asisten deputi bidang prasarana, riset ......asisten deputi bidang perancangan perundang-undangan...
Post on 16-Jul-2020
26 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PRASARANA, RISET,
TEKNOLOGI, DAN SUMBER DAYA ALAM
TAHUN 2014
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KABINET RI
FEBRUARI 2015
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, dan Sumber Daya Alam Tahun 2015
i
Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah kepada publik yang menggambarkan capaian kinerja satu tahun anggaran,
yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi masing-masing
dengan menjelaskan berbagai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja.
Dalam rangka memberikan laporan hasil pencapaian atas target kinerja yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam melakukan penyusunan Laporan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014, yang juga merupakan bentuk dari pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan ini memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alamyang direncanakan
sejak awal sampai dengan akhir Tahun 2014. Dengan adanya laporan ini maka akan
terlihat tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target termasuk kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah direncanakan.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 ini diharapkan dapat
memberi manfaat terutama sebagai bahan evaluasi di lingkungan Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam, agar capaian kinerja Asdep
Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam dapat lebih meningkat
pada masa-masa mendatang.
Jakarta, Februari 2014
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam,
Ir. AgustinaMurbaningsih, M.Si
K A T A P E N G A N T A R
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, dan Sumber Daya Alam Tahun 2015
ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... ........ 1
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Gambaran Organisasi
I. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi ........................................... 3
II. Struktur Organisasi .............................................................. 5
III.Sumber Daya Manusia ......................................................... 9
C. Aspek Strategis ........................................................................ 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.............. .............................................. 16
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja................................... 16
1. Visi ...................................................................................... 16
2. Misi ……………………………………………………………… 17
B. Ikhtisar Penerapan Kinerja ....................................................... 18
C. Indikator Kinerja Utama ............................................................ 19
D. Indikator Sasaran .................................................................. .. 21
E. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis .................. .. 24
F. Indikator Kinerja Utama ......................................................... .. 29
G. Penetapan Kinerja Tahun 2014............................................. .. 30
BAB III CAPAIAN KINERJA ................................................................... .. 32
A. Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja ............................. .. 32
I. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................. .. 36
II. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .............................. .. 37
B. Akuntabilitas Keuangan ........................................................ .. 54
D A F T A R I S I
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, dan Sumber Daya Alam Tahun 2015
iii
C. Perbandingan Pendanaan 2012-2014 sesuai Renstra Asdep
Bidang Prasarana, Riset Teknologi, Sumber Daya Alam
2010-2014…………………………… .................................... .. 56
D. Pengaruh Kerja …………………………………………………… 57
E. Kendala ……………………………………………………………. 57
F. Upaya Mengatasi Kendala ……………………………………… . 59
G. Galeri Kegiatan …………………………………………………... . 61
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 62
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
1
A. LATAR BELAKANG
Manajeman kinerja yang berorientasi pada hasil diwujudkan dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Perarturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, SAKIP dikembangkan terintegrasi dengan sistem perencanaan,
sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan akuntabilitas pemerintahan.
Sistem tersebut terdiri dari sub sistem, yaitu:
1. Perencanaan strategi (strategic planing), yang terdiri atas, antara lain,
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB).
2. Pengukuran kinerja (performance measurement), yaitu penghitungan capaian
kinerja.
3. Pelaporan kinerja (performance reporting), yaitu melalui penyusunan Laporan
Kinerja (LKj).
4. Evaluasi kinerja (performance evaluation), baik berupa self assestment
maupun yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi.
Pelaporan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP
berisi uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi
pemerintah termasuk didalamnya aspek keuangan, sumber daya manusia,
sarana dan prasarana, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. LKj berfungsi sebagai :
1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah
meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang
baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat azas.
P E N D A H U L U A N
BAB I
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
2
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi
pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis
dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan
dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugas
sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program
kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi
setiap instansi/unit kerja.
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur
organisiasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan,
metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan
permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen
pemerintahan secara berkelanjutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Prasarana,
Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam yang merupakan salah satu unit kerja
di lingkungan Sekretariat Kabinet, melakukan penyusunan LAKIP ini guna
menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu Tahun 2014 sekaligus
sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden dimaksud.
B. GAMBARAN ORGANISASI
I. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI ASISTEN DEPUTI BIDANG
PRASARANA, RISET, TEKNOLOGI, DAN SUMBER DAYA ALAM
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang
Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet telah menetapkan Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Kabinet sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Kabinet
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tersebut,
susunan organisasi Sekretariat Kabinet terdiri atas:
1. Wakil Sekretaris Kabinet;
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Deputi Bidang Perekonomian;
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
3
4. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Deputi Bidang Persidangan Kabinet;
6. Deputi Bidang Administrasi;
7. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional;
8. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan;
9. Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi; dan
10. Inspektorat;
11. Pusat Data dan Informasi.
Dari jajaran jabatan eselon I tersebut, Deputi Bidang Perekonomian
mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan
dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan
persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat
atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang perekonomian.
Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perekonomian
menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang perekonomian;
2. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian
Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden
serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
3. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi
dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di
bidang perekonomian, berikut permasalahan yang timbul dan upaya
pemecahannya;
4. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
5. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian, baik di
luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
4
berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik,
organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media
massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
6. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tersebut,
Deputi Bidang Perekonomian dibantu oleh 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu:
1. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan;
2. Asisten Deputi Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Ketenagakerjaan;
3. Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam;
dan
4. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian.
Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya
Alam sebagai salah satu Asisten Deputi di Kedeputian Bidang Perekonomian
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan
perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan,
evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan
teknologi, dan sumber daya alam.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Prasarana,
Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam;
3. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi
dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang
tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi,
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
5
dan sumber daya alam, berikut permasalahan yang timbul dan upaya
pemecahannya;
4. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan,
sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam;
5. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang tata ruang, prasarana
jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya
alam, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan
pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga
negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap
perlu; dan
6. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang
Perekonomian.
II. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi Sekretariat Kabinet (dan susunan organisasi Deputi
Bidang Perekonomian sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Kabinet)
tersebut, dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
6
Bagan 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet
INSPEKTORAT
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
7
Selanjutnya, susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam terdiri atas:
1. Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan, dan Sumber Daya Air terdiri atas:
a. Subbidang Tata Ruang dan Prasarana Jalan; dan
b. Subbidang Sumber Daya Air.
2. Bidang Transportasi, Riset dan Teknologi, terdiri atas:
a. Subbidang Transportasi; dan
b. Subbidang Riset dan Teknologi.
3. Bidang Sumber Daya Alam terdiri atas:
a. Subbidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan; dan;
b. Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
a. Analis Kebijakan Subbidang Sumber Daya Air;
b. Analis Kebijakan Subbidang Transportasi;
c. Analis Kebijakan Subbidang Riset dan Teknologi; dan
d. Analis Kebijakan Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bagan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi dan Sumber Daya Alam selengkapnya, adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
8
Bagan 2 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan
Sumber Daya Alam (Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2011)
Deputi Bidang Perekonomian
Ratih Nurdiati, SH, LLM.
Asdep Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.
Kabid Sumber Daya Alam
Zaenal Arifin, SH.
Kasubbid
Kelautan, Kehutanan,
dan Perikanan
-
Kasubbid Energi dan
Sumber Daya Mineral
Banyu Alam B., SH.
Kabid Tarnsportasi,
Riset, dan Teknologi
Wida Artistin, SH.
Kasubbid Transport
asi
Febriana, SE.
Kasubbid Riset, dan Teknologi
-
Analis Transport
asi
Benni Kusriyadi
,S.ST sS.ST.
Kabid Tata Ruang,
Prasarana Jalan, dan
SDAir
R.R.Rita Erawati, SH.,
L.LM.
Kasubbid Tata
Ruang, dan
Prasarana Jalan
Kusnul Nur K.,
SE.
Kasubbid Sumber Daya Air
-
Analis TR & PJ
Aqif
Mahendra, SE.
Analis KKP
Ricky
Wulan N, S.AP.
Analis SDA
Mela
Meilania, S.AP.
Analis Energi &
SDM
Rusmitra Ayu, S.E.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
9
III. SUMBER DAYA MANUSIA
Pada bulan Februari 2014 ada pengisian Calon Pegawai Negeri Sipil di
Sekretariat Kabinet, termasuk di Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi dan Sumber Daya Alam, dimana Sdri. Rusmitra Ayu, S.E. ditempatkan
sebagai staf analis kebijakan pada Bidang Sumber Daya Alam. Pada bulan April
2014 penambahan 1 (satu) staf a.n. Sdri. Mela Meilania, S.AP. dikarenakan
kenaikan pangkat III.a dari Sekretaris pada Subbidang Fasilitasi Operasional
Bidang Perekonomian, ditempatkan menjadi analis kebijakan pada Subbidang
Sumber Daya Air.
Dengan adanya penambahan pegawai di Asisten Deputi Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam menjadi berjumlah 12
(duabelas) orang. Perubahan struktur pegawai pada Asisten Deputi Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam dapat dikategorikan sebagai
berikut:
1. Berdasarkan Jabatan/Eselonisasi:
a. 1 (satu) orang Asisten Deputi (Eselon II);
b. 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III);
c. 3 (tiga) orang Kepala Subbidang (Eselon IV);
d. 5 (lima) orang staf Analis Kebijakan.
2. Berdasarkan kepangkatan golongan:
a. Golongan IV= 3 (tiga) orang;
b. Golongan III= 9 (sembilan) orang.
3. Berdasarkan jenjang pendidikan formal:
a. S-2 sebanyak 3 (tiga) orang;
b. S-1 sebanyak 9 (sembilan) orang.
4. Jenis kelamin dan status perkawinan adalah sebagai berikut :
a. Pria sebanyak 4 (empat) orang;
b. Perempuan sebanyak 8 (delapan) orang.
