bab iii pembahasan -...
Post on 01-Nov-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
21
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Umum Perusahaan / Organisasi
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan / Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung
jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 september 1952 yang pada waktu itu
disebut kantor urusan pajak sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa
kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada
waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di DKI
Jakarta bernama urusan pendapatan dan pajak sebagai salah satu bagian dari
Direktorat Keuangan DKI Jakarta.
Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang
pokok-pokok pemerintahan di daerah, Yang menetapkan dengan peraturan daerah
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka
dikeluarkanperaturan daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 oktober 1983 tentang
pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI
Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan
Dki Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta berdasarkan keputusan
menteri dalam negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata
kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti peraturan
daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah
mengeluarkan keputusan nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas wewenang
dan tanggungjawab seksi-seksi dan sub bagian di lingkungan Dinas Pendapatan
Daerah DKI Jakarta, diberlakukannya Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan
pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi
organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah
yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan, Pemerintah Daerah
membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi dan tata kerja perangkat
Daerah dan Sekertariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, kemudian pada tahun 2008
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerah nomor 10
tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah yang merubah sebutan Dinas
Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Dki
Jakarta. Untuk menindak lanjuti peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini,
Gubernur sebagai kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan
Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi DKI Jakarta.
3.2.1 Struktur dan Tata Cara Organisasi
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
dan peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, maka dinas
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Susunan Struktur Organisasi Badan Pajak
dan Retribusi Daerah (BPRD) sebagai berikut:
Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta
Gambar III.2
Struktur Organisasi BPRD DKI Jakarta
Kepala Badan
Wakil Kepala
Badan
Kepala Suku Badan
Subbagian
Tata Usaha
Seksi Penetapan
dan Penagihan
Seksi Penilaian
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Seksi Penyelesaian
Pengurangan,
Keberatan dan
Banding
Kelompok Jabatan dan
Fungsional
Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Pajak dan Retribusi
Daerah
1. Kepala Badan
a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD
sebagaimana dimaksud pasal 3.
b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekertariat, Bidang Suku
Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan kelompok Jabatan Fungsional.
c) Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
BPRD
d) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
BPRD.
2. Wakil Kepala Badan
a) Membantu kepalabadan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
BPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
b) Membantu kepala badan dalam melaksanakan kordinasi dengan
SKPD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat.
c) Membantu kepala badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi bidang, suku badan dan unit pelaksanaan teknis.
d) Membantu kepala bidang dalam mengembangkan system pengendalian
internal BPRD.
e) Memberikan masukan atau pertimbangan kepada kepala badan dalam
penetapan kebijakan dan regulasi teknis di bidang perpajakan daerah dan
retribusi daerah.
f) Menyelenggarakan kordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan
yang ditetapkan oleh kepala bidang.
g) Mewakili kepala badan apabila kepala badan berhalangan melaksanakan
tugasnya.
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
i) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
kepala bidang.
3. Sekertariat
Sekertariat merupakan unit kerja staf BPRD. Sekertariat dipimpin oleh seorang
sekertaris BPRD yang berkedudukan di bawah dan tanggungjawab kepada kepala
badan.
a) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
sekertariat.
b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
sekertariat.
c) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran BPRD.
d) Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran badan oleh unit kerja BPRD.
e) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan
pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sekertariat.
f) Pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis urusan
pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
g) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPRD
h) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD.
i) Pengelolaan kearsipan, ketatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja BPRD.
j) Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara BPRD.
k) Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilotas BPRD
l) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
sekertariat.
4. Subbagian Umum
a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekertariat
sesuai dengan lingkup tugasnya.
b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
sekertariat sesuai dengan lingkup tugasnya.
c) Melakukan pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPRD.
d) Melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat asset BPRD.
e) Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan
dan ketertiban kantor BPRD.
f) Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
dan peralatan kerja kantor BPRD.
g) Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan BPRD.
h) Menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja
kantor BPRD.
i) Menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan
kantor BPRD.
j) Menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistibusian dan
penghapusan barang kepada subbagian keuangan dan anggaran untuk
dibukukan,
k) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan standar teknis yang
terkait dengan administrasi umum BPRD.
l) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian
umum.
