bab iii aktivitas unhcr dalam menangani human …
Post on 31-Oct-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
98
BAB III
AKTIVITAS UNHCR DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING
TERHADAP PENGUNGSI DI JAKARTA DITINJAU DARI FAKTOR
STRUKTURAL
Pada bab ini penulis akan membahas mengenai efektivitas sebuah organisasi
internasional dalam menjalankan mandatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Frank
Biermann dan Steffen Bauer yang memiliki dua faktor yang dapat mempengaruhi
efektivitas UNHCR, yaitu faktor konseptual dan strukural.
194 Faktor konseptual berkesinambungan secara spesifikasi mengenai isu tertentu
serta berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas suatu
organisasi internasional tersebut. Faktor eksternal dimaksud disini bukan bagian
dari sistem UNHCR. Sedangkan struktural berkaitan dengan model atau desain dari
organisasi tersebut yang dapat mempengaruhi efektivitas UNHCR dalam
menangani Human Trafficking terhadap pengungsi di Jakarta. Faktor yang akan
dijelaskan dalam penelitian ini adalah Formal Competencies, Degree of Regime
Embeddedness, Organizational Structure, Problem of Fit dan Availability of
Resource.195
194 Frank Biermann dan Steffen Bauer., Loc.Cit. Hal: 191 195 Ibid
99
3.1 Formal Competencies
Kompetensi formal ialah kemampuan suatu organisasi internasional untuk
mengikat negara angotanya dengan memindahkan sebagaian kedaulatan negara
anggota kepada organisasi.196 Bila negara anggota mampu memberikan sebagaian
kedaulatannya kepada organisasi tersebut, maka dengan sendirinya organisasi
tersebut akan lebih mudah dalam menjalankan mandatnya dan berjalan dengan
efektif.
Dalam permasalahan yang terjadi terhadap pengungsi Indonesia ialah
karena perlambatan pemberangkatan ke negara ketiga, kurangnya perlindungan dan
tidak terpenuhi hak-hak mereka sebagaimana m estinya sehingga hal tersebut
menjadikan mereka rentan dan mudah terjerat kasus human trafficking. Dalam
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai instrumen internasional dalam
menangani pengungsi di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam konvenen tersebut
bahwa terdapat organisasi internasional yang memiliki mandat utama/khusus dalam
menangani pengungsi di dunia dengan bekerjasama dengan negara-negara
peratifikasi konvenen tersebut.
UNHCR sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab khusus dalam
menangani pengungsi di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Seharusnya
UNHCR mampu melakukan lobbying terhadap negara peratifikasi, karena sudah
196 Ibid
100
jelas dalam Convention and Protocol Relating To The Status of Refugees pada Pasal
35 ayat (1):197
“Negara-negara Pihak berjanji untuk bekerja sama dengan
Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan
Pengungsi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain
yang mungking menggantikannya, dalam menjalankan
fungsinya, dan khususnya akan memudahkan tugasnya dalam
mengawasi penerapan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini.”
