bab ii telaah pustaka dan hipotesis a. telaah pustaka 1...
Post on 10-May-2019
234 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. Telaah Pustaka
1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian intern
Pengendalian intern merupakan fungsi yang sangat vital dalam proses
manajemen perusahaan, kadang-kadang fungsi ini merupakan suatu area aktivitas
manajemen perusahaan yang sering diabaikan dan disalah artikan. Pengendalian intern
merupakan suatu proses pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya
dan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan, serta menjadi suatu bagian
yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu perusahaan.
Definisi pengendalian intern yang dikemukakan oleh Hery (2013:159) adalah
sebagai berikut :
Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk
melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan
penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang
akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hokum/undang-
undang, serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana
mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.
Selain itu pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi (2013:163)
menyatakan bahwa :
Pengendalian intern dalam arti luas adalah pengendalian yang meliputi struktur-
struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen.
Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.
Pengendalian intern sendiri bukan merupakan suatu tujuan.Pengendalian intern
merupakan suatu tindakan yang bersifat pervasive dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan. Pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi,
yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lainya.Pengendalian intern
ditunjukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan pelayanan laporan
keungan, kepatuhan dan operasi.
Menurut Diana (2011:82) pengendalian intern adalah semua rencana
organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk
mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi
usaha tersebut, meningkatkan efesiensi operasional dan mendukung dipatuhinya
kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengendalian intern meliputi beberapa aktivitas, yaitu :
a. Perencanaa
b. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi
c. Komunikasi Informasi
d. Pengambilan keputusan
e. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar prilaku sesuai dengan tujuan
organisasi
f. Pengendalian
g. Penilaian Kerja
Alvin A. Arens dkk, (2008:370) juga mengatakan system pengendalian intern
adalah terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan
manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan
sasarannya.
Defenisi diatas mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tgidak saja
mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan, tetapi sangat luas sampai pada aspek
operasi perusahaan. Pengertian pengendalian intern dalam arti sempit dapat diartikan
sama dengan : “ internal check” yaitu suatu system atau prosedur yang secara otomatis
dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan oleh suatu
bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi/satuan usaha. Pada dasarnya prosedur
pengendalian intern yang baik tidak hanya terdapat masalah-masalah yang berhubungan
lansung dengan bagian akuntansi dan keuangan, tetapi lebih luas sampai pada seluruh
aspek kegiatan perusahaan.
Suatu perusahaan yang telah berjalalan harus terus memonitor kegiatan dan
hasilnya. Bagian manajemen dan meningkatkan hasil yang akan dicapai.
Tujuan dari pengendalian intern menurut Mulyadi (2014:180) adalah sebagai
berikut :
a. Memperkecil kemungkinan kesalahan pernyataan data akuntansi
b. Memperkecil penyelewengan dan penggelapan dana
c. Meningkatkan efesiensi kerja dan mencegah pemborosan
Sedangkan tujuan pengendalian intern menurur Krismiaji (2010:215)
berpendapat bahwa tujuan dilakukannya pengendalian intern adalah untuk mencegah
timbulnya kerugian bagi suatu organisasi, yang timbul antara lain karena sebab-sebab
sebagai berikut :
a) Penggunaan sumber daya yang tidak efesien dan boros
b) Keputusan manajemen yang tidak baik
c) Kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan data
d) Kehilangan atau kerusakan catatan yang secara tidak sengaja
e) Kehilangan aktiva karna kecerobohan karyawan
f) Tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan lainya oleh para
karyawan
g) Perubahan secara tidak sah terhadap system informasi akuntansi atau
komponen-komponennya
Definis-defini diatas mempunyai mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,
tidak saja mencakup bagian kegiatan akuntansi dan keuangan, tetapi sangat luas sampai
pada aspek operasi perusahaan. Pengertian pengendalian intern dalam arti sempit dapat
diartikan sama dengan “internal check”yaitu suatu sistem atau prosedur yang secara
otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan oleh
suatu bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi/satuan usaha. Pada dasarnya
prosedur pengendalian intern yang baik tidak hanya terdapat pada masalah-masalah
yang berhubungan lansung dengan bagian akuntansi dan keuangan, tetapi lebih luas
sampai pada seluruh aspek kegiatan perusahaan.