5. Subbagian Kepegawaian
a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekertariat
sesuai dengan lingkup tugasnya.
b) Melaksanakan rencana setrategis dan dokumen pelaksanaananggaran
sekertariat sesuai dengan lingkup kerjana.
c) Melaksanakan kegiatan penatausahaan dokumen kepegawaian BPRD.
d) Melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan
pangkat, cuti dan pension pegawai BPRD.
e) Melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai BPRD.
f) Melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin pegawai dan kepatuhan interal
BPRD
g) Menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan.
h) Melaksanakan analisa kebutuhan, penempatan, mutase dan promosipegawai
BPRD.
i) Mengoordinasikan bahan dan menyusun analisa jabatan dan analisa beban
kerja BPRD.
j) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional
dan pegawai teknis bidang pelayanan pemungutan pajak daerah.
k) Menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan
dokumen kepegawaian BPRD.
l) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang
terkait dengan pengelolaan kepegawaian
m) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian
kepegawaian.
6. Subbagian Keuangan
Subbagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepala sekertaris BPRD.
a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekertariat
sesuai dengan lingkup tugasnya.
b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
sekertariat sesuai dengan lingkup kerjanya.
c) Mengoordinasikan penyusunan bahan rencana setrategis dan rencana kerja
dan anggaran sekertariat.
d) Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan
terhadap unit kerja BPRD.
e) Menghimpun bahan dan menyusun laporan kegiatan dan akuntabilitas
BPRD.
f) Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran BPRD.
g) Mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas sekertariat
h) Mengoordinasikan penyusun program kegiatan anggaran BPRD.
i) Melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BPRD.
j) Menghimpun dan menyusun bagan pertanggungjawabkan keuangan BPRD.
k) Menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan serta memproses surat
permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara.
l) Melaksanakan proses penerbitan surat perintah membayar (SPM).
m) melakukan, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran
belanja BPRD.
n) Menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan BPRD.
o) Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan
pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja BPRD.
p) Mengoordinasikan tugas bendahara pembantu.
q) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan sekertariat.
r) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian
keuangan dan anggaran.
s) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian
keuangan dan anggaran.
7. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Bidang Prencanaan dan pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
a) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang
perencanaan dan pengembangan.
b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang
perencanaan dan pengembangan.
c) Pengordinasian penyusunan rencana strategis BPRD.
d) Penyusunan rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah.
e) Pelaksanaan kajian dan penyusunsn rencana pengembangan potensi pajak
dan retribusi daerah.
f) Penyusunan renvcana pengembangan organisasi, tata kerja, manajemen
sumber daya manusia dan jenjang kewenangan administrasi pemungutan
pajak dan retribusi daerah.
g) Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis BPRD.
h) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan perencanaan dan
pengembangan pajak dan retribusi daerah
i) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
perencanaan dan pengembangan.
8. Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan
Subbidang perencanaan strategi dan penerimaan pemimpin oleh seorang kepala
subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang
perencanaan dan pengembangan.
a) Penyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang
perencanaan dan pengembangan sesuai dengan lingkup kerjanya.
b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen ppelaksanaan anggaran bidang
perencanaan dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
c) Menghimpun, menganalisis, mengoordinasikan dan menyusun rencana
penerimaan jangka panjang, menengah dan tahunan pajak dan retribusi
daerah.
d) Mengoordinasikan penyusunan rencana kebijakan pemungutan pajak dan
retribusi daerah.
e) Melaksanakan kajian terhadap rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah
dan rencana strategis BPRD.
f) Menghimpun bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja BPRD.
g) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pajak
daerah yang terkait dengan perencanaan pajak dan retribusi daerah.
h) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan bidang
perencanaan dan pengembangan.
i) Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran bidang perencanaan dan pengembangan.
j) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas bidang perencanaan dan pengembangan.
k) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbidang
perencanaan strategi dan penerimaan.
9. Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi
subbidang perencanaan pengembangan potensi dipimpin oleh seorang kepala
subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala
bidang perencanaan dan pengembangan.
a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang
perencanaan dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang
perencanaan dan pengembangan sesuai dengan lingkup kerjanya.
c) Menghimpun dan menganalisis data sebagai bahan perumusan
pengembangan potensi pajakdan retribusi daerah.
d) Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pendataan dan
penilaian subjek dan objek pajak dan retribusi daerah.
e) Menghimpun dan merumuskan kebijakan dasar pengenaan, metode
perhitungan dan tariff pajak dan retribusi daerah.
f) Menyusun usulan penetaan dasar pengenaan pajak dan retribusi daerah.
g) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan
perencanaan pengembangan potensi.
h) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbidang
perencanaan pengembangan potensi.
