bab iv hasil penelitian dan pembahasan hasil...
Post on 06-Jun-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
46
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum SMA Swasta di Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang berada
diwilayah dataran tinggi di lereng gunung Sindoro dan Sumbing. Secara
geografis, Kabupaten Temanggung terletak antara 110o23’- 110o46’30” Bujur
Timur dan 7o14’- 7o32’35” Lintang Selatan. Jarak yang terjauh dari barat ke timur
adalah 43,437 km dan jarak yang terjauh dari utara ke selatan adalah 34,375 km,
artinya luas wilayah Kabupaten Temanggung kurang lebih adalah 1.439,15 km2.
Adapun batas wilayah Kabupaten Temanggung adalah
”Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang”1
Kabupaten Temanggung dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian
berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan.
Peneliti juga mempunyai pertimbangan lain yaitu waktu dan biaya yang praktis
karena peneliti tinggal di Kabupaten Temanggung. Pendidikan di Kabupaten
Temanggung secara umum menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini
1 Temanggung Dalam Angka tahun 2013, hal 2
47
ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi kasar dalam kurun waktu 8
tahun terakhir ini. Berikut ini merupakan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten
Temanggung dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas/kejuruan.
Tebel 4.1. Jumlah Sekolah Dasar dan Menengah/Kejuruan di Kabupaten
Temanggung
No. Satuan Pendidikan Jumlah
Total Negeri Swasta
1. Sekolah Dasar (SD) 438 21 459 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 42 31 73 3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 6 7 13 4. Sekolah Menengah Kejuruan 6 16 22 Sumber : Temanggung Dalam Angka, BPS, 2013
Komposisi jumlah Sekolah Dasar pada dasarnya masih didominasi oleh sekolah
negeri, akan tetapi untuk sekolah menegah atas dan kejuruan jumlah sekolah
swasta lebih banyak daripada sekolah negeri. Berikut adalah daftar Sekolah
Menengah Atas/SMA yang ada di Kabupaten Temanggung.
Tabel 4.2. Daftar Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Temanggung
No. NSPN NSS Nama Sekolah Kecamatan
20321428 301032308009 SMA N 1 Parakan Parakan 20321429 301032312013 SMA N 1 Candiroto Candiroto 20321430 301032303018 SMA PGRI 1
Temanggung Temanggung
20321431 301032303002 SMA Muhammadiyah 1
Temanggung
20321434 302032302010 SMA Islam Sudirman Tembarak 20321436 302032305015 SMA Bhakti Karya Kaloran 20321437 301032304016 SMA N 1 Pringsurat Pringsurat 20321438 301032303001 SMA N 1 Temanggung Temanggung 20321439 301032303007 SMA N 2 Temanggung Temanggung 20321449 301032303008 SMA N 3 Temanggung Temanggung 20321435 303032306012 SMA Islam Kandangan Kandangan 20358250 302032305014 SMA Harapan Bangsa Kaloran 20360451 302032303019 SMA Kristen Shekinah Temanggung
48
Sumber : Temanggung Dalam Angka, BPS, 2013
Keberadaan SMA swasta di Kabupaten Temanggung tersebar di seluruh
wilayah sekitar Temanggung. Jumlah keseluruhan SMA swasta di Kabupaten
Temanggung adalah 7 SMA. Jumlah tersebut kebanyakan berada di luar kota
Temanggung, dari 7 SMA yang ada hanya tiga yang terletak di dalam kota,
selebihnya di Kecamatan seperti Kandangan, Kaloran, dan Tembarak. SMA
swasta yang ada di Kabupaten Temanggung pada dasarnya mengalami
permasalahan yang sama yaitu jumlah siswanya yang masih relatif sedikit. Hal ini
mengakibatkan kesenjangan terkait dengan jumlah peminat untuk masuk ke SMA
swasta di Kabupaten Temanggung.
Penelitian ini memilih objek penelitian hanya pada dua SMA Swasta yang
ada di Kabupaten Temanggung yaitu SMA PGRI 1 Temanggung dan SMA Islam
Kandangan. Berikut ini adalah profil kedua SMA Swasta tersebut
SMA PGRI 1 Temanggung
Nama Sekolah : SMA PGRI 1 Temanggung
Status : Swasta Terakreditasi A
Alamat Sekolah : Jl. Kartini no.34 C Temanggung
Telpon/Fax/Email
:(0293)491113/(0293)491847/smapgri_tmg@yahoo.com
Visi sekolah
49
“Mewujudkan peserta didik SMA PGRI 1 Temanggung yang berprestasi
dan trampil dengan berlandaskan budi pekerti luhur”
Misi Sekolah
1. Menggiatkan pembinaan dan bimbingan mental spiritual secara berkesinambungan
2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk berprestasi dengan dijiwai semangat nasionalisme dan patriotisme
3. Mengefektifkan kegiatan belajar mengajar
4. Memberdayakan sarana dan prasarana sekolah
5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk bimbingan belajar
6. Mengadakan kerjasama dengan dunia industri
7. Memberikan arahan dan bimbingan secara optimal pada kegiatan ekstrakurikuler
8. Menumbuhkan kesadaran pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Kerindangan, Ketertiban, Kedisiplinan, Keamanan dan Kekeluargaan (7 K)
9. Meningkatkan animo masyarakat untuk sekolah di SMA PGRI 1 Temanggung
10. Meningkatkan kinerja warga sekolah
SMA Islam Kandangan
Nama Sekolah : SMA Islam Kandangan
Status Sekolah : Swasta Terakreditasi B
Alamat Sekolah : Jl. Raya Caruban Kandangan
Telpon/Email : (0293) 4900925/tren_is@yahoo.com
Visi Sekolah
50
“Unggul dalam mutu, sopan dalam perilaku dan teguh dalam aqidah”
Misi Sekolah
1. Menyelenggarakan pendidikan yang kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan
2. Menciptakan suasana yang Islami sesuai dengan ajaran ahlussunnah wal jama’ah
3. Melestarikan tradisi ahlussunnah wal jama’ah
Sekolah swasta di Kabupaten Temanggung pada dasarnya jumlah
siswanya relatif sedikit. Padahal untuk sekolah swasta jumlah siswa sangat
berpengaruh terhadap pendanaan sekolah karena pada dasarnya sumber dana
sekolah mayoritas dari masyarakat atau wali murid. Hal ini berbanding terbalik
dengan kualitas lulusan sekolah dimana dalam tiga tahun terakhir ini SMA Islam
Kandangan dan SMA PGRI 1 Temanggung dapat mencapai angaka kelulusan
100%. Berikut adalah jumlah siswa dan jumlah guru yang ada di SMA PGRI 1
Temanggung dan SMA Islam Kandangan.
