bab vi penyelenggaraan tugas umum …beta.semarangkota.go.id/content/image/files/6. bab 6 tugas...
Post on 03-Mar-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
H a l - 5 5 7
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat 1 yang berisikan bahwa dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan
kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi
dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan,
Implementasi kerjasama daerah pada era otonomi daerah merupakan suatu
kebutuhan bagi daerah, karena dalam mengembangkan memberdayakan
dan memanfatkan sumberdaya / potensi suatu daerah memerlukan
kerjasama dengan daerah lain karena adanya keragaman potensi dari setiap
daerah. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Selain itu
diharapkan dengan terjalinnya kerjasama antar daerah didapatkan solusi atas
berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna
peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta turunannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Kerjasama Daerah ditegaskan bahwa kerjasama daerah merupakan sarana
untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu
dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar
daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran
pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiscal
Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Semarang dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain :
A. KERJASAMA KEDUNGSEPUR
Kota Semarang dengan daerah hinterland-nya, yang meliputi
Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang),
Kota Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) bersepakat membentuk
kerjasama antar daerah yang disebut Kedungsepur. Kerjasama ini
merupakan komitmen bersama yang tertuang dalam Keputusan Bersama No.
H a l - 5 5 8
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
30 Tahun 2005, No. 130 / 0975, No. 130 / 02646, No. 63 tahun 2005, No.
130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 tentang Kerjasama
Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur, dan telah diperbarui
dengan Kesepakatan Bersama No.146/199.c/2011, No.130/07/2011,
No.415.4/03.3/KJS/2011, No.MOU-6/Perj-III/2011, 130/049, 130/1131/I/2011
tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan di Wilayah Kedungsepur.
Program kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang
serasi dan selaras antara daerah kota / kabupaten di wilayah Kedungsepur,
serta menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar
Pemerintah Daerah di wilayah Kedungsepur dalam rangka meningkatkan
kesejahteran masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengurangi
ketidakseimbangan pertumbuhan masing-masing daerah, disamping juga
dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, program-
program pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kedungsepur.
Kesepakatan kerjasama antar daerah di wilayah Kedungsepur
mencakup berbagai aspek, meliputi :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum;
4. Perumahan rakyat;
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Lingkungan hidup;
8. Pertanahan;
9. Kependudukan dan catatan sipil;
10. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
12. Sosial;
13. Ketenagakerjaan;
14. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
15. Penanaman modal;
16. Kebudayaan;
17. Kepemudaan dan olah raga;
18. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
H a l - 5 5 9
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
19. Otonomi daerah,pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
20. Ketahanan pangan;
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
22. Statistik;
23. Kearsipan;
24. Komunikasi dan informatika;
25. Perpustakaan;
26. Pertanian;
27. Kehutanan;
28. Energi dan sumber daya mineral;
29. Pariwisata;
30. Kelautan dan perikanan;
31. Perdagangan;
32. Industri;
33. Ketransmigrasian;
34. Bidang lain yang dianggap perlu.
Penyelenggaraan kegiatan kerjasama antar daerah Kedungsepur
diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang strategis, pertama, dengan orientasi
pada upaya-upaya untuk mengakomodir dan optimalisasi potensi wilayah
Kedungsepur, sehingga pembangunannya dapat dilakukan secara sinergis,
khususnya dalam skala regional Kedungsepur. Kedua, Penyelesaian
sengketa antar daerah, khususnya di wilayah Kedungsepur, penanganan
masalah perbatasan, air bersih, sampah, rob dan banjir, termasuk
menyangkut masalah-masalah sosial seperti gepeng, dan masalah-masalah
sosial lainnya.
Sejak tahun 2012 Sekretariat Bersama berada di Kabupaten Kendal
yang sebelumnya berada di Kota Semarang. pada tahun 2013 Kerjasama
Kedungsepur memprioritaskan kerjasama di bidang pariwisata dengan
mengemas paket wisata yang connect antar daerah perbatasan.
B. APEKSI (ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA)
Kegiatan Kerjasama antar daerah yang lain adalah APEKSI (Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dimana anggotanya terdiri dari seluruh
Kota di Indonesia yang berjumlah 98 kota dan saat ini di ketuai oleh Walikota
H a l - 5 6 0
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Manado dengan Direktur Esekutif APEKSI Pusat sebagai sekretarisnya.
Berdasarkan Hasil Muskomwil III APEKSI tahun 2011 di Kota Bekasi, Kota
Semarang secara aklamasi di pilih sebagai ketua hingga tahun 2014.
Selain mengikuti kegiatan – kegiatan APEKSI yang diselenggarakan
oleh Pusat, Kota Semarang selaku pengurus Komwil III APEKSI juga
memfasilitasi rapat - rapat persiapan (Rapat SC) untuk penyelenggaraan
Raker dan Rakor.
Kegiatan- kegiatan APEKSI yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 antara
lain :
1. Raker Komwil III di Bogor tanggal 17 – 19 April 2013, yang
menghasilkan rekomendasi internal dan eksternal yaitu :
a) Rekomendasi Internal.
1) Memfasilitasi terbentuknya forum/media Komunikasi antara
APEKSI dan ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia)
serta AKABSI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia) dalam penyelarasan pemahaman permasalahan di
daerah.
2) Mengembangkan corporate partnership yang diarahkan untuk
meningkatkan keberlangsungan organisasi melalui inovasi yang
disusun berdasarkan program dan kegiatan dalam bentuk
kerjasama dengan pihak swasta, pelayanan pelatihan dan
konsultasi yang difasilitasi oleh APEKSI.
3) Menguatkan peran negosiasi APEKSI terhadap pemerintah
dengan melibatkan secara aktif pengurus APEKSI di masing-
masing KOMWIL.
4) Mewujudkan Tim Penasehat Hukum (advokat) profesional di
bawah APEKSI untuk memberikan bantuan hukum (konsultasi
ataupun pendampingan) kepada anggota yang menghadapi
masalah hukum.
5) Menguatkan peran APEKSI dalam mendorong implementasi
PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah.
6) Mengupayakan dan mendesak Kementerian Keuangan dan
berkoordinasi dengan BPK terkait dengan iuran wajib
keanggotaan APEKSI pasca diterbitkannya Permendagri No. 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
H a l - 5 6 1
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
yang bersumber APBD, yang tidak memperbolehkan adanya
partisipasi keanggotaan APEKSI.
7) Memperbanyak dialog sektoral untuk melakukan pembahasan
secara mendalam mengenai berbagai isu aktual yang
berdampak pada daerah seperti kenaikan harga BBM,
pengembangan pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL),
pariwisata, UMK, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan
kerawanan sosial.
b) Rekomendasi Eksternal (Rekomendasi untuk Rakernas APEKSI
2013)
1) Mendorong percepatan pembahasan: (i) revisi UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah; (ii) revisi UU No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Daerah dan Pemerintah; (iii) Rancangan UU Aparatur Sipil
Negara (ASN); serta (iv) peraturan per-UU-an lainnya yang
berhubungan dengan Pemerintahan Daerah, selanjutnya hasil
pembahasan tersebut dijadikan bahan pembahasan dengan
Pemerintah.
2) Melakukan dan mengusulkan evaluasi dan revisi Permendagri
No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bansos yang bersumber APBD jo Permendagri No. 39 Tahun
2012, khususnya mengenai hibah kepada organisasi-organisasi
yang membantu tugas-tugas pemerintahan daerah, seperti:
KONI, Pramuka, PKK, PMI, Dharma Wanita, RT/RW, serta
Badan Pengelola Kerjasama Antar Kota/APEKSI, dan LPMK.
3) Mendorong terbentuknya forum komunikasi antara APEKSI
dengan ADEKSI dalam bentuk lokakarya/seminar/simposium
guna menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang
berkembang.
4) Mengusulkan kepada pemerintah pusat c.q. Kemendagri agar
bantuan hibah dan bansos dianggarkan pada belanja langsung
sehingga tidak ada persepsi belanja aparatur lebih besar dari
belanja publik.
5) Mendorong percepatan revisi PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, termasuk perubahan
H a l - 5 6 2
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
nomenklatur SKPD sesuai perubahan Kementerian.
6) Melakukan pembahasan kerjasama antar daerah dalam
pengelolaan Air bersih, persampahan, Transportasi, Batas
wilayah/laut yang berdekatan/berbatasan dengan pemerintah
kota dan/atau kabupaten.
7) Melakukan pembahasan penguatan Millennium Development
Goals (MDGs) dari tingkat daerah sampai nasional.
8) Merekomendasikan beberapa hal spesifik persoalan daerah
sebagai berikut:
a. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
Mengusulkan kepada pemerintah pusat c.q. Kemendagri
dan Kementerian terkait agar membuat road map yang jelas
terhadap kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan
secara bertahap.
b. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR
1) Mengusulkan kepada pemerintah pusat c.q
Kemendagri agar segera menetapkan peraturan per-
UU-an tentang pola karier dan kesejahteraan PNS
yang jelas sesuai dengan kompetensi PNS.
2) Mengusulkan dan mendorong kepada pemerintah
pusat c.q. Kemendagri untuk mempercepat
menerbitkan peraturan per-UU-an mengenai: (i)
penambahan batas usia pensiun PNS; (ii) remunerasi;
dan (iii) uang pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari gaji yang diterima terakhir. Keterangan:
kejelasan tentang batas usia pensiun diperlukan untuk
menyamakan perbedaan penerapan disetiap daerah.
3) Mendorong percepatan remunerasi di jajaran
Kementerian Dalam Negeri khususnya Pemerintah
Daerah yang merupakan garda terdepan pelayanan
masyarakat
c. KEUANGAN DAERAH
1) Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk
mengevaluasi kebijakan tentang dana-dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk dijadikan
H a l - 5 6 3
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
dana perimbangan (DAU/DAK) sehingga terintegrasi
ke dalam APBD agar daerah lebih leluasa untuk
mengelola sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
daerah dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) masing-masing urusan pemerintahan.
2) Mendesak kepada Kemendagri untuk
mensinkronikasikan pelaksanaan regulasi DAK bidang
Pendidikan antara Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan LKPP.
3) Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk
mempercepat perhitungan dan pendistribusian dana
bagi hasil pajak, bukan pajak dan bantuan lainnya
baik dari pemerintah maupun pemerintah provinsi
kepada pemerintah kota/kabupaten paling lambat pada
awal triwulan.
4) Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar
mempercepat penetapan dan informasi alokasi
anggaran dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah
provinsi paling lambat Bulan November tahun berjalan
dan dipublikasikan secara luas untuk menghindari
praktek percaloan.
d. PEMERINTAHAN UMUM
1) Mendesak kepada pemerintah pusat untuk
menetapkan kebijakan yang berimplikasi luas secara
cepat dan tepat dan tidak berlarut-larut, seperti
kebijakan kenaikan harga BBM dan kebutuhan bahan
pokok dan pangan.
2) Mendesak kepada pemerintah pusat agar rencana
pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Miskin
(BLMS) hendaknya ditinjau kembali dan lebih
diarahkan kepada subsidi transportasi guna menekan
biaya transportasi dan/atau diarahkan untuk bidang-
bidang yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
3) Mendorong pemerintah pusat agar mengintegrasikan
H a l - 5 6 4
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
bentuk-bentuk pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah hanya menjadi 2 (dua) jenis
saja, yaitu: (i) Laporan Keuangan; dan (ii) Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4) Melakukan evaluasi terhadap PP No. 24 Tahun 2004
(jo. PP perubahannya: PP No. 37 Tahun 2005, PP No.