Namun nyatanya banyak pengungsi di wilayah Jakarta terlantar karena
menunggu ketidakpastian untuk diberangkatkan ke negara ketiga, untuk menunggu
pemberangkatan ke negara ketiga pun tidak diberikan fasilitas dan hak yang
seharusnya mereka miliki. Dalam pandangan Kemenlu mengenai efektivitas
UNHCR dari segi kompetensi formal melihat bahwa lemahnya kebijakan UNHCR
selaku OI dalam mengikat negara peratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi.198
Karena setiap tahunnya negara peratifikasi semakin menurunkan jumlah pengungsi,
seperti Amerika Serikat biasanya menerima 120.000/tahun sekarang hanya
menerima 45.000/tahun begitu dengan Australia dan pada Juni 2019 UNHCR
Indonesia hanya mampu memberangkatkan 249 pengungsi ke negara
peratifikasi.199
Begitu juga pandangan Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta, bahwa UNHCR
masih fifty-fifty dalam mengikat negara peratifikasi, sehingga banyak pengungsi
terlantar di Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta.200 Bahwa UNHCR
Indonesia berasumsi kepada Pemrov bahwa mereka akan memberangkatan ke
197 UNHCR The UN Refugees Agency,. Loc.Cit. hal. 58 198 Adib Zaidani Abdurrohman., Op.Cit 199 Riva Dessthania Suastha., Op.Cit 200 Hazliani., Op.Cit
101
negara ketiga, bilamana pengungsi tersebut memiliki penyakit akut walaupun
mereka baru datang ke Indonesia. Namun disisi lain, banyak pengungsi yang sudah
mvenunggu lama dan pada akhirnya mereka terlantar dan terjerat kasus
perdagangan manusia.201 Selaras Perduli Kasih berpendapat bahwa UNHCR belum
mampu mengikat negara peratifikasi seperti negara tetangga kita, sehingga
terjadinya pelonjakan jumlah pengungsi di DKI Jakarta.202
UNHCR Indonesia menyatakan dalam pengikatan kepada negara
peratifikasi, bahwa UNHCR Indonesia mengikuti beberapa kegiatan seperti halnya:
Global Refugee Forum (GRF) dilaksanakan pada 16-18 Desember 2019 di
Geneva.203 Global Refugee Forum sebagai wadah pertemuan bagi organisasi
internasional, negara peratifikasi bahkan negara yang belum meratifikasi untuk
membahas isu kepengungsian di seluruh dunia dan mengundang kepada seluruh
negara untuk berkomitmen dalam memberikan perlindungan internasional bagi
pengungsi di negara-negaranya.204 Selain itu, UNHCR memiliki Economic and
Social Council (ECOSOC Committee) dan disitu UNHCR Indonesia bertemu
dengan pendonor UNHCR serta pada saat itu UNHCR Indonesia diberikan
kesempatan mengkritik negara-negara peratifikasi untuk lebih terbuka terhadap
pengungsi.205
201 Ibid 202 Ratih Novitasari., Op.Cit 203 Global Refugee Forum, “The first Global Refugee Forum comes at the end of a tumultuous
decade in which the number of refugees has risen to over 25 million people worldwide”, (UNHCR
The UN Refugee Agency) diakses dalam https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html, Pada
08 Februari 2020, Pukul 19:10 WIB 204 Isa Sukma Wijaya., Op.Cit 205 Ibid
102
Disisi lain UNHCR Indonesia berasumsi bahwa Pemerintah Indonesia yang
mampu untuk mengikat negara peratifikasi, karena kekuatan government to
government itu lebih kuat dibandingan UNHCR to government.206 Karena
organisasi internasional tidak memiliki kedaulatan sebagaimana negara dan
perangkat-perangkat lainnya sebagaimana negara miliki.207 Oleh sebab itu,
UNHCR Indonesia meminta Pemerintah Indonesia melalukan diplomasi kepada
Pemerintah Australia untuk lebih terbuka terhadap pengungsi, sehingga tidak ada
lagi pengungsi yang rentan karena kedilemaan mereka untuk diberangkataan ke
negara ketiga.
3.2 Degree of Regime Embeddedness
Tingkat pemandatan rezim senagai variable kedua menurut Frank Bierman
dan Steven Bauer untuk mengukur keefektifan organisasi internasional. Tingkat
pemandatan rezim yang dimaksud Frank Bierman dan Steffen Bauer ialah seberapa
besar negara mampu terikat dengan rezim internasional.208 Karena terikatnya
sebuah negara pada tingkat nasional harus ada perwakilan dari sebuah organisasi.
Dengan kata lain, jika rezim tersebut mampu mengikat negara-negara anggota
untuk mematuhi sebuah rezim, maka organisasi tersebut semakin efektif. Tetapi
sebaliknya, bila rezim tersebut tidak mampu mengikat negara anggota maka
semakin tidak efektif rezim tersebut.