Abdul Halim (2001:189) mengemukakan bahwa pentingnya pengendalian intern
bagi manajemen bank adalah:
a. Lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin komplek,hal ini mengakibatkan
manajemen harus mengendalikan laporan dan analisis yang banyak
jumlahnya agar peranan pengendalian dapat berjalan efektif.
b. pemeriksaan dan penelaahan bahwa dalam system yang baik memeberikan
perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan
kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi.
c. pengendalian yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga
dapat mengurangi biaya atau fee audit
Sedangkan bagi perusahaan pengendalian intern dapat digunakan secara efektif
untuk mencegah penggelapan maupun menyimpangan. Dalam kata lain pengendalian
intern akan memberikan kepastian bahwa penggelapan laporan keuangan dapat dicegah
atau dideteksi lebih dini.
2. Unsur-unsur pengendalian Intern
Menurut Mulyadi (2013:165) untuk menciptakan pengendalian intern yang baik
dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain:
a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara
tegas
Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnyaStruktur
organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab
fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.Dalam perusahaan manufaktur
misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual
produk.Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen
prosuksi, departemen pemasaran, dan departemen keuangan dan
umum.Departemen-departemen ini kemudian terbagi-terbagi lebih lanjut
menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam
organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :
1. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari funsi
akuntansi.
2. Suatu funsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh pada semua tahap
suatu transaksi.
b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindunagn
yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya dalam
organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang
memilki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh
karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian
wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam
organisasi.
c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit
organisasi.
Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam
menciptakan praktik yang sehat adalah :
1. Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemalkaiannya harus
dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang.
2. Pemeriksaan mendadak (surprised audit).
3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh
satu orang atau satu unit organisasi,tanpa campur tangan dari orang atau
unit organisasi lain.
4. Perputaran jabatan (job ration
5. Keharusan menggambil cuti bagi karyawan yang berhak
6. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan
7. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas
unsure-unsur sistenm pengendalian yang lain.
d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Bagaimanapun baik struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur
pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik
yang sehat,semuanya tergantung pada manusia yang
melaksanakannya.diantara 4 pokok pengendalian intern tersebut, unsur mutu
karyawan yang paling penting.jika perusahaan memiliki karyawan yang
kompoten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai
batas yang minimum, dan perusahaan dapat tetap mampu menghasilkan
pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Tapi tetap semua
unsur pada kendalinya masing-masing agar pengendalian intern berjalan
sebagaimana mestinya.
Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:319.1) dijelaskan bahwa untuk
kepentingan audit atas laporan keuangan maka pengendalian intern satuan usaha terdiri
dari lima unsur yaitu:
1. lingkungan pengendalian
adalah dasar bagi pelaksanaan terhadap penyaluran kredit dari dalam
perusahaan dan merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian
intern, menyediakan disiplin dan struktur.
Faktor-faktor yang mencakup lingkungan pengendalian:
a) integritas dan nilai etika
b) komitmen terhadap kompetensi
c) partisipasi dewan komisaris/komite audit
d) filosofi dan gaya operasi manajemen
e) struktur organisasi
f) pemberian wewenang
g) kebijakan dan praktek sumber daya manusia
2. Penaksiran Resiko
adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk
mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana
resiko harus dikelola. Resiko dapat berubah atau timbul karena keadaan
seperti berikut ini:
a) Perubahan dalam lingkungan operasi
b) Personel baru
c) Sistenm informasi baru atau yang diperbaiki
d) Pertumbuhan yang pesat
e) Treknologi baru
f) Lini baru,produk atau efektivitas baru
g) Restrukturrisasi
h) Operasi luar negeri
i) Penerbitan standar akuntansi baru
3. Aktivitas pengendalian
adalah kebijakan dan prosedyur yang membantu menyakinkan bahwa
tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan uyntuk menghadapi resiko
dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian yang mungkin
relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang
berkaitan dengan:
a) Pemindahan tugas yang cukup
b) System otorisai yang pantas terhadap transaksi dan aktivitas
c) Dokumen dan catatan yang memadai
d) Pengendalian fisik atas aktivitas dan catatan
4. Informasi dan komunikasi
adalah pengidenbtifikasikan, penangkapan dan pertukaran informasi dalam
suatu bentuk dan waktu yang memyngkinkan orang melaksanakan tanggung
jawab mereka. Sistemnm komuniaksi dan informasi ini mencakup metode
dan catatan yang digunakan untuk:
a) Mengindentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang sah
b) Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk
memungkinkan penggolongan
c) Mengukur nilai transaksi
d) Menentukan periode terjadinya transaksi
e) Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan
dalam laporan keuangan
5. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas intern sepanjang waktu.
