bab vi penyelenggaraan tugas umum …dishut.jatimprov.go.id/imagefck/file/kerjasama.pdf · barat...
Post on 02-Mar-2019
230 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-1
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama antar Daerah.
1. Kebijakan dan Kegiatan.
Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan
daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling
menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan PP No. 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan
dan keterikatan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menyerasikan pembangunan daerah serta mensinergikan potensi antar daerah.
Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama, kebijakan
kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan
sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara
bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.
Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, telah dilaksanakan Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga, untuk mendukung
pengembangan kerjasama antar daerah melalui Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja
Utama, BKSP Jabodetabekjur dan kerjasama perbatasan, serta penyusunan model
kerjasama regional CIAYUMAJAKUNING dan peningkatan pemahaman aparatur
pengelola kerjasama daerah. Disamping itu, dilaksanakan pula Kegiatan Rapat Kerja
Nasional APPSI Tahun 2010 sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Nasional APPSI
Tahun 2009 di Palangkaraya, yang menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
menjadi penyelenggara Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2010 sebagai wahana
komunikasi antar provinsi seluruh Indonesia dalam rangka mendukung keberhasilan
implementasi otonomi daerah.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.
a) Fasilitasi kerjasama antar daerah provinsi di bidang pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang
beranggotakan 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-2
Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan melalui Rapat Sekretariat Bersama,
Rapat Gabungan dan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama, yang menghasilkan
4 (empat) Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra
Praja Utama, tentang :
(1) Jadwal Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja
Utama XI Tahun 2011;
(2) Program Prioritas Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2011-
2015;
(3) Program dan Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2011;
(4) Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat.
b) Fasilitasi kerjasama antar daerah melalui forum Badan Kerjasama Pembangunan
(BKSP) Jabodetabekjur dalam rangka perencanaan program/kegiatan kerjasama
antar daerah provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Jabodetabekjur, yang telah
menghasilkan 6 (enam) naskah kerjasama, yaitu Keputusan Bersama tentang
Revitalisasi Kelembagaan BKSP Jabodetabekjur; Keputusan Bersama tentang
Penetapan Jadwal Rapat Forum BKSP Jabodetabekjur; Peraturan Bersama
kelembagaan BKSP Jabodetabekjur sehubungan dengan bergabungnya Kota
Tangerang Selatan dalam keanggotaan BKSP Jabodetabekjur; Kesepakatan
Bersama tentang Penyediaan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
(ASUH) bagi Konsumen di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kesepakatan Bersama
tentang Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta kerjasama hibah;
c) Fasilitasi kerjasama perbatasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Provinsi Jawa Tengah dalam bidang perencanaan program penyelenggaraan
pembangunan daerah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, kerjasama
pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur,
kerjasama penanganan korban trafficking antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dengan Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Kalimantan Timur,
kerjasama pengembangan Puskesmas PONED di Jawa Barat antara Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta fasilitasi kerjasama
pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung
dan pengelolaan sampah di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten
Bandung Barat di TPPAS Sarimukti;
d) Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
(APPSI) pada tanggal 1-4 Desember 2010 di Kota Bandung, yang menghasilkan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-3
rumusan rekomendasi para Gubernur seluruh Indonesia kepada Pemerintah
mengenai pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah berdasarkan PP
No. 19 Tahun 2010, pengembangan potensi ekonomi daerah, pengembangan
sektor usaha kecil dan menengah, serta peningkatan investasi di daerah.
3. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan :
(1) adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan kerjasama antar daerah
dan ketidakselarasan antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan
peraturan perundang-undangan sektoral;
(2) adanya perbedaan kepentingan (conflict of interest) yang menghambat
penyelenggaraan kerjasama antar daerah;
(3) Belum semua Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki lembaga khusus
yang menangani kerjasama daerah;
(4) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas
maupun kuantitas;
(5) Belum tersedianya Rencana Induk Program Kerjasama antar Daerah untuk
pembangunan perekonomian dan peningkatan pelayanan publik;
(6) Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kerjasama.
b) Solusi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai
berikut :
(1) Peningkatan konsultasi kepada Pemerintah dan koordinasi antar organisasi
perangkat daerah pelaksana kerjasama;
(2) Intensifikasi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama
khususnya di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.
(3) Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama sesuai
dengan Permendagri No. 19 Tahun 2009 melalui sosialisasi, bimbingan teknis,
dan lain sebagainya.