37 Tahun 2006, PP No. 21 Tahun 2007) tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD dan PP No. 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah.
5) Mendesak kepada pemerintah pusat agar kewenangan
diskresi Kepala Daerah dimasukkan dalam revisi UU
No. 32 Tahun 2004 dan RUU Administrasi
Pemerintahan, sehingga Kepala Daerah dalam
pengambilan keputusan tidak dianggap sebagai
pelanggaran pidana, tetapi merupakan kebijakan
(policy) Pejabat Tata Usaha Negara (asas vrijbestuur).
6) Mendesak pemerintah pusat untuk lebih berkoordinasi
antar Kementerian sehingga tidak ada regulasi yang
saling bertentangan dalam mengatur daerah, seperti
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa dan Permendagri No. 13 Tahun 2006
(jo. Perubahnnya Permendagri No. 21 Tahun 2011)
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang mempersulit daerah dalam mengimplementasi-
kannya.
7) Mendesak kepada Kemendagri untuk mengevaluasi
kembali terhadap produk-produk hukum yang
memberatkan daerah, seperti pelaksanaan
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8) Mendorong kepada Kemendagri agar menerbitkan
H a l - 5 6 5
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
(KIP), khususnya terhadap dokumen keuangan
daerah guna mengurangi sengketa informasi akibat
tafsir yang berbeda di masing-masing daerah.
e. KEWENANGAN
1) Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera
memperluas pemberian kewenangan kepada daerah
pada urusan pertanahan, yaitu sub urusan pendaftaran
tanah. Keterangan: penguatan peran pemerintah
daerah diperlukan dalam pelaksanaan UU No. 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
2) Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar meninjau
ulang UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
3) Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar
menerbitkan regulasi yang memperjelas kewenangan
urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.
f. TATA RUANG
1) Mendorong pemerintah pusat agar meninjau kembali
peraturan per-UU-an mengenai tata ruang (Perpres
No. 54 Tahun 2008) karena memberatkan daerah
dengan tipologi wilayah yang berbeda-beda dan
berimplikasi sebagai pelanggaran pidana dengan
memperhatikan perencanaan bottom up.
2) Mendorong pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah agar mengimplementasikan kerjasama terkait
tata ruang wilayah dan transportasi.
3) Mendorong pemerintah pusat dan/atau daerah untuk
mengembangkan rencana infrastruktur daerah.
g. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
Mendorong pemerintah pusat agar membentuk PP
mengenai keberadaan FORKOPIMDA (Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah) di tingkat Kabu-paten/Kota dan
FORKOPIMKA (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) di
H a l - 5 6 6
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
tingkat Kecamatan.
2. Rakernas Apeksi di Palangkaraya tanggal 06 – 08 Mei 2013, hasil dari
Rakernas adalah menetapkan Kota Dumai Sebagai tuan rumah
Rakernas APEKSI tahun 2014 selain itu juga menghasilkan beberapa
rekomendasi yaitu:
a) PEMERINTAHAN
1. Mengharapkan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan
yang berimplikasi luas secara cepat , tepat dan tidak berlarut-
larut. Seperti kebijakan kenaikan harga BBM dan kebutuhan
bahan pokok dan pangan
2. Mengharapkan kepada pemerintah agar meninjau kembali
rencana pemberian Bantuan iuMasyarakat Miskin (BLMS)
dengan lebih diarahkan untuk bidang-bidang yang langsung
bersentuhan dengan masyarakat, seperti : transportasi,
pendidikan dan kesehatan.
3. Mendorong pemerintah agar mengintegrasikan bentuk-bentuk
pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya
menjadi 2 (dua) jenis saja, yaitu: (i) Laporan Keuangan; dan (ii)
Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Mendorong pemerintah segera melakukan pembahasan Revisi
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Rancangan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Dewan
Perwakilan Rakyat RI demi kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan
5. Mendorong pemerintah segera melengkapi peraturan
perundang-undangan terkait Revisi UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah paling lambat satu tahun setelah
disahkan.
6. Mendorong Pemerintah untuk melibatkan Apeksi dalam proses
penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah turunan dari UU
Pemerintahan Daerah dan UU Aparatur Sipil Negara
7. Mengharapkan kepada Kemendagri untuk mengevaluasi
kembali terhadap produk-produk hukum yang memberatkan
daerah, seperti pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
H a l - 5 6 7
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Mendorong kepada Kemendagri agar menerbitkan pedoman
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya
terhadap dokumen keuangan daerah guna mengurangi
sengketa informasi akibat tafsir yang berbeda di masing-masing
daerah
9. Mengusulkan kepada pemerintah agar memperluas
kewenangan kepada pemerintah daerah pada urusan
pertanahan, untuk penguatan peran pemerintah daerah dalam
pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
termasuk diintegrasikan dengan tata guna tanah atau tata
ruang
10. Pemerintah segera mengeluarkan keputusan bersama antara
Kapolri, Kejaksaan dan Mendagri mengenai Surat MENPAN No.
148/MENPAN/5/2003 Tentang pedoman umum penanganan
pengaduan masyarakat
b) SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR
Mendorong Pemerintah segera melakukan percepatan remunerasi
yang dianggarkan dari APBN di jajaran Kementerian Dalam Negeri
khususnya Pemerintah Daerah yang merupakan garda terdepan
pelayanan masyarakat.
c) KEUANGAN DAERAH
1) Penegasan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam
peraturan perundang-undangan terutama penegasan prinsip
“money follows functions” yaitu perlunya menjamin ketersediaan
sumber daya untuk mendanai urusan/fungsi yang telah
didesentralisasikan.
2) Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan
tentang dana-dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
untuk dijadikan dana perimbangan (DAU/DAK) sehingga
terintegrasi ke dalam APBD agar daerah lebih leluasa untuk
mengelola sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing
urusan pemerintahan.
H a l - 5 6 8
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
3) Merekomendasikan perubahan formulasi DAU dan
mengeluarkan beban gaji dari alokasi DAU kota/kabupaten agar
belanja gaji pegawai diambil dari APBN. Jika reformulasi
diberlakukan maka diusulkan ada kebijakan antara selama 5
tahun.
4) Mendorong pemerintah meningkatkan transfer dana alokasi
khusus (DAK) dan menghapus kewajiban daerah untuk
meyediakan dana pendamping.
5) Merekomandasikan dana sertifikasi guru dibayarkan oleh
pemerintah pusat langsung ke guru dan tidak masuk dalam
struktur APBD.
6) Mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana
perimbangan berdasarkan kerangka pembiayaan jangka
menengah (multi years) untuk memudahkan perencanaan
anggaran di daerah.
7) Mendorong pemerintah untuk melakukan reformulasi dana
perimbangan (perhitungan hingga alokasi) untuk lebih
menciptakan insentif kepada pemerintah daerah , menciptakan
efisiensi dan peningkatan pelayanan publik.
8) Mengusulkan kepada pemerintah untuk mempercepat
perhitungan dan pendistribusian dana bagi hasil pajak, bukan
pajak dan bantuan lainnya baik dari pemerintah maupun
pemerintah provinsi kepada pemerintah kota/kabupaten paling
lambat pada awal triwulan.
9) Mengusulkan kepada pemerintah agar mempercepat penetapan
dan informasi alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan/atau
pemerintah provinsi paling lambat Bulan September tahun
berjalan dan dipublikasikan secara luas untuk menghindari
praktek percaloan.
10) Mendorong pemerintah meningkatkan transfer DAK Kesehatan
dan kualitas penyaluran DAK dari pusat ke daerah.
11) Agar Kementrian Keuangan dan pihak terkait, mempermudah
syarat-syarat bagi Pemerintah Daerah dalam memperoleh
pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
12) Agar Kementrian Dalam Negeri mempertimbangkan
H a l - 5 6 9
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
pencantuman Pos Pembiayaan bagi Asosiasi Pemerintah
Daerah dalam perubahan Permendagri tentang Penyusunan
APBD.
d) TATA RUANG
1) Mendorong pemerintah agar meninjau kembali UU no. 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tentang tata ruang karena
memberatkan daerah dengan tipologi wilayah yang berbeda-
beda dan berimplikasi sebagai pelanggaran pidana dengan
memperhatikan perencanaan bottom up.
2) Mendorong pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar
mengimplementasikan kerjasama terkait tata ruang wilayah dan
transportasi.
3) Mendorong pemerintah pusat dan/atau daerah untuk
mengembangkan rencana infrastruktur daerah.
4) Mendorong pemerintah untuk segera menyusun Peraturan
Pemerintah Tentang Prosedur Perolehan Ijin dan Tata Cara
Penggantian yang layak sesuai dengan pasal 37 ayat 8 UU No.
26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
e) LINGKUNGAN HIDUP
1) Agar pemerintah meningkatkan transparansi akses dan
mekanimse pendanaan infrastruktur di bidang lingkungan
2) Pemerintah dapat memfokuskan DAK bidang lingkungan pada
satu kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah, agar terjadi
pemerataan dalam penerimaan DAK bidang lingkungan.
3) Mendorong Pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi
terhadap Aksi perubahan iklim (Adaptasi dan mitigasi) di setiap
kota pada skala nasional dan internasional.
4) Mendorong pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi
area tangkapan air dan melindungi kawasan sumber air
5) Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan
kementerian terkait untuk kebijakan pengurangan resiko
bencana dan skenario penanganan bencana di daerah
6) Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan
kementerian terkait tindakan konservasi
H a l - 5 7 0
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
3. Indonesia City Expo (ICE) di Palangkaraya tanggal 07 - 11 Mei 2013,
Pemerintah Kota Semarang didalam ICE 2013 ini menampilkan produk-
produk dari UKM binaan Pemerintah Kota Semarang (batik
semarangan, kerajinan tas, serta produk olahan khas semarang)
4. Rakor Komwil III di Jakarta Pusat tanggal 03 – 06 Desember 2013
Rakor yang dilaksanakan di Jakarta Pusat memiliki tema “Peningkatan
Pelayanan Publik melalui re- Fungsi Infrastuktur” dengan 2 sub tema
yaitu:
1. “Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan Pasar Tradisional”,
dengan hasil rumusan sebagai berikut:
1) Revitalisasi pasar tradisional dilakukan melalui strategi
perbaikan pasar-pasar tradisional, pengelolaan dan sekaligus
penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan
menghindari penggusuran.
2) Revitalisasi pasar tradisional ditujukan secara khusus untuk
peningkatan kesejahteraan pedagang melalui peningkatan
sarana-prasarana bidang perdagangan, koperasi dan UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan secara umum ditujukan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3) Penataan pasar tradisional dan PKL dilakukan melalui re-fungsi
infrastruktur melalui recovery penataan usaha perdagangan dan
UMKM, rehabilitasi lokasi pasar dan PKL, pembebasan lahan
yang akan dipergunakan untuk relokasi PKL serta evaluasi dan
monitoring.
4) Pengelolaan pasar tradisional dilakukan melalui perencanaan
fisik dan non-fisik, kelembagaan dan struktur organisasi, tata
kelola tempat usaha dan perijinan, pelaksanaan pembangunan
pasar, serta pengendalian dan evaluasi.
5) Pemberdayaan pasar tradisional dilakukan dengan peningkatan
profesionalisme pengelola, peningkatan kompetensi pasar dan
peningkatan kualitas pembenahan sarana fisik pasar secara
terpadu pada manajemen lalu lintas barang dan orang,
pengendalian keamanan, kebersihan dan keindahan
lingkungan.