Tabel 4.3. Jumlah Murid SMA PGRI 1 dan SMA Islam Kandangan
Tahun 2014
No. Kelas
Jumlah Murid
SMA PGRI 1 Temanggung
SMA Islam Kandangan
1. 1 45 49
2. 2 46 45
3. 3 62 47
Total 153 141
Sumber : Studi dokumtasi di Lapangan pada SMA PGRI 1 Temanggung dan SMA Islam
Kandangan
51
Tabel 4.4. Jumlah Guru SMA PGRI 1 dan SMA Islam Kandangan Tahun
2014
No. Guru dan Pegawai
Jumlah
SMA PGRI 1 Temanggung
SMA Islam Kandangan
1. Guru Tetap 12 8
2. Guru Tidak Tetap 10 4
3. Pegawai 10 6
Total 32 18
Sumber : Studi dokumtasi di Lapangan pada SMA PGRI 1 Temanggung dan SMA Islam
Kandangan
4.1.2 Sarana dan Prasarana pada SMA Swasta di Kabupaten Temanggung
Tabel 4.5. Sarana dan Prasarana Sekolah SMA Islam Kandangan dan SMA PGRI 1 Temanggung
No Sarana dan
Prasarana
Jumlah di SMA Islam
Kandangan
Temanggung
Jumlah di SMA PGRI
1 Temanggung
1. Ruang kelas 5 8
2. Ruang perpustakaan 1 1
3. Ruang laboratorium
IPA
1
a. Laboratorium Biologi 0 1
b. Laboratorium Fisika 0 1
c. Laboratorium Kimia 0 0
4. Ruang Laboratorium
IPS
0 1
5. Laboratorium 1 1
52
komputer
6. Laboratorium bahasa 0 1
7. Ruang pimpinan 1 1
8. Ruang guru 1 2
9. Ruang tata usaha 1 1
10. Tempat beribadah 0 1
11. Ruang konseling 0 1
12. Ruang UKS 1 1
13. Ruang organisasi
kesiswaan
1 1
14. Jamban 5 8
15. Gudang 0 2
16. Ruang sirkulasi 0 0
17. Tempat
bermain/berolahraga
1 1
Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada SMA Swasta di
Kabupaten Temanggung pada umumnya masih belum memenuhi standar
minimum. Luas lahan SMA Islam Kandangan adalah 1298 m2. Luas untuk setiap
ruang kelas di SMA Islam Kandangan rata-rata adalah 45,8 m2. Maka jika
dihitung rata-rata untuk SMA Islam Kandangan rata-rata kapasitas setiap kelas
adalah 2,5 m2. Ketersediaan lahan untuk berolah raga juga masih belum
memenuhi syarat karena masih menggunakan lapangan upacara. Jumlah buku
yang ada di perpustakan juga belum sesuai dengan standar minimum yang ada
karena masih untuk buku pegangan siswa masih bergandengan yaitu selama ini
digunakan untuk dua siswa dalam setiap buku pegangan. Kelengkapan juga sarana
53
dan prasarana menjadi cacatan terlebih untuk SMA Islam Kandangan yaitu
ketersediaan laboratorium IPA dimana selama ini digunakan bergantian untuk
mata pelajaran Biologi, Kimia, dan Fisika. Kelengkapan dalam setiap peralatan
dan perlengkapan ruang juga belum sepenuhnya sesuai dengan standar minimum
jika dilihat dari segi jumlahnya. Komputer misalnya, jumlah yang tersedia hanya
10 unit sehingga pemakaian untuk satu komputer digunakan berdua. Jumlah
beberapa sarana seperti kamar mandi, gudang, dan sarana prasarana lainnya perlu
penambahan dan juga perbaikan untuk sarana dan prasarana yang sudah tersedia.
4.1.3 Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada SMA Swasta di Kabupaten
Temanggung
Pengelolaan sarana prasarana yang ada di SMA Swasta di Kabupaten
Temanggung pada umumnya mencakup lima hal penting yaitu perencanaan,
pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Berikut ini merupakan
penjelasan dari hasil data yang diperoleh ketika di lapangan terkait dengan
pengelolaan sarana dan prasarana.
