audit atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
Post on 28-Nov-2015
508 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
TUGAS AUDIT KEUANGAN NEGARA
“PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA”
OLEH:
BADAI TRI DHARMAWAN(1102120919)
FADHILLAH ASRI (1102120964)
RIZKY DARMAWAN (1102136429)
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS RIAU
2013
PENGERTIAN
Penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan
negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan
luar negeri.
A. SIFAT TRANSAKSI
TUJUAN AUDIT
Mengungkapkan ada atau tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan. Apakah
setiap perencanaan penerimaan pada setiap departemen/ lembaga pemerintah non departemen
mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan
disetorkan ke kas negara dengan tertib? ;Apakah realisasi mencapai target yang telah ditetapkan
dalam DIKS? Apakah semua penerimaan pada setiap departemen/ lembaga pemerintah non
departemen telah ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
PEMAHAMAN MENGENAI TRANSAKSI DAN TATA KELOLA UNTUK MENGEMBANGKAN STRATEGI
AUDIT
Sumber utama pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak
dan hibah.pendaptan atau penerimaan ini merupakan komponen utama dalam negara, tanpa ada
pendaptan atau penerimaan bagaimana negara bias mengadakan belanja. Banyaknya
penyelewengan pajak dan penggunaan penerimaan bukan pajak membuat auditor harus hati hati
dalam mengaudit penerimaan negara. Pentinganya kedua penerimaan negara maka kemungkinan
terdapat salah saji. Untuk mengurangi terjadinya salah saji. Pemerintah telah menerapkan
sistempengendalian internal pemerintahan. Dengan adanya system tersebut dapat mngurangi salah
saji.
MEMPERTIMBANGKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Pemahaman atas sistem pengendalian intern berguna bagi pemeriksa untuk merencanakan
pemeriksaan, menaksir risiko pemeriksaan, mengidentifikasi bukti pemeriksaan yang relevan, dan
menilai kualitas sistem pengendalian yang ada pada entitas yang diperiksa untuk mendukung saran
yang akan diberikan.
Sesuai dengan COSO, SPI terdiri atas lima komponen yang saling terkait, antara lain sebagai
berikut:
(a) Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi lingkungan organisasi yang menetapkan corak
suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian. Lingkungan
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, meliputi
integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris
atau komite pemeriksaan, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi,
pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya
manusia.
(b) Penaksiran risiko
Proses penaksiran risiko meliputi identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang
dihadapi oleh manajemen, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
Dalam penentuan faktor pemilihan, penaksiran risiko termasuk ke dalam aktivitas
identifikasi risiko manajemen.
(c) Aktivitas pengendalian \
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa
arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian dapat meliputi reviu kinerja,
pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas.
(d) Informasi dan komunikasi
Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran
informasi yang memungkinkan setiap orang dapat melaksanakan tanggung jawab
mereka. Sistem informasi menghasilkan laporan atas hal-hal yang terkait dengan
operasional, keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan
(e) Pemantauan
Seluruh sistem pengendalian organisasi harus dipantau untuk menilai kualitas sistem
pengendalian tersebut. Kelemahan dalam sistem pengendalian harus dilaporkan kepada
manajemen tingkat atas. Selain itu, harus dilakukan evaluasi yang independen atas SPI.
Frekuensi dan lingkup evaluasi tergantung pada penaksiran risiko dan efektivitas
prosedur pengawasan.
PENERIMAAN BUKAN PAJAK
Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang
masuk dalam di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN
tahun 2005, PNBP mempunyai peranan yang penting terhadap tercapainya target APBN yang
diharapkan pemerintah.
Dengan demikian perlu diupayakan untuk merealisasikannya dan bahkan meningkatkannya
dari tahun ke tahun secara bertahap sehingga PNBP diharapkan lebih mampu memberikan
sumbangan yang lebih besar dalam upaya mendukung pembangunan nasional.
Dasar Hukum
Dasar hukum yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dikelompokkan
menjadi:
1. Dasar hukum yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Jenis-jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Dasar hukum yang berkaitan dengan penentuan tarif PNBP;
3. Dasar hukum yang berkaitan dengan penatausahaan, penggunaan dan pertanggungjawaban
PNBP;
4. Dasar hukum yang menyangkut organisasi Departemen/Instansi Pemerintah yang mengelola
PNBP
Objek dan subyek PNBP
PNBP dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok, yaitu:
1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, yaitu penerimaan jasa giro,
sisa anggaran belanja pegawai, belanja barang modal dan sebagainya.
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, yaitu royalti di bidang perikanan, royalti
di bidang kehutanan dan royalti di bidang pertambangan.
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu dividen,
bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta dan hasil penjualan saham
pemerintah.
