bab i pendahuluan a5
Post on 29-Dec-2015
34 Views
Preview:
TRANSCRIPT
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan
daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.
RPJMD sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam Pasal 150 ayat (3)
huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada
Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu
penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan
dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, RPJMD kota
Surabaya tahun 2010-2015 merupakan penjabaran periode ke II
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 2
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota
Surabaya tahun 2005-2025 yang berkedudukan sebagai dokumen
perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 (dua puluh) tahun.
Selain itu RPJMD juga merupakan penjabaran RPJM
Nasional/Provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan
sinkronisasi berbagai program, agar saling mendukung dan
menghindari tumpang tindih. Pada akhirnya berbagai program
pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih
besar pada masyarakat Kota Surabaya.
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 adalah dokumen
perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD,
RKPD Kota Surabaya dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder
di Kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
selama kurun waktu 2010-2015.
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015, disusun
berdasarkan Visi dan Misi Walikota Surabaya, sekaligus berfungsi
sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai
aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Surabaya
dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode
sebelumnya.
Proses penyusunan RPJMD, di awali dari penyusunan
Rancangan Awal RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi
Walikota terpilih Kota Surabaya setelah dilantik pada tanggal 28
September 2010, selanjutnya dari rancangan awal tersebut di bahas
dalam acara Musrenbang RPJMD pada tanggal 21 Maret 2011
yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musrenbang
RPJMD untuk dijadikan dasar perumusan rancangan akhir RPJMD.
Rancangan akhir RPJMD tersebut di konsultasikan kepada
pemerintah Provinsi (Gubernur) pada tanggal 20 April 2011.
Penyampaian raperda tentang RPJMD kepada DPRD
disertai lampiran rancangan akhir RPJMD, berita acara
kesepakatan hasil musrenbang dan surat Gubernur perihal hasil
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 3
konsultasi rancangan akhir RPJMD untuk mendapatkan persetujuan
DPRD dan ditetapkan menjadi Perda tentang RPJMD.
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015
berlandaskan:
1. Landasan Idiil: Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 Pasca
Amandemen.
3. Landasan Operasional :
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);
d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 4
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
h) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
i) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);
j) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
l) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);
m) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
n) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 5
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);
o) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4855);
p) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);
q) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
r) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4664);
s) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
t) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
u) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 6
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4815);
v) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 208 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);
w) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4833);
x) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah
Provinsi;
y) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
z) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
aa) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri
Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M
PPN/04/2010; Nomor; PMK95/PMK07/2010 Tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
bb) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 7
cc) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
dd) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Jawa Timur 2005-2020;
ee) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 merupakan
bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan
yang telah tertuang baik dalam RPJPD Kota Surabaya maupun
RTRW Kota Surabaya, serta dari keberadaannya akan dijadikan
pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD.
Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode
perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dari keberadaan RKPD
tersebut, selanjutnya akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk
menyusun Renja SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dalam RKPD untuk setiap
tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota
Surabaya.
Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kota Surabaya
Tahun 2010-2015 dengan dokumen perencanaan lainnya baik
dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun
dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada gambar di bawah
ini:
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 8
Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,
mensyaratkan bahwa rencana tata ruang merupakan dasar dalam
menyusun prioritas program pembangunan. Tata ruang Kota
Surabaya digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program
pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan
tata guna ruang Kota Surabaya. Hubungan RPJMD Kota Surabaya
tahun 2010-2015 dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Surabaya digambarkan dalam gambar berikut ini :
Gambar 1.1 Hubungan RPJM Daerah Kota Surabaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 9
Secara substansi, hubungan RPJMD kota Surabaya dengan
RTRW Propinsi dan Kota Surabaya, RPJMD kota Surabaya
berpedoman pada subtansi tujuan penataan ruang wilayah dan
rencana penetapan struktur ruang wilayah yang didalamnya
memuat rencana pengembangan perwilayahan dan pembangunan
jaringan infrastruktur kota, serta rencana pola ruang wilayah yang
memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta
pelibatan masyarakat dalam penataan ruang kota.