B. Kerjasama Pihak Ketiga
1. Kebijakan dan Kegiatan
Perubahan dan konsepsi govermment kepada governance, merubah pola
hubungan antar sektor (public-private) serta hubungan pusat dan daerah menjadi lebih
sejajar (egaliter) dan demokratis. Pada pola seperti itu, penyelenggaraan jasa layanan
atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak (c.q
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-4
Pemerintah), sehingga kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak harus lebih
ditingkatkan.
Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu
2005 - 2025 yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah 20
(duapuluh) tahun mendatang, dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang telah dirumuskan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Barat (RPJMD) Tahun 2008 – 2013.
Perlu kiranya dipertegas tentang cara dan upaya pencapaian tujuan dan
sasaran Visi dan Misi melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan
selama lima tahun sampai dengan tahun 2013. Strategi Pembangunan Daerah terdiri
dari Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan, dan Kebijakan Kewilayahan.
Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan kerjasama daerah
dengan pihak ketiga diarahkan pada peningkatan kerjasama dalam rangka
pemberdayaan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik, baik dengan
kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, badan usaha swasta maupun
dengan perguruan tinggi.
Perkembangan yang pesat di berbagai bidang menuntut semua kalangan
untuk dapat mengantisipasi dan menangkap hal-hal tersebut sebagai suatu peluang
yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui kerjasama daerah, seperti :
a) Bidang Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan menitikberatkan pada upaya peningkatan
kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan seperti ; peningkatan
partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah,
pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan pemerataan
distribusi tenaga pendidik. Dari gambaran kondisi yang ada dan berdasaarkan
kebutuhan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin Kerjasama diantaranya
dengan Institut Teknologi Bandung, Universitas Siliwangi, Universitas Islam Syarif
Hidayatullah dan Univesitas Padjajaran dalam Bidang Pengembangan Tri Dharma
yaitu Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pembangunan Jawa Barat.
b) Bidang Infrastruktur
Pengembangan infratruktur pedesaan adalah program strategis dalam
rangka peningkatan cakupan dan kualitas layanan infratruktur untuk masyarakat
perdesaan, sehingga dapat dijadikan input dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat perdesaan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-5
Pada aspek transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan laut,
rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan antara lain dicirikan dengan rendahnya
nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan provinsi; belum
optimalnya kemantapan jalan provinsi terutama di jalur jalan vertikal yang
menghubungkan wilayah tengah dan selatan Jawa Barat;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang Infrastruktur telah
melaksanakan kerjasama dengan beberapa instasnti dan kementeraian mengenai
pembangunan pelayanan Publik diantaranya , kerjasama di bidang persampahan
yaitu pembanguan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPASR) yang
berlokasi di Nambo, Legok Nangka dan Leuwi Gajah. Kesejasama lainnya seperti
Pembangunan Jalan Tol (Tol Soroja, Cisundawu dan Bandung dalam Kota BIUTR)
dan kerjasama Pengembangan Perkeretaapian dan Jaringan Jalan di Jawa Barat.
Selama tahun 2010 telah dilakukan konsilidasi dan koordinasi mengenai rencana
Kerjasama pembangunan Bandara Internasional Kartajati, Pembangunan
Pelabuhan Laut Cilamaya, Pembangunan Pelabuhan Cirebon dan Pembangunan
Pembangkit Listrik Cisokan, Pembangunan Waduk Jatigede yang sampai sekarang
masih dalam proses.
c) Bidang Kesehatan
Program Kesehatan adalah salah satu aspek inti suksesnya pembangunan di
Jawa Barat, Di sisi lain, pembangunan kesehatan di Jawa Barat masih
membutuhkan dorongan besar dari semua kalangan. Program peningkatan akses
kesehatan masyarakat dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis
masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa barat
telah melakukan Kerjasama dengan Beberapa Rumah Sakit di Jawa Barat. Serta
Bekerja sama dengan Pihak Swata dalam bidang pembinaan tenaga kesehatan,
peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta pengembangan dan sosialisasi Ilmu
pengetahuan dalam bidang kesehatan
d) Bidang Ekonomi.
Bidang ekonomi yang digarap meliputi berbagai bidang, antara lain bidang
pertanian. Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum sudah ada dan tumbuh di
masyarakat, memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi
agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti
luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan).