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, yaitu pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak
cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda
administrasi, yaitu lelang barang rampasan dan denda.
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, yaitu bantuan hibah dan atau
sumbangan dari dalam dan luar negeri, baik swasta maupun pemerintah. Hibah dalam
bentuk natura yang digunakan secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti
bencana alam atau wabah penyakit, tidak dicatat dalam APBN.
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, obyek dan subyek PNBP
dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:
a) Jenis-jenis PNBP yang berlaku di semua departemen dan lembaga non departemen, meliputi:
1. Sisa anggaran belanja pegawai, belanja modal dan sebagainya;
2. Hasil penjualan barang/kekayaan negara;
3. Hasil penyewaan barang/kekayaan negara;
4. Hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
5. Ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi);
6. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
7. Hasil penjualan dokumen lelang.
b) Jenis-jenis PNBP yang terdapat pada departemen teknis yang bersangkutan, meliputi penerimaan
negara yang dipungut oleh masingmasing departemen/lembaga pemerintah non departemen yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dan pemberian kemudahankemudahan sesuai
dengan bidang tugas masing-masing departemen/lembaga pemerintah non departemen yang
bersangkutan. Oleh karena itu, jenis PNBP pada masing-masing departemen/lembaga pemerintah
non departemen berbeda satu dengan lainnya.
Pengenaan Tarif
Tarif atas PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap
masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah
sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan
beban pada masyarakat.
Penilaian atas besarnya tarif dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dilakukan oleh
Pemerintah bersama DPR.
Oleh karena itu, tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan
pemerintah yang menerapkan jenis PNBP yang bersangkutan.
Organisasi
Organisasi yang mengelola PNBP adalah Departemen atau Lembaga teknis berikut unit kerja
teknis dari Departemen/Lembaga yang bersangkutan dan Direktorat Perbendaharaan
Negara. Untuk Departemen/Lembaga teknis yang bersangkutan. Menteri atau Ketua
Lembaga Teknis tersebut dapat menunjuk instansi pemerintah di bawahnya untuk menagih
dan atau memungut.
Lembaga pemerintah yang ditunjuk menagih dan memungut PNBP wajib menyampaikan
rencana dan laporan realisasi PNBP kepada Menteri/Ketua Lembaga dengan tembusan
kepada Kanwil dan Direktorat
Perbendaharaan. Pengelolaan PNBP yang meliputi penetapan target setiap jenis PNBP serta
alokasi penggunaan dana dari PNBP, dilakukan oleh Direktorat Perbendaharaan.
Tujuan-Tujuan dan Lingkup Audit
Audit atas PNBP memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai:
1. Apakah setiap jenis PNBP yang telah dimuat dalam rencana penerimaan pada setiap
departemen/ lembaga pemerintah non departemen mempunyai landasan hukum dan telah
dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan
tertib;
2. Apakah realisasi PNBP mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIKS
3. Apakah semua PNBP pada setiap departemen/ lembaga pemerintah non departemen telah
ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan PNBP diarahkan pada jenis pemeriksaan keuangan dan diutamakan pada
pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.
Lingkup Pemeriksaan
Pemeriksaan terhadap PNBP dilakukan kepada satuan unit kerja pada semua departemen/
lembaga pemerintah non departemen yang memiliki PNBP, terutama pada unit kerja:
1. Biro Keuangan Departemen Keuangan;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
3. Direktorat Jenderal pada Departemen Teknis yang bersangkutan;
4. Biro Keuangan pada Departemen Teknis yang bersangkutan;
5. Lembaga/Satuan Kerja Unit Penghasil/Unit Pelaksana Teknis (UPT);
6. Biro Lelang, Biro Informasi dan Hukum pada Direktorat Jenderal Piutang Lelang
Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan yang meliputi:
a. Perencanaan,
b. Penetapan,
c. Pemungutan dan Penyetoran,
d. Penatausahaan,
e. Pelaporan dan pertanggungjawaban
Transaksi dan Pengendalian Manajemen
Pengelolaan PNBP
PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN, dengan demikian
seluruh PNBP wajib disetor secara langsung ke kas negara.
Dalam rangka menertibkan penatausahaan dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri
Departemen atau Ketua Lembaga Negara dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk
menagih dan atau memungut PNBP yang terutang serta menyetorkannya ke kas negara.
Pada beberapa departemen atau lembaga yang mengelola suatu jenis PNBP, memiliki
karakteristik yang berbeda antara PNBP pada suatu departemen atau lembaga dan
departemen atau lembaga yang lain.
Penentuan jumlah PNBP yang terutang dilakukan dengan cara:
1. Ditetapkan oleh Instansi Pemerintah;
2. Dihitung sendiri oleh Wajib Bayar
Jenis PNBP yang penentuan jumlahnya dilakukan dengan cara dihitung sendiri oleh wajib
bayar ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
Kewajiban membayar PNBP untuk jenis yang dihitung sendiri akan kadaluarsa setelah 10
tahun terhitung sejak saat terutangnya PNBP yang bersangkutan.
