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai
1 Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana
% 100 100
2 Terlaksananya peningkatan wawasan keterampilan dan disiplin pegawai
2 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
orang 40 36
3 Terlaksananya peningkatan motivasi kerja aparatur
3 Rasio sistem pemberian insentif pemungutan pajak
% 100 100
2 Meningkatkan jumlah realisasi dan jumlah pendapatan daerah
1 Terlaksananya pendataan obyek dan subyek Pajak/ Retribusi sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki
1 Data WP OP 10 10
2 Terlaksananya penetapan target pendapatan daerah secara optimal
2 Rasio PemanfaatanLHP sebagai dasarpenetapan Pajak
% 100 100
3 Terlaksananya penerimaan pendapatan daerah sesuai target anggaran
3 Rasio realisasipenerimaan pajakdibandingkandengan target tahun berjalan
% 100 100
4 Terlaksananya penggalian sumber- sumber pendapatan daerah
4 Rasio jumlah objekpajak yangdiperiksa terhadaptotal OP (untuksetiap jenis pajak)
% 10 15
36 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
3 Meningkatkan pemahaman, ketaatan, motivasi dan sanksi hukum wajib pajak / retribusi dalam membayar pajak dan retribusi daerah
1 Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi secara cepat dan tertib
1 Rasio jumlahpenyelesaianadministrasi pajakdibandingkandengan jumlahdata pajak
% 100 100
2 Terlaksananya tata cara pemungutan, pemeriksaan, sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak/ retribusi daerah secara konsisten
2 Tersusunnya SOPdan StandarPelayanan untuksetiap jenis pajak
% 100 100
3 Terlaksananya peningkatan sosialisasi dan sanksi kepada wajib pajak/ retribusi
3 Terlaksananyasosialisasi atassetiap pelayanan
Kegiatan 3 5
4 Terlaksananya kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan
4 Terbangunnya pembinaan dan bantuan hukum perpajakan
Kegiatan 1 1
4 Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah
1 Terlaksananya pendataan wajib pajak/ retribusi yang akurat
1 Data WP/WR OP/OR 12 12
2 Terlaksananya Akurasi data pendapatan
2 Terlaksanakannya pendataan
Kegiatan 5 10
3 Terlaksananya koordinasi antar instansi pengelola pendapatan
3 Rasio rapat koordinasi dan konsultasi dengan SKPD Pengelola
% 100 100
4.3. Strategi Dan KebijakanStrategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan
komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk
merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan.
Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur
pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan
dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil
tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan
tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.
Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan
kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau
dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan
persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.
Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih
mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah 37 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
yang potensial harus digali secara maksimal, di dalam koridor peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi
daerah.Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan
identifikasi nilai-nilai, lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan,
tujuan dan sasaran organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan. Hal itu sangat menentukan keberhasilan lembaga
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
Faktor kunci keberhasilan memungkinkan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan untuk mengembangkan suatu
rencana strategik yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan
menerapkannya, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai
pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak secara
kontinue serta membuat solusi apabila ditemukan suatu permasalahan;
3. Menegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar
Peraturan Perundang-undangan;
4. Meningkatkan sistem penagihan yang mempermudah dan mempercepat
wajib pajak dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat
pembayaran dan penagihan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana; dan
6. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan
aplikasi pengelolaan perpajakan daerah.
Berkenaan dengan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk setiap misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan sebagai berikut :
1. Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Pertama, yaitu Meningkatkan produktivitas kerja pegawai, Kebijakannya adalah Peningkatan sarana dan prasarana kerja.
2. Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Kedua, yaitu Meningkatkan jumlah realisasi dan jumlah pendapatan daerah, Kebijakannya adalah Pendataan dan inventarisasi sumber pendapatan daerah
38 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
3. Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan pemahaman, ketaatan, motivasi dan sanksi hukum wajib pajak / retribusi dalam membayar pajak dan retribusi daerah, Kebijakannya adalah Penegakan sanksi hukum dalam optimalisasi pendapatan daerah
4. Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Keempat, yaitu Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah,
Kebijakannya adalah Akuntabilitas penetapan pajak dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
BAB 5RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan KegiatanProgram merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang
akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah
secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga
merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya
kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-
kegiatan.
Penyusunan program juga mengacu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan strategis
mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kuningan
sebagaimana tertuang dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun
39 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
2013-2018. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan
isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun Program pada perubahan RPJMD yang diusung oleh Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan yaitu Program
Peningkatan Pendapatan Daerah dan Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi
Daerah. Program pada perubahan RPJMD tersebut dirincikan kembali ke
program dan kegiatan pada SKPD dengan ditetapkan target capaian pada
setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu
indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan
dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.
Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan 5 tahun ke depan, maka disusun
program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
7) Penyediaan Makanan dan Minuman
8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
9) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4) Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, dengan kegiatan :
1) Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan40 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
4. Program Peningkatan Informasi Pembangunan, dengan kegiatan :
1) Pameran Pembangunan dan Hari Jadi Kuningan
5. Program Peningkatan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan :
1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
2) Rekonsiliasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
3) Kajian Review Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca
Pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
4) Penyusunan Himpunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5) Optimalisasi Pendataan Objek Pajak Daerah
6) Penghargaan Pemungutan PBB
7) Operasional / Pengelolaan Pemungutan PBB
8) Penataan Sarana dan Prasarana PBB
9) Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Perpajakan
Daerah
10) Pemutakhiran data objek dan wajib pajak
11) Pengadaan Sarana Pelayanan Pajak
12) Penghargaan Pemungutan Pajak dan Retribusi (Wajib Pajak
Berprestasi, Notaris dan Camat PPATS, SKPD dan BUMD Penghasil
PAD dan Konsumen Pajak Daerah)
13) Penataan Ruang dan Gedung Kantor
14) Promosi Pajak
15) Penyusunan NJOP PBB dan Reklasifikasi Tanah
16) Pembuatan Alat Kendali Objek Pajak Daerah
17) Pembenahan dan Penatusahaan Piutang Pajak Daerah
18) Pengendalian Objek dan Wajib Pajak Daerah
19) Operasi Sisir Pemungutan PBB
20) Pendistribusian SPPT dan Penagihan PBB Golongan IV dan V
21) Monitoring dan penelitian lapangan BPHTB
22) Pendataan PBB Berbasis SISMIOP
23) Optimalisasi Pengelolaan Pajak Restoran
24) Pendataan Nilai Tanah sektor Perdesaan dan Perkotaan
25) Oporasi Sisir Penagihan Pajak Daerah
26) Bulan Panutan Pajak Daerah41 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
27) Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Petugas Pengelola Pajak
Daerah
28) Pemutakhiran Basis Data Melalui SPOP dan LSPOP
29) Penataan Ruang Pelayanan
30) Benchmaking Pelayanan Pajak
31) Pemantauan Hasil Penetapan Pajak Daerah
32) Optimalisasi Pemantauan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan
kegiatan :
1) Penataan Sisdur Pengelolaan Pajak Daerah
2) Penagihan dan Penegakan Hukum
3) Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Perpajakan
Daerah
4) Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
5) Pembentukan dan Pemberdayaan Relawan Pajak
6) Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak
7) Pencetakan DHKP dan SPPT PBB
8) Operasional Pelayanan Pajak
7. Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kegiatan :
1) Pembuatan Media Sosialisasi Himbauan Pajak dan Retribusi Daerah
2) Pemeliharaan Billboard Himbauan Pajak Daerah
3) Sosialisasi Self Assessment Bagi Wajib Pajak Daerah
4) Sosialisasi Peraturan Perpajakan
5) Gebyar Pajak
6) Sosialisasi/Launching Pengelolaan PBB
7) Workshop Pengelolaan Perpajakan
8) Pembuatan Spaceboard Pajak Daerah
9) Pemeliharaan Papan Runing Teks
10) Malam Apresiasi Pajak
5.2. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 42 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
ditetapkan oleh organisasi yang mana dalam hal ini adalah Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. Indikator Kinerja
harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan
untuk menilai tingkat kinerja. Adapun indikator kinerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan yaitu :
1. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
(Kemandirian Pendapatan Daerah)
2. Prosentase kenaikan Pendapatan Daerah.
3. Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah.
4. Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target RPJMD Daerah.
5. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan
perpajakan daerah.
5.3. Kelompok SasaranKelompok Sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
adalah “Masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait”.
5.4. Pendanaan IndikatifSedangkan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Pendanaan
Indikatif/Kebutuhan Dana serta Kondisi/Sasarannya pada Renstra Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2018
tertuang selengkapnya pada pada lampiran 1 dan 2.