Selain itu Jawa Barat juga memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan
dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha
budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-6
kelautan. Pemerintah Provinsi Jawa barat telah melakukan Kerjasama dengan
Beberapa Pihak dalam uapaya meningkatakan pertumbuhan ekonomi dan diantara
kerjasama mengenai Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan
antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kerjasama
tentang Peningkatan penggunaan produk berbahan baku lokal khususnya di bidang
industri pangan, kerajinan dan furnitur rotan yang dihasilkan Jawa Barat antara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia, Kerjasama tentang sistem Informasi Pendukung Pengembangan Daya
Saing Jawa Barat dengan Strategi Peningkatan Nilai Tambah Mata Rantai produksi
Melalui Pengembangan Kawasan Terpadu, serta kerjasama Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dengan Institute Teknologi Bandung tentang Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya manusia, dan beberapa kerjasama berkaitan dengan pembinaan dan
peningkatan kualitas tenaga Kerja.
e) Bidang Hukum
Dalam rangka pembinan Hukum bagi masyarakat jawa barat, Pemerintah
Provinsi Jawa barat telah melaksanakan kerjasama Peningkatan Jejaring Bidang
Hak Asasi Manusia antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan KOMNAS HAM
yang mempunyai tujuan utama pembinaan hukum pada masyarakat.
f) Bidang Lingkungan
Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi jawa barat
telah melaksanakan kerjasama dalam bidang konservasi Sumberdaya Air,
Kerjasama tentang tentang Pembangunan Air Minum, Sanitasi, Sampah dan Air
Limbah di Kawasan Perkotaan Bandung Raya, serta rencana pembangunan Taman
Keanekaragaman Hayati.
2. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Kerjasama
a) Fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga antara lain :
(1) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kas Umum Daerah antara Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten .
(2) Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas SDM melalui
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Jawa Barat dengan Institute Teknologi
Bandung.
(3) Kesepakatan Bersama Percepatan proses Persertifikatan Tanah Aset Milik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pertanahan Nasional.
(4) Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di
bidang ketransmigrasian dengan Departemen Tenaga Kerja dan Tranmigrasi .
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-7
(5) Kesepakatan Bersama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat dengan Universitas Siliwangi.
(6) Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Akses Jalan menuju ke TPPAS
Regional di Desa Nambo dan Desa Lulut, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor
antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kab Bogor dan PT Indocement
(7) Perjanjian Kerjasama tentang Diseminasi Informasi melalui Penerbitan Buku
Petunjuk Sarana Kesehatan dan Medis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat
PT. Cahaya Sinar Mentari.
(8) Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan dan Pemanfaaatan Aset antara
Kementerian Sosial dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(9) Perjanjian Kerjasama tentang Pemafaaatan Sampah menjadi Kompos di
tempat Tempat Pembuangan akhir Sampah Sarimukti antara Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan PT Perhutani.
(10) Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan penggunaan produk berbahan
baku lokal khususnya di bidang industri pangan, kerajinan dan furnitur rotan
yang dihasilkan Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.
(11) Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Air
Minum, Sanitasi, Sampah dan Air Limbah di Kawasan Perkotaan Bandung
Raya antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Bandung, Cimahi,
Pemkab Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut,
(12) Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Paperless Office Internal
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Telkom, Tbk.
(13) Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM
Mandiri Perdesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat.
(14) Perjanjian Kerjasama tentang Bangun Guna Serah Tanah Milik Pemerintah
Provinsi Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan UIN Syarif
Hidayatullah.
(15) Addendum Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan
Lapangan Golf di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kab. Sumedang antara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat PT. Langen Kridha Pratyangga.
(16) Perjanjian Kerjasama tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis Paru dan
Radiologi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Rumah Sakit Umum
Daerah Gunung Jati.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-8
(17) Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengujian Kadar Tar dan Nikotin
Rokok Produksi Perusahaan di Jawa Barat dengan Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
(18) Kesepakatan Bersama tentang Program Rekrutmen dan Pelatihan Tenaga
Kerja Indonesia di Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).
(19) Perjanjian Kerjasama tentang Langganan Paket Layanan Sewa Virtual Private
Server Telkomvp antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT TELKOM,
Tbk.
(20) Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Jejaring Bidang Hak Asasi
Manusia antara Kemente antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
KOMNAS HAM.
(21) PerjanjIan Kerjasama tentang Sistem Informasi Pendukung Pengembangan
Daya Saing Jawa Barat dengan Strategi Peningkatan Nilai Tambah Mata
Rantai produksi Melalui Pengembangan Kawasan Terpadu, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dengan Institute Teknologi Bandung.
(22) Kesepakatan Bersama tentang Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan
Pembangunan Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Institut teknologi Bandung.
(23) Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Tenaga
Kerja Indonesia Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI),
(24) Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Pembiayaan Untuk Pengadaan
tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung dengan
Kota Bandung dan Jasa Sarana.