Gambaran selengkapnya sumber daya manusia Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam diuraikan dalam tabel 1 dan
tabel 2 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
10
Tabel 1.1 Data Pegawai Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya
Alam Tahun 2014
Pangkat Jabatan Pendidikan Jenis Kelamin
Golongan Jumlah Nama Jabatan Jumlah Tingkat Jumlah Jenis Jumlah
IV/c 1 Eselon II 1 S2 1 Perempuan 1
IV/b 1
Eselon III
3 S2 1 Perempuan 1
IV/a 1 S1 1 Laki-Laki 1
III/d 1 S1 1 Perempuan 1
III/c 1 Eselon IV 3 S1 1 Laki-laki 1
III/b 2 Perempuan 2
III/a 5 Staf Analis Kebijakan
5 S1 5 Laki-Laki 2
Perempuan 3
Tabel 1.2 Nama-Nama Pejabat/Pegawai
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
No. Nama Pejabat/Pegawai ESL. NIP GOL PANGKAT PENDIDIKAN JENIS
KELAMIN
1. Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si. II 19620811 198903 2 001 IV/b Pembina Utama Muda
S2 P
2. R.R. Rita Erawati, S.H., LL.M III 19680619 199503 2 001 IV/b Pembina
Tk. I S2 P
3. Zainal Arifin, S.H. III 19760116 200212 1 001 IV/a Pembina S1 L
4. Wida Artistin, S.H. IV 19750918 200212 2 002 III/d Penata Tk.
I S1 P
5. Banyu Alam Badru, S.H. IV 19800519 200501 1 001 III/c Penata S1 L
6. Kusnul Nur Kasanah, S.E. IV 19810925 200801 2 011 III/b
Penata Muda Tk. I
S1 P
7. Febriana, S.E. IV 19830224 200604 2 002 III/b Penata
Muda Tk. I S1 P
8. Aqif Mahendra, SE. - 19840520 200604 1 003 III/a Penata Muda
S1 L
9. Benni Kusriyadi, S.ST. - 19830701 200501 1 001 III/a Penata Muda
S1 L
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
11
No. Nama Pejabat/Pegawai ESL. NIP GOL PANGKAT PENDIDIKAN JENIS
KELAMIN
10. Ricky Wulan Noviyanthi, S.AP. - 19740109 200604 2 001 III/a Penata Muda
S1 P
11. Mela Meilania, S.AP. - 19810525 200912 2 002 III/a Penata Muda
S1 P
12. Rusmita Ayu Rachmawati., S.E. - 19870907 201402 2 001 III/a CPNS S1 P
Dalam rangka pengembangan kualitas (capacity building) SDM, Asdep
Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam telah mengikutsertakan
pejabat/pegawai pada berbagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat)
struktural dan fungsional, serta mengikuti seminar/workshop/ sosialisasi.
Keikutsertaan pejabat/pegawai Asdep dalam seminar selain sebagai upaya capacity
building SDM, juga dimaksudkan sebagai salah satu cara dalam melakukan
pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah terkait dengan bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya
alam, guna dijadikan bahan analisis.
Adapun pendidikan dan pelatihan struktural yang diikuti adalah Diklatpim
Tingkat IV oleh 1 (satu) orang Eselon IV yaitu Saudara Kusnul Nur Kasanah, SE.
C. ASPEK STRATEGIS
Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan
eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal,
sehingga organisasi perlu berupaya untuk meng-gunakan kemampuan,
memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang
kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu
analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan
internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal
berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang
dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan
dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi
dapat terus berkembang.
Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dijelaskan sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
12
1. Kekuatan (Strengths)
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam
mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang
profesional dan handal, yaitu:
a) Visi dan Misi organisasi yang jelas;
b) Tugas dan fungsi yang jelas;
c) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan Visi
dan Misi organisasi;
d) Tersedianya jumlah SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui
pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
e) Tersedianya dokumen hukum, keikutsertaan Asdep Bidang Prasarana,
Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam dalam rapat dan atau pertemuan
yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mendukung
penelaahan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
f) Kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh pihak/lembaga
pemerintah yang lain untuk kepentingan pengembangan SDM Sekretariat
Kabinet; dan
g) Terbentuknya struktur organisasi baru di Sekretariat Kabinet yang lebih
efektif dan dinamis dengan pendekatan pembagian fungsi Kementerian
Koordinator dalam rangka mendukung tugas Presiden, termasuk
terbentuknya Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya
Alam.
2. Kelemahan (Weaknesses)
Di samping potensi-potensi yang dimiliki Asdep Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam yang dapat mendukung menjadi organisasi
yang profesional dan handal tersebut, Asdep Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan
yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera melakukan
pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:
a) Hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program
pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
belum dimanfaatkan secara optimal;
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
13
b) Peningkatan kemampuan dan penempatan SDM belum sesuai kebutuhan
organisasi;
c) Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam;
d) Sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
e) Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi
kegiatan organisasi (antara lain, Bill Tracking dan Mail Tracking), belum
sepenuhnya dikembangkan dan diimplementasikan, dan belum
tersosialisasikannya dengan baik penyediaan informasi mengenai
Sekretariat Kabinet termasuk Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi,
dan Sumber Daya Alam melalui website Sekretariat Kabinet agar
pemanfaatannya optimal;
f) Pengendalian internal belum berjalan secara efektif.
3. Peluang Organisasi (Opportunities)
Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih
memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang
untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:
a) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga
pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
b) Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
c) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis
dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi
pemerintah;
d) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good
governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
e) Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam
aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
f) Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini
instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia
usaha.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
14
g) Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja
Sekretariat Kabinet, dan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian, termasuk
Kinerja Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam.
4. Ancaman Organisasi (Threats)
Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat
mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera
memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah:
a) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi
Pemerintah;
b) Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi
masyarakat dan negara;
c) Praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih berlangsung;
d) Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah.
Berdasarkan potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat
diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang masih akan dihadapi
organisasi selama lima tahun ke depan, meliputi:
1. Aspek Kelembagaan
a) Pelaksanaan tugas dan fungsi di Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi,
dan Sumber Daya Alam khususnya yang terkait dengan pengelolaan
manajemen kabinet masih belum optimal;
b) Struktur organisasi masih perlu dikaji kembali dan disempurnakan untuk
dapat mewadahi tugas dan fungsi yang dilaksanakan Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam.
2. Aspek Ketatalaksanaan
a) Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal antar lembaga pemerintah di
pusat dan daerah maupun dengan lembaga kepresidenan lainnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas Asdep Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam;
b) Standar Pelayanan masih mengacu pada standar pelayanan unit eselon I
struktur organisasi Sekretariat Kabinet yang lama, sehingga perlu
disempurnakan dan untuk selanjutnya perlu diterapkan secara konsisten dan
menyeluruh.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
15
3. Aspek Sumber Daya Manusia
Kuantitas dan kualitas SDM perlu terus ditingkatkan dalam mendukung
tugas dan fungsi Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya
Alam.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
a) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan organisasi yang
memadai;
b) Sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di Sekretariat
Kabinet termasuk pada Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Sumber Daya Alam, belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada
kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang
sedang dan akan dikembangkan.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
16
A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA
Instansi pemerintah menyusun rencana kinerja tahunan yang memuat visi,
misi, tujuan dan sasaran, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya, dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (Renstra) instansi
pemerintah. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi dan unit-unit
dibawahnya melalui berbagai kegiatan tahunan, melalui penetapan rencana capaian
kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Hal tersebut akan
menjadi tolok ukur dalam pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan dan
seluruh anggota satuan organisasi/satuan kerja pada akhir tahun.
Rencana kinerja diajukan kepada para pemberi amanat untuk selanjutnya para
pihak tersebut mengikat suatu kesepakatan terhadap rencana kinerja yang telah
disusun dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK). PK merupakan ikhtisar kinerja dari
RKT yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima
amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang
memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.
Selain menetapkan RKT dan PK, instansi pemerintah jugamenentukan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauhmana kinerja
suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan
Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Tahun 2014.
1. VISI
Perumusan Visi Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber
Daya Alam dilakukan dengan mengacu kepada tugas dan fungsi Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam sebagaimana diatur
P E R E N C A N A A N K I N E R J A
BAB II
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
17
dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet
Tahun 2010-2014. Perumusan Visi ini untuk mengetahui gambaran mengenai
keadaan yang diharapkan Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Sumber Daya Alam ke depan sampai dengan Tahun 2014.
Gambaran mengenai keadaan yang tercermin dalam Visi tersebut
sebagai berikut:
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asdep Bidang Prasarana,
Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam merupakan suatu unit kerja di bawah
Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet yang strategis, profesional,
dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden untuk
melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan berupa
dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang prasarana,
riset, teknologi, dan sumber daya alam dalam rangka mendukung Sekretaris
Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet.
Adanya Visi ini diharapkan Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi,
dan Sumber Daya Alam akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di
masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam
rangka memberikan dukungan kebijakan dan administrasi kepada Deputi
Bidang Perekonomian.
2. MISI
Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan
Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Misi merupakan rumusan
Menjadi Asdep yang professional dan handal dalam
Visi Asdep
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
18
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
Visi.
Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh
pegawai di lingkungan Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber
Daya Alam dan para stakeholders mengenai peran dan tindakan Deputi Bidang
Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai
hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan Misi Asdep
Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam ini sekaligus
berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai
sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
Rumusan Misi Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber
Daya Alam adalah sebagai berikut:
Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka membantu Deputi
Bidang Perekonomian dalam mendukung Sekretaris Kabinet menjalankan
manajemen kabinet diperlukan dukungan sehingga penyelenggaraan kabinet
dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik.
B. IKHTISAR PENETAPAN KINERJA
Sebagai salah satu unit organisasi di bawah Deputi Bidang
Perekonomian, Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya
Alam menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program operasional, kegiatan,
dan target capaian kinerja selama kurun waktu 2010-2014 mengacu Renstra
Sekretariat Kabinet 2010-2014.
Tujuan Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya
Alam pada Tahun 2014 dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi. Tujuan tersebut
Misi Asdep Bidang Prasarana, Riset,
Memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Perekonomian untuk
mendukung Sekretaris Kabinet
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
19
merupakan kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah sesuai
kemampuan organisasi.Tujuan tersebut juga dimaksudkan untuk mengarahkan
perumusan sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan
organisasi dalam mewujudkan misi.
Perumusan tujuan Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Sumber Daya Alam pada Tahun 2014, juga mengacu pada tujuan Sekretariat
Kabinet terkait bidang Perekonomian sebagaimana ditetapkan pada Renstra
Sekretariat Kabinet 2010-2014, yaitu:
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Asdep Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada
Tujuan Asdep Bidang Prasarana,
Memberikan dukungan saran kebijakan di bidang tata ruang,
Sasaran Strategis
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil
analisis kebijakan di bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya
Alam
Program Penyeleng-
garaan dukungan kebijakan
kepada Presiden
selaku Kepala
Pemerin-tahan
Kegiatan
Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden di bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
20
setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk
memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang
dimiliki Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam
penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.
Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.Setiap
sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan
dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator
kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator. Setiap sasaran dapat
diidentifikasi melalui indikator kinerja yang nantinya akan dijadikan tolok ukur
keberhasilan pencapaian sasaran dimaksud.
Selanjutnya, pada tiap indikator kinerja tersebut ditetapkan target
kinerja yang akan dicapai, guna sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan
efektivitas kegiatan. Target kinerja tersebut menunjukkan nilai kuantitatif dan
kualitatif kegiatan yang harus dicapai selama Tahun 2014. Selanjutnya, pada
akhir tahun, hal tersebut menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam
pencapaian visi dan misi organisasi. Indikator kinerja, target kinerja dan
anggaran pada setiap sasaran.