43 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
BAB 6INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kuningan Tahun 2013-2018 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai
pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam
menyusun Renstra periode 2013-2018. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan
daerah, terkait pada Misi ke Lima yaitu : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah. Sesuai dengan misi tersebut,
indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
adalah Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah ditambah dengan beberapa
indikator lainnya yang dapat diuraikan dari tabel berikut :
Tabel 6.1Indikator Kinerja BAPPENDA Kabupaten Kuningan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun (Rp) Kondisi
44 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
pada awal periode RPJMD
(Rp)
Kinerja pada akhir
periode RPJMDTahun 0 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Pajak Daerah 30.285.000.000 70.600.000.000 73.125.000.0001 Pajak Hotel 2.250.000.000 3.500.000.000 3.850.000.000
2 Pajak Restoran 2.700.000.000 5.250.000.000 5.750.000.000
3 Pajak Hiburan 700.000.000 1.600.000.000 1.750.000.000
4 Pajak Reklame 1.425.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000
5 Pajak Penerangan Jalan 12.600.000.000 16.300.000.000 16.500.000.000
6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5.800.000.000 7.000.000.000 7.250.000.000
7 Pajak Parkir 200.000.000 350.000.000 375.000.000
8 Pajak Air Tanah 1.350.000.000 1.800.000.000 1.900.000.000
9 BPHTB 3.225.000.000 6.500.000.000 7.000.000
10 PBB-P2 - 25.800.000.000 26.000.000.000
II Retribusi Daerah 287.676.200 271.938.292 271.938.2921 Pemakaian Kekayaan Daerah 287.676.200 271.938.292 271.938.292
- Sewa Tanah 260.800.000 260.800.000 260.800.000
- Perforasi 10.000.000 - -
- LPPL/Kuningan FM 16.876.200 11.138.292 11.138.292
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD (Rp)
Target Capaian Setiap Tahun (Rp)Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMDTahun 0 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
III Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
2.224.728.037 3.256.346.708 3.256.346.708
1 PDAM - 577.500.000 577.500.000
2 Perusahaan Daerah (PD. BPR) 341.420.087 346.158.132 346.158.132
3 Bank Jabar (BJB) 1.883.307.950 2.332.688.576 2.332.688.576
IV Lain-Lain PAD Yang Sah 4.344.453.248 3.944.453.247 3.944.453.2471 Kompensasi Pemanfaatan SDA :
- PDAM 400.000.000 - -
- PT. Pertamina Cirebon 50.000.000 50.000.000 50.000.000
- PT. Indocement Cirebon 700.000.000 700.000.000 700.000.000
- Pemerintah Kodya Cirebon 2.944.453.248 2.944.453.247 2.944.453.247
- Pemerintah Kabupaten Cirebon 250.000.000 250.000.000 250.000.000
45 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
BAB 7PENUTUP
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu
terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada
bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan
retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung
oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat
mendasar dalam sistem pemerintahan negara.
Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan
intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek
kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan
intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada
terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas
46 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan
produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan
baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.
Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak
mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini
cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur
pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara
parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten,
versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan tahun 2013 – 2018 ini mudah – mudahan dapat dijadikan
pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah. Sudah
barang tentu penyusunan RENSTRA ini masih terdapat banyak kekurangan dan
kelemahan yang dalam perjalanan kegiatan masih perlu diperbaiki, dikoreksi dan
disempurnakan.
Akhirnya mudah – mudahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2013 – 2018 dapat memberikan
arahan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, dan kita harus yakin
bahwa pendapatan daerah Kabupaten Kuningan dapat meningkat sesuai dengan
target yang sudah ditetapkan.
Kuningan, Januari 2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN KUNINGAN
Dr. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si. M.PdPembina Utama Muda
NIP. 19681223 199303 1 007
47 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
48 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Lampiran 1Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2013 – 2018
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD (Realisasi)
Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
(Tahun 2018)Tahun 0 (2013) Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemerintah Umum
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
1.711.983.821.954 1.894.994.892.521
1.877.361.459.155
1.893.967.702.228
1.912.114.730.740 1.932.144.941.457
1.932.144.941.457
2 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
198.762.073.854 220.009.739.549 217.962.490.188 219.890.482.305 221.997.360.288 224.322.876.552 224.322.876.552