206 Ibid 207 Ibid 208 Frank Biermann dan Steffen Bauer., Loc.Cit
103
Organisasi internasional dapat dikatakan memiliki pengaruh bagi negara-
negara anggotanya melalui kebijakan yang telah disepakati sebelumnya.
Organisasai internasional harus bersifat independen sekaligus memiliki sebuah
keputusan. Namun keputusan ini merupakan suatu hal yang monolistik karena suatu
kesepakatan yang bulat pada dasarnya tidak dapat tercapat dalam suatu organisasi.
Pandangan menurut Hurd, dimana suatu negara memilih untuk tidak mematuhi
peraturan atau kebijakan organisasi, maka pada saat itu pula keputusan organisasi
mulai tereduksi.209 Hal tersebut menunjukan bahwa organisasi internsional harus
memiliki sifat yang netral pula, yang mana didalamnya meliputi kewenangan
sebagai agen informasi dan memberikan hukuman bagi negara anggotanya yang
bertindak koersif. Dalam hal yang sama, organisasi internasional berperan juga
sebagai representatif bagi negara-negara di dunia bahwa peran, tindangan serta
eksistensinya dapat menghasilkan transmisi atau penyebaran informasi.
Oleh sebab itu, bagaimana mungkin UNHCR Indonesia mampu mengikat
rezim internasional mengenai perlindungan pengungsi ke negara peratifikasi untuk
bekerjasama semaksimal mungkin untuk menjalankan mandatnya sesuai Pasal 35
dalam Convention and Protocol Relating To The Status of Refugees.210 Konvensi
1951 dan Protokol 1967 sebagai rezim internasional dalam menangani
perlindungan terhadap pengungsi internasional, maka seharusnya rezim tersebut
mampu mengikat negara-negara peratifikasi yang dikoordinasikan oleh UNHCR
Indonesia. Justru UNHCR Indonesia menyerah kepada negara peratifikasi dan
209 Hurd, Ian. 2020. “Legitimacy, Power ad the Symbolic Life of the UN Security Council” (Journal:
Global Governance), Vol 8, No 1 210 UNHCR The UN Refugees Agency,. Loc.Cit. hal. 58
104
UNHCR Indonesia berusaha untuk meng-streamline-kan beban yang seharusnya
ditanggung oleh negara berkewajiban namun sebaliknya.211
UNHCR Indonesia seharusnya mampu meimplementasikan rezim
pengungsi ini kepada negara peratifikasi serta nilai-nilai dan tugas-tugas negara
peratifikasi yang seharusnya mereka jalankan dalam memberikan perlindungan
internasional terhadap pengungsi sebagaimana hak-hak yang semestinya mereka
dapatkan, khususnya kepada negara tetangga yaitu Australia dan New Zealand.
Implemetasi yang dilakukan oleh UNHCR Indonesia dalam menguatkan rezim
pengungsi tersebut, dapat dilakukan saat pertemuan yang membahas mengenai
perlindungan internsional terhadap pengungsi seperti: Global Refugee Forum,
ECOSOC, Bali Process, Global Forum on Migration and Development (GFMD),
Global Compact on Refugees (GCR). Sehingga tidak terjadinya lonjakan jumlah
pengungsi di Jakarta dan terjerak kedalam kasus human trafficking. Waktu demi
waktu negara peratifikasi kini setiap tahunnya semakin menutup diri untuk
menerima pengungsi di negaranya.212
3.3 Organizational Structure
Struktur organisasi sebagai indikator keefektifan organisasi internsional
dalam menjalankan tugasnya. Organisasi internasional harus memiliki hirarki,
karena adanya hirarki mampu mempengaruhi efektivitas organisasi internasional
tersebut. Ketika hirarki organisasi dibuat semakin baik untuk menjadikan organisasi
211 Adib Zaidani Abdurrohman., Op.Cit 212 Riva Dessthania Suastha, “Harapan bu at Pengungsi Asing di Indonesia”., Loc.Cit
105
yang lebih efektif, dengan memiliki sumber daya manusia. Peimplementasiaan
sistem kerja organisasi pada struktur organisasi membuat tujuan organisasi yang
lebih efisien dan efektif.