Dengan mengacu pada tujuanyang ingin dicapai di atas, Sasaran
Strategis Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam
2010-2014, dirumuskan sebagai berikut:
•Tujuan: Memberikan dukungan saran kebijakan di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang berkualitas
Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
21
D. INDIKATOR SASARAN
Dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam menetapkan 1 (satu)
sasaran strategis yang ingin dicapai, yang selanjutnya diidentifikasi indikator
kinerjanya, dan dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator. Adapun sasaran
strategis, indikator dan target dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Asdep Bidang Prasarana,
Transportasi, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Target
Anggaran (Rp)*
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
1. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu
% 97 210.606.000
2. Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
% 97
3. Persentasepenyelesaian hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu
% 97 451.309.000
4. Persentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
% 97
*setelah revisi
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
22
Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran
tersebut adalah “persentase penyelesaian saran yang tepat waktu” dan
“persentase saran yang ditindaklanjuti”. Pengukuran kedua indikator tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Persentase penyelesaian saran yang tepat waktu
Penyelesaian yang tepat waktu apabila waktu penyelesaian dinyatakan
tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan rentang
waktu, ditetapkan sebagai berikut:
a. Top Down
Diukur mulai adanya disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris
Kabinet sampai dengan diserahkannya saran kebijakan kepada
stakeholders.
b. Bottom Up
Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai
oleh unit kerja sampai dengan diserahkannya hasil pemantauan dalam
bentuk saran kebijakan kepada stakeholders
Waktu penyiapan penyelesaian tersebut ditentukan oleh target waktu
berdasarkan SP dan tingkat kompleksitas permasalahan.
a. Target waktu adalah berdasarkan SP, yaitu
1) Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu Disposisi yang diberikan Atasan
dengan mencantumkan kata “Prioritas” untuk saran kebijakan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, atau jangka waktu tertentu
yang dicantumkan dalam disposisi, yang penyelesaiannya
didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah
Disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”,
“urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata-kata lain dengan
maksud yang sama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari
staf.
Pimpinan memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas
berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara dan
masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau
pertahanan keamanan bahwa suatu saran kebijakan di bidang
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
23
prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam perlu
diselesaikan dengan sangat segera.
2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu jangka waktu
penyelesaiannya paling lama 9 hari.
b. Tingkat kompleksitas permasalahan menentukan waktu penyiapan
penyelesaian saran kebijakan. Kompleksitas permasalahan dalam
sebuah rencana kebijakan ditentukan oleh permasalahan terkait
bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul,
perumusan maupun teknis perundang-undangan Rperpres, RKeppres,
dan Rinpres dimaksud. Sedangkan kompleksitas pelaksanaan
kebijakan ditentukan, apabila dalam membuat suatu saran kebijakan
perlu didukung dengan kegiatan pemantauan berupa koordinasi ke
kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi data
dan informasi, analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan
terkait, dan/atau comparative studi terhadap referensi terkait (internet,
buku, jurnal, dan/atau data statistik).
Metode perhitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut:
2. Persentase saran yang ditindaklanjuti
Indikator “persentase saran yang ditindaklanjuti”, menekankan pada
ketepatan substansi saran kebijakan yang dihasilkan, yang berarti bahwa
saran kebijakan yang disampaikan kepada stakeholders terkait yang
selanjutnya ditindaklanjuti/disetujui. Untuk tingkatan Eselon II, stakeholders
yang dimaksud adalah level Eselon I. Dengan demikian, semakin banyak
saran yang diterima/ditindaklanjuti oleh Eselon I berarti kinerja Asdep
Bidang Prasarana, Riset, teknologi, dan Sumber Daya Alam semakin tinggi.
(jumlah penyelesaian berkas yang tepat waktu )
∑ = ____________________-_____________________ x 100%
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
24
Metode perhitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut:
E. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Pencapaian sasaran strategis tersebut di atas diwujudkan melalui
pelaksanaan program teknis, yaitu:
Untuk menjalankan program yang telah ditetapkan, Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam sepanjang tahun 2014
melaksanakan kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet, yaitu:
Pelaksanaan kegiatan tersebut terbagi ke dalam beberapa sub kegiatan,
yaitu:
1. Perumusan dan analisis terhadap rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam.
2. Pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
Saran yang ditindaklanjuti X ∑
Penyelenggaraan Dukungan
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
25
transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam, yang dilaksanakan
melalui beberapa detail, yaitu:
a. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam;
b. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data,
informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam;
c. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah bidang tata ruang, prasarana jalan,
sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam;
dan
d. Pengamatan terhadap perkembangan umum bidang tata ruang,
prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan
sumber daya alam, baik di dalam maupun di luar negeri.
Berikut penjabaran kegiatan yang akan dilakukan oleh Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam sepanjang tahun 2013,
beserta dana yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kegiatan ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan fungsi pertama, yang
difokuskan pada pemberian saran terhadap rancangan peraturan perundang-
Perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang tata
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
26
undangan yang proses penyelesaiannya merupakan kewenangan Sekretariat
Kabinet, yaitu Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan
Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres). Dalam kaitan
rencana kinerja ini perlu dijelaskan bahwa Asdep Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam tidak menyiapkan penyusunan RPerpres,
RKeppres, dan RInpres dalam tahun berjalan karena inisiatif penyusunannya
dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU dan Perpres Nomor 68 Tahun
2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPerppu, RPP, dan RPerpres.
Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, juga
memperhatikan pula Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.257/M.Sesneg/D-
4.03.2010 tanggal 3 Maret 2010, kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
II, dan para pimpinan LPNK hal Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Perpu,
RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres yang intinya mengatur bahwa setiap
rancangan yang akan dibahas dengan panitia antar kementerian/lembaga harus
terlebih dahulu mendapat izin prakarsa Presiden.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam hanya berwenang memberikan saran
kebijakan terhadap substansi maupun aspek legal drafting sebatas rancangan
tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian/Lembaga terkait.
Untuk proses penyelesaiannya (diajukan kepada Presiden untuk penetapannya)
dilakukan oleh Asdep yang membidangi perancangan perundang-undangan
bidang perekonomian.
Indikator kinerja pada kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sub Kegiatan 1 Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Sumber Daya AlamTahun 2014
Indikator Kinerja Satuan Target Rincian Anggaran dalam RAB
Input
Dana
Rp. 210.606.000
a. Rapat-rapat koordinasi
(Rp.203.732.000,-)
b. Pengumpulan dan pengolahan
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
27
Indikator Kinerja Satuan Target Rincian Anggaran dalam RAB
Output
Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
berkas
40
data (Rp. 6.874.000,-)
Outcome
a. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu
%
97
b. Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
% 97
*setelah revisi
Berdasarkan tabel tersebut, ukuran perhitungan output sudah menggunakan
hitungan berkas, berbeda dengan tahun 2013 dengan alasan bahwa prakarsa
kegiatan penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres, maupun perencanaan
kebijakan dan program pemerintah berasal dari Kementerian/ Lembaga,
walaupun tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.
Kegiatan pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah merupakan pelaksanaan dari fungsi kedua sampai dengan
fungsi kelima, yang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu top down dan bottom
up.
Pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
28
Pemantauan secara top down dilaksanakan sesuai dengan disposisi/arahan
dari pimpinan, dalam hal ini Deputi Bidang Perekonomian. Sedangkan
pengamatan dan pemantauan secara bottom up artinya ide awal pelaksanaannya
diprakarsasi oleh Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya
Alam dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Detail kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pengamatan dan pemantauan
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, berupa:
1. pengumpulan data/informasi yang akurat dan lengkap terhadap
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di daerah. Kegiatan
pemantauan difokuskan pada temuan spesifik, baik berupa permasalahan
utama di daerah maupun pencapaian target pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di daerah. Kegiatan ini berupa kunjungan kerja ke
daerah dalam rangka menghimpun data/informasi mengenai implementasi
kebijakan (on the spot implementation).
2. pengumpulan data dan informasi dengan cakupan lembaga pemerintahan
dan organisasi tertentu di tingkat pusat, baik melalui pelaksanaan rapat
koordinasi di lingkungan sekretariat kabinet dengan mengundang nara
sumber dari departemen teknis ataupun instansi lain yang berkompeten,
maupun dengan menghadiri rapat koordinasi di luar lingkungan sekretariat
kabinet, namun masih di wilayah pusat, seperti menghadiri seminar dan
dengar pendapat yang diadakan oleh kementerian/lembaga terkait.
3. Pemantauan terhadap penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan di luar Perpres, Keppres, dan Inpres, yang merupakan kewenangan
Sekretariat Kabinet. Selain terhadap proses penyusunannya, pemantauan juga
dilakukan terhadap pelaksanaannya, dengan maksud untuk menilai hasil
implementasi berlakunya peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja pada
kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Sub Kegiatan 2 Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
Indikator Kinerja Satuan Target Rincian Anggaran dalam RAB
Input
Dana
Rp. 451.309.000 a. Rapat-rapat Koordinasi
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
29
Indikator Kinerja Satuan Target Rincian Anggaran dalam RAB
Output
Jumlah laporan hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
berkas
120
(Rp.97.319.000,-)
b. Seminar (Rp.114.281.000,-)
c. Pengumpulan dan Pengolahan
Data (Rp. 214.707.000,-)
d. FGD (Rp. 25.011.000,-)
Outcome
a. Persentasepenyelesaian hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu
%
97
b. Persentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
% 97
*setelah revisi
Berdasarkan tabel tersebut, satuan output yang digunakan adalah berkas.
Hal ini mengingat kegiatan pengamatan dan pemantauan yang dihasilkan adalah
berkas, baik dari kegiatan yang bersifat bottom up dimana ide dasar dari kegiatan
ini merupakan inisiatif dari Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Sumber Daya Alam dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maupun kegiatan yang bersifat top down dimana permasalahan
berasal dari disposisi/petunjuk atasan.
F. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
30
Berdasarkan tujuan strategis, sasaran strategis, program dan kegiatan
tersebut Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam
Tahun 2014 menetapkan IKU, sebagai berikut:
Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
No
Uraian Alasan
a. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu
Mengukur efisiensi kerja dalam penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
b. Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
Mengukur efektifitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
c. Persentase penyelesaian hasil atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu
Mengukur efisiensi kerja dalam penyelesaian hasil atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
d. Persentase saran pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
Mengukur efektifitas kerja (ketepatan) dalam penyelesaian saran pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
G. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Penetapan Kinerja Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Sumber Daya Alam Tahun 2014 merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja
yang akan dicapai pada Tahun 2014. Uraian mengenai Penetapan Kinerja Asdep
Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya AlamTahun 2014
tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.6
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
31
Penetapan Kinerja Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisiskebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
1. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan
rencana kebijakan dan program pemerintah di
bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya
alam secara tepat waktu
2. Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang prasarana, riset,
teknologi, dan sumber daya alam yang
ditindaklanjuti
3. Persentasepenyelesaian hasil analisis atas
pengamatan dan pemantauan pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah dibidang
prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
secara tepat waktu
4. Persentase saran hasil pengamatan dan
pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang prasarana, riset,
teknologi, dan sumber daya alam yang
ditindaklanjuti
97%
97%
97%
97%
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
32
Akuntabilitas merupakan instrumen pengendalian, terutama dalam pencapaian
hasil pada pelayanan publik.Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas,
diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target
kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme reward and punishment. Indikator
pengukuran kinerja yang baik berfungsi sebagai sinyalyang menunjukkan bahwa
terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen lebih lanjut.
Sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money yang
mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Kinerja
pemerintah tidak hanya diukur dari kinerja keuangannya, tetapi juga kinerjanya dalam
memenuhi kebutuhan publik secara ekonomis, efisien dan tepat sasaran. Guna
menggambarkan pencapaian kinerja dari organisasi sektor publik, diperlukan suatu
media akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara lengkap kepada
stakeholders.
Media akuntabilitas yang memadai antara lain berupa laporan yang dapat
menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran melalui pengelolaan sumber daya
yang dimiliki, sebagai bagian dari ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.
Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber
Daya Alam tahun 2014 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, komitmen dan
upaya Asdep untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat
Kabinet serta mendukung Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang
akuntabel.
A. PENGUKURAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA
Terdapat tiga tahap yang harus dilakukan dalam melakukan pengukuran
kinerja, meliputi: penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara
pengukuran kinerja.
Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian,
pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk
C A P A I A N K I N E R J A
BAB III
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
33
mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan
digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam
tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan
berfungsi.
Data kinerja diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Guna
memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, perlu
dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja.
Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri
dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan pada setiap tahun
untuk mengukur kehematan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran.
Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK),
yaitu membandingkan antara rencana kegiatan dan realisasinya.
Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan
bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan
kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan
analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang
dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun
bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan
skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang
digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja
No. Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian Kinerja
1.
2.
3.
4.
5.
> 100 %
85 % - 100 %
70 % - < 85 %
55 % - < 70 %
< 55 %
Memuaskan
Sangat Baik
Baik
Sedang
Kurang Baik
Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun
manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
34
suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal
tersebut guna memperbaiki pelayanan publik (improved public service) dan
akuntabilitas (improved accountability).
Kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (performance
data)berupa capaian kinerja (performance result) yang dinyatakan dalam satuan
indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu.
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa
hasil (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator-indikator ini baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana
keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal
apakah suatu kegiatan atau sasaran telah berhasil dicapai sesuai rencana
sebelumnya atau sebaliknya.
Indikator Kinerja berupa input, output maupun outcome telah ditetapkan
pada awal tahun 2014, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Indikator input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
2. Indikator output merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik
dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan
program berdasarkan input yang digunakan.
3. Indikator outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya output kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh
setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Ke 3 (tiga) indikator tersebut merupakan alat atau media yang digunakan
untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian kinerja suatu unit kerja/instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran persentase capaian kinerja menggunakan rumus yang
disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu:
Persentase pencapaian Rum Realisasi
= X 100%
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
35
Dengan demikian, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik.
I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator kinerja harus dapat mengukur ketercapaian tujuan yang telah
dirumuskan dari suatu program/kegiatan yang dilakukan. Bila semua indikator yang
telah ditetapkan berhasil mencapai tingkat yang diinginkan, maka memberi
gambaran kualitas ketercapaian tujuan. Analisis capaian IKU mengungkapkan
keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisienyang
merupakan pembandingan antara realisasi dengan rencana tahun bersangkutan.
Selanjutnya, pencapaian rencana strategis merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam analisis tersebut.
Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya
Alamtelah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ke arah yang lebih bersifat
outcome. Indikator yang dipilih sebagai dasar penetapan IKU adalah indikator
sasaran yang dianggap paling strategis dan mencerminkan core businessAsisten
Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam.
Capaian IKU Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Sumber Daya Alam Tahun 2014 direpresentasikan oleh capaian indikator sasaran
yang berhubungan langsung atau yang dijadikan dasar penetapan IKU serta
ditunjang indikator lain yang juga memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU
tersebut.Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2
Capaian IKU Berdasarkan Capaian Sasaran Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
Sasaran Indikator Sasaran Target
Outcome Realisasi Outcome
% Capaian
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang
1. Presentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu.
97% (40 Lap)
97 % (85 Lap)
213 %
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
36
Sasaran Indikator Sasaran Target
Outcome Realisasi Outcome
% Capaian
prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
2. Presentase saran rumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
97% (40 Lap)
100%
(87 Lap) 218 %
3. Presentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu
97% (120 Lap)
100 % (329 Lap)
274 %
4. Presentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
97% (120 Lap)
100 %
(329 Lap) 274 %
Uraian lebih lanjut tentang capaian IKU dapat dilihat pada uraian masing-
masing sasaran yang terkait langsung dengan pencapaian masing-masing IKU
yang dijelaskan secara rinci pada evaluasi dan analisis capaian kinerja.
II. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat
keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator
kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja,
tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat
keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara
lebih luas dan mendalam. Analisis pencapaian kinerja meliputi uraian keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka
mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi.
Dalam analisis ini juga dijelaskan proses pencapaian sasaran secara
efisien, efektif, dan ekonomis sesuai dengan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang
diperoleh secara lengkap dan rinci. Disamping itu, juga dilakukan analisis terhadap
komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
37
analisis input dan output, analisis realisasi outcome serta manfaat yang didapat,
serta analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja.
Penghitungan capaian kinerja sasaran pada Asisten Deputi Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam dihitung sejak bulan Januari
sampai bulan Desember 2014. Uraian capaian kinerja per sasaran oleh Asisten
Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam pada tahun
2014 dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 1 dan 2
Tahun 2012, 2013, dan 2014
Berdasarkan tabel diatas realisasi outcome pada indikator sasaran presentase
penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di
bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu adalah
sebesar 97 % dengan tingkat capaian 213 %, sehingga berdasarkan kategori
pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah
memuaskan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 tingkat capaiannya naik
100%, dan jika dilihat dari jumlah laporan yang tepat waktu naik 13 laporan, dimana
pada tahun 2012 yang tepat waktu 46 laporan, di tahun 2013 ada 59 laporan,
sedangkan di tahun 2014 ada 85 berkas yang tepat waktu.
IndikatorSasaran
Target Outcome
Realisasi Outcome
% Capaian
Target Outcome
Realisasi Outcome
% Capaian
Target Outcome
Realisasi Outcome
% Capaian
2012 2013 2014
1. Presentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu.
95%
(44 Lap)
105%
(46 Lap)
110% 96%
(44 Lap)
134 %
(59 Lap)
140 % 97%
(40 Lap)
213 %
(85 Lap)
220 %
2. Presentase saran rumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti.
95%
(44 Lap)
91%
(40 Lap)
96% 96%
(44 Lap)
132 %
(58 Lap)
138 % 97%
(40 Lap)
218%
(87 Lap)
225 %
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
38
Sedangkan realisasi pada indikator sasaran presentase saran rumusan
rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan
sumber daya alam yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 adalah sebesar 132%
dengan tingkat capaian 138%, sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja,
dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah memuaskan. Tingkat
capaian pada indikator ini naik sebesar 42% jika dibandingkan tahun 2012 yang
tingkat capaiannya hanya 96%. Begitu pula pada tahun 2014 tingkat capaian sebesar
225% dengan target 97%. Hal ini menunjukan bahwa kualitas laporan yang dihasilkan
semakin baik, sehingga laporan yang ditindaklanjuti pimpinan semakin meningkat.
Pada Tahun 2013, Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Sumber Daya Alam menerima 135 berkas masuk (input) terkait dengan perumusan
rencana kebijakan dari instansi pemrakarsa, yang terdiri atas RPerpres, RKeppres,
RInpres, RPerda, dan RKepmen/RKepLembaga bidang prasarana, riset, teknologi,
dan sumber daya alam. Terhadap 135 berkas masuk (input) tersebut dihasilkan 60
laporan yang 59 laporan diantaranya disampaikan kepada pimpinan dengan tepat
waktu, dari 59 laporan yang disampaikan tersebut yang ditindaklanjuti oleh Deputi
Bidang Perekonomian sebanyak 58 laporan. Sedangkan pada tahun 2014 Laporan
yang ditindaklanjuti lebih banyak yaitu 87 laporan.
Terhadap perumusan rencana kebijakan berupa RPerpres, RKeppres, dan
RInpres, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam hanya berwenang memberikan saran kebijakan
terhadap substansi maupun aspek legal drafting sebatas rancangan tersebut masih
dalam proses pembahasan di Kementerian/Lembaga terkait. Untuk penyiapan proses
penyelesaiannya (diajukan kepada Presiden untuk penetapannya) dilakukan oleh
Asdep yang membidangi perancangan perundang-undangan sesuai bidang terkait.
Penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres mengacu pada ketentuan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden.
Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut,
memperhatikan pula:
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
39
a. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.257/M.Sesneg/D-4.03.2010 tanggal 3
Maret 2010, kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan
LPNK hal Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Perpu, RPP, RPerpres,
RKeppres, RInpres yang intinya mengatur bahwa setiap rancangan yang akan
dibahas dengan panitia antar kementerian/lembaga harus terlebih dahulu
mendapat izin prakarsa Presiden.
b. Surat Sekretaris Kabinet Nomor SE 8/Seskab/I/2012 tanggal 5 Januari 2012
kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan
Kepala Kepolisian Negara RI hal Percepatan Proses Penyelesaian Rancangan
Perpres, Keppres, dan Inpres, yang intinya mengatur bahwa sebelum
disampaikan kepada Presiden RPerpres, RKeppres dan RInpres disiapkan oleh
Menteri Koordinator dan/atau Menteri sektor dengan melibatkan
kementerian/lembaga terkait dan diajukan kepada Presiden untuk penetapannya
harus telah mendapatkan paraf dari Menteri Koordinator dan para Menteri terkait
(tidak boleh didelegasikan kepada Wakil Menteri/pejabat eselon I).
c. Himbauan Sekretaris Kabinet dalam beberapa kali rapat di Sekretariat Kabinet
dan Kementerian terkait, bahwa penetapan kebijakan di bidang investasi, harus
mempertimbangkan terjaminnya kepentingan Negara dan Pemerintahan saat ini,
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sedapat mungkin
tidak menggunakan APBN (melalui investasi swasta atau kerja sama Pemerintah
Swasta). Selanjutnya, di akhir periode masa Jabatan Presiden tahun 2013-2014,
penetapan kebijakan hendaknya dapat mengamankan situasi dan kondisi social,
ekonomi, politik, pertahanan dan kemananan Negara sampai masa Jabatan
Presiden tahun 2014 dan tidak membebani kinerja Presiden/Pemerintahan pada
periode berikutnya.