3 Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah, perusahaan daerah, instansi/badan usaha
10 Pajak 3 Retribusi
3 BUMD 4 Lembaga/ badan
usaha
11 Pajak 3 Retribusi
3 BUMD 4 Lembaga/ badan
usaha
10 Pajak 3 Retribusi
3 BUMD 4 Lembaga/
badan usaha
10 Pajak 3 Retribusi
3 BUMD 4 Lembaga/ badan
usaha
10 Pajak 3 Retribusi
3 BUMD 4 Lembaga/ badan
usaha
10 Pajak 3 Retribusi
3 BUMD 4 Lembaga/ badan
usaha
Kuningan, Januari 2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN KUNINGAN
Dr. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si. M.PdPembina Utama Muda
NIP. 19681223 199303 1 007
48 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Lampiran 2RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013-2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (0UTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 Perubahan 2016 2017 2018
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah
Kontribusi PAD Terhadap pendapatan daerah
Peningkatan Pendapatan Daerah
- Bappenda Kabupaten Kuningan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Jumlah dokumen data potensi pendapatan daerah
3 Dokumen 3 Dokumen 1.000.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Rekonsiliasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Jumlah dokumen target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 85.000.000 1 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Kajian / Review Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD
Jumlah dokumen kajian pajak daerah dan retribusi daerah Pasca Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD
1 Dokumen - - - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penyusunan Himpunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Selayang Pandang
Jumlah dokumen Produk Hukum PDRD dan Buku Selayang Pandang
2 Produk Hukum dan 165 Buku
- - - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pendataan Objek Pajak
Jumlah data omzet wajib pajak yang dapat dilayani
10 pajak daerah - - - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penghargaan Pemungutan PBB
Jumlah realisasi pembayaran PBB sebelum jatuh tempo sebagai dampak pemberian penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan
32 Kecamatan. 376 Desa/Kelurahan
32 Kec. 376 Desa/Kel
650.000.000 32 Kec. 376 Desa/Kel
650.000.000 32 Kec. 376 Desa/Kel
650.000.000 32 Kec. 376 Desa/Kel
650.000.000 32 Kec. 376 Desa/Kel
750.000.000 32 Kec. 376 Desa/Kel
800.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Operasional / Pengelolaan Pemungutan PBB
Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir sebagai dampak pelayanan PBB
11.664.916.364 32 Kec. 376 Desa/Kel
775.000.000 32 Kec. 376 Desa/Kel
32 Kec. 376 Desa/Kel
32 Kec. 376 Desa/Kel
650.000.000 32 Kec. 376 Desa/Kel
750.000.000 32 Kec. 376 Desa/Kel
750.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Penataan Sarana dan Prasarana PBB
Jumlah Sarana dan prasarana untuk pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Kuningan
14 Alat-alat Angkutan Motor Roda 2,
435 Mesin Hitung 4 unit Komputer
3 Unit Laptop 1 Unit Dispenser
- - - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pembuatan Aplikasi Pelayanan PBB Online
Jumlah Aplikasi Pelayanan PBB Online
3 Aplikasi PBB Online
- - - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pembuatan Aplikasi BPHTB Online
Jumlah Aplikasi Pelayanan BPHTB Online
2 Aplikasi BPHTB Online
- - - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penyusunan Rencana Strategis Daerah 2013-2018
Jumlah dokumen Rencana Strategis Daerah 2013-2018
1 Dokumen - - - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
49 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (0UTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 Perubahan 2016 2017 2018
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak
Jumlah data omzet wajib pajak yang dapat dilayani
- 11 pajak daerah
200.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pengadaan Sarana Pelayanan Pajak Kelilong
Jumlah Sarana Pelayanan Pajak Keliling
- 1 Unit Mobil Pelayanan
Pajak Keliling
250.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pengembangan Aplikasi dan Jaringan Pelayanan Perpajakan Daerah
Jumlah Aplikasi perpajakan daerah yang dipelihara
- 3 Aplikasi Perpajakan
200.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penghargaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Jumlah realisasi pembayaran Pajak Daerah sebagai dampak pemberian penghargaan kepada wajib pungut daerah
- 100 Objek Pajak
Dareah
100.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pemasangan Jaringan Intranet/Ethernet
Jumlah jaringan yang terpasang
- 1 Jaringan 50.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Studi Banding Sumber-Sumber Pendapatan Daerah ke Luar Provinsi Jawa Barat
Jumlah pegawai yang mengikuti studi banding
- 7 Orang 50.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penataan Ruang Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan
Jumlah sarana kantor yang tersedia
- 3 Jenis 40.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penataan Gedung Kantor Dispenda (Pajak Rokok)
Jumlah renovasi gedung kantor yang dilaksanakan
- 1 Gedung Kantor
100.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Promosi Pajak Dispenda
Jumlah konstruksi space billboard untuk sosialisasi pajak dan retribusi daerah
- 3 buah 300.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penyusunan NJOP PBB Tahun 2015 dan Reklasifikasi Tanah