(25) Kesepakatan Bersama tentang Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan
Tol dalam Kota Bandung BIUTR, antara Pemerintah Provinsi Jawa barat
Kementerian Pekerjaan Umum.
b) Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pengelola kerjasama
daerah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah, yang menjadi
dasar Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan kegiatan Advokasi
Teknis Kerja Sama Pihak Ketiga pada Tahun 2010 telah dilaksanakan kegiatan
Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama (capacity
building) melalui kegiatan Advokasi Teknis Kerjasama Pihak Ketiga yang diikuti
oleh 100 (seratus) orang pengelola kerjasama pada Organisasi Perangkat Daerah
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-9
(OPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan materi yaitu Peningkatan Kapasitas
Kerja Sama Antar Daerah Dan Kerjasama Dalam Bidang Teknik Berkomunikasi Dan
Bernegosiasi, tujuan dari advokasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
Aparatur pengelola kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat demi meningkatnya kinerja penyelenggara kerjasama daerah sehingga
akselerasi pembangunan daerah dapat tercapai.
3. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
(1) Masih adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak sinkron
dengan undang-undang pemerintahan daerah yang berhubungan dengan
pelaksanaan kerjasama daerah.
(2) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas
maupun kuantitas.
(3) Keterbatasan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kerjasama.
b) Solusi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai
berikut :
(1) Peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana
kerjasama dan konsultasi dengan Pemerintah.
(2) Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama melalui
sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah dan
Bimbingan Teknis.
(3) Mencari alternatif sumber pembiayaan lain sehingga tidak tergantung dari
APBD.
C. Kerjasama Luar Negeri
1. Kebijakan dan Kegiatan.
Meningkatnya interaksi dan interdependensi antar negara dan antar bangsa
yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah
mengakibatkan peningkatan hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama
dalam berbagai bidang. Era globalisasi juga telah memunculkan aktor-aktor baru pelaku
hubungan internasional yang sebelumnya dimonopoli oleh negara. Kondisi ini telah
membuka peluang bagi peran Pemerintah Daerah dalam turut serta memperjuangkan
kepentingan nasional dengan berperan aktif dalam hubungan internasional sesuai
dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-10
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan
peluang keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hubungan internasional,
dengan tetap merujuk kepada politik luar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia,
untuk turut serta memperjuangkan kepentingan daerah pada khususnya dan
kepentingan nasional pada umumnya. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan hubungan internasional dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi
dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kesatuan tindak di dalam
pelaksanaan kerjasama luar negeri.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi juga diarahkan
untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah, dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang untuk
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana
perjanjian internasional di Daerah serta memberikan persetujuan terhadap rencana
kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Sebagai pedoman pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
telah diterbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang
Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, yang
diantaranya mengatur prosedur dan mekanisme kerjasama provinsi kembar (sister
province).
Kerjasama sister province merupakan salah satu bentuk keterlibatan
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan diplomasi total (total diplomacy) yang dilakukan
dengan memperhatikan hubungan diplomatik, tidak mengganggu stabilitas politik dan
keamanan dalam negeri, mengedepankan prinsip saling menghormati dan saling
menguntungkan, serta tidak mengarah kepada campur tangan urusan dalam negeri
masing-masing. Kerjasama sister province didasarkan kepada kesetaraan status
administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, upaya saling
melengkapi dan peningkatan hubungan antar masyarakat (people to people contact).
Sesuai dengan arah kebijakan termaksud, telah dilaksanakan Kegiatan
Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Pemerintahan dan Badan/Kelembagaan Luar Negeri
oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama untuk mengakomodasi penyelenggaraan
kerjasama sister province antara Pemerintah Provinsi di Jawa Barat dengan pemerintah
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-11
provinsi di luar negeri, kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Lembaga Swadaya Masyarakat internasional (Non Govermental Organization),
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan pengkajian terhadap
rencana kerjasama luar negeri.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.