10. Subbidang Pengembangan Metode
Subbidang pengembangan metode dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perencanaan
dan pengembangan.
a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang
perencanaan dan pengembangan dengan lingkup kerjanya.
b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang
perencanaan dan pengembangan sesuai dengan lingkup kerjanya.
c) Merumuskan dan menyusun standar prosedur dan sarana perpajakan dan
retribusi daerah.
d) Menyusun pengembangan organisasi, tata kerja, dan jenjang kewenangan
administrasi dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
e) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan
pengembangan metode.
f) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbidang
pengembangan metode.
11. Subbidang Teknologi Informasi
Subbidang teknologi informasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
a) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang
teknologi informasi.
b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang
teknologi informasi.
c) Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan
pengoperasian infastruktur teknologi informasi pajak dan retribusi daeraah.
d) Penetausahaan, perencanaan, pengendalian penyimpanan dan pengamanan
serta akurasi basis data/ informasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi
daerah.
e) Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan
pengoperasian system aplikasi pemungutan pajak dn retribusi daerah.
f) Pelaksanaan analisa dan pengembangan teknologi informasi pajak dan
retribusi daerah.
g) Pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data dan informasi, kinerja dan
penerimaan pajak dan retribusi daerah.
h) Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan
pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan teknologi
informasi
i) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
teknologi informasi.
12. Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi
Subbidang infrastrukktur teknologi informasi dipimpin oleh seorang kepala
subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
bidang teknologi informasi.
a) Penyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang
teknologi informasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang
teknologi informasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
c) Merencanakan, mengusulkan dan mengadakan kebutuhan perangkat lunak
dan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi pajak dan retribusi
daerah BPRD dan unit kerja BPRD.
d) Melaksanakan monitoring dan analisis terhadap perangkat lunak dan
perangka keras infrastruktur teknologi informasi pajak dan retribusi daerah
BPRD dan unit kerja BPRD
e) Merencanakan, mengusulkan dan mengadakan kebutuhan perangkat lunak
dan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi pajak dan retribusi
daerah BPRD dan unit kerja BPRD.
3.1.3 Kegiatan Usaha / Organisasi
Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai tugas pokok untuk
menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi
dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian
pemungutan pendapatan daerah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang pendapatan daerah
3.Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan
daerah.
4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pendapatan daerah.
5. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pajak daerah.
6. Pengkoordinasikan pemungutan dana perimbangan.
7. Pemberian izin di bidang pendapatan daerah.
8. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pajak daerah.
9. Pengelolaan dukungan teknis dan administrative
10.Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas, unit pelayanan pajak restoran
3.2 Data Penelitian
3.2.1 Data Pajak Restoran
Berikut adalah data Pendapatan Pajak Restoran Pada tahun 2015-2018, Pajak
Restoran disebut juga dengan variabel X datanya sebagai berikut
Tabel III.3
Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2015-2018
Bulan 2015 2016 2017 2018
1 177,753,580,792
165,173,381,487 230,070,498,671 259,285,491,799
2 150,621,321,460
217,280,373,826 221,665,843,827 236,976,415,859
3 109,904,071,898
183,601,617,551 190,910,459,297 233,746,751,445
4 199,560,176,551
189,602,638,346 132,566,375,458 262,948,490,233
5 162,632,941,527
167,524,289,109 310,191,680,118 155,263,325,489
6 131,868,398,688 207,359,606,025 94,927,819,396 203,118,745,742
7 116,615,397,963
196,292,117,956 374,858,837,061 315,200,636,452
8 365,563,165,784 253,451,217,130 240,248,515,344 249,809,029,179
9 243,500,373,458
212,659,090,714 232,808,241,697 381,234,943,997
10 227,769,640,301
199,203,527,333 213,663,102,579 275,112,034,363
11 181,440,452,242
220,428,747,152 228,432,785,558 263,833,510,922