Frank Biermann dan Stefeen Bauer berasumsi bahwa organisasi dengan
tingkat fleksibelitas yang tinggi ialah hirarki dengan tingkat horizontal, karna hal
tersebut lebih efektif dibandingkan hirarkinya vertikal.213 Hirarki horizontal
memiliki kelebihan untuk menutupi kelemahan pada hiererki vertikal. Pada hierarki
horizontal ketika pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat karna prosedur
identifikasi masalahnya pun relatif membutuhkan jangka waktu yang lebih singkat
dibandingkan dengan vertikal, karna tingkatan hierarki lebih sedikit.
UNHCR Indonesia memiliki hirarki horizontal, dapat dilihat bagan 3.1
struktur paling atas terdapat representative sebagai ketua perwakilan di setiap
negara dan turun kebawah terdapat tiga bagian, terdapat protection officer,
assistance protection officer dan staff local. Ketiga bagian memiliki bentuk
komunikasi secara mendatar dimana terjadinya pesan secara menyamping.
Komunikasi bentuk ini selain berguna untuk menginformasikan dan saling
mendukung dan berkoordinasi suatu aktivitas.
213 Frank Biermann dan Steffen Bauer., Loc.Cit
106
Bagan 3.1 Struktur UNHCR Indonesia214
Menurut Kementerian luar negeri struktur organisasi UNHCR sudah
tersusun baik, hanya saja nama divisi kurang sesuai dengan jobdesk.215 Dilihat pada
hirarki di atas, terdapat bagian protection officer dan assistance protection officer
dimana UNHCR Indonesia belum mampu melakukan tugasnya untuk melindungi
pengungsi di Indonesia. Karena mereka hanya mampu melakukan registrasi
pengungsi dan tidak mem-protect pengungsi di Indonesia.
3.4 Problem of Fit
Menurut Biermaan dan Bauer bahwa organisasi internasional harus
memiliki aspek kesesuaian masalah atau kebijakan dalam menangapi isu yang
214 Bagan diolah oleh Peneliti Berdasarkan Wawancara dengan Isa Sukma Wijaya Staff UNHCR
Indonesia. 215 Adib Zaidani Abdurrohman., Op.Cit
Representative
Protection Officer
Assistance Protection
OfficerStaff Local
The High Commissioner
Inspector General
107
diangkatnya.216 Maksud dari aspek kesesuaian masalah disini ialah masuk sebuah
variabel desain karena organisasi internasional yang bersangkutan harus
menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan utama dari pembuatannya.
Ketetapan kewenangan dikeluarkan oleh organisasi internasional dengan
kepentingan di lapang mampu mempengaruhi kinerja organisasi internasional
sehingga dapat dinyatakan efektif.
Visi UNHCR Indonesia ialah untuk menjadikan pengungsi Indonesia
mandiri. Serta cara untuk mencapai visi tersebut,217 UNHCR Indonesia memiliki
misi, dengan melakukan beberapa project dan kolaborasi dengan beberapa lembaga
PBB lainnya dan pada saat ini UNHCR Indonesia sedang melakukan kolaborasi
bersama International Labour Organization (ILO) merupakan organisasi yang
menampung isu buruh internasional. UNHCR juga berkolaborasi dengan bersama
beberapa lembaga pendidikan Indonesia yaitu Universitas Atmajaya dan Lembaga
Swadaya Masyarakat Dompet Dhuafa untuk melaksanakan sebuah pelatihan
wirausaha bagi pengungsi dan pemuda-pemudi Indonesia.218
Pelatihan wirausaha dilaksanakan selama (6) enam bulan sejak bulan
September 2018- Februari 2019.219 Pelatihan tersebut diisi oleh beberapa mentor
terdiri delapan dosen dan lima alumni dari Unika Atma Jaya.220 Selama berlangsung
216 Ibid 217 Isa Sukma Wijaya ., Op.Cit 218 Ibid 219 Humas Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, “Unika Atma Jaya Bersama ILO dan UNHCR
Mengadakan Pelatihan bagi Pengungsi”, (Universitas Atma Jaya, 18 September 2018) diakses
dalam https://m.atmajaya.ac.id/web/Konten.aspx?gid=highlight&cid=Unika-Atma-Jaya-Bersama-
ILO-dan-UNHCR-Mengadakan-Pelatihan-bagi-Pengungsi, Pada 08 Februari 2020, Pukul 14:00
WIB 220 Ibid
108
kegiatan tersebut para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok segera merangkai
business plan untuk bisnis mereka. Dapat dilihat pada gambar 3.1, peserta pelatihan
wirausaha sedang melaksanakan working group.