Adapun, langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam kegiatan pemberian saran
kebijakan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat
disampaikan sebagai berikut :
1. RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh pimpinan
Kementerian/LPNK, oleh pimpinan (Presiden, Sekretaris Kabinet/Wakil Sekretaris
Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian) secara hierarkis diteruskan kepada
Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam,
kemudian kepada staf dengan disertai petunjuk penyelesaiannya.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
40
2. Staf melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan dan hasilnya disampaikan/dilaporkan secara
hierarkis kepada pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi pengaturan,
dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan
dengan disertai berkas.
3. Dalam hal laporan/hasil penelitian/analisis menyatakan terdapat permasalahan,
maka dapat dilakukan:
a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat maupun permintaan
pertimbangan/persetujuan;
b) melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada pimpinan.
4. RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tidak lagi mengandung permasalahan
diteruskan kepada Asdep yang membidangi perancangan perundang-undangan
bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam untuk disiapkan dalam
bentuk naskah rancangan untuk selanjutnya kepada pimpinan guna mendapatkan
persetujuan/penetapan Presiden.
Jumlah pembahasan rapat RPerpres, RKeppres, dan RInpres per tahun tidak
dapat diprediksi, namun ditentukan oleh ada tidaknya permasalahan RPerpres,
RKeppres, dan RInpres terkait bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang
mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan.
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 3 dan 4
Tahun 2012, 2013, dan 2014
Indikator Sasaran
Target Outcome
Realisasi Outcome
% Capaian
Target Outcome
Realisasi Outcome
% Capaian
Target Outcome
Realisasi Outcome
% Capaian
2012 2013 2014
3. Presentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu.
95%
(140 Lap)
120%
(168 Lap)
126% 96%
(137 Lap)
133%
(182 Lap)
139% 97%
(120 Lap)
274%
(329 Lap)
282%
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
41
Indikator Sasaran
Target Outcome
Realisasi Outcome
% Capaian
Target Outcome
Realisasi Outcome
% Capaian
Target Outcome
Realisasi Outcome
% Capaian
2012 2013 2014
4. Presentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti.
95%
(140 Lap)
93%
(130 Lap)
98% 96%
(137 Lap)
130%
(178 Lap)
135% 97%
(120 Lap)
274%
(329 Lap)
282%
Berdasarkan tabel diatas realisasi outcome pada indikator sasaran
presentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset,
teknologi, dan sumber daya alam secara tepat waktu pada tahun 2013 adalah
sebesar 133% dengan tingkat capaian 139%, sehingga berdasarkan kategori
pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah
memuaskan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 tingkat capaiannya naik 13%,
namun jika dilihat dari jumlah laporan yang tepat waktu naik 13 laporan, dimana
pada tahun 2012 yang tepat waktu 168 laporan, sedangkan di tahun 2013 ada 182
laporan yang tepat waktu. Turunnya capaian disebabkan karena jumlah berkas
yang masuk tahun 2013 naik dibandingkan tahun 2012, sedangkan jumlah sumber
daya yang menangani tetap. Dan untuk tahun 2014menaglami kenaikan dengan
tingkat capaian 274% untuk 329 Laporan dari target 120 laporan.
Sedangkan realisasi pada indikator sasaran presentase saran hasil
pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang
ditindaklanjuti Tahun 2013 adalah sebesar 130% dengan tingkat capaian 135%,
sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa
pencapaian untuk sasaran ini adalah memuaskan. Tingkat capaian pada indikator
ini naik sebesar 34% jika dibandingkan tahun 2012 yang tingkat capaiannya hanya
98%. Hal ini menunjukan bahwa kualitas laporan yang dihasilkan semakin baik,
sehingga laporan yang ditindaklanjuti pimpinan semakin meningkat
Dari kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
42
daya alam menerima 448 berkas masuk. Berkas masuk dimaksud berasal dari
kementerian/lembaga terkait kepada Sekretariat Kabinet maupun kegiatan di
kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah yang diselengarakan di
dalam kota luar kota, maupun luar negeri. Terhadap ke-448 berkas masuk
(input) tersebut menghasilkan 184 laporan, 182 laporan diantaranya
disampaikan tepat waktu, dan 178 laporan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang
Perekonomian.
Adanya laporan yang disampaikan tidak tepat waktu karena ada beberapa
permasalahan yang membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga
membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, sehingga menghambat penyelesaian
laporan, karena beban kerja per individu meningkat. Seperti halnya pada indikator
sasaran 2, pada indikator sasaran 4 laporan yang ditindaklanjuti lebih sedikit dari
laporan yang disampaikan, karena beberapa hal, antara lain:
1. Satu laporan dihasilkan dari beberapa berkas masuk, karena memberikan
informasi terhadap permasalahan yang sama, maka dibuat satu laporan yang
komprehensif.
2 Beberapa laporan yang disampaikan kepada pimpinan ditindaklanjuti dengan
satu laporan/tindaklanjut, karena beberapa laporan memiliki keterkaitan
permasalahan.
3 Laporan yang disampaikan kepada pimpinan belum ditindaklanjuti karena
permasalahan yang disampaikan masih dalam proses pembahasan atau
membutuhkan analisis lebih lanjut.
Pemberian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Prasarana, Riset,
Teknologi, dan Sumber Daya Alam dilakukan melalui dua cara, yaitu top down
dan bottom up. Secara top down ditentukan melaksanakan disposisi/arahan
Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan secara bottom up artinya ide
awal pelaksanaannya diprakarsai/inisiatif unit-unit kerja dengan tetap mengacu
pada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat
pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari kementerian/lembaga dan/atau
pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program
pemerintah yang akan dipantau.
Kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis dilakukan untuk
mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin,
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
43
dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses
pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan pemantauan
tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar
kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi
PUU, workshop, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di
daerah maupun di luar negeri atau peninjauan langsung di lapangan atau di
daerah (site visit), dan pemantauan melalui media cetak dan elektronik yang
bersifat current issue. Hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan
dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disampaikan kepada
stakeholders terkait dalam bentuk laporan yang didalamnya memuat saran atau
rekomendasi (solusi) atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan
penyempurnaan.
Pada Tahun 2014, fokus pemantauan, evaluasi dan analisis atas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah adalah program
dan kebijakan pemerintah sesuai dengan:
1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, yang dijabarkan secara rinci
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025
3. Arahan Presiden dalam sidang kabinet.
Selain itu, terkait dengan saran kebijakan hasil pemantauan atas
perumusan/rencana kebijakan, kegiatan pemantauan meliputi pembahasan atas
permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang disampaikan ke Presiden melalui
Sekretariat Kabinet, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan
penyelesaian RPUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai
masukan penyusunan RPUU tersebut (feedback) maupun evaluasi terhadap
pelaksanaan suatu PUU. Dalam hal ini yang dimaksud PUU bukan hanya
Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi
Presiden (Inpres), melainkan juga Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah
(PP), Keputusan Menteri/Kepala LPNK, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
44
Penjelasan secara rinci terhadap pencapaian masing-masing indikator
sasaran adalah sebagai berikut:
1. Indikator “tepat waktu”.
Indikator tepat waktu ditentukan oleh target waktu berdasarkan SP dan tingkat
kompleksitas permasalahan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
a. Target waktu adalah berdasarkan SP, yaitu
1) Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu Disposisi yang diberikan Atasan
dengan mencantumkan kata “Prioritas” untuk saran kebijakan hasil
pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi,
dan sumber daya alam dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, atau
jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam disposisi, yang
penyelesaiannya didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi
Prioritas adalah Disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”,
“top urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata-kata lain
dengan maksud yang sama yang perlu mendapatkan perhatian khusus
dari staf.
Pimpinan memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan
pertimbangan kepentingan nasional/negara dan masyarakat dari segi
politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa
suatu saran terhadap rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
perlu diselesaikan dengan sangat segera.
2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu jangka waktu penyelesaiannya
paling lama 9 hari.
b. Tingkat kompleksitas permasalahan menentukan waktu penyiapan
penyelesaian saran atas perumusan dan pelaksanaan kebijakandi bidang
prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam. Kompleksitas
permasalahan dalam sebuah rencana kebijakan ditentukan oleh
permasalahan terkait bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang
mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan RPerpres,
RKeppres, Rinpres, RPerda, RKepmen/RKepLembaga dimaksud.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
45
Sedangkan kompleksitas pelaksanaan kebijakan ditentukan, apabila dalam
membuat suatu saran kebijakan perlu didukung dengan kegiatan
pemantauan berupa koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah
daerah guna klarifikasi data dan informasi, analisis berdasarkan peraturan
perundang-undangan terkait, dan/atau comparative studi terhadap referensi
terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistik).
Berdasarkan hal di atas, maka capaian indikator sasaran 1 dan 3 di
bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam pada Tahun 2014,
dapat digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 3.5 Distribusi Waktu Penyiapan Penyelesaian Hasil Analisis Terhadap Rencana dan
Pelaksanaa Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Tahun 2014
Jenis Berkas Jumlah Berkas Masuk
Jumlah Laporan
Yang Dihasilkan
(output)
Jumlah Laporan
Tepat Waktu (outcome)
Waktu Penyelesaian Sesuai SP
Bersifat Prioritas Bersifat Tidak
Prioritas
< 3 hari 3,1 - < 6
hari
6,1 - < 9 hari
Perumusan Rencana kebijakan
90
90
85
20 30 40
Pelaksanaan Kebijakan
338
338
329
35 50 253
Total 428 428 414 55 80 293
Berdasarkan tabel di atas maka distribusi waktu penyelesaian saran
rencana kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam dapat dijabarkan
sebagai berikut:
a. Bersifat Disposisi Prioritas
Sejumlah 135 laporan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
memerlukan penyiapan penyelesaian saran bersifat Prioritas berdasarkan
SP yang waktu penyelesaiannya.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
46
b. Tidak Bersifat Disposisi Prioritas
Sejumlah 293 Laporan tidak bersifat disposisi prioritas dan berdasarkan
tingkat kompleksitas permasalahan, penyelesaian saran kebijakan hasil
pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusanrencana dan
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana,
riset, teknologi, dan sumber daya alam memerlukan proses penyelesaian
yang lebih panjang (7 - < 9 hari), karena perlu didukung dengan seluruh
kegiatan pembahasan materi substansi RPerpres, RKeppres, Rinpres,
Rperda dan RKepmen/RKepLembaga serta pemantauan, evaluasi, dan
analisis, yaitu melalui rapat pembahasan/koordinasi dengan kementerian,
lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-
undangan terkait, dan comparative studi dengan referensi terkait.