12 224,333,223,285
229,271,176,314 281,615,634,418 319,931,457,704
Jumlah 2,291,562,743,949
2,441,847,782,943 2,751,959,793,424 3,156,460,833,185
Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015 - 2019
Dari Tabel III.3 dapat diketahui bahwa pendapatan Pajak Restoran pada Badan
Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2015-2018. Penerimaan pajak restoran pertahun
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2015 penerimaan Pajak
Restoran sebesar Rp 2,291,562,743,949 pada tahun 2016 mengalami peningkatan
sebesar Rp 2,441,847,782,943 pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp
2,751,959,793,424 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp
3,156,460,833,185
3.2.2 Data Pajak Daerah
Berikut ini adalah data Pajak Daerah pada tahun 2015-2018, data Pajak Daerah
disebut juga dengan variabel Y datanya sebagai berikut:
Tabel III.4
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2015-2018
Bulan 2015 2016 2017 2018
1 1,561,057,638,891
1,583,587,913,851 1,764,143,069,527 2,130,865,340,704
2 1,450,730,693,434
1,845,657,675,881 2,166,431,325,655 2,022,924,319,588
3 1,857,359,905,276
1,918,639,376,826 2,299,456,792,439 2,259,746,501,241
4 1,884,859,219,730
2,446,926,912,603 2,047,189,454,759 2,595,556,505,274
5 2,006,859,212,975
2,187,196,012,476 2,791,553,238,437 2,378,751,600,936
6 2,248,456,503,437
2,551,732,242,131 2,101,484,984,859 1,947,410,517,157
7 2,020,301,690,697
1,847,607,340,233 2,982,318,013,091 3,711,592,714,393
8 5,178,865,626,526
6,287,795,969,860 6,811,309,815,164 4,485,186,884,641
9 3,069,323,060,532
2,836,563,187,605 4,000,137,314,070 6,703,284,871,426
10 2,390,503,671,421
2,555,015,640,940 2,968,502,397,417 3,032,995,426,598
11 2,171,265,866,149
2,415,023,004,827 2,923,487,236,582 2,744,111,407,096
12 3,237,854,313,658
3,040,206,465,795 3,643,685,246,571 3,526,484,326,465
Jumlah 29,077,437,402,727
31,515,951,743,028 36,499,698,888,571 37,538,910,415,520
Sumber Badan Pajak Dan Retribusi Daerah tahun 2015 – 2018
Dari Tabel III.4 dapat diketahui bahwa pendapatan Pajak Daerah pada Badan
Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2015-2018. Penerimaan pajak restoran pertahun
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2015 penerimaan Pajak
Restoran sebesar Rp 29,077,437,402,727 pada tahun 2016 mengalami peningkatan
sebesar Rp 31,515,951,743,028 pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp
36,499,698,888,571 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp
37,538,910,415,520
3.2.3 Tabel Penolong
Berikut Ini merupakan tabel penolong yang berfungsi untuk membantu penulis
untuk melakukan analisis data menggunakan aplikasi SPSS.
Tabel III.5
Tabel Penolong
X Y x2 y2 Xy
25.90 28.08 671.00 788.28 727.28
25.74 28.00 662.45 784.17 720.74
25.42 28.25 646.32 798.07 718.20
26.02 28.26 677.01 798.90 735.43
25.81 28.33 666.40 802.45 731.27
25.61 28.44 655.62 808.91 728.24
25.48 28.33 649.34 802.83 722.02
26.62 29.28 708.87 857.06 779.45
26.22 28.75 687.40 826.70 753.84
26.15 28.50 683.91 812.39 745.39
25.92 28.41 672.06 806.92 736.41
26.14 28.81 683.11 829.78 752.88
25.83 28.09 667.20 789.09 725.59
26.10 28.24 681.44 797.72 737.29
25.94 28.28 672.68 799.91 733.54
25.97 28.53 674.35 813.72 740.76
25.84 28.41 667.93 807.34 734.33
26.06 28.57 679.00 816.12 744.41
26.00 28.24 676.15 797.78 734.45
26.26 29.47 689.51 868.46 773.83
26.08 28.67 680.32 822.18 747.89
26.02 28.57 676.92 816.19 743.30
26.12 28.51 682.19 812.98 744.72
26.16 28.74 684.25 826.16 751.86
26.16 28.20 684.43 795.17 737.72
26.12 28.40 682.49 806.79 742.04
25.98 28.46 674.70 810.18 739.35
25.61 28.35 655.89 803.58 725.99
26.46 28.66 700.16 821.26 758.29
25.28 28.37 638.90 805.06 717.18
26.65 28.72 710.21 825.05 765.48
26.20 29.55 686.70 873.18 774.35
26.17 29.02 685.05 842.01 759.49
26.09 28.72 680.57 824.79 749.21
26.15 28.70 684.06 823.91 750.73
26.36 28.92 695.05 836.60 762.55
26.28 28.39 690.70 805.85 746.06
26.19 28.34 685.98 802.90 742.14
26.18 28.45 685.26 809.19 744.65
26.30 28.58 691.44 817.09 751.64
25.77 28.50 664.01 812.11 734.34
26.04 28.30 677.93 800.75 736.78
26.48 28.94 701.00 837.67 766.29
26.24 29.13 688.75 848.66 764.53
26.67 29.53 711.11 872.23 787.56
26.34 28.74 693.82 826.02 757. 04
26.30 28.64 691.62 820.28 753.20
26.49 28.89 701.79 834.71 765.37
Sumber: penulis untuk mempermudah input data kedalam SPSS
3.3 Analisis Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah
3.3.1 Uji Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi sering dinotasikan sebagai “r” dan nilainya berkisar antara
-1 sampai 1 (-1 < r < 1). Koefisien korelasi adalah keeratan antara Penerimaan Pajak
Restoran (X) dengan Pendapatan Pajak Daerah (Y).