Kegiatan fasilitasi dan evaluasi kerjasama pemerintahan dan
badan/kelembagaan luar negeri yang dilakukan oleh Biro Otonomi Daerah dan
Kerjasama, antara lain :
a) Kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintahan :
1) Kerjasama sister province di bidang pendidikan, kebudayaan, pertanian,
ekonomi, perdagangan, pariwisata dan ilmu pengetahuan antara Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Heilongjiang, RRC, yang
dituangkan dalam bentuk Letter of Intent (LoI);
2) Penjajakan tindak lanjut kerjasama sister province melalui LoI di bidang
pendidikan, kebudayaan, perdagangan, kesehatan, pariwisata, lingkungan,
teknologi dan investasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Pemerintah Provinsi Guanajuato, Meksiko.
b) Kegiatan fasilitasi rencana kerjasama antar badan/kelembagaan luar negeri :
1) Kerjasama di bidang Pengembangan Pusat Dukungan Anak dan Keluarga
antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan organisasi non-pemerintah
Save the Children;
2) Kerjasama di bidang Pencegahan Penularan HIV/AIDS dikalangan Pengguna
Narkotika, Psikotoprika dan Zat Adiktif NAPZA Suntik, antara Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dengan HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI);
3) Fasilitasi penawaran kerjasama dari beberapa badan/lembaga di luar negeri
lainnya.
c) Peningkatan kapasitas aparatur pengelola kerjasama luar negeri melalui
penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri yang
diikuti oleh pengelola kerjasama luar negeri di lingkup OPD Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, dengan materi
sebagai berikut :
1) Bentuk dan Materi Perjanjian Internasional (treaty, convention, charter,
covenant, protocol, agreement, arrangement, statuta);
2) Mekanisme dan Tata Naskah Korespondensi Diplomatik;
3) Manajemen Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur;
4) Jenis Kontrak dengan Pihak Ketiga Asing untuk Pembangunan Infrastruktur.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-12
3. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan :
(1) adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri dan
ketidakselarasan dengan peraturan perundang-undangan sektoral;
(2) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama luar negeri, mulai
dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana, baik secara kualitas
maupun kuantitas;
(3) Pengorganisasian dan koordinasi penyelenggaraan kerjasama luar negeri
belum tertata dengan baik.
b) Solusi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai
berikut :
(1) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kepada Pemerintah secara
berkesinambungan, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri dan
Kementerian Dalam Negeri;
(2) Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama luar negeri,
mulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana, sesuai dengan
Permendagri No. 19 Tahun 2009;
(3) Meningkatkan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka
pelaksanaan kerjasama luar negeri yang sinergi dan tertib administrasi.
D. Evaluasi Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan
1. Kebijakan dan Kegiatan.
Perkembangan pesat bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pelayanan umum
dan pendidikan, menuntut semua kalangan untuk dapat mengantisipasi dan menyikapi
peluang kerjasama daerah yang potensial untuk dikembangkan melalui kerjasama
daerah.
Kerjasama daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pelayanan publik dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling
menguntungkan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum, sehingga memudahkan
tercapainya kesepakatan dan tujuan kerjasama.
Sehubungan hal tersebut, evaluasi dan monitoring terhadap kerjasama yang
telah dibuat perlu dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. Untuk
mengidentifikasi permasalahan yang potensial menimbulkan konflik dan perselisihan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-13
serta menyelesaikan perselisihan kerjasama, telah dilakukan evaluasi hasil perjanjian
kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh OPD terkait.
Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kerjasama daerah yang telah dilakukan,
berpedoman kepada Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. Hal tersebut sebagai upaya yang telah
dilakukan untuk mencapai tingkat keberhasilan kerjasama daerah yang sudah
dilaksanakan. Dalam hal penyelesaian perselisihan kerjasama diupayakan diselesaikan
secara non-litigasi (prinsip mediasi dan musyawarah mufakat), tetapi jika tidak
mencapai mufakat, dilakukan upaya litigasi (penyelesaian perselisihan melalui
pengadilan) bersifat final dan mengikat.