Jumlah basis data PBB-P2
- 50 Desa 350.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pembuatan Alat Kendali Objek Pajak Daerah
Jumlah alat kendali objek pajak daerah yang tersedia
- 3 Jenis Alat Kendali
50.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penghargaan Terhadap Notaris dan Camat PPAT
Jumlah realisasi pembayaran BPHTB sebagai dampak pemberian penghargaan kepada Notaris dan Camat PPAT
- - - 14 Notaris dan 16 Camat
PPAT
100.000.000 14 Notaris dan 16 Camat PPAT
100.000.000 14 Notaris dan 32 Camat
100.000.000 - - 14 Notaris dan 32 Camat
100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Penghargaan Kepada Wajib Pajak Berprestasi
Jumlah realisasi pembayaran Pajak Daerah sebagai dampak pemberian penghargaan kepada wajib pungut daerah
- - - 4 Objek Pajak
100.000.000 4 Objek Pajak
75.000.000 4 Objek Pajak
100.000.000 6 Objek Pajak
150.000.000 6 Objek Pajak
150.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
50 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (0UTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 Perubahan 2016 2017 2018
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penghargaan Kepada Konsumen Pajak Berprestasi
Jumlah realisasi pembayaran Pajak Daerah sebagai dampak pemberian penghargaan kepada wajib pungut daerah
- - - - - 30 Konsumen
Pajak Restoran /
Rumah Makan
50.000.000 30 Konsumen
Pajak Restoran /
Rumah Makan
50.000.000 - - 20 Konsumen
Pajak Restoran /
Rumah Makan
50.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Optimalisasi Pendataan Objek Pajak Daerah
Jumlah data omzet wajib pajak yang dapat dilayani
- - - 3 pajak Daerah
150.000.000 10 pajak daerah
300.000.000 10 pajak daerah
300.000.000 10 pajak daerah
300.000.000 10 pajak daerah
300.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pembenahan dan Penanganan Penatausahaan Piutang Pajak Daerah
Jumlah piutang pajak yang terealisir dampak dari pengananan penatausahaan piutang
- - - 10 pajak daerah
75.000.000 10 pajak daerah
75.000.000 10 pajak daerah
75.000.000 10 pajak daerah
75.000.000 10 pajak daerah
75.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pengendalian Objek dan Wajib Pajak Daerah
Jumlah alat kendali objek pajak daerah
- - - 3 Jenis alat kendali
125.000.000 3 Jenis alat kendali
175.000.000 22 jenis alat kendali, 9 alat kelengkapan
kerja
200.000.000 22 jenis alat kendali, 9 alat kelengkapan
kerja
200.000.000 22 jenis alat kendali, 9 alat kelengkapan
kerja
200.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Operasi Sisir Pemungutan PBB di Wilayah Perkotaan
Jumlah realisasi pembayaran PBB sebagai dampak operasi sisir PBB
- - - 16 Desa/Kelur
ahan
50.000.000 16 Desa/Kelur
ahan
50.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pendistribusian SPPT dan Penagihan PBB Gol IV dan V
Jumlah data SPPT PBB yang tersalurkan
- - - 32 Kec, 376
Desa/Kel.
50.000.000 32 Kec, 376
Desa/Kel.
50.000.000 32 Kec, 376
Desa/Kel.
50.000.000 32 Kec, 376
Desa/Kel.
50.000.000 32 Kec, 376
Desa/Kel.
50.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Monitoring pemungutan dan penelitian lapangan BPHTB
Jumlah Penelitian SSPD BPHTB
- - - 14 Notaris dan 16 Camat
PPAT
50.000.000 14 Notaris dan 16 Camat
PPAT
50.000.000 14 Notaris dan 16 Camat
PPAT
50.000.000 14 Notaris dan 32 Camat
PPAT
50.000.000 14 Notaris dan 32 Camat
PPAT
50.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pendataan PBB Berbasis SISMIOP
Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang terdata
- - - 3 Kecamatan
1.000.000.000 1 Kecamatan
900.000.000 1 Kecamatan
500.000.000 - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pengawasan/ Optimalisasi Pengelolaan Pajak Restoran
Jumlah pengusaha restoran yang terawasi
- - - 50 Restoran
100.000.000 50 Restoran
100.000.000 50 Restoran
100.000.000 50 Restoran
450.000.000 50 Restoran
450.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pendataan Nilai Tanah dari Sektor Perkotaan dan Perdesaan
Jumlah wilayah perkotaan yang terdata nilai tanahnya
- - - 44 Sektor Perkotaan
175.000.000 - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Operasi Sisir Penagihan Pajak Daerah
Jumlah piutang pajak yang tertagih
10 pajak daerah
200.000.000 - - 10 pajak daerah
100.000.000 10 pajak daerah
150.000.000 10 pajak daerah
150.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Bulan Panutan Pajak Daerah
Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi pengelolaan PBB
- - - - - 1 Paket 75.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Kajian Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pajak Daerah
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat (TKM)
- - - - - 1 Paket 100.000.000 - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Petugas Pengelola Pajak Daerah
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
- - - - - 6 Jenis Sarana dan
Prasarana
200.000.000 4 Jenis sarana dan prasarana
150.000.000 4 Jenis sarana dan prasarana
150.000.000 6 Jenis Sarana dan
Prasarana
200.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pemutakhiran Basis Data melalui SPOP dan LSPOP
Jumlah objek pajak dan Bangunan yang terdata
- - - - - 3 Kecamatan
200.000.000 3 Kecamatan
200.000.000 10 Kecamatan
750.000.000 10 Kecamatan
750.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Penataan Ruang Pelayanan
Jumlah sarana dan prasarana ruang pelayanan yang tersedia
- - - - - - - 1 Paket 75.000.000 - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
51 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
UJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (0UTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 Perubahan 2016 2017 2018
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Benchmaking Pelayanan Pajak
Jumlah pegawai yang menngikuti pelatihan dan pendidikan
- - - - - - - - - 100 Peserta 135.000.000 100 Peserta 150.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pemantauan Hasil Penetapan Pajak Daerah
Jumlah realisasi PAD sebagai dampak pemantauan hasil penetapan
- - - - - - - - - 9 Pajak Daerah
100.000.000 9 Pajak Daerah
100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Optimalisasi Pemantauan Pajak MBLB
Jumlah realisasi pajak MBLB sebagai dampak pemantauan pajak MBLB
- - - - - - - - - 4 Lokasi 100.000.000 4 Lokasi 100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DaerahPenataan Sisdur Pengelolaan Pajak Daerah
Jumlah Keputusan Bupati tentang Sisdur Pengelolaan Pajak Daerah
- - - 1 Keputusan Bupati
Kunigan
50.000.000 - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Penagihan dan Penegakan Hukum
Jumlah wajib pajak yang terbina
- - - 10 pajak daerah
75.000.000 10 pajak daerah
75.000.000 10 pajak daerah
75.000.000 10 pajak daerah
150.000.000 10 pajak daerah
150.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pembuatan Moving Sign/Running Text
Jumlah sarana kantor yang tersedia
- - - 2 Unit 100.000.000 - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pengembangan Aplikasi SIMPBB dan SIMPAD
Jumlah Aplikasi yang dikembangkan
- - - 2 Aplikasi 100.000.000 - - - - - - 2 Aplikasi 100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pendapatan
Jumlah dokumen pelaporan kinerja pendapatan
- - - 2 Laporan 25.000.000 2 Laporan 30.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pembentukan dan Pemberdayaan Tim Relawan Pajak Daerah
Jumlah anggota tim relawan pajak daerah
- - - 32 orang 150.000.000 15 orang 100.000.000 15 orang 100.000.000 15 orang 100.000.000 15 orang 100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
- - - 106 orang 300.000.000 - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pencetakan DHKP dan SPPT PBB
Jumlah DHKP dan SPPT yang tersedia
- - - 1 Paket 150.000.000 2 Paket 250.000.000 1 Paket 250.000.000 1 Paket 250.000.000 1 Paket 250.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak
Jumlah Aplikasi perpajakan daerah yang dipelihara
- - - - - 2 Aplikasi 100.000.000 4 Aplikasi 175.000.000 4 Aplikasi 150.000.000 4 Aplikasi 175.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Penghargaan kepada SKPD Penghasil PAD
Jumlah realisasi pembayaran Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak pemberian penghargaan kepada SKPD Penghasil PAD
- - - - - 20 SKPD 100.000.000 20 SKPD 100.000.000 20 SKPD 125.000.000 20 SKPD 125.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Operasional Pelayanan Pajak
Jumlah realisasi pembayaran PBB sebagai dampak pelayanan pajak
- - - - - - - - - 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
52 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
UJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (0UTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 Perubahan 2016 2017 2018
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan
Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD
- - - - - - - - - 5 Laporan 25.000.000 5 Laporan 25.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
-
Pembuatan Media Sosialisasi Himbauan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah media sosialisasi pendapatan daerah
4 Jenis media sosialisasi
6 Jenis media
sosialisasi
350.000.000 7 Jenis media
sosialisasi
175.000.000 - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pemeliharaan Billboard Himbauan Pajak Daerah
Jumlah bollboard himbauan pajak daerah yang dipelihara
12 billboard 12 billboard 100.000.000 13 Billboard 100.000.000 5 billboard, 1 Relokasi
200.000.000 17 billboard 150.000.000 19 Billboard 200.000.000 19 Billboard 250.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Sosialisasi Self Assessment Bagi Wajib Pajak Daerah
Jumlah wajib pajak daerah yang mengikuti sosialisasi
170 Wajib Pajak - - - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Sosialisasi Peraturan Perpajakan
Jumlah media sosialisasi pendapatan daerah
- 2 Jenis media
sosialisasi
215.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Gebyar Dipenda Jumlah media sosialisasi pendapatan daerah
- 2 Jenis media
sosialisasi
160.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Launching Pengelolaan PBB-P2
Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi pengelolaan PBB
- 300 orang 100.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Sosialisasi Perpajakan Daerah (Launching)
Jumlah media sosialisasi pendapatan daerah
- - - 2 Jenis media
sosialisasi
350.000.000 2 Jenis media
sosialisasi
325.000.000 2 Jenis media
sosialisasi
350.000.000 2 Jenis media
sosialisasi
150.000.000 2 Jenis media
sosialisasi
200.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Workshop Pengelolaan Hotel
Jumlah pengusaha hotel yang mengikuti workshop
- - - 50 Peserta 75.00.000 - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pembuatan Spaceboard Pajak Daerah
Jumlah spaceboard yang tersedia
- - - 4 Spaceboard
250.000.000 - - 2 Spaceboard
150.000.000 - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Sosialisasi pengelolaan PBB
Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi pengelolaan PBB