Menurut Romney (2006:231) lima komponen model pengendalian internal
COSO yang saling berhubungan,yaitu:
a. Lingkunagn pengendaliuan
Inti dari bisnis apa pun adalah orang-orangnya, cirri perorangan, termasuk
integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi serta lingkungan tempat
beroperasi. Mereka adalah mesin yang mengemudikan organisasi dan dasar
tempat segala hal terletak. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor
berikut ini:
1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika
2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi.
3. Struktur organisasional
4. Badan audit
5. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur
6. Metode untuk memberikan oitoritas dan tanggung jawab
7. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumberdaya mnanusia
8. Kebijakan dan praktik-praktik mengenai pengontrakan, pelatihan,
pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai
mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meminimalkkan anacaman,
resiko, dan pajanan.
9. Pengaruh-pengaruh eksternal.
b. Aktivitas pengendalian
Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan
membantu memastikan bahwa tindakan yang diindentifikasi oleh pihak
manajemen mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi secara efektif
dijalankan secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam
satu dari lima kategori berikut:
1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai
Para pegawai melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang
mempengaruhi asset perusahaan. Oleh karena pohak manajemen
kekurangan wakjtu dan sumberdaya untuk melakukan supervise setiap
aktivitas dan keputusan, mereka membuat kebijakan untuk diakui oleh
para pegawai, dan kemudian memberdayajkan merelka untuk
melaksanakan.
2. Pemisahan tugas
Pengendalian internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada pegawai
yang diberi tanggung jawab terlalu banyak.Seorang pegawai seharusnya
tidak berada dalam posisi untuk melakukan penipuan atau kesalahan
yang tidak disengaja.
3. desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
Desain dan pengguna catatan yang memadai membantu untuk
memastikan pecatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data
transaksi yang berkaitan.Bentuk dan isinya harus dijaga agar tetap
sesederhana mungkin untuk mendukung pencatatan yang efesien,
meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memfasilitasi peninjauan serta
verifikasi. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk memindahkan
aseet ke orang lain, harus memiliki ruang untuk tanda tangan pihak
penerina asset.
4. Penjaga asset dan catatan yang memadai
Ketikas orang berfikir tentang penjagaan asset, mereka sering kali
berfikir tentang kas dan asset fisik, seperti persendian dan perlengkapan.
Akan tetapi, disa sekarang ini, salah satu asset terpenting perusahaan
adalah informasi.Oleh sebab itu, harus diambil langkah-langkah untuk
menjhaga baik asset berupa informasi maupun fisik. Prosedur-prosedur
berikut ini menjaga asset pencurian, penggunaan tanpa otorisasi dan
vandalism:
1. Mensurpervisi dan memisahkan tugas secara evektif
2. Memelihara catatan asset, termasuk informasi secara akurat
3. Membatasi akses secara fisik ke asset
4. Melindungi akses secara fisik ke asset
5. Mengendalikan lingkungan
5. pemeriksaan independen atas kerja
Pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses
secara akurat adalah elemen pengendaluian lainnya yang penting.