2. Indikator “ditindaklanjuti”
Rumusan “ditindaklanjuti” yang digunakandalam indikator 2 dan
4,menekankan pada ketepatan substansi saran kebijakan yang dihasilkan, yang
berarti bahwa saran kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang
Perekonomian selanjutnya ditindaklanjuti/disetujui, bentuk tindaklanjuti dapat
berupa saran disampaikan kepada Sekretaris Kabinet maupun stakeholders lain
di luar Lingkungan Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak
saran yang diterima oleh stakeholders berarti kinerja Asdep Bidang Prasarana,
Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alamsemakin tinggi.
Adapun gambaran mengenai saran terhadap rencana kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya
alam yang ditindaklanjuti, adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6 Distribusi Saran terhadap Rencana dan Pelaksanaan Kebijakan yang
Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
Jenis Berkas Jumlah Berkas
Masuk
Jumlah Laporan Yang Dihasilkan
(output)
Jumlah Laporan
Ditindaklanjuti (outcome)
Perumusan rencana kebijakan
90 90 85
Pelaksanaan kebijakan 338 338 329
Total 428 428 414
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
47
Berdasarkan tabel di atas maka distribusi saran terhadap rencana dan
pelaksanaan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam dapat dijabarkan
sebagai berikut:
a. Disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.
Jumlah saran terhadap rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang
prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang disampaikan
kepada Sekretaris Kabinet adalah 195 Laporan, antara lain sebagai berikut:
1. Pengelolaan Blok Mahakam
Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) menyampaikan permohonan kepada Presiden (tembusan Sekretariat Kabinet) perihal penyerahan Pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina melalui surat tanggal 26 Februari 2014. Surat tersebut diteruskan kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM untuk ditangani lebih lanjut dan melaporkan hasilnya ke Presiden.
2. Peninjauan Kembali Pemberlakuan UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan
Majelis Rakyat Papua (MRP) menyampaikan permohonan kepada Presiden (tembusan Sekretariat Kabinet) untuk dapat meninjau dan mempertimbangkan kembali pelaksanaan UU No. 4/2009 dan peraturan pelaksanaan lainya tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua. Surat permohonan tersebut diteruskan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk ditangani lebih lanjut.
3. Permohonan Koordinat batas Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih
Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK-REMBANG) menyampaikan permohonan konfirmasi data koordinat batas Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dalam Keppres RI No. 26 Tahun 2011 kepada Presiden (tembusan Sekretariat Kabinet) melalui surat tanggal 3 Maret 2014. Permohonan konfirmasi CAT tersebut diteruskan ke Menteri ESDM untuk ditangani lebih lanjut dan melaporkan hasilnya ke Presiden.
4. Hearing Pansus Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo Kepada Presiden
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan permohonan kepada Presiden (tembusan Sekretariat Kabinet) perihal audiensi/hearing guna mencari solusi serta langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian masalah pembayaran ganti rugi korban luapan lumpur porong Sidoarjo melalui surat tanggal 26 Mei 2014. Surat permohonan tersebut diteruskan kepada Menteri ESDM selaku Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk ditangani langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan di dalam wilayah PAT pasca Putusan MK Nomor 83/PUU-XI/2013.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
48
b. Keluar Sekretariat Kabinet.
Jumlah saran terhadap rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang
prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam yang disampaikan selain
kepada Sekretaris Kabinet baik yang diterbitkan dalam website Sekretariat
Kabinet maupun yang disampaikan kepada instansi di luar Sekretariat Kabinet.
Berikut surat keluar Sekretaris Kabinet yang diproses oleh Asisten Deputi
Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam, antara lain :
1. Permohonan dana program/kegiatan pembangunan kabupaten Sumenep ke
Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri
2. Usulan pembangunan saluran irigasi teknis dan bendung serta
pembangunan tanggul pengaman pinggir pantai di kabupaten Aceh Timur ke
Menteri PU, Menteri Keuangan, dan Kepala BNPB
3. Permohonan persetujuan pembangunan industri smelter dengan
memanfaatkan tanah barang milik negara (BMN) di Tuban, JawaTimur ke
Menteri Keuangan
4. Tanggapan atas permohonan audiensi/hearing pansus lumpur DPRD
Kabupaten Sidoarjo kepada Presiden ke Menteri PU selaku ketua dewan
pengarah BPLS
5. Permohonan dukungan percepatan penetapan kawasan hutan di provinsi
riau untuk penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi Riau ke
Menteri Kehutanan
6. Permohonan pembangunan pelabuhan laut dalam di kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ke Menteri PPN/Bappenas
dan Menteri Perhubungan
7. Pandangan Kudutaan Besar Tiongkok terhadap Penangkapan Kapal Ilegal
dari Tiongkok ke Menteri Koordinator Bidang Maritim, Menteri Kelautan
Perikanan, dan Meteri Luar Negeri
Lebih lanjut, gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Prasarana,
Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam dalam pencapaian Sasaran terkait
pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah dapat dilihat dari peran aktif Asisten Deputi Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam mewakili
Sekretariat Kabinet, dalam pemberian saran terhadap rencana dan
pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya
alam,antara lain dalam kegiatan berikut:
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
49
a. Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian (Hilirisasi) Mineral Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Mineral Di Dalam Negeri
FGD dengan tema “Implementasi Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian (Hilirisasi) Mineral Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Mineral Di Dalam Negeri” dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2014 di Sekretariat Kabinet. Kegiatan FGD dilaksanakan dalam rangka untuk pengumpulan data dan identifikasi permasalahan implementasi kebijakan pengolahan dan pemurnian (hilirisasi) mineral di dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Hasil FGD:
a. Permasalahan dalam implementasi kebijakan hilirisasi mineral antara lain:
Tidak tersedianya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, air dan jembatan yang memadai di lokasi smelter
Permasalahan pembebasan lahan dan penataan ruang Permasalahan kewenangan perijinan yang tumpang tindih (Izin Usaha, Izin
Lokasi, dan Izin Lingkungan) baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
b. Rekomendasi terhadap identifikasi permasalahan tersebut:
Pemerintah perlu lebih serius dalam memberikan fasilitasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung dengan memberikan kemudahan (insentif) kepada pelaku usaha yang membangun pembangkit listrik, dan pelabuhan. Hal ini merupakan bentuk kompensasi terhadap pelaku usaha yang membangun infrastruktur.
Pemerintah perlu segera menyusun roadmap industri strategis nasional dan kebijakan mineral 2015-2035 sebagai basis implementasi kebijakan hilirisasi dengan melibatkan pelaku usaha dalam penyusunannya.
Penyederhanaan perijinan dan perlunya kejelasan kewenangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian dalam hal pemberian izin industri pertambangan.
Menata kembali pengelolaan administrasi pemerintahan daerah terutama dalam membantu pengurusan ijin pembangunan
b. Rapat koordinasi “Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Korban
Lumpur Sidoarjo berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013”
Rapat Diluar Jam Kantor (RDK) dengan tema Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Korban Lumpur Sidoarjo berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2014 di Sekretariat Kabinet. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan saran dan masukan dari instansi dan pakar terkait penyelesaian sisa pembayaran jual beli tanah dan bangunan di dalam PAT yang menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Brantas (PT MLJ) termasuk instrumen hukum yang dapat dikembangkan untuk memaksa perusahaan tersebut melaksanakan kewajibannya pasca putusan MK Nomor 83/PUU-XI/2013. Hasil RDK:
a. Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengusulkan pemerintah dapat mengambil alih kewajiban PT MLJ melalui dana talangan (yang berasal dari APBN), atau pinjaman bank dengan jaminan pemerintah. Sedangkan terhadap warga diluar wilayah PAT tetap dilakukan pembayaran ganti rugi nya oleh pemerintah.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
50
b. Kementerian Keuangan tidak sepakat dengan wacana pengambilalihan sisa kewajiban PT MLJ oleh Pemerintah dengan pertimbangan bahwa putusan MK tidak mengamanatkan negara untuk melakukan hal tersebut, melainkan negara hanya menjamin dan mengawasi kelancaran pembayaran ganti rugi dari PT MLJ dan tidak ada dasar hukum dalam UU Keuangan Negara bagi pemberian pinjaman kepada pihak swasta, kecuali untuk mengatasi krisis ekonomi makro yang terjadi pada lembaga keuangan nasional. Upaya maksimal yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu dengan menggunakan kekuasaan yang ada, negara mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada perbuatan melakukan hukum (PMH) yang dilakukan PT MLJ.
c. Pakar Hukum Lingkungan UI sependapat dengan Kementerian Keuangan yaitu Pemerintah (melalui Jaksa Pengacara Negara) dapat melakukan penegakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata (atas nama korban) kepada PT MLJ karena telah melakukan pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada prinsipnya menganut asas pencemar membayar (polluter must pay principle) sesuai UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan gugatan ini Pemerintah dapat meminta reimbursement atas semua biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh negara.
Berdasarkan rapat koordinasi di Sekretariat Kabinet, pemerintah akan membayar sisa kewajiban PT MLJ sebesar Rp.781.668 milyar dan mengambilalih alih aset PT MLJ. Hal tersebut akan diatur dalam perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No 37/2012 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
d. FGD “Implementasi Short Sea Shipping guna Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Terintegrasi pada Jalur Lintas Timur Sumatera”
mengidentifikasi berbagai permasalahan implementasi kebijakan Short
Sea Shipping (SSS) di wilayah, Sumatera, Jawa, serta pengembangan logistic support di wilayah laut dalam serta dalam rangka mengumpulkan data dan informasi atas rencana kementerian/lembaga terkait dalam implementasi kebijakan tersebut.
Didalam FGD tersebut membahas antara lain:
a. Latar Belakang perlunya penerapan SSS antara lain:
1) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 mencantumkan rencana aksi Bigwin Tahun 2015 dengan konektivitas lokal sebagai jalur alternatif daerah padat (macet) pada jalur darat dengan pengembangan pelabuhan short-sea shipping diwilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Indonesia Timur sebagai alternatif pengembangan infrastruktur jalan raya. Short Sea Shipping (SSS) merupakan pola angkutan komersial yang memanfaatkan aliran sungai dan perairan pesisir pantai untuk memindahkan barang komersial dari pelabuhan utama ke tujuan dimana pelabuhan-pelabuhan yang dilayani oleh Short Sea Shipping adalah pelabuhan domestik.