- - - 376 Peserta 50.000.000 - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Pemeliharaan papan running teks
Jumlah papan running teks yang terpelihara
- - - - - - - 1 Unit 25.000.000 - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Malam Apresiasi Pajak
Jumlah wajib pajak yang mengikuti sosialisasi
- - - - - - - 1 Paket 200.000.000 1 Paket 250.000.000 1 Paket 250.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pendidikan dan PelatihanBimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbinga Teknis Pengelolaan Pajak Daerah
- 100 Pegawai
135.000.000 - - - - - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Bimbingan Teknis User Admin SIMPBB, SIMPAD dan POSPBB
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
- - - - - 40 Pegawai 75.000.000 - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
53 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
UJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (0UTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 Perubahan 2016 2017 2018
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bimbingan Teknis Pelayanan Pajak Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
- - - - - 100 Pegawai
100.000.000 - - - - - - Bappenda Kabupaten Kuningan
Bimbingan Teknis User Admin Aplikasi Pengelolaan Perpajakan Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
- - - - - - - 100 Pegawai
75.000.000 100 Pegawai
100.000.000 100 Pegawai
100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik :
105.000.000 132.000.000 153.000.000 142.000.000 160.000.000 160.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
- Jaringan Telepon 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line
- Jaringan listrik 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan
- Jaringan Internet 1 line 1 line 1 line 2 line 2 line 2 line 2 line
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor yang dibiayai
50.000.000 150.000.000 150.000.000 120.000.000 120.000.000 150.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Luas area yang dibersihkan
2100 m2 2100 m2 2100 m2 2100 m2 2100 m2 2100 m2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang pelaksanaan TUPOKSI
55 ATK 56 ATK, metarai :
700 lbr @ 6000 dan 400 lbr @
3000
208.750.000 56 ATK metarai :
500 lbr @ 6000 dan 200 lbr @
3000
150.000.000 56 ATK 150.000.000 56 ATK 100.000.000 56 ATK 150.000.000 60 ATK 200.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah kebutuhan cetakan dan penggandaan
49 Cetakan 51 Cetakan 400.000.000 68 Cetakan 350.000.000 67 Cetakan 370.000.000 40 Cetakan 300.000.000 45 Cetakan 350.000.000 50 Cetakan 400.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Penyediaan komponen instalassi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
5 Jenis 5 Jenis 5.000.000 12 Jenis 26.000.000 10 Jenis 10.000.000 6 Jenis 10.000.000 6 Jenis 10.000.000 6 Jenis 10.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Jumlah jasa pemasangan instalasi listrik baru
1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan
3 Jenis 3 Jenis 42.750.000 3 Jenis 54.000.000 3 Jenis 61.000.000 3 Jenis 40.000.000 3 Jenis 65.000.000 3 Jenis 65.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Penyediaan Makan dan Minuman
Jumlah jamuan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu
12 bulan 12 bulan 87.000.000 12 bulan 120.000.000 12 bulan 100.000.000 12 bulan 100.000.000 12 bulan 100.000.000 12 bulan 100.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Jumlah rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
12 bulan 12 bulan 132.000.000 12 bulan 120.000.000 12 bulan 125.000.000 12 bulan 125.000.000 12 bulan 130.000.000 12 bulan 130.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah tenaga jasa pengamanan kantor yang dibiayai
12 bulan 12 bulan 12.000.000 12 bulan 15.000.000 12 bulan 36.000.000 12 bulan 36.000.000 12 bulan 36.000.000 12 bulan 36.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
54 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
UJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (0UTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 Perubahan 2016 2017 2018
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah kebutuhan kantor
150.000.000 125.000.000 75.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
- Genset 1 unit 1 unit- Penghancur Kertas 2 Unit 2 Unit 4 Unit- Mesin Detektor Uang Palsu
5 Unit 5 Unit
- Kipas Angin 6 Unit 1 Unit 7 Unit- Laptop 1 Unit 1 Unit 2 Unit- Batery Laptop 1 Unit 1 Unit- Aiphone 6 Unit 6 Unit- Jaringan Internet 1 Set 1 Set- Vacum Cleaner 1 Unit 1 Unit- Tablet 1 Unit 1 Unit- Printer 12 Unit 4 Unit 6 Unit 22 Unit- Meja Rapat 1 buah 1 Buah- Kursi Kerja 30 buah 27 buah 57 Buah- Sofa 5 buah 5 Buah- Meja Informasi 2 buah 2 Buah- Kulkas 1 Unit 1 Unit- Lemari Arsip 3 buah 3 buah- Filling Kabinet 1 buah 1 buah- Papan Informasi 1 buah 1 buah- AC 1 unit 1 unit- TV dan perangkat 1 Set 1 Set- Komputer PC 3 Unit 4 Unit 7 Unit- Memori Server 2 Keping 2 Keping- Meja Kerja 1 buah 1 buah- Kompor Gas 1 buah 1 buah- Lemari Makan 1 Buah 1 Buah- Dispenser 3 Buah 3 Buah- Piring, gelas, cangkir, sendok
1 set 1 set
- Scanner 1 Unit 1 UnitPengadaan Perlengkapan Kantor
- Lemari Arsip 7 Unit 125.000.000 100.000.000 4 Uunit 25.000.000 11 Unit- Karpet 28 m2 28 m2
- AC 7 Unit 1 Unit 8 Unit- Gordyn 1 Paket 1 Paket- TV 1 Set 1 Set- Pompa Air 1 Unit 1 Unit- Papan Nama Ruangan
6 buah 6 buah
- Kipas Angin 3 Unit 3 Unit- Laptop 5 Unit 5 Unit- Printer 4 Unit 4 Unit- Dispenser 1 Unit 1 Unit- Jaringan Internet 1 Set 1 Set