H a l - 5 7 1
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
6) Keuangan pasar tradisional teranggarkan dan bersumber dari
APBD.
7) Pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional
dilakukan melalui sosialisasi kebijakan dan pemberdayaan
pasar tradisional, koordinasi perumusan kebijakan, pedoman
pengelolaan pemberdayaan, supervisi dan konsultasi,
pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan
serta pengawasan dari Kepala Daerah melalui SKPD terkait.
2. “Membangun Daerah dengan Model Zonasi (Kementerian
Perumahan Rakyat)” dengan hasil rumusan sebagai berikut:
1) Penataan ruang melalui model zonasi didasarkan pada UU
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, khususnya Pasal 35
yakni “pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui
penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan
disentif, serta pengenaan sanksi.
2) Penataan tata ruang model zonasi dilakukan dengan pola
penanganan permukiman yang di-design melalui: (i)
pemeliharaan lingkungan; (i) perbaikan lingkungan; (iii)
peremajaan lingkungan; dan (iv) pembangunan baru terhadap
lahan yang tersedia untuk dipergunakan sebagai kawasan baru
terbangun.
3) Penataan tata ruang model zonasi sebagaimana diatur di dalam
UU sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui peraturan
zonasi yang termuat di dalam Rencana Detil Tata Ruang
(RDTR).
4) Pola penanganan permukiman model zonasi di DKI Jakarta
menyesuaikan dengan peraturan zonasi yang dikeluarkan oleh
Dinas Tata Ruang DKI Jakarta melalui relokasi permukiman
yang berada di kawasan dengan peruntukan non-hunian dan
pembangunan lahan dengan peruntukan permukiman sesuai
dengan insentitas yang ditetapkan.
5) Penataan ruang model zonasi memiliki nilai kemanfaatan yang
efisien dan efektif dari sisi pengelolaan, meningkatkan nilai
tambah kawasan dan menjamin keberlanjutan pengelolaan.
H a l - 5 7 2
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
6) Identifikasi permasalahan dalam penerapan model zonasi di
DKI Jakarta, diantaranya adalah: (i) terbangunnya Kota Jakarta
yang terlebih dahulu dari pada rencana yang ada; (ii) status
kepemilikan lahan; dan (iii) partisipasi aktif-pasif masyarakat.
C. CITYNET INDONESIA DAN CITYNET ASIA PASIFIC
Sesuai dengan hasil Rapat Pengurus Citynet Indonesia, Pemerintah
Kota Semarang resmi menjadi anggota Citynet Indonesia sejak tanggal 22
Desember 2008, yang pada waktu itu masih dalam naungan BKPM.
Disamping menjadi anggota Citynet Indonesia Kota semarang juga menjadi
anggota Citynet Asia Pasific yang di tandai dengan keikutsertaan dalam
Kongres Yokohama yang diadakan di Yokohama, Jepang pada tanggal
6 – 11 September 2009.
1) Citynet Indonesia
Dalam tahun 2013 ini Presiden Citynet Indonesia yaitu Walikota
Balikpapan telah mengagendakan beberapa kegiatan yaitu:
- Laporan pertanggungjawaban tahun 2012 dan penyusunan
perencanaan kegiatan tahun 2014 di Kota Balikpapan
- Kegiatan Sharing Best Practice di Kota Sorong
- Kegiatan Sharing Best Practice di Kota Kupang
Namun dalam pelaksanaanya hanya satu kegiatan yang dilaksanakan
yaitu Rapat Kerja Teknis Tahun 2013 dan Sharing Best Practice tentang
pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum di Kota Sorong pada tanggal 23 – 25 Oktober 2013 dengan
materi sebagai berikut:
a) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memaparkan
tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.
b) Pemerintah Kota Sorong memaparkan tentang Pelaksanaan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di
Kota Sorong.
c) Pemerintah Kota Sidoarjo memaparkan tentang Pelaksanaan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di
Kota Sidoarjo.
H a l - 5 7 3
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
2) Citynet Asia Pasifik
Adapun kegiatan yang di ikuti oleh Kota Semarang adalah :
- Menghadiri Kongres Citynet Asia Pasific ke 7 tahun 2013 di Kota
Seoul, Korea Selatan pada tanggal 02 - 07 November 2013 dengan
rangkaian kegiatan sebagai berikut:
a) Seminar Internasional tentang Urban Management and
Development (Khususnya: perumahan/permukiman, transportasi, air
bersih, penegelolaan pendidikan dan kesehatan kota) dan
dilanjutkan dengan kunjungan best-practices yang dilakukan di
kawasan metropolitan Seoul.
b) Pemilihan Presiden Citynet-Asia Pasific yang baru dengan hasil
sebagai berikut:
- Presiden : Walikota Seoul
- Wakil Presiden 1 : Walikota Bangkok
- Wakil Presiden 2 : Walikota Makati
c) Pemilihan anggota Executive Committee, saat ini dari Indonesia
yang menjadi anggota Excomini adalah Kota Surabaya.
d) Pemilihan anggota Election Committee, dari Indonesia yang terpilih
menjadi anggota Election Committee adalah Kota Sukabumi.
D. SISTER CITY
1. Penjajagan Sister City Kota Semarang – Kota Den Haag (Belanda)
Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penjajagan Sister City
dengan Kota Den Haag Belanda. Hal ini diawali dengan keikutsertaan
Pemerintah Kota Semarang di dalam acara Pasar Malam Indonesia (PMI)
yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di
Den Haag Belanda. Pemerintah Kota Semarang didalam acara PMI tersebut
mempromosikan perdagangan, pariwisata, budaya dan kuliner khas
Semarang sehingga diharapkan membuka peluang kerjasama investasi
dengan pelaku usaha di Kota Den Haag. Pemerintah Kota Semarang juga
melakukan penjajagan kerjasama Sister City dengan Kota Den Haag tentang
pengelolaan kawasan kota lama. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga
melakukan kunjungan ke Perusahaan air minum terbesar “Degremont” di
Paris Perancis untuk menimba ilmu di bidang penyediaan air dalam rangka
study komparasi untuk pengembangan air minum di Kota Semarang.
H a l - 5 7 4
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
2. Sister City Kota Semarang – Kota Brisbane (Australia)
Kerjasama Kota Kembar ini telah dirintis sejak tahun 1993 antara
Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Brisbane, Queensland,
Australia dan terus diperpanjang hingga tahun 2002. Pada tahun 2009.
Hingga saat ini, Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota
Brisbane masih terus menjalin hubungan baik.
Pada tahun 2013 hubungan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah
Brisbane semakin erat hal itu di buktikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
1. Penerimaan Delegasi University of Queensland dan Griffith University
pada bulan mei yang meliputi:
a. Courtesy Call UQ dengan Pemerintah Kota Semarang.
b. Presentasi Prof.Heidi Dahles dan Dr. Peter Wood dari Brisbane
Australia tentang Penanganan kepariwisataan di Kota Semarang
2. Jamuan Makan malam Pemerintah Kota Semarang dengan Griffith
University pada bulan juni.
3. Kunjungan Pemerintah Kota Semarang Ke Pemerintah Kota Brisbane
dalam rangka perayaan 20 tahun Sister City Semarang – Brisbane dan
kunjungan ke Melbourne dan Sidney. Sebagai langkah tindak lanjut
pada tahun 2014 direncanakan Pemerintah Kota Semarang akan
mengirim staf untuk magang di Pemerintah Kota Brisbane. Hal ini
merupakan wujud nyata dari kerjasama siter city ini dan diharapakan
ada transfer ilmu yang akan didapatkan oleh Pemerintah Kota
Semarang,.
3. Penjajagan Sister City Kota Semarang – Kota Jung-gu (Korea
Selatan)
Pemerintah Kota Semarang juga melakukan penjajagan Sister City
dengan Kota Jung-gu Ulsan Metropolitan City, Korea Selatan. Kedua
Pemerintah Kota sudah saling melakukan kunjungan kerja dan pada tanggal
13 November 2013 telah dilakukan penandatangan LoI antara kedua Kota di
Kota Semarang. Adapun latar belakang penandatanganan LoI ini adalah
adanya ketertarikan dari kota Jung-gu untuk menjalin kerjasama dengan
kota-kota di Indonesia, hal ini kemudian di fasilitasi oleh Kementrian Dalam
Negeri. Pada tahun 2014 akan dilakukan peningkatan kerjasama dengan
H a l - 5 7 5
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Kota Jung-gu yaitu direncanakan kedua kota akan melakukan
penandatangan MoU Kerjasama Sister City di Kota Jung-gu, Korea Selatan.
4. Rintisan Kerjasama Sister City Kota Semarang – Kota Kuala
Lumpur (Malaysia)
Selain kerjasama Sister City diatas Pemerintah Kota Semarang juga
melakukan rintisan kerjasama Sister City dengan Kota Kuala Lumpur
Malaysia. Hal ini ditandai dengan kunjungan Walikota Semarang Ke Kuala
Lumpur yang tergabung di dalam kunjungan balasan misi Kadin Jawa
Tengah pada tanggal 10 – 12 Maret 2013. Dengan adanya rintisan Sister City
diharapkan dapat berdampak positif bagi kedua belah pihak. Kerjasama yang
dapat dikembangkan antara lain perdagangan, ekonomi, budaya, pariwisata
dan pendidikan.
5. Rintisan Kerjasama Dengan Singapura
Pemerintah Singapura melalui Menteri senior Urusan Luar Negeri dan
Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayar melakukan kunjungan ke
Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 25 September 2013 yang
berencana melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang di
Bidang Kepariwisataan. Menurut info yang berkembang, tokoh Singapura Lee
Kuan Yew berasal dari Semarang, hal inilah yang akan dibidik sebagai fokus
kerjasama bidang pariwisata antara Singapura dengan Kota Semarang.
selain bidang pariwisata, kerjasama juga akan dilakukan di bidang tata kota
dan perdagangan serta industri kecil menegah (UKM).
E. KERJASAMA ANTAR DAERAH YANG LAINNYA
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota semarang dengan
Kabupaten Semarang Nomor: 415.4/05/KJS/2013 - 019.6/76 tentang
Kerjasama Pemanfaatan Air Bersih
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan dasar
hukum terhadap pemberian kontribusi air bersih oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK KESATU sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dari total
debit air yang dimanfaatkan, jangka waktu 12 bulan.
2. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
PT. Angkasa Pura I (persero) tentang addendum perjanjian kerjasama
pemerintah provinsi jawa tengah, pemerintah kota semarang, PT.
Angkasa Pura I (persero) no. 188/2012, no. 415.4/10, no.
H a l - 5 7 6
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
sp.42/hk.09.01/2012/du tanggal 30 maret 2012 ttg pembangunan jalan
akses dari jembatan sungai siangker menuju lapangan parkir terminal
baru bandar udara Internasional Ahmad Yani. Perjanjian Kerjasama ini
berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni
2015 serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT.
Indonesia Infrastrukture Finance (IIF) tentang penyiapan dan
pelaksanaan pengadaan badan usaha proyek kerjasama pemerintah –
swasta (KPS) sistem penyediaan air minum (SPAM) semarang Barat.
Nomor: 019.6/59, Nomor: PKS.2013.PBSA-1/III/IIF tanggal 27 Maret
2013. Maksud dari perjanjian adalah berkerjasama dan menugaskan
Pihak Kedua untuk melakukan asistensi dan pendampingan dalam
melaksanakan pengadaan badan usaha melalui proses pelelangan
proyek.