2) Kepadatan jalur transportasi darat, terutama di pantai utara Pulau Jawa dan jalur lintas Sumatera sudah sangat mengkhawatirkan dan mengakibatkan kerusakan jalan raya dengan dana pemeliharaan jalan lebih dari Rp. 1 Triliun per tahun serta resiko kecelakaan menjadi tinggi.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
51
3) Biaya BBM angkutan jalan tinggi, secara teoritis konsumsi BBM per unit barang yang diangkut oleh truk lebih tinggi dibandingkan penggunaan BBM per unit barang yang diangkut oleh kapal (economy of scale). Data konsumsi nasional BBM dengan persentase kenaikan tiap tahun sebesar 6.2%
b. Implementasi Kebijakan Short Sea Shipping (SSS) mempunyai manfaat jangka panjang yang meliputi:
1) Meningkatkan mobilitas distribusi komoditas;
2) Mengalihkan beban transportasi di jalan, sehingga biaya distribusi barang menjadi lebih ekonomis;
3) Mengurangi kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan menghemat penggunaan bahan bakar, dan biaya pemeliharaan jalan;
4) Mengurangi kepadatan atau stagnasi arus bongkar-muat kapal di pelabuhan utama;
5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan;
6) Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas jalan raya yang disebabkan oleh truk.
c. Permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan Short Sea Shipping (SSS):
1) Pengusaha masih mengandalkan angkutan darat dalam distribusi barang karena murahnya biaya pengangkutan yang dikeluarkan oleh pengusaha ke tempat tujuan.
2) Subsidi bahan bakar yang diberikan kepada angkutan darat dalam hal ini truk pengangkut yang masih menggunakan solar subsidi dibandingkan kapal laut yang menggunakan solar industri.
3) Belum adanya pelayanan perjalanan angkutan kapal barang terjadwal sehingga pengusaha maupun stakeholder terkait masih mengandalkan angkutan darat untuk pengiriman muatan.
4) Pelayanan angkutan darat (truk) mampu melayani distribusi barang door to door sehingga pengiriman menjadi efektif dan efisien yang berdampak pada murahnya biaya logistik.
5) Pengenaan tarif bea masuk untuk pengadaan komponen kapal atau pengadaan kapal baru, sehingga keterbatasan dalam pengadaan jumlah kapal nasional.
6) Infrastruktur pelabuhan dan ketersediaan kapal belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang antara lain karena belum adanya pelabuhan hub, belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien, serta belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan, pergudangan, transportasi dan wilayah hinterland.
d. Rekomendasi yang diperoleh:
1) Pemerintah perlu lebih serius dalam memberikan fasilitasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung dengan membangun pelabuhan dimana terdapat titik potensial sebagai simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan hub pelabuhan internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
52
2) Kebijakan Pemerintah dan perlunya penegakan hukum untuk muatan truk berlebih terkait pembatasan muatan di jalan raya dan kebutuhan subsidi untuk BBM kapal (equal treatment) serta sosialisasi kepada pengguna jasa (pengusaha dan pengemudi truk).
3) Identifikasi mengenai keinginan pengguna jasa untuk lebih memilih menggunakan kapal Ro-Ro (roll on - roll off) dibandingkan jalur transportasi darat, termasuk fasilitas pelayanan yang disediakan untuk para pengguna jasa angkutan laut selama perjalanan.
4) Identifikasi pelabuhan yang diperuntukkan bagi pelayanan kapal Ro-Ro (dedicated terminal) dengan fasilitas pelabuhan yang sesuai dengan spesifikasi kapal dan fasilitas parkir yang cukup untuk menampung antrian truk sebelum masuk ke dalam kapal serta lalu lintas yang lancar untuk keluar-masuk pelabuhan.
5) Lokasi pelabuhan, harus dipilih lokasi pelabuhan yang tepat sehingga industri tidak memerlukan waktu tempuh yang lama dari pelabuhan ke gudang/industri dan sebaliknya.
6) Penyusunan sistem dan prosedur yang dapat meminimalisasi antrian serta mekanisme pembayaran yang terintegrasi antara pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan (satu kali bayar). Terkait hal ini, diperlukan koordinasi antara operator Ro-Ro dan operator kedua pelabuhan (muat dan tujuan).
b. Rapat koordinasi “Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Korban Lumpur Sidoarjo berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013”
Rapat Diluar Jam Kantor (RDK) dengan tema Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Korban Lumpur Sidoarjo berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2014 di Sekretariat Kabinet. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan saran dan masukan dari instansi dan pakar terkait penyelesaian sisa pembayaran jual beli tanah dan bangunan di dalam PAT yang menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Brantas (PT MLJ) termasuk instrumen hukum yang dapat dikembangkan untuk memaksa perusahaan tersebut melaksanakan kewajibannya pasca putusan MK Nomor 83/PUU-XI/2013. Hasil RDK:
e. Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengusulkan pemerintah dapat mengambil alih kewajiban PT MLJ melalui dana talangan (yang berasal dari APBN), atau pinjaman bank dengan jaminan pemerintah. Sedangkan terhadap warga diluar wilayah PAT tetap dilakukan pembayaran ganti rugi nya oleh pemerintah.
f. Kementerian Keuangan tidak sepakat dengan wacana pengambilalihan sisa kewajiban PT MLJ oleh Pemerintah dengan pertimbangan bahwa putusan MK tidak mengamanatkan negara untuk melakukan hal tersebut, melainkan negara hanya menjamin dan mengawasi kelancaran pembayaran ganti rugi dari PT MLJ dan tidak ada dasar hukum dalam UU Keuangan Negara bagi pemberian pinjaman kepada pihak swasta, kecuali untuk mengatasi krisis ekonomi makro yang terjadi pada lembaga keuangan nasional. Upaya maksimal yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu dengan menggunakan kekuasaan yang ada, negara mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada perbuatan melakukan hukum (PMH) yang dilakukan PT MLJ.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
53
g. Pakar Hukum Lingkungan UI sependapat dengan Kementerian Keuangan yaitu Pemerintah (melalui Jaksa Pengacara Negara) dapat melakukan penegakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata (atas nama korban) kepada PT MLJ karena telah melakukan pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada prinsipnya menganut asas pencemar membayar (polluter must pay principle) sesuai UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan gugatan ini Pemerintah dapat meminta reimbursement atas semua biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh negara.
Berdasarkan rapat koordinasi di Sekretariat Kabinet, pemerintah akan membayar sisa kewajiban PT MLJ sebesar Rp.781.668 milyar dan mengambilalih alih aset PT MLJ. Hal tersebut akan diatur dalam perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No 37/2012 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
d. Rapat Pembahasan Batas Wilayah dalam RPerpres tentang Rencana Tata
Ruang Kepulauan Maluku dan RPerpres tentang Rencana Tata Ruang
Kepulauan Nusa Tenggara terkait Pengelolaan Blok Masela Participating
Interest (PI) BLOK MASELA
Sekretaris Kabinet mendorong Participating Interest 10% bagi Pemerintah Daerah terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) yang berada di wilayahnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk itu, terkait surat Gubernur Maluku kepada Presiden mengenai permohonan persetujuan Participating Interest 10% terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Masela bagi Provinsi Maluku, sesuai amanat Pasal 34 PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Surat Nomor 119/468 tanggal 16 Februari 2012), Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B-393/Seskab/ X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 mendorong Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, agar:
1) segera menyelesaikan SOP tentang tata cara penawaran Participating Interest 10% KKS WK bagi Pemerintah Daerah; dan
2) menyusun kriteria dan landasan hukum eksistensi BUMD (prosentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah, kemampuan permodalan, dan lain-lain) yang dapat menerima Participating Interest 10%.
e. Rancangan
- RPerpres 9 (sembilan) RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara di 1) Kalimantan, 2) Nusa Tenggara Timur, 3) Papua, 4) Maluku Utara-Papua Barat, 5) Maluku, 6) Aceh-Sumatera Utara, 7) Riau-Kepulauan Riau, 8) Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi, dan 9) Kawasan Perbatasan yang berhadapan dengan Laut Lepas.
- Revisi terhadap RPerpres Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur;
- Revisi PP Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Revisi Perpres RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- Perpres Dewan Sumber Daya Air dan Keppres Dewan Sumber daya Air Nasional.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
54
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui kegiatan,
dengan penilaian melalui empat indikator. Untuk indikator 1 dan 2 dicapai dengan
melaksanakan sub kegiatan perumusan dan analisis terhadap rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam. Sedangkan indikator 3 dan 4
dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengamatan dan pemantauan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang tata ruang, prasarana
jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam.
Gambaran efisiensi penggunaan anggaran pada sub kegiatan
perumusan dan analisis terhadap rencana kebijakan dan program pemerintah di
bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi,
dan sumber daya alam adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7 Akuntabilitas Keuangan Sub Kegiatan perumusan dan analisis terhadap
rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam
%Capaian Outcome
Output Uraian Satuan Target Realisasi
Tep
at
Wa
ktu
97%
Saran rumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
Output Laporan 40 90
Input Rupiah Rp. 210.606.000 Rp. 202.438.900
Ditin
da
kla
nju
ti
100%
Input
rata-
rata per
output
Rupiah Rp. 5.265.150 Rp. 2.249.321
1. Penghematan dana = Rp. 8.167.100,- (4%)
2. Efisiensi = Rp.3.015.829,- per output (17,4%)
3. Efektivitas = Efisien dan efektif karena % capaian sasaran>% target (97%)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa guna tercapainya sasaran melalui sub
kegiatan perumusan dan analisis terhadap rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi,
riset, teknologi, dan sumber daya alam telah dialokasikan dana sebesar Rp.
210.606.000,- dengan target 40 laporan rumusan rencana kebijakan dan program
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
55
pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam. Dalam
pelaksanaannya mampu menghasilkan 90 berkas analisis dengan penggunaan
dana Rp.202.438.900,-. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 laporan output
dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp.5.265.150,- lebih rendah dari target yang
direncanakan, yaitu sebesar Rp.7.671.956,-. Dengan kata lain anggaran yang
mampu dihemat sebesar Rp. 3.015.829,- /output, atau mencapai tingkat efisiensi
17,4%.
Sedangkan untuk sub kegiatan pengamatan dan pemantauan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang tata ruang, prasarana
jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam,
gambaran efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:
Tabel 3.8 Akuntabilitas Keuangan sub kegiatan Pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang tata ruang, prasarana
jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam
%Capaian Outcome
Output Uraian Satuan Target Realisasi
Tep
at
Wa
ktu
100%
Saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam
Output Laporan 120 338
Input Rupiah Rp.