2. Realisasi Kegiatan.
a) Kegiatan evaluasi dan inventarisasi kerjasama, meliputi :
1) Evaluasi hasil perjanjian kerjasama di lingkup Pemerintah Provinsi dan
kabupaten/kota se Jawa Barat;
2) Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
3) Penyusunan SIM Database Kerjasama Daerah (Modul);
4) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Bank Jabar
Banten tentang pengelolaan kas Daerah;
5) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ITB tentang
Peningkatan Kualitas SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPN Provinsi Jawa
Barat tentang penyelesaian sengketa dan konflik aset tanah;
7) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Departemen
Tenaga Kerja dan Tranmigrasi tentang penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan aparatur di bidang ketransmigrasian;
8) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan UNSIL tentang
Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
9) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Cahaya
Sinar Mentari tentang Diseminasi Informasi melalui Penerbitan Buku Petunjuk
Sarana Kesehatan dan Medis;
10) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian
Sosial tentang Penggunaan Aset Milik Kementerian Sosial oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;
11) Addendum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Perum Perhutani tentang Kerjasama Sampah menjadi Kompos di tempat TPK
Sarimukti;
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-14
12) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tentang Penggunaan Bahan
Lokal;
13) Kesepakatan Bersama dengan Kementerian PU, Pemerintah Kota Bandung,
Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah
kabupaten Bandung Barat, Pemeritah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah
Kabupaten Garut tentang Kerjasama Regional dalam Pelaksanaan Program
Pembangunan Air Minum, Sanitasi, Sampah dan Air Limbah di Kawasan
Perkotaan Bandung Raya;
14) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan UIN Syarif
Hidayatullah tentang Bangun Guna Serah Tanah Milik Pemerintah Provinsi
Jawa Barat;
15) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan KODAM III
Siliwangi tentang Pemulihan Lingkungan Hidup di Jawa Barat;
16) Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dengan PT. Langen Kridha Pratyangga tentang Pembangunan dan
Pengelolaan Lapangan Golf di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor,
Kabupaten Sumedang.
17) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Rumah
Sakit Umum Daerah Gunung Jati tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
Paru dan Radiologi;
18) Addedum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
PT. POS tentang Pengiiriman surat;
19) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau tentang Kerjasama Pembangaunan Daerah Provinsi
Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Riau;
20) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kerjasama Pembangaunan
Daerah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
21) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerjasama Pembangaunan Daerah Provinsi
Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Kalimantan Timur;
22) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat tentang Kerjasama Pembangaunan Daerah Provinsi
Jawa Barat dan Provinsi Kalimanatan Barat;
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-15
23) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) tentang Rekrutmen dan
Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Barat;
24) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Telkom
Indonesia, Tbk. tentang Langganan Paket Layanan Sewa Virtual Private
Server Telkomvp;
25) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang;
26) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang;
27) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang;
28) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia tentang Peningkatan Jejaring Bidang Hak Asasi
Manusia;
29) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut
Teknologi Bandung tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian dan Pembangunan Jawa Barat;
30) Addendum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ITB
tentang Peningkatan Kualitas SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi;
31) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pendanaan Tanah Jalan Tol Bandung
Intra Urban Toll Road (BIUTR) Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan
Soreang-Pasir Koja (Soroja).
b) Kegiatan penyelesaian perselisihan kerjasama, meliputi :
1) Fasilitasi penyelesaian perselisihan perjanjian kerjasama antar daerah
kabupaten/kota di Jawa Barat.
2) Penyelesaian perselisihan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
pihak ketiga.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-16
3. Permasalahan dan Solusi.
a) Permasalahan.
(1) Belum dipahaminya ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur kerjasama, sehingga menimbulkan masalah dan perselisihan
terutama dalam hal pelaksanaan isi perjanjian kerjasama.
(2) Adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan pembentukan
kerjasama, sehingga menimbulkan kerancuan dalam hal implementasi
pembentukan perjanjian kerjasama.
(3) Lemahnya proses pembentukan perjanjian kerjasama dalam hal negosiasi hak
dan kewajiban serta terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas dan
kualitas dalam melakukan evaluasi dan monitoring kerjasama.
b) Solusi.
(1) Perlu pemahaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur kerjasama, sehingga perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan
hukum yang sah, karena hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban ketika
terjadi perselisihan.
(2) Perlu peninjauan dan pengujian terhadap peraturan perundang-perundangan
tentang kerjasama sehingga menimbulkan kerancuan.
(3) Perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat Pemerintah Provinsi Jawa
Barat sebagai negosiator dalam perjanjian kerjasama, sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Peningkatan Kapasitas Pengelola Kerjasama Daerah.
E. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kebijakan dan Kegiatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah, menyatakan bahwa penegasan batas daerah dititikberatkan
pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis
maupun fisik di lapangan.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Dalam rangka memfasilitasi penegasan batas daerah antar kabupaten/kota
maupun batas daerah antar Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten, tahun 2010
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah melalui Kegiatan Penataan Batas Wilayah Antar
Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.184.200.000,-
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-17
dan realisasi keuangan sebesar Rp. 181.280.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk
melaksanakan verifikasi batas daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota
Tasikmalaya dan Kota Banjar, rapat koordinasi membahas perumusan draft Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten/Kota dengan instansi teknis,
antara lain Bakosurtanal, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Biro Hukum Setjen
Kemendagri, Ditjen PUM Kemendagri serta Bagian Pemerintahan Kabupaten Ciamis,
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.