Dalam Uji Koefisien Korelasi ini penulis ingin membuktikan hipotesis sebagai
berikut:
H0 : Tidak terdapat hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap
Pendapatan Pajak Daerah (Y)
H1 : Terdapat hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap Pendapatan
Pajak Daerah (Y )
1. Perhitungan Manual
Berdasarkan Pengelolaan data manual dan menggunakan IBM SPSS maka hasil
uji koefisien korelasi dapat dilihat sebagai berikut:
r xy = ( ) ( )
√ ( ) ( ( ) )
= ( ) ( )
√( ) ( ) ( ) ( )
=
√( ) ( )
=
√( ) ( )
=
√
=
√
= 0,621
2. Berikut perhitungan menggunakan SPSS:
Correlations
Pajak Restoran Pajak Daerah
Pajak Restoran
Pearson Correlation 1 ,621**
Sig. (2-tailed) ,000
N 48 48
Pajak Daerah
Pearson Correlation ,621** 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 48 48
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Gambar III.2
Hasil Uji Korelasi
Dasar Pengambilan keputusan untuk Uji Korelasi , adalah sebagai berikut:
1. Apabila nilai sig > 0,05 artinya tidak ada hubungan signifikan antara Penerimaan
Pajak Restoran (X) terhadap Penerimaan Pajak daerah (Y).
2. Apabila nilai Sig < 0,05 artinya ada hubungan signifikan antara Penerimaan
Pajak Restoran (X) terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Y).
Berdasarkan Tabel III.3 ditemukan Sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05
artinya ada hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap Pendapatan
Pajak Daerah (Y), sehingga H0 ditolak H1 diterima.
Berdasarkan hasil output SPSS pada Gambar III.3 dapat disimpulkan r =
0,621 atau > 0,05 dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima hal ini
menyatakan bahwa hubungan Penerimaan pajak restoran (X) dan Pendapatan pajak
daerah (Y) Kuat . Artinya bahwa kenaikan atau penurunan penerimaan pajak restoran
(X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan terhadap pajak daerah (Y).
3.3.2 Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi R2 adalah seberapa besar Penerimaan Pajak Restoran (X)
dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Y). Koefisien determinasi R2= 0
menunjukkan bahwa variabel independent adalah prediktor yang tidak berarti,
sedangkan variabel R2 = 1 menunjukkan bahwa variabel independen merupakan
prediktor yang sempurna.
Dalam Uji Koefisien Determinasi ini penulis ingin membuktikan hipotesis
sebagai berikut:
H0 : Tidak terdapat pengaruh sugnifikan antara Penerimaan Pajak Restoran (X)
terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Y)
H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap
Pendapatan Pajak Daerah (Y)
Hasil Uji Koefisien Determinasi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah sebagai
berikut:
1. Perhitungan Manual
Berdasarkan Pengelolaan Data manual dan menggunakan IBM SPSS maka hasil
Uji Koefisien Determinasi dapat dilihat sebagai berikut:
KD = R2 x 100%
= (0,621)2 x 100%
= 0,385641 x 100%
= 0,38541
= 0,386%
2. Berikut perhitungan menggunakan SPSS:
Model Summary
Mod
el
R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Change Statistics
R Square
Change
F Change df1 df2 Sig. F
Chang
e
1 ,621a ,386 ,372 ,28829 ,386 28,876 1 46 ,000
a. Predictors: (Constant), pajak restoran
Gambar III.3
Hasil Uji Determinasi
Dasar Pengambilan keputusan untuk Uji Determinasi , adalah sebagai berikut:
3. Apabila nilai sig > 0,05 artinya tidak ada pengaruh signifikan antara
Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap Penerimaan Pajak daerah (Y).