Ketentuan kadaluarsa ini tertunda apabila wajib bayar melakukan tindak pidana di bidang
PNBP.
Wajib bayar membayar jumlah PNBP yang terutang dalam jangka waktu tertentu.
Instansi pemerintah, atas permohonan wajib bayar untuk jenis PNBP yang dihitung sendiri
oleh wajib bayar setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan
persetujuan kepada wajib bayar untuk mengangsur atau menunda pembayaran PNBP yang
terutang dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Perencanaan
Penyusunan rencana target PNBP ditentukan oleh hasil kesepakatan/pembahasan antara
Kanwil Ditjen Perbendaharaan bersama Kanwil Departemen/lembaga teknis yang
bersangkutan. Perencanaan target tersebut didasarkan pada tarif masing-masing jenis PNBP
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang selanjutnya dituangkan dalam DIPA.
Penentuan PNBP Terutang
Jumlah PNBP yang terutang adalah jumlah PNBP yang harus dibayar oleh wajib bayar dalam
periode tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebagai Instansi
Penagih/Pemungut dan atau dihitung sendiri oleh wajib bayar.
Untuk jenis PNBP yang menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas
kegiatan pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan
jumlah PNBP yang terutang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah.
Namun, untuk jenis PNBP yang menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti
pemanfaatan sumber daya alam, maka jumlah PNBP yang terutang dapat ditentukan oleh
wajib bayar sendiri (self assessment).
Pemungutan dan Penyetoran
Pemungutan atas PNBP didasarkan pada besarnya tarif yang telah ditetapkan untuk masing-
masing jenis PNBP.
Waktu pemungutan PNBP didasarkan pada ketentuan waktu pemungutan yang telah
ditetapkan untuk masing-masing jenis PNBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang mengatur masing-masing jenis PNBP.
Dengan demikian, kapan waktu dilakukan pemungutan dapat bersifat harian, berkala,
angsuran atau sewaktuwaktu setiap terjadi penerimaan negara tergantung pada sifat dan
karakteristik PNBP tersebut.
Pemungutan PNBP dilakukan oleh orang atau Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga untuk menagih dan atau memungut PNBP yang
terutang. Orang atau Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan
atau memungut PNBP adalah:
Bendahara Penerima, yaitu orang yang karena jabatannya sebagai bendaharawan
ditugasi untuk memungut PNBP di lingkungan unit kerja tertentu dan
menyetorkannya ke Rekening Kas Negara (Pusat) atau Rekening Kas Daerah
(Daerah).
Wajib Bayar yaitu orang atau Badan Hukum/Instansi yang sesuai dengan ketentuan
yang mendasarinya, telah ditetapkan menyetorkan sendiri setoran PNBP yang
menjadi kewajibannya.
Secara prinsip seluruh hasil pungutan PNBP disetorkan langsung ke kas negara. Oleh karena
itu, setiap Bendaharawan Penerima yang memungut PNBP diwajibkan menyetorkan seluruh
penerimaan yang dipungutnya ke kas negara atau ke Rekening Kas Negara pada Bank
Pemerintah atau bank lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sekurang-kurangnya
sekali satu minggu.
Setiap wajib bayar menyetorkan seluruh PNBP yang terutang ke kas negara satu hari setelah
PNBP diterima atau setelah jatuh tanggal waktu pembayaran PNBP tersebut.
Penggunaan PNBP
PNBP dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hasil
pemungutannya disetor ke kas negara.
Sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat dipergunakan untuk kegiatan tertentu yang
berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
Kegiatan tertentu yang dapat menggunakan PNBP meliputi;
1. Penelitian dan pengembangan teknologi;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Pendidikan dan pelatihan;
4. Penegakan hukum
5. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
6. Pelestarian sumber daya alam.
Tata cara penggunaan PNBP diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Penatausahaan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP sebagai
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP, belum mengatur
penatausahaan PNBP baik yang dilakukan oleh Bendaharawan Penerima maupun Ditjen
Perbendaharaan.
Pelaporan/Pertanggungjawaban
Pelaporan dan pertanggungjawaban atas PNBP merupakan bentuk akhir dari mekanisme
pengelolaan PNBP secara keseluruhan.
Dengan demikian, pelaporan dan pertanggungjawaban PNBP yang ada pada setiap
departemen/lembaga pemerintah non departemen diatur dalam Peraturan Pemerintah
PENGELUARAN NEGARA
Pengeluaran pembiayaan negara mencakup :
Belanja Operasi:
- belanja pegawai,
- belanja barang,
- bunga,
- subsidi,
- hibah, dan
- bantuan sosial
Belanja Modal:
- belanja tanah;
- belanja peralatan dan mesin;
- belanja gedung dan bangunan;
- belanja jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- belanja aset tetap lainnya.