1. Perencanaan
Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal
yang harus disusun oleh sekolah dalam mengupayakan penambahan sarana dan
prasarana. SMA swasta di Kabupaten Temanggung juga menerapkan program
perencanaan tersendiri terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana. Program
perencanaan yang selama ini dilaksanakan pada SMA swasta di Kabupaten
Temanggung terdiri dari dua hal penting yaitu penyusuan daftar kebutuhan dan
54
penentuan skala prioritas. Penyusunan daftar kebutuhan dilakukan SMA PGRI 1
Temangung dengan melibatkan para guru mata pelajaran dan juga setiap
penanggung jawab atau kepala ruang. Daftar kebutuhan tersebut berupa proposal
sederhana yang berisi tentang kebutuhan sarana maupun prasarana untuk
menunjang pembelajaran. Penyusunan yang dilaksanakan di SMA Islam
Kandangan sama, akan tetapi daftar kebutuhan disusun oleh wakasek bagian
sarana dan prasarana dengan memberi pertanyaan secara lisan pada setiap guru
dan kepala ruang serta tata usaha terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana.
Penyusunan daftar kebutuhan biasanya dilaksanakan pada akhir tahun ajaran
sehingga nantinya akan diserahkan pada wakasek bagian sarana dan prasarana.
Wakasek bagian sarana dan prasarana tentunya tidak langsung dapat
merealisasikan setiap permintaan yang ada, akan tetapi menampungnya terlebih
dahulu untuk dikoordinasikan pada kepala sekolah dan komite sekolah.
Koordinasi yang dilakukan ini nantinya akan dapat menghasilkan skala prioritas
daftar kebutuhan sarana dan prasarana.
Skala prioritas ditentukan dengan mempertimbangakan anggaran yang ada
serta tingkat kepentingannya. SMA swasta di Kabupaten Temanggung selama ini
untuk pengadaan sarana dan prasarana kebanyakan menggunakan dana dari wali
murid, meskipun terkadang juga ada dana bantuan dari pemerintah. Ketersediaan
dana yang terbatas itu membuat SMA swasta di Kabupaten Temanggung harus
benar-benar serius dalam menentukan skala prioritas. Skala prioritas ini
ditentukan melalui koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan melalui
rapat koordinasi. Hasil akhirnya nanti akan menjadi dasar bagi wakasek bagian
55
sarana prasarana untuk menyusun program kerja kedepannya serta menentukan
program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang.
Program perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pada SMA swasta
di Kabupaten Temanggung tentunya bukan semata-mata hanya tanggung jawab
dari wakasek sarana dan prasarana saja, melainkan melibatkan seluruh elemen
sekolah yaitu para guru, kepala ruang, tata usaha, kepala sekolah, dan tentunya
komite sekolah.
2. Pengadaan
Pengadaan merupakan palaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun.
Pengadaan sarana dan prasarana pada SMA swasta di Kabupaten Temanggung
mengacu pada perencanaan yang sudah dilakukan. Pengadaan sarana dan
prasarana selama ini kebanyakan sumber dana dari wali murid. Sumber dana juga
terkadang berasal dari bantuan pemerintah tetapi tidak rutin. Sebagai sekolah
swasta yang berarti mono sumber, SMA swasta di Kabupaten Temanggung
menyadari bahwa ketersediaan dana terbatas. Hal ini dikarenakan kondisi
ekonomi wali murid kebanyakan menengah kebawah seperti halnya di SMA Islam
Kandangan. Dana bantuan dari pemerintah juga tidak dapat dipastikan karena
sifatnya tidak rutin dan kebanyakan jika dana dari pemerintah kebanyakan
diperuntukan untuk pengadaan dan rehabilitasi ruang. SMA Islam Kandangan
dalam lima tahun terakhir mendapat bantuan dari pemerintah sebagai berikut.
Tabel 4.6. Bantuan yang Pernah Diterima SMA Islam Kandangan dalam
Lima Tahun Terakhir
56
No. Tahun
Diterima Sumber Bantuan
Jumlah Dana Peruntukan Dana
1. 2009 APBD Provinsi
Rp. 90.000.000,- Pembangunan Lab.IPA
2. 2010 APBD Pusat Rp. 100.000.000,- Rehab Gedung Sekolah
3. 2010 APBD Provinsi
Rp. 40.000.000,- Rehab Ruang Kelas
4. 2012 APBD Provinsi
Rp. 40.000.000,- Pengadaan Komputer
Sumber : Studi dokumtasi di SMA Islam Kandangan
Pengadaan sarana prasarana juga tidak dapat lepas dari proposal.
Penyusunan proposal mekanismenya berbeda-beda tergantung pada sumber
dananya. Alur penyusunan proposal pada SMA swasta di Kabupaten Temanggung
pada dasarnya sesuai dengan sumber dananya, jika berasal dari dana wali murid
proposal yang disusun oleh panitia pelaksana telah ditunjuk akan diajukan ke
wakasek sarana dan prasarang sehingga nantinya akan diberikan kepada kepala
sekolah dengan sepengetahuan komite sekolah. Sumber dana yang berasal dari
bantuan pemerintah penyusunan proposalnya tentu harus melalui mekanisme yang
berlaku yang pada akhirnya akan diajukan ke dinas terkait sebagai pemberi dana.