Gambar 3.1 Working Group Pelatihan Wirausaha Pengungsi dan Pemuda
Indonesia221
UNHCR Indonesia memandang bahwa pengungsi di Indonesia memiliki
potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti halnya kemampuan dalam
berbahasa Arab, Khmer, Spanish dan Inggris dan kewirausahaan.222 Dari
kemampuan yang mereka miliki, seharusnya kita bisa memperdayakan kemampuan
pengungsi tersebut. Disisi kewisausahaan bahwa merka bisa mem-brain store
dengan ide-ide bisnis yang dapat dikembangkan di Indonesia.223
Representative UNHCR Indonesia menyatakan kepada Pemerintah
Indonesia untuk mengikutsertakan pengungsi-pengungsi di Indonesia khususnya
Jakarta dalam melibatkan mereka ke dalam pekerjaan-pekerjaan wiraswasta lokal
221 Ibid 222 Isa Sukma Wijaya ., Op.Cit 223 Ibid
109
yang mampu menolong kelancaran bisnis serta membantu kehidupan pengungsi di
Indonesia sesampai mereka diberangkatan ke negara ketiga.224
3.5 Availability of Resource
Faktor kelima ialah ketersedian dalam bentuk sumber daya manusia dan
finansialnya. Bagaimana organisasi internasional harus memperhatikan kualitas
sumber daya manusianya serta finansial dalam suatu organisasi.225 Sebagaimana
organisasi internasional mampu memperdayakan sumber daya manusia serta
mempergunakan sumber keuangan dengan baik pula. Bahwa sumber daya manusia
harus sesuai atau sepadan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
sebuah organisasi internasional karena sumber daya yang ada sangat mempengaruhi
keefektifan organisasi. efektivitas organisasi internasional juga melibatkan
permasalahan alokasi sumber daya. Karena setiap lembaga, anggaran keuangan
sebagai salah satu indikator penting untuk dapat menjalankan program kerja suatu
organiasai. Oleh sebab itu, anggaran dana menurut Bierman dan Bauer dalam
penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi sumber daya akan berhubungan erat
dengan peningkatan efektivitas organisasi internasional.
Menurut paparan dari Kementerian Luar Negeri, berasumsi bahwa UNHCR
Indonesia hanya memiliki 10 Protection Officer di Indonesia dan di Jakarta hanya
memiliki 2 protection officer226 untuk menangani pengungsi di Jakarta sebanyak
224 Riva Dessthania Suastha, “Harapan buat Pengungsi Asing di Indonesia”., Loc.Cit 225 Frank Biermann dan Steffen Bauer., Loc.Cit 226 Adib Zaidani Abdurrohman., Op.Cit
110
7.195 di tahun 2019.227 Serta padangan LSM Selasih mengenai Availability of
Resource UNHCR Indonesia bahwa seharusnya staff UNHCR Indonesia mampu
menyeleksi pencari suaka dengan selektif, sehingga pada akhirnya tidak terjadi
penambahan pengungsi di Jakarta setiap tahunnya dan kerentanan terhadap
pengungsi.228 Karena melihat masih banyak pengungsi yang masih menunggu
pemberangkatan ke negara ketiga dan kasihan pengungsi yang sudah menunggu
sejak lama dan benar-benar membutuhkan bantuan.