6.2. KERJASAMA PIHAK KETIGA
Guna optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah,
pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga memegang peranan penting
karena dengan kerjasama tersebut pengelolaan potensi daerah yang ada
dapat lebih mempunyai nilai tambah dan nilai manfaat baik bagi pemerintah
daerah maupun bagi masyarakat. Kerjasama dengan pihak ketiga diharapkan
bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset dan pelayanan publik untuk
meningkatkan investasi di Kota Semarang yang bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Implementasi kerjasama daerah dengan pihak
ketiga dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang undangan, yaitu:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama
Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis pengelolaan barang Daerah;
H a l - 5 7 7
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
semarang 2010 – 2015;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 A Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang.
Hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan pada tahun 2013
antara lain :
a. Kerjasama Sewa Menyewa Lahan terdiri dari :
NO NOMOR & TANGGAL
PERJANJIAN KETERANGAN
1. No.644.2/8/2013 Tanggal 01 Januari 2013
Perpanjangan Sewa Menyewa Pertokoan Di Lantai I Plasa II (Dua) Simpanglima Yang Beralamat Di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan No.2 Semarang Oleh PT.Metropolitan Golden Management
Lokasi : Luas ± 100 m² terletak di AS.OP.17-18 yang dipergunakan untuk Restoran Dim Sum.
Jangka waktu sewa 5 (lima) tahun (29/10/2012 - 28/10/2017). Uang sewa 5 th Rp. 1.450.000.000,- yang dibayar secara
bertahap sebanyak 10 kali selama 10 bulan pada tahun pertama dgn perincian sbb: - Jan 2013 sebesar Rp. 145.000.000,- - Feb 2013 sebesar Rp. 145.000.000,- - Mar 2013 sebesar Rp. 145.000.000,- - Apr 2013 sebesar Rp. 145.000.000,- - Mei 2013 sebesar Rp. 145.000.000,- - Juni 2013 sebesar Rp. 145.000.000,- - Juli 2013 sebesar Rp. 145.000.000,- - Agt 2013 sebesar Rp. 145.000.000,- - Sep 2013 sebesar Rp. 145.000.000,- - Okt 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-
2. No.641/27 Tanggal 06 Febuarri 2013
Perpanjangan Sewa Menyewa Areal Parkir Milik Pemerintah Kota Semarang Yang Terletak Di Lantai 5 Plasa 2 Simpanglima Kota Semarang Oleh Hotel Horison Semarang
Obyek yg dikerjasamakan : Luas lahan ± 1.621 m² digunakan untuk parkir roda 4 sbg fasilitas penunjang hotel Horison Semarang Areal Parkir Lt. VII Plasa Simpang Lima seluas 920m2.
Jangka waktu 3 Tahun ( 1/1/2013 – 31/12/2015 ) Uang sewa 3 tahun Rp. 690.000.000 dg perincian:
Juni 2013 sebesar Rp. 115.000.000 Juli 2013 sebesar Rp. 115.000.000 Agust 2013 sebesar Rp. 115.000.000 Sept 2013 sebesar Rp. 115.000.000 Okt 2013 sebesar Rp. 115.000.000 Nop 2013 sebesar Rp. 115.000.000
Uang sewa disetorkan ke Kasda paling lambat tgl. 25 bulan
H a l - 5 7 8
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO NOMOR & TANGGAL
PERJANJIAN KETERANGAN
berjalan.
3. No.641/28 Tanggal 08 Febuari 2013
Perpanjangan Sewa Menyewa Bangunan Atau Ruangan Di Lantai IV Gedung Juang 45 Milik Pemerintah Kota Semarang Yang Terletak di Jalan Pemuda Nomor 163 Semarang Kepada PD. BPR Bank Pasar Kota Semarang
Luas lahan ± 502,25 m² Jangka waktu 5 tahun ( 9/2/2013-8/2/2018) Sewa lahan sebesar Rp. 200.000.000 dengan perincian
sebagai berikut : - Tahun 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- - Tahun 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- - Tahun 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- - Tahun 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- - Tahun 2017 sebesar Rp. 40.000.000,-
Disetorkan ke Kasda paling lambat 25 Februari tahun berjalan
4. No.641/62 Tanggal 01 Maret 2013
Sewa Menyewa Lahan Di Jalan Tiang Bendera Dan Di Sepanjang Jalan Kapten Laut Wiratno Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Untuk Pembangunan Prasarana Air Bersih Oleh PT. Tirto Podo Moro Jakarta.
Lokasi : Sewa lahan seluas ±1.030 m² untuk pembangunan prasarana Air bersih sebagai berikut: - Jl. Tiang Bendera seluas ± 35 m² untuk pembangunan rumah
pompa ( samping rumah pompa Kali Baru ) - Sepanjang Jl. Kapten Laut Wiratno seluas ± 995 m² untuk
pemasangan instalasi jaringan pipa air bersih. Jangka waktu 5 sewa (lima) tahun ( 01/04/2013 – 13/03/2018 ) Uang sewa selama 5 th. sebesar Rp. 245.400.000 dibayarkan
setiap awal tahun berjalan dgn perincian sbb : - Tahun 2013 sebesar Rp. 38.200.000,- - Tahun 2014 sebesar Rp. 43.000.000,- - Tahun 2015 sebesar Rp. 48.500.000,- - Tahun 2016 sebesar Rp. 54.500.000,- - Tahun 2017 sebesar Rp. 61.200.000,-
Pembayaran Uang sewa disetorkan ke Kasda paling lambat setiap tanggal 1 Mei tahun berjalan.
5. No.030/111 Tanggal 04 Juni 2013
Sewa Menyewa Aset Milik Pemerintah Kota Semarang Di Lingkungan Balaikota Untuk Pemasangan Jaringan Telekomunikasi Dengan PT. Mac Sarana Djaya Jakarta. Lokasi :
- Sebagian ruang lantai 9 Gd. Mr. Moch. Ichsan seluas ± 31.125 m2 yang digunakan untuk penempatan Shelter BTS dan antena luar.
- Sebagian ruangan yang berada di gedung – gedung kantor di lingkungan Balikota Semarang seluas ± 1,4306 m2 yang digunakan untuk penempatan titik antena dalam.
Jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 juni 2018
Nilai sewa sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) yang dibayarkan 2 tahap dengan perincian sebagai berikut:
- Tahap I sebesar Rp. 100.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 1 Juli 2013.
- Tahap II sebesar Rp. 201.000.000,- dibayarakan paling lambat tanggal 1 Oktober 2013
6. No.019.6/218/2013 No. 019/SEK/PGIJTG/XII/2013 Tanggal 23 Oktober 2013
Pengelolaan Lapangan Golf Gombel Semarang dengan cara sewa oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah
Merupakan tindak lanjut dari adanya pemutusan perikatan perjanjian antara PT. Damar Djaya Lestari dengan Pemerintah Kota Semarang karena PT.Damar Djaya Lestari tidak memenuhi kewajiban menyetorkan bank garansi sebesar Rp.
H a l - 5 7 9
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO NOMOR & TANGGAL
PERJANJIAN KETERANGAN
1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan membayar PBB selam 2 tahun (tahun 2012 dan tahun 2013) berserta dendanya sebesar Rp. 767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Untuk menghindari kekosongan pengelolaan, maka Pemerintah Kota Semarang mohon bantuan fasilitasi pengelolaan sementara kepada PGI Jateng sebagai lembaga professional uang dipandang mempunyai kemampuan dalam bidang olah raga golf.
Jangka waktu sewa adalah sampai dengan di tunjuknya pengelola tetap atau paling lama 1 tahun, mulai tanggal 23 Oktober 2013.
Nilai sewa sebesar Rp. 100.000.000,- setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 15 pada periode berkenaan.
Sumber: Bagian Kerjasama 2013
b. Kerjasama Program Dana Bergulir
NO NOMOR & TANGGAL PERJANJIAN
KETERANGAN
1. No.050/2910 No.229/BMI/SMG/IX/2013 Tanggal 13 September 2013
Program Pengelolaan Dana Bergulir Syariah Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Semarang Kerjasama Dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Semarang.
Bagi hasil dan/atau marjin bagi Koperasi dan UMKM penerima Dana Bergulir Syariah dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yg diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya. Keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan Koperasi dan UMKM setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20 % dari total pendapatan program.
Perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagai berikut : - Pihak I 15 % , Pihak II 20 %, Koperasi & UMKM 65 % - Keuntungan Pihak II didistribusikan untuk keperluan adm,
pengawasan dan pembinaan Koperasi & UMKM - Perhitungan & distribusi dilakukan setiap 3 bln terhitung
sejak pencairan dana bergulir syariah dari Pihak II
2. No.510.72/1104 No.17/BPSMG/IV/13 Tanggal 19 April 2013
Program Pengelolaan Modal Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Semarang kerjasama dengan PD.BPR Bank Pasar.
Sasaran : Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) binaan PKK dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).
Jangka waktu 36 bulan (19/4/2013 - 18/4/2016)
Sumber: Bagian Kerjasama 2013
c. Selain kerjasama tersebut diatas,Pemerintah Kota Semarang telah
melakukan fasilitasi optimalisasi pengembangan lapangan golf
Manyaran Indah dengan PT. Mega Kuantum Properti Indonesia yang
menghasilkan perjanjian sewa menyewa selama 30 tahun dengan masa
grace period diawal untuk pembangunan selama 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2014 dan akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2045 dengan nilai sewa sebesar Rp. 44.270.000.000,-
(empat puluh empar milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
H a l - 5 8 0
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
d. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan pihak
ketiga, maka pelaksanaan kerjasama yang kurang menguntungkan
Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai potensi konflik /
bermasalah selama ini, pada tahun 2013 telah dilakukan langkah tegas
penyelesaian dengan melakukan pemutusan / pengakhiran perikatan
perjanjian kerjasama yaitu:
Penghentian perjanjian sewa tanah di Jl. Pandanaran Kel. Mugassari
yang dipergunakan untuk SPBU oleh PT.Rabas dikarenakan adanya
permasalahan hukum terkait denda keterlambatan pembayaran uang
sewa yang sampai saat ini masih proses tingkat kasasi di Mahkamah
Agung. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau
maka saat ini tanah tersebut di fungsikan sebagai taman kota.
Pemutusan perikatan perjanjian sewa tanah dan bangunan lapangan
golf Gombel Golf Semarang berserta fasilitasnya di Jl. Gombel Lama
Nomor 90 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Semarang oleh PT.
Damar Djaya Lestari dikarenakan adanya cidera janji pihak
PT.Damar Djaya Lestari yaitu:
- Tidak membayar bank garansi sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu
milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama 2 tahun
(tahun 2012 dan 2013) berserta dendanya sebesar Rp.
767.000.0000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) per
September 2013.
Dasar :
- Surat Walikota Semarang Nomor : 030/04175 tanggal 10 Oktober
2013 perihal Pemutusan Perikatan Perjanjian Sewa Menyewa
Lapangan Golf “Gombel Golf Semarang”.
- Berita Acara Serah Terima Nomor :030/04332 tanggal 22 Oktober
2013 tentang Serah Terima Pengelolaan Tanah Dan Bangunan
Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Yang
Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
Untuk menghindari kekosongan pengelolaan lapangan golf Gombel Golf
Semarang, maka saat ini ditunjuk Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa
H a l - 5 8 1
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Tengah sebagai pengelola sementara dengan cara sewa sampai
ditunjuknya pengelola tetap atau paling lama 1 tahun.
Dasar:
- Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 030/579 tanggal 22
Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Tanah
Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang Berserta
Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel Lama Nomor 90
Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Semarang Oleh
Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah.