Pengadaan sarana dan prasarana juga harus ada pelaporan kepada pihak
terkait. Pengadaan sarana prasarana pada SMA swasta di Kabupaten Temanggung
mekanisme pelaporannya berbeda-beda sesuai dengan sumber dana dan jenis
sarana dan prasarananya. Pengadaan sarana dan prasarana yang menggunakan
dana dari bantuan pemerintah tentunya pelaporannya langsung kepada dinas
terkait berupa laporan pertanggung jawaban keuangan serta berupa dokumentasi
sarana dan prasarana yang baru. Pelaporan untuk yang menggunakan dana dari
wali murid biasanya disampaikan secara lisan kepada wali murid pada saat
57
pertemuan dengan wali murid. Pengadaan barang atau perlengkapan pelaporannya
berupa dokumentasi atau foto sedangkan untuk bangunan pelaporannya secara
berkala yaitu ketika bangunan masih 0 %, 50% artinya setengah jadi, dan 100%.
3. Pengaturan
Pengaturan sarana prasarana pada SMA swasta melibatkan seluruh warga
sekolah termasuk juga komite sekolah. Bentuk koordinasi pengelolaan sarana
prasarana yang terjadi adalah wakasek sarana dan prasarana sebagai penanggung
jawab tertinggi melibatkan tata usaha, kepala perpustakaan, dan kepala
laboratorium untuk mengatur terkait dengan inventarisasi sarana prasarana yang
ada, prosedur penggunaan, serta pemeliharaannya. Sekolah juga melibatkan guru
dan siswa-siswi untuk pemeiharaan sarana prasarana yang ada akan tetapi sejauh
ini kepedulian siswa terhadap inventaris seklah masih kurang, hal ini dapat terlihat
pada kondisi meja dan kursi serta dinding yang banyak coretan dari tinta maupun
tipex. Wakasek bagian sarana dan prasarana juga berkoordinasi dengan komite
sekolah terlebih dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada.
Wakasek Sarana
dan Prasarana
Komite
Sekolah dan
Kepala Sekolah
58
Gambar 4.1. Garis Koordinasi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana pada
SMA Swasta di Kabupaten Temanggung
Pengaturan sarana dan prasarana selama ini mencakup tiga hal yaitu yang
inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Inventarisasi sarana prasarana
pada SMA swasta di Kabupaten Temanggung masih belum mencakup seluruh
sarana prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang sudah diinventaris meliputi
barang-barang atau bangunan yang berasal dari bantuan pemerintah saja, artinya
untuk selebihnya masih banyak yang belum diinventaris. Inventarisasn biasanya
dilakukan ketika barang itu datang untuk nantinya dilaporkan kepada pihak
terkait. Sarana dan prasarana yang ada juga tidak semuanya mempunya kode
inventaris. Sekolah juga selama ini tidak mempunyai tempat penyimpadan khusus
untuk sarana prasarana yang sifatnya mobiler. Ketersediaan gudang masih belum
ada, sekolah selama ini menggunakan ruang kelas yang sementara tidak terpakai
untuk tempat penyimpanan. Bahkan ada yang diletakkan di pojok-pojok kelas dan
ruang guru. Penataan untuk sarana dan prasarana tersebut juga belum rapi. Sarana
59
prasarana tentunnya juge membutuhkan pemeliharaan untuk memaksimalkan
pemanfaatannya. Sekolah melibatkan peran komite dalam pemeliharaan dengan
secara berkala mengecek kondisi sarana dan prasarana teristimewa untuk kondisi
bangunan atau gedung. Sekolah juga melibatkan para guru, dan kepala ruang
untuk melakukan pengecekan secara berkala dengan cara memetakan kondisi
sarana prasarana yang ada sehingga nantinya dapat ditindaklanjuti. Biasanya
pengecekan dilakukan pada akhir semester akan tetapi tetapi jika tidak
memungkinkan akan dilakukan pada akhir tahun ajaran. SMA swasta di
Kabupaten Temanggung dalam melakukan pemeliharaan juga menerapkan
perencanaan dengan menentukan skala prioritas karena pada dasarnya
ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk perawatan sarana prasarana juga
masih terbatas. Pemeliharaan yang diterapkan pada SMA swasta di Kabupaten
Temanggung harus cukup unik strateginya untuk dapat menghemat anggaran.
Sekolah memperbaiki meja dan barang mebeler lain yang rusak dengan sistem
kanibal jadi dari barang-barang yang rusak tersebut akan diambil komponen-
komponen yang masih bisa digunakan untuk kemudian dirangkai menjadi meja
yang utuh.
4. Penggunaan
Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada harus dapat dilakukan secaran
afektif dan efisien. Penggunaan sarana dan prasarana pada SMA Swasta di
60
Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan kebutuhan para guru. Penggunaan
laboratorium selama ini melalui mekanisme rapat koordinasi pada awal tahun
ajaran baru untuk menentukan jadwal pemakaian ruang. Ada juga yang hanya
melalui ijin pemakaian ruang secara lisan saja dalam artian tidak ada jadwal
khusus untuk pemakaiannya. Guru juga ikut bertanggung jawab dalam setia
penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Prosedur penggunaan sarana dan
prasarana yang ada menjadi tanggung jawab kepala ruang. Setiap peraturan
penggunaan dibuat sendiri oleh penanggung jawab ruang.