Dari sisi keuangan yang dimiliki oleh UNHCR Indonesia, Kementerian
Luar Negeri berpadangan bahwa UNHCR Indonesia tidak memiliki dana bahkan
tidak mengajukan dana untuk penanganan pengungsi di Indonesia. 229 Serta paparan
dari Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa selama ini kebanyakan
dana untuk memperdayakan pengungsi di Jakarta ialah dari Internastional
Organization of Migration (IOM) bahkan pengungsi yang mengalami Human
Trafficking dinaungi langsung oleh IOM.230 Sebagaimana mestinya IOM juga
sebagai organisasi kemanusiaan yang memiliki misi yang sama dengan UNHCR,
oleh sebab itu IOM memberikan bantuan pemulihan terhadap pengungsi yang
mengalami Human Trafficking dengan pemeriksaan medis, perawatan medis,
dukungan psikososial, pelayanan mental serta tempat tinggal.231 Namun IOM juga
memberikan bantuan kepada pengungsi biasanya, sesuai dengan hukum
perlindungan internasional terhadap pengungsi.
227 UNHCR Indonesia “Statistical Refort Refugees and Asylum Seeker”., Loc.Cit 228 Ratih Novitasari., Op.Cit 229 Adib Zaidani Abdurrohman., Op.Cit 230 Hazliani., Op.Cit 231 IOM Indonesia, “Bantuan Kepada Para Penyintas Perdagangan Orang”., Loc.Cit
111
Mengenai dana yang dimiliki UNHCR Indonesia, Thomas Vargas selaku
Representative UNHCR Indonesia menyatakan bahwa UNHCR Indonesia
memiliki keterbatasan dana untuk menangani pengungsi di Indonesia. Bahwa
UNHCR Indonesia hanya mampu menompang 300-400 pengungsi di Indonesia
sedangkan total pengungsi di Indonesia mencapai 14.000 ribu pengungsi dan 7.195
berada di Jakarta.232
Grafik 3.1 Budgets and Expenditure for UNHCR Indonesia dari Tahun
2015-2020233
232 CNN Indonesia, “UNHCR Akui Dana Terbatas untuk Tangani Pengungsi di Indonesia”, (CNN
Indonesia, 06-07-2019), diakses dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190705195855-
20-409590/unhcr-akui-dana-terbatas-untuk-tangani-pengungsi-di-indonesia, Pada 08 Februari
2020, Pukul 16:10 WIB 233 Global Focus UNHCR Operations Worldwide, “Indonesia”, (UNHCR The UN Refugeess
Agency) diakses dalam http://reporting.unhcr.org/node/10335?y=2019#year., Pada 08 Februari
2020, Pukul 15:00 WIB
112
Tampak jelas pada grafik di atas bahwa dana yang dimiliki oleh UNHCR
Indonesia dan dana pengeluaran minus. Ditinjau dari tahun 2015-2017 dana yang
dimiliki oleh UNHCR Indonesia dan pengeluarannya masih stabil. Serta bila dilihat
dari tabun 2018-2020 bahwa dana yang dimiliki oleh UNHCR Indonesia sangat
menurun sekali, dan pengeluaran di tahun 2018 masih bisa terkendalikan oleh
pendanaan yang dimilikinya. Namun sejak tahun 2019-2020 pengeluaran UNHCR
Indonesia masih belum di data atau sebaliknya.
Tabel 3.1 Pendanaan UNHCR Wilayah Asia-Pasifik234
234 UNHCR The UN Refugee Agency, “Asia and the Pasific”, Loc.Cit
113
Hasil wawancara penulis dengan salah satu asisten protection officer
UNHCR Indonesia mempaparkan mengenai dana yang dimiliki oleh UNHCR
Indonesia. Dijelaskan oleh asisten protection officer UNHCR Indonesia bahwa
dana yang mereka miliki berasal dari UNHCR pusat atau biro UNHCR Asia Pasifik.