- Surat Perjanjian Nomor : 019.6/218/2013 – Nomor : 019/SEK/PGI-
JTG/XII/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pengelolaan
Sementara Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf
Semarang Berserta Fasilitasnya Yang Terletak Di Jalan Gombel
Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik
Semarang Oleh Persatuan Golf Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
- Berita Acara Nomor : 031/04335 tanggal 23 Oktober 2013 tentang
Serah Terima Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf
Gombel Golf Semarang Berserta Fasilitasnya Yang Terletak Di
Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan
Banyumanik Kota Semarang.
e. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga
pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan kajian terhadap beberapa
obyek yang di pandang mempunyai potensi untuk di kerjasamakan /
dikembangkan yaitu:
1. Kajian Peluang Kerjasama Pengembangan Kawasan Tinjomoyo
Kota Semarang.
2. Kajian Potensi Kerjasama Pemanfaatan Pasar Ikan Higienis (PIH)
Mina Rejomulyo Kota Semarang.
3. Kajian Peruntukan Terbaik Lapangan Pancasila Terhadap
Pengembangan Kawasan Simpanglima Terpadu.
4. Kajian Strategi Pengembangan Goa Kreo Kota Semarang
5. Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Kota Lama Di Kota
Semarang
6. Kajian Pemanfaatan Kawasan Banjir Kanal Barat Sebagai Wisata
Air Kota Semarang (Waterfront City)
H a l - 5 8 2
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
f. Sedangkan dalam rangka evaluasi perjanjian kerjasama maka telah
diadakan kajian yaitu:
1. Kajian Evaluasi Perjanjian Kerjasama Tentang Kontrak Bagi Tempat
Usaha Dalam Rangka Peningkatan Daya Guna Tanah Di Sekitar
Tugu Tabanas Gombel Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
2. Kajian Evaluasi Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa
Tanah Dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Golf Semarang
Berserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang Yang
Terletak Di Jalan Gombel Lama No.90 Kelurahan Tinjomoyo
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
6.3.1 Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Bupati/Walikota tidak lagi berkedudukan sebagai
kepala wilayah, di dalam pasal 25 mengatur mengenai tugas dan wewenang
Kepala Daerah sama sekali tidak disinggung kewenangan mengenai
melakukan koordinasi pemerintahan. Dengan demikian Bupati/Walikota tidak
lagi memiliki kewajiban secara hukum untuk melakukan koordinasi instansi
vertikal di daerah. Koordinasi yang dijalankan saat ini, termasuk forum
MUSPIDA hanyalah meneruskan praktik pemerintahan yg selama ada tetapi
tanpa dasar hukum yang jelas. Walaupun demikian pelaksanaan koordinasi
dengan instansi vertikal di Kota Semarang tetap dilaksanakan oleh Walikota
mengingat menjadi hal ini tetap menjadi keputusan yang strategis untuk
dilakukan demi kestabilan bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya
dan Keamanan di wilayah Kota Semarang.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 bahwa
Pimpinan Muspida Kabupaten/Kota secara ex-officio dijabat oleh Kepala
wilayah (Walikota) dengan keanggotaan pimpinan unsur pertahanan
(Dandim), pimpinan unsur kepolisian (Kapolres), dan pimpinan unsur
kejaksaan (Kajari). Namun untuk menjaga hubungan baik dan untuk
mempermudah pelaksanaan tugas umum pemerintahan maka unsur
MUSPIDA ditambahkan beberapa Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota
Semarang. Penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Walikota
Semarang Nomor 130/1/2010 tentang Pembentukan Forum Koordinasi
H a l - 5 8 3
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Semarang dengan susunan keanggotaan
sebagai berikut :
Ketua : Walikota Semarang
Wakil Ketua : Wakil Walikota Semarang
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Semarang
Anggota : 1. Ketua DPRD Kota Semarang
2. Kapolrestabes Semarang
3. Komandan Kodim 0733/BS Semarang
4. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
7. Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang
8. Ketua Pengadilan Agama Semarang
9. Komandan Lanal Semarang
10. Kepala Satuan Brimob Daerah Jawa Tengah
11. Komandan Yon Arhanudse 15 Semarang
12. Komandan Denpom IV/5 Semarang
13. Komandan Yonif 400/Raider Semarang
14. Kepala Detasemen TNI AU Semarang
15. Kepala Kantor Imigrasi Semarang
16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.
Pelaksanaan koordinasi yang bersifat pokok dan strategis dilakukan
oleh Walikota Semarang bersama-sama dengan unsur Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kota Semarang serta Perangkat Daerah yang ada.
Bersama dengan para Pimpinan Wilayah, Walikota Semarang melakukan
rapat-rapat atau menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Daerah Plus
(Muspida Plus), sedangkan dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam
bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis. Rapat atau
forum koordinasi dimaksudkan dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk
mewujudkan dan memelihara stabilitas dan situasi kondisi daerah yang
kondusif.
Dalam prakteknya Walikota Semarang selaku Ketua, sedapat
mungkin langsung memimpin rapat-rapat koordinasi Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah, untuk dapat merumuskan berbagai alternatif kebijakan
berdasarkan permufakatan dan kesamaan pendapat di antara seluruh
H a l - 5 8 4
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
anggota. Selama tahun 2013 pelaksanaan rapat-rapat koordinasi di tingkat
Muspida Plus selalu efektif dalam membantu memperlancar proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota, termasuk
memelihara kehidupan sosial dan politik yang sehat serta kesatuan dan
persatuan bangsa yang kokoh. Di samping fungsi tersebut peran Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah ini juga sangat sentral dan strategis guna
memadukan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan kota dan
pelayanan umum, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-
tugas Kepala Daerah.
Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilakukan memiliki
beberapa tujuan antara lain :
1) Membangun pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kebijakan-
kebijakan yang ditempuh dalam rangka mengefektifkan program-
program pembangunan kota yang dilaksanakan, seperti pembebasan
tanah untuk pembangunan infrastruktur kota, keamanan wilayah dan
lain-lain.
2) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang secara berdaya guna dan berhasil guna.
3) Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas,
situasi dan kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan
taktis yang diperlukan dalam rangka pengendalian, pencegahan
maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.
4) Menentukan sistem, prosedur dan mekanisme operasional pengamanan
pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kota guna
mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali
serta kondusif.
Secara keseluruhan pelaksanaan tugas umum pemerintahan koordinasi
Muspida dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, konsultasi dan rapat-rapat
koordinasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hasil pokok yang dicapai selama tahun 2013 adalah meningkatnya
manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang
lebih efektif dan terpadu.
Pada tahun 2013 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota
Semarang telah beberapa kali melaksanakan pertemuan formal maupun
H a l - 5 8 5
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
informal untuk membahas dan mencari formula yang tepat untuk
menyelesaikan masalah atau menghadapi kondisi ideologi, sosial politik,
sosial budaya, ekonomi dan keamanan dengan data sebagai berikut :
DATA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO HARI / TANGGAL MATERI
1 Rabu 16 januari 2013
Rapat FKPD tentang Koordinasi Persiapan Kunjungan Wakil Presiden RI di Kota Semarang
2 Senin 21 januari 2013
Rakor FKPD tentang Antisipasi Menghadapi Rob, Banjir, Puting Beliung dan Longsor
3 Kamis 7 februari 2013
Rakor FKPD dalam rangka Meninjaklanjuti Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
4 Selasa 19 Februari 2013
Rakor FKPD tentang Mengurai Titik-titik Keramaian di Kota Semarang
5
Senin 25 Februari 2013
Rapat FKPD tentang koordinasi persiapan penilaian tahap kedua terkait Adipura
6 Rabu 6 Maret 2013
Pengarahan Forum koordinasi pimpinan Daerah dalam rangka pengamanan Wilayah
7 Kamis 14 Maret 2013
Rakor FKPD tentang Rencana Pelaksanaan kegiatan memperingati Hari Air Sedunia tingka Kota Semarang
8 Kamis 28 Maret 2013
Rakor FKPD tentang sosialisasi persiapan Semarang Great Sale 2013
9 Senin 1 April 2013
Rakor FKPD tentang Rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Semarang ke-466
10 Selasa 9 April 2013
Pengarahan FKPD tentang terkait pemeliharaan Kamtibmas di Kota Semarang
11 Selasa 16 April 2013
Rakor FKPD tentang upaya meminimalisir kejahatan jalanan
12 Kamis 25 April 2013
Rapat FKPD Mengenai koordinasi Pelaksana Festival “Semarang Night Carnival”
13 Rabu 1 Mei 2013
Rakor FKPD tentang Antisipasi Kenaikan BBM dan Hari Buruh Nasional
14 Rabu 9 Mei 2013
Rapat koordinasi FKPD mengenai persiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2013
15 Senin 13 Mei 2013
Rakor FKPD tentang Persiapan Pelaksanaan Pilgub Jateng
16 Kamis 30 Mei 2013
Rakor FKPD tentang Pemantapan Persiapan Pengamanan Laga Sepakbola di Wilayah Kota Semarang
17 Selasa 4 Juni 2013
Rakor FKPD tentang persiapan Gerakan Program Semarang Bersih di16 Kecamatan Secara Serentak
18 Kamis 13 Juni 2013
Rapat FKPD mengenai koordinasi Pelaksanaan Launching Car Free Night and Day
19 Selasa 18 Juni 2013
Rakor FKPD tentang Antisipasi Kenaikan BBM
20 Selasa 25 Juni 2013
Rapat FKPD mengenai Sosialisasi Kenaikan Tarif Angkutan Umum
21 Kamis 4 Juli 2013
Rakor FKPD mengenai Jelang Bulan Ramadhan
22 Selasa 9 Juli 2013
Rakor FKPD tenang Persiapan Tinjauan Lapangan Menghadapi Bulan Ramadhan
23 Selasa 23 Juli 2013
Rakor FKPD tentang Menjelang Lebaran 2013
24 Rabu 31 Juli 2013
Rakor FKPD mengenai Pemantauan Kesiapan Fasilitas Umum (seperti Pasar, Stasiun) dan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri dilanjutkan Tinjauan Lapangan
25 Jumat 2 Agustus 2013
Rakor FKPD mengenai Pemantauan Arus Lalu Lintas Jelang Lebaran dilanjutkan Pemantauan dari Udara
26 Senin 5 Agustus 2013
Rakor FKPD mengenai Obyek Vital dan Kesiapan Posko-posko Lebaran dilanjutkan Tinjauan Tinjauan Lapangan ke Balaikota,Taman lele, Gudang Bulog, Bonbin Mangkang, Terminal Mangkang dan Posko Lebaran
H a l - 5 8 6
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO HARI / TANGGAL MATERI
27 Selasa 13 Agustus 2013
Rakor FKPD tentang Persiapan Rangkaian Kegiatan HUT RI ke-68 Tingkat Kota Semarang
28 Selasa 3 September 2013
Rakor FKPD tentang Pelaksanaan Festival Banjir Kanal Barat
29 Selasa 10 September 2013
Rapat FKPD tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Festival Kota Lama dan Shympony Kota Lama
30 Selasa 16 September 2013
Rapat FKPD tentang persiapan kegiatan Peringatan Haornas Tingkat Semarang
31 Selasa 24 September 2013
Rakor FKPD mengenai upaya percepatan penyelesaian perekaman E-KTP
32 Senin 30 September 2013
Rapat FKPD tentang Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Pertempuran Lima Hari Semarang
33 Rabu 16 Oktober 2013
Rakor FKPD tentang Kesiapsiagaan Pengamanan Situasi kamtibmas dan kontijensi Jelang Pileg 2014
34 Selasa 22 Oktober 2013
Rapat FKPD mengenai checking pelaksanaan Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
35 Senin 28 Oktober 2013
Rapat FKPD tentang koordinasi Kegiatan Kerja Bakti terpadu TNI, Polri dan PNS
36 Senin 11 November 2013
Rakor FKPD tentang Rencana Kunjungan Kerja Walikota Jungu Korea Selatan ke Kota Semarang
37 Senin 18 November 2013
Rapat FKPD tentang Antisipasi Aksi Unjuk Rasa Menuntut Kenaikan UMK Buruh
38 Senin 25 November 2013
Rakor FKPD mengenai Memungkinan Bahaya Bencana selama Musim Penghujan dan Paparan Jalan satu arah
39 Senin 2 Desember 2013
Rapat FKPD tentang Persiapan Penyelenggaraan FFI 2013 di Kota Semarang
40 Selasa 10 Desember 2013
Rakor FKPD mengenai Rangkaian Kegiatan Hari Nusantara ke-14 Tingkat Kota Semarang
41 Senin 16 Desember 2013
Rakor FKPD tentang Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2014
42 Jumat 20 Desember 2013
Rakor FKPD mengenai Pengamanan Perayaan Natal dan Persiapan Pemantauan Natal di Gereja-gereja di Kota Semarang
43 Selasa 31 Desember 2013
Rakor FKPD mengenai Kesiapan Pengamaan Kegiatan Semarak Akhir Tahun 2013
Sumber Data : Badan Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2013
6.3.2 KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN
Prinsip dasar pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat
yang adil, makmur dan sejahtera. Agar pembangunan untuk kepentingan
umum dapat terselenggara dengan baik, maka diperlukan ketersediaan tanah
dengan berpedoman pada azas Kemanusiaan, Demokratis dan Berkeadilan.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin
kepentingan hokum pihak yang berhak.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari
tahun ke tahun terus mengalami perubahan seiring perkembangan dan
tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan
terbitnya regulasi yang mengatur antara lain :
H a l - 5 8 7
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang tersebut mengenai
proses/ tahapan dalam pengadaan tanah sebagai berikut :
a. Perencanaan, yang disusun dalam sebuah dokumen perencanaan
pengadaan tanah.