451.309.000 437.485.320
Ditin
da
kla
nju
ti
100%
Input
rata-
rata per
output
Rupiah Rp. 3.760.908 Rp. 1.294.335
1. Penghematan dana = Rp.13.823.680,- (3%)
2. Efisiensi = Rp.2.466.573,- per output (65,5%)
3. Efektivitas = % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa guna tercapainya sasaran melalui sub
kegiatan pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam telah dialokasikan dana
sebesar Rp. 451.309.000,-, dengan target 120 hasil pengamatan dan pemantauan
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
56
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset,
teknologi, dan sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan
338 laporan analisis dengan penggunaan dana Rp. 437.485.320,-. Oleh karena itu,
untuk menghasilkan 1 laporan output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp.
1.294.335,- lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar
Rp.1.294.335,-. Hal tersebut berarti anggaran yang mampu dihemat sebesar
Rp.2.466.573,-/output, atau mencapai tingkat efisiensi 65,5%.
Dibandingkan dengan Tahun 2012, meskipun pada indikator 1 dan 3 (tepat
waktu) terjadi penurunan capaian outcome, namun disisi lain terjadi peningkatan
kinerja yang cukup signifikan baik dari capaian outcome pada indikator 2 dan 3
(ditindaklanjuti), penghematan anggaran, efisiensi dan efektifitas kegiatan. Dan
dibandingkan dengan Tahun 2013 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan
baik dari capaian outcome pada indikator 2 dan 3 (ditindaklanjuti), penghematan
anggaran, efisiensi dan efektifitas kegiatan.
C. PERBANDINGAN PENDANAAN UNTUK TAHUN 2012 – 2014 SESUAI RENSTRA ASDEP BIDANG PRASARANA, RISET, TEKNOLOGI, DAN SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2010 - 2014
Tabel 3.9
*dalam ribuan
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
OUTPUT INDIKATOR
Alokasi Anggaran
(Target)
Realisasi Anggaran
(Kinerja)
2012 2013 2014 2012 2013 2014
Kegiatan :
(Prioritas K/L)
Penyelengga-raan
Dukungan Kebijakan
Presiden di Bidang
Prasarana, Ristek
dan Sumber Daya
Alam.
Output:
Hasil analisis
kebijakan di
bidang
prasarana, riset,
teknologi, dan
sumber daya
alam yang
berkualitas
Indikator:
1. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan
rencana kebijakan dan program pemerintah di
bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya
alam secara tepat waktu.
2. Persentase saran perumusan rencana kebijakan
dan program pemerintah di bidang prasarana, riset,
teknologi, dan sumber daya alam yang
ditindaklanjuti.
3. Persentase penyelesaian hasil analisis atas
pengamatan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya
alam secara tepat waktu.
4. Persentase saran atas pengamatan, pemantauan,
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan
sumber daya alam yang ditindaklanjuti
378.798
708.069
451.309
84.024
637.220
437.485
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
57
D. Pengaruh Kinerja
Kondisi dan dan situasi yang berpengaruh pada pencapaian sasaran
strategis adalah sebagai berikut:
1. Peran dan posisi Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber
Daya Alam dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang
diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar
kementerian dan lembaga, sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada
instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program
pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam.
2. Munculnya isu-isu penting bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber
daya alam yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan
pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Asdep
Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam, arahan
Sekretaris Kabinet dan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari
instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas
yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya
Alamsebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok
Kerja tingkat nasional terkait pemantauan, evaluasi dan analisis
pelaksanaan kebijakan dan program bidang pemerintahdibidangprasarana,
riset, teknologi, dan sumber daya alam.
4. Meningkatnya peran Sekretariat Kabinet sebagai Kabinet Manajemen
sehingga berpengaruh pada meningkatnya jenis dan kegiatan pemantauan,
evaluasi dan analisis atas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah
di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam.
E. Kendala
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja,antara lain:
a. Terkait dengan sumber daya manusia, program peningkatan kualitas
sumber daya manusia (capacity building) belum optimal, demikian juga dari
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
58
sisi kuantitas perlu penambahan pegawai, baik staf maupun pegawai
administrasi.
b. Pelaksanaan Standar Pelayanan telah dan akan ditetapkan oleh Sekretaris
Kabinet harus didukung oleh:
a. tersedianya piranti administrasi elektronik (manajemen persuratan
elektronik/mail tracking) terintegrasi pada unit kerja-unit kerja dengan
tupoksi serupa guna pengukuran kinerja berdasarkan Standar
Pelayanan.
b. ketentuan/norma Standar Pelayanan perlu disempurnakan berdasarkan
hasil evaluasi kinerja.
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi belum optimal.
d. Anggaran
Rencana Anggaran Biaya Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Sumber Daya AlamTahun Anggaran 2013 terserap 89,99% lebih rendah
2% dibandingkan Tahun 2013. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang
lebih matang sehingga anggaran dapat terserap optimal dan efektif.
e. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah
baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
f. Mekanisme tata persuratan dan administrasi yang ada di lingkungan
Lembaga Kepresidenan terkait penanganan pemantauan, evaluasi dan
analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program
bidang pemerintah belum terintegrasi secara optimal, sehingga menyulitkan
Sekretariat Kabinet dalam memantau perkembangan saran yang diajukan
ke Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait.
g. Kesamaan tugas antar Lembaga Kepresidenan terkait penanganan
pemantauan, evaluasi dan analisis atasperumusan rencana dan
pelaksanaan kebijakan dan program bidang pemerintah di bidang hukum,
berimplikasi pada overlapping penanganan surat masuk sehingga terdapat
surat yang substansinya sama ditangani dan ditindaklanjuti/ditanggapi oleh
beberapa unit kerja baik di sudah Sekretariat Kabinet maupun Sekretariat
Negara.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
59
h. Belum berjalannya sistem informasi manajemen pemerintahan dan
koordinasi yang baik antar instansi pemerintah, menyebabkan hasil
kegiatan penanganan permasalahan hukum yang telah dilakukan
Sekretariat Kabinet dan ditindaklanjuti kepada stakeholder berupa saran
dan rekomendasi, belum dapat dimonitor secara efektif oleh Sekretariat
Kabinet.
i. Mekanisme tata persuratan dan administrasi yang ada di lingkungan
Lembaga Kepresidenan belum terintegrasi secara optimal, sehingga
menyulitkan Sekretariat Kabinet dalam memantau perkembangan saran
penyelasaian permasalahan hukum yang diajukan ke Presiden dan
Kementerian/Lembaga terkait.
j. Kesamaan tugas antar Lembaga Kepresidenan berimplikasi pada
overlapping penanganan surat masuk sehingga terdapat surat yang
substansinya sama ditangani dan ditindaklanjuti/ditanggapi oleh beberapa
unit kerja baik di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun Sekretariat
Negara.
F. Upaya Mengatasi Kendala
1. Sosialisasi Renstra, RKT, PK dan IKU Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang
Perekonomian dan Asdep pada pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep
Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam.
2. Peningkatan kualitas (capacity building) dan kuantitas sumber daya
manusia.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasanana penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi gelombang II di lingkungan Sekretariat
Kabinet, melalui pemenuhan kondisi yang diinginkan, antara lain dengan:
a. Memperkuat manajemen perubahan dan resiko dalam mengantisipasi
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses transisi dan
adaptasi dari struktur yang lama ke struktur yang baru. Kebijakan yang
ditempuh antara lain mempercepat penyesuaian/adaptasi
pejabat/pegawai dengan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi baru
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
60
melalui percepatan penyusunan SP setiap unit kerja di lingkungan
Sekretariat Kabinet, pembinaan SDM yang berbasis pada kompetensi,
dan peningkatan tata kerja dengan memanfaatkan IT;
b. Menetapkan program percepatan (quick wins) dengan Perseskab nomor
3/RB Tahun 2011 tentang Program Percepatan (quick wins) Reformasi
Birokrasi Sekretariat Kabinet RI;
c. Menetapkan program dan rencana kerja jangka menengah dan tahunan,
yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi, dan Perseskab Nomor 2/RB Tahun 2011
tentang Work Plan/Rencana Kerja.
d. Menetapkan pimpinan sebagai role model yang dijadikan panutan dalam
pelaksanaan nilai-nilai organisasi untuk peningkatan budaya kerja
Sekretaria tKabinet, ditetapkan dengan Kepseskab Nomor 1/RB Tahun
2011 tentang Penunjukan Role ModelPengembangan Budaya Kerja di
lingkungan Sekretariat Kabinet.
e. Penetapan kode etik pegawai Sekretariat Kabinet dengan Perseskab
Nomor 4/RB tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet.
f. sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain sosialisasi
peraturan disiplin dan kode etik Sekretariat Kabinet dan SP.
6. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Prasarana,
Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam difokuskan pada pelaksanaan
kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional
7. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Prasarana,
Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam sebagian besar didasarkan pada
inisiatif/prakarsa dari instansi/lembaga terkait, untuk itu guna meningkatkan
kinerja Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam,
perlu ditingkatkan kerja sama atau networking dengan instansi/lembaga
terkait.
8. Pembentukan media komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresiden untuk
mengefektifkan penanganan surat masuk mengenai pemantauan, evaluasi
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
61
dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber
Daya Alam.
9. Akselerasi pemanfaatan sistem informasi manajemen pemerintahan dalam
rangka mendukung kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis atas
perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
di bidang Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam.
G. GALERI KEGIATAN
Fokus Group Discussion tanggal 15
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
62
Coffee Morning tanggal 24 September
2014 tentang pemaparan hasil mengikuti seminar di luar kota.
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
63
Pemantauan ke
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
64
Pemantauan ke Dinas Pertambangan, Kendari
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
65
Kunjungan Lapangan
Kunjungan Lapangan ke KAPET Sasamba, Produk Unggulan Singkong Gajah dan Pepaya Mini, Balikpapan
Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Prasarana, Ristek dan Sumber Daya Alam 2014
58
Laporan Kinerja Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber
Daya Alam Tahun 2014 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alamsekaligus
menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada
masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam dapat lebih meningkatkan
tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan staf dan
administrasi, serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian
kebijakan pemerintah.
Rekomendasi bagi Perbaikan Kinerja
Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran, dan kegiatan berdasarkan
RKT Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Tahun
2014, Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam
menghadapi beberapa permasalahan/kendala. Kendala-kendala tersebut perlu
dicarikan solusi dengan tetap mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi
dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014 dan Renstra Asdep Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam 2010-2014, dan dukungan
serta kooordinasi dengan unit-unit kerja lain di Lingkungan Sekretariat Kabinet,
demikian juga kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
P E N U T U P
BAB IV
top related