5. Penghapusan
Penghapusan sarana prasarana tidak serta merta dapat langsung
dihapuskan begitu saja. Hal ini terkait dengan upaya pemeliharaan serta
pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada semaksimal mungkin. Sekolah
selama ini melakukan analisa terlebih dahulu dengan cara mengecek dan
memetakan kondisi sarana dan prasarana menjadi dua kategori yaitu sarana
prasarana yang dapat diperbaiki dan sarana prasarana yang sudah tidak dapat
diperbaiki. Sarana prasarana yang masih dapat diperbaiki akan diprogramkan
untuk pelaksanaan perbaikan sedangkan untuk sarana dan prasarana yang sudah
tidak dapat diperbaiiki akan dihapuskan dengan cara dijual atau dimusnahkan.
Mekanisme penghapusan ini selain dengan pengecekan terlebih dahulu juga harus
menyertakan berita acara penghapusan. Berita acara penghapusan akan
menjelaskan pertimbangan-pertimbangan penghapusan sehingga pada akhirnya
dapat dipetanggung jawabkan legalitasnya. Pengelolaan terhadap sarana dan
61
prasarana yang sudah tidak terpakai selama ini masih belum secara keseluruhan
ditangani dengan baik, sehingga penataannya masih belum rapi.
4.2 Pembahasan
4.2.1 Sarana dan Prasarana pada SMA Swasta di Kabupaten Temanggung
Ketersediaan sarana dan prasarana pada SMA swasta di Kabupaten
Temanggung pada umumnya masih belum sesuai dengan standar minimum yang
ada di lampiran Permendiknas No. 24 tahun 2007. Ketersediaan laboratorium
misalnya, di SMA Islam Kandangan jumlah laboratorium IPA hanya ada satu
sehingga untuk pemakaiannya untuk mata pelajaran Fisikan, Kimia, dan Biologi
secara bergantian. Hal ini dapat menggangu proses pembelajaran ketikan akan
mengadakan praktikum karena harus bergantian dengan mata pelajaran lain. Guru
pada akhirnya melaksanakan praktikum diruang kelas. Kelengkapan perlengkapan
penunjang di laboratorium juga masih belum memadai. Jumlah komputer juga
selama ini masih belum memadai. Idealnya setiap murid memakai satu komputer
tetapi pada kenyataannya satu komputer digunakan untuk dua murid. Ketersediaan
kebersihan juga menjadi cacatan, jumlah kamar mandi memang sudah dipisahkan
antara kamar mandi murid dan kamar mandi guru, akan tetapi kondisinya tidak
sehat. Kamar mandi kurang bersih dan bau sehingga menjadikan tidak nyaman
ketika menggunakan.
Kebanyakan sekolah swasta merasa terbebani untuk dapat memenuhi
standar minimum sesuai dengan yang ada pada Permendiknas No.24 tahun 2007.
Padahal sekolah swasta dituntut untuk dapat setara kualitasnya dengan sekolah
62
negeri. Ketersediaan dana yang hanya mengandalkan dari wali murid dirasa
kurang jika harus dapat memenuhi standar minimum sarana dan prasarana. Maka
sekolah hanya semampunya saja dalam mengusahakan ketersediaan sarana dan
prasarana sekolah. Jumlah peserta didik yang sedikit juga menjadi kendala
sekolah swasta di Kabupaten Temanggung untuk selalu mengandalkan dana dari
wali murid.
Ketersediaan sarana dan prasarana pada SMA Swasta di Kabupaten
Temanggung pada dasarnya ada keterkaitan yang saling berkesinambungan antara
kemampuan sekolah untuk menyediakan fasilitas pendidikan dengan jumlah siswa
yang diterima dalam penerimaan siswa baru. Sekolah swasta yang sumber
dananya mayoritas dari wali murid akan bergantung pada kemampuan orang tua
sehingga dalam hal ini jumlah siswa vukup memberi dampak yang signifikan.
Sekolah akan menyesuaikan jumlah siswa untuk setiap pengadaan sarana dan
prasarana terkait dengan anggaranya akan tetapi untuk dapat menarik minat calon
peserta didik tentunya sekolah juga harus dapat menunjukkan terkait kelengkapan
sarana prasarana yang ada. Maka hal ini menjadi dilema sehingga keduanya
mempunyai keterkaitan yang saling berkesinambungan.
Ketersedian sarana dan prasarana yang ada pada SMA Swasta di
Kabupaten Temanggung pada dasarnya tidak berdampak buruk bagi lulusannya.
SMA PGRI 1 Temanggung dan SMA Islam Kandangan selama tiga tahun terakhir
ini tingkat kelulusannya dapat mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa
ketersediaan sarana dan prasarana yang ada selama ini walaupun masih belum
63
sesuai dengan standar minimum tidak berdampak buruk bagi kuantitas lulusan
Sekolah.
4.2.2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada SMA Swasta di Kabupaten
Temanggung
1. Perencanaan
Pengelolaan sarana prasarana seperti halnya fungsi manajemen akan
terkandung unsur perencanaan dalam pengelolaan. Perencanaan pengadaan sarana
dan prasarana merupakan langkah awal yang harus disusun oleh sekolah dalam
mengupayakan penambahan sarana dan prasarana.
“Perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki arti rancangan atau kerangka dari sesuatu yang akan dilakukan pada masa depan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perancangan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi/rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.”2
Program perencanaan yang selama ini dilaksanakan pada SMA swasta di
Kabupaten Temanggung terdiri dari dua hal penting yaitu penyusuan daftar
kebutuhan dan penentuan skala prioritas. Sebagai sekolah swasta tentunya setiap
perencanaan pengadaan sarana prasarana harus secara tepat dan benar-benar
sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah swasta yang
terbatas sumber dananya harus dapat melakukan pengelolaan mulai dari
2 Banawi dan Arifin, hal 49
64
perencanaan secara tepat sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam
pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
Penyusunan daftar kebutuhan dilakukan SMA PGRI 1 Temangung dengan
melibatkan para guru mata pelajaran dan juga setiap penanggung jawab atau
kepala ruang. Daftar kebutuhan tersebut berupa proposal sederhana yang berisi
tentang kebutuhan sarana maupun prasarana untuk menunjang pembelajaran.
Penyusunan yang dilaksanakan di SMA Islam Kandangan sama, akan tetapi daftar
kebutuhan disusun oleh wakasek bagian sarana dan prasarana dengan memberi
pertanyaan secara lisan pada setiap guru dan kepala ruang serta tata usaha terkait
dengan kebutuhan sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah
ingin menerapkan mekanisme perencanaan yang terbaik, artinya sekolah benar-
benar menjaring aspirasi terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana dari
para guru dan kepala ruang yang notabene adalah pihak yang membutuhkan
langsung guna menunjang pembelajaran. Penyusunan daftar kebutuhan biasanya
dilaksanakan pada akhir tahun ajaran sehingga nantinya akan diserahkan pada
wakasek bagian sarana dan prasarana. Wakasek bagian sarana dan prasarana
tentunya tidak langsung dapat merealisasikan setiap permintaah yang ada, akan
tetapi menampungnya terlebih dahulu untuk dikoordinasikan pada kepala sekolah
dan komite sekolah. Koordinasi yang dilakukan di SMA swasta di Kabupaten
Temanggung dilakukan untuk dapat menentukan skala prioritas yang tepat dan
benar-benar paling mendesak. Penentuan skala prioritas tersebut juga nantinya
akan membantu sekolah dalam merancang program jangka pendek, menengah,
maupun panjang.
65
Skala prioritas ditentukan dengan mempertimbangakan anggaran yang ada
serta tingkat kepentingannya. SMA swasta di Kabupaten Temanggung selama ini
untuk pengadaan sarana dan prasarana kebanyakan menggunakan dana dari wali
murid, meskipun terkadang juga ada dana bantuan dari pemerintah. Ketersediaan
dana yang terbatas itu membuat SMA swasta di Kabupaten Temanggung harus
benar-benar serius dalam menentukan skala prioritas. Skala prioritas ini
ditentukan melalui koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan melalui
rapat koordinasi. Sekolah swasta tampaknya mengalami permasalahan
keterbatasan dana dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana.
Program perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pada SMA swasta
di Kabupaten Temanggung tampaknya serupa dengan pendapat dari Banawi dan
Arifin yang mengatakan bahwa ”dalam proses perencanaan hendaknya melewati
tahap-tahap meliputi penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, skala
prioritas, dan rencana pengadaan”3. Program perencanaan pengadaan sarana dan
prasarana pada SMA swasta di Kabupaten Temanggung tentunya bukan semata-
mata hanya tanggung jawab dari wakasek sarana dan prasarana saja, melainkan
melibatkan seluruh elemen sekolah yaitu para guru, kepala ruang, tata usaha,
kepala sekolah, dan tentunya komite sekolah. Upaya melibatkan seluruh elemen
sekolah ini akan dapat meningkatkan kepedulian warga sekolah dan pada akhirnya
akan dapat menghasilkan suatu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang
tepat.
3 Banawi dan Arifin, op.cit hal 54
66
2. Pengadaan
Pengadaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang sudah disusun.
Pengadaan sarana dan prasarana pada SMA swasta di Kabupaten Temanggung
mengacu pada perencanaan yang sudah dilakukan. Pengadaan sarana dan
prasarana selama ini kebanyakan menggunakan sumber dana dari wali murid.
Sumber dana juga terkadang berasal dari bantuan pemerintah tetapi tidak rutin.
Sebagai sekolah swasta yang berarti mono sumber, SMA swasta di Kabupaten
Temanggung menyadari bahwa ketersediaan dana terbatas. Hal ini dikarenakan
kondisi ekonomi wali murid kebanyakan menengah kebawah seperti halnya di
SMA Islam Kandangan. Dana bantuan dari pemerintah juga tidak dapat dipastikan
karena sifatnya tidak rutin dan kebanyakan jika dana dari pemerintah kebanyakan
diperuntukan untuk pengadaan dan rehabilitasi ruang. Berdasarkan data yang
diperoleh tentang dana bantuan yang berasal dari pemerintah pada tahun 2009,
2010 diperuntukan untuk pembangunan dan rehabilitasi hanya pada tahun 2012
diperuntukan untuk pengadaan komputer. Hal ini mengakibatkan alokasi dana
untuk pengadaan sarana prasarana seperti perlengkapan laboratorium dan alokasi
biaya pemeliharaan menjadi terbatas karena diambilkan dari anggaran yang
berasal dari wali murid setiap tahunnya.