Belanja Lain-lain
Transfer
PENGERTIAN
Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat
negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan,
dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat
dan belanja perjalanan.
Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas
kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan
posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang
memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup
orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat
Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada
pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung
diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk
didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu
belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi
aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.
Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana
sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PADA LAPORAN KEUANGAN
PENYAJIAN:
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Laporan Arus Kas (LAK)
- Belanja Operasional Aktivitas Operasi
- Belanja Modal Aktivitas Investasi non Keuangan
Menambah aset tetap/aset lainnya di neraca
PENGUNGKAPAN
Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
MEKANISME PENERBITAN SPM
Penerimaan dan pengujian SPP
Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi chek list
kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan
membayar/menandatangani tanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas
penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SPM
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM melakukan pengujian atas SPP sbb :
Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh
kyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang
dicapai dengan indikator keluaran.
Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan,
alamat, no. rekening dan nama bank)
Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau kelayakannya dengan
prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam
kontrak).
Jadwal waktu pembayaran.
Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator
kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang sudah
ditetapkan dalam kontrak.
Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SSP-GUP/SPP-LS, maka pejabat
penguji SPP dan Penandatanganan SPM menerbitkan
SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS dalam rangkap tiga :
Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN;
Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker ybs.
SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN dan telah dicairkan (telah dilakukan
perdebetan rekening kas Negara) tidak dapat dibatalkan.
a. Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai
berikut :
Kesalahan Pembebanan pada MAK;
Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan sub
kegiatan
Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM.
b. Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh kuasa
PA/penerbit SPM.
PROSEDUR AUDIT
Berdasarkan pemahaman di atas lakukan :
Pengujian pengendalian
Pengujian subtantif atas transaksi
Prosedur analitis
PROSEDUR PEMAHAMAN DAN PENGUJIAN PENGENDALIAN
Initial audit
Pelajari pedoman sisdur akuntansi di UAKPA
Pelajari pedoman sisdur pembayaran melalui uang persediaan
Pelajari pedoman sisdur pembayaran langsung
Pelajari apakah kunci kunci pengendalian telah memadai
Lakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan jelas
Lakukan pemeriksaan dokumen dan catatan yang diharuskan ada oleh manual
Lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pengendalian
Lakukan pengujian ulang prosedur yang lemah
Ulangan /repeat audit :
Pelajari KKP tahun lalu
Pelajari hal baru dalam pedoman Peng intern
Lakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan jelas
Lakukan pemeriksaan dokumen dan catatan yang diharuskan ada oleh manual
Lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pengendalian
Lakukan pengujian ulang prosedur yang lemah
PENGUJIAN SUBTANTIF ATAS TRANSAKSI
Lakukan pengujian pembukuan ditingkat satker paling rendah.
Dapatkan laporan belanja dan Telusuri kecatatan pendukung
Telusuri ke bukti pendukung, SP2D, kuitansi, SPK, Kontrak,sk kepangkatan,
keputusan hukuman PNS.
Telusuri ke bukti pendukung lainnya yang berkaitan, pendukung SPK dan Kontrak,
spesifikasi barang , owner estimate dll
Lakukan pengujian kebenaran bukti dengan substansinya
Lakukan pengujian terhadap alokasi dan klasifikasi, kecocokan dgn DIPA dan BAS
Lakukan pengujian akurasi pencatatan dan dokumen pembayaran
Lakukan uji pisah batas atas belanja belanja pada akhir tahun
Lakukan pengujian ketaatan terhadap perpajakan, administrasi dan
penyetorannya
Lakukan wawancara dengan pejabat yang kompeten
Lakukan pengujian ketepatan waktu, pada spp,spm, sp2d dan bukti pendukung
lainnya
Lakukan konfirmasi untuk yang diperlukan
Lakukan pengujian fisik dan buat berita acara pemeriksaannya
Lakukan pengujian dari bukti pendukung kecatatan pendukung
Lakukan pengujian atas rekomendasi tahun lalu
Lakuan identifikasi kemungkinan adanya penyelewengan
Lakukan pengujian penggabungan akuntansi pada tingkat satker di atasnya. : akurasi,
klasifikasi dan penyajian
PROSEDUR ANALITIS
Melakukan pembandingan realisasi dengan anggarannya
Melakukan pembandingan realisasi dengan jumlah tahun lalu
Melakukan pemeriksaan hubungan biaya pemeliharaan dan aset yang berkaitan
Melakukan pendalaman terhadap indikasi yang ditemukan dari prosedur analitis
top related