Pemeriksaan ini harus independen, karena pemeriksaan umumnya akan
efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung
jawab atas jalannya operasi yang diperiksa.
c. Penilaian Resiko
Organisasi harus sabar akan berurusan dengan resiko yang dihadapi.
Penilaian resiko merupakan proses indentifikasi dan analisis risiko yang
dapat mengahambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan
perusahaan, serta menentukan cara bagaimana resiko itu ditangani. COSO
mengarahkan kita melakukan indentifikasi terhadap resiko internal maupun
ekstern dari aktivitas suatu entity atau indivisu. Pada tahap ini terdapat cost-
benefit consideration yang memeperhitungkan cost dan bonefit yang akan
dihasilkan dari suatu penerapan control. Artinya, jika biaya untuk
pengendalian intern terlalu besar, maka sistem pengendalian intern tersebut
sudah tidak punya makna positif lagi.
d. Informasi Komunikasi
Disekitar aktivitas pengendalian terdapat system informasi dan komunikasi.
System informasi harus dapat memberikan dat yang memiliki karakteriktik:
a. relative to established objectives (berhubungan dengan sasaran) b.
accurate and in sufficient detail (akurat dan terinci) c. understandable and in
a usable form ( mudah dipahami/digunakan) komunikasi membahas
mengenai perlunya penyampain semua hal-hal yang berhubungan kebijakan
pimpinan kepada seluruh anggota organisasi. Semua pegawai harus paham
tentang kondisi perusahaan, kebijakan pemimpin, tentang internal control,
competitive, dan keadaan ekonomi
e. Pengawasn
Seluruh proses harus diawasi, dan perubahan dilakukan sesuai dengan
kebutuhan. Melalui cara ini, system dapat beraksi secara sdianamis, berubah
sesuai tuntutan kedaan. Komponen pemantauan atau pengwasan dijelaskan
dalam COSO untuk memastikan keandalan system dan internal control dari
waktu ke waktu. Pada hakekatnya terdapat dua mekanisme pemantauan yaitu
: 1) yang bersifat on going monitoring activities, yaitu pengawasan yang
berlansung dilakukan oleh masing-masing atasan pihak yang bersangkutan
berdasarkan jenjang hirarki jabatan dan 2) separate monitoring activities
yaitu pengawasan yang dilakukan oleh fungsi audit.pada masa orde baru
kedua jenis pengawasan ini sering disebut dengan istilah pengawasan
melekat (oleh atasan) dan pengwasan fungsional.
Contoh aktivitas pengawasan :
1) Manajemen meriview pengeluaran accrual dengan pengeluaran yang
dianggarkan pada unit yang dipimpimnnya.
2) Dilakukan pada saat unit fungsi audit
3. Pengertian kredit syariah
Kredit Syariah yaituPembiayaan yang diberikan kepada nasabah / konsumenya
untuk melakukan akad jual beli dengan cara pembayaran mencicil angsuran dengan
batasan waktu yang telah ditertentu oleh lembaga syariah. Syarat kredit ditetapkan
sesuai dengan prinsip syariah,
Koperasi simpan pinjam syariah atau jasa keuangan syariah menurut keputusan
menteri Negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia No
91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :
a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya yang disebut KJKS adalah
koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi
dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).
c. Unit Jasa Keuangan Syariah selan jutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi
yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan
pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang
bersangkutan.
Ketentuan syar’i rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi mudhrabah
menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga jenis yaitu :
1) Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan
pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik
dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi.
2) Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan
pengolala tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat,
cara, maupun objek investasi.
3) Mudharabah Musytarakah
Mudharabah Musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana dana pengelola
menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.
Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 (kasmir 2008:95) menyebutkan
pengertian kredit adalah:
Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam arti luas kredit diartikan
sebagai kepercayaan yang berasal dari kata “credere” yaitu sama kepercayaan
yang diberikan oleh bank kepada nasabah bahwa uang yang dipinjamkan pasti
kembali.
4. Unsur-unsur, Tujuan dan Fungsi Kredit
Menurut Kasmir (2012:87) unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Kepercayaan
yaitu suatu ketyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa
uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu
dimasa dating.