4. Apabila nilai Sig < 0,05 artinya ada pengaruh signifikan antara Penerimaan
Pajak Restoran (X) terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Y).
Berdasarkan Tabel III.4 ditemukan Sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 artinya
ada hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap Pendapatan Pajak
Daerah (Y), sehingga H0 ditolak H1 diterima.
Dapat ditemukan bahwa R square sebesar 0,386 atau 38% artinya Penerimaan
Pajak Restoran (X) berpengaruh terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Y) sebesar 38%
sedangkan 62% lagi dipengaruhi oleh faktor lain seperti Pajak reklame, Pajak Parkir,
Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak BPHTB, Pajak Rokok, Bea nalik
nama kendaraan bermotor, Pajak Penerangan jalan , Pajak Air tanah, PBB Pedesaan
dan kota.
3.3.3 Uji Persamaan Regresi
Analisis regresi sederhana mempelajari apakah antara Penerimaan Pajak
Restoran (X) dan Pendapatan Pajak Daerah (Y) mempunyai pengaruh/hubungan atau
tidak, mengukur kekuatan pengaruhnya, dan membuat ramalan yang didasarkan
kepada kuat lemahnya pengaruh/hubungan tersebut. Pada persamaan tersebut a dan b
dapat ditentukan.
Hipotesis :
H0 : Tidak ada persamaan regresi antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap
Pendapatan Pajak Daerah.
H1 : Ada persamaan regesi antara Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan
Pajak Daerah.
Hasil Uji Persamaan Regresi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah sebagai
berikut:
1. Uji Manual
Berdasarkan Pengelolaan data manual dan menggunakan IBM SPSS maka hasil
Uji Persamaan Regresi dapat dilihat sebagai berikut:
a. Mencari nilai b
b =
( )
=
=
=
= 0,750
b. Mencari nilai a
a =
=
=
=
= 9,034
2. Berikut perhitungan menggunakan SPSS:
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 9,034 3,639 2,482 ,017
Pajak Restoran ,750 ,140 ,621 5,374 ,000
a. Dependent Variable: Pajak Daerah
Gambar III.4
Hasil Uji Persamaan Regresi
Dasar Pengambilan keputusan untuk Uji Persamaan Regresi, adalah sebagai berikut:
1. Apabila nilai sig > 0,05 artinya tidak ada persamaan regresi signifikan antara
Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap Penerimaan Pajak daerah (Y).
2. Apabila nilai Sig < 0,05 artinya ada persamaan regresi signifikan antara
Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Y).
Berdasarkan Tabel III.5 ditemukan Sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 artinya ada
hubungan antara Penerimaan Pajak Restoran (X) terhadap Pendapatan Pajak Daerah
(Y), sehingga Ho ditolak H1 diterima.
Berdasarkan Gambar III.5 dapat diperoleh persamaan regresi yaitu:
Y = 9,034 + 0,750 X
Dimana :
Y = Pendapatan Pajak Daerah
X = Penerimaan Pajak Restoran
Artinya apabila X = 0 atau tidak ada Penerimaan Pajak Restoran maka nilai
Penerimaan Provinsi DKI Jakarta dibidang Restoran adalah 9,034 dan jika X naik Rp
1 atau setiap Penerimaan Pajak Restoran naik sebesar Rp 1 maka Pendapatan Pajak
Daerah naik sebesar Rp 750.
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 2,400 1 2,400 28,876 ,000b
Residual 3,823 46 ,083
Total 6,223 47
a. Dependent Variable: Pajak Daerah
b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran
Gambar III.5
Hasil Uji Anova Regresi
Berdasarkan hasil output Anova pada gambar III.6, dapat dilihat bahwa Sig
sebesar 0,000 atau < 0,05 yang memiiki arti bahwa adanya pengaruh signifikan
antara pajak restoran (X) terhadap pajak daerah (Y)
top related