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Komputer PC 8 Unit 100.000.000 8 Unit 8 Unit- Printer 9 Unit 9 Unit 9 Unit- Mesin Sidik Jari 1 Unit 1 Unit- Kursi Kerja 30 Buah 30 Buah
UJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (0UTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN
(2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 Perubahan 2016 2017 2018
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Peningkatan
56 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
Sarana dan Prasarana AparaturPemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung tempat kerja
50.000.000 1 gedung 300.0000.000 1 gedung 175.000.000 1 gedung 50.000.000 1 gedung 50.000.000 1 gedung 75.000.000 1 gedung 75.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara
250.000.000 300.000.000 251.000.000 180.000.000 300.000.000 300.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
- Roda 4 6 Unit 6 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 6 Unit 6 Unit
- Roda 2 62 Unit 72 Unit 72 Unit 72 Unit 72 Unit 72 Unit 72 Unit
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
10 Jenis 9 Jenis 20.000.000 9 Jenis 30.000.000 12 Jenis 44.000.000 8 Jenis 35.000.000 15 Jenis 50.000.000 15 Jenis 50.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
7 Jenis Bappenda Kabupaten Kuningan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan
-
Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar keuangan SKPD
5 Dokumen 25.000.000 5 Dokumen 25.000.000 5 Dokumen 25.000.000 5 Dokumen 25.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Peningkatan Informasi PembangunanPameran Pembangunan dan Hari Jadi Kuningan
Jumlah media sosialisasi pembangunan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 Bappenda Kabupaten Kuningan
Kuningan, Januari 2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN KUNINGAN
Dr. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si. M.PdPembina Utama Muda
NIP. 19681223 199303 1 007
57 | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
KATA PENGANTAR
Alhamdullilah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2018 yang mengalami beberapa perubahan untuk
diselaraskan dengan revisi RPJMD Kabupaten Kuningan. Dengan penuh
keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari
semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan
datang.
Akhir kata, semoga Renstra yang sederhana ini dapat bermanfaat
khususnya bagi peningkatan kualitas perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
Kuningan, Januari 2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN KUNINGAN
Dr. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si. M.PdPembina Utama Muda
NIP. 19681223 199303 1 007
i | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................ 4
1.3. Maksud dan Tujuan.......................................................................... 7
1.4. Sistematika Penulisan...................................................................... 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPENDA.................................................. 92.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappenda .......................... 9
2.2. Sumber Daya Bappenda Kabupaten Kuningan................................ 11
2.2.1. Sumber Daya Manusia.......................................................... 11
2.2.2. Sumber Daya Informasi ........................................................ 13
2.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.................................... 13
2.3. Kinerja Pelayanan Bappenda Kabupaten Kuningan........................ 18
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappenda ............................... 19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .............. 223.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Bappenda Kabupaten Kuningan..................................... 22
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih .................................................................... 23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga........................................ 25
3.4. Isu-Isu Strategis............................................................................... 27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN ......... 304.1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ................... 30
4.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ....... 32
4.3. Strategi dan Kebijakan..................................................................... 36
ii | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... 39
5.1. Rencana Program dan Kegiatan...................................................... 39
5.2. Indikator Kinerja .............................................................................. 42
5.3. Kelompok Sasaran
5.4. Pendanaan Indikatif.......................................................................... 43
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAHYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................. 44
BAB VII PENUTUP .............................................................................................. 46LAMPIRAN 1 : Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten
Kuningan Tahun 2013-2018........................................................... 48
LAMPIRAN 2 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2018....... 49
iii | R e n s t r a B a p p e n d a K a b . K u n i n g a n
top related