Untuk penegasan batas daerah antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten,
telah dilaksanakan verifikasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat yang
didampingi unsur Biro Pemerintahan Umum dari kedua provinsi.
3. Permasalahan dan Solusi
a) Sebagian besar daerah belum melaksanakan penegasan batas daerah sistematis
dan terkoordinasi. Batas daerah masih imajiner, hal tersebut memudahkan
terjadinya konflik di wilayah perbatasan sehingga mengganggu penyelenggaraan
fungsi pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Solusinya
melaksanakan penegasan batas daerah daerah secara sistematis, terkoordinasi dan
bertahap.
b) Penegasan batas daerah antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Majalengka
belum mencapai kesepakatan pada PBU 017 ke arah Barat Laut sampai pada PBU
018 dengan koordinat 07° 03′ 12.00889″ LS dan 108° 12′ 34.54993″ BT yang
terletak pada batas Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka
dengan Desa Buana Mekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
Solusinya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan mediasi yang
dihadiri kedua belah pihak dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten,
Kecamatan, Desa serta tokoh masyarakat. Hasil pertemuan tersebut mencapai
kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dengan penyelesaian administratif.
F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
1. Status Bencana
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status
bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/
Walikota). Penetapan "status bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi
tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB/BPBD. "Status bencana"
meliputi potensi terjadinya bencana dan tanggap darurat.
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-18
2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.
Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan :
a) Menyusun Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang
merupakan prioritas kegiatan pengurangan resiko bencana.
b) Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Jawa Barat, sebagai bahan
pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana;
c) Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan
kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman;
d) Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan
Mitigasi Bencana;
e) Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada
seluruh Stakeholders kebencanaan Jawa Barat.
3. Potensi yang mungkin terjadi di Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 26 kabupaten/kota merupakan Provinsi
dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 18 % dari total penduduk
Indonesia. Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik perpaduan antara daerah
pegunungan yang berada di wilayah selatan dan dataran rendah di wilayah pantai
utara. Dengan curah hujan rata-rata 219 mm/Th dan berada pada jalur gempa tektonik
yang topografinya bergunung-gunung serta aliran sungai yang pada umumnya
bermuara diwilayah pantai utara, sehingga beberapa daerah merupakan daerah rawan
banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain, dengan ilustrasi sebagai berikut :
a) Gempa Bumi dan Tsunami
Tatanan geologi dan tektonik di Jawa Barat membentuk jalur gempa dengan
ribuan titik pusat gempa yang berpotansi menjadi ancaman. Gerakan seismik yang
kemudian menimbulkan gempa bumi tektonik disebabkan oleh pergeseran di
dalam perut bumi. Pusat Gempa Bumi dengan kedalaman 185-300 kilometer
terbentang di pulau Jawa. Bencana gempa bumi yang terjadi di laut dapat
mengakibatkan gelombang pasang (tsunami) yang menghantam pemukiman
pesisir pantai. Tercatat 5 kabupaten/kota yang rawan gempa bumi dan tsunami
yaitu Kota. Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis,
dan Kabupaten Sukabumi).
b) Gunung Berapi
Rangkaian gunung api membentang di Jawa Barat, sehingga letusan gunung
berapi merupakan salah satu bencana yang menjadi ancaman bagi masyarakat
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-19
Jawa Barat. Terdapat 6 gunung berapi aktif dan berpotensi ancaman bencana,
yaitu Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Papandayan, Gunung Ciremai, Gunung
Gede Pangrango, Gunung Guntur, dan Gunung Salak.
c) Angin Topan dan Badai
Karakter klimatologi dan meteorologi Jawa Barat menimbulakn pertukaran musim
yang diwarnai depresi tropis sampai dengan badai dan angin topan. Daerah Jawa
bagian utara merupakan kawasan yang berpotensi mengalami bencana angin
topan dan badai. Tercatat 6 Kabupaten/Kota yang rawan angin topan dan badai
yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bogor.
d) Banjir
Alam Jawa Barat bergunung-gunung dan berlembah dengan berbagai ngarai dan
sungai, berpotensi untuk mengalami banjir, longsor dan erosi. pada umumnya,
Banjir terjadi di wilayah Jawa Barat bagian utara dan selatan. Daerah rawan
banjir tersebut diperburuk dengan adanya penggundulan hutan dan perubahan
tataguna lahan yang kurang mempertimbangkan daerah resapan air sehingga
menimbulkan banjir. Tercatat 9 Kabupaten/Kota yang merupakan daerah rawan
banjir yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang,
Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang,
Kota Bekasi, dan Kota Depok.
e) Longsor
Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang
diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya,
longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan.