Pengadaan sarana dan prasarana tentunya harus dengan menyusun suatu
proposal untuk dapat merinci kebutuhan beserta anggaran yang akan digunakan
untuk pengadaan sarana dan prasarana. Proposal selain sebagai syarat
administrasi, juga merupakan suatu indikator bahwa dalam suatu pengadaan
sarana dan prasarana sudah melalui perencanaan yang matang. Proposal yang jelas
67
akan membantu pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana. Mekanisme
penyusunan proposal pengadaan sarana dan prasarana tentunya juga mengacu
pada sumber dana yang digunakan, artinya pengajuannya pun juga berdasarkan
sumber dana yang digunakan.
Pengadaan sarana dan prasarana juga harus ada pelaporan kepada pihak
terkait. Pengadaan sarana prasarana pada SMA swasta di Kabupaten Temanggung
mekanisme pelaporannya berbeda-beda sesuai dengan sumber dana dan jenis
sarana dan prasarananya. Pengadaan sarana dan prasarana yang menggunakan
dana dari bantuan pemerintah tentunya pelaporannya langsung kepada dinas
terkait berupa laporan pertanggung jawaban keuangan serta berupa dokumentasi
sarana dan prasarana yang baru. Pelaporan untuk yang menggunakan dana dari
wali murid biasanya disampaikan secara lisan kepada wali murid pada saat
pertemuan dengan wali murid. Pengadaan barang atau perlengkapan pelaporannya
berupa dokumentasi atau foto sedangkan untuk bangunan pelaporannya secara
berkala yaitu ketika bangunan masih 0 %, 50% artinya setengah jadi, dan 100%.
Pelaporan sarana dan prasarana ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam
melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan jumlah dan kondisinya agar
dapat selalu siap untuk digunakan.
3. Pengaturan
Sekolah pada dasarnya mudah untuk melaksanakan pengadaan suatu
sarana prasarana, akan tetapi terkadang aspek pemeliharaannya masih sangat
rendah. Hal inilah yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi di
dua SMA swasta di Kabupaten Temanggung. Padahal suatu pengelolaan sarana
68
dan prasarana sekolah tidak hanya sampai pada pemenuhan sarana prasarana agar
lengkap saja melainkan aspek pemeliharaan juga harus dapat menjadi perhatian
yang lebih. SMA swasta di Kabupaten Temanggung dalam inventarisasi sarana
prasarana masih belum secara detail dilakukan, artinya dalam hal pemberian kode
inventaris juga tidak dilakukan secara menyeluruh. Banawi juga mengatakan
bahwa “inventarisasi merupakan kegiatan mencatat dan menyususn sarana dan
prasarana yang ada secara teratur, tertib, dan lengkap berdasarkan ketentuan
yang berlaku.”4 Hal ini mengakibatkan sekolah menjadi kesulitan dalam mendata
seluruh sarana dan prasarananya secara berkala. Pendataan hanya dilakukan pada
sebagian sarana dan prasarana saja. Sekolah seharusnya menyadari bahwa sekecil
apapun tetap harus selalu didata.
Pengelolaan sarana dan prasarana harus dapat melibatkan seluruh elemen
sekolah telebih dalam pemeliharaan setiap sarana dan prasarana yang ada..
Pemeliharaan sarana prasarana pada SMA swasta melibatkan seluruh warga
sekolah termasuk juga komite sekolah. Bentuk koordinasi pengelolaan sarana
prasarana yang terjadi adalah wakasek sarana dan prasarana sebagai penanggung
jawab tertinggi melibatkan tata usaha, kepala perpustakaan, dan kepala
laboratorium untuk mengatur terkait dengan inventarisasi sarana prasarana yang
ada, prosedur penggunaan, serta pemeliharaannya. Sekolah juga melibatkan guru
dan siswa-siswi untuk pemeiharaan sarana prasarana yang ada akan tetapi sejauh
ini kepedulian siswa terhadap inventaris seklah masih kurang, hal ini dapat terlihat
pada kondisi meja dan kursi serta dinding yang banyak coretan dari tinta maupun
4 Banawi dan Arifin, ibid hal. 67
69
tipex. Wakasek bagian sarana dan prasarana juga berkoordinasi dengan komite
sekolah terlebih dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada.
Pemeliharaan yang dapat dilakukan secara bersinergi akan dapat mengoptimalkan
pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.