b. Persiapan, meliputi pemberitahuan rencana pembangunan; pendataan
awal lokasi rencana pembangunan; dan konsultasi publik rencana
pembangunan.
c. Pelaksanaan, meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; penilaian ganti
kerugian; musyawarah penetapan ganti kerugian; pemberian ganti
kerugian; dan pelepasan tanah instansi.
d. Penyerahan hasil.
Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah
Daerah dengan Badan Pertanahan Nasional. Beberapa kegiatan yang
dilaksanakan selama Tahun 2013 antara lain:
H a l - 5 8 8
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
1. PENGADAAN TANAH UNTUK WADUK JATIBARANG
Pada Tahun 2013 proses pengadaan tanah untuk pembangunan
Waduk Jatibarang telah mencapai tahap akhir dengan
dilaksanakannya pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di
Kelurahan Kedungpane, Kandri dan Jatirejo dengan perincian sebagai
berikut :
NO
LETAK TANAH TARGET REALISASI KETERANGAN /
PROGRES KELURAHAN KECAMATAN JML LUAS JML LUAS
BID. ( M ²) BID. ( M ²)
1 Kedungpane Mijen 227 1,026,464 224 1,020,408 Tdk diketahui pemiliknya (NN) = 1 bidang, sepakat /ada sengketa = 2 bidang
2 Jatibarang Mijen 8 23.115 8 23.115 Selesai
3 Kandri Gunungpati 196 730.055 196 730.055 Selesai
4 Jatirejo Gunungpati 139 462.172 139 462.172 Selesai
JUMLAH TOTAL 570 1.050.771 567 1,021,623 PROSENTASE = 99 %
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2013.
a. Permasalahan / Hambatan:
1) Ada pemilik bidang tanah an. Irwan Apriyanto yang belum sepakat
dengan harga ganti rugi yang ditawarkan;
2) Terdapat 1 (satu) bidang tanah seluas ± 500 M2 yang belum diketahui
pemiliknya;
3) Penetapan lokasi akan berakhir Juni 2014.
b. Upaya Penyelesaian
1) P2T perlu melakukan klarifikasi dengan pihak irwan apriyanto,
apakah dapat segera dibayarkan ganti ruginya atau dilakukan
konsinyasi oleh Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang;
2) Menyiapkan surat perintah konsinyasi dari P2T kepada SATKER
serta dokumen pendukungnya;
3) Mengingat penetapan lokasi sudah merupakan perpanjangan,
sehingga sebelum bulan juni pengadaan tanah waduk jatibarang
harus selesai (termasuk apabila harus dikonsinyasi).
2. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN / NORMALISASI
KALI TENGGANG
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan/ normalisasi Kali
Tenggan pada Tahun 2013 secara administrasi vakum. Hal ini
disebabkan karena permintaan harga warga masyarakat yang terlalu
H a l - 5 8 9
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
tinggi dibandingkan dengan harga yang dihitung oleh Appraisal. Di
Kelurahan Tambakrejo, harga Appraisal Rp. 580.000,- sedangkan
permintaan warga Rp. 1.900.000,-. Adapun di Kelurahan Terboyo
Kulon harga Appraisal Rp. 70.000,- sedangkan permintaan warga Rp.
500.000,-.
Sebagai upaya penyelesaian akan dijadwalkan musyawarah dengan
warga dengan difasilitasi P2T membahas permasalahan harga tanah,
nilai bangunan dan tanaman. Selanjutnya terhadap sisa tanah yang
tidak efektif dipertimbangkan untuk dibeli semua oleh Satker setelah
dilakukan verifikasi oleh Tim. Demikian halnya terhadap sisa bangunan
yang tidak efektif akan dilakukan pengecekan oleh Dinas terkait.
3. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI
(RETARDING POND)
Upaya penyelesaian terhadap proses pengadaan tanah untuk
pembangunan kolam retensi terus dilakukan, antara lain koordinasi
dengan pihak-pihak terkait (Kementerian BUMN, PT. Pelindo III, PT.
TMB, Kejaksanaan, BPKRI, Pemprov Jateng).
Selanjutnya PT. Pelindo III (Persero) selaku pemegang HPL melalui
suratnya kepada Walikota Semarang yakni Nomor PJ.06/25.1/PIII-
2013 Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pembayaran ganti rugi
pelepasan tanah HPL Pelabuhan menyatakan bahwa pada prinsipnya
telah menyepakati / mau menerima ganti rugi dengan mendasarkan
pada Nilai Appraisal independen dan setelah adanya pendapat resmi
dari BPKP. Namun belum ada kejelasan tentang mekanisme
pembayarannya.
4. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
BATANG – SEMARANG.
Proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang –
Batang sampai dengan Tahun 2013 sementara vakum, menunggu
kejelasan dari Kementrian Pekerjaan Umum.
H a l - 5 9 0
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
5. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA
KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS PEKALONGAN-
SEMARANG.
Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral
Perkeretaapian memiliki program pembangunan jalur ganda kereta api
lintas utara Jawa yang menghubungkan Jakarta- Surabaya termasuk di
dalamnya melewati wilayah Kota Semarang, yaitu jalur Pekalongan –
Semarang dan Semarang Bojonegoro.
Selanjutnya pada pada tanggal 9 November 2011, telah dilakukan
penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Tengah.
Adapun realisasi kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada
Tahun 2013 sejumlah 289 bidang tanah seluas 51.033 M2 senilai
Rp. 37.767.303.966,- atau sebesar 59% dengan perincian sebagai
berikut:
NO. LETAK TANAH (KELURAHAN)
TARGET REALISASI KETERANGAN
BID LUAS BID LUAS GANTI RUGI PEMBER KASAN
BELUM SEPAKAT
Kec. Tugu
1 Mangkang Kulon 91 8.802 84 7.292 7.459.073.018 7 -
2 Mangunharjo 10 1.686 10 1.686 1.794.149.114 - -
3 Mangkang Wetan 20 1.290 15 838 897.939.671 5 -
4 Randugarut 7 315 4 242 266.837.917 3 -
5 Karanganyar 52 14.696 41 10.848 5.334.409.299 10 1
6 Tugurejo 87 19.199 54 9.598 4.500.989.043 19 14
7 Jrakah 8 6.697 7 2.907 2.803.757.255 - -
Kec. Smg Barat
8 Krapyak 6 5.157 2 2.907 3.926.686.345 - 2
8 418 - - - - 8
9 Kalibanteng Kulon 3 1.613 3 1.613 - - -
10 Tawangsari 6 5.855 6 5.855 - - -
11 Karangayu 136 4.411 - - - - 136
12 Krobokan 140 5.383 - - - - 140
13 Tambakharjo 16 1.682 12 644 1.233.574.425 3 1
14 Gisikdrono 9 360 7 185 532.555.359 2 -
Kec. Smg Utara
15 Bulu Lor 17 1.107 - - - 17 -
62 3.071 - - - - 62
16 Plombokan 22 1.753 21 1.380 6.885.253.060 3 -
17 Dadapsari 18 859 17 532 1.058.672.292 - -
18 Bandarharjo 8 2.557 4 850 1.073.407.168 4 -
JUMLAH 726 86.911 289 51.033 37.767.303.966 73 364
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2013.
H a l - 5 9 1
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
a. Permasalahan / Hambatan
1) Terdapat 350 bidang yang merupakan tanah Negara yang tidak
memiliki bukti kepemilikan P.II dan belum ada payung hukum untuk
penyelesaiannya;
2) Sebagian warga masih belum sepakat dengan harga yang
ditawarkan oleh SATKER (permintaan warga terlalu tingggi).
b. Upaya Penyelesaian
1) SATKER dan P2T terus melakukan pendekatan secara persuasif
kepada warga termasuk mekanisme akhir apabila tidak tercapai
kesepakatan akan ditempuh upaya penitipan ganti rugi di
Pengadilan (Konsinyasi);
2) Satgas melakukan upaya jemput bola atas kendala kelengkapan
dokumen dalam pemberkasan (Waris, Pembuktian Alas Hak,
Wakaf);
3) P2T Kota Semarang telah berkonsultasi baik secara tertulis maupun
audiensi dengan BPNRI terkait persoalan payung hukum tanah
negara yang terkena jalur ganda, namun belum ada jawaban/
petunjuk lebih lanjut;
4) Melalui fasilitasi DPRD Kota Semarang dilaksanakan audiensi
dengan warga penghuni tanah Negara di Kelurahan Karangayu,
Krobokan dan Bulu Lor dengan kesimpulan akan dilakukan audiensi
dengan Kementrian Keuangan dan Kementrian Perhubungan.
6. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA
KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS SEMARANG -
BOJONEGORO.
Pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang selanjutnya
adalah Jalur Ganda Lintas Semarang – Bojonegoro. Adapun
perkembangan proses pengadaan tanah yang dilaksanakan selama
Tahun 2013 sebagai berikut:
No. LETAK TANAH (KELURAHAN)
TARGET REALISASI
KETERANGAN
BIDANG LUAS (M2)
BIDANG LUAS (M2)
GANTI RUGI
1 Kemijen 14 707,5 6 369 319.385.679 2 bidang yang belum sepakat adalah tanah P.II
2 Tambakrejo 25 1.671 16 981 2.570.106.226 6 bidang yang belum sepakat adalah tanah P.II
H a l - 5 9 2
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
No. LETAK TANAH (KELURAHAN)
TARGET REALISASI
KETERANGAN
BIDANG LUAS (M2)
BIDANG LUAS (M2)
GANTI RUGI
3 Tlogomulyo 16 154 - - - Tanah PT.Pertamina meminta ganti lahan
JUMLAH 55 2.553 22 1.350
2.917.407.558 57%
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2013
a. Permasalahan / Hambatan:
1) Terdapat 6 bidang tanah di Kelurahan Tambakrejo dan 2 bidang
tanah di Kelurahan Kemijen dengan status tanah P.II (tanah negara)
sehingga belum dapat dilakukan proses pembayaran;
2) Di Kelurahan Tlogomulyo, PT. Pertamina selaku pemilik tanah
meminta ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk ganti lahan.
b. Upaya Penyelesaian
1) Terhadap tanah dengan status P.II (tanah negara), meskipun telah
ada pendapat hukum (legal opinion) dari KEJATI Jateng Nomor
B.3194/0.3/Gp.2/07/2013 Tanggal 29 Juli 2013, namun belum dapat
dilaksanakan pembayaran ganti rugi karena menunggu petunjuk
dari BPNRI/ Pemerintah Pusat;
2) Terhadap tanah milik PT. Pertamina akan diselesaikan dengan
mekanisme tukar guling secara langsung antara SATKER dengan
PT. Pertamina (di luar mekanisme P2T).
7. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM (TPU)
Pada Tahun 2013 telah dilakukan realisasi pembayaran tanah untuk
pembangunan tempat pemakaman umum yang berada di Kelurahan
Jabungan Kecamatan Banyumanik sejumlah 1 (satu) bidang tanah
seluas 2.321 M2 senilai Rp. 1.377.975.000,-.
a. Permasalahan / Hambatan
1) Sebagian lahan merupakan tanah P.II / Tanah Negara;
2) Terdapat beberapa bidang tanah yang belum sepakat;
3) Ketersediaan Anggaran dari SATKER yang terbatas;
4) Biaya operasional P2T belum terakomodir sesuai Permenkeu
Nomor 58.
H a l - 5 9 3
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
b. Upaya Penyelesaian
1) Terhadap bidang tanah yang merupakan tanah P.II / Tanah
negara dikonsultasikan dan dikoordinasikan payung hukumnya;
2) Terhadap pemilik yang belum sepakat secara intensif dilakukan
pendekatan baik oleh Satker maupun P2T baik secara langsung
maupun melalui tokoh masyarakat setempat;
3) Dilakukan penjelasan agar pemahaman tentang penganggaran
biaya-biaya yang diperlukan dalam pengadaan tanah sesuai
ketentuan.
8. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PELEBARAN
JALAN KARTINI – JOLOTUNDO – GAJAH
Pengadaan tanah untuk pembangunan dan pelebaran jalan Kartini –
Jolotundo – Gajah terletak di wilayah Kelurahan Sambirejo Kecamatan
Gayamsari. Jalan ini merupakan penghubung antara Jalan Kartini
dengan Jalan Gajah dengan target bidang tanah seluas ± 14.000 M2
yang terdiri dari 100 bidang tanah.
Adapun realisasi pembayaran ganti rugi pada Tahun 2013 sebagai
berikut:
No. LETAK TANAH TARGET REALISASI
KELURAHAN KECAMATAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS BESAR GANTI RUGI
1 SAMBIREJO GAYAMSARI 100 14.000 82 7.640 22.730.811.963
JUMLAH TOTAL 100 14.000 82 7.640 22.730.811.963
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2013 a. Permasalahan / Hambatan
1) Terdapat 3 bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya (NN);
2) Terdapat 5 pemilik bidang tanah yang belum sepakat;
3) Terdapat 7 bidang tanah yang terindikasi sengketa kepemilikan
tanah;
4) Terdapat 1 bidang A.n Laila Rohmah yang keberatan atas
kelas/zona nilai tanah;
5) Terdapat perbedaan hasil ukur dan data yuridis tanah BKM.
b. Upaya Penyelesaian
1) Terhadap bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya (NN)
telah dipublikasikan / diumumkan melalui media koran Tanggal
23 Desember 2013;
H a l - 5 9 4
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
2) Terhadap pemilik yang belum sepakat secara intensif dilakukan
pendekatan baik oleh Satker maupun P2T baik secara langsung;
3) SATKER perlu koordinasi dengan Lembaga Penilai Tanah untuk
peninjauan kembali atas Zona/Kelas tanah;
4) Akan dilaksanakan ploting dan sinkronisasi data yuridis dan
lapangan.
9. PENGADAAN TANAH NORMALISASI KALI BERINGIN
Sebagai salah satu usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi
permasalahan banjir yang terjadi di Kota Semarang khususnya di
wilayah Kecamatan Tugu, maka dilaksanakan kegiatan normalisasi Kali
Beringin yang terletak di Kelurahan Mangkang Wetan dan Mangunharjo
Kecamatan Tugu.
Adapun target pelaksanaan sejumlah 153 bidang dengan luas ± 67.446
M2, dengan realisasi pembayaran ganti rugi pada Tahun 2013 sebesar
Rp.5.931.757.041, - dengan perincian sebagai berikut:
No. LETAK TANAH TARGET REALISASI
KELURAHAN KECAMATAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS BESAR GANTI RUGI
1 MANGKANG WETAN
TUGU 146 51.315 48 14.806 Rp.5.931.757.041
2 MANGUNHARJO TUGU 7 16.131 0 0 0
JUMLAH TOTAL 153 67.446 48 14.806 Rp.5.931.757.041
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2013 a. Permasalahan / Hambatan
1) Terdapat beberapa bidang tanah yang belum sepakat;
2) Terdapat beberapa bidang tanah yang belum terdata dalam
inventarisasi tanah;
3) Terdapat beberapa pemilik tanah yang komplain atas
tanah/bangunan.
b. Upaya Penyelesaian
1) Terhadap pemilik yang belum sepakat secara intensif dilakukan
pendekatan baik oleh Satker maupun P2T baik secara langsung
maupun melalui tokoh masyarakat setempat;
2) Akan dilakukan pengecekan ulang atas tanah/bangunan.
H a l - 5 9 5
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
10. PENGADAAN TANAH EMBUNG HULU KALI BERINGIN
Selanjutnya kegiatan yang terkait dengan normalisasi Kali Beringin
adalah pembuatan Embung Hulu Kali Beringin yang terletak di
Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen dan Kelurahan Wates
Kecamatan Ngaliyan, dengan target pelaksanaan sejumlah 29 bidang
dengan luas ± 48.111 M2.
Pada Tahun 2013 belum dilaksanakan realisasi pembayaran ganti rugi,
pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah masih dalam proses sosialisasi
atas hasil inventarisasi atas tanah/ tanaman/ bangunan yang terkena
pengadaan tanah.
6.3.3 KOORDINASI BIDANG STATISTIK
1. Kebijakan dan Kegiatan
a. Forum Koordinasi
Koordinasi di bidang Statistik diperlukan dalam rangka
meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan. Data statistik yang obyektif dan dapat dipercaya
menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan.
b. Materi Koordinasi
Beberapa kegiatan yang dilakukan di bidang statistik dalam rangka
akurasi dan validitas data :
a) Penerbitan buku-buku yang berisi analisis, kajian dan paparan
data statistik;
b) Survei dan sensus yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat (terutama yang dilaksanakan oleh BPS) dengan
dukungan dari Pemerintah Kota Semarang.
c. Instansi Vertikal yang Terlibat
Koordinasi di bidang Statistik dilaksanakan antara Pemerintah
Kota Semarang dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik, khususnya pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa
Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan
oleh BPS dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat
pusat dan daerah.
H a l - 5 9 6
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. Sumber dan Jumlah Anggaran
1) Penerbitan buku-buku
Anggaran berasal dari APBD Kota Semarang dengan jumlah
anggaran untuk tahun 2013 sejumlah Rp. 638.500.000,- dan
terserap sejumlah Rp. 582.985.030,-
2) Survei dan Sensus
Anggaran berasal dari Pemerintah Pusat (APBN)
b. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di
Daerah
1) Penerbitan buku-buku
Bappeda Kota Semarang
2) Survei dan Sensus
Kecamatan dan Kelurahan sebagai petugas lapangan dan
kontributor data serta SKPD lain yang secara teknis terkait
langsung dengan survei dan sensus yang dilaksanakan
c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
1) Penerbitan buku-buku
2) Survei dan Sensus
Survey PPLS (Program Perlindungan Sosial)
Survey Industri
Susenas
d. Hasil dan Manfaat Koordinasi
1) Penerbitan buku-buku
Kerjasama dalam penyusunan Buku-buku Statistik yang
diperlukan dalam perencanaan dan pengendalian
pembangunan di Kota Semarang sudah dilaksanakan secara
rutin tiap tahun dan berlangsung lama. Pada tahun 2013, buku-
buku yang diterbitkan adalah sebagai berikut :
1. Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2012
2. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2012
3. Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota
Semarang tahun 2011/2012.
4. Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2012
5. Buku Domestik Regional Bruto Kota Semarang tahun 2012
H a l - 5 9 7
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
6. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang
tahun 2012
7. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun
2012
8. Buku Saku Kota Semarang tahun 2012
9. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2012
10. Buku PDRB Menurut Penggunaan Kota Semarang tahun
2012
11. Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang
Tahun 2012
12. Buku Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi
Penduduk Kota Semarang tahun 2012.
2) Survei dan Sensus
SURVEY PPLS (Program Perlindungan Sosial), up-dating
data kemiskinan
Kegiatan ini lebih mendasarkan pada pemahaman bahwa
penanggulangan kemiskinan dibutuhkan suatu sinergitas
dan keterpaduan secara berkelanjutan sehingga dibutuhkan
adanya up-dating data kemiskinan sebagai bahan dasar
perumusan kebijakan selanjutnya. Koordinasi tersebut
dalam rangka mendukung pelaksanaan pendataan
dilapangan dengan melibatkan petugas dari Kelurahan dan
Kecamatan dalam hal :
- Rekruitmen petugas penjaringan yang berasal dari
masyarakat secara langsung ( Karang Taruna, Ketua
RT/RW dll ).
- Koordinasi pendataan dan sosialisasi.
Survey PPLS ini bersifat insidentil dan tergantung
kebutuhan Pusat, selama ini sudah dilaksanakan setiap 3
tahun sekali.
SURVEY INDUSTRI
Kegiatan ini diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi
terhadap peningkatan investasi di Kota Semarang,
khususnya disektor industri, yang diharapkan dapat
H a l - 5 9 8
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para
pelaku usaha untuk berinvestasi sekaligus dalam rangka
penyusunan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
SUSENAS
Kegiatan ini merupakan upaya identifikasi kemandirian
masyarakat dilihat dari kemampuan sektor ekonominya.
Dalam upaya validasinya, telah dilaksanakan pendataan
oleh Tim dengan metode terjun langsung ke masyarakat.
Dengan data ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan-
kebijakan dibidang perekonomian yang lebih mengarah
kepada penguatan program ekonomi kerakyatan.
e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
1) Penerbitan buku-buku
Buku-buku yang diterbitkan telah dikirimkan kepada seluruh
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Perguruan
Tinggi, Instansi Vertikal di Kota Semarang serta berbagai
instansi yang membutuhkan, baik pemerintah maupun non-
pemerintah.