Gambar 1.2 Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN TATA RUANG DAN PER ENCANAAN SEKTORAL
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERENCANAAN TATA
RUANG
PERENCANAAN
SEKTORAL
RENCANA TATA RUANG
K ECAMATAN
RENCANA TATA RU ANG
KABUPATEN/KOTA
RENCANA TATA RUANG
PROVINSI
RENCANA TATA RUANG
NASIONAL
JARING AN
INSFRASTRUKTUR
ANTAR D ESA
JARING AN
INSFRASTRUKTUR
ANTAR KECAMATAN
J ARINGAN
INSFRASTRUKTUR
ANTAR KABUPATEN
DAN ANTAR KOTA
J ARINGAN
INSFRASTRUKTUR ANTAR
PULAU DAN ANTAR
PROVINSI
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP )
RENCANA PEMBANGUNAN
JANG KA MENENGAH (RP JM)
RENCANA KERJA
P EMERINTAH (RKP)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP )
RENCANA PEMBANGUNAN
JANG KA MENENGAH (RP JM)
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RK P)
NASIONAL
PROVINSI
KECAMATAN
KABUPATEN/
K OTA
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGK A MENENGAH (RPJM)
RENCANA KERJA
P EMERINTAH (RKP)
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 10
Gambar 1.3 Hubungan RPJM dengan Dokumen perencanaan lainnya
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 11
Hubungan secara substasi yang ada dalam RPJM Nasional,
RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Surabaya terdapat benang
merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel Sinkronisasi
RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kota Surabaya di bawah ini.
Tabel 1.1 Sinkronisasi RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kota Surabaya
RPJMN RPJMD PROVINSI JATIM RPJMD KOTA SURABAYA
VISI VISI VISI
"Indonesia Yang
Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur"
“Terwujudnya Jawa
Timur yang Makmur dan Berakhlak
dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia
“Menuju Surabaya
Lebih Baik
Sebagai Kota Jasa Dan
Perdagangan
Yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, Dan Berwawasan
Lingkungan”
AGENDA PEMBANGUNAN
AGENDA PEMBANGUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin
1. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat
1. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian,dan kewirausahaan serta optimalisasi perlindungan tenaga kerja
2. Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin
3. Peningkatan kemandirian pelaku usaha produktif bidang pertanian dan kelautan
4. Peningkatan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 12
RPJMN RPJMD PROVINSI JATIM RPJMD KOTA SURABAYA
Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan
Pengembangan sistem manajemen, keterpaduan antar jaringan, dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang
1. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu
2. Penerapan prinsip-prinsip ekologis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan kota
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik
1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Penerapan pelayanan publik berstandar internasional bidang investasi
Penegakan Pilar
Demokrasi
Meningkatkan kualitas
kehidupan dan peran
perempuan, serta
terjaminnya kesetaraan
gender, dan
meningkatkan peran
pemuda, serta
mengembangkan dan
memasyarakatkan
olahraga
Peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak
serta kesetaraan gender
Meningkatkan kualitas
kesalehan sosial demi
terjaganya harmoni
sosial
Peningkatan kerohanian dan
semangat kepahlawanan
masyarakat Surabaya
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 13
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD,
maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum
penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan
lainnya dan sistematika penulisan
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini berisikan tantang uraian statistik dan gambaran
umum kondisi daerah saat ini dengan maksud
mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan
aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan
diitervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan daerah dan
kebijakan keuangan daerah
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STATEGIS
Bab ini akan memaparkan analisa regional Kota Surabaya
berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi,
selanjutnya dirangkum dalam isu-isu strategis Kota
Surabaya.
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Berisi uraian tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah
tahun 2010-2015 beserta penjelasannya, keterkaitannya
hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan
daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun.
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam
mengimplementasikan program walikota sebagai payung
pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di
dalam mewujudkan Visi dan Misi.
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 14
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
Bab ini berisikan tentang rincian kebijakan umum program
pembangunan daerah yang merupakan instrumen untuk
melaksanakan pembangunan yang sudah ditetapkan.
Program-program tersebut selanjutnya akan
diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan SKPD sesuai
dengan fungsinya.
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab ini berisikan tentang rincian indikator program
pembangunan sebagai tolak ukur keberhasilan dari
pelaksanaan program pembangunan beserta alokasi
pendanaannya.
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini memuat indikator kinerja kunci dan indikator utama
Kota Surabaya
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaannya
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 - 2015 dimaksudkan
sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-
sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun
kedepan. Dengan demikian RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 –
2015 menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik
rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun
dokumen perencanaan SKPD Kota Surabaya.
Tujuan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun
2010 – 2015 adalah menjabarkan visi, misi, dan program kepala
R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 15
daerah. Di era pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada),
janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggungjawabkan.
Sebagai konsekuensinya apabila calon kepala daerah tersebut
terpilih, maka janji-janji tersebut harus dirumuskan sebagai
perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen
perencanaan. Selain itu RPJMD juga sebagai sarana untuk
menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar
’stake holders’ untuk menentukan arah pembangunan Kota
Surabaya di masa yang akan datang.
top related