2) Kesepakatan
yaitu disampingkan usur percaya di dalam kredit juga mengandung unsure
kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
3) Jangka waktu
yaitu setiap kredit yang diberikan mwemiliki jangka waktu tertentu, jangka
waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4) Resiko
yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu
resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
5) Balas jasa
yaitu merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut
yang kita kenal dengan nama bunga.
Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian
kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.
Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut kasmir (2012:88) antara lain:
a) Mencari keuntungan
b) Membantu usaha nasabah, dan
c) Membantu pemerintah
Menurut Kasmir (2011:107) fungsi kreb dit dapat dikelompokan menjadi tujuh
bagian yaitu sebagai berikut:
1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
2) Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang
3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan pendapatan
6) Kredit dapat menigkatkan pemerataan pendapatan
7) Kredit seabagai alat meningkatkan hubungan internasional
5. Penentuan Kebijakan Kredit
Lembaga keuangan harus menentukan kebijakan kredit yaitu penyelesaian
peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis maupun tidak
tertulis.Kredit merupakan suatu kepercayaan, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan
maka bank harus merasa yakin merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang
diberikan benar-benar akan kembali. Untuk menimbulkan kepercayaan pemberi kredit
perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam. Oleh karena
itu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus melakukan penilaian kredit.
Menurut Sawaldjo Puspopranoto (2004:138) pernyataan kebijakan kredit adalah
sebagai berikut:
a) Volume kredit
b) Kebijakan kredit harus memberikan pedoman umum mengenmai volume
perkreditan yang diiginkan
c) Biaya kredit
d) Suatu kebijhakan kredit juga menyebutkan buiaya yang akan dibebankan
untuk fasilitas krdeit yang diberikan bank. Biaya ini merliputi tingkat bunga,
fee, ongkos, denda dan lain-klain yang berkaitan dengan kontrak kredit
e) Bauran kredit
f) Kebijakan kredit harus memberikan referensi mengenai bauran (struktur)
kredit yang ingin dicapai bank dan sebagaimana keseimbangan dari setiap
jenis kredit yang layak di dalam pemberian fasilitas kredit
g) Factor lain. Factor lain perlu disebutkan dalam kebijakan kredit yaitu
mengenai pengaturan kredit. Adakan jenis agunan tertentu yang tidak akan
diterima bank, berupa jumlah kredit yang diperkenankan atau mengenai
persyaratan untuk memperoleh kredit.
Sebagai lembaga kredit, bank harus dapat menentukan policy atau kebijakan
umum yang harus ditempuhnya.pimpinan bank harus dapat menyelami dengan sungguh-
sungguh kondisi perekonomian dan perdangangan yang merupakan landasan bagi
usahanya.Agar pemberian kredit dapat terkontrol maka sdebaiknya bank
pengelompokan kolektibilitas kreditnya untuk mengetahui lancar tidaknya kredit yang
disalurkan.
Menurut Kasmir (2012:95) untuk melakukan penilaian kredit bank sering
melakukan analisis 7P yaitu :
1. Personality
Yitu suatu penilaian kepada nasabah dari segi kepribadian atau tingkah
lakunya sehari-hari atau masa lalu.Personalityjuga mencakup sikap, emosi,
tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menyikapi suatu masalah.
2. Party
Yaitu pengklasifikasian nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-
golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk
jenis kredit yang di inginkan nasabah.
4. Prospect
Yaitu untuk menilai suaru usaha nasabah dimasa akan dating
menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau
sebaliknya.
5. Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam menmgembalikan kredit
yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian
kredit diperolehnya.
6. Profitability
Untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba profabilitas
diukur dari periode-periode apakah sama atau meningkat, apalagi dengan
tambahan kredit yang diperolehnya dari bank.
7. Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan
mendapatkan jaminan perlindungan, perlindungan dapat berupa jaminan
barang atau jaminan asuransi.
Oleh karna pemberi kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka
lembaga keuangan perlu melakukan penilaian kredit agar kredit yang diberikan
mencapai sasaran.