Terdapat 12 Kabupaten/Kota yang merupakan daerah rawan longsor, yaitu
Kabupaten, Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan
Kabupaten Cianjur.
f) Kekeringan
Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau panjang yang
mengakibatkan kegagalan panen hasil pertanian. Tercatat 3 Kabupaten/Kota yang
merupakan daerah rawan kekeringan, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Subang, dan Kabupaten Karawang.
g) Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor alam dan kesalahan manusia.
tidak bertanggungjawabnya para pengusaha/pemegang hak penguasaan hutan
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-20
dan rendahnya kesejahteraan dan pendidikan penduduk di sekitar dan di dalam
hutan dapat merupakan penyebab kebakaran hutan dan lahan.
h) Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa
Epidemi, wabah dan kejadian luar biasa (KLB) merupakan ancaman yang
diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah.
Pada skala besar, epidemi/wabah/KLB dapat mengakibatkan korban jiwa dan
meningkatnya jumlah penderita penyakit.
i) Kecelakaan Transportasi
Beberapa kecelakaan yang terjadi pada berbagai mode transpotasi darat, laut
maupun udara, terutama pada sarana transportasi umum (kapal laut, pesawat
terbang dan angkutan darat termasuk kereta api) dapat mengakibatkan korban
jiwa yang cukup besar. Sektor utama dalam penanganan bencana akibat
kecelakaan transportasi adalah sektor perhubungan.
j) Pencemaran Lingkungan
Pesatnya pertumbuhan industri di Jawa Barat yang tidak memperhatikan analisis
dampak lingkungan mengakibatkan pencemaran tanah, air maupun udara.
k) Kerusuhan Sosial
Kerusuhan sosial terjadi apabila terdapat konflik vertikal dan horizontal baik
langsung maupun tidak langsung. Tercatat a Kabupaten/Kota yang rawan
kerusuhan sosial, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan
Kabupaten Bogor.
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan situasi keamanan dan Ketertiban di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010, teridentifikasi beberapa
aksi demonstrasi/unjuk rasa dan atau penyampaian aspirasi sebanyak 77 kali yang
meliputi 17 aspirasi ketanegakerjaan, 8 aspirasi hukum, 5 aspirasi pemerintahan, 2 aspirasi
lingkungan hidup, 2 aspirasi bencana alam, 3 aspirasi pendidikan, 2 aspirasi kehutanan, 4
aspirasi penolakan kenaikan Tarif Dasar Listrik. Adapun untuk perhubungan, organisasi
kemasyarakatan, perdagangan, keagamaan, peranan wanita, keuangan daerah,
pengadaan barang jasa lelang, rancangan undang-undang, perekonomian, pertanahan,
dan kepegawaian, masing-masing 1 aspirasi.
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menangani
ketentraman dan ketertiban umum, baik operasional maupun tekhnis adalah Satuan Polisi
Pamongpraja Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pegawai 130 orang, terdiri dari
Golongan IV 6 Orang , Golongan III 58 Orang, Golongan II 62 Orang dan Golongan I 4
Orang, sedangkan berdasarkan pendidikan antara lain, Strata 2 sebanyak 5 orang, Strata
LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-21
1 sebanyak 22 Orang, Diploma 3 sebanyak 9 Orang, SLTA sebanyak 78 Orang, SLTP
sebanyak 10 orang, dan SD 6 orang.
Selain hal tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban umum
di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Badan Kesatuan
Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa
Barat dan Polda Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 300.05/Kep.1315-
Pem um/2009, tangal 16 September 2009 tentang Tim Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban
Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Guna kelancaran penanganan ketentraman dan ketetiban umum, Provinsi
Jawa Barat menganggarkan biaya sebesar Rp. 17.409.372.159,- pada Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan sebesar Rp. 350.000.000,- pada Sub Bagian
Perlindungan Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Biro Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dalam menanggulangi berbagai potensi gangguan dan ketertiban umum
yang disebabkan oleh kesenjangan sosial, ekonomi, faktor politik, faktor kebudayaan,
etnis, agama, serta psikologis diperlukan langkah-langkah early worning dan early
detection, melalui koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data dan
informasi yang dipergunakan untuk mencari atau menemukan sebab serta akar
permasalahan dari peristiwa yang terjadi, keikutsertaan aparat, meningkatkan intensitas
penanggulangan dengan mengedepankan aparat serta unsur pendukung pengamanan
lainnya.
top related