2) Survei dan Sensus
Data hasil survei dan sensus dikirimkan oleh BPS Kota
Semarang kepada Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan
kompilasi dengan data dari daerah lain. Setelah itu, dilakukan
analisis atas data yang telah dikompilasi sebagai bahan
penyusunan berbagai kebijakan. Selain itu, sebagian data hasil
survei dan sensus juga digunakan sebagai bahan kajian dan
analisis mengenai kondisi di Kota Semarang yang disajikan
dalam bentuk buku statistik yang diterbitkan oleh Bappeda Kota
Semarang
3. Permasalahan dan Solusi
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi bidang
Statistik adalah :
a. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap BPS dalam hal
pengumpulan data potensi daerah, karena secara Undang-undang
otoritas kewenangan penyediaan data ada pada BPS.
H a l - 5 9 9
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
b. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki penjenjangan organisasi
sampai ke tingkat pusat, sehingga beberapa keputusan
membutuhkan waktu yang cukup lama, karena menunggu adanya
keputusan resmi dari BPS Pusat.
Untuk mengatasi permasalahan pada koordinasi bidang statistik, solusi
yang ditempuh adalah :
Mempererat kerja sama dan peningkatan koordinasi dengan BPS
untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
6.4 PENEGASAN BATAS WILAYAH
Penegasan batas wilayah merupakan suatu kegiatan yang penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Melalui
penegasan batas ditetapkan batas otorita dari masing-masing daerah.
Sehingga tercipta stabilitas dan sinergitas hubungan antara dua wilayah yang
berbatasan. Penetapan batas wilayah dalam hal ini diartikan sebagai upaya
penetapan dan penegasan batas baik antara kelurahan, kecamatan maupun
dengan Kabupaten/Kota tetangga. Penegasan batas juga bermanfaat guna
meminimalisir kemungkinan munculnya permasalahan di wilayah perbatasan.
6.4.1 Penegasan Batas Antar Daerah
Secara geografis, Kota Semarang berbatasan dengan 3 (tiga)
daerah, yaitu Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten
Kendal. Adapun panjang garis batas Kota Semarang dengan daerah yang
berbatasan sebagai berikut:
- Dengan Kabupaten Semarang ± 18,05 Km
- Dengan Kabupaten Demak ± 34,63 Km
- Dengan Kabupaten Kendal ± 44,61 Km
Kegiatan penegasan batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten
berbatasan pada Tahun 2013 ini adalah perapatan pilar batas Kota
Semarang dengan Kabupaten Semarang (segmen Kecamatan Banyumanik
dan Tembalang – Kecamatan Ungaran Timur) dengan pemasangan sejumlah
27 pilar perapat. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Kota Semarang.
Selain itu dilaksanakan juga kegiatan perapatan pilar batas Kota
Semarang dengan Kabupaten Kendal (segmen Kecamatan Ngaliyan dan
Tugu – Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kaliwungu) dengan pemasangan
H a l - 6 0 0
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
sejumlah 10 pilar perapat. Adapun kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD
Kabupaten Kendal.
6.4.2 Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Semarang
Pelaksanaan penegasan batas wilayah dimulai tahun 2010 berjumlah
40 buah dengan rincian Pilar Batas Utama (PBU), 1 (satu) buah, Pilar Acuan
Batas Utama (PABU) berjumlah 22 buah,dan Pilar Acuan Batas Antara
(PABA) sejumlah 17 buah, pada tahun 2012 berjumlah 27 buah pilar
pembatas ( Kecamatan Tugu, Ngaliyan dan Mijen) dan pada tahun 2013
sejumlah 27 buah pilar pembatas (Kecamatan Gunungpati, Banyumanik,
Gajahmungkur & Semarang Barat).
Di 16 Kecamatan Kota Semarang yang sudah dilaksanakan
Pemasangan Pilar adalah sebagai berikut :
NO KECAMATAN KELURAHAN
1 Genuk Bangetayu Wetan, Muktiharjo Lor, Terboyo Kulon
2 Pedrungan Tlogomulyo, Muktiharjo Kidul, Gemah,
Pedurungan Kidul
3 Gayamsari Kaligawe, Tambakrejo, Pandean Lamper,
Gayamsari
4 Semarang Timur Kemijen, Rejomulyo, Karangturi, Karang Tempel
5 Semarang Utara Tanjung Mas, Bandarharjo, Bulu Lor, Panggung
Kidul, Panggung Lor
6 Semarang
Tengah
Purwodinatan, karang Kidul, Lamper Tengah,
Pendrikan Lor
7 Semarang
Selatan
Pleburan, Peterongan, Lamper Tengah, Wonodri,
Burusari, Bulu Stalan, Mugasari, Randusari
8 Tembalang Sendangguwo, Sendang Mulyo, Kramas,
Tembalang, Jangli
9 Banyumanik Jabungan, Pedalangan, Sumurboto, Ngesrep,
Tinjomoyo, Pudak Payung, Padangsari,
Sumurboto, Srodol Kulon
10 Candisari Karang Anyar Gunung, Jatingaleh, Kaliwiru,
Tegalsari, Candi, Jomblang, Wonotingal
11 Gajahmungkur Karangrejo, Lempongsari, Bendungan,
Sampangan, Bendan Duwur, Petompon,
H a l - 6 0 1
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Gajahmungkur
12 Semarang Barat Bongsari, Cabean, Krobokan, Krapyak, Kembang
Arum, Manyaran, Tambakharjo, Ngemplak
Simongan, Bojong Salaman, Tawang Mas,
Tawang Sari
13 Tugu Jrakah, Tugurejo, Karang Anyar, Randugarut, Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, Mangunharjo
14 Ngaliyan Purwoyoso, Kalipancur, Bamban Kerep, Wates, Podorejo, Tambakaji, Wonosari, Ngaliyan
15 Gunungpati Sukorejo, Sumurejo, Cepoko, Sadeng, Jatirejo, Kandri, Sekaran, Patemon, Pakintelan
16 Mijen Purwosari, Kedungpane, Pesantren, Ngadirgo, Wonoplumbon, Jatibarang
Rencana Tindak Lanjut
Rencana Perapatan pilar batas wilayah administrasi kecamatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2014 adalah Kecamatan Semarang Utara ( Utama),
Semarang Tengah (Utama), Semarang Timur (Utama)Semarang Selatan
(Pendukung), Gayamsari (pendukung). Kegiatan ini akan dianggarkan lagi
pada tahun anggaran 2014.
6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Semarang berpedoman kepada Undang – Undang Nomor
24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah
salah satu amanat dalam Undang-Undang tersebut, sebagai institusi teknis
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan
penanggulangan bencana dilaksanakan dengan serangkaian upaya meliputi,
kegiatan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
1) Mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.
2) Kesiapsiagaan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
H a l - 6 0 2
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
3) Tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan penyelamatan.
4) Rehabilitasi bencana, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan
pemulihan aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai
tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar aspek kehidupan
masyarakat pada wilayah pasca bencana.
Kondisi geografis Kota Semarang yang diantaranya terdiri dari wilayah
pesisir, dataran rendah, perbukitan serta secara geologis memiliki daerah
patahan, rentan terhadap bencana alam terutama banjir dan tanah longsor.
Banjir di wilayah Kota Semarang dapat disebabkan oleh hujan lokal, banjir
kiriman dari wilayah Kabupaten Semarang/Kendal dan rob air laut.
Secara keseluruhan kejadian-kejadian bencana selama tahun 2013
masih didominasi dalam bentuk bencana kebakaran disusul kemudian banjir,
pohon tumbang, tanah longsor dan angin puting beliung, seluruh kejadian
bencana tercatat sebanyak 155 kejadian. Dari sekian banyak kejadian
tersebut, Walikota Semarang selama tahun 2013 pernah mengeluarkan surat
pernyataan status bencana sebagai prasyarat dalam menggunakan dana
Bantuan Sosial Kejadian Tidak Terencana dan Dana Kedaruratan. Akibat
kejadian tersebut tercatat 2 orang meninggal dunia dan 9 orang luka
ringan/berat dengan taksiran kerugian materi sebesar Rp.4.417.000.000,-
Dalam rangka penanggulangan bencana Pemerintah Kota
mengalokasikan bantuan sosial dan dana siap pakai dalam APBD Tahun
Anggaran 2013. Dengan memberikan bantuan sosial kepada para korban
bencana, masyarakat korban bencana telah mampu bangkit untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya dan diharapkan secara bertahap mampu untuk kembali
hidup secara wajar dalam segala aspek kehidupannya. Sedangkan dana siap
pakai hanya dapat dipergunakan setelah ada penetapan bencana daerah
oleh Walikota Semarang, selama tahun 2013 tidak ada penetapan status
bencana sehingga dana siap pakai belum dipergunakan. Adapun dana
bantuan sosial yang telah sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh
delapan juta rupiah) diperuntukan kepada 80 orang kepala keluarga korban
bencana.
H a l - 6 0 3
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis
yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian dari tugas-tugas
umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan
pembangunan kota dan pelayanan umum yang dilaksanakan. Mewujudkan
ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif juga sangat terkait dengan
penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan demikian terkait
dengan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat serta seluruh aparat
penegak hukum dan penyelenggara negara secara keseluruhan.
Upaya-upaya konsepsional, teknis operasional dan taktis bersama-
sama unsur lainnya yang terkait untuk mewujudkan ketenteraman dan
ketertiban umum antara lain :
1) Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketenteraman dan
ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap
pengamanan daerah-daerah dan obyek vital.
2) Peningkatan pengamanan swakarsa masyarakat di masing-masing
lingkungannya, khususnya lingkungan permukiman melalui
pemberdayaan Linmas.
3) Peningkatan intensitas penegakan hukum khususnya terhadap
pelanggaraan peraturan daerah, operasi penertiban khususnya
pelanggaran peraturan daerah yang dapat merusak wajah kota seperti
pedagang kaki lima (PKL), pengemis gelandangan orang terlantar
(PGOT), wanita tuna susila (WTS) dan sejenisnya.
4) Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, pemantauan
aksi-aksi unjuk rasa, serta tindakan kriminal yang mengganggu
ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
5) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan lembaga negara lainnya, kerjasama
sebagaimana dimaksud didasarkan atas hubungan fungsional, saling
membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan
umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.
H a l - 6 0 4
B A B V I – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s U m u m P e m e r i n t a h a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Walaupun upaya-upaya tersebut telah dilakukan harus diakui hasil
yang dicapai belum sepenuhnya optimal, namun tindakan-tindakan
operasional yang telah dilakukan mampu secara relatif lebih memberikan
rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat
bahwa pada tahun 2013 gangguan kemanan, ketentraman dan ketertiban
umum di wilayah Kota Semarang tidak menjurus kepada anarkhis, separatis
dan tidak berlatar belakang SARA. Gangguan yang terjadi meliputi
pelanggaran Perda sebanyak 589 kasus, unjuk rasa sebanyak 36 kali.
Sedangkan untuk kriminalitas yang tercatat di Polrestabes Semarang pada
tahun 2013 sejumlah 3.232 kasus yang terdiri atas 2.797 kasus pidana umum
dan 435 kasus pidana khusus. Jumlah tersebut mengalami penurunan
dibanding tahun 2012 yang mencapai 3.909 kasus.
Di samping itu, motivasi tindakan pelanggaran dan kejahatan sering
terkait dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya-upaya
pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminalitas juga harus dilakukan
dengan mengupayakan partisipasi aktif masyarakat. Bersama-sama dengan
berbagai komponen masyarakat, Pemerintah Kota Semarang maupun pihak
Polrestabes Semarang juga melakukan berbagai kegiatan pembinaan,
santiaji, dialog dan sebagainya dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas
di Kota Semarang.
top related