6. Pengendalian Intern Kredit
Pengendalian intern kredit sebaiknya dimulai dari proses pemberian kredit
apakah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak, karena
penyimpangan dalam prosedur kredit akan memberikan resiko yang tinggi dan kredit
bermasalah akan bertambah besar.
Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2001:24) pengertian pengendalian intern kredit
sebagai berikut:
Pengendalian kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk
penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk
perkreditan yang lebih baik dan efesien, guna menghindarkan terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya
kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta
mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.
Menurut Sukrisno Agoes (2008:79) baik buruknya pengendalian intern akan
memberikan pengaruh yang besar terhadap :
a) Keamanan harta perusahaan
b) Dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan
c) Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan
d) Tinggi rendahn ya audit fee
e) Jenis opini yang akan diberikan akuntan publik
Menurut Z. Dunil (2005:243) proses perkreditan terbagi dalam beberapa tahap:
1) Tahap evaluasi sampai dengan keputusan persetujuan atau penolakan kredit:
a. Penelitian Surat Permohonan Kredit (SPK)
b. Penelitian kelengkapan data
c. Peninjauan atau pemeriksaan setempat
d. Analisa dan perhiyungan kredit serta perhitungan resiko kredit
e. Adpis
f. Keputusan
2) Tahap pemenuhan pesyaratan kredit samapi dengan pencairan kredit
a. Syarat legal
b. Syarat jaminan
1. Jaminan fudisia
2. Hak tanggungan dan hipotek
3. Hipotek
4. Tanggung rentang
5. Bentuk pengikatan terhadap jaminan lainnya
6. Paripasu atau jaminan yang nilainya cukup tinggi
7.Akta pemberitahuan tanggungan
1) Akad kredit (perjanjian kredit)
2) Pencairan kredit
3) Monitoring
a. Memantau aktivitas rekening
b. Pemesiksaan On The Spot
c. Analisa menjelang akhir periodes
d. Tahap penagihan sejak jatuh empo kredit sampai pelunasan dengan
kemungkinan eksekusi jaminan kredi. Tahap ini terjafi apabila ternyata
berubah menjadi kredi bermasalah dan tidak dapat diselesaikan pada
waktunya, dan
4) Pembukuan / Penghapusan kredit macet
Untuk menjamin pengembalian kredit, bank tidak akan memberikan kredit tanpa
jaminan kepada siapapun juga, secara umum jaminan kredit diartikan sebagai
penyerahan atau penyertaan seseorang atas kesanggupan untuk menanggung
pembayaran kembali hutangnya.
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem pengendalian
intern yang efektif dalam mengenai transaksi kredit adalah:
1. Permohonan kredit diisi sendiri oleh nasabah atau calon nasabah dengan
menggunakan formulir permohonan atau dengan surat. Data yang diperlukan
sama sekali tidak diperknanakan diisi oleh bank untuk membantu dalam hal
permohonan bila tidak mengerti cara pengisian tersebut.
2. Setiap minggu pejabat berwewenagn memeriksa pinjaman yang over draft
dan memperhatikan rekening yang over drafrt apakah melempaui ketentuan.