Pengaturan sarana dan prasarana selama ini mencakup tiga hal yaitu yang
inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Inventarisasi sarana prasarana
pada SMA swasta di Kabupaten Temanggung masih belum mencakup seluruh
sarana prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang sudah diinventaris meliputi
barang-barang atau bangunan yang berasal dari bantuan pemerintah saja, artinya
untuk selebihnya masih banyak yang belum diinventaris. Inventarisasn biasanya
dilakukan ketika barang itu datang untuk nantinya dilaporkan kepada pihak
terkait. Sarana dan prasarana yang ada juga tidak semuanya mempunya kode
inventaris. Sekolah juga selama ini tidak mempunyai tempat penyimpadan khusus
untuk sarana prasarana yang sifatnya mobiler. Ketersediaan gudang masih belum
ada, sekolah selama ini menggunakan ruang kelas yang sementara tidak terpakai
untuk tempat penyimpanan. Bahkan ada yang diletakkan di pojok-pojok kelas dan
ruang guru. Penataan untuk sarana dan prasarana tersebut juga belum rapi. Sarana
prasarana tentunnya juge membutuhkan pemeliharaan untuk memaksimalkan
pemanfaatannya. Sekolah melibatkan peran komite dalam pemeliharaan dengan
secara berkala mengecek kondisi sarana dan prasarana teristimewa untuk kondisi
bangunan atau gedung. Sekolah juga melibatkan para guru, dan kepala ruang
untuk melakukan pengecekan secara berkala dengan cara memetakan kondisi
sarana prasarana yang ada sehingga nantinya dapat ditindaklanjuti. Biasanya
70
pengecekan dilakukan pada akhir semester akan tetapi tetapi jika tidak
memungkinkan akan dilakukan pada akhir tahun ajaran. SMA swasta di
Kabupaten Temanggung dalam melakukan pemeliharaan juga menerapkan
perencanaan dengan menentukan skala prioritas karena pada dasarnya
ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk perawatan sarana prasarana juga
masih terbatas. Pemeliharaan yang diterapkan pada SMA swasta di Kabupaten
Temanggung harus cukup unik strateginya untuk dapat menghemat anggaran.
Sekolah memperbaiki meja dan barang mebeler lain yang rusak dengan sistem
kanibal jadi dari barang-barang yang rusak tersebut akan diambil komponen-
komponen yang masih bisa digunakan untuk kemudian dirangkai menjadi meja
yang utuh.
4. Penggunaan
Sarana prasarana yang ada harus dapat dioptimalkan fungsinya sebaik
mungkin. Pengelolaan sarana dan prasarana juga tidak hanya sebatas pengadaan
dan pemeliharaan saja, melainkan upaya pemanfaatan sebaik-baiknya.
“Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan perlengkapan pendidikan yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas berarti semua penggunaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditunjukkan semata-mata dalam rangka memperlancar tujuan pendidikan sekolahbaik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan prinsip efisiensi berarti penggunaan semua perlengkapan pendidikan di sekolah secara hemat dan dengan hati-hati”5
5 Daryanto dan M.Farid, op cit hal.123
71
Pengguanaan sarana dan prasarana di SMA swasta di Kabupaten
Temanggung pada dasarnya ada prosedurnya. Prosedur penggunaanya memang
masih standard saja dalam artian hanya sebatas tata tertib penggunaan saja. Hal ini
untuk menjaga kondisi sarana prasarana yang ada agar tetap baik dan selau siap
untuk digunakan. Penggunaan laboratorium selama ini melalui mekanisme rapat
koordinasi pada awal tahun ajaran baru untuk menentukan jadwal pemakaian
ruang. Ada juga yang hanya melalui ijin pemakaian ruang secara lisan saja dalam
artian tidak ada jadwal khusus untuk pemakaiannya. Prosedur penggunaan sarana
dan prasarana yang ada menjadi tanggung jawab kepala ruang. Setiap peraturan
penggunaan dibuat sendiri oleh penanggung jawab ruang. Penerapan sanksi untuk
siswa terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana juga masih belum
membuat siswa jera. Sanksi hanya berupa teguran saja. Hal ini mengakibatkan
kurangnya rasa kepemilikan pada setiap sarana prasarana yang ada.
5. Penghapusan
Penghapusan sarana prasarana tidak serta merta dapat langsung
dihapuskan begitu saja. Hal ini terkait dengan upaya pemeliharaan serta
pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada semaksimal mungkin.
“Barang-barang dapat dihapuskan dari inventaris harus memenuhi salah satu atau lebih syarat-syarat dibawah ini:
1. Dalam keadaan rusak berat yang sudah dipastikan tidak bisa diperbaiki lagi
2. Perbaikan akan menelan miaya yang sangat besar sehingga merupakan pemborosan uang negara
3. Secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan
4. Penyusutan diluar kekuasan pengurus barang 5. Tidk sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini
72
6. Barang-barang yang jika disimpan lebih lama akan rusak dan tidak dapat dipakai lagi
7. Ada penurunan efektivitas kerja 8. Dicukur, dibakar, diselewengkan, musnah akibat bencana
alam, dan lain sebagainya”6
Sekolah melakukan analisa terlebih dahulu dengan cara mengecek dan
memetakan kondisi sarana dan prasarana menjadi dua kategori yaitu sarana
prasarana yang dapat diperbaiki dan sarana prasarana yang sudah tidak dapat
diperbaiki. Sarana prasarana yang masih dapat diperbaiki akan diprogramkan
untuk pelaksanaan perbaikan sedangkan untuk sarana dan prasarana yang sudah
tidak dapat diperbaiiki akan dihapuskan dengan cara dijual atau dimusnahkan.
Mekanisme penghapusan ini selain dengan pengecekan terlebih dahulu juga harus
menyertakan berita acara penghapusan. Berita acara penghapusan akan
menjelaskan pertimbangan-pertimbangan penghapusan sehingga pada akhirnya
dapat dipetanggung jawabkan legalitasnya. Pengelolaan terhadap sarana dan
prasarana yang sudah tidak terpakai selama ini masih belum secara keseluruhan
ditangani dengan baik, sehingga penataannya masih belum rapi.
6 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, ibid. Hlm 281-282
top related