Sebagaimana UNHCR Indonesia setiap tahunnya melakukan programing untuk
tahun depan berdasarkan dari tahun ini bahkan tahun sebelumnya sesuai dengan
kebutuhan serta permasalahan disetiap perwakilan.235 Menurutnya dana indikatif
yang sudah dirancang tidak selalu cair sesuai jumlah yang dirancang bahkan hanya
cair 50% dari jumlah pengajuan.236
Di wilayah Asia Tenggara yang mendapatkan dana terbesar ialah
Bangladesh karena pengungsi di Bangladesh mayoritas berasal dari Rohingya
sebanyak 1 juta pengungsi serta secara ekonomi negaranya lebih jauh di bawah
Indonesia.237 Namun dapat dilihat pada Tabel 3.2 pendanaan untuk Malaysia dan
Thailand jauh lebih besar daripada Indonesia terhitung Januari 2020.
235 Isa Sukma Wijaya., Op.Cit 236 Ibid 237 Ibid
114
Tabel 3.2 Pendanaan untuk UNHCR Representatives in Southeast Asia238
Dana UNHCR berasal dari para donator negara anggota Konvensi dan
Protokol Pengungsi dan donator lainnya. Dana tersebut akan dioperasionalkan ke
UNHCR yang berada disetiap negara untuk memperdayakan pengungsi, pencari
suaka dan stateless people. Para donator dari negara anggota atau peratifikasi
Konvensi dan Protokol pengungsi untuk perwakilan UNHCR di Asia Tenggara,
sebagaimana other softly earmarked contribution selain dari Kadana sebesar 2.3
juta USD terdapat beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Maroko dan
private donors lainnya.239 Serta unearmarked contribution berasal dari Sweden
sebesar 76.4 juta USD, Denmark sebesar 75.1 juta USD, Norway 41.4 juta USD,
238 Global Focus UNHCR Operations Worldwide, “Operational Information on the Southeast Asia
Subregion in Presented Below”, (UNHCR The UN Refugee Agency) diakses dalam
http://reporting.unhcr.org/node/39, Pada 08 Februari 2020, Pukul 15:30 WIB 239 UNHCR The UN Refugee Agency, “Funding Update Southeast Asia 2020”, (UNHCR The UN
Regugee Agency, 2020) diakses dalam http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/South-
East%20Asia%20Funding%20Update%2008%20January%202020.pdf., Pada 08 Februari 2020,
Pukul 15:15 WIB
115
Netherlands 36.1 juta USD, United Kingdom sebesar 31.7 juta USD, German 26.4
juta USD dan Switzerland sebanyak 16.4 juta USD.240
Gambar 3.2 Funding Update 2020 for UNHCR Representative in Southeast
Asia241
Pendanaan di atas sebagai pembaharuan dana di Januari 2020, mencakup
alokasi dana indikatif untuk wilayah di Asia Tenggara untuk beroperasi dalam
menjalankan tugasnya sebagai organisasi kemanusiaan yaitu melindungi pengungsi
seperti di Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar dan Filipina.
Namun dalam persentase yang didanai hanya sebesar 7% dengan jumlah pendanaan
sebesar 27.594.476 USD yang bersifat indikatff berdasarkan kegiatan yang
diprioritaskan UNHCR setempat.242 Karena alokasi tersebut untuk menghargai
tingkat alokasi yang berbeda serta penyesuaian hubungan dengan biaya dukungan
program.