3. Harus terdapat bukti tertulis dari masing-masing transaksi yang telah terjadi.
4. Transaksi hanya dapat dilakukan kepada masalah yang tepat.
5. Harus ada penetapan batas maksimal dan wewenang persetujuan.
6. Persyaratan persetujuan pemberian kredit harus analis.
7. Kriteria Pengelolaan Kolektibilitas Kredit
Berdasarkan tingkat kolektibilitas tingkat pengenbalian kredit menurut Rivai
(2013:211) dapat dikelompokan ke dalam 5 golongan yaitu:
a. Kredit Lancar (pass)
Kredit atau ukuran suatu kredit dapat dilakukan lancar apabila
a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
c) Bagian dari kredit yang dijaminkan dengan angsuran tunai (cash
collateral)
b. Kredit dalam perhatian khusus (special mention)
Arti suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi
kriteria antara lain :
a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari
b) Kadang-kadang terjadi cerukan
c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
d) Mutasi rekening relative aktif
e) Didukung dengan pinjaman baru
c. Kredit kurang lancar (Sub standard)
Suatu kredit dikatakan kurang lancer apabila memenuhi kreteria sebagai
berikut :
a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah
melampaui 90 hari
b) Sering terjadi cerukan
c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan dari 90 hari
d) Frekuensi mutasi rekening relative rendah
e) Terdapat indikasi masalah keunagan yang dihadapi debitur
f) Dokumen pinjaman yang lemah
d. Kredit diragukan (Doubtfull)
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kreteria anatar lain:
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah
melampaui 180 hari
2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
3. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari
4. Terjadi kapitalisasi bunga
5. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun
peningkatan pinjaman
e. Kredit macet (lost)
Kualitas kredit macet dikatakan macet apabila memenuhi kreteria berikut
antara lain:
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah
mealampaui 270 hari
2. Kerugian opersional ditutup dengan pinjaman baru
3. Dari segi hukum dan kondisi
8. Penyelesaian Kredit Bermasalah
Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan Bank terhadap
kredit yang telah diklarifikasi sebagia kredit yang diragukan dan macet. Usaha
penyelesaian yang awal dilakukan adalah dengan cara memberikan teguran atau
peringatan lisan atau tertulis kepada debitur. Dapat juga dilakukan dengan wawancara
untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya dihadapi oleh debitur.
Menurut Sutarno (2005:265) dengan adanya kredit yang bermasalaj menuntut
pihak bank untuk:
a. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan
hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi
b. Dilakukan penilaian ulang atau review secara periodic agara dapat diketahui
sndiri mungkin baik actual loan problem,maupun potensial problem sehingga
bank dapat menggambil langkah pengamanannya (action program)
c. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera bila kredit menunjukan
potensi bermasalah (nonperforming loan)
Menurut Siswanto Sutojo (2007:171) adapun hal-hal yang menyebakan timbul
kredit bermasalah adalah sebagai berikut:
a. Menurunnya kondisi usaha perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi
ekonomi umum dan / atau bidang usaha dimana mereka beroperasi
b. Adanya salah urus dalam pengelolaan bisnis perusahaan, atau karena kurang
berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani
c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang
berkepanjangan, atau pemborosan dan oleh salah satu atau beberapa orang
anggota keluarga debitur
d. Kegagalan deitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain
e. Kesulitan likuiditasi keunagan yang serius
f. Munculny kejadian yang diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan
bencana alam
g. Watak buruk debitur, (yang dari semula telah merencanakan untu tidak akan
mengembalikan kredit)
Untuk penyelesaian kredit macet tersebut pada prinsipnya pimpinan bertanggung
jawab untuk mengusahakan penagihan atau penyelesaian kredit macet dengan
membentuk tim penyelesaian kredit macet dalam usaha penyelesaian kredit macet
tersebut.
Menurut Kasmir (2008:127) penyelamatan terhadap kredit mcet dilakukan
dengan cara-cara seabagai berikut:
1. Rescheduling, yaitu dengan cara:
a. Memperpanjang jangka waktu kredit
b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
2. Reconditioning, yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang
adanya seperti berikut:
a. Kapalitasi bunga, yaiyu bunga dijadikan hutang pokok
b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
c. Penurunan suku bunga
d. Pembebasan bunga
3. Restructuring, yaitu dengan cara:
a. Menambah jumlah kredit
b. Menambahkan equaty, yaitu dengan cara menyetor uang tunai dan
tamabhan dari pemilik
4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari kegita jenis metode yang di atas.
Restrukturisasi kredit dilakukan untuk semua kualitas dan hanya dapat dilakukan
untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah diperlakukan
akan mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit
B. Hipotesis
Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan
diatas, maka dapatlah di susun suatu dugaan sebagai berikut :
“penerapan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada Baitul
Mal Watt Tamwil (BMT-SP) Agam Madani Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara
Kabupaten Agam Sumatera Barat belum berjalan secara efektif”.
top related