240 Ibid 241 Ibid 242 Ibid
116
Bab ini menjelaskan lima faktor struktral untuk menganalisa kefektivitasan
UNHCR Indonesia dalam menangani Human Trafficking terhadap pengungsi di
Jakarta. Pertama, kompetensi formal bahwa UNHCR Indonesia mengikuti beberapa
forum dalam rangka penanganan pengungsi di dunia dan UNHCR berupaya untuk
mengikat negara peratifikasi dengan cara mengkritik negara peratifikasi. Kedua,
tingkat pemandatan rezim sebagaimana UNHCR Indonesia kurang
meimplementasikan Konvensi dan Protokol Pengungsi kepada negera peratifikasi,
sehingga banyak pengungsi di Jakarta yang rentan dan terjerat dalam perdagangan
manusia.
Ketiga, struktur oganisasi UNHCR Indonesia memiliki hirarki horizontal
dimana ketiga bagian sejajar, sehingga hal tersebut memudahkan komunikasi serta
pengambilan keputusan. Keempat, kesesuaian masalah yang dimiliki UNHCR
Indonesia dalam menjalankan tupoksinya sebagai organisasi kemanusiaan ialah
UNHCR Indonesia memiliki visi untuk menjadikan pengungsi di Indonesia mandiri
dengan misi mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi pengungsi dan pemuda-
pemudi Indonesia dalam merancang business plan. Pelatihan tersebut melibatkan
beberapa lembaga, seperti ILO, Dompet Dhuafa dan Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya. Terakhir ialah sumber daya manusia dan sumber keuangan yang
dimiliki oleh setiap organisasi internasional. Dari segi sumber daya dimiliki oleh
UNHCR Indonesia, mereka hanya memiliki 10 protection officer dengan jumlah
pengungsi di Indonesia mencapai 14.000 dan 2 protection officer untuk UNHCR
Jakarta. Sumber keuangan dimiliki UNHCR Indonesia, representative UNHCR
Indonesia menyatakan bahwa mereka mengalami kekurangan dana untuk
117
menangani pengungsi di Indonesia. Dana tersebut hanya mampu membiayai 300-
400 pengungsi, sedangkan pengungsi di Jakarta mencapai 7.195.
Tabel 3.3 Faktor-Faktor Struktural yang Mempengaruhi Efektivitas
UNHCR Indonesia dalam Menangani Human Trafficking Terhadap
Pengungsi di Jakarta
Faktor Definisi Linkage antara faktor
struktural dengan ketiga
dimensi
Formal
Competencies
kemampuan suatu organisasi
internasional untuk mengikat
negara anggotanya dengan
memindahkan sebagaian
kedaulatan negara anggota
kepada organisasi
Tidak ada kaitannya dengan
ketiga dimensi
Degree of
Regime
Embeddedness,
jika rezim tersebut mampu
mengikat negara-negara
anggota untuk mematuhi
sebuah rezim, maka
organisasi tersebut semakin
efektif
Tidak ada kaitannya dengan
ketiga dimensi
Organizational
Structure
organisasi internasional harus
memiliki hirarki, karena
adanya hirarki mampu
mempengaruhi efektivitas
organisasi internasional
tersebut
(outcome) perubahan
perilaku atau sifat lembaga-
lembaga terlibat dalam
penanganan isu yang
diangkat
Problem of Fit organisasi internasional harus
memiliki aspek kesesuaian
masalah atau kebijakan dalam
menangapi isu yang
diangkatnya
(output) sebuah aktivitas
yang dijalankan atau
dilakukan oleh sebuah
organisasi
Availability of
Resource
bagaimana organisasi
internasional harus
memperhatikan kualitas
sumber daya manusianya
serta finansial dalam suatu
organisasi
(output) sebuah aktivitas
yang dijalankan atau
dilakukan oleh sebuah
organisasi
118
Pada bab selanjutnya penulis akan mencoba untuk menganalisa bagaimana
UNHCR Indonesia sebagai organaisasi kemanusiaan dalam menangani Human
Trafficking terhadap pengungsi di Jakarta. Serta analisa tersebut menggunakan teori
efektivitas oganisasi internasional menurut Frank Bierman dan Bauer Stefeen yang
diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu output, outcome dan impact. Analisa akan
dibangun sesuai dengan data-data yang telah dijelaskan pada bab II dan bab III.
top related